BAHASA HUKUM INDONESIA

OLEH:ISWANTORO,SH.,MH.

MATERI INI DISAMPAIKAN PADA SEKOLAH HUKUM PSKH FAKULTAS SYARI ’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA, 05 MEI 2012

BAHASA?

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehendak, perasaan, fikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia la

PENGANTAR

BAHASA HUKUM INDONESIA ADALAH BAHASA INDONESIA YANG DIPERGUNAKAN DALAM BIDANG HUKUM.

KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM INDONESIA TERLETAK PADA ISTILAH-ISTILAH, KOMPOSISI SERTA GAYA BAHASANYA YANG KHUSUS DAN KANDUNGAN ARTINYA YANG KHUSUS.

BAHASA HUKUM ADALAH BAHASA ATURAN DAN PERATURAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEADILAN, UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN PRIBADI DI DALAM MASYARAKAT.

KELEMAHAN DARI BAHASA HUKUM INDONESIA KARENA DIPENGARUHI ISTILAH-ISTILAH YANG MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI BAHASA BELANDA.

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN KADANG MENIMBULKAN PERTANYAAN BAGI ORANG AWAM, MISALNYA DALAM HUKUM ADAT DISEBUT KAWIN LARI, SEBAGAI TERJEMAHAN DARI VLUCHTHUWELIJK DAN WEGLOOPHUWELIJK.

YANG DIMAKSUD KAWIN LARI ADALAH BERLARIAN UNTUK KAWIN YANG DILAKUKAN OLEH BUJANG GADIS, SEPERTI BERLAKU DI BATAK, LAMPUNG, DAN BALI.

CONTOH DALAM HUKUM PERDATA/HUKUM ACARA PERDATA:

VERBINDTENIS : ADA YANG MENERJEMAHKAN PERIKATAN DAN ADA YANG MENERJEMAHKAN PERJANJIAN.

OVEREENKOMST: ADA YANG MENERJEMAHKAN PERJANJIAN ADA YANG MENERJEMAHKAN PERSETUJUAN.

DI DALAM HUKUM PIDANA/HUKUM ACARA PIDANA:

STRAFBAARFEIT: ADA YANG MENERJEMAHKAN PERISTIWA PIDANA, ADA YANG PERBUATAN PIDANA ADA PULA YANG TINDAK PIDANA, SEDANGKAN MAKSUD SEBENARNYA ADALAH PERISTIWA YANG DAPAT DIHUKUM.

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MISAL:

BARANGSIAPA: TERJEMAHAN DARI BAHASA HUKUM BELANDA “HIJ DIE”. YANG DIMAKSUD TENTUNYA BUKAN BARANG KEPUNYAAN SIAPA, TETAPI “DIA YANG (BERBUAT)” ATAU BARANG KALI “SIAPAPUN YANG BERBUAT”.

ISTILAH DALAM HUKUM ACARA

Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Appel.

Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Revisi.

(Apel dan Revisi, dalam bahasa Indonesia keduanya disebut banding)

Secara umum, awam hanya menyebut banding

MAKNA PERISTILAHAN DALAM HUKUM

Contoh peristilahan dari bahasa Belanda yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya misalnya setiap orang dianggap tahu undang-undang atau yang lebih dikenal dengan fictie hukum, lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, tegakkanlah hukum meskipun langit akan runtuh (fiat justicia roat coelum), lex specialis derogat legi generali, putusan hakim selalu dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) dan sebagainya.

MAKNA PERISTILAHAN DIADOPSI OLEH BAHASA HUKUM INDONESIA dari Anglo Saxon System dikenal adanya

istilah Memorandum of Understanding (MoU) yang dalam realitas empiris sering dipersamakan dengan perjanjian.

Kemudian peristilahan dari bahasa Arab yang saat ini ada di masyarakat khusunya di bidang hukum ekonomi dan keuangan misalnya mengenai pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan qardh, riba, dan sebagainya.

ISTILAH-ISTILAH HUKUM SEPERTI : PASAL, JUNCTO, PRIMER,SUBSIDER DAN ISTILAH-ISTILAH YANG SERING MUNCUL PADA SUATU SIDANG.Juncto diartikan "dihubungankan/dikaitkan" dapat

berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo". 

Primair dan Subsidair merupakan tingkatan dakwaan. Primair merupakan dakwaan yang paling berat dan harus dibuktikan terlebih dahulu sedangkan Subsidair Subsidair dakwaan yang lebih ringan.

Misalnya :

Terdakwa terkena 3 kasus :Primair pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan yang direncanakan.Subsidair pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan biasaLebih Subsidair pasal 351 KUHP penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.

KONSEKUENSINYA

Sehingga jika dalam pembuktian terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan Primair maka Jaksa dapat menjerat terdakwa dengan dakwaan Subsidair dan jika terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan Subsider maka Jaksa dapat menjerat dengan dakwaan Lebih Subsidair dan seterusnya.

BAHASA DAN ISTILAH HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PERDATAEksepsi merupakan sanggahan/keberatan-

keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.

Replik adalah tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap isi dari Eksepsi terdakwa/penasehat hukum terdakwa.

Duplik adalah tanggapan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap isi dari dakwaan.

Amar atau diktum yaitu isi dari putusan pengadilan.

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan oleh terpidana (kasus pidana) tergugat (kasus perdata).

KEGUNAAN BAHASA HUKUM

Mengatasi kekurangsempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum, membuat karangan ilmiah tentang hukum, membuat aturan2 hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan, keputusan, atau untuk membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, dll.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan bahasa hukum adalah untuk mengantarkan mahasiswa yang dipersiapkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan hukum agar dapat menguasai bahasa hukum Indonesia.

PENGERTIAN BAHASA

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, fikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain.

Kata-kata dengan ucapan disebut bahasa lisan, kata-kata yang dibentuk tulisan, maka disebut bahasa tulisan, kata-kata yang berbentuk gambar atau tanda, disebut bahasa perlambang atau bahasa pertanda. Bahasa yang yang digunakan bersama keluarga di rumah disebut bahasa ibu. Ada juga bahasa sekolah atau bahasa komunikasi resmi. Ada juga bahasa sehari-hari (adalah bahasa yang digunakan pergaulan sehari-hari).

Bahasa yang dipelajari dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan.

SEMANTIK HUKUM

Semantik berasal dari kata Inggeris “semantics” yang disebut juga semasiology. Semantik adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata umumnya, juga tentang arti kata-kata dalam bahasa tertentu dan perhubungan2 antara arti dan perubahan arti kata-kata itu dari zaman ke zaman.

Semantik hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum, perhubungan dan perubahan arti kata-kata hukum, perhubungan dan perubahan arti kata-kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu, tempat dan keadaan.

Misalnya, zaman mataram yang disebut perkara perdata pada umumnya adalah perkara yang membahayakan mahkota, yg sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban negara (menjadi urusan peradilan raja) yang sekarang merupakan hukum publik.

Hukum privat ketika itu adalah perkara padu tidak menjadi urusan raja melainkan urusan rakyat di daerah2 atau desa2 dg peradilan adatnya.

Hukum perdata yang sekarang terjemahan dari istilah hukum belanda “privaatrecht”, istilah jawa (Hindu) pradata.

Peraturan yang dibuat pada umumnya terdiri dari pertimbangan (konsideran), pasal-pasal aturannya dan penjelasannya. Misalnya UUD 45 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya.

KAIDAH HUKUM

Kaidah hukum, bukan hanya menyatakan dan memberikan penilaian tetapi juga bersifat imperatif. Kaidah hukum mengandung kata-kata perintah dan larangan.

Kaidah hukum bukan hanya berbentuk kaidah perundangan, yg beruwujud bahasa tulisan, tetapi juga berwujud bahasa lisan, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Ada kalanya yang tersirat dalam hukum adat itu tersirat di dalam perundangan. Misalnya kata semangat di dalam bagian umum IV penjelsan UUD 45.

KONSTRUKSI HUKUM

Sifat ilmu pengetahuan hukum atau singkatnya ilmu hukum adalah dogmatis dan sistematis; dogmatis artinya berprasangka baik, berpedoman pada cara dan pendirian tertentu yang dianggap baik; sistematis artinya kebulatan pengertian dimana yang satu bertautan dengan yang lain, ada hubungan fungsi antara yang satu dan yang lain. Pengertian yang dimaksud dipengaruhi oleh waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta lingkungan keadaan tertentu.

Istilah-istilah hukum, bahasa hukum dan pengertian2 hukum yang kita pelajari selama ini baik di dalam perundangan maupun di luar perundangan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum tidaklah berhenti pada pengertiannya yang lama, istilah-istilahnya dapat saja tetap tetapi pengertiannya dapat berubah atau berkembang. Hukum bukan hanya memerlukan uraian sebab dan akibat, tetapi yg juga penting adalah penafsirannya, penafsiran yang hidup yg sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (rechtsconstructie) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyususn yg dimaksud ialah menyatukan apa yg termasuk dlm satu bidang yg sama, satu pengertian yg sama.

Dalam hukum acara pidana/hukum pidana Istilah pencurian misalnya adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu pengertian tentang semua perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pasal 362 KUHP). Jadi apakah perbuatan itu disebut maling, nyolong, nyopet, apakah ia mengambil benda berwujud atau tidak berwujud (aliran listrik), kesemuanya apabila dg maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka perbuatan itu disebut pencurian.

FIKSI HUKUMFIKSI HUKUM ADALAH SUATU YANG

KHAYAL YG DIGUNAKAN DI DALAM ILMU HUKUM DALAM BENTUK KATA-KATA, ISTILAH-ISTILAH YG BERDIRI SENDIRI ATAU DLAM BENTUK KALIMAT.

FIKSI HUKUM INI LEBIH BANYAK DIGUNAKAN DI DALAM HUKUM ADAT. MISALNYA DI DALAM HUKUM ADAT BANTEN DIKATAKAN “BANTENG ANUT ING SAPI” ARTINYA SAPI JANTAN MENGIKUTI SAPI BETINA.

KEADAAN DEMIKIAN DLM ADAT JAWA DIKATAKAN “TUT MBURI”, IKUT DI BELAKANG ISTRI.

CONTOH FIKSI HUKUM DI DALAM PERUNDANGAN PASAL 2 KUH PERDATA DIKATAKAN:

“ANAK YG ADA DI DALAM KANDUNGAN SEORANG WANITA, DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN, JIKA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKINYA”.

MISALNYA SI ANAK BELUM LAHIR MEMPUNYAI HAK ATAS WARISAN AYAHNYA. TETAPI JIKA ANAK ITU KEMUDIAN MATI SEWAKTU DILAHIRKAN MAKA ANAK ITU DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

CONTOH LAIN: PASAL 6 UUPA NO. 5/1960 DIKATAKAN:

“SEMUA HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL”

PENAFSIRAN HUKUM

A. PENAF SIRAN MENURUT TATABAHASA

PENAFSIRAN INI ADALAH MECARI ARTI, MAKSUD DAN TUJUAN DARI KATA-KATA ATAU ISTILAH YG DIGUNAKAN DLM KAIDAH HUKUM, DG MEMPERHATIKAN APAKAH KATA ITU KATA KERJA, KATA BENDA, KATA SIFAT ATAU KEADAAN, KATA GANTI, KATA DASAR, KATA JADIAN, KATA ULANG, KATA MAJEMUK, ATAU KATA IMBUHAN DG AWALAN SISIPAN DAN AKHIRAN, ATAU KATA DEPAN.

B. PENAFSIRAN MENURUT SISTEM

SISTEM ARTINYA SUATU KESATUAN ATAU KEBULATAN PENGERTIAN DARI UNSUR-UNSUR YG SALING BERTAUTAN ANTARA YG SATU DAN YANG LAIN. MISALNYA PASAL 1338 KUHPERDATA DI ATAS ADALAH SALAH SATU PASAL DARI KESATUAN PASAL-PASAL DALAM BUKU KETIGA TENTANG PERIKATAN, JADI PASAL ITU TIDAK BERDIRI SENDIRI.

UNTUK MELIHAT KATA SAH MAKA HARUS DILIHAT DARI PASAL SEBELUMNYA, YAITU PASAL 1320 KUHPERDATA, YG MENYATAKAN ;

“UNTUK SAHNYA PERSETUJUAN DIPERLUKAN EMPAT SYARAT, YAITU:

1. KESEPAKATAN DARI MEREKA YG MENGIKATKAN DIRINYA,

2. KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN,

3. SUATU HAL TERTENTU,

4. SUATU SEBAB YG HALAL,

KEMUDIAN DI DLM PASAL 1321 KUHPERDATA DIKATAKAN:

“BUKAN KESEPAKATAN YG SAH APABILA KESEPAKATAN ITU TERJADI KARENA KEKHILAPAN, PAKSAAN ATAU PENIPUAN.”

KATA2 KADANG MENGANDUNG KONSTRUKSI HUKUM TERTENTU YG BERBEDA DARI PENGERTIAN UMUM. CONTOH PASAL 1338 KUHPERDATA:

“SEMUA PERSETUJUAN YG DIBUAT DG SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG2 TERHADAP MEREKA YG MEMBUATNYA”.

KATA PERSETUJUAN MENGANDUNG ARTI APA YG DISETUJUI, APA YG TELAH DISEPAKATI. TETAPI APAKAH YG DIMAKSUD DG KATA SAH DLM PASAL TERSEBUT TIDAK CUKUP PENAFSIRAN DILAKUKAN MENURUT TATABAHASA, MELAINKAN HARUS LIHAT SISTEMATIK PENYUSUNAN PERATURANNYA.

C. PENAFSIRAN SEJARAH

SEJARAH TERJADINYA PERATURAN TERTENTU, LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN PERATURAN ITU DITETAPKAN ATAU DIMASUKKANNYA PASAL-PASAL TERTENTU KE DALAM SUATU PERATURAN. CONTOH PASAL 284 KUHP TENTANG OVERSPEL

D. PENAFSIRAN SOSIOLOGIS

SOSIOLOGI ADALAH ILMU PENGETAHUAN TENTANG KEMASYARAKATAN, PERATURAN HUKUM MEMPUNYAI TUJUAN KEMASYARAKATAN (SOSIAL), TETAPI MASYARAKAT TERUS BERKEMBANG , SEHINGGA APA YANG MENJADI TUJUAN SOSIAL KETIKA SUATU PERATURAN HUKUM DIBUAT BELUM TENTU SESUAI DG KONDISI SEKARANG. DG MEMENUHI TUNTUTAN MASYARAKAT MAKA PASAL 284 TENTANG OVERSPEL DAPAT DIPERLUAS PENAFSIRANNYA.

E. PENAFSIRAN OTENTIK

VOLLEDIG BEWIJS OPLEVEREND, MAKSUDNYA MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA, YANG SAH ATAU RESMI. PENAFSIRAN OTENTIK INI DILAKUKAN OLEH PEMBUAT UNDANG-UNDANG SENDIRI DENGAN MENCANTUMKAN ARTI BEBERAPA KATA-KATA YANG DIGUNAKAN DI DALAM SUATU PERATURAN.

MISALNYA DI DALAM KUHPERDATA DI DALAM PASAL 512-518 DITERANGKAN ARTI KATA-KATA BARANG BERGERAK, BARANG RUMAH TANGGA,.

LIHAT KUHP MULAI PASAL 86-101. PASAL 97: PERKATAAN HARI BERARTI BERARTI 24 JAM, PERKATAAN BULAN BERARTI 30.

BAHASA KEILMUAN HUKUM

A. KEBIASAAN DAN ADAT

ISTILAH KEBIASAAN TERJEMAHAN DARI GEWOONTE, SEDANGKAN ISTILAH ADAT BERASAL DARI ISTILAH ARAB ADAH, YANG MAKSUDNYA JUGA KEBIASAAN.

MISALNYA SETIAP MUSLIM KETIKA BERTEMU MENGUCAPKAN SALAM, JIKA TERUS DILAKUKAN KEBIASAAN ITU MAKA MENJADI ADAT.

ADAT ADALAH KEBIASAAN PRIBADI YANG DITERIMA DAN DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT.

DALAM SEJARAH PERUNDANGAN INDONESIA MEMBEDAKAN ISTILAH KEBIASAAN DAN ADAT , ADA KEBIASAAN DI LUAR PERUNDANGAN DAN ADA KEBIASAAN YANG DIAKUI OLEH PERUNDANGAN, SEDANGKAN ADAT SELALU DIARTIKAN DI LUAR PERUNDANGAN. DI EROPA, DI NEGERI BELANDA TIDAK BERBEDA ANTARA KEBIASAAN DAN ADAT, JIKA KEDUA-DUANYA BERSIFAT HUKUM, MAKA DISEBUT HUKUM KEBIASAAN (GEWOONTERECHT) YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERUNDANGAN (WETTENRECHT).

HUBUNGAN HUKUM DAN HAK

ISTILAH HUKUM MENGANDUNG ARTI ATURAN, YAITU ATURAN YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU DAN YANG LAIN, ANTARA ORANG DAN MASYARAKAT. MASYARAKAT YG SATU DAN MASYARAKAT LAINNYA. HUBUNGAN INI DISEBUT HUBUNGAN HUKUM (RECHTSBETREKKING). ADA HAK DAN KEWAJIBAN.

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN HUKUM DIATUR DLM PERATURAN PERUNDANGAN, MISALNYA DALAM JUAL BELI SEBAGAIMANA DIATUR DLM PASAL 1475 KUH PERDATA:

“JUAL BELI ADALAH PERSETUJUAN, DI MANA PIHAK YANG SATU MENGIKATKAN DIRI UNTUK MENYERAHKAN SUATU KEBENDAAN DAN PIHAK YANG LAIN UNTUK MEMBAYAR HARGA YANG TELAH DISETUJUI.”.

HAK ABSOLUT DAN HAK RELATIF

HAK ABSOLUT (ABSOLUTE RECHTEN) ADALAH HAK MUTLAK YANG DIBERIKAN KEPADA SETIAP SUBYEK HUKUM UNTUK BERBUAT DALAM IA MEMPERHATIKAN KEPENTINGANNYA DAN SETIAP SUBYEK HUKUM YANG LAIN BERKEWAJIBAN MENGHORMATI HAK ABSOLUT SESEORANG. MISALNYA TENTANG HAK MILIK DIMANA SIPEMILIK BERHAK UNTUK BERTINDAK SENDIRI ATAS HAK MILIKNYA DAN ORANG LAIN WAJIB MENGHORMATI HAK MILIK SESEORANG ITU.

HAK RELATIF ADALAH HAK YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM HANYA KEPADA SUBYEK HUKUM LAIN YANG TERTENTU, AGAR IA BERBUAT SESUATU, TIDAK BERBUAT SESUATU, ATAU MEMBERI SESUATU. MISALNYA DI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG, MAKA HAK MENAGIH AGAR HUTANG DIBAYAR HANYA BERLAKU TERHADAP SIBERHUTANG SAJA.

HAK ABSOLUT MAUPUN HAK RELATIF DIBEDAKAN LAGI DALAM BEBERAPA HAK.

HAK ABSOLUT TERBAGI:

1. HAK ASASI MANUSIA;

2. HAK PUBLIK ABSOLUT;

3. HAK PRIVAT ABSOLUT

HAK RELATIF TERBAGI:

1. HAK PUBLIK RELATIF;

2. HAK KELUARGA RELATIF;

3. HAK KEKAYAAN RELATIF.

1. HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK POKOK YANG PENTING BAGI KEHIDUPAN MANUSIA YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM , SEBAGAIMANA PERNYATAAN SIDANG UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) PADA TANGGAL 10 DESEMBER 1948, YANG JUGA DITANDA TANGANI OLEH INDONESIA YANG DISEBUT UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS.

2. HAK PUBLIK ABSOLUT ADALAH HAK SUATU BANGSA UNTUK MERDEKA DAN BERDAULAT, SEBAGAIMANA DINYATAKAN DI DALAM ALINEA PERTAMA PERTAMA PEMBUKAAN UUD 1945.

3. HAK PRIVAT ABSOLUT, ADALAH HAK KEPERDATAAN YANG SIFATNYA MUTLAK, SEPERTI HAK PRIBADI MANUSIA. HAK KELUARGA MUTLAK, DAN SEBAGIAN DARI HAK KEKAYAAN, YAITU HAK KEBENDAAN DAN HAK ATAS BENDA TIDAK BERWUJUD.

HAK PRIBADI MANUSIA YG MUTLAK, MISALNYA HAK ATAS NYAWA, DLM PASAL 1370 KUH PERDATA:

“APABILA TERJADI PEMBUNUHAN KARENA PERBUATAN DENGAN SENGAJA ATAU KURANG HATI-HATI, MAKA SUAMI, ISTERI, ANAK ATAU ORANG TUA SI KORBAN YANG DITINGGALKAN YANG LAZIMNYA MENDAPAT DAFKAH DARI MATA PENCAHARIAN SIKORBAN, BERHAK MENUNTUT GANTI RUGI YANG DINILAI MENURUT KEDUDUKAN DAN KEKAYAAN KEDUA PIHAK SERTA MENURUT KEADAAN”.

HAK KELUARGA MUTLAK ADALAH HAK YANG TIMBUL KARENA ADANYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN, SEPERTI HAK MARITAL SUAMI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA DAN KEKAYAAN KELUARGA . LIHAT PASAL 105, 124, 125 KUHPERDATA DAN LIHAT BAB VII PASAL 35-37 TENTANG HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN. BEGITU PULA DG KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (LIHAT PASAL 298 KUHPERDATA DAN LIHAT BAB X PASAL 45-49 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK DI DALAM UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974.

HAK KEKAYAAN, ADALAH HAK ATAS KEBENDAAN YANG BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG. HAK KEBENDAAN BERWUJUD SEPERTI HAK ATAS TANAH DALAM PASAL 16 UUPA NO. 5 1960. YAITU HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI, HAK SEWA, HAK MEMBUKA TANAH, HAK MEMUNGUT HASIL HUTAN, HAK-HAK ADAT, HAK ATAS AIR DAN RUANG ANGKASA. HAK KEBENDAAN YG TDK BERWUJUD, MISALNYA, HAK CIPTA, HAK PENGARANG DLL.

HAK RELATIF:

1. HAK PUBLIK RELATIF ADALAH HAK DARI PENGUASA (NEGARA) UNTUK MENETAPKAN HUKUMAN (PIDANA), UNTUK MEMUNGUT PAJAK DAN BEACUKAI, YANG DITUJUKAN PADA SUBYEK HUKUM TERTENTU. MISALNYA, HANYA ORANG YANG TELAH DIADILI DAN DINYATAKAN BERSALAH ITULAH YG DIJATUHI HUKUMAN. BEGITU PULA TENTANG PAJAK, HANYA PARA WAJIB PAJAK YANG HARUS MEMENUHI PEMBAYARAN PAJAKNYA MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU.

2. HAK KELUARGA RELATIF, ADALAH HAK-HAK DALAM HUBUNGAN KEKELUARGAAN, SEPERTI HAK SUAMI DAN ISTERI, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 103 DAN 105 KUHPERDATA DAN BAB VI PASAL 30-34 UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974, TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI.

3. HAK KEKAYAAN RELATIF, ADALAH SEMUA HAK YANG BUKAN HAK KEBENDAAN ATAU HAK CIPTAAN MANUSIA, SEPERTI HAK TAGIHAN (HUTANG) YANG DITUJUKAN KEPADA ORANG TERTENTU, BAIK BERUPA TAGIHAN TERHADAP HUTANG YANG DIATUR DALAM HUKUM KEBENDAAN (ZAKENRECHT) MAUPUN YG DIATUR DI DALAM HUKUM PERIKATAN (VERBINTENISSENRECHT). LIHAT PASAL 1233, 1353, 1354, DAN 1359 KUHPERDATA BEGITU PULA MENURUT HUKUM ADAT.

SUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM

SUBYEK HUKUM DIMAKSUDKAN ADALAH ORANG YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN SEDANGKAN OBYEK HUKUM ADALAH SESUATU YANG BERNILAI DAN BERMANFAAT BAGI ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM.

SUBYEK HUKUM:

1. ORANG (PERSOON) BADAN MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON)

2. ORANG YANG MERUPAKAN BADAN HUKUM (RECHTSPERSOON) YANG DIBUAT MANUSIA KARENA KEHENDAK MANUSIA UNTUK MELAKSANAKAN HUBUNGAN2 HUKUM

3. POIN SATU DAN DUA ADALAH BADAN HUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUASAAN SEBAGAI PENDUKUNG HAK.

MANUSIA MEMPUNYAI HAK-HAK ASASI TETAPI BADAN HUKUM TIDAK. MANUSIA DAPAT DIHUKUM PENJARA, DAPAT DIBUANG SEUMUR HIDUP, TETAPI BADAN HUKUM TIDAK.

BADAN HUKUM DARI HANYA DIADAKAN KARENA KEBUTUHAN YANG MENYANGKUT HARTA KEKAYAAN (VERMOGEN) DI DALAM PERGAULAN HUKUM. PERHIMPUNAN (VERENIGINGEN), PERSEKUTUAN MANUSIA, PERSEROAN, YAYASAN, BEGITU PULA NEGARA MERUPAKAN BADAN HUKUM, DILIHAT DARI ADANYA HARTA KEKAYAANNYA YG TERPISAH DARI PENGURUS DAN ANGGOTA-ANGGOTANYA.

MANUSIA ATAU BADAN HUKUM MEMPUNYAI KEPENTINGAN KEBENDAAN. BENDA2 YANG MENJADI TUJUAN (OBYEK)

ISTILAH OBYEK, HUKUM BERARTI TUJUAN KEBENDAAN DARI SUBYEK HUKUM. MISALNYA DALAM HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN SEPERTI JUAL BELI MOBIL, MAKA MOBIL ITU ADALAH OBYEK HUKUM BAGI SUBYEK HUKUM SIPENJUAL DAN SIPEMBELI.

DI DALAM HUBUNGAN HUKUM PUBLIK, YAITU HUKUM YANG BERSIFAT KENEGARAAN, YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM, MAKA YANG MERUPAKAN OBYEK HUKUM, MISALNYA PAJAK; ATAU YANG BERSIFAT HUKUM KEPIDANAAN, MAKA YANG MENJADI OBYEK HUKUMNYA ADALAH PIDANA (HUKUMAN)

TERIMAKASIHWassalamualaikum Wr. Wb