Upload
afdal-muhammad
View
38
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Materi LK 1 HMI
Citation preview
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
1/32
KRISIS, UTANG, DAN
KEMANDIRIAN EKONOMI
Faisal Basri
Desember 2002
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
2/32
POLA PERKEMBANGAN EKONOMI
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
3/32
Welfare
disturbance
actual disturbance
B
Normal pattern
lack of institutions
lack of institutions
Tim1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
DISCONTINUUM PATTERN
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
4/32
UTANG LUAR NEGERIMENGAPA
DIBENCI? (1)
Mendanai pembangunan yang dinakodai oleh rezim
otoriter, sehingga melanggengkan rezim tersebut.
Sebagian dananya dikorupsi oleh rezim dan kroni-
kroninya.
Tidak melibatkan rakyat, antara lai tercermin dari
DPR yang tak pernah mengubah satu sen pun
rancangan anggaran yang diajukan pemerintah. Mengusik kedaulatan.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
5/32
UTANG LUAR NEGERIMENGAPA
DIBENCI? (2)
Terlalu mengedepankan aspek-aspek fisik di
dalam pembangunan.
Sebagian atau sebagian besar dana pinjamanjatuh kembali ke tangan negara-negara donor.
Alasan lainnya: tak meperhatikan lingkungan,
dll.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
6/32
APA YANG SALAH DENGAN UTANG
LUAR NEGERI INDONESIA?
Lemahnya manajemen utang dan perencanaanproyek.
Terlalu terlena dengan lezatnya utang luar negeri,
sehingga memandulkan potensi dana dalam negeri(mentalitas).
Pemerintah takut menggenjot pajak karenatingginya kesadaran pajak menumbuhkan demand
terhadap demokrasi yang makin tinggi. Lemahnya birokrasi.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
7/32
POSISI UTANG LUAR NEGERI
SEBELUM KRISIS
Stok utang sudah cenderung turun karena banyakyang sudah jatuh tempo sedangkan utang barucenderung turun pula.
Beban bunga di dalam APBN juga turun. Porsi utang baru terhadap pembiayaan
pembangunan turun pula.
Utang lebih berperan sebagai penopang neracapembayaran ketimbang APBN.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
8/32
Krisis yang berawal
dari anjloknya
Rupiah
Bank
IndonesiaPerbankan Korporasi
BPPNPemerintah
Aset
(AMI)
Saham
(BRU)
NPL, dll
(AMC)
Jual
BLBI (158.99)
Penjaminan (39.33)
PMP Bank Exim (20)
Kredit Program (9.97)
228.29
228.29SuratUtang
Saham
NPL, dllMSAA,
MRNIA
APU
431.57
Obligasi Rekap
Kredit
COST OF CRISIS
Catatan: angka dalam triliun rupiah.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
9/32
Jumlah Obligasiyang diterbitkan
Pemerintah 258.32
Program Kredit 9.97
Rekapitalisasi:
Bank Pemerintah 281.97
Bank Swasta 29.68
Bank Diambil Alih (BTO) 117.83Bank Pembangunan Daerah 1.23
Jumlah 698.99
BIAYA RESTRUKTURISASIPERBANKAN PER 25-01-02 (triliun Rp)
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
10/32
PROFIL JATUH TEMPO POKOK
OBLIGASI PEMERINTAH
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
11/32
Skenario1 & 4
Skenario
2 & 5
Skenario
3 & 6
SBI 3 bln 17 14 19
Inflasi 10 8 12SIBOR 3 bln
2002 1.00 1.00 1.00
2003 1.75 1.75 1.75
2004 2.25 2.25 2.25
2005 2.35 2.35 2.35
ASUMSI-ASUMSI BEBAN
PEMBAYARAN OBLIGASI
Catatan: Asumsi 1,2 dan 3 tanpa roll-over, Sedangkan 4, 5 dan 6 dengan roll-over.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
12/32
SKENARIO PEMBAYARAN POKOK DAN
HUTANG OBLIGASI PEMERINTAH TANPA
PENUNDAAN PEMBAYARAN
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
13/32
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
14/32
TOTAL POKOK DAN BUNGA DARI OBLIGASI
PEMERINTAH YANG HARUS DIBAYAR
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
15/32
PERBANDINGAN SKENARIO
TANPA ROLL-OVER
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
16/32
PERBANDINGAN SKENARIO
DENGAN ROLL-OVER
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
17/32
JUMLAH KESELURUHAN BUNGAYANG HARUS DIBAYAR DARIMASING-MASING SKENARIO
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
18/32
16%
12%4%
15%
28%
Gaji dan Belanja
Barang
SubsidiLain-lain
Dana Perimbangan
Pembangunan
8%
17%
KOMPOSISI BELANJA NEGARAPADA BVAPBN 2002
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
19/32
58.6
59.6
55.3
53.9
67.3
75.9
49.0
74.9
62.8
71.4
63.4
0
20
40
60
80
100
120
140
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Luar Negeri Dalam Negeri
UTANG PEMERINTAH, 1994-2001
(Milyar US$)
NISBAH UTANG PEMERINTAH
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
20/32
NISBAH UTANG PEMERINTAHTERHADAP GDP, 2000 (PERSEN)
95
53
120
106
77
59
100
62
85
107
8086
114
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Indonesia
Argentina
Jepang
Israel
Thailand
Filipina
Jordania
Mexico
Nigeria
Lebanon
Pakistan
Singapura
Belgia
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
21/32
PDB Obligasi(miliar US$) (miliar US$)
1 Indonesia1) 1,401 659 47.0%
2 Malaysia2) 341 107 31.3%
3 Philippines 65 8 12.1%
4 Thailand 113 10 8.6%
5 Singapore3) 144 87 60.1%6 India 372 63 17.0%
7 Rep. of Korea 321 178 55.6%
8 Japan 3,787 3,701 97.7%
9 UK 1,399 464 33.2%
10 USA 8,511 8,002 94.0%
No Negara % PDB
3) Singapore, data akhir 1999 dalam miliar Sin$
2) Malaysia, data akhir 2000 dalam miliar Ringgit
Catatan:
1) Indonesia, data akhir 2001 dalam triliun Rupiah
NISBAH OBLIGASI PEMERINTAHTERHADAP PDB, 1999
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
22/32
UTANG DN VS. LN (1)
UTANG LUAR NEGERI
Jatuh tempo: panjang/sangat
panjang Suku bunga: rendah/sangat
rendah
Grace period: ada dan panjang
Penjadwalan ulang: bisadiusahakan
UTANG DALAM NEGERI
Jatuh tempo: relatif (rata-rata)
lebih pendek Suku bunga: relatif jauh lebih
tinggi
Grace period: lazimnya tak ada
Penjadwalan ulang: tak lazim
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
23/32
UTANG DN VS. LN (2)
UTANG LUAR NEGERI
Pemotongan/haircut/penghapusan: bisa
Ada wujud fisiknya
Didikte
Diawasi asing
Imperialisme baru Banyak persyaratan
UTANG DALAM NEGERI
Pemotongan/haircut/penghapusan: tak ada
Tak ada wujud fisiknya
Berdaulat
Sesuka hati
Nasionalisme Kita atur sendiri
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
24/32
UTANG DN VS. LN (3)
PILIHLAH YANG BEBANNYA PALING RINGAN
BAGI RAKYAT.
JANGAN MAU DIBODOHI, ARTINYA SEMUA
BERPULANG PADA KITA SENDIRI.
MAU TAK BERGANTUNG PADA
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
25/32
MAU TAK BERGANTUNG PADA
UTANG?
Jangan boros: jangan berperilaku lebih besar pasak
daripada tiang.
Pacu produktivitas dan efisiensi (termasuk pangkasbirokrasi).
Tingkatkan tabungan dan pajak.
JADI SEMUA HARUS MAU BERUBAH,BERKORBAN, DAN KERJA KERAS
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
26/32
GBHN 1999-2004
1. Mempercepat rekapitalisasi perbankan danrestrukturisasi utang swasta secara transparan.
2. Melaksanakan restrukturisasi aset negara secara
transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikandengan DPR.
3. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-
undang.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
27/32
SASARAN PROGRAM RESTRUKTURISASI
PERBANKAN UU NO.25/2000 (PROPENAS)
Terlaksananya restrukturisasi sektor perbankandan restrukturisasi utang perusahaan secaraefektif.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
28/32
CARANYA (1)
1. Menuntaskan program rekapitalisasi perbankan,mengawasi dan membina secara profesional bank-bank yang direkapitalisasi itu.
2. Mendorong terbentuknya struktur perbankan yangsehat dan berdaya saing lewat merger dan
akuisisi.
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
29/32
CARANYA (2)
3. Penegakan hukum terhadap debitor dan pemilik bank yangharus memenuhi kewajibannya. Yang melanggar hukum harus diselesaikan sesuai dengan hukum
yang berlaku.
Langkah ini untuk menghindari moral hazarddan memenuhi rasakeadilan
Keadilan: rekap dimaksudkan untuk menyelamatkan danamasyarakat, bukan pemilik bank atau debitor yang telah bertindaktidak hati-hati.
4. Divestasi aset di bawah pengawasan pemerintah dilakukan: Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan memaksimalkan nilai penjualan
aset tsb. Secara terbuka
Dengan mengutamakan kepentingan nasional
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
30/32
IMF BERAKHIR 2003?
Indonesia tak butuh bantuan likuiditas dari IMF.
Fungsinya sekarang sebagai MENKO.
Kekuatan penekan: tak harus IMF; bisa yang lain,tapi kelihatannya tetap perlu dari luar.
Kalau kita mau buat program sendiri dan disiplinmelaksanakannya, IMF tak perlu.
EVALUASI KEBIJAKAN
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
31/32
EVALUASI KEBIJAKAN
MAKROEKONOMI: FISKAL
Fiscal condition cukup menggembirakan dilihat dari segifiscal sustainability:
Defisit (% PDB) turun terus, bahkan hampir selalu lebihrendah dari target.
Stok utang (% PDB) juga turun cukup signifikan, lebihcepat dari yang tertera di Propenas.
APBN tak punya ruang gerak yang memadai sebagaistimulan ekonomi
EVALUASI KEBIJAKAN
7/16/2019 CRISIS & KEMANDIRIAN-1002.PPT
32/32
EVALUASI KEBIJAKAN
MAKROEKONOMI: MONETER
Kebijakan makro cukup disiplin dengan bingkai LoIyang ketat.
Independensi Bank Indonesia
Nilai tukar, suku bunga, dan inflasi kian terkontrol(stabil)