contoh soal pajak penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Contoh pasal 21:

Peri Irawan adalah pegawai tetap di PT Majutex. PT Majutex merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Peri Irawan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Peri Irawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

[a.] Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:

Penghasilan bruto sebulan Pengurangan: Rp 5.000.000

- Biaya jabatan 5% x Rp 5.000.000 =(Rp 250.000)

- Iuran Pensiun (Rp 25.000)

Penghasilan Neto sebulan Rp 4.725.000

Penghasilan neto setahun Rp.4.725.000 x 12 = Rp56.700.000

PTKP setahun:

- untuk WP sendiri (Rp 15.840.000)

- tambahan WP kawin (Rp 1.320.000)

- tambahan untuk 2 orang anak (Rp 2.640.000)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 36.900.000

Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp36.900.000 = Rp 1.845.000

Pasal 21 terutang sebulan Rp 1.845.000/12 = Rp. 153.750

[b.] Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan [take home pay] apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung pemerintah

Penghasilan bruto sebulan Rp 5.000.000

Dikurangi iuran pensiun Rp (25.000)

Dikurangi PPh Pasal 21 terutang Rp (153.750)

Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.821.250

[c.] Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan [take home pay] apabila PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak DTP Rp 4.821.250

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Rp 153.750

Besarnya penghasilan yang diterima Rp 4.975.000

Pengertian PPh pasal 22

Adalah Pajak yang dipungut berkenaan dengan kegiatan di bidang impor/ kegiatan usaha dibidang lain

Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat

FINAL yaitu pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan dapat di kreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT tahunan)

Tidak FINAL

COTOH SOAL:

Menghitung PPh 22 Atas Import Yang Mempunyai API

PT UTAMI mengimport barang elektronik yang mempunyai API dengan harga faktur US$ 100.000,-. Biaya asuransi 2%, Biaya angkut 5% dari harga faktur, tarif

masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang berlaku per US$1.00 = 8500

Jawaban:

Menentukan nilai import

- harga faktur US$ 100.000

- biaya asuransi 2% x US$ 100.000 US$ 2.000

- biaya angkut 5% x US$ 100.000 US$ 5.000

CIF US$ 107.000

Kursnya yang berlaku US$ 1.00 = Rp. 8.500,-

CIF (dalam rupiah) US$ 107.000 x Rp. 8.500,- Rp. 909.500.000

Tambahan:

Bea masuk 20% x Rp. 909.500.000 Rp. 181.900.000

Bea masuk tambahan 10% x Rp. 909.500.000 Rp. 90.950.000

Nilai import Rp. 1.182.350.000

Menghitung PPh 22 Import dengan menggunakan API

2,5% x Rp. 1.182.350.000 Rp. 29.558.750

Pada contoh ini importer tidak menggunakan API, besarnya PPh 22:

7,5% x Rp. 1.182.350.000 Rp. 88.676.250

Pengertian PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali,

maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Contoh Kasus pasal 25

Tn. Boy Candra (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2009 dengan penghasilan neto sebesar Rp 95.000.000 sedangkan ditahun 2005 menderita kerugian Rp 15.000.000. Pajak yang telah dibayar antara lain PPh Pasal 21 Rp 2.000.000, PPh Pasal 22 Rp 100.000, PPh Pasal 23 Rp 500.000 dan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar Rp 1.500.000 serta angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebesar Rp 9.500.000. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 dan berapakah pajak lebih / kurang bayar ditahun 2010?

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 :

Penghasilan Neto Rp 95.000.000

Penghasilan Tidak teratur Rp 0 -

Penghasilan Teratur Rp 95.000.000

Kompensasi Kerugian tahun (2005) Rp 15.000.000 -

Penghasilan Neto Usaha Rp 80.000.000

PTKP (K/1) Rp 18.480.000 -

Penghasilan Kena Pajak Rp 61.520.000

Pajak Penghasilan Terhutang :

5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15 x Rp 11.520.000 = Rp 1.728.000 +

Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang Rp 4.228.000

Kredit Pajak Penghasilan

§ PPh Pasal 21 = Rp 2.000.000

§ PPh Pasal 22 = Rp 100.000

§ PPh Pasal 23 = Rp 500.000

§ PPh Pasal 24 = Rp 1.500.000 +

Jumlah kredit Pajak Rp 4.100.000 -

Pajak Yang Masih Harus Dibayar Sendiri Rp 128.000

PPh Pasal 25 yang sudah dibayar Rp 9.500.000 -

Lebih Bayar Rp 7.690.000

Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Tahun 2008 : Rp 9.500.000 / 12 = Rp 791.000

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan Masa harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:

a. badan pemerintah;

b. Wajib Pajak badan dalam negeri;

c. penyelenggaraan kegiatan;

d. bentuk usaha tetap (BUT);

e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

a. WP dalam negeri;

b. BUT

PPh Pasal 23 Bersifat FINAL

q Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi : 15% x jumlah bruto

q Persewaan Tanah dan Bangunan : 10% x Nilai Bruto Persewaan

Nilai Persewaan adalah jumlah biaya yang dibayarkan, biaya perawatan, keamanan dan fasilitas lainnya

Contoh Soal :

1. PT Sukses membayar tagihan sewa bus (untuk jemputan karyawan) kepada PO. Lancar Terus sebesar Rp 3.300.000 (termasuk PPN 10%). Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Sukses!

Pajak Penghasilan atas Sewa sebesar :

= 15% x 10% x Penghasilan bruto (Tanpa PPN)

= 1,5% x (100/110 x 3.300.000) = Rp 45.000

Yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT. Sukses

2. Seorang wajib pajak pada tahun 2007 menerima penghasilan yang berasal dari jasa perancang interior dan pertanaman sebesar Rp 75.000.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan tersebut?

PPh Pasal 23 : 15 % x 30% x Rp 75.000.000 = Rp 3.375.000

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) diIndonesia.

Pemotong PPh Pasal 26

- Badan Pemerintah;

- Subjek Pajak dalam negeri;

- Penyelenggara Kegiatan;

- BUT;

- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

Contoh:pasal 26

suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Contoh 2:

Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh 3:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap

Di Indonesia dalam tahun 2009 Rp 17.500.000.000,00

PPh : 28% x Rp17.500.000.000,0= Rp 4.900.000.000,00 (-)

_________________

Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp 12.600.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang

20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00

Contoh: pasal 25

PT kartika menyampaikan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 pada

tanggal 29 Maret 2007 dengan data sebagai berikut:

Pajak yang terutang Rp200.000.000. Kredit pajak terdiri dari PPh pasal 22 Rp25.000.000; PPh pasal 23 Rp35.000.000; PPh pasal 24 Rp20.000.000. jika besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2006 Rp8.000.000. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2007.

Pajak penghasilan yang terutang Rp200.000.000

Kredit pajak:

PPh pasal 22 Rp25.000.000

PPh pasal 23 Rp35.000.000

PPh pasal 24 Rp20.000.000

Total kredit pajak Rp 80.000.000 (-)

Dasar penghitungan angsuran Rp.120.000.000

Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Pebruari 2007 adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan Desember tahun 2006, yaitu Rp8.000.000.

Besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai bulan Maret tahun 2007 adalah:

Rp120.000.000 : 12 = Rp10.000.000

PPH Pasal 24

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri

Batas maximum kredit pajak Luar Negeri

A. Hanya atas pajak yang lansung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri dan

B. Paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yangdihitung menurut perbandingan antara perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena

pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak atau paling tinggi sama dengan pajak terutang atas penghasilan ken apaak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan , penentuan sumber penghasilan adalah;

1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan

2. Penghasilan berupa bunga, royalty dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada

3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah Negara tempat harta tersebut terletak

4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa , pekerjaan dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada

5. Penghasilan bentuk usaha tetap dalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan atau melakukan usaha

.

Contoh

a. PT. MAJU MUNDUR memperolah penghasilan bersih dari usahanya di Singapore sebesar Sin $ 100.000,- sebelum pajak, kurs pajak saat penerimaan pembayaran dari Singapore adalah Sin $ 1 = 6.000,-, misalkan tarif pajak di

Singapore 10%. Akuntansi Sin $ 100.000,- x Rp. 6.000,- = Rp. 600.000.000,- Pajak penghasilan pasal 24 yang oleh Singapore 10% x Rp. 600.000.000,- = Rp. 60.000.000,-

b. PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut :

Keuntungan Z Inc. US$ 100,000.00

Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%) US$ 48,000.(-) US$ 52,000.00

Pajak atas dividen (38%) US$19,760.00 (-)

Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pengertian

Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

Permohonan kredit pajak luar negeri

Agar pajak yang terutang atau dibayar di Luar Negeri dapat dikreditkan, maka WP harus menyampaikan surat permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan sbb :

laporan keuangan tentang peghasilan yang berasal dari Luar Negeri

foto kopi SPP yang disampaikan di Luar Negeri

dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri

Penggabungan penghasilan

atas penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis)

atas penghasilan lain seperti bunga, sewa, royalty, dan lain – lain, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis)

atas penghasilan berupa deviden yang diperoleh WP dalam negeri dari penyertaan modal sekurang kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama sama dengan WP dalam negeri lainnya sekurang kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha diluar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, dilakukan dalam tahun pajak dimana eviden tersebut diperoleh

Penentuan sumber penghasilan

Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penetuan sumber penghasilan sbb :

penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan

penghasilan berupa bunga, royalty dan sewa sehubungan dengan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah tempat pihak yang membayar tersebut berada

penghasilan tempat sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak maka sumber penghasilan adalah Negara tempat harta tersebut terletak

penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan maka sumber penghasilan adalah Negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan

penghasilan berupa bentuk usaha tetap maka sumber penghasilan adalah Negara tempat usaha tersebut menjalankan kegiatannya.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN) diambil yang terendah dari ketiga sumber berikut:

Jumlah pajak yang dibayar / terutang dari luar negeri

Penghasilan luar negeri x PPH terutang

Penghasilan kena pajak

Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya

Catatan:

jika pajak penghasilan luar negeri yang diterima untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan maka jumlah pajak yang terutang menurut undang – undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan.

Jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa Negara maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing – masing Negara.

Untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri untuk tahun – tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut.

Dalam hal pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenannkan (PPh pasal 24), maka kelebihan tersebut tidak dapat:

a. Diminta kembali

b. dikompensasikan

c. sebagai pengurang penghasilan

Cara mencari pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri:

cari Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP = PNDN + PNLN

Catatan:

Jika DN rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP

Jika LN rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP

Cari pajak penghasilan terutang dari penghasilan kena pajak (PKP)

cari pajak yang telah dibayar diluar negeri

Cari kredit pajak luar negeri (KPLN)

KPLN = Penghasilan Luar Negeri x PPh terutang

Penghasilan Kena Pajak

bandingkan antara pajak yang telah dibayarkan di luar negeri (poin 3) dengan kredit pajak luar negeri (poin 4), lalu bandingkan mana yang terendah

jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan.

Catatan: Jika PKP < PNLN cukup dicari sampai poin 2

CONTOH SOAL :

menghitung PPh 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri

PT. APAKE' di Indonesia memperoleh penghasilan netto tahun 2009 sbb:

di Negara Korea, memperoleh laba usaha Rp 300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%)

didalam negeri menderit kerugian Rp 100.000.000

Jawab :

Perhitungan kredit pajak luar negeri PPh 24 :

Menghitung total PKP

Penghasilan dari Korea Rp 300.000.000

Kerugian usaha dalam negeri (Rp 100.000.000)

Penghasilan kena pajak Rp 200.000.000

Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurang lain.

meghitung total PPh terutang

28% x Rp. 200.000.000 Rp 56.000.000

PPh terutang Rp 56.000.000

Jadi jumlah PPh pasal 24 adalah Rp. 56.000.000

Menghitung PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha Luar Negeri

PT. APAYA di Jakarta memperoleh penghasilan netto sbb :

Negara Jerman memperoleh laba Rp 200.000.000 ( tarif pajak 40%)

Negara Perancis memperoleh rugi Rp 300.000.000 ( tarif pajak 25%)

Di dalam negeri laba Rp 600.000.000

Jawab :

menghitung total PKP

penghasilan dari Negara Jerman Rp 200.000.000

laba dalam negeri Rp 600.000.000

penghasilan kena pajak Rp 800.000.000

menghitung PPh terutang

28% x Rp. 800.000.000 Rp. 224.000.000

menghitung PPh maksimum di kreditkan di Negara Jerman

Rp 200.000.000 x Rp. 224.000.000= Rp 56.000.000

Rp 800.000.000

menghitung PPh yang dipotong di Negara Jerman

40% * Rp 200.000.000 = Rp 80.000.000