(cover) - jdih.lipi.go.id Pedoman MTA (Final PDF...daftar isi kata pengantar peraturan kepala lipi nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman perjanjian pengalihan material di lingkungan lipi

(cover)

PEDOMAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL

DI LINGKUNGAN LIPI

KATA PENGANTAR

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material

(PPM) ini disusun dalam rangka melindungi, memanfaatkan

dan mengoptimalkan penelitian lebih lanjut akan sumber

daya, baik genetik maupun non genetik serta material yang

terkait dengan pengetahuan tradisional yang berasal dari

Indonesia. Peraturan Kepala ini memuat materi – materi pokok sebagai

berikut : Ketentuan Penyimpanan Material, Pengalihan

Material, Perjanjian Pengalihan Material serta Komisi

Perjanjian Pengalihan Material. Dalam penyimpanan

material dikukuhkan keberadaan Lembaga Penyimpan sebagai tempat menyimpan material dan Komisi Perjanjian

Pengalihan Material yang bertugas memberikan telaah,

pertimbangan dan rekomendasi usulan PPM yang

memerlukan perhatian khusus. Terkait dengan standar

penulisan naskah PPM sendiri dikembalikan kepada

kebutuhan masing-masing satuan kerja, khususnya yang memiliki karakteristik khusus, untuk menyusun dan

membuat Perjanjian Pengalihan Material dengan tetap

memperhatikan ketentuan dalam Pedoman ini.

Tentunya Pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan,

sehingga dibutuhkan masukan dan perbaikan dari segenap sivitas LIPI.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu selama proses penyusunan Pedoman ini

dan membukukannya. Semoga dengan diterbitkannya buku

ini dapat memberikan manfaat bagi civitas LIPI dan dunia

riset dan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Januari 2015

Sekretaris Utama LIPI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN PENGALIHAN

MATERIAL DI LINGKUNGAN LIPI

1

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 9

TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN

PENGALIHAN MATERIAL DI LINGKUNGAN LIPI

7

BAB I Ketentuan Umum 7

BAB II Penyimpanan Material 11

BAB III Pengalihan Material 12

BAB IV Perjanjian Pengalihan Material 14

BAB V Komisi Perjanjian Pengalihan Material 17

BAB VI Penutup 20

Lampiran 1 Perjanjian Pengalihan Material Antar

Satuan

Kerja LIPI

21

Lampiran 2 Perjanjian Pengalihan Material Non

Komersial

25

Lampiran 3 Perjanjian Pengalihan Material Komersial 30

Lampiran 4 Non Commercial Material Transfer

Agreement

35

1

SALINAN

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya genetik,

sumber daya nongenetik, dan material

yang terkait dengan pengetahuan

tradisional asal Indonesia serta

memastikan agar kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan

teknologi di lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI)

bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,

perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI

tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan LIPI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

2

Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-undang nomor 18 Tahun

2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 84, Tambahan Lebaran

Negara Republik Indonesia Nomor

4219);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

(Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk

Pangan dan Pertanian) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising

3

from Their Utilization to The

Convention on Biological Diversity

(Protokol Nagoya tentang Akses

pada Sumber Daya Genetik dan

Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari

Pemanfaatannya atas Konvensi

Keanekaragaman Hayati)



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik




7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan

Melakukan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bagi Perguruan

Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan

Usaha Asing dan Orang Asing





8. Peraturan Pemerintah Nomor 60

tahun 2007 tentang Konservasi

Sumber Daya Ikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4779);

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan,

4

Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

10. Keputusan Presiden Nomor 110

Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor

4 Tahun 2013;

11. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Dari dan Dalam

Jabatan Struktural Eselon I di

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI;

13. Peraturan Kepala LIPI Nomor 4

Tahun 2014 tentang Penyimpanan

Kultur Mikroorganisme pada Indonesian Culture Collection/InaCC

Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor

1273).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG

PEDOMAN PERJANJIAN PENGALIHAN

MATERIAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

5

Pasal 1

Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI), yang selanjutnya disebut Pedoman Perjanjian Pengalihan Material

dimaksudkan sebagai acuan dalam

pelaksanaan pengalihan material di

lingkungan LIPI.

Pasal 2

Sistematika Pedoman Perjanjian Pengalihan

Material meliputi: Bab I Ketentuan Umum

Bab II Penyimpanan Material

Bab III Pengalihan Material

Bab IV Perjanjian Pengalihan Material

Bab V Komisi Perjanjian Pengalihan

Material Bab VI Penutup

Pasal 3

Pedoman Perjanjian Pengalihan Material sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Kepala LIPI ini merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala LIPI ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2014

KEPALA LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

NOMOR 1919

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

Nur Tri Aries S.

NIP 19680416 199403 2 001

7

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LIPI

NOMOR 9 TAHUN 2014

TANGGAL 15 DESEMBER

2014

PEDOMAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi (mega diversity) termasuk keanekaragaman sumber daya

genetik. Sumber daya genetik merupakan wujud

keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik

yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan

mikroorganisme, yang mengandung unit-unit

fungsional pewarisan sifat (hereditas). Sumber daya genetik Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan

sekaligus dijaga kelestariannya dan dilindungi untuk

kesejahteraan rakyat. Perlindungan akan

keanekaragaman sumber daya genetik masih sangat

lemah, belum ada payung hukum yang khusus

8

mengatur secara tegas, sehingga dalam prakteknya seringkali dijumpai pembajakan hayati (biopiracy)

maupun penyalahgunaan melalui program-program

penelitian.

Salah satu upaya Indonesia dalam melindungi sumber daya genetik dapat dilihat dengan

diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) melalui Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention Biological Diversity (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Indonesia juga telah

meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya

Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan

Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas

Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Indonesia selain kaya dengan sumber daya

genetik, juga kaya dengan sumber daya nongenetik dan

pengetahuan tradisional. Kondisi geografis Indonesia

yang kaya akan sumber daya nongenetik, misalnya air,

batuan, sedimen, tanah, mineral, dan fosil sangat

potensial untuk dimanfaatkan. Demikian juga dengan pengetahuan tradisional, material yang terkait

pengetahuan tradisional juga sangat potensial,

misalnya buah naga untuk obat-obatan.

Keberadaan negara berkembang dengan berbagai kekayaan keanekaragaman sumber daya

genetik, sumber daya nongenetik, dan material yang

terkait dengan pengetahuan tradisional milik Indonesia

umumnya dan LIPI khususnya dimungkinkan terjadi

pengalihan material. Dalam pengalihan material dapat menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk moneter

9

maupun nonmoneter, sehingga wajib dilakukan pembagian manfaat (benefit sharing) baik antara LIPI

dengan pihak penerima maupun pihak ketiga. Untuk

itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum

pada proses pengalihan material melalui perjanjian

pengalihan material. Oleh karena itu, diperlukan adanya Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di

lingkungan LIPI sebagai acuan dalam pelaksanaan

pengalihan material di lingkungan LIPI.

B. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Material adalah sumber daya genetik termasuk

informasi genetik, sumber daya nongenetik

termasuk informasi nongenetik, dan material yang

terkait dengan pengetahuan tradisional termasuk informasi material yang terkait dengan

pengetahuan tradisional, progeni, dan derivatnya.

2. Modifikasi adalah substansi baru yang berasal dan

tidak terpisahkan dari material atau bagian

material, yang dihasilkan berdasarkan penggunaan material oleh penerima.

3. Sumber Daya Genetik adalah material genetik dari

makhluk hidup yang meliputi manusia, tumbuhan,

hewan, dan mikroorganisme, serta material genetik

yang berasal dari komponen biotik lainnya dari

ekosistem, yang membawa unit fungsional pewarisan dan memilliki nilai nyata atau potensial.

4. Sumber Daya Nongenetik adalah material

nongenetik antara lain biota yang telah

dipreservasi (diawetkan), air, batuan, sedimen,

tanah, mineral, dan fosil, yang mana didalamnya sudah tidak mengandung sumber daya genetik.

5. Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh suatu

komunitas, masyarakat, atau suku bangsa

tertentu yang bersifat turun temurun dan terus

berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. 6. Pengalihan Material adalah pemindahan

penguasaan material ke luar maupun di dalam

10

wilayah Indonesia dari penyedia material kepada

penerima material berdasarkan suatu perjanjian.

7. Perjanjian Pengalihan Material yang selanjutnya

disingkat PPM adalah kesepakatan tertulis antara

Penyedia Material dan Penerima Material atas pengalihan material yang disertai dengan daftar

material.

8. Daftar Material adalah dokumen yang memuat

informasi terkait dengan material yang akan

dipindahkan.

9. Pemanfaatan Material adalah penggunaan material untuk kegiatan penelitian, pengembangan,

dan/atau penerapan termasuk pembagian

keuntungan yang berasal dari pemanfaatannya. 10. Penyedia Material (Provider) yang selanjutnya

disebut Penyedia adalah Lembaga Penyimpan atau

satuan kerja di lingkungan LIPI. 11. Penerima Material (Recipient) yang selanjutnya

disebut Penerima adalah orang, satuan kerja di

lingkungan LIPI, lembaga pendidikan, lembaga

penelitian, instansi pemerintah, dan/atau badan

hukum yang menerima material.

12. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.

13. Lembaga Penjamin adalah lembaga penelitian,

perguruan tinggi atau badan hukum yang telah

bekerja sama dengan Penyedia, baik di dalam

maupun di luar negeri, yang memberi jaminan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penerima

perorangan.

14. Lembaga Penyimpan adalah unit di lingkungan

LIPI yang diberi wewenang oleh Kepala LIPI untuk

mengelola dan bertanggung jawab atas koleksi

material. 15. Komisi PPM adalah komisi yang dibentuk oleh

Kepala LIPI untuk memberikan pertimbangan dan

rekomendasi terhadap permohonan, pelaksanaan,

dan evaluasi PPM yang memerlukan perhatian

khusus.

11

C. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Pedoman ini untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan PPM.

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk:

1. Melindungi material dan memastikan agar kegiatan

penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan

teknologi yang terkait dengan material tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan

lingkungan hidup.

2. Mendorong pemanfaatan material untuk

meningkatkan daya saing nasional dan

kesejahteraan masyarakat. 3. Mendorong investigasi aplikasi dari sumber daya

genetik, sumber daya nongenetik dan material

terkait pengetahuan tradisional dalam rangka

pemanfaatannya untuk meningkatkan daya saing

nasional dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENYIMPANAN MATERIAL

A. Lembaga Penyimpan

1. Setiap material wajib disimpan di Lembaga

Penyimpan.

Lembaga penyimpan meliputi bidang:

a. Spesimen flora dan sejenisnya, termasuk informasi genetik, disimpan di Herbarium Bogoriense.

b. Spesimen fauna dan sejenisnya, termasuk

informasi genetik disimpan di Museum Zoologicum Bogoriense.

c. Tumbuhan dan tanaman hidup serta

sejenisnya, termasuk informasi genetik, disimpan di Kebun Raya.

12

d. Material kelautan lainnya, disimpan di Satuan

Kerja Bidang Kelautan.

e. Material kebumian serta sejenisnya, disimpan di

Satuan Kerja Bidang Kebumian.

2. Khusus bidang material sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang berjenis mikoorganisme wajib disimpan di Indonesian Culture Collection (InaCC).

3. Jenis material maupun turunannya yang belum

termasuk dalam bidang Lembaga Penyimpan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sementara

disimpan pada satuan kerja terkait sampai dibentuknya Lembaga Penyimpan bidang dimaksud.

4. Selain menyimpan material, Lembaga Penyimpan

dapat melakukan pengalihan material dengan

persetujuan Kepala Satuan Kerja.

5. Lembaga Penyimpan berkewajiban: a. Menyimpan dan menginvetarisir material sesuai

dengan karakteristik material.

b. Merawat, menjaga orisinalitas dan keamanan

untuk keberlangsungan material selama berada

dalam penguasaannya.

c. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Penyedia apabila material hilang

atau rusak pada saat dalam penguasaannya.

B. Persyaratan Penyimpanan Material

1. Penyimpanan material pada Lembaga Penyimpan

atau Satuan Kerja dilaksanakan sesuai dengan

prosedur penyimpanan.

2. Penyimpanan material dilaksanakan dengan

dokumen serah terima, dari:

a. Pegawai kepada Kepala Satuan Kerja; b. Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Lembaga

Penyimpan

13

BAB III

PENGALIHAN MATERIAL

A. Persyaratan Material yang Dapat Dialihkan

1. Material tersimpan di Lembaga Penyimpan atau

Satuan Kerja yang berfungsi sebagai Lembaga

Penyimpan.

2. Memiliki duplikat.

3. Material yang sudah teridentifikasi. 4. Material yang belum terindentifikasi,

pengalihannya harus mendapatkan persetujuan

Komisi PPM.

5. Material yang pengalihannya tidak dilarang oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Persyaratan Penerima

1. Badan hukum dan/atau perorangan.

2. Bagi perorangan wajib mendapat jaminan dari

Lembaga Penjamin. 3. Memiliki fasilitas penelitian dan/atau

penyimpanan.

4. Memiliki sumber daya manusia yang mampu

mengelola material.

C. Persyaratan Pengalihan Material

1. Pengalihan material dari Lembaga Penyimpan ke

Penerima wajib menggunakan PPM dengan

memberitahukan kepada Kepala Satuan Kerja

Penyedia. 2. Pengalihan material wajib mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengalihan material yang perlu mendapat

perhatian khusus wajib memperoleh persetujuan

tertulis Komisi PPM. 4. Apabila material yang telah dialihkan tidak habis

terpakai, wajib dikembalikan kepada Penyedia atau

dimusnahkan, kecuali disepakati lain.

14

5. Penyusunan PPM berkoordinasi dengan Biro Kerja

Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat LIPI dan

salinan dokumen PPM yang ditandatangani

didokumentasikan di Biro Kerja Sama, Hukum dan

Hubungan Masyarakat LIPI.

BAB IV

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL

A. Kewajiban dan Hak dalam Pelaksanaan PPM

1. Kewajiban Penyedia dan Penerima

a. Kewajiban Penyedia

1) Mengalihkan material kepada Penerima. 2) Menyerahkan material sesuai dengan

spesifikasi dan kondisi material

sebagaimana diperjanjikan dalam PPM.

3) Menyiapkan dokumen pendukung terkait

material.

b. Kewajiban Penerima

1) Pengajuan permintaan pengalihan material

harus disertai dengan proposal

pemanfaatan material.

2) Memenuhi persyaratan administrasi dan biaya-biaya yang ditentukan Penyedia.

3) Bertanggung jawab terhadap segala risiko

yang menyangkut atas material pada saat

pengiriman dan pada saat dalam

penguasaannya.

4) Tidak mengalihkan material kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

5) Tidak memindahkan material ke tempat

selain yang telah disepakati dalam PPM,

kecuali memperoleh persetujuan tertulis

dari Penyedia. 6) Tidak menggunakan material selain tujuan

yang telah disepakati dalam PPM, kecuali

disepakati lain.

15

7) Mengembalikan atau memusnahkan

material sesuai yang diperjanjikan, kecuali

disepakati lain.

8) Tidak memberikan informasi kepada pihak

ketiga terhadap segala hal yang berkaitan dengan material, kecuali atas izin tertulis

dari Penyedia.

9) Setiap publikasi yang dilakukan oleh Penerima wajib memperhatikan authorship

serta mencantumkan pengakuan dan

informasi yang wajar atas material yang digunakan.

10) Bersedia memberikan informasi secara

tertulis terkait pemanfaatan material

apabila diminta oleh Penyedia.

11) Dalam hal pelaksanaan PPM menghasilkan

invensi, wajib melaporkan kepada Penyedia. 12) Memenuhi mekanisme kepatuhan

penelusuran kembali (tracking system).

13) Dalam hal PPM yang bertujuan komersial,

Penerima :

a) Mengimplementasikan hak kekayaan

intelektual yang diperoleh atas memanfaatan material.

b) Membagi keuntungan sesuai dengan

yang disepakati bersama.

2. Hak Penyedia dan Penerima

a. Hak Penyedia

1) Mendapatkan akses informasi dari


2) Mendapatkan pencantuman yang layak atas

dasar informasi awal material. 3) Menerima kembali material sesuai yang

diperjanjikan, kecuali disepakati lain.

4) Melakukan mekanisme penelusuran kembali (tracking system) terhadap material.

b. Hak Penerima

16

1) Menerima dan memanfaatkan material

sesuai dengan yang diperjanjikan dalam

PPM.

2) Mendapatkan akses informasi terhadap

material yang dialihkan. 3) Mendaftarkan atau mengajukan permintaan

Hak Kekayaan Intelektual atas hasil


B. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

1. PPM harus menggunakan Hukum Indonesia,

kecuali disepakati lain.

2. Setiap perselisihan dalam pelaksanaan PPM antara

Penyedia dan Penerima diselesaikan dengan

musyawarah. 3. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan

musyawarah, harus diselesaikan di pengadilan

Indonesia atau alternatif penyelesaian perselisihan

lain.

C. Ketentuan Substansi Muatan dalam PPM

Ketentuan Substansi Muatan dalam PPM paling sedikit

memuat:

1. Judul.

2. Waktu dan tempat penandatanganan. 3. Identitas Penyedia dan Penerima.

4. Deskripsi material.

5. Tujuan pengalihan material.

6. Hak dan kewajiban Penyedia dan Penerima.

7. Perlakuan terhadap sisa material.

8. Kepemilikan material. 9. Penyelesaian Perselisihan.

10. Pengaturan tentang Hak kekayaan Intelektual.

11. Prinsip kerahasiaan material dan/atau muatan

informasi serta data yang terkait.

12. Mekanisme kepatuhan terhadap penelusuran kembali (tracking system).

17

D. Pembagian PPM

1. Berdasarkan wilayah Mitra Kerja, PPM terdiri atas:

a. Dalam Negeri

b. Luar Negeri 2. Berdasarkan tujuan, PPM terdiri atas:

a. Nonkomersial

b. Komersial

BAB V KOMISI PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL

A. Organisasi dan Keanggotaan

1. Komisi PPM merupakan tim adhoc yang dibentuk

dan ditetapkan oleh Kepala LIPI. 2. Struktur organisasi Komisi PPM berbentuk

horizontal yaitu ketua dan anggota memiliki

kedudukan sejajar tanpa hierarki.

3. Keanggotaan Komisi PPM terdiri atas:

a. Ketua merangkap sebagai anggota 1) Ketua Komisi PPM dipilih oleh dan dari

anggota baik secara aklamasi atau secara

pemungutan suara.

2) Dalam hal terjadi pemungutan suara

dimana terdapat dua atau lebih calon ketua

maka yang berhak menjadi ketua adalah pemilik suara terbanyak.

3) Ketua Komisi PPM bertugas memimpin

jalannya rapat.

4) Ketua Komisi PPM berwenang mewakili

anggota untuk menandatangani surat rekomendasi hasil keputusan Komisi PPM.

5) Apabila ketua berhalangan, mengundurkan

diri, atau berhenti dari jabatannya maka

posisi ketua akan digantikan oleh salah

satu anggota yang dipilih secara mutatis

mutandis dengan ketentuan pemilihan ketua.

b. Anggota

18

1) Anggota Komisi PPM paling sedikit 5 (lima)

orang, dengan kriteria sebagai berikut:

a) memiliki kredibilitas, integritas, dan

kearifan;

b) mewakili kelompok keahlian dalam dunia ilmu pengetahuan di LIPI; dan

c) memiliki pengetahuan dalam bidang

terkait PPM.

2) Anggota mempunyai tugas membantu ketua

dalam melaksanakan tugas Komisi PPM.

3) Mewakili ketua, apabila ketua berhalangan hadir.

4. Masa kerja Komisi PPM selama 1 (satu) tahun dan

dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala

LIPI.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas Komisi PPM

a. Menelaah usulan PPM yang memerlukan

perhatian khusus.

Perhatian khusus yang dimaksud antara lain: 1) di luar kompetensi Lembaga Penyimpan,

yang menyangkut kepentingan LIPI;

2) material bersifat langka;

3) belum terindentifikasi;

4) tidak memiliki duplikat; 5) berbahaya;

6) memiliki dampak atau potensi yang luas

terhadap kepentingan nasional.

b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi

atas usulan PPM yang memerlukan perhatian

khusus. c. Hasil pertimbangan dan rekomendasi berisi

persetujuan atau penolakan secara tertulis atas

usulan PPM.

d. Hasil pertimbangan dan rekomendasi

dikeluarkan oleh Komisi PPM diserahkan kepada Kepala LIPI paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak diterimanya usulan PPM.

19

e. Memantau pelaksanaan PPM yang telah

disetujui Komisi PPM.

f. Memberikan advokasi dan pendampingan

penyelesaian kasus PPM.

g. Memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa PPM.

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan PPM.

2. Dalam hal terjadi kasus yang perlu ditelaah secara

khusus, Komisi PPM dapat meminta bantuan dari

pihak lain atau ahli selain anggota Komisi PPM untuk turut serta dalam rapat dan memberikan

masukannya.

3. Keanggotaan pihak lain atau ahli sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 hanya bersifat sementara

dan berakhir ketika kasus sudah diputuskan oleh rapat anggota.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi PPM

bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada

Kepala LIPI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

C. Sekretariat Komisi PPM

1. Sekretariat merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Komisi PPM. 2. Sekretariat bertugas memfasilitasi Komisi PPM

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.

3. Sekretariat bertugas melaksanakan kegiatan

administrasi.

4. Sekretariat berada di Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

D. Pembiayaan

Biaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komisi PPM dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI

yang berkenaan dan dana lain yang sah.

20

BAB VI

PENUTUP

Keberadaan negara berkembang dengan berbagai

kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik, sumber daya nongenetik, dan material yang terkait dengan

pengetahuan tradisional milik Indonesia umumnya dan LIPI

khususnya dimungkinkan terjadi pengalihan material.

Dalam pengalihan material dapat menghasilkan

keuntungan, baik dalam bentuk moneter maupun

nonmoneter, sehingga wajib dilakukan pembagian manfaat (benefit sharing) baik antara LIPI dengan pihak penerima

maupun pihak ketiga.

Untuk menjaga keanekaragaman sumber daya

genetik, sumber daya nongenetik, dan material yang terkait

dengan pengetahuan tradisional diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum pada proses pengalihan material

melalui PPM. Oleh karena itu, diperlukan adanya Pedoman

Perjanjian Pengalihan Material di lingkungan LIPI sebagai

acuan dalam pelaksanaan pengalihan material di

lingkungan LIPI.

KEPALA LEMBAGA ILMU

PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

Nur Tri Aries S.

NIP 19680416 199403 2 001

21

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL ANTAR

SATUAN KERJA LIPI

Lampiran 1

22

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL ANTAR

UNIT/SATUAN KERJA LIPI

PENYEDIA (Unit/Satuan Kerja)

DENGAN

PENERIMA

(Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perorangan, Swasta)

Pada hari ini, ----, tanggal ---- , bulan ----, tahun ----, bertempat di

-----, yang bertanda tangan di bawah ini :

Penyedia Unit/Satuan Kerja

Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik

Penerima Unit/Satuan Kerja

Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik

Deskripsi Material

(Jenis,Sifat,Kuantitas

dan Kondisi, dll)

Tujuan

Lokasi Pemanfaatan

Material

23

Perjanjian Pengalihan Material ini selanjutnya disebut PPM.

Para Pihak menyepakati ketentuan sebagai berikut:

1. dalam PPM, Penerima berkewajiban:

a. Pengajuan permintaan pengalihan material

harus disertai dengan proposal pemanfaatan

material.

b. Bertanggung jawab terhadap segala risiko yang

menyangkut atas material pada saat pengiriman

dan pada saat dalam penguasaannya. c. Tidak mengalihkan material kepada pihak

ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

d. Tidak memindahkan material ke tempat selain


memperoleh persetujuan tertulis dari Penyedia. e. Tidak menggunakan material selain tujuan yang

telah disepakati dalam PPM, kecuali disepakati

lain.

f. Mengembalikan material sesuai yang


g. Tidak memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap segala hal yang berkaitan

dengan material, kecuali atas izin tertulis dari

Penyedia.

h. Setiap publikasi yang dilakukan oleh Penerima

wajib memperhatikan authorship serta mencantumkan pengakuan dan informasi yang

wajar atas Material yang digunakan.

i. Bersedia memberikan informasi secara tertulis

terkait pemanfaatan material apabila diminta

oleh Penyedia.

j. Dalam hal pelaksanaan PPM menghasilkan invensi, wajib melaporkan kepada Penyedia.

k. Mengimplementasikan hak kekayaan

intelektual yang diperoleh atas memanfaatan

material.

l. Membagi keuntungan sesuai dengan yang disepakati Para Pihak dalam perjanjian

tersendiri.

24

2. Semua data dan informasi yang terkait dengan

Material yang dinyatakan rahasia oleh Penyedia

harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh

diungkapkan. Kerahasiaan yang dimaksud akan tetap mengikat tanpa memandang

pemutusan/pengakhiran PPM ini.

3. PPM ini dilakukan berdasarkan hukum Indonesia.

4. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan PPM

ini diselesaikan dengan musyawarah.

5. PPM ini berlaku selama ---- tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan

kesepakatan Para Pihak.

Penyedia (Unit/Satuan Kerja LIPI)

(Kepala Unit/Satuan Kerja)

Penerima (Unit/Satuan Kerja)


25

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL NON KOMERSIAL

Lampiran 2

26

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL NON KOMERSIAL PENYEDIA (Unit/Satuan Kerja)

DENGAN PENERIMA (Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi,

Perorangan, Swasta) Pada hari ini, ----, tanggal ---- , bulan ----, tahun ----, bertempat di -----, yang bertanda tangan di bawah ini :


Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik


Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik

Lembaga Penjamin

(Untuk Penerima Perorangan)

Nama

Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik

27

Deskripsi Material

(Jenis,Sifat,Kuantitas dan Kondisi, dll)

Tujuan

Lokasi Pemanfaatan Material

Perjanjian Pengalihan Material ini selanjutnya disebut PPM. Para Pihak menyepakati ketentuan sebagai berikut:

6. dalam PPM, Penerima berkewajiban:

m. Pengajuan permintaan pengalihan material

harus disertai dengan proposal pemanfaatan

material.

n. Memenuhi persyaratan administrasi dan

biaya – biaya yang ditentukan Penyedia.

o. Bertanggung jawab terhadap segala risiko

yang menyangkut atas material pada saat

pengiriman dan pada saat dalam

penguasaannya.

p. Tidak mengalihkan material kepada pihak

ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

q. Tidak memindahkan material ke tempat

selain yang telah disepakati dalam PPM,

kecuali memperoleh persetujuan tertulis

dari Penyedia.

28

r. Tidak menggunakan material selain tujuan


disepakati lain.

s. Mengembalikan material sesuai yang


t. Tidak memberikan informasi kepada pihak

ketiga terhadap segala hal yang berkaitan

dengan material, kecuali atas izin tertulis

dari Penyedia.

u. Setiap publikasi yang dilakukan oleh

Penerima wajib memperhatikan authorship

serta mencantumkan pengakuan dan

informasi yang wajar atas Material yang

digunakan.

v. Bersedia memberikan informasi secara

tertulis terkait pemanfaatan material apabila

diminta oleh Penyedia.

w. Dalam hal pelaksanaan PPM menghasilkan

invensi, wajib melaporkan kepada Penyedia.

x. Memenuhi mekanisme kepatuhan

penelusuran kembali (tracking system).

7. Apabila Material telah dimodifikasi dan

derivatnya yang memiliki HKI dan akan

dikomersialkan, maka PPM ini akan diubah

menjadi PPM Komersial.




diungkapkan. Kerahasiaan yang dimaksud akan

tetap mengikat tanpa memandang


29

9. PPM ini dilakukan berdasarkan hukum

Indonesia.

10. Penyelesaian perselisihan

a. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan

PPM ini diselesaikan dengan musyawarah.

b. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan

musyawarah, harus diselesaikan di

pengadilan Indonesia atau alternatif

penyelesaian perselisihan lain.

11. PPM ini berlaku selama ---- tahun sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan


Penyedia

(Unit/Satuan Kerja LIPI)


Penerima

(Unit/Satuan Kerja)


Lembaga Penjamin

(Nama Lembaga Penjamin)

(Kepala Lembaga Penjamin)

30

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL KOMERSIAL

Lampiran 3

31

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL KOMERSIAL PENYEDIA (Unit/Satuan Kerja)

DENGAN PENERIMA (Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi,

Perorangan, Swasta) Pada hari ini, ----, tanggal ---- , bulan ----, tahun ----, bertempat di -----, yang bertanda tangan di bawah ini :


Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik


Alamat

Penanggung Jawab

Telepon

Faksimili

Surat elektronik

Lembaga Penjamin

(Untuk Penerima Perorangan)

Nama

Alamat

Penanggung Jawab

32

Telepon

Faksimili

Surat elektronik

Deskripsi Material

(Jenis,Sifat,Kuantitas dan Kondisi, dll)

Tujuan

Lokasi Pemanfaatan Material

Perjanjian Pengalihan Material ini selanjutnya disebut PPM. Para Pihak menyepakati ketentuan sebagai berikut: 1. dalam PPM, Penerima berkewajiban:

a. Pengajuan permintaan pengalihan material harus

disertai dengan proposal pemanfaatan material.

b. Memenuhi persyaratan administrasi dan biaya –

biaya yang ditentukan Penyedia.

c. Bertanggung jawab terhadap segala risiko yang

menyangkut atas material pada saat pengiriman

dan pada saat dalam penguasaannya.

d. Tidak mengalihkan material kepada pihak ketiga,

kecuali diperjanjikan lain.

e. Tidak memindahkan material ke tempat selain


memperoleh persetujuan tertulis dari Penyedia.

33

f. Tidak menggunakan material selain tujuan yang

telah disepakati dalam PPM, kecuali disepakati

lain.

g. Mengembalikan material sesuai yang


h. Tidak memberikan informasi kepada pihak ketiga

terhadap segala hal yang berkaitan dengan

material, kecuali atas izin tertulis dari Penyedia.

i. Setiap publikasi yang dilakukan oleh Penerima

wajib memperhatikan authorship serta

mencantumkan pengakuan dan informasi yang

wajar atas Material yang digunakan.

j. Bersedia memberikan informasi secara tertulis

terkait pemanfaatan material apabila diminta oleh

Penyedia.

k. Dalam hal pelaksanaan PPM menghasilkan

invensi, wajib melaporkan kepada Penyedia.

l. Memenuhi mekanisme kepatuhan penelusuran

kembali (tracking system).

m. Mengimplementasikan hak kekayaan intelektual

yang diperoleh atas memanfaatan material.

n. Membagi keuntungan sesuai dengan yang

disepakati Para Pihak dalam perjanjian tersendiri.




diungkapkan. Kerahasiaan yang dimaksud akan tetap

mengikat tanpa memandang


3. Apabila Penerima melakukan modifikasi atas material

atau derivatnya dan diajukan HKI atasnya, HKI

34

tersebut menjadi milik bersama atau Penerima

memberikan sub lisensi permanen, non eksklusif dan

lisensi bebas royalti kepada Penyedia.

4. PPM ini dilakukan berdasarkan hukum Indonesia.

5. Penyelesaian perselisihan

a. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan PPM

ini diselesaikan dengan musyawarah.

b. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan

musyawarah, harus diselesaikan di pengadilan

Indonesia atau alternatif penyelesaian

perselisihan lain.

6. PPM ini berlaku selama ---- tahun sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan


Penyedia

(Unit/Satuan Kerja LIPI)


Penerima

(Unit/Satuan Kerja)


Lembaga Penjamin

(Nama Lembaga Penjamin)

(Kepala Lembaga Penjamin)

35

Lampiran 4

NON COMMERCIAL MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

36

INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

NON-COMMERCIAL

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT FOR (---- title-----)

This Material Transfer Agreement (hereinafter referred as “MTA”) as formed as implementation of the Memorandum of Understanding was signed on ....... and Agreement between Indonesian Institute of Sciences (“LIPI”) and ............ concerning Research on .............. in ............. was signed on ................., are referred to Government Regulation No. 41 year 2006.

Research Center for ................. Indonesian Institute of Sciences (hereinafter referred as “--------”) as a working unit of LIPI is the legal scientific authority to be the depository of all Indonesian marine biota materials.

Provider Unit Research Center for ............ Indonesian Institute of Sciences (............-LIPI)

Address ................. PIC ................... Position Head of ................ Phone +62 ....................... Fax +62 ........................ e-mail

Recipient Unit

Address PIC Phone

37

Fax e-mail

Guarantor

Name of Institution

Address PIC Position Phone Fax e-mail

Description of Material (incl. variety, characteristic, amount, condition, etc.)

as described in approved research proposal

Purpose(s)

Location of material uses

The Provider, The Recipient, and Guarantor are collectively hereinafter referred as “The Parties”.

This MTA is intended for material transfer to eligible researcher(s) at a non-profit institution for scientific purposes only and designed to promote scientific research and exchange.

Both parties are agreed to follow these conditions and terms:

38

The recipient shall use the Materials for non-commercial, scientific research only. Any other uses such as bio prospecting efforts are not hereby authorized and must be dealt with under a separate agreement.

1. The recipient may use the materials for non-commercial, scientific research only. Any other uses such as bioprospecting efforts are not hereby authorized and must be dealt with under a separate agreement.

2. The recipient shall not sell, distribute or use the material for

profit or any other commercial application.

3. The Recipient shall complete the administration and expenses of the Materials which is required by the Provider.

4. The Recipient shall not be held liable to the Recipient for any damage or loss to the Materials

“or”

The Recipient shall responsible to any risk when the Material under control of The Recipient and when the Material transferred from The Provider to The Recipient due to any events caused during maintenance or storage of the Materials.

5. a. The Recipient shall return or destroy any and all unused Materials, Modifications and all of the data, records, and results derived from the Materials and Research Plan to the Provider within two (2) weeks after the purpose of this MTA is completed;

b. At any time and its sole discretion, the Provider may request in writing to the Recipient to return any and all unused Materials, Modifications and all of the data, records, and results derived from the Materials and Research Plan, and the Recipient shall comply the request within one (1) week of the written request.

6. The recipient shall acknowledge the source of the Materials in any publications regarding to the Provider’s authorship.

7. No rights are granted to the recipient to develop patent, patent application or other proprietary rights.

39

8. All genetic materials from this research collaboration are not allowed to be transferred to any other party, unless mutually agreed by the Parties.

9. The Recipient shall not disclose any information of The Material to the third party, unless mutually agreed by the Parties.

10. The Recipient shall update the information according to the Materials when the Provider needs to publish in the Provider’s Catalog, website and/or other media.

11. The Recepient shall acknowledge and warrant all the information (including location and movements of the Material) and modification of the Material which will be used to accommodate the tracking system.

12. The Recipient shall make a report to the Provider, in case the Material result any invention.

13. All the specimen from this research collaboration shall be deposited in Indonesia, at the ...........-LIPI, and at Indonesian Culture Collection (InaCC) for the microbes, can be transferred outside Indonesia as a loan in accordance with relevant laws and Indonesian regulation

14. The recipient shall conduct DNA extraction or PCR analysis in Indonesian laboratory with approval from ............-LIPI, and the chemicals needed are the Recipient’s responsibility.

15. Apart from that, Indonesian scientist (registered as a student abroad) may bring the materials (including protected species or species listed in IUCN or CITES) abroad for his/her research only. To do so, the scientist will still have to meet the regulation of obtaining document permit from ...........-LIPI. After research is completed, unless otherwise agreed upon between a recognized

biodiversity collection and LIPI, any materials left shall be brought back to Indonesia.

16. Indonesian scientist (researcher or lecturer) who has a collaborative research with foreign scientist may bring the materials abroad for his/her research only, with

40

recommendation from .........-LIPI. To do so, the scientist shall show the MoU document to the Scientific Authority (Indonesian Institute of Sciences) and after the document is clarified, the scientist will still have to meet the regulation of obtaining document permit from the Environment and Forestry Ministry of The Republic of Indonesia (for protected species or species listed in IUCN or CITES) or shipping invoice from the ..............-LIPI. After research is completed, unless otherwise agreed upon between a recognized biodiversity collection, a n d any materials left shall be brought back to Indonesia.

By signing below, I acknowledge that I have read and understood this MTA between the The Provider and The Recipient and that I agree to comply with its terms and conditions. Failure to comply with its terms and conditions will be made known internationally.

The Provider Research Center for ...............

Indonesian Institute of Sciences Head,

(Nama Pejabat)

The Recipient (Nama Instansi)

(Jabatan),

(Nama Pejabat)

Guarantor (for The Recipient)

(Nama Instansi) (Jabatan),

(Nama Pejabat)

(cover belakang)

Documents

(cover) - jdih.lipi.go.id Pedoman MTA (Final PDF...daftar isi kata pengantar peraturan kepala lipi nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman perjanjian pengalihan material di lingkungan lipi