DAFTAR ISIkeuangan.kendalkab.go.id/attachments/article/112/BAKEUDA... · 2020. 6. 25. · pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang berorientasi pada hasil, baik output

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1

B 1.2. Susunan Organisasi ............................................................... 2

C 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 5

D 1.4. Sumber Daya Manusia ............................................................ 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 10

A Renstra Organisasi .......................................................................... 10

B Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ....................................................... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 22

A Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ..................................... 22

1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi kinerja Tahun ini

................. 23

2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

................. 25

3 Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

................. 26

4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

................. 29

5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

................. 30

B Akuntabilitas Keuangan .................................................................. 30

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 35

DAFTAR GRAFIK :

GRAFIK 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan. ............................ 8

GRAFIK 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan. ............................ 8

GRAFIK 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kategori. ............................ 8

GRAFIK 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin. ............................ 9

GRAFIK 5. Program dan Anggaran (Perjanjian Kinerja). ............................ 22

GRAFIK 6. Target Dan Realisasi Pajak Daerah. ............................ 31

GRAFIK 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ............................ 32

GRAFIK 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung ............................ 33

GRAFIK 9. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan ............................ 35

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati

Kendal Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Tugas

pokok Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal adalah membantu

Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang

menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan fungsi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal adalah :

a Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;

b Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

c Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang keuangan;

d Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;

e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;

f Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan

g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

capaian tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah memasuki tahun

ke lima / terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) periode 2016 – 2021. LKjIP juga merupakan perwujudan komitmen

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang berorientasi pada hasil,

baik output maupun outcomes menuju pemerintahan yang amanah (good

governance) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada

masyarakat.

Berdasarkan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komitmen bersama

guna peningkatan kinerja ke depan yang lebih produktif, efektif dan efisien dari segi

perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan.

2

Pada tahun 2019 Badan Keuangan Daerah berupaya meningkatkan capaian

sasaran strategis yang termuat dalam Renstra dan pencapaian target RPJMD.

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2019 dilakukan dengan

membandingkan antara rencana kinerja/Penetapan Kinerja dengan realisasi kinerja

yang telah dicapai. Selanjutnya dilakukan analisa dan tindakan perbaikan yang

diperlukan pada masa yang akan datang.

1.2. Susunan Organisasi

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Susunan Organisasi Badan

Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, yang membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Administrasi Pendapatan, yang membawahkan:

a. Subbidang Perencanaan, Pengendalian, dan Operasional;

b. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan

c. Subbidang Penghitungan dan Penetapan.

4. Bidang Penagihan Pendapatan, yang membawahkan:

a. Subbidang Pajak Daerah;

b. Subbidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak; dan

c. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5. Bidang Anggaran, yang membawahkan:

a. Subbidang Anggaran Pendapatan;

b. Subbidang Anggaran Belanja; dan

c. Subbidang Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:

a. Subbidang Belanja Langsung;

b. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan

c. Subbidang Pemegang Kas Daerah.

7. Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan, yang membawahkan:

a. Subbidang Akuntansi;

3

b. Subbidang Pelaporan; dan

c. Subbidang Sistem Informasi Keuangan.

8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang membawahkan:

a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan;

b. Subbidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian; dan

c. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.

9. kelompok jabatan fungsional.

Adapun untuk lebih jelasnya Bagan Organisasi sebagaimana berikut :

4

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL

KEPALA BAKEUDA

AGUS DWI LESTARI, SIP, MH

SEKRETARIS

ANTIN KUSTIYAH W.,S.Sos.M.Si

SUBAG

UMUM & KEPEGAWAIAN

WARSINI, SH

SUBAG PEP

TITIK SUYATMI, SE

SUBAG KEUANGAN

NOOR ELLYANA Y, S.E,S.IP. MM

BIDANG

PERBENDAHARAAN

MOHAMMAD ANAS, SE. MM

BIDANG

AKUNTANSI

M. YASIN, SE. MM

BIDANG

ANGGARAN

BONARI, S. Sos. MM

BIDANG

PENGELOLAAN ASET DAERAH

ARIS IRWANTO, S. Sos. MSi

BIDANG

ADMINISTRASI PENDAPATAN

IZZUDDIN LATIF, SH

BIDANG

PENAGIHAN PENDAPATAN

ANDY NUR K,S.STP, MM

SUBBIDANG BELANJA

LANGSUNG

SITI FADHILAH,SE

SUBBIDANG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

HERMAWAN, SE

SUBBIDANG

PEMEGANG KAS DAERAH

NANIK HARYANTI,S.Sos, MA

SUBBIDANG

AKUNTANSI

SUKA AGUNG PRANATA, SE

SUBBIDANG

PELAPORAN

DEWI SUSANTI, S.E.,M.Si

SUBBIDANG SISTEM

INFORMASI KEUANGAN

UJANG WINARNO, S.Kom

SUBID ANALISIS KEBIJAKAN &

EVALUASI ANGGARAN

M. ANSORI, SH

SUBID

ANGGARAN BELANJA

SLAMET MULYO, SE

SUBID

ANGGARAN PENDAPATAN

ELLYS MAZIDAH, S.Sos

SUBBIDANG PERENC,

PENGANGGARAN DAN

PENGGUNAAN

SUKARSIH, SE., MM

BAMBANG SURONO, SH, MM SUBBIDANG PEMANFAATAN

PEMINDAHTANGANAN DAN

PENGHAPUSAN

KRISNANDARI,S.Sos

SUBBIDANG PENATAUSAHAAN,

PENGAMANAN, PENILAIAN

KUSMIYATI, SE

SUBBID PERENC,

PENGENDALIAN DAN

OPERASIONAL

RAHADIAN TRI N, SH

SUBBIDANG PENDATAAN

DAN PENDAFTARAN

TEGUH RAHARJO, SP.,MM

SUBBIDANG PENGHITUNGAN

DAN PENETAPAN

DWI SULISTYANTORO S, ST

SUBBIDANG

DANA PERIMB. DAN LAIN

SUPRIYADI WIBOWO, S.Kom

SUBBIDANG

PAJAK DAERAH

NADHIRIN S. Sos

SUBBIDANG

PAD. BUKAN PAJAK

CHAERUL AMIN, S.Sos

5

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan

kepala Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Menurut Peraturan Bupati Kendal Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

Dalam rangka peningkatan kinerja evaluasi program kegiatan pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, menemui permasalahan baik berasal dari

dalam ( Internal ). Adapun Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

b. pengordinasian dan fasilitasi pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

c. pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan

f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan mempunyai

Tugas – tugas :

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Badan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta

memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

6

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik

vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

tugas;

d. merumuskan kebijakan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di

bidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan

mencapai target yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan

kualitas kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan

kegiatan di bidang keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah;

j. menyelenggarakan pemungutan dan penerimaan atas pendapatan daerah;

k. menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

l. menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah;

m. menyelenggarakan penyusunan laporan-laporan keuangan daerah;

n. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah;

o. menyelenggarakan sistem informasi dan data di bidang keuangan;

p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan

kebijakan tindak lanjut;

q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai

wujud akuntabilitas dan transparansi;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja

pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,

pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun

tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari

penyimpangan; dan

7

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan Daerah sampai bulan

Desember 2019 sebanyak 117 orang yang terdiri dari 87 orang PNS, 20 orang Tenaga

Penunjang Kegiatan dan 10 Tenaga Out Sourching. Adapun kondisi Sumber Daya

Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut :

NO URAIAN

JUMLAH

PEGAWAI

PNS

KETERANGAN

1. Berdasarkan pendidikan : Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan :

- SD - 20 Orang L : 11 P : 9

- S M P -

- S L T A 16 Jumlah Tenaga Keamanan :

- D III 9 2 Orang L : 2 P : --

- S 1 / D 4 39 Jumlah Tenaga Kebersihan :

- S 2 23 4 Orang L : 4 P : --

2. Berdasarkan Pangkat /

golongan : Jumlah Tenaga Penjaga malam :

- Golongan I - 4 Orang L : 4 P : --

- Golongan II 18

- Golongan III 58

- Golongan IV 11

3. Berdasarkan Jabatan :

- Eselon II 1

- Eselon III 7

- Eselon IV 21

- Fungsional 1

- Staf 57

4 Berdasarkan jenis kelamin

- Laki-laki 51

- Perempuan 36

8

GRAFIK 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

GRAFIK 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan.

GRAFIK 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kategori.

9

GRAFIK 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

Sistematika LKjIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal selama tahun 2019. Capaian

kinerja (performance results) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana

Kinerja (performance plan) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (peformance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini,

sistematika penyajian LKjIP tahun 2019 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dan menjabarkan maksud dan

tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2019 ini.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Stratejik Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal untuk periode 2016 - 2021 dan

Rencana Kinerja untuk tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dikaitkan dengan pertanggung

jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan

alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

atau tugas-tugas lainnya.

51 36

Jumlah Pegawai Berdasarkan

Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

10

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 ini dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di

masa yang akan datang.

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Organisasi

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 - 2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang mencakup visi,

misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan

diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019

akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (performance Plan) tahun 2019.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu memenuhi keinginan

stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik

nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting untuk

memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang

(opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis tehadap unsur-

unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi

serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun oleh suatu intansi

pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan

program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi

dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan

prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi

pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi

kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari

suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

12

TABEL PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO URAIAN

DOKUMEN PERENCANAAN

KET. RPJMD RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat √ √ √ √

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

√ √ √ √

3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

√ √ √ √

4) Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional

√ √ √ √

5) Penyediaan jasa administrasi keuangan

√ √ √ √

6) Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

√ √ √ √

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

√ √ √ √

9) Penyediaan makanan dan minuman

√ √ √ √

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

√ √ √ √

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan aset peralatan dan mesin

√ √ √ √

2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

√ √ √ √

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

√ √ √ √

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

√ √ √ √

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kerja Dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

√ √ √ √

2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

√ √ √ √

3) Rapat koordinasi bidang akuntansi

√ √ √ √

13

4) Rapat koordinasi Bidang Pendapatan

√ √ √ √

6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

√ √ √ √

2) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

√ √ √ √

3) Peningkatan kinerja pengelolaan arsip

√ √ √ √

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Analisis standar belanja √ √ √ √

2) Penyusunan standar satuan harga

√ √ √ √

3) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

√ √ √ √

4) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

√ √ √ √

5) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan daerah

√ √ √ √

6) Penunjang kegiatan tim anggaran

√ √ √ √

7) Penelitian RKA SKPD √ √ √ √

8) Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD

√ √ √ √

9) Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD

√ √ √ √

10) Peningkatan SDM bidang

keuangan untuk pembinaan bendahara

√ √ √ √

11) Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah

√ √ √ √

12) Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS

√ √ √ √

13) Penataan dokumen keuangan daerah

√ √ √ √

14) Pendataan dan peremajaan wajib pajak

√ √ √ √

15) Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD

√ √ √ √

16) Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB

√ √ √ √

17) Penyusunan neraca aset daerah √ √ √ √

18) Peningkatan keamanan aset daerah

√ √ √ √

19) Monitoring dan penertiban pemasangan reklame

√ √ √ √

14

20) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

√ √ √ √

21) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah

√ √ √ √

22) Pemeliharan basis data Sistem

Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

√ √ √ √

23) Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB

√ √ √ √

24) Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan

√ √ √ √

25) Sosialisasi Regulasi tentang Pajak

Daerah, Retribusi Daerah serta PAD

√ √ √ √

26) Pengkajian Peraturan Bupati

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

√ √ √ √

27) Penyusunan RKA √ √ √ √

28) Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

√ √ √ √

29) Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

√ √ √ √

30) Pengelolaan Kas Daerah √ √ √ √

Rencana stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3)

bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal,

para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan

posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana

organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran

stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh

organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita

menuju ke sana “ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan

sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan

oleh organisasi.

Dari uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan

dalam suatu rencana stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan

dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa

program dan kegiatan.

Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal disusun

sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan

tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

15

Disamping itu, Rencana Stratejik yang disusun juga ditujukan untuk memacu

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal agar lebih terarah dan

terjamin, Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, strategi yang akan

ditempuh adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan dalam

rangka menciptakan good governance dan clean governance.

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur pemerintah daerah yang mampu

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah untuk memantapkan

profesionalime dan moralitas.

4. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal sebagai pedoman adalah sebagai berikut :

1. Mempedomani mekanisme peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas;

3. Memberdayakan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas;

4. Meningkatkan koordinasi antar bidang di OPD, antar OPD di Kabupaten Kendal

dan berbagai lembaga baik pusat maupun daerah;

5. Mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi tujuan dan

sasaran stratejik, dalam dokumen Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 secara formal didefinisikan pernyataan visi,

misi, tujuan dan sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan

program). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat

substansi Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 2016 - 2021.

1). Visi dan Misi

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati kendal Periode 2016 – 2021

sebagai berikut :

16

a. Visi :

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mengacu pada Visi Bupati

Kendal Periode 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten

Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur

Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia

Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”

b. Misi :

Sedangkan Misi Bupati Kendal Periode 2016 – 2021

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN

2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak

mulia.

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan

4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan

daerah berlandaskan nasionalisme

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal

6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian,

perikanan, dan sumberdaya alam lainnya

7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta

meningkatkan toleransi antar umat beragama

8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang

baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan

kerja.

Dari Visi dan Misi tersebut Badan Keuangan Daerah mengambil peran

pada Misi 1 yaitu :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN

17

2). Tujuan dan Sasaran Stratejik

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal menetapkan tujuan stratejik

berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran – sasaran

stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-

masing tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh BAKEUDA, isu

strategis yang ada adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan managemen dalam melayani masyarakat.

2. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah

3. Belum Optimalnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Belum Optimalnya Penganggaran Dan Pengelolaan Belanja Daerah

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis sebagaimana tersebut diatas,

dilakukan dengan tujuan :

1. Meningkatkan pengelolaan penatausahaan dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

2. Memperluas akses ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang belum tergali.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi

Informasi.

4. Meningkatkan tertib administratif dalam pengelolaan aset daerah.

Dari beberapa tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka perlu ditetapkan

sasaran-sasaran strategis yang akan diraih oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal selama kurun waktu 2016 – 2021, yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan penatausahaan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik dengan sasaran :

a. meningkatnya pemenuhan kebutuhan penatausahaan, sarana prasarana

perkantoran penunjang dan pendukung dan disiplin aparatur, dengan

indikator sasaran :

1) Terpenuhinya pelayanan adminstrasi perkantoran selama satu tahun.

2) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik.

3) Persentase ASN yang memenuhi jam kerja dan berpakaian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

4) Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan aparatur.

18

5) Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan

b. Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelaksanaan tupoksi dengan indikator

sasaran persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dengan

indikator sasaran.

c. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelaporan keuangan daerah dengan

indikator sasaran :

1) Persentase realisasi penyerapan anggaran dan laporan kinerja.

2) Memperluas akses ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang belum tergali.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan indikator :

a. Realisasi penyerapan anggaran serta kualitas pengelolaan keuangan daerah

dengan sasaran neningkatnya kapasitas fiskal daerah. Indikator sasarannya

adalah :

1) Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD;

2) Persentase Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

(Realisasi);

3) Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya;

4) Rasio SILPA terhadap Jumlah Pendapatan ;

5) Peningkatan PAD

b. Meningkatnya realisasi penyerapan anggaran serta kualitas pengelolaan

keuangan daerah dengan indikator kinerja :

1) Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja;

2) Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

3) Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis

teknologi informasi dengan sasaran berkembangnya aksesibilitas Perangkat

Daerah beserta seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan daerah dengan

indikator sasaran :

1) Tersusunnya data base pengelolaan keuangan daerah

2) Tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

4. Tujuan 4 : Meningkatkan tertib administratif dalam pengelolaan aset daerah

dengan sasaran tersusunnya managemen pengelolaan aset dengan indikator

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WTP.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2016-2021,

disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja

19

ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun

pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini merupakan komitmen seluruh anggota

organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari

upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan

dan pengendalian aktivitas operasional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 ini.

Rencana Kinerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2019 diwujudkan melalui Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Pengadaan aset peralatan dan mesin

12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kerja Dan

Keuangan

15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

17. Rapat koordinasi bidang akuntansi

20

18. Rapat koordinasi Bidang Pendapatan

V. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

19. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

20. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

21. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

22. Analisis standar belanja

23. Penyusunan standar satuan harga

24. penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

25. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

26. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan daerah

27. Penunjang kegiatan tim anggaran

28. Penelitian RKA SKPD

29. Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD

30. Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD

31. peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara

32. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah

33. Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS

34. Penataan dokumen keuangan daerah

35. Pendataan dan peremajaan wajib pajak

36. Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian

dan pembetulan SKPD

37. Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB

38. Penyusunan neraca aset daerah

39. Peningkatan keamanan aset daerah

40. Monitoring dan penertiban pemasangan reklame

41. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

42. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah

43. Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak

(SISMIOP)

44. Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB

45. Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi daerah

46. Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan

47. Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD

21

48. Penyusunan RKA

49. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

50. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

51. Pengelolaan Kas Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah /

pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penatausahaan, sarana prasarana perkantoran penunjang dan pendukung dan disiplin aparatur

Terpenuhinya pelayanan adminstrasi perkantoran

12 Bulan

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik.

12 Bulan

Persentase ASN yang memenuhi jam kerja dan berpakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

115 Stel

2 Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelasanaan tupoksi.

Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan

125 Orang

3 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelaporan keuangan daerah .

Persentase realisasi penyerapan anggaran dan laporan kinerja.

100 %

4 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

19%

5 Tersusunnya managemen pengelolaan aset.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP

6 Berkembangnya aksesibilitas Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tersusunnya data base pengelolaan keuangan daerah

3 Buah

22

NO PROGRAM ANGGARAN TARGET

1 2 3 4

I Program pelayanan administrasi perkantoran

2.351.646.550 100%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

973.394.575 100%

III Program peningkatan disiplin aparatur 67.596.000 100%

IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

311.148.000 100%

V Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah

708.127.500 100%

VI Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

11.463.789.450 100%

JUMLAH 15.875.702.075

GRAFIK 5. Program dan Anggaran (Perjanjian Kinerja).

23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan LKjIP tahun 2019 bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang

dijumpai dalam penyusunan LKjIP tahun 2019 ini adalah data kinerja yang

dihasilkan lebih banyak bersifat kualitatif, sehingga beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan tidak dapat terlihat dengan jelas kinerjanya, baik kinerja output

maupun outcome. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai

nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasikan kinerjanya, sehingga secara umum

ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi

capaian kinerja organisasi.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih banyak perbedaan

dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator

kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output

sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome.

Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator

kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang

diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi

indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan oleh

masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja

sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan)

yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa

mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

24

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi kinerja Tahun ini :

NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

2019 2019 2019

1 2 3 4 5 6



12 Bulan 12 Bulan 100%


12 Bulan 12 Bulan 100%


115 Stel 92 Stel 80%



--- Orang --- Orang ---%



100 % 100 % 100%


Belanja Pegawai terhadap APBD

45% 43,14% 95,87%

Belanja Langsung terhadap total APBD

43% 41% 95,35%

Rasio belanja modal terhadap APBD

30% 11,94% 39,80%

Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya

12% 4,44% 37%

Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan

18% 4,23% 23,50%

Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

91% 89,65% 98,52%


19% 16% 84,21%

Peningkatan PAD 10% 4,23% 42,3%



WTP Untuk TA. 2019 msh dlm proses

penyusunan LKD.

100%



3 Buah 4 Buah 100%

Data Bersifat Sementara dan Unaudited – Belum termasuk Realisasi Pendapatan dan Bos Semester II

25

Penjelasan atas Target Dan Realisasi kinerja Tahun 2019 untuk Point 4

“Meningkatnya kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

Belanja pegawai terhadap APBD

Rasio belanja pegawai digunakan untuk melihat efisiensi pemerintah

Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan anggarannya. Semakin kecil

rasionya, semakin efisien belanja pemerintah karena porsi belanja pegawai

yang merupakan belanja konsumtif semakin sedikit. Perbandingan rasio

tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai di Kabupaten Kendal lebih

efisien karena hanya menghabiskan 43,14% dari total anggaran APBD

dibandingkan 45% dari total anggaran APBD hal ini ditunjukkan dengan

capaian terhadap target sebesar 95,87%.

Belanja Langsung terhadap total APBD

Belanja langsung digunakan untuk melihat kapasitas pemerintah dalam

membiayai layanan publik bagi masyarakat. Dari tabel di atas dapat

dilihat bahwa kapasitas pemerintah Kabupaten Kendal untuk membiayai

layanan publik sudah mencapai 95,35% dari target yang telah ditetapkan

sebesar 43%.

Rasio belanja modal terhadap APBD

Rasio belanja modal digunakan untuk melihat pemanfaatan kapasitas

pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya. Semakin besar

rasionya, semakin baik pemanfaatan anggaran karena porsi belanja modal

yang merupakan belanja modal semakin besar. Perbandingan rasio

tersebut menunjukkan bahwa belanja modal di Kabupaten Kendal kurang

baik karena realisasi belanja modal hanya 11,94% dari total APBD

sedangkan target yang ditetapkan sebesar 30 % dari total APBD sehingga

capaian terhadap target hanya 39,80% saja.

Berdasarkan realisasi, Belanja Modal 11,94% belanja Barang & Jasa 26%,

Belanja Pegawai 43,14% Pemerintah Kabupaten Kendal masih kurang

memprioritaskan belanja modal sebagaimana terlihat dari porsinya yang

masih di bawah belanja konsumtif.

Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya

Rasio SILPA terhadap alokasi Belanja APBD yang kecil dari capaian target

mencerminkan realisasi belanja daerah yang efektif di tahun sebelumnya.

26

Rasio SILPA terhadap Jumlah Pendapatan

Rasio SILPA terhadap pendapatan yang kecil atau hanya 23,50% dari

target 18% mencerminkan kemampuan pendapatan untuk membiayai

belanja besar.

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran dilihat dari out put yang dicapai

dan penyerapan anggaran sebesar 89,65% dan capaian kinerja sebesar

98,52% dari target 91% menunjukkan kinerja yang baik dan sedikit efisien

dari anggaran belanja dan kebijakan perencanaan yang bagus.


Kemandirian keuangan daerah menunjukkan local taxing power atau

seberapa besar kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan

pelayanan publik. Rasio menunjukkan tingkat kemandirian semakin baik

bila terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki rasio

kemandirian sebesar 16,09% sedikit lebih kecil dari target yang ditetapkan

sebesar 19% atau masih memiliki capaian sebesar 84,21%.

Peningkatan PAD

Peningkatan PAD Kabupaten Kendal masih hanya sebesar 4,23% sehingga

capain kinerja hanya sebesar 42.30% disebabkan kenaikan pendapatan

pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah tidak diikuti oleh hasil retribusi

daerah. Hasil Retribuasi daerah mengalamai penurunan 27% dari Hasil

Retribusi daerah tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu.

NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR

KINERJA

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

2019 2019 2018 2018

1 2 3 4 5 6 7



12 Bulan 100% 12 Bulan 100%

27


12 Bulan 100% 12 Bulan 100%


93 Stel 81% 93 Stel 81%



--- Orang ---% 20 Orang 20%



100 % 100% 100 % 100%



19% 16% 84,21% 10%



Untuk TA. 2019 msh

dlm proses penyusunan

LKD.

--- WTP WTP



3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Idealnya capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin

diwujudkan pada tingkat outcome. Namun demikian, ukuran pada tingkat

outcome ini masih belum dapat dilakukan, hal ini disebabkan antara lain :

1. Outcome tersebut memang belum dapat diwujudkan pada tahun 2019 ini

karena kegiatan baru terlaksana dan belum terlihat manfaatnya.

2. Outcome tersebut mungkin saja telah terwujud, namun belum dapat

dilakukan pengukuran secara pasti sehingga ukuran/capaian

keberhasilannya belum dapat dilakukan.

28

Dengan alasan tersebut di atas, maka sebagian besar capaian sasaran ini

baru dapat dilakukan pada tingkat output saja. Rincian analisis capaian masing-

masing sasaran pada ini dapat diuraikan sebagai mana tersaji dalam lampiran

tabel pengukuran capaian sasaran.

Dari data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran

tersebut di atas diperoleh realisasi pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2019

sebesar 100%.

Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan

melihat tingkat capaian indikator kinerja.

Capaian Indikator Kinerja tahun 2019 adalah :

No Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Reali sasi

Target Reali sasi Prosen

tase (%) Ket.

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

% 14,97 19 20,01 105

(Sumber data : Baperlitbang, Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019)

Penjelasan Tingkat capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah :

Target dan Capaian :

1. Berdasarkan Permendagri No. 38 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 pada Lampiran III Kebijakan Penyusunan APBD, no.1.

Pendapatan daerah, huruf c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ayat

(5) Pendapatan hibah dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan

Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kab/Kota pada APBD 2019,

mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud

dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

akun pendapatan, kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah,

jenis hibah, obyek hibah dana BOS, rincian obyek hibah dana BOS

masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening

berkenaan (Permendagri terlampir ).

Oleh karena itu Hibah Dana Operasional Sekolah ( BOS ) yang semula

masuk akun PAD mulai tahun 2018 dan 2019 masuk akun Lain-lain

29

Pendapatan Daerah Yang Sah, sesuai dengan asumsi awal bahwa target

capaian pada RPJMD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL ASUMSI AWAL TARGET / CAPAIAN RPJMD.

Anggaran Bos masuk dalam rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio : Target RPJMD Capaian RPJMD

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)

19% 20,01%

(Tercapai)

Pendapatan APBD (Realisasi) 2.174.681.021.993

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 344.624.664.094

Hibah Dana Operasional Sekolah (BOS) 90.623.551.327

435.248.215.421

Keterangan : Data Un-Audited.

TABEL CAPAIAN RPJMD.

Capaian setelah adanya perubahan regulasi (Permendagri No. 38

Tahun 2019) Anggaran Bos keluar dari rekening Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan masuk ke Rekening Lain-lain Pendapatan yang sah

maka diperoleh hasil capaian sebagai berikut :

Rasio : Target

RPJMD Capaian RPJMD

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)

19% 15,85%

(Tidak Tercapai)

Pendapatan APBD (Realisasi) 2.174.681.021.993

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 344.624.664.094

Keterangan : Data Un-Audited.

Inovasi dan Upaya yang dilakukan :

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan beberapa Inovasi

diantaranya :

30

1. Melaksanakan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di

Kabupaten Kendal berdasarkan pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 48

Tahun 2019 tentang Tata Cara pemberian pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di

Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan 2 (dua) tahap :

Tahap I : Periode 1 September sampai dengan 30 September 2019.

Tahap II : Periode 15 Nopember sampai dengan 15 Desember 2019.

2. Sosialisasi pelaksanaan e-Pajak, dimana Wajib Pajak dapat melaksanakan,

kewajiban pembayaran Pajak secara madiri. Adapun pajak yang dapat

diakses oleh masyarakat adalah :

E PBB

E BPHTB

E Pajak Daerah.

3. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah :

Intensifikasi PPJ PLN

Intensifikasi PBB – P2.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Badan Keuangan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai salah satu fungsi

pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat dilihat dari tingkat capaian realisasi

penerimaan pendapatan yang meningkat. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan

pajak daerah sebesar Rp. 127.831.338.179,00 atau 78,09% dari target sebesar Rp.

163.698.650.000,00. Pada tahun 2019 target pendapatan pajak daerah naik sebesar

45,41% dibandingkan dengan target pendapatan pajak daerah pada tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi pendapatan pajak tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar 6,54%, meskipun prosentase capaian mengalami

penurunan.

No Pajak Daerah Target Realisasi %

1 TAHUN 2018 112.580.350.000,00 119.981.744.194,00 106,57

2 TAHUN 2019 163.698.650.000,00 127.831.338.179,00 78,09

31

GRAFIK 6. Target Dan Realisasi Pajak Daerah.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat

khususnya dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah telah

dianggarkan kegiatan Pengkajian Pemberian Pengurangan Pajak pada tahun

2019. Kegiatan tersebut bertujuan mengkaji ajuan ataupun permohonan

pengurangan besaran pajak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten

Kendal, yang apabila permohonan tersebut disetujui maka Pemerintah

Kabupaten Kendal akan memberikan pengembalian atau restitusi sesuai dengan

besaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2019 kegiatan Restitusi Pajak Daerah tidak ada, akan tetapi untuk

pengkajian Pemberian Pengurangan Pajak terdapat permohonan pengurangan

pajak sebanyak 8 pemohon, 5 diantaranya ditolak dan 3 pemohon disetujui yaitu :

1. Yayasan Yudha Dharma (NOP. 33.24.040.0007.016-0029.0) sebesar 25%

2. Yayasan Yudha Dharma (NOP. 33.24.040.0007.016-0069.0) sebesar 25%

3. PT. Jasa Marga Semarang – Batang (NOP. 33.24.160.001.001-0001.0) sebesar

5%.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal mempunyai Jumlah anggaran belanja yang bersumber APBD Kabupaten

Kendal tahun 2019 sebesar Rp. 36.137.607.967,- (Tiga puluh enam milyar seratus tiga

32

puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dari

alokasi dana telah terserap sebesar Rp. 30.770.931.727,- (Tiga puluh milyar tujuh

ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh

tujuh rupiah) atau 85,15%. Untuk Belanja tidak langsung alokasikan dana sebesar

Rp. 20.261.905.892,- telah terserap sebesar Rp. 16.383.703.310,- atau 80,86%.

Aspek Keuangan yang merupakan unsur penunjang kegiatan Rutin dan

Pembangunan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi

Rp %

1 Belanja Pegawai 20.261.905.892 16.383.703.310 80,86%

GRAFIK 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

2. BELANJA LANGSUNG

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi

Rp %

1 Belanja Pegawai 3.150.512.850 3.064.264.375 97,26%

2 Belanja Barang dan Jasa 12.127.349.650 10.789.769.042 88,97%

3 Belanja Modal 597.839.575 533.195.000 89,19%

TOTAL 15.875.702.075 14.387.228.417 90,62%

33

GRAFIK 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Penyerapan Belanja Langsung menunjukkan hasil yang belum optimal. Dari

total anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 15.875.702.075,- (Lima

belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh puluh

lima rupiah) pada APBD Kabupaten Kendal Tahun 2019 terserap sebesar Rp.

14.387.228.417,- (Empat belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus

dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau 90,62% Keadaan ini

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena selisih nilai kontrak untuk beberapa

kegiatan yang berupa pengadaan, dan sebagian kegiatan bersifat penyediaan dana.

Adapun realisasi anggaran Belanja Langsung pada Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO URAIAN TARGET REALISASI %

2019 2019 2019

1 2 3 4 5

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000 12.975.000 86,50%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

250.000.000 220.195.972 88,08%

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

181.300.000 153.473.250 84,65%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

35.000.000 30.698.403 87,71%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 188.000.000 182.980.500 97,33%

6 Penyediaan alat tulis kantor 119.220.000 99.639.000 83,58%

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 144.915.000 130.829.475 90,28%

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000 12.064.559 80,43%

9 Penyediaan makanan dan minuman 191.930.000 163.857.600 85,37%

34

1 2 3 4 5

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1.211.281.550 1.153.485.396 95,23%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11 Pengadaan aset peralatan dan mesin 585.394.575 520.900.000 88,98%

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

238.000.000 221.285.140 92,98%

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

150.000.000 143.149.000 95,43%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

67.596.000 59.145.000 87,50%

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kerja Dan Keuangan

15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21.800.000 21.042.470 96,53%

16 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 120.885.000 118.346.160 97,90%

17 Rapat koordinasi bidang akuntansi 116.700.000 105.983.000 90,82%

18 Rapat koordinasi Bidang Pendapatan 51.763.000 41.191.750 79,58%

VI Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

19 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 389.850.000 384.350.000 98,59%

20 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 262.215.000 251.471.000 95,90%

21 Peningkatan kinerja pengelolaan arsip 56.062.500 54.937.500 97,99%

VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

22 Analisis standar belanja 191.959.800 169.406.500 88,25%

23 Penyusunan standar satuan harga 386.817.000 333.904.228 86,32%

24 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

456.300.000 382.300.561 83,78%

25 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

52.000.000 50.337.500 96,80%

26 Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian

kekayaan daerah

192.737.500 188.720.148 97,92%

27 Penunjang kegiatan tim anggaran 656.897.000 571.569.000 87,01%

28 Penelitian RKA SKPD 93.390.600 86.545.500 92,67%

29 Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD

73.305.000 70.226.000 95,80%

30 Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD

258.600.000 235.056.300 90,90%

31 Peningkatan SDM bidang keuangan untuk

pembinaan bendahara

237.522.500 233.390.500 98,26%

32 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah

48.800.000 48.462.500 99,31%

33 Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS

164.750.000 162.719.000 98,77%

35

1 2 3 4 5

34 Penataan dokumen keuangan daerah 31.000.000 30.500.000 98,39%

35 Pendataan dan peremajaan wajib pajak 842.750.000 608.249.250 72,17%

36 Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD

199.750.000 139.570.750 69,87%

37 Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB

83.770.000 79.682.800 95,12%

38 Penyusunan neraca aset daerah 2.710.346.000 2.626.014.100 96,89%

39 Peningkatan keamanan aset daerah 250.490.000 228.810.838 91,35%

40 Monitoring dan penertiban pemasangan reklame

267.596.950 147.898.250 55,27%

41 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

1.813.343.000 1.801.232.000 99,33%

42 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah

142.456.500 113.603.318 79,75%

43 Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

1.383.900.000 1.120.660.854 80,98%

44 Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB 129.550.000 127.006.500 98,04%

45 Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi daerah

120.101.600 109.752.500 91,38%

46 Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan 28.720.000 27.912.500 97,19%

47 Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD

171.465.000 158.838.000 92,64%

48 Penyusunan RKA 130.945.000 120.783.000 92,24%

49 Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah 59.221.000 50.605.120 85,45%

50 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 242.020.000 239.830.000 99,10%

51 Pengelolaan Kas Daerah 43.285.000 41.640.725 96,20%

15.875.702.075 14.387.228.417 90,62%

GRAFIK 9. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

36

BAB IV

PENUTUP

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal yang beralamat di

jalan Soekarno – Hatta No. 193 Kendal, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 69

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Visi - Misi pokok Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal merupakan palaksanaan Visi dari Bupati yaitu

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang

Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah

dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada

Allah SWT” serta melaksanakan Misi “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai upaya untuk

menindak lanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa

kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2019 yakni dari

data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran diperoleh

realisasi pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2019 adalah sebesar 80,86%.

Untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya,

ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui program keuangan

daerah.

Kebijakan ini disusun guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam

misi pertama yaitu Mengelola Keuangan Daerah secara transparan dan

profesional melalui sistem informasi Keuangan Daerah. Dalam mewujudkan

kebijakan pertama ini, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan

dilaksanakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dengan dibantu oleh Para

Kasubbid di lingkup Bidang Perbendaharaan.

37

2. Meningkatkan pengendalian keuangan daerah secara sistematis.


misi kedua yaitu Meningkatkan pengendalian keuangan daerah untuk

mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mewujudkan kebijakan kedua ini, maka sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Anggaran dengan dibantu oleh

Kasi- kasi di lingkup Bidang Anggaran.

3. Menyajikan laporan keuangan daerah secara sistematis melalui sistem akuntansi

keuangan daerah.


misi ketiga yaitu Menyajikan laporan keuangan daerah secara sistematis untuk

mengambil kebijakan yang tepat. Dalam mewujudkan kebijakan ketiga ini, maka

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang

Akuntansi dengan dibantu oleh Kasi- kasi di lingkup Bidang Akuntansi.

4. Mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah Lainnya.


misi keempat yaitu Menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai

kewenangan yang ada dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan

Sumber Penerimaan Daerah Lainnya. Dalam mewujudkan kebijakan keempat ini,

maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala

Bidang Pendapatan dengan dibantu oleh Kasi di lingkup Bidang Pendapatan dan

Kasi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal ini, dengan harapan pelaksanaan program -

program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi dan tertib

keuangan.

Kendal, 20 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

AGUS DWI LESTARI, SIP, MH Pembina Tingkat I

NIP. 19720829 199203 1 003

1.1 Latar Belakang1.2. Susunan Organisasi1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Documents

DAFTAR ISIkeuangan.kendalkab.go.id/attachments/article/112/BAKEUDA... · 2020. 6. 25. · pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang berorientasi pada hasil, baik output