CURRICULUM VITAE

NAMA : dr. RUDY S, Akp.,SH.,MH.,MBA

TEMPAT TINGGAL : PONDOK JATI CQ -1 SIDOARJO JAWA TIMUR

HP. : 081 650 9811.

PEKERJAAN : DIREKTUR KLINIK MEDIS 24 JAM “ B D S “ DI SURABAYA

PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM DI LAW OFFICE “ RS & P “ DI SURABAYA

PENASEHAT HUKUM PERHIMPUNAN AHLI BEDAH INDONESIA KOMISARIAT MALANG RAYA

PENGALAMAN PENDIDIKAN :

1. FK UNIVERSITAS BRAWIJAYA DI MALANG

2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – MARKETING AT WEST COAST INSTITUTE OF MANAGEMENT &

TECHNOLOGY PERTH AUSTRALIA

3. PENDIDIKAN AKUPUNKTUR MEDIS DEPDIKBUD

3. FH UNIVERSITAS NAROTAMA DI SURABAYA

4. PENDIDIKAN KEPROFESIAN DAN PENDIDIKAN ADVOKAT UNIVERSITAS SURABAYA DI SURABAYA

5. MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA DI SURABAYA

PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI :

1. SEKRETARIS IDI CABANG SIDOARJO 2002 – 2010

2. KETUA BIDANG ORGANISASI IDI WILAYAH JATIM 2008 – 2011

3. KETUA BHP2A IDI WILAYAH JATIM 2011 – 2016

4. KETUA BHP2A IDI CABANG SIDOARJO 2010 – SEKARANG

5. SEKRETARIS BHP2A PB IDI Pusat di Jakarta 2009 – 2012

6. WAKIL KETUA BHP2A PB IDI di Jakarta 2012 – 2015

7. KETUA BIDANG ADVOKASI DAN LEGISLASI KABIJAKAN KESEHATAN RI PB IDI di Jakarta 2015

8. KETUA ASOSIASI KLINIK INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR 2015 - SEKARANG

dr. RUDY SAPOELETE, Akp.,SH.,MH.,MBA

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran

UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

UU No. 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit

KUH Perdata dan KUH Pidana

Permenkes No. 290/2008 tentang

PTM / Informed Consent

Permenkes No. 269/2008 tentang

Rekam Medis

Kepmenkes No. 856 Tahun 2009

tentang Stadarisasi Pelayanan Gawat

Darurat di Rumah Sakit

MEDICOLEGAL ASPECT :

- PENANGANAN GAWAT DARURAT

- INFORMED CONSENT

- PEMBIAYAAN PELAYANAN GAWAT DARURAT

- REKAM MEDIS

- KEWENANGAN

- RAHASIA KEDOKTERAN

Secara Yuridis Keadaan Emergency Menimbulkan

PREVILEGE TERTENTU Bagi Tenaga Kesehatan

Untuk itu perlu di tegaskan Pengertian GAWAT

DARURAT ( EMERGENCY )

Emergency = serious happening

or situation needing prompt

action

(Hornby)

Emergency = any injury or acute

medical condition liable to cause

death, disability, or serious

illness if not immediately

attended to Medical Doctor

(GJ Annas)

An emergency is any condition that in the

opinion of the patient, his family, or whoever

assumes the responsibility of bringing the

patient to the hospital- requires immediate

medical attention.

This condition continues until a

determination has been made by a health

care professional that the patient’s life or

well-being is not threatened

PETUGAS MEDIS

Bagaimana menilai keadaan

pasien melalui :

Ax, Px Fisik, dan Px

Penunjang, Dx

Menentukan apakah

keadaan tersebut

merupakan :

True Emergency, atau

False Emergency

Any condition clinically determined to require

immediate medical care.

Such conditions range from those requiring

extensive immediate care and admission to

the hospital to those that are diagnostic

problem and may or may not require

admission after work-up and observation

Perdarahan masif

Henti jantung

Sesak napas atau henti napas

Luka Tusuk Abdomen

Ruptur Viskus Abdominal

Luka Tembus Pleura atau Perikardium

Keracunan akut

Reaksi anafilaktik

Perdarahan epidural akut

Syok

Digigit Ular

Keadaan tidak Emergensi,

keluarga panik (mis : anak demam)

Dokter harus menenangkan atau

Keadaan Emergency,

keluarga menganggap ringan / bukan

keadaan Emergency (mis nyeri dada /pada

MCI) Dokter harus menerangkan keadaan

Emergency nya

Komunikasi yang salah / tidak memahami cara

Komunikasi yang efektif tentang kegawatdarutan

dapat memicu masalah Hukum

Untuk menilai dan menentukan tingkat Urgency

masalah Emergency yang di hadapi pasien,

maka Rumah Sakit menyelengggarakan :

TRIAGE

Tenaga yang menangani di TRIAGE paling

IDEAL adalah seorang DOKTER.

Jika Tenaga terbatas, melalui Standing Order

yang di susun Rumah Sakit dapat di kerjakan

oleh seorang PERAWAT

- Fase Pra – Rumah

Untuk melindungi : 1) Orang yang secara

Sukarela dan 2 ) Beritikad baik menolong

seseorang dalam keadaan Emergency ------>

terhindar dari Permasalahan Hukum dengan

pasien dan atau Keluarga Pasien untuk

kecederaan yang dialaminya, maka perlu di

pertimbangkan : - Faktor Kondisi dan Faktor

Situasi saat peristiwa tersebut terjadi. `

di kenal Penerapan DOKTRIN GOOD SAMARITAN

Kesukarelaan, tidak ada harapan atau keinginan

untuk memperoleh Kompensasi dalam bentuk

apapun.

( bila menarik biaya pada akhir pertolongannya

maka Doktrin ini tidak berlaku )

Itikad Baik, dapat di nilai dari tindakan yang

dilakukan

- Fase Rumah Sakit

Setiap Tindakan Medis harus Persetujuan

Tindakan Medis ( Informed Consent )

INFORMASI PERSETUJUAN

PERSETUJUAN YANG TIMBUL

ANTARA

PASIEN / KELUARGA DENGAN DOKTER / SARANA

PELAYANAN KESEHATAN

TERHADAP

TINDAKAN MEDIS

SEHUBUNGAN KEPERLUAN

DIAGNOSA / TERAPI

1. PERSETUJUAN NON EKSPRESIF / IMPLIED

CONSENT

Apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien

dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien yang

bersangkutan memberikan / menyatakan

persetujuan. Ex. Isyarat di suntik, Gawat Darurat

2. PERSETUJUAN EKSPRESIF / NON IMPLIED

CONSENT

Apabila secara faktual pasien mau menjalani secara

prosedur secara medis dalam rangka penanganan

terhadap penyakitnya. Ex. Umumnya dilakukan

dengan format yang jelas.

KEGAWATDARURATAN tidak diperlukan

Informed Consent karena merupakan suatu

keadaan dimana :

Tidak ada Kesempatan lagi untuk meminta

Informed Consent ( Pasien dan atau anggota

Keluarga terdekat )

Tidak Ada waktu lagi untuk menunda –

nunda

Suatu Tindakan harus segera di ambil

Untuk menyelamtkan jiwa dan Anggota

Tubuh

Jika Dokter tidak bertindak dan pasien celaka,

maka Dokter akan bermasalah dengan Hukum

Dasar pembenar:

Doktrin Fiksi Ilmiah (Leenen)

Doktrin Van der Mijn (zaakwarneming)

Doktrin Life Saving

Pasien tak sadar, tidak ada keluarga/wali dan

keadaan memerlukan tindakan medis segera

dokter dapat bertindak langsung

Dasarnya: dokter mengandaikan bahwa pasien

pasti akan menyetujui tindakan yang akan

dilakukan jika pasien sadar, dan telah

diberikan informasi mengenai tindakan tsb

Pada keadaan Gawat Darurat, pasien tidak

sadar dan tak ada keluarga/wali, dokter

secara sukarela mengambil alih tanggung

jawab dan melakukan pertolongan.

Tanggungjawab dikembalikan kepada pasien

setelah pasien sadar kembali

Dasar : Zaakwarneming (Perwalian Sukarela)

Pasal 1354 KUHPerdata

Syarat Zaakwarneming ( Perwalian Sukarela ) :

Yang diurus adalah urusan orang lain bukan

kepentingan dirinya sendiri

Yang melakukan pengurusan melakukannya

secara sukarela

Yang melakukan tanpa adanya perintah

melainkan atas inisiatif sendiri.

Keadaan mendesak ( orang tak sadar,

keadaan gawat darurat , wali / keluaraga

tidak ada ) untuk berbuat menyelamatkan

jiwa atau penyelamatan anggota tubuh tanpa

persetujuan

Dalam rangka menyelamatkan nyawa,

dokter dapat melakukan tindakan medis

apapun, meski pun tak ada Informed

Consent

Dokter tak dapat digugat atau dituntut oleh

pasien / keluarganya atas dilakukannya

tindakan medis tersebut

Dalam keadaan gawat darurat dimana harus

dilakukan tindakan medis pada pasien yang

tidak sadar dan tidak didampingi keluarga,

tidak perlu persetujuan dari siapapun

Valid consent: tidak ada waktu untuk

memberikan informasi detil dalam keadaan

emergency

Dokter wajib memberikan penjelasan setelah

pasien sadar atau pada keluarga terdekat.

NON IMPLIED CONSENT

INFORMASI TINDAKAN MEDIS PERSETUJUAN

• DIAGNOSA

• TATA CARA TINDAKAN

• TUJUAN TINDAKAN

• ALTERNATIF TINDAKAN

• RESIKO YG MUNGKIN

TERJADI

• KOMPLIKASI YG MUNGKIN

• PROGNOSA THP TINDAKAN

• PASIEN

• ISTRI / SUAMI

• KAKAK / ADIK

• ORANG TUA

• KELUARGA DEKAT

• PENGAMPU

• INDIKASI MEDIS

• STANDAR PROFESI

• S O P

• KETELITIAN

• PRINSIP KEHATI – HATIAN

PERSETUJUAN PASIEN DAN ATAU KELUARGA ATAS

INFORMASI YANG TELAH DI BERIKAN MENGENAI

TINDAKAN MEDIS YANG AKAN DILAKUKAN

Untuk Dokter

( RASA AMAN dalam menjalankan tindakan medis,

PEMBELAAN DIRI terhadap kemungkinan adanya Tuntutan

atau Gugatan Pasien atau Keluarga Terdekat apabila

timbul akibat yang tidak dikehendaki )

Untuk Pasien

( PENGHARGAAN terhadap hak – haknya oleh Dokter dan

dapat digunakan sebagai ALASAN GUGATAN terhadap

dokter apabila terjadi penyimpangan praktik dokter dari

maksud di berikannya Informed Consent )

FUNGSI GANDA

• DILAKUKAN OLEH PASIEN DAN ATAU KELUARGA

TERDEKAT

• SETELAH ADANYA PENJELASAN SECARA

LENGKAP OLEH DOKTER / PEMAHAMAN SECARA

TERTULIS

• AKIBAT YANG AKAN TIMBUL DAN MENJADI

TANGGUNG JAWAB PASIEN

• HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN TETAP

TERJAGA DAN TETAP DAPAT DIPERTAHANKAN

• DIBUAT SECARA TERTULIS

Pelayanan Gawat Darurat merupakan private

good pasien yang harus membayar : secara

pribadi atau via asuransi

Masalah pembayaran tidak boleh menghalangi

pasien untuk mendapat pelayanan Gawat

Darurat.

Dokter harus melakukan kendali biaya dan

kendali mutu. AUDIT MEDIS

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta,

wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi

penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan

kecacatan terlebih dahulu.

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan

kesehatan, baik pemerintah maupun swasta

dilarang menolak pasien dan/atau meminta

uang muka.

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan

dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan

praktik atau pekerjaan pada fasilitas

pelayanan kesehatan yang dengan sengaja

tidak memberikan pertolongan pertama

terhadap pasien yang dalam keadaan gawat

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya

kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas

pelayanan kesehatan dan/atau tenaga

kesehatan tersebut dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

• WAJIB BAGI DOKTER YANG MENJALANKAN PRAKTIK

• HARUS SEGERA DILENGKAPI SETELAH PASIEN MENERIMA PELAYANAN KESEHATAN

• SETIAP CATATAN HARUS DIBUBUHI NAMA, WAKTU DAN TANDA TANGAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN ATAU TINDAKAN

BERKAS YANG BERISI CATATAN DAN DOKUMEN :

• DATA NON MEDIS : IDENTITAS

• DATA MEDIS : PEMERIKSAAN, DIAGNOSA,

PENGOBATAN, TINDAKAN , PENUNJANG LAIN.

Catatan :

1. DOKUMEN REKAM MEDIS MERUPAKAN MILIK DOKTER / SARANA

PELAYANAN KESEHATAN

2. ISI REKAM MEDIS MERUPAKAN MILIK PASIEN

3. SEGI HUKUM, REKAM MEDIS MERUPAKAN BARANG BUKTI.

1. REKAM MEDIS UNTUK PASIEN RAWAT JALAN

2. REKAM MEDIS UNTUK PASIEN RAWAT INAP

DAN PERAWATAN SATU HARI

3. REKAM MEDIS UNTUK PASIEN GAWAT DARURAT

( KONDISI SAAT TIBA DI SARYANKES, IDENTITAS

PENGANTAR PASIEN )

4. REKAM MEDIS UNTUK PASIEN DALAM

KEADAAN BENCANA ( JENIS BENCANA DAN LOKASI

PASIEN DI TEMUKAN, KATEGORI KEGAWATAN DAN

NOMOR PASIEN BENCANA MASSAL , IDENTITAS YANG

MENEMUKAN PASIEN )

1. ALAT KOMUNIKASI ANTAR DOKTER

2. DASAR PERENCANAAN DAN PENGOBATAN

3. BUKTI UPAYA KESEHATAN

4. BAHAN ANALISIS KINERJA PERAWATAN

KESEHATAN

5. BAHAN PENELITIAN ILMU KESEHATAN

1. DOKUMEN REKAM MEDIS MERUPAKAN MILIK

DOKTER / SARANA PELAYANAN KESEHATAN

2. ISI REKAM MEDIS MERUPAKAN MILIK PASIEN

3. SEGI HUKUM, REKAM MEDIS MERUPAKAN

BARANG BUKTI.

4. KERAHASIAN REKAM MEDIS ADALAH

TANGGUNG JAWAB SARANA KESEHATAN DAN

PASIEN

5. MASA KADALUARSA REKAM MEDIS 5 TAHUN

( PERMENKES 149 a TAHUN 1989

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran wajib

membuat rekam medis.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus segera dilengkapi setelah

pasien selesai menerima pelayanan

kesehatan.

(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi

nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang

memberikan pelayanan atau tindakan.

UU PRADOK SANKSI PADA PASAL 79 Huruf b ,

Ayat (2) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan

pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan

tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara

apa pun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam

rekam medis hanya dapat dilakukan dengan

pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang

bersangkutan.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “petugas” adalah

dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain

yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Apabila dalam pencatatan rekam medis

menggunakan teknologi informasi elektronik,

kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti

dengan menggunakan nomor identitas pribadi

(personal identification number).

1. ALASAN PASIEN DI RAWAT INAP (ANAMNESA)

2. HASIL PENTING PEMERIKSAAN PENYAKIT

3. PENGOBATAN DAN TINDAKAN MEDIS

4. KEADAAN PASIEN TERAKHIR SEBELUM PULANG

5. ANJURAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN

DOKTER DOKTER SPESIALISRESIDENCO ASS

KEPANJANGAN TANGAN

MANDIRISESUAI STANDART KOMPETENSINYA

MANDIRI SESUAI KOMPETENSI

HARUS BERDASARKAN

DELEGASI WEWENANG

DARI SUPERVISOR

TANGGUNGJWB HUKUM SENDIRI

TGG JWB HUKUM SUPERVISOR

PERAWAT/BIDAN

MANDIRI, SESUAI STANDART

KOMPETENSI

KEPANJANGAN TANGAN

V. KEWENANGAN

HUBUNGAN DOKTER – TENAGA KESEHATAN

DOKTER--- TENAGA KESEHATAN

DELEGASI WEWENANG KEPANJANGAN TANGAN

TGG JWB HUKUM

PADA DOKTER

TGG JWB HUKUM

PADA YG DIBERI

WEWENANG

HUBUNGAN DOKTER ---- DOKTER

DOKTER--- DOKTER

DELEGASI WEWENANGKEPANJANGAN TANGAN

TGGJWB HUKUM

PADA DOKTER

TGG JWB HUKUM

PADA YANG DIBERIKAN

WEWENANG SESUAI KOMPETENSI

YANG DIMILIKI

SESUATU HAL YANG BERHUBUNGAN KERAHASIAAN ANTARA DOKTER DAN PASIEN YANG TIDAK BOLEH UNTUK DIKETAHUI OLEH ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN ATAU TIDAK BERHAK MENGETAHUI HAL ITU.

Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk:

kepentingan kesehatan pasien,

memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam

rangka penegakan hukum

permintaan pasien sendiri,

atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(UUPK Pasal 48)

Setiap dokter dan tenaga medis lainnya wajib

menyimpan rahasia pasien

Membuka rahasia kedokteran dengan sengaja

diancam hukuman pidana 9 bulan penjara

(ps. 322 KUHP)

Dalam keadaan Gawat Darurat karena waktu

pelayanan, kondisi pasien dan keterbatasan

tempat pemeriksaan, Rahasia Kedokteran

seringkali tak terjaga

Pada Beberapa situasi khusus Penanganan

Gawat Darurat terjadi ---- Penyimpangan

terhadap beberapa prinsip Hukum Kesehatan

TERIMA KASIH