Upload
andrew-takumansang
View
297
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Contoh RAD Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di ACEH 2011-2015
Citation preview
Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(Millenium Development Goals / MDGs)
di Aceh 2011-2015
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Aceh
GUBBRNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEHNOMOR 52 TAHLIN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUIUAN PEMBANGI''NAN
MILENIUM (MILI,ENNIUM DEVELOPMENT GOALS)
PROVINSI ACEH TAHTIN 2011-2015
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
Menimbang
Mengingat : 1.
b.
GUBERNUR ACEH,
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
tahun 201C tent"n! etogtam Pembangunan yang.Berkeadilan, maka di
p.ouirrri Aceh periu"disuJun Rencana dksi Daerah-(RAD) Tahun 2011-2015
;;il ;;;at' t<euila[an, -strategi, dan program/keg,t"t:1.j"'"Xr,,i::fl:
b"rJ"putur Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Milleilum
Development Goals),
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 Perlu
rnenetapkan Peraturan Gub6rnur A"ceh tentang Rencana Aksi Daerah
F"r""p"irun Pencapaian Tujuan- -
Pemblngqll Milenium (Millenium
b"r"io1r*enr Gaal, Provinsi Aceh Tahun 20 1 1 -20 1 5 ;
undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang -Pembentukan
Daerah
Oio"of; Propiisi etjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
S,r*ut"r" Utaia (temdaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang-Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (Lembaran Negara
n"p"Ufif. Indonesia Tahun iggg No-or 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 - Tahun 1999 tentang P-enyelelgga{a'1}
Keistimewu"r, Froplnsi Daer"h Istimewa Aceh (Lembarin Negara 1"p"Pll5Inrlonesia Tahun 1999 Nom or 172, Tambuhan Lembaran Negara Republik
Inrionesia Nomor 3893);
undang-Llnrlang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
f"*U"ig"r"n fr"riorral (Lembaran Negara R"pYllil., Indonesia Tahun 2004
Nomor i04,'fambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan sosial
N"ri""""f (Lemi'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150'
Tambahan L:inbaran Negara Nomor 4436);
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang- Pemerintahan Daerah
sebaeai*ana teiah beb"t"p" kali diubah terakhir dengan U1d1ng-U-ndang
li;;"; 1t r"rt"" 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
32 Tahun zoO+ t""i^"j e""i"tintahan Daerah (Lemb,aran Negara Republik
irrdorr"ri" Tahun 2008 filomor 59'fambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-tlndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lemba"ran Neg"ara Republik_.Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan |angka
Panjang Nasional Tahun 20A5-2025;
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Menetapkan
-2-
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahurr 2010 tentang Penguatan Peran
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoriesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Refublik Indonesia Nomor 5107) lgbagairnana telah diubah dengan Peraturanpemerintah Nonror 23 Tahun 2011- tentang Perubahan atas Peraturanpemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Peiguatan Peran Gubernur sebagai
Wakil pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nom or 44, Tambahan Lembaran l,legara Nomor 5209);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang PerubahanRencana
Pembangunan ]angka Menengah Aceh (RPIMA) Tahun 2007-2012 (Berita
Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG ;I'ENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUIUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM
(MTLLENIUM DEWLOPMENT GOAIS) PRO\TNSI ACEH TAHUN 2011-
2015.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang
terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh'
2. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yaug dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan asai langsung, umum' bebas, rahasia,
jujur, dan adil'
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggaraan - pemerintahan
Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati^Valikota dan perangkat
Kabupaten/Kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr yang selanjutnya_disebut Bappeda
adalah Satuan Kerja Peraigkat Aceh (SKPA)/Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten/Kota (SKPK) yang mempunyai jugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan Pe"meriniah AceVFemerintah Kabupaten/Kota di
bidang perencanaan pembangunan daerah'
5. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah rencana aksi
untuk percepatan p"r""p"i-"tr tujuan pembangunan millennium pada tingkat
Provinsi dan KabuPaten /Kota.
6. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium, Dev'elopment Goals) adalah
komitmen globil unt'k mencapai kesejahteraan masyarakat dengan
menempatki manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.
7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Millenium provinsi Aceh tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RAD-
MDGs Aceh 2011-2015 adalah rencana aksi untuk PercePatan pencapaian
tujuan pembangunan millennium pada. tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam wilayah i.ceh sebagai up"yipettingkatan kesejahteraan rakyat.
-3-
BAB IIARAH KEBIJAKAN DAN TUIUAN
Pasal2
RAD-MDGs Aceh 2011-2015, memberikan arah kebijakan pembangunan yangmeliputi program dan kegiatan percepatan kepada Pemerintah Provinsi Acehdan pemerintah kabupaten/kota unruk rnencapai tujuan pembangunanmillenium.
Pasal3
RAD-MDGs Aceh 2011-2015 bertujuan untuk :
a. memberantas kemisl:inart dan kelaparan;
b. mencapai pendidikan dasar untuk semua;
c. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan peremPuan;
d. menurunkan kematian anak;
e. rneningkatkan kesehatan ibu;f. mengendalikan HIV dan AIDS, malaria, dan pertyakit menular Lainnya;
g. menjamin kelestarian lingkungan hidup; darr
h. mengembangkan kentitraan giobal untuk pembangunan.
Pasal4
RAD-MDGs Aceh 2011-2015 sebagaitnana tercantum dalam Lamfiranmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, yang terdiri dari:
BAB I
BAB II
BAB IIIBAB IVLampiran
PENDAHULUAN
ARAH KEBIJAKAN DAhI STRATEGI PERCEPATANPENCAPAIAN TARGET MDGS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENUTUP
Matrik RAD MDGS Aceh dan Kabupaten/Kota.
BAB IIIPEI-A"KSANAAN
Pasal5
RAD-MDGs Aceh 2011-2015 dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh danPemerintah Kabupaten/Kota melalui :
a. lembaga pemerintah yang terkait sesuai Cengan tugas pokok dan fungsinl'amasing-masing;
b. lembaga swadaya masyarakat;
c. organisasi kemasyarakatan; dan
d. kelompok masyarakat sipil lainnl'a.
BAB TVPENDANAAN
Pasal 6
Pelaksanaan RAD-MDGs Aceh 2011-2015 dapat menggunakan dana yangbersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;c. donasi dan/atau kerjasama lembaga internasional;d. kemitraan Pemerintah Aceh dan swasta (Public-Private Partnership);
e. ranggung jawab sosial perusahaan (corporace social responsibility); dan/atau
f. sumber dana lain yang sifatnya sah dan tidak mengikac.DAD\/ lA
-1-
BAB VPEMANTAUAN DAN EVALI,JASI
Pasal T
(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Pemantauandan evaluasi berkala sesuai dengan ketentuan dalam uPaya percepatan
pencapaian target RAD-IVIDGs Aceh 2011-2015.
(2) Pemantauan dan evaiuasi terhadap pencaPaian target RAD-MDGs Aceh
2011-2015 dilaksanakan oleh SKPA dadatau SKPK terkait yang
dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh dan/atau Bappeda Kabupaten/Kota.
(3) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan percepatan pencapaian target RAD-MDGs Aceh 2011-2015se6agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim tersendiri yangdibentuk dengan Kepurusan Gubernur.
BAB \rIKETENTUAN PENUTUP
Pasal8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarr.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Bar'da Aceh
pada tanggal, 3 Nopember 2011
7 Dzulhijjah 1432
Diundangkan di Banda Acehpadatanggal, 7 Nopember 2011
11 Dzulhijjah 1432
SEKRETARIS DAERAH, C\9,./
T. SETIA BIIDI
BERITA DAERAH ACEH TAHI.]N 2OI1 NOMCR 47
i RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
KATA PENGANTAR:
Pada bulan September 2010 deklarasi Pembangunan Milenium
ditandatangani oleh 189 kepala Negara di pertemuan Persatuan Bangsa Bangsa
(PBB) .Penandatanganan deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian pemimpin
tertinggi negara di dunia untuk mensejahterakan rakyatnya dan menempatkan
manusia sebagai subjek dan fokus pembangunan.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Pemerintah Aceh telah mengarusutamakan delapan tujuan
Pembangunan Milenium kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Aceh (RPJMA) 2007 – 2012 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
Pemerintah Aceh juga berkomitmen mengalokasikan berbagai sumber daya
untuk mempercepat pencapaian MDGs melalui program program pro rakyat yang
dituangkan dalam Rancangan RPJMA 2013–2017 yang sedang dipersiapkan.
Kebijakan nasional pro rakyat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS), khususnya di Aceh diperluas jangkauan dan kwalitas
pelayanannya dengan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kebijakan
pengentasan kemiskinan dengan program PNPM Mandiri, di Aceh diperluas
dengan program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG). Bahkan
Propinsi Aceh merupakan salah satu propinsi yang pelaksanaan PNPM Mandirinya
paling baik di Indonesia, sehingga banyak propinsi lain melakukan studi banding
di Aceh. Selanjutnya program beasiswa anak keluarga miskin pada tingkat
nasional, diperluas dengan program beasiswa anak yatim dan beasiswa khusus
(S1/S2/S3) baik didalam maupun diluar negeri.
Upaya untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan yang pro
rakyat dengan mempertimbangkan azas keadilan juga sedang dilakukan.
Misalnya telah dikembangkan rumusan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan
TamBahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) yang tidak hanya
menggunakan formula dasar tetapi juga menggunakan formula hasil kinerja
pemerintah daerah, seperti IPM (Index Pembangunan Manusia) telah
ii RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
dimasukkan kedalam formula alokasi anggaran. Buku Induk Pembangunan
Bidang Infrastruktur, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang keistimewaan
dan sosial budaya, TDBH Migas dan Otsus 2008-2027 untuk mempercepat
tecapainya kesejahteraan rakyat juga sedang dipersiapkan.
Setelah Tsunami melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dan
konflik bersenjata berakhir dengan penadatanganan kesepakatan perdamaian
Helsinki, Pemerintah Aceh mulai melaksanakan pembangunan di berbagai
bidang, untuk membangun Aceh yang lebih baik , dengan cara membangun
kemampuan sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, masyarakat tertinggal yang
hidup didaerah terisolir , membangun sarana dan prasarana ekonomi untuk
meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, membangun pendidikan yang
mempunyai daya saing tinggi dan bernuansa Islami, meningkatkan derajad
kesehatan dan gizi anak anak, gizi ibu dan rakyat Aceh pada umumnya agar
mampu berkontribusi dalam membangun Aceh menuju kondisi yang lebih baik.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menurunkan
angka pengangguran di Aceh adalah tantangan tersendiri yang harus dihadapi.
Ketersediaan tenaga listrik yang dapat dipercaya dan iklim usaha yang nyaman
bagi para investor menginvestasikan modal kerjanya di Aceh adalah dua hal yang
harus diupayakan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan berkualitas.
Masih banyak perhatian khusus yang harus diberikan terhadap beberapa
sasaran MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium ) seperti penurunan angka
kematian ibu melahirkan, penurunan angka prevalensi Balita Gizi buruk,
penurunan angka kemiskinan di beberapa kabupaten yang angka kemiskinannya
melebihi angka kemiskinan rata rata Propinsi Aceh , supaya pada tahun 2015
sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium (RAD MDGS) Pemerintah Aceh 2011-2015, merupakan
momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan komitmen,
didalam mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Milenium.
iii RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
Berbagai pikiran untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs disajikan
di RAD MDGS Aceh 2011-2015 ini. Semoga RAD MDGS ini dapat memberikan
kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah kabupaten dan
kota, mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah yang harus dilaksanakan
dalam rangka mencapai semua sasaran MDGs di Aceh. Keberhasilan pencapaian
MDGs sangat tergantung pada komitmen semua pihak dari unsur legislatip,
eksekutip dan masyarakat untuk menjalankan RAD MDGS Aceh 2011-2015 ini
serta tatakelola pelaksanaan program yang transparan, kemitraan produktif
dengan berbagai organisasi masyarakat madani, dan pengembangan kebijakan
dan pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi agar dapat memberikan kesempatan semua rakyat Aceh mendapatkan
pekerjaan yang layak dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium di Aceh 2011-2015. Mudah mudahan upaya kita bersama ini
bermanfaat bagi rakyat Aceh.
Banda Aceh, 30 September, 2011
GUBERNUR ACEH.
Irwandi Yusuf.
iv RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
UCAPAN TERIMA KASIH:
Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium (RAD MDGS) Aceh 2011-2015, disusun oleh Tim yang terdiri dari Tim
Pengarah, Tim Teknis/Kelompok Kerja seperti tertera didalam SK Gubernur
nomor 050/ 61/2011 tentang pembentukan tim penyusun Dokumen Rencana
Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Aceh 2011-
2015 dan didukung oleh tim secretariat.
Kepada seluruh anggota Tim Penyusun kami sampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kontribusinya
sehingga dokumen RAD MDGS Aceh 2011-2015 dapat disusun dengan baik dan
tepat waktu.
Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan
kepada:
- Tim teknis Pusat Bappenas yang telah memberikan arahan dan masukan
untuk meyakinkan kwalitas dokumen RAD MDGS Aceh 2011-2015 ini baik
dari substansi maupun keselarasannya dengan dokumen Peta Jalan
Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang disusun oleh
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Semua koordinator dan anggota dari tim kelompok kerja I bidang
penanggulangan kemiskinan, tim kelompok kerja II bidang pendidikan dan
gender, tim kelopok kerja III bidang kesehatan dan gizi dan tim kelompok
kerja IV bidang kelestarian lingkungan hidup ; yang telah mengkaji data dan
merumuskan program prioritas percepatan pencapaian tujuan Pembangunan
Milenium.
- UNICEF Banda Aceh yang memberikan dukungan dana dan dukungan teknis
untuk menyelesaikan RAD MDGS Aceh 2011-2015.
v RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
- Seluruh anggota tim sekretariat kelompok kerja yang telah membantu untuk
mengorganisir pertemuan teknis kelompok kerja yang telah memberikan
dukungan administratip yang diperlukan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan dari
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh
(SKPA) terkait yang telah memberikan masukan pada dokumen Rencana Aksi
ini, dan Sdr. Arijanto yang mendampingi dan memfasilitasi proses penyusunan
RAD serta kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
Semoga RAD Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
Aceh 2011-2015 dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan baik
di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/ kota agar sasaran-sasaran MDGs
pada tahun 2015 di Aceh dapat dicapai.
Banda Aceh, 30 September, 2011
Kepala Bappeda Aceh
Ir. Iskandar M.Sc
vi RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR: ...................................................................................................... I
UCAPAN TERIMA KASIH: ......................................................................................... IV
BAB I ................................................................................................................................. 1
PENDAHULUAN: ........................................................................................................... 1
1.1. KONDISI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DI ACEH ...........................6
MDG1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN ....................................................... 6
RINGKASAN: ............................................................................................................................. 6
STATUS PENCAPAIAN TARGET 1 A : MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI
PENDUDUK DENGAN TINGKAT PENDAPATAN KURANG DARI USD 1 (PPP) PERHARI DALAM
KURUN WAKTU 1990 – 2015 ................................................................................................. 10
1.1. Pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita perhari: ............................... 10
1.2. Indek Kedalaman Kemiskinan: ............................................................................. 10
1.4 Prosentasi Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan:.............................. 11
STATUS PENCAPAIAN TARGET 1 B (MEWUJUDKAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN
PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA TERMASUK PEREMPUAN & KAUM MUDA) ......... 13
1.5 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga Kerja: ............................................................ 13
1.6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga
terhadap total kesempatan kerja: ..................................................................................... 15
1.7 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas .................... 16
STATUS PENCAPAIAN TARGET 1 C (MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI
PENDUDUK YANG MENDERITA KELAPARAN DALAM KURUN WAKTU 1990-2015) ............... 17
1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah ..................................................... 17
1.9 Prevalensi Balita Gizi Buruk .................................................................................. 19
1.10. Prevalensi Balita Gizi Kurang .............................................................................. 20
1.11. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
........................................................................................................................................... 20
MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA ......................................................... 23
RINGKASAN ............................................................................................................................ 23
STATUS PENCAPAIAN TARGET TARGET 2A : MENJAMIN PADA 2015 SEMUA ANAK LAKI LAKI
MAUPUN PEREMPUAN DIMANAPUN DAPAT MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR .......... 25
2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A: .................................................................. 25
2.2. Proporsi murid klas 1 yang berhasil menamatkanSD/MI ........................................... 27
2.3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki ................ 27
MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ............... 29
RINGKASAN ............................................................................................................................ 29
vii RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
STATUS PENCAPAIAN MDG 3 (MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN) ......................................................................................................................... 31
3.1. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Sekolah Dasar: ..................................... 32
3.2. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Sekolah Menengah Pertama ................. 32
3.3. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Sekolah Menengah Atas: ...................... 33
3.4. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Perguruan Tinggi. ................................. 33
3.5. . Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 - 24 tahun:
........................................................................................................................................... 34
3.6 . Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. : ............. 34
3.7 . Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR: ..................................................... 34
MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK .............................................................. 37
RINGKASAN ............................................................................................................................ 37
STATUS PENCAPAIAN MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK ............................. 38
4.1. AKBA (Angka kematian BALITA ) ................................................................................ 38
4.3. Angka Kematian Neonatal ......................................................................................... 41
4.4. Cakupan immunisasi. .................................................................................................. 41
STATUS PENCAPAIAN TUJUAN MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU ............................... 43
RINGKASAN ............................................................................................................................ 43
STATUS PENCAPAIAN TUJUAN MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU .......................... 44
5.1. AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup ): .................................... 45
5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih ............................... 46
5.3. a. CPR (Angka pemakaian kontrasepsi ) perempuan menikah usia 15-49 tahun:
47
5.3.b. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49
tahun dengan cara modern: .............................................................................................. 48
5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan
usia 15-19 tahun. ............................................................................................................... 48
5.5 Cakupan pelayanan Antenatal ............................................................................. 48
5.6 Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi......................................... 49
MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA .................... 50
RINGKASAN ............................................................................................................................ 50
STATUS PENCAPAIAN MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN ................................ 51
PENYAKIT MENULAR LAINNYA ............................................................................................... 51
6.1 Prevalensi HIV/AIDS ............................................................................................. 53
6.2. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir .................... 54
6.3. a. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang sudah menikah dan
memiliki penge tahuankomprehensif tentang HIV/AIDS: .................................................. 54
6.3. b. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang belum menikah dan memiliki
pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS: ................................................................ 55
6.5. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang me miliki akses pada obat-obatan
antiretroviral ..................................................................................................................... 55
6.6 Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk): ................................................... 55
6.8.a. Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun) ........ 57
6.8.b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk): .............................. 58
6.8.c. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis ( per 100,000 penduduk): .................. 58
viii RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
6.9 a. Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS ( CDR case
detection Rate) .................................................................................................................. 58
6.9. b. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS:
59
MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP ................................................ 61
Ringkasan ............................................................................................................................... 61
STATUS PENCAPAIAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP ............... 63
7.1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra
satelit dan surveillance photo udara terhadap luas daratan: ........................................... 64
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) ........................................................................... 65
7.3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton ................................ 66
7.4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dibawah batas biologis yang aman: ............. 66
7.5. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keaneka ragaman hayati
thdp total luas kawasan hutan .......................................................................................... 66
7.6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial .................. 67
7.8. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang
layak 67
7.9. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak,
perkotaan dan perdesaan ................................................................................................. 68
1.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN: ................................................................. 71
MDG 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN ..................................................... 71
MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA ...................................................... 74
MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN .......... 76
MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK .................................................................... 77
MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU ........................................................................ 79
MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA ...................... 80
MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP ................................................... 81
BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN
TARGET MDGS: .......................................................................................................... 83
II.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs: ............ 83
II.1.1 KEBIJAKAN MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN ...................................... 83
II.1.1.A. Kebijakan pertanian dan perikanan .......................................................................... 83
II.1.1.B. Kebijakan ketenagakerjaan: ..................................................................................... 84
II.1.1.C. Kebijakan peningkatan ekonomi keluarga: ............................................................... 84
II.1.1.D. Kebijakan Penanggulangan Kelaparan: .................................................................... 85
II.1.1.E. Kebijakan meningkatkan PDRB dan menciptakan lapangan kerja ........................... 85
II.1.2.. STRATEGI MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN: ..................................... 86
II.1.2.A. Strategi Untuk mencapai target 1A: ......................................................................... 86
II.1.2.B. Strategi Untuk Mencapai - Target 1 B: ..................................................................... 87
Ii.1.2.C. Strategi Untuk Mencapai - Target 1 C: ...................................................................... 88
II.1.3. KEBIJAKAN MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA ......................................... 90
II.1.4 STRATEGI MENCAPAI TARGET 2A .................................................................................. 90
ix RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
II.1.5. KEBIJAKAN MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
................................................................................................................................................... 95
II.1.6. STRATEGI MENCAPAI TARGET 3A: ................................................................................... 96
II.1.7. KEBIJAKAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK ....................................... 97
II.1.8. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET 4A ...................................................................... 99
II.1.9. KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN IBU .................................................. 100
II.1.10. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET 5A dan 5B ...................................................... 101
II.1.11. KEBIJAKAN MDG 6 MENANGGULANGI HIV/AIDS, MALARIA, TBC DAN PENYAKIT LAIN
................................................................................................................................................. 102
II.1.12. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN MDG 6 MENANGGULANGI HIV/AIDS, MALARIA, TBC
DAN PENYAKIT LAIN ................................................................................................................. 104
Strategi penanggulangan HIV/AIDs: ( TARGET 6 A, 6B) ....................................................... 104
Strategi eliminasi Malaria: Target 6 C .................................................................................. 105
Strategi Pembrantasan penyakit Tuberkulosis: target 6C ................................................... 106
II.1.13 KEBIJAKAN PERCEPATAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 106
II.1.14 STRATEGI PERCEPATAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP . 109
Strategi untuk pencapaian target 7A ................................................................................... 109
Strategi untuk pencapaian target 7C: ................................................................................. 110
II.2. PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DAN TARGET
KINERJA: ................................................................................................................................. 112
II.2.1 PROGRAM PERCEPATAN – MDG 1 MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
................................................................................................................................................. 112
II.2.2. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG1- MENANGGULANGI KEMISKINAN
DAN KELAPARAN ..................................................................................................................... 115
II.2.3. PROGRAM PERCEPATAN MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA ..... 117
II.2.4. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG2: SEMUA ANAK MENYELESAIKAN
PENDIDIKAN DASAR ................................................................................................................. 120
II.2.5. PROGRAM PERCEPATAN MDG 3: (MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ................................................................................................ 121
II.2.6. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ........................................................................................ 121
II.2.7. PROGRAM PERCEPATAN MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK .............. 123
II.2.8. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN
ANAK ........................................................................................................................................ 126
II.2.9. PROGRAM PERCEPATAN MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU ........................... 128
II.2.10. KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MENCAPAI TARGET 5A-MENURUNKAN AKI HINGGA
75% SAMPAI 2015 DAN 5B – MEWUJUDKAN AKSES KESEHATAN REPRODUKSI BAGI SEMUA
PADA TAHUN 2015 ................................................................................................................... 129
III.2.11. PROGRAM MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA , TBC DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA
................................................................................................................................................. 131
II.2.12 KINERJA MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA , TBC DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA
................................................................................................................................................. 134
II.2.13. PROGRAM PERCEPATAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 136
x RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
II.2.15. KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG 7: MENURUNKAN HINGGA 50% RUMAH
TANGGA TANPA AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI DASAR
HINGGA TH 2015 ...................................................................................................................... 140
BAB III: SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM DI ACEH .................................................................... 0
Kerangka kerja pemantauan dan evaluasi pencapaian target MDGs.....................0
Indikator output TARGET 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan
tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) perhari dalam kurun waktu 1990-2015 ................ 4
Indikator output Target 1b : : Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh Produktip Dan Pekerjaan
Yang Layak Untuk Semua Termasuk Perempuan Dan Kaum Muda ............................................. 9
Indikator output TARGET 1 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang
menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 ............................................................... 10
Indikator output TARGET 2A : Menjamin pada 2015 semua anak, laki laki maupun perempuan
dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar ................................................................. 12
Indikator output TARGET 3 A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan
dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun
2015 ........................................................................................................................................... 14
Indikator output TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga
dalam kurun waktu 1990-2015 .................................................................................................. 15
Indikator output TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam
kurun waktu 1990-2015 ............................................................................................................. 20
Indikator output TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah
kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015 ............................................................................. 24
Indikator output Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi
semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 ........................................................... 25
Indikator output Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus
baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun .................................................... 26
Indikator output TARGET 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan
sumberdaya lingkungan yang hilang, ......................................................................................... 29
Indikator output TARGET 7B Mengurangi laju kehilangan keragaman hayati, dan mencapai
pengurangan yang signifikan pada 2010, ................................................................................... 31
Indikator output TARGET 7C Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses
terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015 ........................................................... 31
Alur pengumpulan, pengolahan dan analisa Indikator MDGs ................................................... 33
BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 34
LAMPIRAN 1.1.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG1 MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN
KELAPARAN ................................................................................................................ 35
xi RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
LAMPIRAN 1.2.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG2 MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK
SEMUA ........................................................................................................................... 48
LAMPIRAN 1.3.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG3 MENDORONG KESETARAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN .................................................................. 54
LAMPIRAN 1.4.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN
ANAK. ............................................................................................................................ 57
LAMPIRAN 1.5.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU66
LAMPIRAN 1.6.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA,
TUBERKULOSIS DAN PENYAKIT LAINYA .......................................................... 74
LAMPIRAN 1.7.: MATRIX PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN MILENIUM: MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN .............................................................................................................. 83
LAMPIRAN 2: INDIKATOR MDG ................................................................................................. 90
LAMPIRAN 2.1 INDIKATOR MDG 1- TARGET 1 C – PENQANGGULANGAN KELAPARAN ............. 91
LAMPIRAN 2.1 INDIKATOR MDG 1- TARGET 1 A DAN TARGET 1 B ........................................... 92
Lampiran 2.2 INDIKATOR MDG 2 DAN MDG 3 ......................................................................... 94
Lampiran 2.3 : INDIKATOR MDG 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK ........................ 95
Lampiran 2.4 INDIKATOR MDG 5: ............................................................................................ 96
Lampiran 2.6 : INDIKATOR MDG 6 ............................................................................................. 97
Lampiran 2.6 : INDICATOR MDG 7: ............................................................................................ 99
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................. 0
xii RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
DAFTAR KEPUSTAKAAN ............................................................................................ 1
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.
Gambar 1.1: Proses penyusunan RAD MDGS Aceh 2011-2015 ....................................................... 3
Tabel 1.1. Status pencapaian target Indikator MDG 1 di Aceh,........................................................ 8
Gambar 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskina Indeks Keparahan Kemiskinan di Aceh....................... 11
Gambar 1.3. .Prosentasi penduduk hidup dibawah garis kemiskinan di Aceh. .............................. 12
Gambar 1.4 Perbandingan Tingkat kemiskinan Berdasarkan Type Wilayah di Aceh. .................... 12
Tabel 1.2 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 2005 –
2010 ................................................................................................................................................ 13
Gambar 1.5 Kecenderungan angka pengangguran di Aceh ........................................................... 14
Gambar 1.6: Angka Pengangguran di Aceh:. ................................................................................. 15
Tabel 1.3 Perkembangan Investasi di Aceh sampai dengan Nopember 2010 ............................... 15
Tabel 1.4: Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2007
– 2010 ............................................................................................................................................. 16
Tabel. 1.5. TPAK,(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2010....................................................................................... 17
Gambar 1.7. Prevalensi Kurang gizi, wasting dan stunting di Aceh tahun 2007 dan tahun 2010 .. 18
Tabel 1.6. Prevalensi wasting ( kekurusan) dan stunting (pendek/ cebol) pada tahun 2007 di Aceh
........................................................................................................................................................ 19
Tabel 1.6 : Prevalensi Kurang Gizi di Aceh tahun 2007, ................................................................ 19
Tabel : 1.10. .Persentase RT dengan KEP kurang dari Rerata Nasional di Aceh ............................ 22
, ....................................................................................................................................................... 22
Sumber: .......................................................................................................................................... 22
Tabel 2.1. Status pencapaian target Indikator MDG 2 di Aceh,...................................................... 25
Gambar..2. 1.... Angka Partisipasi Murni murid laki laki dan perempuan Sekolah Dasar Sederadjat
........................................................................................................................................................ 26
Gambar..2. 2.... Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Sederadjat ............................................ 26
Tabel 2.2.- Angka bertahan hingga klas 5 dan klas 6 SD ( Cohort Survival Rate) ........................... 27
Tabel 2.3. Melek huruf menurut karakteristik responden ............................................................ 28
Tabel 3.1. Status pencapaian target Indikator MDG 3 di Aceh,...................................................... 31
Gambar: 3.1..Rasio Perempuan- Laki laki di Sekolah Dasar,.......................................................... 32
Gambar: 3.2..Rasio Perempuan- Laki laki di Sekolah Menengah Pertama .................................... 32
Sumber: Susenas 2007 ................................................................................................................... 32
Gambar 3.3. Rasio APM perempuan terhadap Laki laki di SMA di Aceh, 2007 .......................... 33
Gambar 3.4.. Rasio APM perempuan / laki laki di Perguruan Tinggi ............................................. 33
Gambar 3.5. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok Usia 15-24 tahun,34
Gambar 3.6 Keterwakilan Perempuan di DPR RI 1955-2009 .......................................................... 35
Gambar 3.7 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif ........................................................ 36
Tabel 4.1. Status pencapaian target Indikator MDG 4 di Aceh,...................................................... 38
Gambar 4.1. AKBA di Aceh, 1992-2007 ......................................................................................... 38
xiii RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015
Gambar 4.2. Sebaran Balita yang menderita ISPA dan DIare di Aceh , 2007 ................................. 39
Gambar 4.2.…Prosentase BALITA menderita ISPA dan diare, ........................................................ 39
Gambar… : Angka Kematian Bayi dan prediksinya di Aceh 1993- 2015 ....................................... 40
Gambar 4.3. Peta Angka Kematian Bayi di Aceh, ........................................................................... 40
Gambar 4.2. Cakupan Imunisasi Campak di Aceh 2007 ................................................................. 41
Gambar 4.3. Cakupan Imunisasi Lengkap BCG, Polio3, DPT3 dan Campak ................................... 42
Tabel 5.1. Status pencapaian target Indikator MDG 5 di Aceh,...................................................... 44
Tabel 5.1. Status pencapaian target Indikator MDG 4 di Aceh,...................................................... 45
Gambar 5.2. Pertolongan Persalanan oleh Nakes, ......................................................................... 47
Gambar: 5.3. CPR perempuan menikah 15=49 tahun, ................................................................... 47
Tabel 5.6. Akses pelayanan prenatal, K1 Trimester 1 dan K4 ...................................................... 49
Tabel 6.1. Status pencapaian target Indikator MDG 6di Aceh, ...................................................... 51
Gambar 6.1. Estimasi terinfeksi HIV/AIDS dan jumlah Kasus HIV/AID 2011 .................................. 53
Gambar 6.2 Wanita status kawin 15-49 tahun menggunakan kondom ....................................... 54
Gambar 6.3. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki penge tahuan
komprehensif tentang HIV/AIDS .................................................................................................... 54
Gambar 6.4. Pengetahuan remaja belum menikah tentang penularan HIV/AIDs yang benar di
Aceh ................................................................................................................................................ 55
6.7. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida: ..................................... 56
Gambar 6.5 AMI 2006 – 2009 di Aceh ............................................................................................ 56
Gambar 6.6 Sebaran Kasus Malaria Klinis tahun2009 di Aceh ....................................................... 56
Gambar 6.7 Persentase Balita tidur menggunakan kelambu tanpa / dengan insektisida di Aceh,
........................................................................................................................................................ 57
Gambar 6.8 Angka konversi BTA + ke BTA –tahun 2003 - 2008 Aceh, ........................................... 57
Tabel 6. 9 Indikator Pokok Pembrantasan Penyakit TBC di Aceh ................................................... 58
Gambar 6.10 Angka konversi BTA + ke BTA –tahun 2003 - 2008 Aceh, ......................................... 59
Gambar 6.11 Case Detection Rate (CDR)) Per Kabupaten/Kota Di Propinsi Aceh, 2006-2008 ...... 59
Gambar 6.12 Angka konversi BTA + ke BTA –tahun 2003 - 2008 Aceh, ......................................... 59
Tabel 7.1. Status pencapaian target Indikator MDG 7 di Aceh,...................................................... 63
Gambar 7.1. prporsi tangkapan ikan dibawah batas biologis aman 2004-2015 ............................ 66
Gambar 7.2 Proporsi Rumah tangga yang memounyai akses terhadap sumber air minum layak . 67
Gambar 7.4. Proporsi Rumah Tangga dengan akses terhadap sanitasi layak ................................ 69
Gambar II.1.13. 1 Alur piker pengelolaan Hutan Lestari menuju Pembangunan Aceh Baru........ 107
Gambar III.1. Tanggung Jawab SKPA untuk pengumpulan dan analisa Indikator MDGs.................. 3
Gambar III.1. Tanggung Jawab SKPA untuk pengumpulan dan analisa Indikator MDGs.................. 3
Tabel III.1. Tanggung jawab SKPA didalam pengumpulan, pengolahan dan analisa indikator
output dari RADPPTPM Aceh ........................................................................................................... 4
Tabel III.1. Jumlah Indikator outputs untukm memantau pelaksanaan RAD MDGS Aceh 2011-
2015 .................................................................................................................................................. 4
Gambar III.2. Alur pengumpulan , pengolahan dan analisa Indikator MDGs ................................. 33
Tabel III.1. Tanggung Jawab SKPA dalam pengumpulan indikator output dan outcome dari matrix
percepatan MDG 1 ......................................................................................................................... 33
1 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN:
Satu dari 6 nilai dan prinsip Deklarasi Pembangunan Milenium, PBB
(Persatuan Bangsa Bangsa) pada tanggal 6 – 8 September 2000 yang di hadiri
oleh 189 kepala negara, adalah bahwa para kepala negara mempunyai
tanggung jawab bersama untuk menjunjung tinggi prinsip prinsip kesamaan dan
kesetaraan serta martabat manusia, oleh karena itu mereka mempunyai tugas
kepada seluruh rakyatnya, terutama mereka yang tergolong rentan, khususnya
anak anak yang akan menjadi penerus masa depan.
“We recognize that, in addition to our separate responsibilities to our individual societies, we have a collective responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global level. As leaders we have a duty therefore to all the world’s people, especially the most vulnerable and, in particular, the children of the world, to whom the future belongs. 1
INPRES (Instruksi Presiden) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010
tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010
dan INPRES nomor 3, 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan
adalah wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target tujuan
Pembangunan Milenium. RADPPTM (Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Tujuan Milenium) Propinsi Aceh 2011-2015 disusun , sebagaimana
yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3, 2010 tersebut diatas yaitu
untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan, sesuai
dengan komitmen deklarasi Pembangunan Milenium.
RADPPTM ini mengacu pada dokumen penyesuaian RPJM (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah) Aceh periode 2007 – 2012 yang yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 21 tahun 2007 dan Peta
Jalan Percepatan Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia yag disusun oleh
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS (Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional), dan dengan mengikuti petunjuk
penyusunan RADPPTM
1 http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf, UN Resolution 55 /2 – 55th session, Agenda item 60 (b)
2 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
RPJM penyesuaian Aceh periode 2007–2012 ini telah selaras dengan
pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kondisi daerah untuk
mengejar pencapaian target pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2010 tentang
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014. .
Tahap pertama proses penyusunan RADPPTM Aceh 2011-2015
ini adalah pembentukan tim pengarah dan kelompok kerja (Pokja) yang
ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/61/2011 – 28
Februari 2011. Tahap kedua adalah melakukan analisa kesenjangan hasil
pembangunan diseluruh kabupaten untuk masing masing indikator MDG yang
dikumpulkan dari sumber data yang tersedia. Analisa ini mempelajari perbedaan
pencapaian target MDG. antar kabupaten / kota di Aceh. Dengan demikian hasil
kajian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Aceh untuk
mengalokasikan sumber sumber pembangunan secara tepat, guna meningkatkan
intensitas dan jangkuan program pembangunan yang telah digariskan didalam
RPJM Aceh periode 2007 – 2012 dan program aksi RAD MDGS Aceh 2011-2015.
Melalui alokasi anggaran yang tepat inilah, target tujuan Pembangunan Milenium
dapat dicapai lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sesuai dengan petunjuk penyusunan dokuman RAD MDGS, tujuan pembangunan
Milenium ke 8 yaiitu mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
tidak dibahas karena peran terbesar untuk kemitraan global ini ada di tingkat
pemerintah pusat.
Tahapan penyusunan RADPPTM Aceh 2011-2015 secara rinci adalah
sebagai berikut:
1. Mei 2010: Tim dari Bappenas memberikan asistensi dan arahan tentang
penyusunan RAD MDGS kepada Tim pengarah dan Kelompok Kerja
(POKJA) Penyusunan RAD MDGS Aceh 2011-2015 di Banda Aceh
2. 6-11 Juni: pertemuan pertama koordinator Pokja dilaksanakan di Banda
Aceh untuk membahas dan menyepakati kegiatan rencana tindak lanjut
penyusunan draft pertama RAD MDGS Aceh.
3 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MEI
ASISTENSI TIM PUSAT
RADPPTPM
JUNI 6-11
PERTEMUAN
KOORDINATOR POKJA
JUNI 13-17
PERTEMUAN POKJA I: BAHAS
CAPAIAN MDG & RAD MATRIX
PERCEPATAN
JULY 7-9
PERTEMUAN POKJA II : DI TAKENGON
BAHAS CAPAIAN MDG & RAD MATRIX
JULY 22; PERTEMUAN TIM PENGARAH DAN
TIM POKJA MEMBAHAS
RADPPTPM ACEH 2011-2015
DIKIRIM KE BAPPENAS 1
AGUSTUS UNTUK
DIBERIKAN MASUKAN PERBAIKAN
PERTEMUAN POKJA MDG 1C, 4,5,6,7C-KESEHATAN
09 AGUSTUS 2011
KONSULTASI DENGAN TIM
PUSAT (BAPPENAS)
18 AGUSTUS
PERBAIKAN: PENGUMPULAN
DATA INFFORMASI
TAMBAHAN & PENULISAN
23-31AGUSTUS
PRESENTASI RADPPTM
ACEH 2011-2015
& RANCANGAN PERGUB
SEPTEMBER
PELAKSANA
AN
PERGUB PELAKSANAAN
RADPPTPM ACEH 2011-2015
1SEPTEMBER
3. 13-18 Juni: pertemuan pertama Pokja I (MDG 1), Pokja II ( MDG2 dan
3), Pokja III ( MDG 4,5,6) dan Pokja IV ()MDG 7).
4. 6 – 30 Juni: pengumpulan dan analisa pencapaian target MDGs di Aceh
dan penulisan draft RAD MDGS Aceh.
5. 7-9 Juli: pertemuan Pokja ke dua di Takengon, Aceh Tengah membahas
draft pertama RAD MDGS Aceh 2011-2015 , dan mendiskusikan program
matrik , lampiran 1 RAD MDGS Aceh.
6. 9 – 20 Juli penulisan perbaikan draft pertama RAD MDGS Aceh, menjadi
draft kedua untuk disajikan pada pertemuan tim pengarah dan pokja
penyusunan RAD MDGS Aceh pada tanggal 22 Juli.
7. 23-31 Juli: penulisan perbaikan draft kedua RAD MDGS Aceh 2011-2015
berdasarkan masukan pertemuan tanggal 22 Juli. Menjadi draft ketiga
RAD MDGS Aceh 2011-2015 yang dikirimkan ke Bappenas pada tanggal 1
Agustus 2011 untuk mendapatkan masukan dari tim pengarah pusat.
Gambar 1.1: Proses
penyusunan RAD
MDGS Aceh 2011-
2015
4 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
8. 9 Agustus: pertemuan khusus dengan Dinas Kesehatan Propinsi /POKJA
3 (MDG target 1C, 4,5,6 dan 7C) untuk membahas masukan dari UNICEF
tentang analisa capaian target MDGs di Aceh dan perbaikan matrix
program pembrantasan penyakit malaria.
9. 18 Agustus, pertemuan konsultasi dengan tim pusat penyusunan RAD
MDGS yang dihadiri oleh seluruh Pokja RAD MDGS Pusat
diselenggarakan. Masukan dari tim pusat pada pertemuan konsultasi ini
menjadi masukan akhir untuk menyempurnakan dokumen RADPPTM
Aceh 2011-2015.
10. 19-30 Agustus: Penulisan RAD MDGS Aceh 2011-2015 untuk
dipresentasikan pada pertemuan tim pengarah dan Pokja dalam diskusi
pembuatan Peraturan Gubernur untuk implementasi rencana aksi.
11. Akhir September: Diharapkan RAD MDGS Aceh 2011-2015 dapat
dikirimkan ke semua SKPA dan semua kabupaten/ kota disertai dengan
peraturan Gubernur Aceh tentang pelaksanaan RAD MDGS.
Dokumen RAD MDGS Aceh 2011-2015 ini menjadi acuan bagi para
perencana program dan para pengambil keputusan di Propinsi Aceh dan disemua
kabupaten/ kota, didalam merencanakan dan menganggarkan program program
pembangunan dan kegiatan kegiatannya , guna mempercepat pencapaian
target MDGs. Dokumen ini terdiri dari 4 bab, yaitu:
BAB I Pendahuluan: menyajikan ringkasan status pencapaian MDG di Aceh,
analisa tentang status pencapaian target MDGs di Aceh , dan tantangan
yang dihadapi.
BAB II: mempresentasikan arah kebijakan dan strategi percepatan
pencapaian tujuan MDG.
BAB III: Pemantauan dan Evaluasi yang membahas mekanisme pemantauan
dan evaluasi target capaian MDGs dan tanggung jawab masingmasing
5 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dalam hal pengumpulan dan
analisa indikator pembangunan millennium dan yang terakhir adalah
Bab IV: Penutup yang memaparkan upaya upaya untuk mempercepat
pencapaian target tujuan pembangunan millennium di Aceh dan lampiran
matrik program percepatan pencapaian MDGs.
6 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
1.1. KONDISI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM
DI ACEH
MDG1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
RINGKASAN:
Tiga puluh persen keluarga di pedesaan di Aceh hidup dibawah garis
kemiskinan dibandingkan dengan hanya 15% untuk daerah perkotaan. Keluarga
yang hidup dibawah garis kemiskinan sebagaian besar berpendidkan rendah,
Kepala Keluarganya perempuan dan bekerja di sektor perrtanian.2 Permasalahan
kemiskinan di Aceh tidak hanya pada tingginya proporsi penduduk yang hidup
dibawah garis kemiskinan, tetapi juga pada disparitas angka kemiskinan yang
terjadi antar kabupaten. Masih ada 12 Kabupaten/Kota yang angka
kemiskinannya melebihi rata rata angka kemiskinan Aceh ( 20.98%), yaitu
2 Aceh Poverty Assessment: The impact of the conflict, Tsunami and Reconstruction on Aceh
Poverty, Workd Bank 2008.
7 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Abdya, 8 Aceh
Barat, 6
Aceh Besar, 3
Aceh Tamiang, 2
Aceh Tengah, 7
Aceh Tenggara, 3 Aceh
Timur, 14 Aceh Utara,
27 Bener Meriah, 4
Bireuen, 1
Nagan Raya, 5
Pidie, 22
Pidie Jaya, 6
kabupaten Bener Meriah, Aceh Barat, Pidie Jaya, Subulusalam, Pidie, Nagan
Raya, Aceh Utara, Gayo Lues, Simeleu, kota Sabang, Aceh Timur dan Aceh Jaya.
Angka pengangguran pada tahun 2010 adalah 8.71%, berita BPS Aceh
Februari, 2011 menyatakan ada 171,0003 pencari kerja di Aceh. Namun demikian
dengan angka pertumbuhan yang dicapai, Aceh mampu menekan angka
pengangguran dari 10.26% di tahun 2006 menjadi 8.27 % di tahun 2010
(Gambar 1.4). PDB (Produk Domestik Bruto) tanpa Migas yang tertinggi terjadi
pada periode 1990-1996 dan pada tahun 2006-2007 masing masing sebesar
8.11% dan 7.58%. Pada tahun 2006 – 2007 sangat banyak dana yang mengalir
untuk membangun Aceh dari dampak konflik dan Tsunami 2004. Kegiatan
pembangunan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi inilay yang menggerakan
kegiatan ekonomi sektor formal dan non formal, yang dapat memberikan
peluang kerja kepada masyarakat. Percepatan penurunan angka pengangguran
ini dapat dilakukan dengan menjamin iklim investasi yang nyaman dan
kersediaan pasokan listrik yang stabil yang merupakan penghambat investasi di
Aceh 4.
52% penduduk di Aceh asupan kalorinya dibawah 2000 Kka/ kapita/
hari, 10% lebih rendah dari rata rata nasional. Hal ini disebabkan karena
ketersediaan bahan makan, kemampuan
membeli dan faktor budaya yang
mempengaruhi pola diet masyarakat.
Hasil pemetaan Food Insecurity Atlas
(FIA) 2010, menunjukkan ada 13
kabupaten yang mempunyai kecamatan
rentan pangan prioritas 1, Kabupaten Aceh Utara adalah kabupaten yang jumlah
kecamatan rentan pangan prioritas 1 paling banyak yaitu sebesar 27 Kecamatan,
disusul dengan kabupaten Pidie dan kabupaten Aceh Utara.
3 http://aceh.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:keadaan-
ketenagakerjaan-februari-2011&catid=49:ketenagakerjaan 4 World Bank, Aceh Growth Diagnostic, 2009
8 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Prevalensi Balita Gizi Buruk (10.7%) masih jauh dari target MDG
yang ditetapkan sebesar 3.36 %. Tingginya prevalensi stunting / pendek
(44.60%) merupakan indikasi seriusnya permasalahan nutrisi kronis di Aceh,
diakibatkan karena kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian
makan yang kurang baik yang berlangsung lama dari sejak anak dilahirkan yang
mengakibatkan anak menjadi pendek. Sedangkan tingginya prevalensi wasting /
kurus sebesar 18.30% mengindikasikan adanya peristiwa yang terjadi dalam
waktu yang singkat, misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan
(kelaparan) karena bencana dan gagal panen, yang mengakibatkan anak
menjadi kurus.
Kebijakan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan telah
ditetapkan di RPJMA 2007-2012, yaitu dengan memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian dan
perikanan. Perhatian khusus diberikan pada: (i) perluasan akses masyarakat
terhadap fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah; (ii)
pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan
sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kebijakan BKPG
(Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong); (iii) peningkatan akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
Tabel berikut adalah status pencapaian TARGET 1A, 1B dan 1 C dari MDGs I di
Aceh:
INDIKATOR
Angka
Dasar
Saat ini
Aceh
Target
MDGs 2015
Status Sumber
Target 1 A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) perhari dalam kurun waktu 1990 – 2015
1.1 Proporsi penduduk
dengan pendapatan
kurang dari USD 1 (PPP) per kapita per
hari
Data tidak
tersedia
10,30%
Bank
Dunia,
BPS
1.2 Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)
5.41
(2008)
3.50
(2011)
berkurang ▼ BPS Aceh
Susenas
1.3 Proporsi penduduk paling miskin
10.62 (2007)
10.62% 5% ▼ Susenas 2007
Tabel 1.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 1 di Aceh,
Sumber: DHS,
SUSENAS
9 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
INDIKATOR
Angka
Dasar
Saat ini
Aceh
Target
MDGs 2015
Status Sumber
1.4. Proporsi penduduk
hidup dibawah garis kemiskinan
28.4%
(2004)
19.57%
(2011) kota :
21.8%, desa:
25.3%
7.6% –
12.1% ▼ AcehInfoV
4.1. BPS Aceh
2011
Target 1 B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua termasuk perempuan & kaum muda
1.5 Laju pertumbuhan PDB
per tenaga kerja TMG= tanpa minyak
gas
-0.39%
TMG -5.49%
Total (2000)
5.12% -
►
BPS,
Sakernas
1.6 Proporsi tenaga kerja
yang berusaha sendiri dan pekerja bebas
keluarga terhadap total kesempatan kerja
24.75% Menurun
►
BPS
Sakernas
1.7 Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
57% 57% Meningkat
►
BPS-
Sakernas
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.8. Prevalensi balita
dengan berat badan
rendah
26.5%
(*)
16.6%
(**)
15% ▼
(*)Riskesda 2007 (**).
Riskesda 2010
1.9 Prevalensi Balita Gizi
Buruk
10.7%
(*)
7.1% (**) 3.36% ▼
1.10 Prevalensi Balita Gizi Kurang
23.8% (*)
15.8% (**)
11.9% ►
Susenas 2009
1.11 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:
1400 Kkal/kapita/hari 39.6% 12.44% 8.5% ►
Susenas
2009
2000Kkal/kapita/hari 52.43% 52.43% 35.32% ▼
Susenas
2009
● Sudah tercapai ►Akan tercapai ▼Perlu perhatian khusus L: laki
laki P: perempuan D: Desa K: Kota
Tabel 1.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 1 di Aceh,
Sumber: DHS,
SUSENAS
10 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
STATUS PENCAPAIAN TARGET 1 A : MENURUNKAN HINGGA
SETENGAHNYA PROPORSI PENDUDUK DENGAN TINGKAT
PENDAPATAN KURANG DARI USD 1 (PPP) PERHARI DALAM KURUN
WAKTU 1990 – 2015
1.1. Pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita perhari:
Data tentang indilkator ini tidak tersedia di Propinsi Aceh, oleh karena analisa
capaian penanggulangan kemiskinan digunakan indikator prosentasi penduduk
yang hidup dibawah garis kemiskinan yang berlaku di Indonesia.
1.2. Indek Kedalaman Kemiskinan:
P1 (Indek kedalaman kemiskinan) mengukur kesenjangan pengeluaran rata rata
penduduk terhadap garis kemiskinan nasional. Semakin tinggi nilai indek,
semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Oleh karena yang diukur adalah pengeluaran, maka indikator ini sangat
dipengaruhi oleh fluktuasi pengeluaran yang tergantung dari harga komoditas
dasar. Walaupun Indek Kedalaman Kemiskinan di Propinsi Aceh dua kali lebih
besar dari Indek Kedalaman Kemiskinan Nasional, namun dari tahun ke tahun
menunjukkan penurunan dari 5.41 ( 2007) mendaji 4.46 pada tahun 2009.
Seperti halnya angka kemiskinan, daerah pedesaan mempunyai Indek
Kedalaman Kemiskinan dua kali lipat dari daerah perkotaan. Sayangnya tidak
tersedia data tentang indek kedalaman kemiskinan pada tingkat kabupaten,
sehingga tidak dapat diketahui kabupaten mana yang indek kedalaman
kemiskinannya paling tinggi. Gambar 1.2. memberikan gambaran tentang
kecenderungan ketimpangan rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan antar
penduduk miskin yang makin menyempit Tahun 2005 Indek kedalaman
kemiskinan 8.41 dan menurun tajam hingga 4.46 pada tahun 2009 dan menurun
lagi hingga 3.50 di bulan Juli 2011.
11 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
0
2
4
6
2007 2008 2009 2010 2011
5.41 4.92 4.46 4.11 3.5
1.64 1.5 1.34 1.26 0.94
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
1.3. P2 (Indek Keparahan Kemiskinan)
Indek Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin
tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama seperti Indek
kedalaman Kemiskinan, Indek Kedalaman Kemiskinan juga menunjukkan
penurunan dari 1.64 ( 2007) ke 1.34 di tahun 2009 dan turun lagi menjadi 0.94
di tahun 2011.
1.4 Prosentasi Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan:
21% Penduduk di Aceh hidup dibawah garis kemiskinan sehingga Aceh
menduduki peringkat ke tujuh teratas, setelah Papua (36.8%), Papua Barat
(34.9%), Maluku (27.7%), Gorontalo (23.2%), NTT (23%) dan NTB (21.6%).
Permasalahan kemiskinan di Aceh tidak hanya terletak pada tingginya proporsi
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, tetapi juga pada disparitas
angka kemiskinan yang terjadi antar kabupaten. Masih ada 12 Kabupaten/Kota
yang angka kemiskinannya melebihi rata rata angka kemiskinan Propinsi Aceh,
yaitu kabupaten Bener Meriah, Aceh Barat, Pidie Jaya, Sublusalam, Pidie, Nagan
Raya, Aceh Utara, Gayo Lues Simeleu, kota Sabang, Aceh Timur dan Aceh Jaya.
Proporsi penduduk hidup dibawah garis kemiskinan di daerah pedesaan lebih
tinggi dari daerah perkotaan, yang diperkirakan mencapai 30% dibandingkan
dengan daerah perkotaan yang hanya 15 % 5.
5 World Bank. Aceh Poverty Assessment 2008 – The Impact of the Conflict, the Tsunami and Reconstruction
on Poverty in Aceh, World Bank, Jakarta, 2008.
Gambar 1.2. Indeks
Kedalaman Kemiskina
Indeks Keparahan
Kemiskinan di Aceh.
Sumber; BPS Aceh
Website, 2011
12 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Data dari BPS memberikan angka yang lebih rinci tentang kecenderungan
penurunan angka kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Aceh. Pada tahun
2007 angka kemiskinan di pedesaan adalah 29.87% dan pada tahun 2010 turun
menjadi 23.54%. Sedangkan angka kemiskinan didaerah perkotaan hampir
mencapai target MDG yang ditetapkan yatu dari angka kemiskinan sebesar
18.68% turun ke angka kemiskinan sebesar 14.65%. Satu hal yang patut
disyukuri bahwa angka kemiskinan di Propinsi Aceh rata rata turun dari 26.65%
ke angka 21% pada tahun 2010. seperti dipresentasikan pada gambar 1.4.
dibawah ini. Bahkan berita staistik bulan Juli 2011 yang diterbitkan oleh BPS,
angka kemiskinan pada Juli 2011 turun menjadi 19.57% untuk Propinsi Aceh
dengan perincian. 13.68% untuk daerah perkotaan dan 21.87% didaerah
pedesaan.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
T 2005 T 2006 T 2007 T 2008 T 2009 T2010
28.4 28.7 28.3 26.7
23.5 21.8 20.98 19.57
16.7 16 17.8 16.6 15.4 14.2 14.2 14.2
0
5
10
15
20
25
30
35
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pe
rse
n
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Type WIlayah
Desa
Kota
Aceh
Indonesia
Gambar 1.3.
.Prosentasi
penduduk hidup
dibawah garis
kemiskinan di Aceh.
Sumber; BPS Susenas
berbagai tahun
Gambar 1.4
Perbandingan
Tingkat
kemiskinan
Berdasarkan
Type Wilayah di
Aceh.
Sumber;
BPSSusenas
2009, BPS Aceh
13 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Kemiskinan membatasi keluarga dalam pengambilan keputusan yang berdampak
kepada kelangsungan hidup seorang anak. Analisa Situasi Ibu dan Anak yang
dilakukan oleh pada tahun 2010 6 menemukan bahwa kemiskinan ini
memempengaruhi pilihan untuk memberikan makanan yang murah dan tidak
bergizi, berternak untuk dijual dan bukan untuk dikonsumsi, putus sekolah
karena alasan ekonomni, khususnya dimasyarakat nelayan, menunda atau tidak
menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada meskipun pelayanan
tersebut gratis.
STATUS PENCAPAIAN TARGET 1 B (MEWUJUDKAN KESEMPATAN
KERJA PENUH DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA
TERMASUK PEREMPUAN & KAUM MUDA)
1.5 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga Kerja:
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto per tenaga kerja data tidak tersedia.
Analisa capaian ini didasarkan atas ”laju pertumbuhan PDRB per kapita yang
datanya diambil dari BPS Aceh tahun 2011 ( periksa table 1.4). Laju
pertumbuhan PDRB per kapita dari tahun 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan
kecenderungan negatip. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun
2006 pada saat program rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh sedang giat giatnya
dilaksanakan. Kemudian merosot tajam dan mulai membaik lagi pada tahun
2010. Kecenderungan peurunan laju pertumbuhan negatip juga terjadi pada
PDRB tanpa Migas yang pada tahun 2006 mencapai 20.55% turun ke angka
7.20% pada tahun 2010.
RINCIAN 2006 2007 2008 2009* 2010**
DENGAN MIGAS
PDRB Per Kapita (ribu rupiah)
16.697,27 16.831,48 17.124,43 16.430,60 17.275,02
Pertumbuhan PDRB Perkapita
19,72 % 0,8 % 1,74 % -4,07 % 5,14 %
TANPA MIGAS
PDRB Per Kapita (ribu
rupiah)
10.464,67 11.770,87 12.620,92 13.433,18 14.400,69
Pertumbuhan PDRB Perkapita
20,55 % 12,48 % 7,22 % 6,40 % 7,20 %
6 Situation Analysis for Women and Children, The Nosal Institute of Global Health, University of
Melbourne, 2010
Tabel 1.2 PDRB
Perkapita dan
Pendapatan Regional
Perkapita Atas Dasar
Harga Berlaku 2005 –
2010
Sumber: BPS Aceh, BRS
2011
14 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
Di tahun 2006 – 2007, banyaknya dana yang mengalir dari pemerintah dan dari
bantuan luar negeri untuk membangun Aceh yang lebih baik. Besarnya dana
pembangunan ini mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi setelah periode ini, salah satu
sebab adalah kurangnya investasi untuk membuka usaha usaha baru di
Propinsi Aceh yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia..
Laporan Asesmen diagnotik pertumbuhan di Aceh oleh Bank Dunia
7menyebutkan bahwa ketersediaan listrik yang stablil adalah faktor penghambat
investasi di Aceh. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat sekarang,
pemerintah daerah menghadapi kendala didalam kemampuan memberikan
peluang kerja pada angkatan kerja yang menganggur yang pada tahun 2010
mencapai 177,000 orang. Dengan laju pertumbuhan PRDB yang dicapai, Aceh
masih dapat menekan angka pengangguran dari 10.43% di tahun 2006 menjadi
8.71 % di tahun 2010 dan menurun lagi menjadi 8.27% pada tahun 2011.
Namun demikian angka pengangguran di Aceh selalu lebih tinggi dari angka
pengangguran nasional.
Angka pengangguran antar kabupaten/kota di Aceh berkisar antara 2 – 13 %,
yang terendah terjadi di kabupaten Bener Meriah dan yang tertinggi di Kota
Langsa8. Studi lebih dalam perlu dilakukan untuk mempelajari kabupaten Bener
7 World Bank, Aceh Growth Diagnostic, 2009
8 BPS, Sakernas, Agustus 2010
9.35
12 12.08
10.26 9.19 9.3
8.37 8.27
9.86 10.26 10.45 9.75
8.46 8.14 7.41 6.8
0
2
4
6
8
10
12
14
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aceh
Nasional
Gambar 1.5
Kecenderungan
angka
pengangguran di
Aceh
Sumber- BPS Aceh
berbagai tahun
15 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Meriah yang angka kemiskinannya pada papan atas tetapi angka
penganggurannya berada diposisi yang paling rendah.
Perkembangan investasi berskala nasional sampai dengan Nopember 2010,
menunjukkan bahwa daya serap investasi di Aceh terhadap tenaga kerja yang
tersedia hanya kurang lebih 40% dari rencana. Dari 134 Penanaman Modal Asing
(PMA) direncanakan 43, 280 ribu tenaga kerja terserap, kenyataannya hanya
17,307 orang tenaga kerja (40%). Dari 168 Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) direncanakan sebesar 131,454 tenaga kerja yang dapat diserap,
realisasnya hanya sebesar 53,942 (41%)9.
No
Investasi Rencana
Tenaga Kerja
Realisasi Tenaga
Kerja
Jenis Jumlah
Rencana Dalam
Milyar
Realisasi Dalam
Milyar
Asing Lokal Asing Lokal
1 PMA 134 USD 13,5 USD 2,3 745 42,380 26 17,307
2 PMDN 168 Rp 12,738 Rp 6,306
2,082 13,454 10 53,942
PMA= Penanaman Modal Asing, PMDN= Penanaman Modan Dalam Negeri
1.6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga
terhadap total kesempatan kerja:
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga
terhadap total kesempatan kerja di Aceh adalah 24.75% dibandingkan angka
9 RKPA 2012, BAB II, table 2.8
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00
10.00 12.00 14.00
Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh, Agustus 2010 Gambar 1.6: Angka Pengangguran di Aceh:. Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2010
Tabel 1.3 Perkembangan
Investasi di Aceh sampai
dengan Nopember 2010
Sumber: Badan Investasi
dan Promosi Aceh
16 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
nasional sebesar 28.36 %10. Hal ini menunjukan bahwa peluang kerja disektor
formal di Aceh lebih baik. Tabel 1.4 memberikan gambaran proporsi tenaga
kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja per Agustus 2010,
sebesar 25.30% (sebanyak 449,375 orang yang berusaha sendiri dan pekerja
bebas dari total pekerja sebesar 1,776,254), yang tidak berbeda jauh dari
Sakernas 2009.
Status Pekerjaan Utama
2008 2009 2010
Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus
Berusaha Sendiri ,
334,797 384,980 339,216 355,868 353,334 348,359
Berusaha
DibantuBuruh Tidak Tetap/ Tidak Dibayar
367,807 349,612 333,389 331,612 345,737 357,309
Berusaha Dibantu buruh
tetap
89,561 64,100 65,936 71,555 71,020 90,517
Buruh/Karyaw
an/ pegawai
404,702 454,145 516,469 544,717 550,318 546,676
Pekerja Bebas Pertanian
78,970 69,803 62,876 51,804 63,600 58,043
Pekerja Bebas
di Non Pertanian
61,418 46,195 44,322 45,393 37,100 42,973
Pekerja Tidak
Dibayar/ Keluarga
280,367 253,163 329,376 331,612 345,561 332,377
Jumlah 1,617,622 1,621,998 1,691,584 1,732,561 1,766,670 1,776,254
1.7 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk 15 tahun keatas menurut Sakernas
2009 di Aceh sebesar 57.05%, lebih rendah dari angka nasional (61.93%).
Hasil SAKERNAS Agustus 2010 menyatakan bahwa TPAK (Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja), di Aceh sebesar 63.,17 % . Hal ini menunjukkan bahwa ada
peningkatan kesempatan kerja di Aceh sebesar 6% di tahun 2010.
10
Sakernas 2009, Pedoman Pencapaian RAD MDGs, -halaman 55
Tabel 1.4: Penduduk
Usia 15 Tahun ke Atas
yang Bekerja
Menurut Status
Pekerjaan Utama
2007 – 2010
Sumber,
http://aceh.bps.go.id/ind
ex.php?option=com_cont
ent&view=article&id=74:
penduduk-usia-15-tahun-
ke-atas-yang-bekerja-
menurut-status-
pekerjaan-utama-2007-
2010&catid=44:statistik-
sosial&Itemid=64
17 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
STATUS PENCAPAIAN TARGET 1 C (MENURUNKAN HINGGA
SETENGAHNYA PROPORSI PENDUDUK YANG MENDERITA
KELAPARAN DALAM KURUN WAKTU 1990-2015)
1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah
Di Aceh terjadi penurunan prevalensi kurang gizi ( BB/U) sebesar 2.8% dari
tahun 2007 – 2010, yaitu dari 26.50% menurun ke 23.70 %. Penurunan
terbesar terjadi pada gizi buruk sebesar 3.60% ( dari 10.70% di tahun 2007
Kabupaten/ Kota
Penduduk 15 ke Atas TPAK TPT
Bekerja Pengangguran Angkatan Kerja
Simeulue 29.253 4.084 33.337 63,72 12,55
Aceh Singkil 36.816 3.781 40.597 64,15 9,31
Aceh Selatan 73.027 9.337 82.364 58,87 11,34
Aceh Tenggara 66.257 7.277 73.534 63,76 9,90
Aceh Timur 141.694 9.258 150.952 64,20 6,13
Aceh Tengah 90.74 2.374 93.114 79,06 2,55
Aceh Barat 70.259 2.566 72.825 58,98 3,52
Aceh Besar 133.06 17.462 150.522 61,22 11,60
Pidie 157.827 12.915 170.742 64,89 7,56
Bireuen 170.744 13.476 184.22 67,34 7,32
Aceh Utara 187.124 27.417 214.541 59,94 12,78
Aceh Barat Daya 48.989 3.202 52.191 58,90 6,14
Gayo Lues 37.243 1.844 39.087 74,99 4,72
Aceh Tamiang 98.075 8.563 106.638 63,62 8,03
Nagan Raya 57.49 2.356 59.846 61,38 3,94
Aceh Jaya 33.241 2.805 36.046 66,49 7,78
Bener Meriah 62.91 1.447 64.357 78,31 2,25
Pidie Jaya 54.939 3.387 58.326 63,09 5,81
Banda Aceh 80.335 10.505 90.84 53,65 11,56
Sabang 12.891 1.435 14.326 67,81 10,02
Langsa 53.643 7.977 61.62 61,22 12,95
Lhokseumawe 58.478 7.848 66.326 57,73 11,83
Subulussalam 21.219 949 22.168 54,99 4,28
Aceh 1.776.254 162.265 1.938.519 63,17 8,37
Tabel. 1.5.
TPAK,(Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja)
dan TPT
(Tingkat
Pengangguran
Terbuka)
Menurut Kabupat
en/Kota, Agustus
2010.
Sumber: BPS, Sakernas, Agustus 2010 http://www.bps.go.i
d/tab_sub/view.php
?tabel=1&daftar=1
&id_subyek=06¬
ab=4
Sumber (Hasil
Sakernas) 2010
18 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
menjadi 7.10% di tahun 2010) sedangkan gizi kurang justru naik dari 15.80%
menjadi 16.60%.
Indikator TB/U (Tinggi Badan menurut umur) yang disebut (pendek /
stunting) memberikan indikasi masalah gizi kronis sebagai akibat kemiskinan,
perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik yang
berlangsung lama dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi
pendek (cebol) tidak termasuk didalam daftar Indikator MDGs. Prevalensi
stunting ini tinggi di Aceh yaitu sebesar 44.6% pada tahun 2007 dan menurun
ke angka 39% pada tahun 2010. Hasil Survey Kesehatan Demografi Indoneisa
(SKDI) 2007 menunjukkan bahwa ada 14 kabupaten kota yang prevalensi
stunting ( pendek) melebihi 40%.
Indikator BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan) dan IMT/U (Indek Masa
Tubuh menurut Usia) yang disebut ( kurus / wasting), memberikan indikasi
masalah gizi akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang
singkat, misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan)
yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Indikator wasting ini juga tidak
termasuk dalam daftar indicator MDGs
7.10%
16.60%
23.70%
6.30% 7.90%
14.20%
24.20%
14.80%
39.00%
10.70% 15.80%
26.50%
9.20% 9.10%
18.30%
26.90%
17.70%
44.60%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Gizi Buruk Gizi kurang Total Kurang Gizi
Sangat Kurus
Kurus Total Wasting
Sangat Pendek
Pendek Total Stunting
Aceh 2010 Aceh 2007
Gambar 1.7.
Prevalensi
Kurang gizi,
wasting dan
stunting di Aceh
tahun 2007 dan
tahun 2010
Sumber: Riskesdas
2007 dan 2010
19 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
1.9 Prevalensi Balita Gizi Buruk
Pada petemuan teknisi POKJA penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Tujuan
Milenium Aceh 2011-2015, di Takengon tanggal 7 sampai dengan 9 Juli, Dinas
Kesehatan Propinsi Aceh mempresentasi status pencapaian target MDGs 1C yaitu
prosentasi Balita Gizi Buruk, sangat butuk dan gizi kurang dan memprediksi
status pencapaian target MDG 1C pada akhir tahun 2015, berdasarkan data dari
Riskesda 2007. ( Laporan Riskesda 2010 tidak memberikan informasi tentang
prevalensi gizi balita kurang gizi menurut kabupaten / kota).
Prevalensi gizi buruk menurun dari 10.70% ( 2007) ke angka 7.10 % (2010).
Ada 7 kabupaten kota yang prevalensi Balita dengan gizi diatas 10.70%, yaitu
AcehTenggara ( 29.6%), Simeleue (20.5%), Kabupaten Nagan Raya (20.3%),
Aceh Barat Daya ( 15.7%), Aceh Utara (16%), Aceh Barat (14.5%) dan Gayo
Lues ( 11.9%)
No Kabupaten / Kota Kurang gizi Gizi t Buruk Gizi Kurang Konsumsi
% Status % Status % Status % Status
1 Kota Sabang 14.6 Tercapai 3,0 Tercapai 11,6 Tercapai 61,3 Tidak
2 Kota Banda Aceh 15.5 Tercapai 5,5 Hampir 10,0 Tercapai 51,7 Tidak
3 Aceh Tengah 15.1 Tercapai 6,2 Tidak 8,9 Tercapai 58,2 Tidak
4 Kota Langsa 27.1 Tidak 9,4 Tidak 17,7 Tidak 29,1 Tercapai
5 Kota Lhokseumawe
24.0 Tidak 9,8 Tidak 14,2 Tercapai 48,0 Hampir
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ace
h S
ingk
il
Bir
euen
Ace
h T
enga
h
Ace
h S
elat
an
Ko
ta B
and
a A
ceh
Ben
er M
eria
h
Pid
ie
Ace
h T
amia
ng
Ace
h J
aya
Ace
h B
arat
Day
a
AC
EH
Gay
o L
ues
Ko
ta S
aban
g
Sim
eulu
e
Ko
ta L
angs
a
Ace
h B
arat
Ko
ta L
ho
kseu
maw
e
Ace
h B
esar
Ace
h T
engg
ara
Ace
h T
imu
r
Ace
h U
tara
Nag
an R
aya
Pid
ie J
aya
Sub
ulu
ssal
am
Wasting Stunting
Tabel 1.6 :
Prevalensi
Kurang Gizi di
Aceh tahun
2007,
Sumber data:
Riskesda 2007.
Tabel 1.6.
Prevalensi
wasting (
kekurusan) dan
stunting
(pendek/ cebol)
pada tahun 2007
di Aceh
Sumber SKDI 2007
20 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
No Kabupaten / Kota Kurang gizi Gizi t Buruk Gizi Kurang Konsumsi
% Status % Status % Status % Status
6 Aceh Tamiang 21.4 Tidak 6,6 Tidak 14,8 Tercapai 48,1 Hampir
7 Aceh Besar * 20.0 Tidak 7,6 Tidak 12,5 Tercapai 43,4 Hampir
8 Aceh Barat Daya 39.1 Tidak 15,7 Tidak 23,4 Tidak 73,8 Tidak
9 Bireun 32.8 Tidak 9,0 Tidak 13,8 Tercapai 57,2 Tidak
10 Pidie 23.6 Tidak 6,4 Tidak 17,3 Tidak 54,4 Tidak
11 Bener Meriah 13.7 Tercapai 4,8 Tercapai 8,9 Tercapai 28,0 Tercapai
12 Aceh Singkil 21.0 Tidak 7,9 Tidak 13,1 Tercapai 38,1 Tercapai
13 Simeulue 39.7 Tidak 20,5 Tidak 19,1 Tidak 52,9 Tidak
14 Aceh Timur 21.7 Tidak 10,7 Tidak 11,1 Tercapai 65,6 Tidak
15 Aceh Utara 35.5 Tidak 16,0 Tidak 19,5 Tidak 56,7 Tidak
16 Aceh Tenggara 48.7 Tidak 29,6 Tidak 19,2 Tidak 38,2 Tercapai
17 Aceh Selatan 24.9 Tidak 8,0 Tidak 16,9 Hampir 54,2 Tidak
18 Nagan Raya 36.1 Tidak 20,3 Tidak 15,7 Hampir 48,9 Hampir
19 Aceh Barat 29.9 Tidak 14,5 Tidak 15,4 Hampir 48,4 Hampir
20 Aceh Jaya 29.0 Tidak 9,9 Tidak 19,1 Tidak 39,4 Tercapai
21 Gayo Lues 19.5 Hampir 11,9 Tidak 7,6 Tercapai 41,4 Hampir
22 Pidie Jaya
23 Subulussalam
Aceh, RISKESDA 2007 26,5 Tidak 10,7 Tidak 15,8 Tercapai 51,4 Tidak
Aceh RISKESDA 2010 23.7 Tidak 7.1 Tidak 16.60 Tercapai
Indonesia 17,9 Tercapai 4,96 Tercapai 13 Tercapai 61,86 Tidak
Target Mdg's 15
3,36
11,9
35,32
Untuk prevalensi gizi buruk, Aceh harus berupaya keras untuk dapat mencapai
target prevalensi gizi buruk 3.36% khususnya di kabupaten kota yang
capaiannya masih rendah ( Tabel 1.6).
1.10. Prevalensi Balita Gizi Kurang
16.60% balita di Aceh pada tahun 2010 menderita gizi kurang. Target penurunan
prevalensi gizi kurang sebesar 11.9% akan dicapai dengan upaya keras
khususnya di kabupaten yang di prediksi tidak tercapai yaitu Kota Langsa, Aceh
BaratDaya, Pidie, Simeleu, Aceh Utara, Aceh Tenggara dan Aceh Jaya yang
angka prevalensi balita Gizi kurang masih diatas 17%.
1.11. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum
Hasil Susenas 2009 menunjukkan bahwa 52.43% penduduk di Aceh asupan
kalorinya dibawah 2000 Kka/kapita/hari), 10 persen lebih rendah dari rata rata
nasional. Faktor yang menentukan asupan kalori ini adalah ketersediaan bahan
makan, kemampuan membeli, serta factor budaya yang mempengaruhi pola
Tabel 1.6 :
Prevalensi
Kurang Gizi di
Aceh tahun
2007,
Sumber data:
Riskesda 2007.
21 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
diet suatu masyarakat. Apabila suatu daerah tidak mampu menyediakan bahan
pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan
kesehatan para individu anggotanya, daerah itu diklasifikasikan sebagai daerah
rawan pangan. Hasil pemetaan FIA (Food Insecurity Atlas) 2009, didapat
beberapa kabupaten yang digolongkan rawan pangan , yaitu kabupaten . Nagan
Raya, Gayo Lues dan Aceh Singkil (kategori 2) dan Aceh Jaya dan Aceh Utara
(Kategori 3). 5 kabupaten rawan pangan ini seharusnya menjadi prioritas untuk
pengurangan kasus kelaparan dan gizi di Aceh. Kerawanan pangan dibedakan
atas kerawanan kronis, yaitu yang terjadi terus menerus karena
ketidakmampuan membeli atau memproduksi pangan sendiri, dan kerawanan
sementara yang terjadi karena kondisi tak terduga seperti bencana alam atau
bencana lainnya. 12.44% penduduk di Aceh asupan kalorinya dibawah 1400
kkal/kapita/ hari dan 50% asupan kalornyai dibawah tingkat konsumsi minimum,
2000Kkal/ kapita perhari. Wawancara mendalam dengan petugas kesehatan
pada saat Analisa Situasi Ibu dan Anak yang dilakukan pada tahun 2010
menemukan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah rendah protein dan buah
buahan. Dipedesaan yang terletak didaerah pantai ( Aceh Jaya dan Aceh Timur)
ikan asin adalah makanan yang dikonsumsi sehari hari karena alasan ekonomi.
Buah buahan dan sayur mayur ada sepanjang tahun namun terlalu mahal bagi
keluarga miskin untuk dapat membelinya, demikian juga dengan daging ternak.
RISKESDA 2007 , menunjukkan bahwa 51.4% Rumah Tangga konsumsi energi
kalori berada dibawah standard nasional. Pemanfaatan pekarangan untuk
ditanami sayur mayor dan budidaya peternakan keluarga adalah salah satu solusi
meningkatkan asupan makanan yang bergizi.11
11
Presentasi DInkesProp Aceh pada pertemuan teknis POKJA MDG di Takengon 7 – 9 Juli 2011.
22 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Kabupaten Energi (%)
Protein (%)
Risiko KEK
(%)
Simeulue 52,9 31,5 12,4
Aceh Singkil 38,1 30,2 8,1
Aceh Selatan 54,2 44,4 12,8
Aceh Tenggara 38,2 24,9 2,0
Aceh Timur 65,6 47,7 23,4
Aceh Tengah 58,2 62,3 6,0
Aceh Barat 48,4 21,9 11,1
Aceh Besar 43,4 39,0 6,9
Pidie 54,5 43,5 10,6
Bireuen 57,2 29,9 18,4
Aceh Utara 56,7 28,7 14,2
Aceh Barat Daya 73,8 49,8 10,8
Gayo Lues 41,4 27,5 10,5
Aceh Tamiang 48,1 38,6 8,1
Nagan Raya 48,9 44,5 14,6
Aceh Jaya 39,4 22,5 12,7
Bener Meriah 28,0 18,3 4,6
Kota Banda Aceh 51,7 28,5 23,0
Kota Sabang 61,3 46,2 8,8
Kota Langsa 29,1 26,5 14,9
Lhokseumawe 48,0 19,2 3,1
Aceh 51,4 35,6 12,3
Tabel : 1.10.
.Persentase RT
dengan KEP
kurang dari Rerata
Nasional di Aceh
,
Sumber: Riskesdas 2007
Sumber: RISKESDA
2008
23 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
RINGKASAN
Prioritas program pembangunan pendidikan di Aceh yang meliputi
kebijakan, strategi dan kerangka pembiayaan pendidikan telah dituangkan di
dokumen RPJMA 2007–2012 dan telah dijabarkan lebih rinci di dalam Rencana
Strategis (Renstra) Pendidikan Aceh 2007-2012. Renstra Pendidikan Aceh
menargetkan APM untuk wajib belajar 9 tahun sebesar 100% dan APM untuk
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 85%12.
Untuk peningkatan kualitas pendidikan prioritas program adalah pada
peningkatan mutu guru melalui upaya pelatihan dan akreditasi guru yang akan
dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Guru di Aceh. Susenas 2007 menemukan
bahwa tidak semua lulusan SD tertampung di SMP, demikian juga tidak semua
anak yang lulus SMP dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan signifikan pada APM dari
berbagai jenjang pendidikan yaitu APM Perguruan Tinggi ( 18.10%), APM SMA
(61.76%), APM SMP (75.63%) dam APM SD (95.73%)].
Pemerintah Propinsi Aceh telah mampu meningkatkan akses Sekolah
Dasar bagi semua anak anak di Aceh, terbukti dengan APM (Angka Partisipasi
Murni) Sekolah Dasar telah mencapai 96% namun masih gagal dalam
pemenuhan Pendidikan Dasar karena angka melanjutkan dan menamatkan di
12
Rencana Strategis Pendidikan Aceh 2007 – 2012, Dinas Pendidikan Propinisi Aceh
24 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
jejang SMP masih rendah
Pemerintah Propinsi Aceh telah mampu meningkatkan akses pendidikan
dasar bagi semua anak anak di Aceh, terbukti dengan APM (Angka Partisipasi
Murni) Sekolah Dasar telah mencapai 96%. Angka Bertahan sampai kelas 6
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2008, angka bertahan
sampai kelas 6 SD adalah 91 % dan hasil analisa data 2010 yang oleh TKPPA
(Tim Kerja Pendidikan Propinsi Aceh) yang didukung oleh SEDIA angka bertahan
sampai kelas 6 Sekolah Dasar mencapai 99%. Rendahnya jumlah murid putus
sekolah adalah hasil dari kebijakan Pemerintah Aceh menghapuskan berbagai
hambatan biaya seperti diamanatkan di dalam Renstra Pendidikan Aceh Tahun
2007-2012.13 Untuk mendukung kebijakan ini telah disalurkan subsidi BOS (
Biaya Operasional Sekolah), beasiswa miskin, dan beasiswa anak yatim/piatu
baik yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional)
maupun APBA ( Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). Tantangan yang dihadapi
adalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
APM SMP baru mencapai 77% dan SMA lebih rendah, yakni 62%. Angka
partisipasi murni ini merosot tajam di Perguruan Tinggi, yaitu 18.10%.
Ketimpangan gender hanya diketemukan di 4 kabupaten yaitu: Bireuen, Bener
Meriah, Aceh Tenggara dan Aceh Timur. Angka melek huruf untuk laki laki dan
perempuan telah mencapai 99%. Diketemukan perbedaan angka melek huruf
antara pedesaan perkotaan dan antara status ekonomi. Kajian terhadap data
arus murid SD (Sekolah Dasar) /MI ( Madarasah Ibtidaiyah), menemukan angka
mengulang kelas tertinggi terjadi di tahun-tahun awal anak memasuki Sekolah
Dasar, yaitu 6.87% di k elas I 4.86% di kelas II dan di Kelas III sebesar 4,23%.
Hal ini adalah indikasi ketidaksiapan anak memasuki pendidikan dasar karena
usia masuk sekolah yang terlalu dini dan terbatasnya layanan PAUD yang dapat
dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.
13
Irhamuddin, Disdik Propinsi Aceh, Analisis Indikator Manajemen Pendidikan 2010
25 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
STATUS PENCAPAIAN TARGET TARGET 2A : MENJAMIN PADA 2015 SEMUA ANAK LAKI LAKI MAUPUN PEREMPUAN DIMANAPUN DAPAT
MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status Sumber
TARGET 2A : MENJAMIN PADA 2015 SEMUA ANAK LAKI LAKI MAUPUN PEREMPUAN DIMANAPUN DAPAT MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR 2.1. Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI/Paket A)
L:85.81% P:85.41% (2005) 91.91% (2002)
L(*): 95.88% P(*): 95.59% Aceh 97.37%
100%
►
(*)Susenas 2009 Kemendiknas 2010
2.2 Proporsi murid klas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI
AB=92%(2008)
AB 99% (2010)
100%
● Database Pendidikan Aceh
2.3. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun perempuan dan laki laki
L:99.04% P:98.95% Susenas 2007
99% L: 98.92% P: 99.40%
100%
●
Susenas 2009
● Sudah tercapai ►Akan tercapai▼Perlu perhatian khusus L: laki laki P:
perempuan D: Desa K: Kota AB= Angka Bertahan
2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A:
APM anak laki laki dan perempuan usia 7 – 12 tahun ( SD/MI/ paket A) di Aceh
telah mencapai 96% (Susenas 2009). Hal ini menunjukkan bahwa hampir
semua anak laki laki dan perempuan di Aceh mempunyai akses yang setara
untuk mengikuti pendidikan dasar. Namun demikian, gambar 2.1. menunjukkan
di beberapa kabupaten/kota (Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Kota Banda
Aceh, dan Pidie) masih diketemukan perbedaan APM anak laki laki dan
perempuan, dimana pemerintah Aceh perlu berupaya untuk mengurangi
kesenjangan gender ini.
Tabel 2.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 2 di Aceh,
Sumber: Susenas,
Kemendik, Disdik,
Database
Pendidikan Aceh
26 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
APM SD/MI dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 meningkat dari 91.91%
ke angka 97.37%. Proyeksi capaian APM SD/MI di Aceh yang dibuat oleh
Kemendiknas, pada tahun 2015, APM SD/MI di Aceh diperkirakan mencapai
99.23%. ( Gambar 2.2). Upaya pemerintah propinsi Aceh untuk membangun
Aceh lebih baik dari dampak Tsunami dan konflik pada phase rehabilitasi
rekonstruksi Aceh pada tahun 2005-2010 telah membuahkan hasil yang
gemilang. APM SD/MI pada tahun 2005 sebesar 85.61% ( hasil SPAN 2005)
meningkat tadjam mencapai angka 97.37% di tahun 2010.
0.00
0.50
1.00
APM SD L APM SD P Rasio P/L
91.91
95.36 95.88
85.61
95.48 95.73 96.05 96.95 97.37 97.83 98.29 98.75 99.21 99.23
75
80
85
90
95
100
105
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
APM SD SEDERAJAT DI ACEH 2002-2015
APM SD
Gambar..2. 1.... Angka
Partisipasi Murni
murid laki laki dan
perempuan Sekolah
Dasar Sederadjat
Sumber: Disdik Aceh
2011
Gambar..2. 2.... Angka
Partisipasi Murni
Sekolah Dasar
Sederadjat
Sumber: Susenas
berbagai tahun, data
Kemendiknas, data
Disdik Aceh 2011
27 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
2.2. Proporsi murid klas 1 yang berhasil menamatkanSD/MI
Data tentang indikator proporsi kelas 1 yang berhasilkan menamatkan SD tidak
tersedia baik di Aceh Info maupun di database pendidikan yang dibuat oleh
BAPPEDA Aceh bersama Dinas Pendidikan.
Indikator proxy yang dapat
digunakan adalah” angka
bertahan hingga kelas 5
dan kelas 6 yaitu 92% dari
anak kelas 1 mampu
bertahan sampai kelas 6 SD
dan 96.2% mampu
bertahan sampai kelas 5.
Angka bertahan ini menunjukkan 4-8% anak usia Sekolah Dasar tidak mampu
bertahan sampai di kelas 5 dan kelas 6 atau putus sekolah. Hasil pengumpulan
dan analisa data oleh SEDIA tahun 2011, yang di analisa oleh Tim Koordinasi
Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) menunjukkan bahwa dari tahun 2008
sampai tahun 2011 terjadi perbaikan yang signifikan dalam hal “Angka bertahan
di Sekolah”. Angka Bertahan SD/MI Tingkat V (ABS SD/MI), dari kohort diperoleh
angka sebesar 99,49% dengan perincian 99,68% untuk anak perempuan dan
99,26% untuk anak laki-laki. Di SMP/MTs capaian Angka Bertahan rata-rata
sebesar 99,82%, masing-masing untuk anak perempuan adalah sebesar 99,80%
dan anak laki-laki sebesar 99,84%. 14
2.3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki
Pada akhir tahun 2006, jumlah penduduk buta aksara latin usia 15 tahun ke atas
sebesar 161.209 orang atau 6,02% dan sampai dengan tahun 2012 angka
14
Analisis Indikator Manajemen Pendidikan 2010, TKPA , oleh Irhammudin, hasil interview Rabu 14 Juli, 2011
Angka Bertahan hingga Kelas 6 (Cohort Survival Rate) =
91.6%
Angka Bertahan hingga Kelas 5 = 96.2%
Angka Bertahan pada tahun ke-enam (Retention Rate)
92.7%
Angka Kelulusan (Cohort Graduation rate) = 91.6%
Jumlah Lulusan = 916
Total tahun siswa pada cohort = 6,126
Rata - rata tahun siswa yang dibutuhkan untuk lulus =
6.7
Jumlah tahun siswa ideal untuk lulus = 6.0
Koefisien efisiensi internal = 89.7%
Tabel 2.2.- Angka bertahan hingga klas 5 dan klas 6 SD ( Cohort Survival Rate) Sumber: Database Pendidikan Aceh, 2008
28 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
tersebut diproyeksikan berkurang menjadi 3%. 15 Hasil Susenas 2007
menunukkan bahwa Angka melek huruf di Aceh mendekati 100%, dengan
rincian 98.92% laki laki dan 99.40% perempuan usia 15 – 24 tahun mampu
membaca dan menulis. Namun demikian hasil dari SKDI (Survey Kesehatan
Demografi Indonesia) atau DHS ( Demographic Health Survey) 2007) di Aceh
menunjukkan angka yang berbeda. Angka Melek Huruf pada DHS (
Demographic Health Survey) 2007 diukur dengan kemampuan membaca dan
menulis responden perempuan dan laki laki yang tidak bersekolah dan mereka
yang tingkat pendidikannya di SD. Angka Melek Huruf untuk perempuan adalah
86% dan 92% untuk laki laki. Ada perbedaan angka melek huruf antara
pedesaan dan perkotaan, antara status ekonomi, dimana ada kecenderungan
mereka yang tergolong kaya angka melek hurufnya lebih tinggi (98%) dari pada
mereka yang miskin. (71.5%)
Daerah
SMP / pendidikan tinggi
Tidak Pernah Sekolah / bersekolajh SH Total
Peosentasi bisa
baca
Tdk dapat membaca sekuruh kalimat
Tidak bisa Membaca
bagian dari kalimat
Sama sekali
tidak bisa Membaca
Missing
Aceh 54.1 78.0 11.8 9.5 0.7 100 89.8
Tempat Tinggal
Perkotaan 71.4 86.2 7.3 6.0 0.5 100 93.4
Pedesaan 44.2 70.2 13.9 15.3 0.6 100 84.0
Status Ekonomi
Sangat Miskin 22.2 51.3 20.2 28.1 0.4 100 71.5
Miskin 36.3 66.0 15.1 18.2 0.7 100 81.1
½ Miskin 42.5 70.8 16.1 12.5 0.7 100 86.9
Kaya 58.6 80.8 9.6 8.8 0.8 100 90.4
Sangat kaya 85.1 95.4 2.8 1.3 0.5 100 98.2
Data terkini dari BPS yang digunakan untuk menganalisa kondisi pendidikan
yang tertulis dalam RKPA 2012 menunjukkan peningkatan presentasi angka
melek huruf dari 94% pada tahun 2005 meningkat menjadi 96% pada tahun
200916’
15
RPJM Aceh 2007-2012 , Bab I halaman 62 16
RKPA 2012, BAB II, table 2.5
Tabel 2.3.
Melek huruf
menurut
karakteristik
responden
Sumner: SKDI
2007
29 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
RINGKASAN
Rasio APM perempuan / laki laki di semua jenjang pendidikan SD (Sekolah
Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk rata rata Propinsi Aceh
tidak menunjukkan adanya ketimpangan gender. Untuk tingkat pendidikan
perguruan tinggi mahasiswa perempuan jauh lebih banyak dari mahasiswa laki
laki dan kondisi ini terjadi di 14 kabupaten di Aceh. Kesenjangan gender
sulit dideteksi hanya dari indikator rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan
terhadap laki laki untuk semua jenjang pendidikan. Ketidaksetaraan gender
banyak terjadi pada akses perempuan terhadap fasilitas olah raga, kelas ilmu
pengetahuan dan posisi kepemimpinan di organisasi pelajar17. Studi tentang hak
hak perempuan oleh UNIFEM di Aceh menyatakan bahwa keluarga Aceh lebih
senang menyekolahkan anak laki-lakinya ke sekolah negeri dan anak
perempuannya ke sekolah Islam. Namun kemudian anak perempuan akan
menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ketika perusahaan atau
kantor pemerintah lebih senang untuk mempekerjakan lulusan dari sekolah
negeri. Kesimpulan ini didukung dengan fakta bahwa pada tahun 2008 angka
pengangguran perempuan 14.6%. Ketidak setaraan dalam memperoleh upah
17 Reed, Sheila. Evaluation of the UNIFEM-CIDA “Strengthening Women’s Legal Rights in Aceh, Indonesia” – Final Report, UNIFEM Regional Office, Bangkok, September 2009)
30 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
yang sama antara pekerja perempuan dan laki laki disebutkan di halaman 97 dari
Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 bahwa rata rata upah perempuan di
Aceh lebih kecil dari laki laki disemua daerah kecuali empat kabupaten:
Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Timur dan Bener Meriah.
Dibidang politik, walaupun Negara telah memberikan kesempatan yang
sama bagi perempuan dan laki laki untuk terlibat dalam proses politik dan
penyelenggaraan Negara, serta aksi affirmative ( tindakan khusus sementara)
yang ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti mengatur
kuota 30% perempuan bagi partai politik dalam menempatkan calon anggota
legislatifnya pada pemilu 2009, namun hingga saat ini partisipasi dan
keterwakilan perempuan diarena politik belum menunjukkan perubahan yang
berarti. Hanya 4 perempuan menduduki kursi DPRA dari 69 kursi yang tersedia
untuk tingkat propinsi (5.7%). Sedangkan untuk tingkat propinsi dan kabupaten
jumlah perempuan yang duduk di kursi DPR, adalah 45 perempuan dari 645
kursi yang tersedia.(6.7%). Keterwakilan perempuan Aceh di DPR ini masih jauh
dari kondisi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dimana 22 orang
perempuan Aceh duduk dilegislatif dari 73 anggota Majelis Mahkamah Rakyat
pada masa itu. Keterlibatan perempuan dilembaga eksekutif di Aceh yang diukur
dengan prosentasi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif echelon IV,III,
II dan I, polanya sama dengan di tingkat Nasional. Semakin tinggi echelon,
semakin sedikit proporsi jabatan yang diduduki oleh kaum perempuan. Di Aceh
23% echelon IV diduduki perempuan dan pada echelon II hanya 6%.
Walaupun masih diketemukan ketimpangan Gender, namun demikian
data tentang IPG (Indek Pembangunan Gender untuk Aceh dari Kementrian
Negara Pemberdayaan Perempuan menunjukan adanya peningkatan IPG dari
59.3 (2005) ke angka 64.12 (2008)18. Hal ini menunjukkan bahwa upaya
pemerintah Aceh untuk memperbaiki kesetaraan gender menunjukkan hasil,
walaupun belum maksimal.
18 http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=279&Itemid=61
31 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
STATUS PENCAPAIAN MDG 3 (MENDORONG KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status
Sumber
TUJUAN 3- MDG3: MENDORONG KESETARAAN GENDER TARGET 3 A: MENGHILANGKAN KETIMPANGAN GENDER DI TINGKAT PENDIDIKAN
DASAR DAN LANJUTAN PADA TAHUN 2005, DAN DI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN
TIDAK LEBIH DARI TAHUN 2015 3.1. Rasio APM perempuan/ laki
laki di SD / MI paketA 91.07 (2007)
100% 100% ●
Susenas
2009 SKDI 2007
3.2. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMP / MT paketB
99.63% 100% ● Susenas
2009 SKDI 2007
3.3. Rasio APM perempuan/ laki
laki di SMA / SMApaketC 103 103.19
% 100%
● Susenas 2009 SKDI 2007
3.4 Rasio APM perempuan
/laki-laki di perguruan tinggi 138.95
% 100%
● Susenas 2009 SKDI 2007
3.5. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki
pada kelompok usia 15 - 24
tahun
99.91 (2007)
100.3% 100% ● Susenas
2007, 2009
3.6 Kontribusi perempuan
dalam pekerjaan upahan di
sektor non pertanian
34.20% meningkat ► BPS Aceh
website
3.7 Proporsi Kursi yang
diduduki perempuan di DPR
5.7% meningkat ▼ BPS website
● Sudah tercapai ►Akan tercapai▼Perlu perhatian khusus L: laki laki P:
perempuan D: Desa K: Kota Propinsi Aceh telah mampu mencapai target kesetaraan gender di bidang
pendidikan terbukti dengan rasio APM perempuan/laki laki melebihi 100%
Namun untuk kesetaraan gender dibidang politik masih diperlukan upaya yang
ekstra keras untuk mencapainya.
Tabel 3.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 3 di Aceh,
Sumber:
Susenas, BPS
website
32 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
3.1. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Sekolah Dasar:
Di tingkat Sekolah Dasar rasio APM penduduk usia 7-12 tahun perempuan/laki
laki untuk Aceh 100%, artinya tidak ada ketimpangan gender pada analisa
tingkat propinsi. Namun demikian analisa per kabupaten menunjukkan bahwa
masih ada 4 kabupaten yang perlu upaya lebih untuk memperbaiki kesenjangan
gender di pendidikan Sekolah Dasar. Ke empat kabupaten tersebiut adalah:
Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tenggara dan Aceh Timur.
3.2. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Sekolah Menengah Pertama
Ditingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, rata-rata Rasio APM
perempuan/laki laki sudah mencapai target 100%.
Namun demikian seperti halnya di Sekolah Dasar, kesenjangan gender di tingkat
pendidikan sekolah lanjutan ini didapat di 9 kabupaten/kota, yakni di Aceh
Barat, Pidie, Langsa, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Jaya, Bener
Meriah dan Banda Aceh.
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
Gambar: 3.1..Rasio
Perempuan- Laki
laki di Sekolah
Dasar,
Sumber SUSENAS
2007
Gambar: 3.2..Rasio
Perempuan- Laki
laki di Sekolah
Menengah
Pertama
Sumber: Susenas
2007
33 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
3.3. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Sekolah Menengah Atas:
Seperti pada tingkat pendidikan SD dan SMP, pada tingkat pendidikan SMA rasio
APM perempuan / laki laki tingkat SMA tidak menunjukkan adanya ketimpangan
gender. Namun demikian masih ada 11 kabupaten yang harus berupaya keras
untuk mengurangi ketimpangan gender di tingkat pendidikan SMA, yaitu
kabupaten Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, KotaBanda
Aceh, Gayo Lues, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Aceh Selatan, SUbulusalam
dan Bireuen.
3.4. Rasio APM perempuan / laki laki di tingkat Perguruan Tinggi.
Rasio APM perempuan terhadap laki laki yang mengikuti pendidikan di Perguruan
Tinggi di 14 Kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laki laki.
Untuk Kota Banda Aceh proporsi perempuan dan laki laki yang mengikuti
pendidikan di Perguruan Tinggi sama besar. Namun demikian kalau dilihat dari
APM Perguruan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa di daerah perkotaan, APM
0 20 40 60 80
100 120 140 160 180 200
0
50
100
150
200
250
Rasio APM perempuan / laki laki di Perguruan Tinggi
Gambar 3.3.
Rasio APM
perempuan
terhadap Laki laki
di SMA di Aceh,
2007
Sumber : Susenas 2007
Gambar 3.4.. Rasio
APM perempuan /
laki laki di
Perguruan Tinggi
Sumber: Susenas 2007
34 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Perguruan Tinggi relatif cukup baik. Salah satu sebab adalah tersedianya fasilitas
Perguruan Tinggi di kabupaten/kota dan kemampuan ekonomi keluarga untuk
membiayai anak-anak mereka mengikuti pendidikan di perguruan tinggi yang
berada di kota kota besar di Aceh.
3.5. . Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 - 24
tahun:
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 – 24
tahun di sebagian besar kabupaten / kota telah mencapai 1 : 1 ( 100%). Hanya
kabupaten Aceh SIngkil, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Tenggara dan Aceh
Selatan yang rasionya berkisar antara 98-99%.
3.6 . Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. :
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebagai
indikator untuk mengetahui kesetaraan mendapatkan pekerjaan yang sama
dengan kaum lelaki, masih sangat kecil. Data yang ada menunjukkan bahwa
hanya 35.48% 19 perempuan yang memiliki kontribusi dalam hal ini.
3.7 . Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR:
Walaupun Negara telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan
dan laki laki untuk terlibat dalam proses politik dan penyelenggaraan Negara,
19
Wynandin Imawan, Millenium Development Goal, Statistik dan Indikator Pencapaian, BPS, 2010
95 96 97 98 99
100 101 102 103
Ace
h S
ingk
il
Nag
an R
aya
Ace
h U
tara
Sim
eulu
e
Ace
h T
engg
ara
Ace
h S
elat
an
Ace
h T
enga
h
Ace
h B
arat
Ace
h B
arat
Day
a
Gay
o L
ues
Ko
ta B
and
a A
ceh
AC
EH
Ko
ta S
aban
g
Pid
ie
Ace
h B
esar
Ko
ta L
angs
a
Ko
ta L
ho
kseu
maw
e
Pid
ie J
aya
Sub
ulu
ssal
am
Ben
er M
eria
h
Ace
h T
amia
ng
Ace
h T
imu
r
Ace
h J
aya
Bir
euen
Gambar 3.5. Rasio
melek huruf
perempuan
terhadap laki laki
pada kelompok
Usia 15-24 tahun,
Sumber Aceh Info
V4.1.
35 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
namun hingga saat ini partisipasi dan keterwakilan perempuan diarena politik
belum menunjukkan perubahan yang berarti. Aksi affirmative yang ditujukan
untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti mengatur kuota 30%
20perempuan bagi partai politik dalam menempatkan calon anggota legislatifnya
pada pemilu 2009 belum juga tercapai.
Data tentang prosentase keterwakilan perempuan di DPR RI dari tahun 1955
sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa kebijakan afirmativ (TKS
=Tindakan Khusus Sementara) dengan menetapkan keterwakilan perempuan
sebesar 30% memberikan dampak walaupun keterwakilan perempuan di arena
politik masih jauh dari yang diharapkan. Di Aceh dari 69 anggota DPR Aceh,
hanya ada empat orang perempuan yang duduk dikursi DPRA. Ketimpangan
gender ini juga ditemukan di komposisi keanggotaan DPR pada tingkat
kabupaten/kota, yakni dari 645 anggota parlemen yang ada diseluruh DPRK di
kabupaten/kota di Aceh, hanya ada 45 orang perempuan (6.9% perempuan
menduduki kursi di DPRA dan di DPRK). Prosentase ini kalau dibandingkan
dengan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, jumlah perempuan Aceh
yang duduk di lembaga legislatif mencapai 31 persen. Artinya, dari 73 jumlah
anggota Majelis Mahkamah Rakyat pada masa itu, tercatat 22 orang adalah
perempuan. Jadi, dengan minimnya jumlah perempuan di parlemen Aceh
20
Keterwakilan Perempuan 30% di Parlemen, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, hal 5, UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
6.30% 7.80%
6.30%
8.50%
13% 12.50% 10.80%
9%
11.50%
18.04%
6.90% 0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009
Nasiona
Aceh
Gambar 3.6
Keterwakilan
Perempuan di DPR
RI 1955-2009
Sumber: Data KPU
2009, Buku Panduan
Kesadaran
Bernegara,
Kementrian Negara
Pemberdayaan
Perempuan, hal 76
36 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
sekarang ini, akibatnya semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan
tentu saja tidak terlalu kuat.21
Keterlibatan perempuan dilembaga eksekutif ditiingkat nasional dan di Aceh
masih rendah. Semakin tinggi echelon, semakin sedikit prosentasi perempuan
yang menduduki jabatan eksekutif. Di Aceh 23% echelon IV diduduki perempuan
dan pada echelon II hanya 6%. Kondisi ini sama dengan tingkat nasional.
21 WASPADA on line :
http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125369:wagub-
perempuan-aceh-alami-degradasi&catid=13:aceh&Itemid=26
0% 9% 6% 7% 13% 14%
24% 23% 23%
100% 91% 94% 93% 87% 86%
76% 77% 77%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
% pegawai echelon I
Aceh
% pegawai echelon I Nasional
% pegawai echelon II
Aceh
% pegawai echelon II Nasional
% pegawai echelon III
Aceh
% pegawai echelon III Nasional
% pegawai echelon IV
aceh
% pegawai echelon IV nasional
% pegawai echelon V
aceh
% pegawai echelon V nasional
Perempuan Laki Laki
Gambar 3.7
Keterwakilan
Perempuan di
Lembaga Eksekutif
Sumber: DEPUTI
Bidang Informasi
Kepegawaian
Negara, Juni 2008,
Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan Aceh 2009
37 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
RINGKASAN
Upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian pada anak
telah menunjukkan hasil yang signifikan. Sejak tahun 1993-2009 Pemerintah
Aceh telah mampu menurunkan Angka Kematian Neonatal dari 24 ke 20 per
1000 kelahiran hidup, Kematian Post neonatal dari 20 ke 9 per 1000 kelahiran
hidup, Kematian Bayi dari 44 ke 29 per 1000 kelahiran hidup, dan kematian
Balita dari 61 ke 44 per 1000 kelahiran hidup. Keberhasilan ini membuktikan
bahwa program program kesehatan yang dilaksanakan seperti meningkatkan
kunjungan bidan kepada seluruh ibu yang baru melahirkan dari 0 – 28 hari,
kemitraan dukun dan bidan, imunsasi, dan manajemen terpadu balita sakit telah
membuahkan hasil nyata. Walaupun untuk program imunisasi masing banyak
ruang perbaikan yang harus dilakukan khususnya di kabupaten-kabupaten
dengan kondisi topografi dan geografi yang sulit dengan sebaran penduduk yang
sukar untuk dijangkau. Melihat kondisi capaian target MDG 4 ini, Aceh dalam
jalur yang benar untuk dapat mencapai target MDG di tahun 2015. Kebijakan
dan prioritas program mendatang ditekankan kepada penyediaan pelayanan
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, dengan menyediakan
38 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
1993-1997 1998-2002
2003-2007
61 55
44.00
AKBA Aceh 1992-2007, DHS 07
tenaga kesehatan yang berkualitas, biaya operasional kegiatan, sarana fisik dan
peralatan kesehatan, obat-obatan, perbekalan kesehatan dan kebutuhan lainnya
yang memadai, untuk mendukung kegiatan program kesehatan yang berpihak
kepada masyarakat. Untuk ini Dinas Kesehatan Aceh telah menjabarkan di
RENSTRA (Rencana Strategis) kesehatan 2007-2012 kedalam 14 pokok program.
STATUS PENCAPAIAN MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status
Sumber
TUJUAN 4- MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK: TARGET 4A : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) HINGGA DUA PER TIGA
DALAM KURUN WAKTU 1990-2015 4.1. Angka kematian balita (AKBA)per 1.000 kelahiran
hidup 5q0
61 (1993-1997)
45 32
► SKDI 2007
4.2 Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 1q0
40 (1993-1997)
25 23
► SKDI 2007
Profik kesehatan Aceh 2009
4.3 Angka kematian neonatal
per 1.000 kelahiran hidup (NN) 28
(Th 1998) 14 Menurun
● SKDI 2007
Profil Kesehatan Aceh 2009
4.4. Persentase anak usia 1
tahun yang diimunisasi campak 40.9% Meningkat
▼ SKDI 2007
Profil kesehatan Aceh 2009
● Sudah tercapai ►Akan tercapai▼Perlu perhatian khusus L: laki laki P: perempuan D:
Desa K: Kota
4.1. AKBA (Angka kematian BALITA )
Angka kematian balita dari tahun
1997 sampai tahun 2007 turun 61
per 1000 kelahiran hidup ke angka
44 per 1000 kelahiran hidup. Oleh
karena tidak tersedia data
kematian balita menurut
kabupaten, maka analisa disparitas digunakan indicator proksi : yaitu BALITA
Tabel 4.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 4 di Aceh,
Sumber: SKDI
2007, Profile
kesehatan Aceh
2009
Gambar 4.1.
AKBA di Aceh,
1992-2007
Sumber: SKDI
2007
39 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
yang menderita muntah berak ( diare) dan yang menderita Inspeksi Saluran
Pernapasan Atas (ISPA). Data tentang indicator proksi ini tersedia di SKDI 2007.
Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Barat adalah kabupaten yang
kemungkinan AKBA nya paling tinggi di Aceh.
Demikian AKBA juga terjadi pada tingkat pendidikan dan status ekonomi
keluarga. Semakin tinggi pendidikan ibu dan tingkat ekonomi keluarga semakin
rendah AKBA. Daerah perkotaan AKBA lebih rendah dari pada daerah pedesaan.
Salah satu sebabnya adalah aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan.
0 10 20 30 40 50
Gambar …Prosentase BALITA menderita ISPA dan diare, DHS 2007 di Aceh
ISPA Diare
0
20
40
60
80
Ko
ta
Des
a
Tak
bep
end
idik
an'
Seko
lah
Das
ar
SMP
San
gat
Mis
kin
Mis
kin
Ten
gah
ten
gah
Kay
a
San
gat
Kay
a
Ko
nfl
ik
Bu
kan
Ko
nfl
k
Tsu
nam
i
Bu
kan
Tsu
nam
i
Pan
tai
Bu
kan
Pan
tai
Peg
un
un
gan
Bu
kan
Peg
un
un
gan
30
54 65
36 32
68
50 52 45
35
51 47 48 51 52
45 51 49
Hubungan Kamatian Balita dengan tempat tinggal, status ekonomi dan pendidikan Gambar
4.2.…Prosentase
BALITA menderita
ISPA dan diare,
Sumber , SKDI 2007
di Aceh
Gambar 4.2.
Sebaran Balita
yang menderita
ISPA dan DIare di
Aceh , 2007
Sumber: SKDI
2007
40 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
4.2. Angka kematian bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi menurun dari angka 47 / 1000 kelahiran hidup pada
periode 1993-1997 ke 32 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 ( SKDI
2007). Di laporan profil kesehatan Aceh 2009, Dinkesprop Aceh memprediksi
bahwa AKB ini pada tahun 2015 akan mencapai 15 per 1000 kelahiran hidup
melebihi target MDG sebesar 23 / 1000 kelahiran hidup. Sebaran AKB pada
tahun 2007 dipresentasikan dalam peta sebaran sebagai berikut
Perbedaan capaian AKB antar kabupaten ini disebabkan seperti terlihat dalam
peta disebabkan karena adanya gangguan pada periode perinatal saat bayi
masih di dalam kandungan mencapai 45,6% (Hasil Audit / Review Maternal
Perinatal tahun 2007) dan distribusi tenaga kesehatan, seperti tenaga dokter
spesialis kandungan dan bidan terlatih.
40 37 37 35
32 30 26 25
20 15
47 49
32
0
10
20
30
40
50
60 Dinkes DHS 07
Gambar 4.3.
Peta Angka
Kematian Bayi
di Aceh, Sumber: SKDI 2007
Gambar… :
Angka
Kematian Bayi
dan
prediksinya di
Aceh 1993-
2015
Sumber : Profil
Kesehatan
Aceh 2009 dan
SKDI 2007
41 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
4.3. Angka Kematian Neonatal
Angka Kematian Neonatal adalah probabilitas kematian yang terjadi dalam
periode sebulan setelah bayi dilahirkan. Angka Kematian Neonatal di Aceh
berdasarkan hasil Susenas 2009 adalah 14 per 1000 kelahiran hidup.
Kecenderungan penurunan Angka Kematian Neonatal ini sangat tajam yaitu 24
(1993-1997) , 28 (1998-2002), 20 (2003-2007) dan 14 per 1000 kelahiran hidup
di tahun 2009. Keberhasilan ini disebabkan karena program kunjungan bidan
minimum 3 kali kepada semua bayi yang berusia 0-28 hari, pertolongan
kelahiran oleh tenaga kesehatan dan program kemitraan dukun bidan.
Melihat kecepatan penurunan Angka kematian anak ini, Aceh memerlukan
upaya yang keras untuk meningkatkan cakupan imunisasi, pencegahan penyakit
menular khusunya ISPA, diare dan gizi balita untuk dapat mencapai target MDG
4A ini pada tahun 2015.
4.4. Cakupan immunisasi.
Prosentasi cakupan vaknsinasi campak anak usia 1 tahun di Aceh adalah 41%
lebih rendah dari rata rata cakupan nasional (67%). Cakupan imunisasi ini
bervariasi antar kabupaten. Kabupaten Gayo Lues adalah kabupaten yang
cakupan imunisasi campaknya paling rendah dan yang paling tinggi adalah kota
Sabang dan Aceh Tengah. Geografi dan topogrfafi kabupaten, densitas
penduduk, sistem distribusi dan penyimpanan vaksin, tersedianya biaya
operasional untuk pengiriman vaksin, jumlah sumber daya manusia yang
tersedia adalah fakor utama yang mempengaruhi cakupan imunisasi di Aceh.
Gambar 4.2. Cakupan Imunisasi Campak di Aceh 2007 Sumber SKDI
2007
42 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Cakupan Imunisasi lengkap anak usia 0-23 bulan yang vaksinasinya dilakukan
sebelum bayi berusia 12 bulan sangat rendah. Cakupan imunisasi lengkap untuk
anak usia 0-23 bulan yang vaksinasinya dilakukan sebelum usia 2 tahun lebih
besar. Cakupan Imunisasi lengkap sebelum usia 12 bulan yang tertinggi adalah
Kota Sabang (36%) dan yang terendah adalah Subulusalam (3%). Untuk
imunisasi lengkap sebelum usia 2 tahun, cakupan tertinggi adalah di Aceh
Tengah (75%) dan Kota Sabang (70%) dan yang terendah adalah Gayo Lues
(4%) dan Aceh Tenggara ( 5%).
0
50
100
% 12-23 bulan yang menerima imunisasi lengkap (BCG, Polio 3, DPT 3 dan campak) sebelum usia 12 bulan
%e bayi 12-23 bulan yang menerima imunisasi lengkap (BCG, Polio 3, DPT 3 dan campak)
Gambar 4.3.
Cakupan Imunisasi
Lengkap BCG,
Polio3, DPT3 dan
Campak
Sumber : SKDI 2007
43 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
STATUS PENCAPAIAN TUJUAN MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN
IBU
RINGKASAN
AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan di Aceh masih tergolong tinggi. Saat ini
AKI adalah 238 per 100.000 kelahiran hidup, 10 point lebih tinggi dari angka
kematian ibu melahirkan tingkat nasional. Rendahnya cakupan kunjungan ibu
hamil pertama kali ke pelayanan kesehatan(K1=86%) dan kunjungan ibu hamil
minimal empat kali ke pelayanan kesehatan (K4=70%), bukan satu satunya
penyebab tingginya AKI. Kurang berkualitasnya pelayanan antenatal dan kurang
berfungsinya sistem identifikasi dini ibu hamil beresiko tinggi serta sistem
rujukan persalinan memegang peran penting dalam menyumbang tingginya AKI
pada saat melahirkan. Angka pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga
kesehatan telah mencapai 86 ( DHS 2007) dan pada tahun 2010 mencapai
91.7%22. Hasil Riskesda 2010 ini menempatkan Aceh di urutan propinsi ke
delapan tertinggi yang pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Prosentasi pertolongan persalinan oleh tenaga kerja tertinggi terjadi di kota kota
besar, seperti Banda Aceh, Langsa, kota Sabang. Untuk menjamin kwalitas
pertolongan bagi lebih kurang 8% ibu hamil yang masih mencari pertolongan
persalinan ke dukun, kemitraan Dukun – Bidan telah dilaksanakan di beberapa
kabupaten.
22
RISKESDA 2010
44 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Pengguna Alat Kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49
tahun hanya mencapai 47% dan sebagaian besar menggunakan metoda suntik
dan pill. Untuk daerah perkotaan, proporsi perempuan 15-49 tahun yang
menggunakan IUD lebih tinggi dari daerah pedesaan demikian juga dengan para
pria yang menggunakan kondom.
STATUS PENCAPAIAN TUJUAN MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN
IBU
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status Sumber
TUJUAN 5- MENINGKATKAN KESEHATAN IBU TARGET 5A: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA TIGA PER EMPAT DALAM
KURUN WAKTU 1990-2015
5.1. Angka Kematianan Ibu
per 100.000 kelahiran
hidup
354 (PKA 2005)
238 190
(PKA 2005)
102
► Susenas 2009
5.2 Proporsi kelahiran yang
ditolong tenaga kesehatan
terlatih
86% (*) (2007) 73.3%
(PKA 2005)
91.7% (**)
Meningkat
►
(*)DHS 2007, (**).Riskesda
2010
TARGET 5B: MEWUJUDKAN AKSES KESEHATAN REPRODUKSI BAGI SEMUA PADA TAHUN 2015 5.3. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara
47.4%(*) 2007
52.71% (PKA 2005)
43.8% (**)
Meningkat
▼
(*)DHS 2007 (**).Riskesda
2010- Tabel
3.3.21 5.4. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern
45.4% (*) 43.2% (**)
Meningkat
▼
(*)DHS 2007 (**).Riskesda
2010-Tabel
3.3.28
5.5. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun
Tidak ada data
Tidak Ada data
Menurun
Cakupan pelayanan Antenatal (sedikit nya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) 1 kali kunjungan 82% (*) 78.4%
(**)
meningkat
► (*)DHS 2007 (**).Riskesda
2010 4 kali kunjungan 70% (*)
78.87% (PKA 2005)
62.1% (**)
Meningkat
▼ (*)DHS 2007
(**).Riskesda 2010
5.6. Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak
8.9% Menurun ► DHS 2007
Tabel 5.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 5 di Aceh,
Sumber: Susenas
2009, Riskesda
2010, DHS2007
45 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
terpenuhi
● Sudah tercapai ►Akan tercapai▼Perlu perhatian khusus L: laki laki P: perempuan D:
Desa K: Kota, PKA+ Profil Kesehatan Aceh
5.1. AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup ):
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Aceh (238 /100.000 kelahiran hidup) lebih
tinggi dari Angka Kematian Ibu Nasional yaitu 228/100.000 kelahiran hidup.
Tingginya angka kematian ibu melahirkan ini bukan hanya karena terbatasnya
akses pelayanan ante natal yang diukur dengan cakupan kujungan pertama dan
kunjungan ke empat masa kehamilan tetapi kemungkinan besar karena kualitas
pelayanan kesehatan dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang
beresiko tinggi dan sistrem rujukan persalianan.23 Sebab kematian ibu
melahirkan adalah 33.70% karena perdarahan, 18% karena eklamsia, 11%
karena infeksi dan sebesar 37.20% karena faktor lain. Menurut profil kesehatan
2008, angka kelahiran ibu melahirkan lebih rendah dari hasil susenas 2009. Pada
tahun 2008, diperkirakan angka kematian ibu melahirkan sebesar 190/100.000
kelahiran hidup. Estimasi ini dihitung dari pelaporan tentang jumlah kematian
ibu melahirkan dari Puskesmas, tertera di table 5.1. dibawah ini:
23
Diskusi Pokja III, 15 Juni 2011 di BAPPEDA Aceh,
Tabel 5.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 4 di Aceh,
Sumber: Profil
Kesehatan Aceh
2009
46 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
Oleh karena di Riskesda 2010, tidak tersedia informasi tentang persalinan yang
ditolong oleh tenaga kesehatan untuk masing masing kabupaten di Aceh, maka
digunakan data SKDI 2007 untuk melihat disparitas pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan di seluruh kabupaten di Aceh. SKDI 2007 menemukan bahwa
86% persalinan di Aceh ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Prosentasi
kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan bervariasi dari yang terendah
40% (Kabupaten Gayo Lues) dan mendekati 100 % untuk Kota Banda Aceh,
Kota Langsa ,Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.
Perbedaan prosentasi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan antar
kabupaten ini disebabkan karena distribusi bidan tidak merata untuk seluruh
kabupaten kota di Aceh.
Program kemitraan bidan dukun telah dilaksanakan di Aceh: dari 1791 dukun,
755 (42%) dukun telah bermitra dengan bidan. Namun demikian
mempertimbangkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan ini meningkat tajam dari 86% pada tahun 2007 ke 92% pada tahun
2010 (gambar 5.2), maka dengan memperkuat system deteksi dini ibu hamil,
pengawasan kinerja bidan dan redistribusi bidan yang adil, pencapaian cakupan
100% persalinan di Aceh dapat dilakukan tanpa harus melaksanakan kemitraan
bidan dan dukun bayi.
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Gambar
5.1..Persalinan
ditolong oleh
tenaga
kesehatan, DHS
2007 terlatih.,
SUSENAS 2007
47 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
0
10
20
30
40
50
60
70
5.3. a. CPR (Angka pemakaian kontrasepsi ) perempuan menikah usia 15-49 tahun:
47% dari perempuan usia 15- 49 tahun di Aceh menggunakan alat kontrasepsi
segala metode. Data DHS 2007 menunjukkan adanya disparitas pengguna
kontrasepsi diantara 23 kabupaten di Aceh. Phenomena yang menarik dari data
pengguna alat kontrasepsi segala cara di 23 kabupaten ini adalah bahwa
prosentasi perempuan usia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi
ada di kabupaten yang angka kemiskinannya tinggi seperti Bener Meriah, Aceh
Tengah dan Gayo Lues. Dari berbagai alat kontrasepsi yang ada dan tersedia
sebagaian besar perempuan 15 – 49 tahun banyak menggunakan alat
kontrasepsi suntikan dan pil. Penggunaan alat kontrasepsi kondom
prosentasinya sangat kecil ( 1.4%) dan yang tertinggi adalah di perkotaan yaitu
Banda Aceh dan Kota Langsa yang mencapai sekitar 6%.Penggunaan IUD ( Intra
Uterine Devise) prosentase penggunaan dibawah 3% dengan pengguna terbesar
perempuan usia 15-49 tahun di Banda Aceh ( 19%).
0 20 40 60 80
100 120
Indo
nesi
a
DI Y
ogya
kart
a
Bal
i
Kep
Ria
u
DK
I Jak
arta
Kep
…
Jaw
a T
imur
Jaw
a T
enga
h
Ace
h
Sum
atra
Uta
ra
Ria
u
Sum
atra
Sel
atan
Sem
atra
Bar
at
Sul
awes
i Uta
ra
Ben
gkul
u
Lam
pung
Kal
iman
tan
Tim
ur
NT
B
Kal
iman
tan
Sel
atan
Jaw
a B
arat
Sel
awes
i Sel
atan
Kal
iman
tan
Bar
at
Ban
ten
NT
T
Sel
awes
i Bar
at
Jam
bi
Gor
onta
lo
Sul
awes
i Ten
ggar
a
Pap
ua
Kal
iman
tan
Ten
gah
Pap
ua B
arat
Sua
wes
i Ten
gah
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Pertolongan persalinan oleh Nakes Gambar 5.2. Pertolongan Persalanan oleh Nakes, Sumber:m Riskesdas 2010, halaman 245
Gambar: 5.3. CPR perempuan menikah 15=49 tahun, Sumber DHS 2007
48 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
5.3.b. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49
tahun dengan cara modern:
Penggunaan jenis alat/cara KB pada Riskesda 2010 dikelompokkan menurut 4
katagori: Long-term, Short-term, Tradisional, dan Lainnya. Long-term dan short-
term adalah cara modern menggunakan alat/cara KB (sterilisasi perempuan,
sterilisasi pria, IUD, Susuk, pil, kondom, dan suntik.
43.2% perempuan menikah usia 15-49 tahun pada tahun 2010 menggunakan
cara modern, sedikit lebih rendah dari CPR tahun 2007 sebesar 45.4% ( SKDI
2007)
5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan
usia 15-19 tahun. Tidak ada data yang tersedia di Aceh. Data ini akan diupayakan
di kumpulkan melalui database MDG yang sekarang sedang dikerjakan oleh
BAPPEDA Aceh.
5.5 Cakupan pelayanan Antenatal
Pelayanan Antenatal yang layak didefinisikan sebagai kunjungan sedikitnya 1 -
4 kaliselama kurun waktu kehamilan. Cakupan Kunjungan 1 (K1) dan kunjungan
ke 4 (K4) selalu ada perbedaan, dimana cakupan K1 selalu lebih tinggi dari
cakupan K4. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat kesadaran ibu dan waktu
pertama kali mengunjungi pelayanan antenatal. Apabila kunjungan pertama
terlambat, dilakukan pada saat kehamilan sudah mendekati usia 9 bulan maka
ibu hamil tidak mungkin untuk melakukan kunjungan yang ke empat. DHS 2007
menunjukkan bahwa rata rata provisi Aceh , cakupan K1 sebesar 82% dan
cakupan K4 sebesar 70%. Riskesda 2010 menunjukkan bahwa cakupan K1
turun dari 82% ke 78.4%, demikian juga dengan cakupan K4, turun dari 70%
menjadi 62.1%. Cakupan K4 Aceh berada diurutan 9 teratas setelah Yogyakarta,
dki Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka
Belitung dan Jawa Barat.
49 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
5.6 Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi.
Menurut hasil DHS 2007 hanya sekitar 9% saja kebutuhan akan keluarga
berencana tidak terpenuhi. Rincian per kabupaten tentang kebutuhan keluarga
berencana yang tidak terpenuhi ini tidak tersedia.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Akses/K1 K1_Nakes K4_Nakes
Tabel 5.6. Akses pelayanan prenatal, K1 Trimester 1 dan K4
Sumber:
Riskesdas 2010,
halaman 223
50 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA
RINGKASAN
Prevalensi HIV/AID di Aceh mencapai 1.07 per 100,000 penduduk (laporan
Kemkes 2009). Dari Hasil DHS 2007 remaja 15-24 tahun yang mempunyai
pengetahuan tentang pencegahan HIV/AIDs di Aceh dan di 23 kabupaten
mempunyai rentang angka dari terendah 23 % remaja 15-24 tahun
mengetahui cara penularan HIV/AIDs dan yang tertinggi mencapai 59%. Daerah
perkotaan seperti Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Sabang remaja 15-24
tahun yang tahu cara penularan HIV AIDs proporsinya lebih besar. Untuk
pencegahan penyakit Malaria, 5-80 % Balita tidur dengan menggunakan
kelambu yang berinsektisida. Daerah perkotaan angka penggunaannya lebih
rendah dari daerah pedesaan. Ditemukan adanya korelasi negatif antara
penggunaan kelambu berinsektisida dengan pendidikan perempuan. Semakin
tinggi pendidikan semakin rendah penggunaan kelambu24
24
Survai Kesehatan Demografi Aceh dan Nias 2007
51 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Untuk pembrantasan penyakit TBC, Propinsi Aceh telah mampu
mencapai CDR (Case Detection Rate) sebesar 43% pada tahun 2009 dengan
angka kesembuhan sebesar 80.60% pada tahun 2007, sekitar 7% dibawah
target MDGs. Data ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih keras dan
perhatian lebih untuk melakukan DOTS.
STATUS PENCAPAIAN MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN
PENYAKIT MENULAR LAINNYA
INDIKATOR Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status
Sumber
MEMERANG HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA TARGET 6A: MENGENDALIKAN PENYEBARAN DAN MULAI MENURUNKAN JUMLAH KASUS
BARU HIV/AIDS HINGGA TAHUN 2015 6.1. Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total Populasi 1.05
(****) <1
(*****)
1.07 per 100.000
menurun ► Kemkes 2010
6.2. Penggunaan kondom
pada hubungan seks berisiko tnggi terakhir
2.7% (2005)
1.48% (*)
5.04% (**)
Meningkat
► SKDI 2007 (**)Profil Kesehatan
2008 6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS -Menikah L:
6.8% P:4.3% (***)
L: 6.8% P:4.3%
Meningkat
►
SKDI 2007
-Belum Menikah 38% (***)
38%(**) Meningkat
► SKDI 2007
TARGET 6B: MEWUJUDKAN AKSES TERHADAP PENGOBATAN HIV/AIDS BAGI SEMUA
YANG MEMBUTUHKAN S/D TAHUN 2010 6.5. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang
me miliki akses ada obat-obatan antiretroviral Proporsi penduduk terinfeksi HIV yang ditangani
100%
50%
100%
75%
Meningkat ●
►
Profil Kesehatan
Aceh 2009,
Profil P2P-08.Dinkes
Aceh
6.6. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria
-Angka kejadian Malaria
(per 1.000 penduduk): 6.8 6.3 Menurun ► P2PL,
Dinkes Aceh 2010
Tabel 6.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 6di Aceh,
Sumber: Kemkes
2010 Susenas
2009, Riskesda
2010, DHS2007
52 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status
Sumber
-Angka kejadian Malaria di
Jawa & Bali (API) 1.1 0.3 Menurun
►
6.7 Proporsi anak balita
yang tidur dengan kelambu
berinsektisida (Pada malam sebelummya)
34.72 34.72%
Meningkat
►
SKDI 2007
6.8 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis
6.8.a. Angka kejadian Tuberkulosis (semua
kasus/ 100,000 penduduk/tahun)
130
104
Dihentikan / mulai berkuran
g
Profil Kesehatan
Aceh 2009, hal
33
6.8.b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000
penduduk)
Tidak diketemukan data
6.8.c. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis ) per 100,000 penduduk)
100 orang/ tahun
Menurun
►
Kebijakan capaian TB
Aceh-09 LKP, P2PL,
Dinkes Aceh
6.9 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi & diobati dalam program DOTS
6.9 a. Proporsi jumlah
kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program
DOTS ( CDR case detection Rate)
34.1% 43.9%(*) 70%
▼
(*)KemKes
2010
Kebijakan-
capaian TB
di Aceh 2009,
P2PL, Dinkes
Aceh
6.9.b. Proporsi kasus
Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program
DOTS
79.1% 84.7%(*) 85%
▼
● Sudah tercapai ►Akan tercapai▼Perlu perhatian khusus L: laki laki P: perempuan D:
Desa K: Kota, (*) DHS 2007, % wanita 15-24 tahun dengan pasangannya yang menggunakan kondom (**). DHS 2007, Rata rata prosentasi remaja 15-24 tahun yang menjawab 7 pertanyaan mengenai
penyebaran HIV AIDS dengan benar. (***) DHS 2003, Propinsi Aceh tidak termasuk dalam survey, sehingga digunakan hasil DHS 2007
sebagai data dasar. (****) Laporan Triwulan Situasi Perkembangan HIV/AIDs di Indonesia sampai dengan Desember 2009,
Dirjen PP&PL, Kemenkes (*****): Situasi HIV/AIDS di Indonesia tahun 1987-2006, Pusdatin Depkes RI, 2006
Tabel 6.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 6di Aceh,
Sumber: Kemkes
2010 Susenas
2009, Riskesda
2010, DHS2007
53 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
6.1 Prevalensi HIV/AIDS
Prevalensi HIV/ AIDS di Aceh menurut data dari Kementrian Kesehatan 2010
yang di ada dalam Petunjuk Pembuatan RAD adalah sebesar 1.07 per 100,000
penduduk. Jumlah kasus HIV/AID di Aceh pada tahun 2010 adalah 16 kasus
yang terdiri atas 2 HIV positif dan 14 jasis AIDS. Secara komulatif dari tahun
2004 sampai dengan 2009 ditemukan 46 kasus yang tersebar di 18
kabupaten/kota.25 Prevalensi HIV/ AIDs per Desember 2009 menurut laporan
dari Dirjen PP&PL Depkes RI sebesar 1.05/ 100. 000 penduduk dan pada tahun
2006 prevalensi HIV/AIDs di Aceh kurang dari 1 per 100,000 penduduk (Laporan
situasi HIV/AIDs tahun 1987 – 2006 oleh Pusat Data dan Informasi Departemen
Kesehatan). Sebelum tahun 2005, kabupaten kota yang masuk dalam wilayah
resiko tinggi penyebaran HIV/AIDS adalah kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe,
Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan kabupaten Aceh
Tenggara. Tahun 2011, semua kabupaten/ kota di Aceh menjadi daerah
penyebaran HIV/AIDs
25
RENSTRA Kesehatan Aceh 2011-2015, halaman 12
35 32
44 50 50
36
48 48 46 48 42
33 36
53
31 32 33 35
61 68
54
75
37
4 0 1 2 7 3 2
8 8 4 6 1 2
8 0 1 3 3 4 2 6 4 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
estimasi terinfeksi 2010 Kasus HIV/AIDS 2011
Gambar 6.1.
Estimasi
terinfeksi
HIV/AIDS dan
jumlah Kasus
HIV/AID 2011
Sumber: SRAD
Penangguanga
n HIV/AIDS
Aceh 2010-
2014
54 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
6.2. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir
Data mengenai penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi tidak
tersedia di Aceh. DHS 2007 hanya memiliki informasi tentang penggunaan
kondom dalam kontek keluarga berencana yang rata rata untuk Aceh hanya
sebesar 1.48%. Angka tertinggi adalah 5.49% di Kota Banda Aceh dan 4.77% di
Kota Langsa
6.3. a. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang sudah menikah dan
memiliki penge tahuankomprehensif tentang HIV/AIDS:
Hanya 4.3% perempuan usia 15-24 tahun di Aceh memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV/AIDs. Presentasi terbesar perempuan yang memiliki
pengetahuan comprehensive HIV/AID tersebar di tiga kabupaten yaitu di Kota
Lhokseumawe, Aceh Tamiang dan kabupaten Bener Meriah. Ibu Kota Propinsi,
Banda Aceh menduduki urutan ke tujuh dari atas (5.74%). Kabupaten/Kota di
0
2
4
6
Persentase wanita status kawin berusia 15-49 tahun dengan pasangannya yang menggunakan alat/cara kontrasepsi KB kondom
0.00 5.00
10.00 15.00 20.00 25.00
Persentase pria status kawin yang berumur 15-54 tahun yang mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang AIDS Persentase wanita pernah kawin yang berumur 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang AIDS
Gambar 6.2
Wanita status
kawin 15-49
tahun
menggunakan
kondom
Sumber SKDI
2007
Gambar 6.3. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki penge tahuan komprehensif tentang HIV/AIDS:
Sumber: SKDI
2007
55 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Aceh yang jaraknya dekat dengan Medan seperti Aceh Tamiang, Kota
Lhokseumawe, Kota Langsa proporsi jumlah perempuan yang mempunyai
pengetahuan tentang HIV/ AIDS secara komprehensive lebih tinggi dibandingkan
dengan kabupaten lainnya.
6.3. b. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang belum menikah dan
memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS:
Rata rata 37.92 % remaja usia 15-24 tahun di Aceh yang belum menikah
mempunyai pengetahuan yang benar tentang berbagai cara penularan HIV/AIDs.
Persentasi terbesar remaja yang mempunyai pengetahuan tentang penyebaran
penyakit HIV/AIDs adalah di Kota Banda Aceh dan di Kota Sabang dan yang
paling rendah pengetahuannya tentang cara penularan HIV/ AIDs adalah di Aceh
Jaya.
6.5. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang me miliki akses pada obat-
obatan antiretroviral
Profile Kesehatan Aceh 2009, table IV.10 pada halaman 37 menyebutkan bahwa
100% dari ODHA ( orang dengan HIAV/AIDs) menerima obat ART
(Antiretroviral). Namun demikian statistic tentang prosentasi jumlah penderita
HIV/AIDs yang ditangani menunjukkan cakupan yang berbeda. Pada tahun 2007
prosentasi penderita HIV/AIDs yang ditangani adalah 50% dan naik menjadi
75% pada tahun 2008.
6.6 Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk):
AMI (Annual Malaria Incidence /Angka kejadian malaria ) di Aceh berdasarkan
diagnose klinis) dari tahun 2006 – 2009 berada diatas 6 per 100,000 penduduk,
0 10 20 30 40 50 60 70
Gambar 6.4. Pengetahuan remaja belum menikah tentang penularan HIV/AIDs yang benar di Aceh, Sumber SKDI 2007
56 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
kecuali tahun 2008 AMI turun ke angka 5.2 per 100,000 penduduk. Kabupaten
yang paling tinggi jumlah kasus malaria klinis adalah kabupaten Aceh Timur,
disusul dengan Kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar
Sebaran kasus malaria berdasarkan diagnose klinis dan berdasarkan diagnose
laboratories pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: Kabupaten Aceh Timur
jumlah kasus malaria klinisnya yang tertinggi diikuti dengan Kota Banda Aceh,
Aceh Besar, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Tenggara, Pidie dan yang terendah
adalah Gayo Lues.
6.7. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida:
Prosentase balita yang tidur dengan menggunakan kelambu yang berinsektisida
bervariasi antar kabupaten. Yang terendah Kota Banda Aceh (6%) dan yang
tertinggi adalah kabupaten Subulusalam (74%). Prosentasi Balita yang tidur
menggunakan kelambu baik berinsektisida maupun yang tidak persentasinya
lebih tinggi.
6.8 6.8
5.2 6.3
1.1 1.1 0.8 0.3
0
2
4
6
8
2006 2007 2008 2009
AMI
API
Gambar 6.5
AMI 2006 –
2009 di Aceh
Sumber:
situasi Malaria
di Aceh sampai
dengan 2009,
presentasi
P2PL, Dinkes
Aceh
Gambar 6.6
Sebaran Kasus
Malaria Klinis
tahun2009 di
Aceh
Sumber:
situasi Malaria
di Aceh sampai
dengan 2009,
presentasi
P2PL, Dinkes
Aceh
57 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Di Aceh Jaya 84% Balita tidur dengan menggunakan kelambu dan yang terendah
penggunaan kelambu untuk Balita adalah di kota Banda Aceh (25%). Rata rata
Balita yang tidur menggunakan kelambu adalah 34.72%. Tidak tersedia data
untuk cakupan penggunaan kelambu untuk tahun tahun sebelumnya, oleh
karena itu cakupan prnggunaan kelambu tahun 2007 dipakai sebagai data dasar.
6.8.a. Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)
Sampai akhir tahun 2008, Aceh mampu menurunkan angka kejadian
Tuberkulosis dari 130 per 100,000 penduduk ke 104 per 100,000 penduduk26.
Penurunan angka kejadian Tuberkulosis ini berkaitan erat dengan kinerja
program pengendalian penyakit Tuberkulosis. Angka konversi dari penderita TBC
dengan BTA positip menjadi BTA negative, yang terus meningkat tajam dari
tahun ke tahun, menunjukkan efektivitas DOTS (Directtly Observed Treatment,
Shortcourse). Tahun 2003 angka konversi 79.3% dan meningkat ke angka 88%
pada tahun 2008.
26
Profil Kesehatan Aceh 2009, halaman 33
0
25
50
75
100
Persentase balitia usia 0-59 bulan yang tidur dengan kelambu pada malam sebelumnya.
Persentase balita usia 0-59 bulan yang tidur dengan kelambu berinsektisida pada malam sebelumnya
79.3 81.1 85 84.2 84
88
70
75
80
85
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Angka Konversi
Angka Konversi
Gambar 6.7 Persentase Balita tidur menggunakan kelambu tanpa / dengan insektisida di Aceh, Sumber : SKDI 2007
Gambar 6.8 Angka konversi BTA + ke BTA –tahun 2003 - 2008 Aceh, Sumber : Kebijakan- capaian TB di Aceh 2009, P2PL, Dinkes Aceh
58 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Sembilan indikator kinerja pokok pembrantasan penyakit Tuberkulosis yang
dipresentasikan pada table 6.3 dibawah, memberikan gambaran tentang
kemajuan program:27
NO. INDIKATOR POKOK TARGET PENCAPAIAN
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
1 Proporsi Suspek per 100,000
780 710 539 908 688 559 348
2 Proporsi BTA + diantara Suspek
5 – 15 % 8.8 9.2 11.3 8.9 11 11.9 11.5
3 Proporsi BTA + dianta Semua TB Paru
Min.65% 77.1 77.2 77 79.4 78.6 75.4 63.3
4 Proporsi TB Anak diantara Semua TB
15 % 1.9 2.1 07 0.7 0.5 1.2 1.1
5 Case Notification Rate (CNR) per 100,000
90 86 80 101 102 90.2 65.4
6 Case Detection Rate > 70 % 42.3 40.0 35.5 51.9 48.1 40.2 34.1
7 Angka Konversi > 80 % 87 88 84 84.2 85 81.1 79.3
8 Angka Kesembuhan > 85 % 81.3 80.6 80.4 80.3 73.9 79.1
9 Angka Kesuksesan > 85 % 90 90.6 89.2 87.5 81.7 91.5
6.8.b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk):
Data tidak tersdia di Aceh. Indikator ini telah dibahas pada rapat teknis MDG 6
di Jakarta dan diusulkan untuk menggunakan Case Detection Rate
6.8.c. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis ( per 100,000 penduduk):
Data tidak tersedia di Aceh.
6.9 a. Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS ( CDR case
detection Rate)
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dari
tahun 2003 sampai 2006 di Aceh terus meningkat dari 34.1% ke 51.9%.
Sayangnya pada tahun 2007 CDR turun 16.4% di tahun 2007 dan meningkat
kembali menjadi 40% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 angka deteksi kasus
TBC mencapai 43.2%, jauh dari target nasional sebesar 70%.
27
Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis, DinkesProp Aceh, 2008
Tabel 6. 9
Indikator Pokok
Pembrantasan
Penyakit TBC di
Aceh
Sumber : Kebijakan-
capaian TB di Aceh
2009, P2PL, Dinkes
Aceh
59 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Kemampuan untuk melakukan CDR di masing masing kabupaten kota bervariasi
dari yang terendah kabupaten Nagan Raya ( 15.8%) dan yang tertinggi
Kabupaten Aceh Barat Daya (99.5%). Oleh karena itu Dinas Kesehatan Aceh
harys berupaya untuk meningkatkan kemampuan CDR di kabupaten kota yang
kemampuanya masih rendah.
6.9. b. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS:
Dari tahun ke tahun Aceh telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan
pengobatan TB Paru. Angka kesembihan mencapai 80.6% dan masih kurang 7%
untuk dapat mencapai target nasional angka kesembuhan sebesar 88%:28 .
28 Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010-2014, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2011
34.1 40.2
48.1 51.9
35.5 40
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Case Detection Rate 2003-2008
CDR
Gambar 6.11 Case Detection Rate (CDR)) Per Kabupaten/Kota Di Propinsi Aceh, 2006-2008 Sumber : Kebijakan- capaian TB di Aceh 2009, P2PL, Dinkes Aceh
Gambar 6.10 Angka konversi BTA + ke BTA –tahun 2003 - 2008 Aceh,
Sumber : Kebijakan- capaian TB di Aceh 2009, P2PL, Dinkes Aceh
Gambar 6.12 Angka konversi BTA + ke BTA –tahun 2003 - 2008 Aceh,
Sumber : Kebijakan- capaian TB di Aceh 2009, P2PL, Dinkes Aceh
60 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
79.1
73.9
80.3 80.4 80.6
70
72
74
76
78
80
82
2003 2004 2005 2006 2007
Angka Kesembuhan pengonatan dengan metoda DOTS di Aceh 2003-2007
Angka Kesembuhan
61 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Ringkasan
Sebagian besar wilayah Aceh merupakan kawasan hutan sebesar
3.862.249,26 ha yang terdiri dari hutan yang dilindungi dan hutan produksi.
Hutan yang dilindungi terdiri dari hutan suaka alam 115.122,15 ha, hutan
pelestarian alam 647.344,82, hutan lindung 2.481.442,86, dan taman buru
84.962,53 ha, selanjutnya hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas
13.331,54, hutan produksi 122.781,15 ha, dan hutan produksi konversi
37.284,20 ha.29 Walaupun rasio kawasan tertutup pepohonan ini lebih baik
dari rata rata nasional, namun perlu upaya keras untuk mengurangi laju
deforestasi. Informasi dari portal Sumber Daya Alam propinsi , menyatakan
bahwa dari tahun 2002- 2004, 350,000 ha kawasan hutan ditebang dan lebih
kurang 60% terjadi pada hutan konservasi dan hutan lindung, termasuk
dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Konversi lahan untuk perkebunan
dan kegiatan budidaya lainnya merupakan salah satu alasan dari penebangan.
Pada tahun 2005 penebangan hutan ini mencapai 1.87 ha dan 75% terjadi pada
kawasn konservasi dan hutan lindung. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa
perkiraan luas kerusakan hutan akibat perambahan hutan mencapai 31.294 ha
dari luas kawasan hutan 3.372.819 ha yang ada saat ini. Data tersebut
merupakan data tahun 2006-2009, dan pada kurun waktu yang sama
29
RPJMA 2007-2012, catatan SK Gub nomor 19/1999 tanggal 19 Mei, luas hutan 3.335.613 Ha) 62,74 % dari total luas daratan (5.356.557 Ha)
62 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
deforestasi ( penebangan) hutan mencapai 61.204 ha. Untuk mengatasi
permasalahan/isu lingkungan, pemerintah Aceh mempunyai komitmen untuk
pelestarian lingkungan Hidup dikenal dengan “ACEH GREEN VISION” yaitu
Menjaga, memelihara dan mempertahankan Sumber daya Alam Aceh demi
mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui strategi investasi
hijau untuk Aceh. Salah satu kebijakan yang telah diterapkan dalam rangka
pelestarian hutan adalah kebijakan penghentian sementara penebangan hutan
(moratorium logging) di Aceh melalui instruksi Gubernur Aceh No. 05/Inst /2007.
Kebijakan ini meliputi 3 program utama yakni,
1. Redesign / penataan kembali hutan Aceh ,
2. Reforestasi / penanaman kembali hutan dan
3. reduksi deforestasi –
Kebijakan ini sekaligus menyelamatkan habitat flora dan fauna sehingga akan
menekan laju penurunan keanekaragaman hayati .
Prosentase Rumah Tangga di Aceh yang mempunyai akses berkelanjutan
terhadap air minum yang layak pada tahun 2007 mencapai 63%. (Susenas) /
55% (DHS). Kabupaten/ Kota yang masih harus berupaya keras untuk mencapai
target MDG 2015 dibidang penyediaan air minum ini adalah kabupaten
Subulusalam ( 29.33%), Kota Banda Aceh ( 37.5%), Kabupaten Simeuleu
(43.21%) , Kabupaten Aceh Timur (46.65%) dan Kabupaten Gayo Lues (47.6%)
dan Kota Lhokseumawe ( hasil dari DHS 2007, hanya 20% penduduk mempunyai
akses terhadap air minum yang layak). Sedangkan untuk akses sanitasi yang
layak, rerata Aceh adalah 61%. Aceh Barat Daya, Gayo Lues. Aceh Selatan, Aceh
Tenggara, Simeleue dan Pidie, harus mengejar ketinggalan, oleh karena itu
diperlukan usaha keras untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi
yang layak .
63 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
STATUS PENCAPAIAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status Sumber
TARGET 7A: MEMADUKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN DANPROGRAM NASIONAL SERTA MENGEMBALIKAN SUMBERDAYA
LINGKUNGAN YANG HILANG
7.1. Rasio luas kawasan
tertutup pepohonan
berdasarkan hasil pemotretan citra satelit
dan survei foto udara
terhadap luas daratan
Nasional: 59,97% (1990)
Aceh
60.37%
Nasional: 52,43% (2008)
Aceh:
60.37%
Meningkat ►
RPJM Aceh
2007-2012,
Bab II. 2.1
Catatab: Daratan 5,675,841 ha, hutan 3,523,925 ha,
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)
Nasional
1.416.074 Gg CO2e
(2000)
ACEH:
Nasional:
1.711.626 Gg CO2e
(2008)
ACEH:
Berkurang
26% (2020)
7.3. Jumlah konsumsi
bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton
Nasional:
8.332,7 metrik ton
(1992)
Aceh:
Nasional: 0 CFCs (2009)
Aceh:
0 CFCs dengan
mengurangi
HCFCs
7.4. Proporsi tangkapan
ikan yang berada dalam
batasan biologis yang
aman
Nasional: 66,08% (1998)
Aceh:
53.84%
Nasional: 91,83%
(2008)
Aceh
53.84%
tidak
melebihi batas
►
Sumber Daya Alam Propinsi Aceh, http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/sumber-daya-alam.html?tmpl=component&print=1&page=
7.5. Rasio luas kawasan
lindung untuk menjaga
kelestarian keaneka ragaman hayati thdp total
luas kawasan hutan
Nasional:
26,40%
(1990)
Aceh: 80% (*)
Nasional 26,40% (2008)
Aceh:
84% (**)
Meningkat ●
(*) Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning (**) RPJMA 2007-2012 BAB i
7,6, Rasio kawasan
lindung perairan terhadap
total luas perairan territorial
Nasional 0,14 % (1990)*
Aceh: 4%
Nasional: 4,35 % (2009)**
► Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Luas perariran
Tabel 7.1. Status
pencapaian
target Indikator
MDG 7 di Aceh,
Sumber: RPJMA
2007-20012,
Susenas, DHS
2007
64 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
INDIKATOR
Angka Dasar
Saat ini Aceh
Target MDGs 2015
Status Sumber
214,000 ha
/ 5,656,300 ha=
Aceh 4%
Meningkat 295.370 km²,
Teritorial: 56.563 km²
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan
terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
7.8. Proporsi rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak (kota &desa)
30.60% 62.38%
Susenas 2006
30.60% A: 63.37%(*) A: 54.72 (**)
68,87% ▼ Susenas 09 (*) Susenas 07
(**) DHS 07
Perkotaan 34.19% 34.19% 75,29% ▼ Susenas 09
Pedesaan 29.20% 29.20% 65,81% ▼ Susenas 09
7.9. Proporsi rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi dasar,
perkotaan dan perdesaan
43.27% DHS07
63.08% Susenas
2003
42.03 87.64% (*) 43.27%(**)
62,41%
▼
Susenas 09
(*) Susenas 07
(**) DHS 07
Perkotaan 15% 73.03% 76.82% ► Susenas 09
Pedesaan 29.96% 55.55% ▼ Susenas 09
Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifi kan dalam kehidupan penduduk miskin di
permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020
7.10. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
9.79% 9.79% menurun ► Susenas 09
● Sudah tercapai ►Akan tercapai▼Perlu perhatian khusus L: laki laki P: perempuan D:
Desa K: Kota,
7.1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra
satelit dan surveillance photo udara terhadap luas daratan:
Data tentang indikator Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil
pemotretan citrasatelit dan surveillance photo udara terhadap luas daratan i
tidak tersedia. Oleh karena itu digunakan indikator prosentasi luas kawasan
hutan Aceh terhadap total luas daerah Aceh sebagai indikator proxy dengan
asummsi bahwa prosentase ini menggambarkan proporsi kawasan tertutup
pepohonan. RPJMA 2007 – 2012 pada bab II menyatakan bahwa 60.37% luas
daerah di Aceh adalah hutan. Walaupun rasio kawasan tertutup pepohonan ini
65 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
lebih baik dari rata rata nasional, perlu upaya keras untuk mengurangi laju
deforestasi. Informasi dari portal Sumber Daya Alam propinsi , menyatakan
bahwa dari tahun 2002- 2004, 350,000 ha kawasan hutan ditebang dan lebih
kurang 60% terjadi pada hutan konservasi dan hutan lindung, termasuk
dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Konversi lahan untuk perkebunan
dan kegiatan budidaya lainnya merupakan salah satu alasan dari penebangan.
Pada tahun 2005 penebangan hutan ini mencapai 1.87 ha dan 75% terjadi pada
kawasn konservasi dan hutan lindung.30
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)
Data tentang emisi karbon dioksida ini tidak didapatkan untuk Aceh. Di tingkat
nasional pada tahun 2000 emisi CO2 sebesa2 1.4 ton dan meningkat menjadi 1.7
ton ( naik 0,18%) pada tahun 2008.31 Prosentasi kenaikan di Indonesia ini jauh
lebih kecil dibandingkan dengan prosentase kenaikan emisi CO2 dunia sebesar
kurang lebin 1% setap tahunnya. Di tingkat global, emisi karbon dioksida
sebanyak 21.6 juta metric ton dan meningkat menjadi 23.9 juta metrix ton pada
tahun 2001 dan diproyeksikan meningkat mencapai 27.7 juta metric ton pada
tahun 2010 dan menjadi 37.1 metrix ton pada tahun 2025.32.
Mempertimbangkan tingginya Rasio luas kawasan tertutup pepohonan di Aceh
60.37% emisi CO2 ke atmosfer di Aceh diperkirakan emisi CO2 lebih rendah dari
rata rata nasional. Melakukan aktivitas pengurangan emisi CO2 dengan kegiatan
penghijauan, penanaman hutan, penggantian bahan bakar fosil dengan bahan
bakar yang ramah lingkungan, dan mengembangkan energi surya, panas bumi,
gelombang laut, dan sebagainya akan mnegurangi emisi CO2. Kebijakan harga
kredit karbon sebesar USD 10-13 per ton CO2 dan mekanisme pembayaran serta
30
Sumber Daya Alam Propinsi Aceh, 30
http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/sumber-daya-alam.html?tmpl=component&print=1&page= 31
Pedoman Penyusunan RAD MDGs , halaman 53 32
http://www.ugm.ac.id/new/id/news/pengukuhan-prof-jumina-karbon-dioksida-
area-bisnis-yang-menjanjikan
66 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
klaimnya dikoordinasikan oleh sejumlah badan dunia, seperti Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan European Union (EU)," seharusnya
menjadi pendorong untuk upaya pengurangan emisi karbon dioksida.
7.3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton
Tidak tersedia data di Aceh
7.4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dibawah batas biologis yang aman:
Pada tahun 2011 di Aceh, diperkirakan 54% dari tangkapan ikan berada dalam
batasan biologis yang aman. Difinisi batas biologis yang aman ini mengacu pada potensi
tangkapan ikan sebesar 1.8 juta ton ( RPJMA 2007-2012).
Aceh memiliki 1,660 km pesisir pantai dengan luas perairan laut 295,370 Km² ,
yang terdiri dari 56,563 km² perairan territorial dan kepulauan dan zona
ekonomi eklusif seluas 238,807 km².
Pada tahun 2004 produksi mencapai 140,780.8 ton dan produksi ini pada tahun
2005 menurun ke angka 109.152.2 ton, akibat Tsunami. 800 km dari 1,660 km
pesisir pantai rusak ditrerjang gelombang Tsunami.
7.5. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keaneka ragaman hayati
thdp total luas kawasan hutan
0.14 0.11 0.14 0.31
0.47 0.64
0.80 0.97
1.14 1.30
1.46
1.80
8% 6% 8% 17%
26% 35%
45% 54%
63% 72%
82% 100%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tangkapan Ikan dalam ton
% tangkapan ikan pada batasan biologis yang aman / proyeksi
Gambar 7.1.
prporsi
tangkapan
ikan dibawah
batas biologis
aman 2004-
2015
Sumber:
SDA Aceh
67 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
RPJMA 2007-2012, menyebutkan bahwa luas area hutan suaka alam sebesar 115,122.15
ha, hutan pelestarian alam sebesar 644.342.82 ha dan hutan lindung seluas
2,481,442.86 ha. Fakta ini menunjukkan bahwa 84% dari total kawasan hutan adalah
kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragamaan hayati. Sumber informasi
yang lain dari direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa rasio luas
kawasan lindung pada tahun 2006 sebesar 80%. Terjadi kenaikan sebesar 4% dari tahun
2006-2010.
7.6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial
Luas kawasan lindung perairan di Aceh adalah 214,000 ha dari luas perairan laut
Aceh seluas 295,370 km² yang terdiri dari wilayah perairan territorial dan
kepulauan seluas 56,563 km² dan zona ekonomi eklusif seluas 238.807 km² (
4%). Sama dengan rasio pada tingkat nasional 4.35%.
7.8. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang
layak
Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional 2009, menunjukkan bahwa proporsi rumah
tangga dengan akses terhadap sumber airminum yang layak lebih rendah dari
rata rata nasional.
Meskipun hasil Susenas 2007 menunjukkan akses yang lebih tinggi, pada
penyusunan RAD- MDGs ini digunakan hasil Susenas 2009 sebagai benchmark /
30.6 34.19 29.2
47.71 49.82 45.72
0 10 20 30 40 50 60
Akses terhadap
sumber air minum layak
(total)
Akses terhadap
sumber air minum layak (perkotaan)
Akses terhadap
sumber air minum layak (perdesaan)
Aceh Indonesia
Gambar 7.2
Proporsi
Rumah tangga
yang
memounyai
akses terhadap
sumber air
minum layak
Sumber
Susenas 2009
68 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
0
20
40
60
80
100
Proporsi rumah tangga dengan akses ke sumber air minum yang layak, Susenas 2007
Proporsi rumah tangga dengan akses ke sumber air minum yang layak, DHS 2007
data dasar untuk mengukur pencapaian target MDG 7C ini sampai akhir tahun
2015.
Hasil Survey Social Ekonomi Nasional (Susenas 2007), rerata proporsi rumah
tangga yang mempunyai akses terhadap air minum pada tingkat propinsi adalah
63.37%. Angka ini jauh lebih tinggi dari hsil DHS 2007 yang menunjukkan
bahwa hanya 54.72% rumah tangga di Aceh mempunyai akses terhadap air
minum yang layak. Untuk keperluan perencanaan mempercepat capaian target
7C, angka rerata 54.72% Aceh, tampaknya lebih mendekati kenyataan lapangan,
mempertimbangkan capaian rerata nasional sebesar 47.71%.
Hasil capaian target MDG ini mengharuskan 5 kabupaten / kota harus bekerja
lebih keras untuk mempercepat pencapaian target penyediaan air minum yang
layak. 5 kabupaten/ kota tersebut adalah: kabupaten Subulusalam ( 29.33%),
Kota Banda Aceh ( 37.5%), Kabupaten Simeuleu (43.21%) , Kabupaten Aceh
Timur (46.65%) dan Kabupaten Gayo Lues (47.6%) dan Kota Lhokseumawe
(hasil dari DHS 2007, hanya 20% penduduk mempunyai akses terhadap air
minum yang layak).
7.9. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak,
perkotaan dan perdesaan
Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2009 menunjukkan bahwa proporsi rumah
tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak di Aceh sebesar
Gambar 7.3. Akses penduduk terhadap sanitasi dan air minum yang layak, Susenas dan DHS 2007
69 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Gambar 7.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak
020406080
100120
Aceh
Bara
t Day
a
Gayo
Lues
Aceh
Sela
tan
Aceh
Ten
ggara
Sime
ulue
Pidie
Pidie
Jaya
Aceh
Sing
kil
Naga
n Ray
a
Aceh
Bara
t
ACEH
Aceh
Tim
ur
Aceh
Ten
gah
Aceh
Bes
ar
Bire
uen
Subu
lussa
lam
Aceh
Jaya
Aceh
Utar
a
Bene
r Meri
ah
Kota
Saba
ng
Aceh
Tam
iang
Kota
Lhok
seum
awe
Kota
Lang
sa
Kota
Band
a Ace
hProporsi rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang layak, susenas 2007
42.03%. Akses terhadap sanitasi yanglayak di daerah pedesaan jauh lebih
rendah yaitu 29.96% sedangkan di perkotaan telah mencapai 73.03%.
Akses terhadap sanitasi layak di daerah perkotaan di Aceh lebih baik dari kondisi
perkotaan rata rata di Indonesia. Di Aceh 73.03% rumah tangga di daerah
perkotaan di Aceh mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak dibandingkan
dengan 69.51% untuk rata rata Indonesia.
Untuk mempelajari disparitas akses terhadap sanitasi yang layak, oleh karena
Susenas 2009 tidak menyediakan data per kabupaten, maka untuk melihat
disparitas antar kabupaten tentang akses sanitasi layak ini digunakan hasil
Susenas 2007, seperti yang disajikan pada gambar 7.4.
42.03
73.03
29.96
51.19
69.51
33.96
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Akses terhadap
sanitasi layak
Akses terhadap
sanitasi layak (perkotaan)
Akses terhadap
sanitasi layak (perdesaan
Aceh Indonesia
Gambar 7.5 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Yang Layak, SUSENAS 2007
Gambar 7.4.
Proporsi
Rumah
Tangga
dengan akses
terhadap
sanitasi layak
Sumber
SUSENAS 2009
70 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
Proporsi rumah tangga di Aceh, yang memiliki akses terhadap sanitasi yang
layak mencapai 61%. Kota Banda Aceh telah menca[pai target dan akan segera
disusul oleh kota Langsa, Kota Lhokseumawe yang capaiannya pada tahun 2007
telah mencapai 80%. Disisi lain, kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues. Aceh
Selatan, Aceh Tenggara, Simeleue dan Pdies, harus mengejar ketinggalan dan
oleh karena itu usaha keras untuk meningkatkan akses penduduk terhadap
sanitasi yang layak harus dikerjakan dalam kurun 20011-2015.
Seperti halnya air minum yang layak, proporsi rumah tangga yang mempunyai
akses terhadap sanitasi layak jauh lebih tinggi dari hasil Susenas 2009 yaitu 61%
pada tahun 2007 dan hanya 42.03% di tahun 2009. Untuk keperluan
perencanaan mempercepat capaian target 7C, angka rerata 42.03% Aceh,
tampaknya lebih mendekati kenyataan lapangan, mempertimbangkan capaian
rerata nasional sebesar 51.19%.
71 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
1.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN:
MDG 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
TARGET 1 DAN 1 B: KEMISKINAN DAN PELUANG KERJA
1. Angka kemiskinan yang terbesar adalah di pedesaan yang besarnya dua
kali lipat dari angka kemiskinan di perkotaan. 12 kabupaten di Aceh angka
kemiskinannya melebihi rata rata Aceh ( 21%). Kabupaten tersebut
sebagaian besar terletak diwilayah pantai barat, sebagaian kecil di wilayah
pantai timur dan di wilayah pegunungan. Kondisi geografii dan sebaran
penduduk di sebagian besar kabupaten tersebut sulit dijangkau dengan
kondisi jalan dan transportasi yang tersedia.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk
membuka usaha sendiri ,serta kurangnya sarana dan prasarana
pendukung produksi (irigasi, pupuk, tempat pelelangan ikan), dan
terbatasnya daya dukung pasar bagi hasil produksi pangan , terbatasnya
akses teradap modal usaha,, perubahan fungsi lahan pertanian serta
adanya perubahan iklim dunia yang berdampak terhadap produksi.
merupakan tantangan untuk meningkatkan peluang kerja sektor non
formal dan peningkatan pendapatan keluarga Bagi mereka yang telah
melakukan usaha produksi di sector pertanian, tantangan yang dihadapi
adalah akses pasar pasar untuk memasarkan hasil-hasil produksi dan masih
belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung. (irigasi, pupuk, BBM
untuk nelayan, TPI)
3. Masil lemahnya usaha ekonomi bersama yang bisa meningkatkan posisi
tawar hasil produksi adalah tantangan yang dihadapi. Tantangan lainnya
adalah peningkatan dan perluasan sistem perlindungan sosial yang
membantu penduduk miskin dapat menggunakan pendapatannya untuk
upaya produktip guna meningkatkan penghasilan keluarga masih belum
72 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
menjangkau semua masyarakat, merupakan tantangan dalam pemerataan
perlindungan bagi semua pmasyarakat
4. Laju PDRB lambat dan belum dapat memberikan peluang seluas luasnya
untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi penduduk termasuk
perempuan dan tenaga kerja muda. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi
ini salah satu sebab adalah kondisi daerah yang kurang kondusif untuk
mendorong investors baik dalam dan luar negeri membuka usahanya di
Aceh, sehingga dapat memberikan peluang kerja yang lebih luas.
5. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha serta Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kerja. Masalah utama yang dihadapi masyarakat
adalah keterbatasan kesempatan kerja, terbatasnya peluang berusaha dan
perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja
anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan
pembantu rumah tangga. Perkembangan perekonomian di Aceh masih
belum bisa merubah struktur lapangan kerja yang masih didominasi oleh
pekerjaan di sektor informal. Sementara itu dipasar kerja diwarnai dengan
berkembangnya sistem tenaga kerja kontrak yang dikenal dengan
“outsourcing”. Sistem outsourcing merupakan model pasar kerja yang perlu
dikaji lebih dalam pada kondisi perekonomian yang masih belum stabil dan
ketidakpastian33
33
Renstra Mobduk Aceh 2011
73 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
TARGET 1 C: PENANGGULANGAN KELAPARAN:
Ketersediaan bahan panngan:
Faktor penting dalam penanggulangan kelaparan adalah ketersediaan bahan
pangan yang merupakan tanggung jawab dari beberapa SKPA, salah satunya
adalah dari dinas pertanian. Secara umum kondisi pertanian tanaman pangan di
Aceh saat ini masih memiliki permasalahan berikut ini:34
1. Infrastruktur pertanian yang rusak semasa konflik dan rusak akibat tsunami
belum seluruhnya direhabilitasi kembali.
2. Produktivitas lahan yang masih rendah akibat diterlantarkan selama konflik
dan rusak akibat tsunami
3. Kelembagaan petani yang terlantar selama konflik belum terbina dengan
baik
4. Sistem penyuluhan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan masih
berorientasi produksi semata.
5. Sistem agribisnis yang telah dikembangkan dan berhasil sampai dengan
awal tahun 1998, saat ini masaih belum pulih sepenuhnya. Sebahagian
besar sub sistem agribisnis mandek dan sebahagian besar tidak berfungsi.
Asupan makanan:
6. Pola diet masyarakat yang kurang konsumsi makanan bergizi, sayur mayur,
susu, ikan karena ketersediaan bahan makanan dan kemampuan membeli
bahan makanan ang bergizi.
7. Motivasi keluarga untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia
untuk ditanami sayur mayur dan beternak yang dapat membantu
peyediaan asupan makanan yang bergizi.
8. Belum berfungsinya secara maksimal Posyandu didalam melaksanakan
monitoring dan deteksi dini permasalahan gizi balita dan belum efektifnya
upaya peningkatan pengetahuan dan praktek keluarga dalam pengasuhan
dan perawatan anak dan pemberian makanan yang tepat, melalui kegiatan
penyuluhan gizi dan kesehatan
34
Resntra DInas Pertanian Aceh, 2011
74 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
1. Akses untuk bersekolah di Sekolah Dasar bukan lagi permasalahan di
Aceh, karena Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar hampir mencapai
100%. Yang menjadi tantangan adalah meningkatkan keberlanjutan lulusan
Sekolah Dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya SMP
agar terpenuhinya layanan Wajib Belajar 9 Tahun. Permasalahan
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini salah
satu disebabkan karena jumlah fasilitas SMP yang belum merata tersebar
di seluruh kabupaten kota dan adanya pendapat sebagian besar orang tua
bahwa lulusan pendidikan SMP tidak akan mempengaruhi untuk
mendapatkan kesempatan bekerja dan mendapatkan penghasilan yang
layak mendorong orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang SMP
disamping kemampuan finasial orang tua untuk membiayainya.35
2. Tantangan berikutnya adalah kwalitas guru dan distribusi guru antar
sekolah di tingkat kabupaten dan kecamatan yang tidak adil. Lebih kurang
30-40% guru SD tinggal didaerah perkotaan. Tidak hanya rasio guru –
murid tetapi juga persyaratan minimum 2 guru dengan pendidikan S1
untuk setiap SD belum terpenuhi, walaupun jumlah guru dengan tingkat
pendidikan S1 cukup. Jumlah dan distribusi guru yang tidak merata antar
perkotaan dan perdesaan, antar sekolah dalam kecamatan, antar mata
pelajaran yang satu dengan yang lain (lebih banyak di mata pelajaran
sosial dan kurang di MIPA). Hal ini antara lain disebabkan belum
optimalnya koordinasi antara provinsi dan kab/kota tentang rekruitmen
guru. Selain itu, kompetensi dan kualifikasi guru juga masih rendah yang
disebabkan oleh proses rekruitmen guru yang tidak memiliki standar yang
jelas dan minimnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi terutama di
daerah terpencil. Rasio guru siswa di Aceh telah memenuhi target capaian
35
Wawancara dengan Irhamuddin, Disdik Prop Aceh
75 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
rasio guru per siswa. Tahun 2006 rasio guru – siswa di tingkat SD adalah 1
: 16, Namun demikian rasio guru siswa ditingkat SD ini bervariasi dari
terendah 8 murid untuk 1 guru di kota Langsa dan tertinggi 30 murid
untuk 1 guru di kabupaten Aceh Jaya. Dengan demikian tantangan yang
dihadapi adalah redistribusi yang adil dari guru yang ada dan juga
penempatan guru baru ke seolah sekolah yang memang masih memerlukan
tambahan guru.
3. Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan yang belum transparan dan
akuntabel. Manajemen pendidikan di Aceh yang melibatkan stakeholder
(pemangku kepentingan) didalam penyelenggaraan pendidikan MBS
(Manajemen Berbasis Sekolah) yang didukung oleh SIM (Sistem Informasi
Management) masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan masih
kurangnya partisipasi masyarakat dan sarana prasarana pendukung
teknologi informasi.
4. Kinerja sektor pendidikan di daerah pedesaan perlu diperhatikan, faktor
faktor yang mempengaruhi kwalitas proses belajar mengajar ini seperti
kesulitan untuk merekrut guru yang berkwalitas dan meyakinkan mereka
tetap tinggal di pedesaan, minimnya fasilitas dan jarak tempuh ke sekolah
yang jauh adalah tantangan yang harus dihadapi. Penyediakan mess dan
rumah guru terpencil adalah upaya yang sedang dikerjakan dan perlu
mendapat perhatian khusus di Aceh.
5. Tingkat pengertian orang tua terhadap proses belajar mengajar yang
rendah dan kurang terlibatnya orang tua didalam diskusi dan pengambilan
keputusan dalam prose belajar mengajar di sekolah, yang tercermin dari
peran nyata komite sekolah merupakan tantangan pemberdayaan orang
tua dan masyarakat agar lebih efektif dalam memberikan masukan pikiran,
sumbangan dana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
6. Angka bertahan kelas 5 dan kelas 6 Sekolah Dasar, serta perbedaan Angka
Partisipasi Murni Perguruan Tinggi, SMA, SMPdan SD adalah pertanda
bahwa permasalahan putus sekoah dan kemampuan untuk melanjutkan
sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan tantangan yang
76 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
harus dipikirkan. Program pendidikan dasar 9 tahun ( kelas 1 sampai
dengan kelas 9) bisa menjadi alternatif kebijakan yang perlu dirumuskan.
Dampak dari kebijakan menghapus halangan pembiayaan (cost barriers)
sekolah melalui beasiswa, pemberian dana BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) yang telah dapat menekan angka putus sekolah perlu dilanjutkan
dan ditingkatkan. Angka Bertahan sampai klas 6 dari hasil pengumpulan
data SEDIA tahun 2010, menunjukkan bahwa angka bertahan klas enam
adalah 99.25%
7. Mempertahankan upaya untuk terus menerus menghapus rintangan yang
membatasi akses pendidikan khususnya para keluarga miskin, yang
sekarang dilakukan dengan penyediaan beasiswa bagi anak anak yatim.
MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Komitmen Politis dari semua pejabat legislatip dan eksekutip untuk terus
mendorong kesetaraan gender disemua bidang kehidupan dan
memasukkan kesetaraan gender kedalam Rencana Pembangunan Jengka
Menengah ( RPJM) 2007-20012, merupakan tantangan didalam upaya
penyusunan RPJM Aceh periode 2012-2016 yang sekarang sedang
dipersiapkan oleh BAPPEDA Aceh Disamping itu upaya untuk memasukkan
topic pengarus utamaan gender di dokumen perencanaan daerah ( RPJP,
RPJM, Renstra dan RKA department), sehingga setiap program
pembangunan yang dijalankan prinsip prinsip keadilan gender selalu
melekat disetiap program pembangunan di Aceh.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan dan penganggaran
berbasis gender untuk para perencana dan para pengambil keputusan baik
di eksekutif dan legislative yang dapat meningkatkan komitmen mereka
untuk menghilangkan ketimpangan gender adalah sebuah tantangan yang
77 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
harus dihadapi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan
Milenium.
3. Upaya meningkatkan proporsi perempuan yang duduk di legislatip yang
porsinya pada pemilu 2009 yang lalu hanya 4 orang dari 69 anggoita DPRA
dan hanya 45 perempuan dari 645 anngota DPRK seluruh kabupaten/ kota.
Bahkan sebanyak 3 kab/kota tidak ada wakil perempuan sama sekali (Aceh
Jaya, Abdya, Aceh Selatan). Hal ini disebabkan karena masih kurangnya
pengetahuan dan pemahaman perempuan di bidang politik.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam
berkomunikasi dan melakukan kajian kajian tentang program program
pembangunan yang menyangkiut hajat orang banyak khususnya
perempuan dan anak anak.
5. Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non
pertanian untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan kaum lelaki,
dan mendapatkan upah yang sama.
6. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat
dari tahun ke tahun dan penanganannya yang belum terkoordinasi dengan
baik. Sosialisasi dari Qanun Perlindungan Anak dan Perempuan belum
dapat dijalankan secara maksimal oleh Badan PP&PA karena terbatasnya
dana.36
MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Lima tantangan umum berikut, yang berlaku untuk MDG 4, 5 dan 6:
1. Disparitas status kesehatan ibu dan anak antar kabupaten, perkotaan,
pedesaan, tingkat sosial ekonomi, disebabkan karena kualitas dan
jangkauan pelayanan kesehatan dan tingkat pengetahuan sikap, perilaku
36
Wawancara dengan Sekretaris Badan PP dan PA, Kamis 14 July 2011
78 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
masyarakat dalam hidup sehat dan dalam mencari pertolongan kesehatan
atau menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia.
2. Dari sisi penyedia pelayanan kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, termasuk
PKPR ( Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja )distribusi tenaga
kesehatan yang merata , menambah tenaga kesehatan seperti tenaga gizi
di Puskesmas, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga
kesehatan, meyakinkan sistem logistik yang mempengaruhi ketersediaan
dan kecukupan obat dan vaksin berjalan sempurna, dan memperbaiki
sistem deteksi dini serta rujukan kesehatan dan sistem informasi,
monitoring evaluasi kinerja.
3. Dari sisi pemerintah: Komitmen pemerintah daerah untuk menjamin
ketersediaan anggaran untuk program kesehatan yang bersifat preventif
dan promotif. Ketimpangan pendistribusian tenaga kesehatan didaerah
terpencil juga merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat
memberikan dukungan fasilitas yang memadai sehingga dapat
meningkatkan motivasi mereka untuk tinggal didesa.
4. Tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang dapat meyakinkan bahwa
SPM (Standard Pelayanan Minimum) yang telah ditetapkan oleh Kementrian
Kesehatan dapat terlaksana adalah sebuah tantangan besar yang harus
dihadapi. Kemampuan tatakelola dari kepala unit pelayanan kesehatan
masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja petugas kesehatan,
memantau dan mengawasi sistem dukungan pelayanan kesehatan seperti
penyediaan vaksin, penyimpanan vaksin, deteksi dini ibu hamil resiko
tinggi, dsb perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan pendampingan
yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kesehatan.
5. Dari sisi pengguna pelayanan kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah
meningkatkan pengetahuan sikap dan prilaku masyarakat dalam pola
pencarian pertolongan kesehatan dengan cara meningkatkan efektivitas
penyuluhan dan kampanye penyadaran kesehatan dan pemilihan media
komunikasi yang efektif khususnya untuk penduduk yang tinggal di wilayah
dengan kepadatan penduduk yang rendah dan geografi yang sulit
79 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
dijangkau. Penggunaan pelayanan kesehatan yang tersedia semata mata
bukan karena tingkat pengetahuan kesehatan masyarakat namun juga
karena kemampuan finansial untuk memilih fasilitas kesehatan yang ada.
Tantangan khusus MDG 4 Menurunkan Angka Kematian Anak:
1. Mengurangi angka kematian neonatal, melalui peningkatan kwalitas
pelayanan 28 hari pasca persalinan.
2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap bayi,pemberian ASI exklusif dan
pemberian makanan padat kepada bayi sesuai dengan usianya
3. Meningkatkan prosentasi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih.
MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Tantangan Umum MDG 5 sama dengan Tantangan umum no 1 – 5 MDG 4.
Tantangan Khusus Meningkatkan Kesehatan Ibu:
1. Meningkatkan K1 pada trimester pertama untuk mendorong tercapainya K4
2. Meyakinkan bidan untuk tinggal di desa yang dapat memberikan kontribusi
untuk pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan dan meningkatkan
hingga 100% persalinan oleh nakes di fasilitas kesehatan yang tersedia.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsif
gender, misalnya pelaksanaan desa siaga untuk menurunkan Angka
Kematian Ibu.
4. Peningkatan kwalitas pelayanan Ante Natal Care terpadu dan peningkatan
fungsi PONED dan PONEK.
80 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA
Tantangan Umum : sama dengan Tantangan umum MDG 4 no 1 – 5 MDG 4.
Tantangan Khusus Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis:
1. Meyakinkan tersedianya petugas TB yang handal pada situasi dimana mutasi
(turn over) petugas TB kabupaten/kota dan UPK sangat tinggi.
2. Meyakinkan tersedianya logistik (reagent) dan OAT ( Obat anti tuberkulosi).
3. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS ( direct observation
treatment shortcourse) yang bermutu antara lain meningkatkan jumlah RS
yang terlibat dalam Program P2TB ( Pembrantasan Penyakit Tuberkulosis)
dengan strategi DOTS
4. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, LSM, dan swasta melalui
pendekatan Public-Private Mix(PPM) dan menjamin penerapan International
Standards for TB Care37
5. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB
Tantangan Khusus: Eliminasi Penyakit Malaria:
1. Meningkatkan kemampuan petugas di bidang konfirmasi laboratorium /
pemeriksaan sediaan darah, tatalaksana kasus malaria termasuk
penggobatan dengan ACT, pengendalian vektor,
2. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelapaoran dan sistem kewaspadaan
dini,
Tantangan Khusus Pencegahan HIV/AIDs:
1. Meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan konseling, konfirmasi
laboratorium pemeriksaan darah.
2. Penguatan Institusi Komite Pebanggulangan AIDs Daerah ( KPAD),
3. Koordinasi lintas sektor,
37
RAN TB-HIV, pengendalian Tuberkulosis 2011-2014, Kewmentriak Kesehatan RI, DIrjen P2PL, 2011
81 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
4. Peningkatan pengetahuan kelompok rentan tentang cara penularan dan
pencegahan HIV/AIDs serta advokasi penggunaan kondom
MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Mencegah bertambahnya kerusakan hutan:
Kerusakan hutan yang terjadi di Aceh merupakan salah satu penyebab
meluasnya lahan kritis, terutama akibat perambahan hutan berupa
penebangan dan penambangan liar serta pembukaan ladang berpindah. Data
tahun 2009 menunjukkan bahwa perkiraan luas kerusakan hutan akibat
perambahan hutan mencapai 31.294 ha dari luas kawasan hutan 3.372.819
ha yang ada saat ini. Data tersebut merupakan data tahun 2006-2009, dan
pada kurun waktu yang sama deforestasi ( penebangan) hutan pada
kawasan APL mencapai 61.204 ha. Luas hutan yang mengalami deforestasi
baik dalam kawasan hutan maupun di APL, beserta luas lahan kritis di
Provinsi Aceh jauh lebih tinggi daripada kemampuan memulihkan hutan
tersebut. Kondisi ini juga berdampak pada perubahan iklim yang terjadi di
Aceh selama ini yang berakibat juga pada tingkat produktivitas hasil
pertanian di Aceh. Pada sisi lain masih terjadi peningkatan emisi CO2 (karbon
dioksida) yang disebakan oleh kebakaran hutan, peningkatan jumlah
kendaraan serta pertumbuhan industri yang makin meningkat.
2. Meningkatan ketersediaan air minum dan sanitasi lingkungan melalui
program penyehatan lingkungan yang integratif, di kabupaten yang proporsi
penduduk mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang layak masih
rendah dan khususnya di daerah pedesaan.
3. Mengubah prilaku hidup sehat dan bersih masyarakat serta meningkatkan
partisipasi mereka didalam peningkatan fasilitas air minum dan sanitasi.
82 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB I - PENDAHULUAN
4. Meningkatkan alokasi dana yang lebih besar untuk upaya pelestarian
lingkungan.
5. Penanganan rumah tangga kumuh di Aceh dilaksanakan melalui program
pengembangan rumah sederhana sehat. Hingga saaat ini pemerintah aceh
telah mendata sekitar 250.000 calon penerima manfaat yang belum
tertangani secara maksimal. Tantangan yang masih dihadapi dalam
pelaksanaannya berkaitan dengan kepemilikan lahan, masih adanya
kesalahan dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya komitmen
dalam pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.
83 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGS:
II.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET MDGs:
II.1.1 KEBIJAKAN MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN
KELAPARAN
Kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat
kemiskinan dan tingkat pengangguran ( MDG1, Target 1A dan 1B) dan
penanggulangan kelaparan ( MDG Target 1C) yang dinyatakan pada dokumen
RPJMA 2007-20012 adalah sebagai berikut:
II.1.1.A. Kebijakan pertanian dan perikanan
1. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal
mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi
daerah yang berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi unggulan daerah melalui pola kluster dengan
memperkuat sistim mata rantai produksi (supply chain)
3. Pembangunan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung
produksi termasuk prioritas fungsionalisasi aset, terutama di kawasan-
kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan
4. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian
dan perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya
meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan.
5. Pengembangan dan peningkatan kapasitas unit penyedia sarana produksi
serta peningkatan pengendalian dan pengawasan distribusi sarana produksi
sehingga mudah dapat diakses oleh masyarakat
84 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
6. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui
upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks
Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar
7. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil,
terutama yang berbasis bahan baku lokal di kawasan-kawasan sentra
produksi
8. Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui
penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan
II.1.1.B. Kebijakan ketenagakerjaan:
9. Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku
UMKM melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan
Kerja serta pelatihan-pelatihan kejuruan
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan penyaluran tenaga
kerja untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri.
II.1.1.C. Kebijakan peningkatan ekonomi keluarga:
11. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama
usaha-usaha kelompok dan koperasi
12. Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara
kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga
13. Mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama
penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga
Kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan hutan
14. Pencegahan penebangan dan perdagangan kayu illegal melalui penguatan
dan pembinaan satuan pengamanan hutan dalam rangka terciptanya hutan
lestari dan pengembangan ekonomi berkelanjutan
15. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan hutan rakyat
85 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
16. Penyediaan fasilitas pemukiman baru pada kawasab-kawasan potensi dan
memberikan bantuan stimulasi untuk pengembangan usaha ekonomi bagi
penduduk yang dimukimkan berbasis potensi lokal.
II.1.1.D. Kebijakan Penanggulangan Kelaparan:
17. Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan-kawasan
yang teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan penganekaragaman
pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
18. Melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi bahan pangan, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam,
bergizi seimbang dan aman
II.1.1.E. Kebijakan meningkatkan PDRB dan menciptakan lapangan kerja
19. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi
untuk menanamkan modalnya di daerah, baik PMA maupun PMDN.
20. Mengupayakan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam daerah
hingga terjadinya pasar sempurna, termasuk melakukan pengawasan dan
pengendalian distribusi barang serta pengembangan dan peningkatan
sarana dan prasarana pemasaran
21. Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume
maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi
bagi daerah
86 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.1.2.. STRATEGI MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN
KELAPARAN:
II.1.2.A. Strategi Untuk mencapai target 1A:
Target 1 A: Menurunkan 50% Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang
Dari Usd1 (Ppp) /hari Dalam Kurun Waktu 1990-2015
1. Memperkuat Pelayanan dan Perlindungan Sosial , melalui Jaminan Kesehatan
Aceh (JKA) dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beasiswa untuk Anak-anak yatim dan
dari Rumah Tangga Miskin.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung percepatan penurunan
kemiskinan melalui PNPM Mandiri dan kegiatan pembangunan yang didanai
melalui Bantuan Pemakmur Keuangan Gampong ( BPKG).
3. Memperluas fasilitas untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi
melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas manajemen, penyediaan
layanan informasi dan konsultasi bisnis; dan melalui perluasan Program
Kredit Untuk Rakyat (KUR).
4. Koordinasi kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan. yang
diintensifkan melalui pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Aceh.
Upaya terpadu ini juga melibatkan kemitraan dengan swasta melalui CSR
dan jenis-jenis pendanaan lainnya seper� “zakat, infaq dan sodaqoh”.
Keseluruhannya didukung oleh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang
akurat sehingga program pengentasan kemiskinan lebih efektif.
5. Peningkatan kapasitas lokal untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor
dan mengevaluasi program-program pengurangan kemiskinan, perha� an
khusus akan diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki tingkat
kemiskinan tertinggi dan kabupaten rawan pangan.
6. Memperbaiki target program kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan
sasaran program bagi kelompok miskin dan hampir miskin. Untuk keperluan
87 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
target yang lebih baik, dengan selalu memuthakirkan data rumah tangga
sasaran program kemiskinan.
II.1.2.B. Strategi Untuk Mencapai - Target 1 B:
Target 1 B: Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Pekerjaan Yang
Layak Bagi Perempuan Dan Kaum Muda
1. Mingkatkan pertumbuhan ekonomi minimum 6%.
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan menciptakan iklim yang
kondusif untuk investasi, dengan cara 38:
a. Mengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Investasi dan
Promosi Aceh untuk emberikan pelayanan yang prima kepada dunia
usaha dan masyarakat.
b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta analisa terhadap
potensi yang dapat dikembangkan untuk penanaman modal
c. Menyusun data dasar sebagai pedoman dalam penyusunan rencana
kedepan pengembangan investasi
d. Pengembangan system pelayanan perizinan kepada pihak
PMA/PMDN yang cepat, tepat dan transparan.
e. Pengembangan system promosi yang dapat menarik investasi untuk
menanamkan modalnya baik PMA/PMDN.
f. Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan pihak dalam
negeri dan luar negeri
g. Peningkatan kerjasama penanaman modal antara pihak PMA/PMDN
dengan usaha kecil, menengah dan koperasi.
h. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanaman
modal dengan kabupaten/kota.
38
Renstra Investasi dan Promosi
88 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Ii.1.2.C. Strategi Untuk Mencapai - Target 1 C:
Target 1C: Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Yang Menderita
Kelaparan Dalam Kurun Waktu 1990-2015
Strategi untuk meyakinkan kecukupan panngan khususnya di daerah rawan
pangan: 39
1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasaarana
2. Penguatan kelembagaan pertanian melalui revitalisasi kelompok
3. Optimalisasi lahan pertanian dengan bantuan saprodi dan bimbingan teknis
4. Peningkatan kapasits sumberdaya manusia pertanian TP
5. Pengembangan komoditi pertanian TP unggulan daerah
6. Revitalisasi sistem pembangunan pertanian dan penguataan struktur
kelembagaaan teknis
7. Promosi produk, informasi pasar dan efisiensi pemasaran hasil-hasil pertanian
Strategi untuk meningkatkan status Gizi balita adalah sebagai berikut:40
1. Revitalisasi / pembangkitan kembali Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
sebagai upaya terdepan dalam penjaringan dan pencegahan masalah gizi
pada balita dan ibu hamil
2. Penyelenggaraan dan pengintensifan pelayanan kesehatan ibu termasuk
pelayanan keluarga berencana
3. Penyelenggaraan dan pengintensifan pelayanan kesehatan anak
4. Promosi dan intervensi paket gizi yang terintegrasi sejak remaja (
pencegahan anemia, infeksi cacing, dan kesehatan reproduksi), ibu hamil, ibu
bersalin, ibu menyusui, pemberian ASI eklusif, gizi mikro, serta kesehatan
anak di sekolah dasar.
39
Renstra DInas Pertanian Aceh 2007-2012 40
Renstra Dinas Kesehatan Aceh: 2007- 2012
89 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
5. Meningkatan peran desa siaga dengan program posyandu agar dapat terus
memonitor berat badan tiap bulan tanpa harus dihadiri oleh petugas
kesehatan
6. Pemberian mikronutrien seperti Vit A, besi, folat, dan iodine dan program
fortifikasi makanan.
7. Menyelenggarakan gizi tambahan untuk kelompok hamil dan balita pada
keluarga miskin
90 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.1.3. KEBIJAKAN MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Kebijakan pembangunan pendidikan di Aceh di arahkan untuk meningkatkan
akses pendidikan berkawalitas yang merata, bagi seluruh anak anak Aceh ,
dengan kwalitas pendidikan yang berdaya saing tinggi. Dari 6 kebijakan umum
tersebut dibawah, kebijakan pertama adalah kebijakan yang berkaitan dengan
percepatan pencapaian MDG 2, target 2A, yaitu menjamin bahwa pada tahun
2015, semua anak laki laki maupun perempuan dimanapun di Aceh dapat
menyelesaikan pendidikan dasar.
1. Menjamin akses pendidikan dasar 12 tahun yang merata dan berkwalitas.
2. Meningkatkan akes Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 tahun) melalui
pendekatan formal dan non formal;
3. Memposisikan kembali program sekolah kejuruan, khususnya pada level
pendidikan tinggi, melalui pendekatan yang berbasis permintaan pasar;
4. Memperluas kesempatan untuk pendidikan keterampilan hidup melalui
jaringan pusat pembelajaran masyarakat
5. Kemitraan PTN dan PTS, dalam hal tata kelola dan dalam pembiayaan.
II.1.4 STRATEGI MENCAPAI TARGET 2A
Target 2 A: Menjamin pada 2015 semua anak, laki laki maupun perempuan
dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah satu dari 5 strategi
pendidikan Aceh yang berkaitan erat dengan upaya untuk mempercepat
tercapainya target 2A, yaitu menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak laki
91 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 41.
Strategi meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan terdiri dari
upaya:
1. Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini, pendidikan
dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.
Mengurangi biaya yang dikenakan atas orang tua murid pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah melalui penghapusan sumbangan tidak
resmi di kelas 1-12.
Menyusun peraturan terhadap upaya pungutan biaya yang lebih
transparan dan melakukan pembukuan sumbangan pendidikan yang
diberikan wali murid untuk biaya pendidikan dan pelatihan, pada tingkat
pasca pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi serta
penyediaan beasiswa, pembebasan biaya dan cara-cara lainnya..
Penyediaan beasiswa/subsidi tertentu ke daerah-daerah miskin atau
anak-anak yang berasal dari keluarga sangat miskin dikelas 7-12.
Penyediaan tunjangan untuk pemuda/i putus sekolah agar dapat
mendapatkan kesempatan belajar pada program-program di jaringan
Pusat Pendidikan Masyarakat Seumur Hidup.
Memperluas target pemberian subsidi/beasiswa bagi murid-murid pilihan
untuk menjadi guru pada lembaga pelatihan, dengan syarat bersedia
ditempatkan didaerah terpencil dan mendapatkan tempat tinggal.
Memperkenalkan dana block grant kepada dayah salafiyah, termasuk
pemanfaatan sistem /program kembar antara madrasah/dayah salafiyah.
2. Meningkatkan efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di
setiap jenjang pendidikan.
41
Rencana Strategis Pendidikan Aceh 2007-2012
92 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Meningkatkan tingkat kenaikan kelas dari kelas 1-6 dan angka transisi
dari kelas 6 -7 dengan menetapkan kenaikan otomatis dari kelas 1-6,
serta perluasan sekolah dan penggunaan waktu libur untuk kelas-kelas
remedial.
Meningkatkan angka kenaikan kelas dan transisi di jenjang kelas 7-12
melalui pengabungan sekolah pada tingkat SD/SMP dan SMP/SMA.
Memperbaiki peraturan tentang penerimaan anak usia 6 tahun pada
kelas 1 dan menigkatkan peluang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
untuk anak usia 4 – 6 tahun.
3. Meningkatkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia
usaha.
Persiapan kebijakan cross-cutting dan rencana strategis untuk
kemitraan swasta dan negeri dalam berbagai program dan sub-sektor
pendidikan, termasuk Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan
Menengah Atas, dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Memampukan perluasan penyediaan sarana oleh swasta pada semua
tingkat berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan jelas, beraturan
dan pengaturan mengenai penjaminan mutu.
Meningkatkan transfer siswa dan kelanjutan antara institusi negri dan
melalui pengaturan baru tentang akreditasi dan transfer kredit dari
institusi yang satu ke yang lain.
Pengenalan adanya keterwakilan yang luas di pendidikan menengah
kejuruan, pendidikan tinggi dan badan pengelola (governing body) pusat
pendidikan masyarakat seumur hidup.
93 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
4. Mengembangkan fasilitas pendidikan yang fokus menghapus hambatan
kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan dasar dan
menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar dan daerah
kepulauan.
Adanya pemetaan yang lengkap mengenai permintaan/kebutuhan
infrastruktur terhadap criteria target yang telah disetujui.
Perluasan pengajaran multi-jenjang tertentu di desa-desa dan
masyarakat yang mempunyai tingkat pendaftaran rendah.
Memperkenalkan model sekolah-sekolah satu atap dari kelas 1-9 melalui
penyediaan kelas-kelas baru di masyarakat yang tidak mempunyai
fasilitas sekolah kelas 7-9.
Penyediaan ruang kelas tambahan unttuk kelas 7-9 dan kelas 10-12 di
daerah terpencil ataupun sekolah yang memiliki jumlah siswa terlalu
banyak.
Memperluas fasilitas Watsan (Water and Sanitation) di seluruh SD dan
sekolah menengah.
Menyediakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium IPA, termasuk
bahan pengajaran, peraga dan b€ahan tambahan lainnya, serta program
pelatihan guru.
Termasuk penambahan bahan-bahan belajar mandiri dan panduan.
Target: menjangkau 100 % pada tahun 2011.
Pembentukan pusat belajar/manajemen pendidikan di tingkat kabupaten
dan kecamatan untuk mendukung penataran guru, penjaminan mutu,
pengawasan sekolah dan pemantauan kinerja sekolah.
Menstransformasi LPMP menjadi akademi bagi staf pelayanan
pendididkan NAD (Education service Staff College)
94 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Pembentukan dana pengembangan untuk mendorong permintaan akan
pendidikan tinggi/sekolah kejuruan.
Pembentukan dana akomodasi staf pendidikan NAD, termasuk rencana
pemberian pinjaman perumahan untuk guru dengan kriteria persyaratan
berdasarkan pada kebijakan penugasan/pemindahan tugas staf, transfer
atau tetap.
Pendirian Dayah Tinggi sebagai pusat pendidikan dan kajian Islam.
Memberikan pinjaman bagi perumahan guru dengan kriteria pemilihan
disesuaikan dengan upaya penempatan staf, dan pemindahan serta
dengan kebijakan yang mengikat.
Lima strategi lainnya adalah: (1). strategi meniningkatkan relvansi dan daya
saing, (2). strategi meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
public, (3). strategi untuk mempercepat penerapan system pendidikan yang
bernuansa Islami, dan (4). strategi peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan .
95 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.1.5. KEBIJAKAN MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak” dan upaya
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak” dengan
mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang responsive gender;
menjamin perlindungan hak perempuan dan anak serta memperkuat
kelembagaan dan jejaring kerja yang akuntabel adalah visi dan misi dari
kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Misi tersebut di tingkat propinsi menjadi tanggung jawab dari Badan PP
dan PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Di Aceh, dalam
rangka mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, misi dari
badan PP dan PA adalah:
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang;
2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan
publik;
3. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
dan anak;
4. Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak;
6. Memperkuat Pengarusutamaan Gender.
Untuk menjalankan misi tersebut diatas kebijakan yang ditempuh adalah:
1. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan
jabatan publik
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-
96 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
program lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum
perempuan.
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan Anak .
5. Memperkuat kelembagaan dan jaringan PUG ( Pengarus Utamaan Gender)
dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi
masyarakat.
Kebijakan pertama adalah kebijakan untuk mempercepat kesetaraan gender
dibidang politik, yaitu meningkatkan proporsi perempuan yang duduk di baik di
legislatif maupun di eksekutif.
II.1.6. STRATEGI MENCAPAI TARGET 3A:
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan
lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun
2015
Strategi untuk menghilangkan ketimpangan gender di bidang pendidikan , adalah
Strategi meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Sedangkan
untuk meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan
jabatan publik, strateginya adalah pengarusutamaan gender (PUG) yang
meliputi:
Penyerasian hukum dan peraturan perundang-undangan;
Peningkatan koordinasi dan kemitraan;
Penguatan kelembagaan dan jejaring kelembagaan tentang
pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah di tingkat propinsi dan
kabupaten / kota dan masyarakat;
Pelaksanaan aksi afirmasi.
97 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.1.7. KEBIJAKAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Arah kebijakan Pemerintah Aceh dibidang kesehatan secara
menyeluruh adalah :
1. Mendukung komitmen Pemerintah Indonesia secara nasional terhadap
pencapaian Millenium Development Goals, dan mendukung Sistem
Kesehatan Nasional, dalam rangka membangun sistem kesehatan daerah
yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien baik dalam kondisi normal
atapun darurat
2. Meningkatkan peran dan kewajiban pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat Aceh
dengan memperhatikan kelompok miskin, kelompok remaja, kelompok
rentan seperti wanita janda & anak-anak termasuk anak yatim, korban
tsunami, dan konflik;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam setiap program kesehatan
sebagai upaya memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar
mampu memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri
dan lingkungannya;
4. Mendorong kerjasama dengan organisasi swasta, LSM nasional dan
internasional, serta lembaga bantuan luar negeri dalam upaya kesehatan,
yang terkoordinasi dan terarah.
5. Meningkatkan peran Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten (struktur,
tugas pokok dan fungsi) dalam mendukung kebutuhan perencanaan,
pembiayaan, penanganan dan koordinasi kesehatan dalam kondisi normal
dan gawat darurat;
6. Revitalisasi dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan dasar dan tertier
pada seluruh fasilitas kesehatan dengan memperhatikan karakteristik tiap
daerah;
98 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
7. Menerapkan jaminan kesehatan Aceh sesuai dengan kebijakan nasional
8. Membentuk Rumah Sakit-Rumah Sakit unggulan sebagai pusat rujukan di
beberapa wilayah Aceh sesuai dengan konsep kewilayahan; dan
menerapan status hukum bagi Rumah Sakit unggulan, Puskesmas
menjadi Rumah sakit, Puskesmas berbentuk Badan Layanan Umum;
9. Mengembangkan fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran dan
meningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan
dan pelatihan; serta menetapkan kualifikasi dan distribusi tenaga
kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh sebagai tenaga strategis.
10. Menerapan standarisasi fasilitas kesehatan.
11. Melakukan penelitian dan kajian terhadap pelayanan kesehatan untuk
digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. Menerapan sistem perencanaan kesehatan yang efektif dan efisien
berdasarkan analisis kebutuhan dan berbasis bukti, dengan
mempertimbangkan penyeimbangan antara pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitative;
13. Melakukan kemitraan ruang lingkup daerah, nasional dan internasional
baik antar pemerintah maupun dengan masyarakat, donor, lembaga
swadaya masyarakat, dan swasta.
Kebijakan yang berkaitan dengan penurunan angka kematian anak
adalah sebagai berikut:
1. Revitalisasi / pembangkitan kembali Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
sebagai upaya terdepan dalam penjaringan dan pencegahan masalah gizi
pada balita dan ibu hamil.
2. Penyelenggaraan dan pengintensifan pelayanan kesehatan ibu termasuk
pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana
3. Penyelenggaraan dan pengintensifan pelayanan kesehatan anak
4. Promosi dan intervensi paket gizi yang terintegrasi sejak remaja (pencegahan
anemia, infeksi cacing, kesehatan reproduksi), ibu hamil, ibu bersalin, ibu
99 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
menyusui, pemberian ASI eklusif, gizi mikro untuk balita dan kesehatan anak
sekolah dasar.
II.1.8. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET 4A
Target 4 A: Menurunkan angka kematian balita hingga dua per tigadalam kurun
waktu 1990 – 2015
Strategi pembangunan kesehatan Aceh tahun 2011 – 2015, berfokus pada:
1. Sumber daya manusia sejak dini.
2. Kesehatan masyarakat, yakni pelayanan yang bertujuan mengurangi,
memberantas, dan menanggulangi masalah kesehatan yang menjadi beban
masyarakat khususnya penduduk miskin.
3. Reformasi pelayanan kesehatan dengan meningkatkkkan kualitas pelayanan
melalui akreditasi dan standarisasi.
4. Penyediaan sumber daya kesehatan yang distribusinya adil, merata sesuai
dengan kebutuhan dan beban kerja.
5. Penyediaan fasilitas kesehatan, obat dan alat kesehatan tepat guna.
6. Peningkatan mutu dan kapasitas penelitian.
7. Peningkatan Manajemen kesehatan. Pengembangan data dan informasi
manajemen guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dengan
melakukan perencanaan kesehatan yang efektif, efisien dan berbasis bukti.
8. Partisipasi Masyarakat.
Strategi penurunan angka kematian anak:
1. Imunisasi: (i) penyediaan sumber daya dan dana serta ketersediaan
sarana dan prasarana yang memadai; (ii) sentralisasi beberapa program
implementasi; (iii) penguatan peran provinsi pada surveilans penyakit; (iv)
peningkatan kapasitas teknis, kualitas dan efektivitas
100 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
2. Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): (i) pelatihan manajemen; (ii)
pembentukan struktur manajemen pada semua level; (iii) peningkatan
partisipasi masyarakat
3. Gizi : (i) pemberian ASI, gizi yang cukup saat sakit, mikronutrien yang
memadai; (ii) monitoring pertumbuhan; (iii) BCC (Behaviour Change
Communication); (iv) intervensi micronutrient, (v) suplementasi makanan
4. Pemberdayaan Masyarakat: kampanye perubahan prilaku hidup sehat.
II.1.9. KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Kebijakan peningkatan kesehatan ibu diarahkan untuk meningkatkan cakupan
dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang difokuskan
pada:
1. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
2. Pelayanan Ante Natal untuk ibu hamil
3. Pelayanan ibu nifas
4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial
5. Pelayanan Keluarga Berencana untuk pasangan usia subur
6. Rujukan persalinan dengan komplikasi dengan cara: Meningkatkan jumlah
Puskesmas Rawat Inap yang mampu memberikan pelayanan PONED; dan
Program PONEK Rumah Sakit.
7. JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) dan JAMPERSAL (Jaminan Persalinan )
101 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.1.10. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET 5A dan 5B
Target 5 A: menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun
waktu 1990-2015 dan 5 B: mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
pada tahun 2015
1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi,
dengan:
Meningkatan cakupan pelayanan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan
terlatih
Meningkatkan cakupan pelayanan ante natal pada ibu hamil K1
Menurunkan gap antara pelayanan antenatal pada ibu hamil K1 dan K4.
Meningkatkan prosentase kabupaten / kota yang mampu memberikan
pelayanan kejiwaan / depresi pasca persalinan
Meningkatkan cakupan pemberian gizi bagi ibu hamil kurang energy
protein pada keluarga miskin
Meningkatkan pelayanan emergensi obstetric komprehensif di pelayanan
sekunder dan tersier
2. Meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi
melalui:
Meningkatkan prosentase Puskesmas rawat inap yang mampu
melaksanakan PONED.
Meningkatkan prosentase Puskesmas mampu memberikan PKRE
(pelayanan kesehatan reproduksi esensial).
Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu
memberikan pelayanan keluarga berencana yang memenuhi standard.
3. Meningkatkan prosentasi pengguna keluarga berencana pada pasangan usia
subur
102 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dengan melakukukan desa siaga/
Pemberdayaan masyarakat dengan desa siaga termasuk tranportasi rujukan,
pemberdayaan wanita, keterlibatan pria dalam kesehatan reproduksi, Rumah
tunggu atau rumah singgah bagi penduduk yang memiliki kehamilan risiko
tinggi.
5. Penguatan Sumber daya kesehatan (pengadaan tenaga, pelatihan, alat,
obat)
II.1.11. KEBIJAKAN MDG 6 MENANGGULANGI HIV/AIDS, MALARIA,
TBC DAN PENYAKIT LAIN
Kebijakan umum dari Pembrantasan dan penanggulangan penyakit menular
adalah sebagai berikut:
1. Pembrantasan dan Penanggulangan Penyakit menular diselenggarakan
dengan tatalaksana kasus secara cepat dan tepat, imunisasi, perubahan
perilaku dan pengendalian faktor resiko.
2. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans-epidemiologi,
kewaspadaan dini sebagai dasar penanggulangan KLB ( Kejadian Luar Biasa)
dan Bencana serta antisipasi penyebaran penyakit.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pembrantasan dan
penanggulangan penyakit menular.
Kebijakan yang berkaitan dengan Pembrantasan dan Penanggulangan Penyakit
TBC adalah:
1. Penanggulangan penyakit TB dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi
dengan kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program
2. Penanggulangan TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS
3. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap
peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan
103 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah
terjadinya MDR-TB. (Multi Drug Resistant)
4. Penguatan kebijakan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap
program penanggulangan TB.
5. Penanggulangan penyakit TB dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelayanan
Kesehatan (UPK): Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, BP4
serta Praktek Dokter Swasta (PDS) dengan melibatkan peran serta
masyarakat secara paripurna dan terpadu
6. Penanggulangan TB dilaksanakan melalui promosi, penggalangan kerja sama
dan kemitraan dengan program terkait, sektor pemerintah, non pemerintah
dan swasta dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB
(Gerdunas TB)
7. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan
ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan dan jejaring.
8. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) diberikan secara cuma-cuma dan dijamin
ketersediaannya.
9. Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam jumlah yang
memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.
10. Penanggulangan TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan
kelompok rentan terhadap TB.
11. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.
Kebijakan yang berkaitan dengan eliminasi penyakit Malaria adalah sebagai
berikut:
1. Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LSM, dunia
usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan
masyarakat.
2. Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap dari kabupaten/kota, provinsi,
dan dari satu pulau atau ke beberapa pulau sampai ke seluruh wilayah
104 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Indonesia menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi
sumber daya yang tersedia.
Kebijakan yang berkaitan dengan pembrantasan HIV/AIDS adalah sebagai
berikut42:
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan promotif, preventif dan kuratif,
untuk penderita HIV/AIDs untuk mengantisipasi dan menghadapi epidemic.
2. Memperkuat sistem informasi , sistem monitoring dan evaluasi.
3. Meningkatkan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan,
4. Mobilisasi sumber dana untuk penanggulangan HIV/AIDS, melalui
pengintegrasian program penanggulangan HIV/AIDS ke dalam program-
program pembangunan
5. Pengembangan lingkungan yang lebih kondusif untuk mengurangi stigma
dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS
II.1.12. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN MDG 6 MENANGGULANGI
HIV/AIDS, MALARIA, TBC DAN PENYAKIT LAIN
TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus
baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua
yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus
baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015
Strategi penanggulangan HIV/AIDs: ( TARGET 6 A, 6B)
1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas KPAD/
Komite Penanggulangan HIV/AIDS Daerah.
2. Memperkuat aspek manajemen dan aspek hokum dan perundangan yang
berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS, termasuk aspek
42
Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs
105 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
perlindungan kerahasiaan dan aspek pencegahan diskriminasi / stigmatisasi
penyandang HIV/AIDs
3. Perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS pada populasi rentan
4. Penyediaan layanan KIE terhadap infeksi HIV dan mencegah penularannya
5. pelaksanaan penjangkauan terhadap masyarakat pada kelompok paling
berisiko yang mencakup tes HIV, konseling dan layanan pengobatan serta
perawatan di pusat rawat jalan dan lokasi-lokasi serupa, termasuk fasilitas
kesehatan keliling dan mendorong peran serta masyarakat;
6. Peningkatan cakupan penggunaan kondom;
Strategi eliminasi Malaria: Target 6 C
1. Melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat.
2. Memberdayakan dan menggerakan masyarakat untuk mendukung secara
aktif upaya eliminasi malaria.
3. Menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko.
4. Melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria.
5. Menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun
internasional, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk
sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui
forum gebrak malaria atau forum kemitraan lainnya.
6. Menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi
kesehatan.
7. Melakukan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan Gebrak Malaria
atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi
dalam upaya eliminasi malaria
106 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Strategi Pembrantasan penyakit Tuberkulosis: target 6C
1. Peningkatan komitmen politis yang berkesinambungan untuk menjamin
ketersediaan sumberdaya dan menjadikan penanggulangan TB suatu
prioritas
2. Pelaksanaan dan pengembangan strategi DOTS yang bermutu dilaksanakan
secara bertahap dan sistematis
3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait melalui kegiatan
advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial
4. Kerjasama dengan mitra internasional untuk mendapatkan komitmen dan
bantuan sumber daya.
5. Peningkatan kinerja program melalui kegiatan pelatihan dan supervisi,
pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan
II.1.13 KEBIJAKAN PERCEPATAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, pemerintah Aceh mempunyai
komitmen untuk pelestarian lingkungan Hidup dikenal dengan “ACEH GREEN
VISION” yaitu menjaga, memelihara dan mempertahankan Sumber daya Alam
Aceh demi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Misi untuk
mewujudkan visi tersebut adalah:
1. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan, dengan
mengembangkan kebijakan kedepan untuk menghabiskan tidak lebih cepat dari
kemampuan alam itu tumbuh kembali.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, yakni dengan
mengembangkan kebijakan kedepan untuk menghabiskan tidak lebih cepat dari
kecepatan sumberdaya terbarukan dapat menggantikannya.
107 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
3. Mewujudkan pengelolaan limbah, dengan kebijakan cara untuk tidak boleh lebih
cepat dari kemampuan alam untuk memurnikan kembali limbah tersebut.
Salah satu kebijakan yang telah diterapkan dalam rangka pelestarian hutan
adalah kebijakan penghentian sementara penebangan hutan (moratorium
logging) di Aceh melalui instruksi Gubernur Aceh No. 05/Inst /2007. Kebijakan ini
meliputi 3 program utama yakni, (a).Redesign / penataan kembali hutan Aceh ,
(b).Reforestasi / penanaman kembali hutan dan (c).reduksi deforestasi –seperti
yang dijelaskan dalam alur dibawah ini. Kebijakan ini sekaligus menyelamatkan
habitat flora dan fauna sehingga akan menekan laju penurunan keanekaragaman
hayati .
Untuk meningkatkan proporsi rumah tangga yang mempunyai akses
terhadap air minum dan sanitasi yang layak, kebijakan kedepan diarahkan
kepada:
Gambar
II.1.13. 1 Alur
piker
pengelolaan
Hutan Lestari
menuju
Pembangunan
Aceh Baru
Sumber:
Rencana
Pembangunan
Kehutanan
Aceh 2009,
Dishutbun
108 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
1. Peningkatan cakupan pelayanan dalam upaya memenuhi kebutuhan air
minum masyarakat, melalui pembangunan dan perbaikan sistem air baku,
perbaikan dan pengembangan instalasi serta pengembangan dan perbaikan
jaringan transmisi dan distribusi, terutama di kawasan perkotaan
2. Dalam meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak,
kebijakan ke depan diarahkan pada peningkatan investasi pengelolaan sistem
air limbah terpusat dan penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dengan
fokus pelayanan bagi masyarakat miskin.
3. Menyediakan perangkat peraturan ditingkat Propinsi dan ditingkat kabupaten
untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui
penambahan, revisi, maupun deregulasi peraturan perundang-undangan
4. Memastikan ketersediaan air baku untuk air minum, melalui pengendalian
penggunaan air tanah.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS)
6. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi
yang layak, melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum
(RIS-SPAM) sesuai prinsip-prinsip pembangunan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat maupun lembaga; penyusunan Strategi Sanitasi Kota
(SSK) yang selaras dengan RIS-SPAM; serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaannya.
7. Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum dan sanitasi
yang layak melalui (a) penyusunan business plan, penerapan korpora� sasi,
pelaksanaan manajemen aset, dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, baik yang dilakukan oleh ins� tusi maupun masyarakat; (b)
peningkatan kerja sama antarpemerintah, antara pemerintah dan
masyarakat, antara pemerintah dan swasta, ataupun antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat; (c) peningkatan keterkaitan antara sistem
109 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah; dan (d)
op� malisasi pemanfaatan sumber dana.
8. Meningkatkan belanja investasi daerah untuk perbaikan akses air minum dan
sanitasi yang difokuskan pada pelayanan bagi penduduk perkotaan terutama
masyarakat miskin.
9. Meningkatkan iklim investasi yang mendukung pembangunan guna
merangsang partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat melalui KPS dan
CSR; dan juga untuk pengembangan dan pemasaran pilihan sistem
penyediaan air minum dan sanitasi yang tepat guna.
Sembilan kebijakan tersebut diambil dari kebijakan kedepan pencapaian target
7C dari Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs, yang akan dikembangkan di
Aceh.
Pada matrik program percepatan MDG 7, kegiatan program disusun atas dasar 4
kebijakan tersebut dibawah ini:
1. Kebijakan mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan dan
mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang
2. Kebijakan mempertahankan peran penting hutan dalam menjaga
keseimbangan siklus hidrologi
3. Kebijakan melakukan mitigasi pemanasan global serta melakukan adaptasi
terhadap dampak negatif perubahan iklim
Kkebijakan memperkuat kapasitas untuk beradaptasi dengan dampak
perubahan iklim dan melakukan langkah tanggap bencana alam dengan
cepat dan tepat
II.1.14 STRATEGI PERCEPATAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP
Strategi untuk pencapaian target 7A
Target 7 A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan
dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya
lingkungan yang hilang adalah:
110 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
1. Penyelamatan energy melalui pengembangan energi ramah lingkungan.
2. Pengembangan energy panas bumi yang ramah lingkungan
3. Pembangunan dan pengembangan energy air (hydro power)
4. Pengembangan energy sumber lainya(waste to energy, biofuel, dll)
5. Pelestarian lingkungan berlandaskan manajemen hutan yang berkelanjutan/
Pengembangan Manajemen dan Perlindungan Hutan Primer, dengan cara
memperkuat polisi hutan untuk memonitoring kawasan hutan, memperkuat
Badan Pengelolaan Kawasan Ekosisten Leuser dan memperkuat Tim
Terpadu pembrantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan
6. Peningkatan kegiatan reboisasi dan pemulihan hutan,
7. Pengembangan hutan agroindustri dan hutan kemasyarakatan.
8. Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai
yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air.
9. Membangun konstruksi pengendali daya rusak air di sungai, muara, dan
pantai serta fasilitas sarana peringatan dini banjir kiriman sungai.
Strategi untuk pencapaian target 7C:
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
1. Untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan layanan sanitasi, saat ini
pemerintah melakukan terobosan melalui peluncuran Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014 yang menekankan
bahwa sanitasi adalah urusan bersama seluruh pihak baik pemerintah,
swasta, donor, dan masyarakat. Sementara itu, DAK bidang sanitasi
digunakan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi di daerah padat
perkotaan, melalui pendekatan sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).43
43 Kebijakan dan Pembangunan Strategi Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS
beranggotakan perwakilan dari Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum dan Kementrian Lingkungan Hidup)
111 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
2. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat skala kota,
pembangunan sistem sanitasi setempat dan juga pengembangan dan
perbaikan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)44.
Untuk Aceh, strategi percepatan pencapaian Target MDG 7C adalah sebagai
berikut:
1. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh tenaga sanitasi di
Puskesmas tentang STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), agar mereka
mampu untuk menlakukan penyadaran kepada masyarakjat tentang
pentingnya sanitasi, sehingga diharapkan akan bias melakukan pemicuan
terhadap pembangunan sarana sanitasi, jamban keluarga.
2. Menerapkan desa percontohan ODF ( open Defication Free) di 11 Desa
sebagai upaya pengembangan model desa sanitasi yang layak untuk
direplikasikan keseluruh desa di Aceh.
3. Meningkatkan upaya pengawasan dengan melakukan inspeksi
terhadapsarana air bersih dan melakukan upaya upaya peningkatan kwalitas
air bersih.
44
Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs
112 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.2. PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DAN TARGET KINERJA:
II.2.1 PROGRAM PERCEPATAN – MDG 1 MENANGGULANGI
KEMISKINAN DAN KELAPARAN
RPJMA 2007-2012:
Kemiskinan
1. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha
kelompok dan koperasi
2. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta masyarakat
terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan
3. Peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara kelompok usaha
besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga
4. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama penyaluran kredit bagi
UMKM dan industri rumah tangga
5. Penyediaan fasilitas pemukiman baru pada kawasan-kawasan potensi dan
memberikan bantuan stimulasi untuk pengembangan usaha ekonomi bagi
penduduk yang dimukimkan berbasis potensi local\
6. Peningkatan kemandirian pangan dan penganekaragaman pangan berbasis
sumber daya lokal
7. Revitalisasi pertanian dan perikanan dengan pengembangan komoditi
unggulan dan peningkatan nilai tambah
8. Pemberdayaan ekonomi masyrakat didalam dan sekitar kawasan hutan
melalui pemanfaatan hasil hutan dan kayu dan pengembangan hutan rakyat
9. Peningkatan program perlindungan sosial ( Jaminan Kesehatan Aceh, BPKG)
10. Peningkatkan akses terhadap layanan dasar
11. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
113 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Peningkatan Gizi Balita: RENSTRA Kesehatan Aceh 2011-2015
1. Penanganan kasus gizi buruk
2. Gerakan Bangkit Posyandu
3. Social marketing ASI Eklusif
4. Social marketing Garam Iodium
5. Pemberian kapsul vitamin A
6. Pemberian tablet Fe 90 tablet pada ibu hamil
7. Penyediaan bufferstock MP-ASI
8. Pemberian makanan tambahan pada anak sekolah (PMT-AS)
9. Pemberian Obat Cacing
10. Survey Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan
MATRIX PROGRAM PERCEPATAN
Kemiskinan
1. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4. Program : Pembinaan Syariat Islam
5. Program : Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Program : Peningkatan Sarana Perekonomian,Potensi Dan Kerja Sama
Ivestasi Dalam Pengembangan Industri Perdagangan
7. Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani
8. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
9. Program: Peningkatan Produksi Perikanan Dan Pemanfaatan Kelautan
10. Program: Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
11. Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
12. Program : Pengembangan Industri Kecil Menengah
13. Program : Pengembangan Sentra Industri Potensial
114 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
14. Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
15. Program : Pengembanagn Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Ukm
16. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan
17. Program : Peningkatan Produksi Hasil Ternak
18. Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Peningkatan kesempatan kerja:
1. Program : Peningkatan Kwalitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program : Program Peningkatan Penrapan Teknologi Peternakan
4. Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi
5. Program : Transmigrasi Lokal
Gizi:
1. Pembinaan Gizi Masyarakat
Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas perawatan dan RSUD
Pengadaan sarana prasarana dan obat
Pendampingan gizi buruk
Pelatihan kader posyandu
Penguatan badan koordinasi rnestra gizi
Pengembangan desa siaga
115 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.2.2. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG1-
MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
INDIKATOR
Saat ini
Aceh
2011 2012 2013 2014 2015
Target 1 A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) perhari dalam kurun waktu 1990 – 2015
1.2 Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)
3.50
(2011)
3.5 2 1.5 1.3 1
1.3 Proporsi penduduk
paling miskin
10.62% 10% 9% 8% 7% 6%
1.4. Proporsi penduduk hidup dibawah garis
kemiskinan
19.57% (2011)
k: 21.8%, d: 25.3%
19.57% 18% 17% 16% 15%
Target 1 B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua termasuk perempuan & kaum muda
1.5 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja.
5.12% 6% 7% 7% 7% 7%
1.6 Proporsi tenaga kerja
yang berusaha sendiri dan pekerja bebas
keluarga terhadap
total kesempatan kerja
24.75% 25% 23% 22% 21% 20%
1.7 Rasio kesempatan
kerja terhadap penduduk usia 15
tahun ke atas
57% 57% 58% 59% 60% 60%
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
1.8. Prevalensi balita
dengan berat badan rendah
16.6%
(**)
24% 22% 20% 18% 15%
1.9 Prevalensi Balita Gizi
Buruk
7.1%
(**)
9% 7% 5% 4% 3.36%
1.10 Prevalensi Balita Gizi
Kurang
15.8%
(**)
15% 14% 13% 12% 11.9%
1.11 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:
1400 Kkal/ kapita/ hari 12.44% 12 11 10 9 8.5%
2000Kkal/kapita/hari 52.43% 47 42 40 37 35.3%
116 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR PROSES PERBAIKAN GIZI – RESNTRA KESEHATAN 2011-2015 :
A % balita buruk yang mendapat perawatan
95% 95% 100% 100% 100% 100%
B % balita ditimbang
berat badan (D/S)
75% 75% 80% 85% 85% 85%
C % balita usia 0-6
bulan mendapat ASI
exklusif
45% 45% 50% 70% 75% 80%
D Cakupan rumah
tangga yang mengkonsumsi garam
beryodium
60% 60% 65% 70% 80% 90%
E % usia 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A
80% 85% 85% 85% 85% 85%
117 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.2.3. PROGRAM PERCEPATAN MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR
UNTUK SEMUA
Renstra Pendidikan Aceh 2007-2012
Menjamin Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar
1. Mengurangi hambatan biaya pada pendidikan dasar.
Penghapusan sumbangan tidak resmi: Mengurangi biaya yang dikenakan
atas orang tua murid pada tingkat pendidikan dasar dan menengah melalui
penghapusan sumbangan tidak resmi di kelas 1-12.
Penyediaan beasiswa/subsidi tertentu ke daerah-daerah miskin atau anak-
anak yang berasal dari keluarga sangat miskin dikelas 7-12.
Penyediaan tunjangan untuk pemuda/i putus sekolah agar dapat
mendapatkan kesempatan belajar pada program-program di jaringan Pusat
Pendidikan Masyarakat Seumur Hidup.
Pemberian subsidi/beasiswa bagi murid-murid pilihan untuk menjadi guru
pada lembaga pelatihan, dengan syarat bersedia ditempatkan didaerah
terpencil.
Memperkenalkan dana block grant kepada dayah salafiyah, termasuk
pemanfaatan sistem /program kembar antara madrasah/dayah salafiyah.
2. Meningkatkan efisiensi internal dan tingkat kelangsungan sekolah di setiap
jenjang, dengan menekankan prioritas peningkatan dari kelas 1 -6
Meningkatkan tingkat kenaikan kelas dari kelas 1-6 dan angka transisi dari
kelas 6 -7 dengan menetapkan kenaikan otomatis dari kelas 1-6, serta
perluasan sekolah dan penggunaan waktu libur untuk kelas-kelas remedial.
Meningkatkan angka kenaikan kelas dan transisi di jenjang kelas 7-12
melalui pengabungan sekolah pada tingkat SD/SMP dan SMP/SMA.
118 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
Memperbaiki peraturan tentang penerimaan anak usia 6 tahun pada kelas 1
dan meningkatkan peluang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk anak
usia 4 – 6 tahun
3. Pengembangan Fasilitas Pendidikan yang memfokuskan pada upaya
menghapuskan hambatan kesempatan belajar dan memperluas penyediaan
kelas 7-12 di daerah-daerah terpencil.
Perluasan pengajaran multi-jenjang tertentu di desa-desa dan masyarakat
yang mempunyai tingkat pendaftaran rendah.
Memperkenalkan model sekolah satu atap dari kelas 1-9 melalui
penyediaan kelas-kelas baru di masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas
sekolah kelas 7-9.
Penyediaan ruang kelas tambahan unttuk kelas 7-9 di daerah terpencil
ataupun sekolah yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak.
Menyediakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium IPA, termasuk bahan
pengajaran, alat peraga, serta program pelatihan guru.
Pembentukan pusat belajar/manajemen pendidikan di tingkat kabupaten
dan kecamatan untuk mendukung penataran guru, penjaminan mutu,
pengawasan sekolah dan pemantauan kinerja sekolah.
Memberikan pinjaman bagi perumahan guru dengan kriteria pemilihan
disesuaikan dengan upaya penempatan staf, dan pemindahan serta dengan
kebijakan yang mengikat
Matrix program percepatan mencapai pendidikan dasar
Menjamin Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
a. Pembangunan gedung sekolah dan ruang sekolah SD SMP.
b. Penyediaan beasiswa transisi untuk anak yatim
c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
119 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
d. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
e. Pelatihan calon guru SD /MI se provinsi
2. Program peningkatan mutu tenaga pendidik.
a. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Pelatihan pengelola lab, calon kep sekolah, pelatihan guru mata.
b. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
c. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan- Penilaian angka kredit guru
d. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik- gur terbaik, berprestasi – UMROH.
3. Manajemen Sekolah:
a. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan
dasar.
4. PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini: Pembangunan Gedung, pelatihan dan
peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD, penyediaan Biaya
Operasional Sekolah dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya PAUD bagi perkembangan anak.
5. Pendidikan Luar Biasa: Pembangunan gedung, pelatihan tenaga pendidik.
6. Pendidikan Menengah: Pembangunan Gedung, pelatihan Tenaga Pendidik,
penyediaan BOS
Program program tersebut diatas adalah untuk melaksanakan kebijakan: (a).
mempercepat pengadaan sarana dan prasarana belajar-mengajar yang
memadai, terutama di daerah daerah miskin, terpencil dan tertinggal, termasuk
madrasah dan pesantren (b). memastikan bahwa mekanisme pembiayaan
pendidikan lebih pro-masyarakat miskin untuk lebih enjamin terwujudnya
pembiayaan pendidikan yang adil ©. mempercepat peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan guru (d). meningkatkan pelatihan manajemen berbasis
120 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
sekolah bagi para kepala sekolah dan pengawas dan (e). memperkuat tatakelola
dan akuntabilitas pendidikan.
II.2.4. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG2: SEMUA
ANAK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR
INDIKATOR Saat ini 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 2 A: MENJAMIN PADA 2015 SEMUA ANAK LAKI LAKI MAUPUN PEREMPUAN DIMANAPUN DAPAT MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR
2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A)
L(*): 95.88%
P(*):95.59%
Aceh 97.37%
97% 98% 99% 100% 100%
2.2 Proporsi murid klas 1 berhasil menamatkan SD/MI
AB=92%
99% 100% 100% 100% 100%
2.3 Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 tahun perempuan dan laki laki
L:99.04% P:98.95%
100% 100% 100% 100% 100%
121 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.2.5. PROGRAM PERCEPATAN MDG 3: (MENDORONG KESETARAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RENSTRA Badan PP dan PA
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak,
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam
pembangunan
Matrik program percepatan kesetaran gender dan pemberdayaan
perempuan
1. Program Peningkatan Pendidikan dan Partisipasi Politik bagi perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Program Peningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
II.2.6. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG 3:
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
INDIKATOR
Saat ini 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 3 A: MENGHILANGKAN KETIMPANGAN GENDER DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN LANJUTAN PADA TAHUN 2005, DAN DI SEMUA
JENJANG PENDIDIKAN TIDAK LEBIH DARI TAHUN 2015
3.1. Rasio APM perempuan/ laki laki di SD / MI paketA
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.2. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMP / MT paketB
99.63% 100% 100% 100% 100% 100%
3.3. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMA / SMApaketC
103% 103% 100% 100% 100% 100%
3.4 Rasio APM perempuan /laki-laki di perguruan tinggi
139% 139% 12O%
110% 100% 100%
122 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR
Saat ini 2011 2012 2013 2014 2015
3.5. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 - 24 tahun
100.3% 100% 100% 100% 100% 100%
3.6 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian
34.20% 34.2%
35% 40% 45% 50%
3.7 Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR
5.7% 5.79%
8% 12% 16% 20%
123 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.2.7. PROGRAM PERCEPATAN MDG 4: MENURUNKAN ANGKA
KEMATIAN ANAK
RENSTRA KESEHATAN ACEH 2011-2015: Program pembangunan kesehatan Aceh Tahun 2011 – 2015 dibagi kedalam 4
program prioritas45:
1. Kapasitas Manajemen Sistem Kesehatan
2. Sumber Daya Kesehatan
3. Investasi Dini Sumber Daya Manusia
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
Program percepatan menurunkan angka kematian anak termasuk dalam prioritas
3, yang terdiri dari 9 program sebagai berikut:
1. Kesehatan ibu dan reproduksi yang terdiri dari 9 kegiatan pokok.
2. Kesehatan anak yang terdiri dari 8 kegiatan pokok
3. Kesehatan komunitas dan gender yang terdiri dari 8 kegiatan pokok
4. Perbaikan Gizi yang terdiri dari 10 kegiatan pokok
5. Pembinaan keperawatan dan kebidanan yang terdiri dari 10 kegiatan pokok
6. Upaya kesehatan dasar yang terdiri dari 3 kegiatan pokok
7. Upaya kesehatan rujukan yang terdiri dari 14 kegiatan pokok
8. Pelayanan Kesehatan tradisional / alternative yang terdiri dari 2 kegiatan
pokok
9. Pelayanan kejiwaan yang terdiri dari 4 kegiatan pokok.
Kegiatan program yang mempunyai dampak langsung untuk menurunkan angka kematian anak adalah program 1, 2, 4, dan 7, sebagai berikut:
1. Pelayanan kesehatan bayi dan imunisasi bayi dan balita.
2. Pelayanan neonatal (KN1)
3. Pelayanan kesehatan anak balita.
45
Rencana Strategis Kesehatan 2011 -2015, DInas Kesehatan Aceh, 2011
124 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
4. Pelayanan kesehatan anak sekolah.
5. Penanganan Kasus Gizi Buruk.
6. Gerakan Bangkit Posyandu,
7. Pemasaran ASI eksklusif dan garam iodium
8. Pemberian vitamin A dan obat cacing
Matrik program percepatan Penurunan Angka Kematian Anak.
1. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan neonatal
a. Meningkatkan akses dan kualitas kunjungan neonates
b. Pemberian asuhan bayi baru lahir sesuai standar
c. Pemenuhan kebutuhan perawat dan bidan di desa dan faskes ( PKM
dan RS)
d. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Manajemen BBLR bagi
perawat/bidan di Puskesmas
e. Pelatihan perinatologi bagi perawat/bidan di Puskesmas perawatan
dan RS
f. Penyediaan kecukupan alat resusitasi (tabung dan balon sungkup ) di
Puskesmas
g. Penyediaan kecukupan obat BBL
h. Distribusi Vaksin HB O
i. Penyediaan perinatologi set bagi Puskesmas perawatan dan RS
Kab/kota
j. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan BBL
k. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll)
kepada masyarakat tentang perawatan BBL
l. Pelaksanaan Audit / Review maternal perinatal (AMP) di Kab/Kota
2. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan bayi
a. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan Bayi
b. Penyediaan materi KIE kepada masyarakat tentang perawatan Bayi
c. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
125 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
d. Pemberian pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar
e. Peningkatan jumlah Puskesmas dengan rantai dingin yang efektif
f. Pelatihan Pemberian Imunisasi Sesuai Standar
g. Pemberian imunisasi campak pada bayi
h. Distribusi Vaksinasi Dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak)
i. Pemberian imunisasi dasar lengkap
j. Penyediaan dan distribusi vit A 100.000 IU bagi Bayi
k. Pemberian vit A 100.000 IU bagi Bayi (6-11 bulan)
l. Pelayanan SDIDTK bagi bayi, petugas kesehatan
m. Pemberian Screening KIT SDIDTK bagi Puskesmas
n. Imunisasi Hib
o. Penguatan Imunasisi Rutin
p. Pencegahan KLB Titanus
3. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
a. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan Anak Balita
b. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll)
kepada masyarakat tentang perawatan Anak Balita
c. Penyediaan oralit dan zink di Posyandu
d. Pemberian pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar
e. Pemberian Vitamin A 200.000 IU bagi Anak Balita
f. Peningkatan jangkauan pemantauan pertumbuhan anak balita
g. Peningkatan jangkauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) anak
balita
h. Peningkatan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan
balita sakit sesuai standar
i. Pelatihan MTBS bagi perawat dan Bidan
j. Pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di
puskesmas
k. Pelayanan Balita sakit di Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota
sesuai standar
126 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
l. Pemenuhan kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS
Kab/Kota sesuai dengan Buku Saku
m. Pemenuhan kecukupan tenaga dokter spesialis anak di RS Kab/Kota
n. Tatalaksana Tb pada anak sesuai dengan standar
o. Pemberian ART pada ODHA anak di RS rujukan ART
p. Pengobatan pada bayi yang terinfeksi sifilis di puskesmas
q. Pendistribusian kelambu berinsektisida secara massal/rutin melalui
kegiatan integrasi.
r. Pelaksanaan PWS KIA di puskesmas
s. Pelaksanaan sistem rujukan berjenjang
II.2.8. TARGET KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG 4:
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 4A : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) HINGGA DUA PER TIGA DALAM KURUN WAKTU 1990-2015
4.1. Angka kematian balita (AKBA)per 1.000 kelahiran hidup
45 32
4.2 Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
25% 24% 24% 24% 23% 23%
4.3 Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (NN)
14 14 14 13 13 12
4.4. Persentase anak usia 1 thn yang diimunisasi campak
40.9% 50% 60% 70% 80% 90%
INDIKATOR PROSES MENURUNKAN AKBA RENSTRA KESEHATAN 2011-2015
1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
82% 82% 84% 86% 90% 90%
2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi
85% 85% 86% 87% 90% 90%
3. Cakupan pelayanan 80% 80% 81% 83% 85% 90%
127 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
kesehatan Anak balita
4. % Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota yang memenuhi kecukupan obat dan alat sesuai dengan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kota dan Puskesmas Perawatan"
60% 60% 70% 80% 85% 90%
5. Persentase bayi 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar legkap di tk kab/kota
80% 80% 90% 90% 90% 90%
6. Persentase desa yang mencapai UCI ( Universal Coverage Immunization)
90% 90% 95% 100% 100% 100%
128 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
II.2.9. PROGRAM PERCEPATAN MDG 5: MENINGKATKAN
KESEHATAN IBU
RENSTRA KESEHATAN ACEH 2011-2015:
1. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
2. Pelayanan ANC ( Ante Natal Care)
3. Pelayanan Keluarga Berencana
4. Pelayanan ibu nifas (KF)
5. Penanganan komplikasi kebidanan (PK)
6. Pengembangan PONED
7. Pelayanan kesehatan Reproduksi Esensial ( PKRE).
Matrik program percepatan Meningkatkan Kesehatan Ibu
1. Pelatihan APN dan Evaluasi Pasca Latih
2. Pelayanan ibu Nifas (KF) dan kunjungan rumah untuk meningkatkan
cakupan ibu nifas
3. Advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi bumil risti dan seluruh
bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di Kabupaten
4. Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun
5. Penyediaan fasilitas pertolongan persalinan di Puskesmas
6. Fasilitasi Pembuatan SK Bupati Walikota/ Perda Persalinan, rumah
tunggu dan PONED
7. Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan dan kesiapan
menghadapi komplikasi persalinan
8. Orientasi Bikor dalam melaksanakan Supervisi Fasilitatif
9. Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS) termasuk layanan swasta
129 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
10. Pembinaan Puskesmas pemanfaatan Buku KIA
11. Pendataan Ibu Hamil
12. Pengadaan Paket Kelas Ibu untuk Puskesmas
13. Orientasi pembentukan kelas Ibu di Puskesmas
14. Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED
15. Fasilitasi perencanaan terpadu kab/kota dalam pecepatan penurunan
angka kematian ibu yang responsif gender (DTPS)
16. Pembentukan mobile team untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu
di DTPK
17. Penyediaan Kit pelayanan KB di faskes dasar yang memberikan
pelayanan KB.
18. Update (pemutakhiran) keterampilan pelayanan KB bagi Dokter dan
Bidan di tingkat pelayanan dasar
19. Orientasi ABPK bagi Bidan Pustu/Poskesdes
II.2.10. KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MENCAPAI TARGET 5A-
MENURUNKAN AKI HINGGA 75% SAMPAI 2015 DAN 5B – MEWUJUDKAN
AKSES KESEHATAN REPRODUKSI BAGI SEMUA PADA TAHUN 2015
INDIKATOR Angka
Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 5A: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA TIGA PER EMPAT DALAM KURUN WAKTU 1990-2015
5.1. Angka Kematianan Ibu per 100.000 kelahiran hidup
238 238 200 180 160 140
5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
86% 95% 95% 97% 99% 100%
TARGET 5B: MEWUJUDKAN AKSES KESEHATAN REPRODUKSI BAGI SEMUA PADA TAHUN 2015
5.3. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR ( Contraseptive Prevalnce Rate) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara
49.7% 70% 70% 70% 76% 80%
130 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR Angka
Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
5.3.a. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern
47.1% 45.4%
48% 58% 63% 62%
5.4. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1.000 perempuan usia 15-19 thn
67 Tidak Ada data
5.5. Cakupan pelayanan Antenatal
- 1 kali kunjungan 75% 89.2%
90% 92% 94% 95%
- 4 kali kunjungan 56% 88% 90% 93% 95% 95%
5.6. Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi
12.7% 8.9% 8% 7% 6% 5%
INDIKATOR PROSES MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU
Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih
95% 95% 95% 97% 99% 100%
Ibu hamil beresiko tinggi dirujuk dan ditangani oleh dokter specialist obstetri
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)
60% 60% 80% 100% 100% 100%
Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
80% 80% 85% 90% 95% 100%
Ibu Hamil melakukan
pemeriksaan kehamilan paling
sedikit 4 kali
95% 95% 95% 97% 99% 100%
Persalinan ditolong difasilitas
kesehatan yang memadai
50% 50% 60% 70% 80% 100%
131 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
III.2.11. PROGRAM MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA , TBC DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA
RENSTRA KESEHATAN ACEH 2011-2015:
HIV/AIDS:
1. Sero surveillance dan pelatihan surveillance HIV/AIDs
2. Kampanye penyadaran HIV/AIDs /Promosi pencegahan HIV/AIDs, dengan
Penyediaan layanan KIE terhadap infeksi HIV dan mencegah penularannya
3. Pelaksanaan penjangkauan terhadap masyarakat pada kelompok paling
berisiko yang mencakup tes HIV, konseling dan layanan pengobatan serta
perawatan di pusat rawat jalan dan lokasi-lokasi serupa, termasuk fasilitas
kesehatan keliling dan mendorong peran serta masyarakat;
4. Penyediaan kondom untuk meningkatan cakupan penggunaan kondom.
Tuberkulosis:
1. Advokasi pembentukan Gerdunas
2. Penyediaan Tuberkulin test diagnosis TB pada anak
3. Pelatihan TB dan DOTS bagi petugas program pembrantasan Tuberkulosis
4. Penyediaan obat anti tuberculosis ( OAT )
5. Promosi kesehatan tentang Tuberkulosis
Malaria;
1. Kampanye tentang pencegahan penyakit malaria: promosi penggunaan
kelambu berinfektisida khusunya untun anak balita.
2. Pengendalian vector Malaria : tempat bersarang dan berkembang biak
nyamuk, penyemprotan.
3. Surveilans , pengambilan sampel darah / tes sediaan darah untuk penentuan
diagnose laboratories Malaria.
132 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
4. Pelatihan bagi petugas medis dan para medis tentang tata kelola elaminasi
penyakit malaria
Matrik program percepatan Penaggulangan HIV/AIDs, Malaria
Tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015: 1. Sero surveilans, Pelatihan surveilans
2. Promosi pencegahan HIV dan AIDS
3. Pelatihan VCT ( Voluntary Counceling and Testing) bagi TIM di fasilitas
kesehatan, Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan
VCT bagi fasilitas kesehatan
4. Penjangkauan
5. Advokasi dan sosialisasi HIV/AIDS , Promosi pencegahan untuk kelompok risti
6. Pengadaan kondom
7. Pelatihan IMS (Infeksi Menular Sexual) bagi TIM di fasilitas kesehatan, dan
Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan IMS bagi
fasilitas kesehatan
8. Pelatihan pengurangan dampak buruk (harm reduction) bagi petugas di
sarana kesehatan, dan dukungan sarana dan operasional untuk pembenukan
layanan pengurangan HR ( harm Reducation /dampak buruk)
9. Pengadaan metadon
10. Pelatihan PMTCT (Preventing Mothers- to -Child Transmssion) bagi petugas
di sarana kesehatan dan dukungan sarana dan operasional untuk
pembentukan layanan PMTCT
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015
11. Pelatihan CST bagi petugas di sarana kesehatan dan dukungan sarana dan
operasional operasional untuk pembentukan layanan CST
12. Pengadaan mesin CD4 dan pengadaan reagen CD4
133 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
13. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015
Tuberkulosis
1. Promosi kesehatan tentang TB
2. Advokasi Pembentukan Gerdunas
3. Monitoring dan surveilens penyakit
4. Penyediaan tuberkulin test untuk diagnosis TB pada anak
5. Pelatihan TIM dalam pelayanan TB dengan DOTS / Pelatihan wasor TB
kabupaten/ kota dan Pelatihan Teknis Pelayanan TB di RS dengan Strategi
DOTS / Pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam rangka memantau
Kepatuhan Penderita / Pelatihan Petugas Kesehatan di Lapas/rutan dalam
pelayanan TB DOTS / Pelatihan tenaga laboratorium dalam meningkatkan
kualitas diagnostik TB
6. Sosialisasi Pelayanan TB dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit
7. Penyediaan Bio safety Cabinet dalam rangka mencegah infeksi TB di RS
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan TB sesuai standar
9. Penyedian Obat TB dengan Strategi DOTS/ Penyediaan Obat Anti
Tuberkulosis (OAT) sesuai standard
10. Pertemuan Koordinasi dalam Pelayanan TB Dengan Strategi DOTS dgn
stake holder terkait
14. Pengadaan mikroskop dan bahan laboratorium yang sesuai standard (reagen,
pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum
15. Ruang Isolasi untuk pasien TB-HIV dan MDR-TB
Malaria:
1. Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi
134 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
2. Pengadaan Kelambu berinsektisida di kab/kota endemis malaria
3. Pembagian kelambu berinsektisida untuk ibu hamil dan bayi
4. Pengambilan darah massal (sero survey) (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)
5. Pengadaan Rapid diagnostic test (RDT) (terutama untuk Daerah Terpencil
Perbatasan dan Kepulauan)
6. Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)
7. Pengadaan insektisida,Pengadaan alat semprot (spraycan) dan perlengkapan
alat penyemprot dan Penyemprotan rumah pd desa dengan malaria tinggi
8. Pelatihan tenaga mikroskopist malaria / Pelatihan medis dan paramedis
dalam tatalaksana kasus malaria / Pelatihan pengelola malaria dalam
manajemen program malaria
9. Pengembangan model intervensi lintas sektor (seperti Larvaciding, biological
control/penebaran jentik, source reduction, dll)
II.2.12 KINERJA MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA , TBC DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 6A: MENGENDALIKAN PENYEBARAN DAN MULAI MENURUNKAN JUMLAH KASUS BARU HIV/AIDS HINGGA TAHUN 2015
6.1. Prevalensi HIV/AIDS dari total Populasi
1.05 (****)
<1 (****
*)
1.07 per 100.000
pddk
<1 <1 <1 <1
6.2. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tnggi terakhir
2.7% (2005)
1.48% 46 5% 10% 15% 20%
6.3. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
Menikah L:6.80%
L:6.80% P: 4.3%
10% 15% 20% 25%
46
DHS 2007, Persentase wanita status kawin berusia 15-49 tahun dengan pasangannya yang menggunakan alat/cara
kontrasepsi KB kondom
135 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
P: 4.3%
Belum Menikah 38% 38% 45% 55% 65% 75%
TARGET 6B: MEWUJUDKAN AKSES TERHADAP PENGOBATAN HIV/AIDS BAGI SEMUA YANG MEMBUTUHKAN SAMPAI
DENGAN TAHUN 2010
6.4. Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang me miliki akses ada obat-obatan antiretroviral
6.5. Proporsi penduduk terinfeksi HIV yang ditangani
100%
50%
100%
75%
100%
80%
100%
85%
100%
90%
100%
95%
6.6. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria
Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk):
6.8 6.3 6 5.7 5.4 5
Angka kejadian Malaria di Jawa & Bali (API)47
1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.5
6.7. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
34.72 34.72
40% 45% 50% 60%
6.8. Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis
6.8.a. Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)
130 104 100 95 90 85
6.8.b. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
231 231 228 226 224 222
6.8.c. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS
34.1% 43.9% 45% 50% 55% 60%
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
79.1% 84.7% 85% 87% 89% 90%
47
Renstra Kesehatan Aceh 2011-2015, halaman 76
136 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
6.8.c. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis ) per 100,000 penduduk)
II.2.13. PROGRAM PERCEPATAN MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP
RENSTRA BAPELDAL:
1. Program Pengembangan Manajemen dan Perlindungan Hutan Primer
2. Program Manajemen Energi Mineral dan Pertambangan.
3. Program Manajemen Pengelolaan Limbah Berkelanjutan melalui Penurunan
Volume, Polutan, dan Meningkatkan nilai tambah.
4. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
kegiatannya:.
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,
6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, dan Peningkatan
Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam.
Program air minum dan sanitasi dari BMCK ( Bina Marga dan Cipta
Karya)48
1. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
2. Pengembangan distribusi Air minum
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Program Air Minum dan Sanitasi Dinas Kesehatan49:
48
RENSTRA BMCK 208-20012 ( perubahan 2011) 49
RENSTRA Kesehatan Aceh 2011-2015
137 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
1. Fasilitasi penyelenggaraan STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Matrik program percepatan Memastikan Kelestarian Lingkungan:
TARGET 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
1. PROGRAM 1: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan 1.1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
b. Kegiatan 1.2 Pengkajian Dampak Lingkungan
c. Kegiatan 1.3 Evaluasi lingkungan melalui implementasi
RKL/RPL,UKL/UPL
d. Kegiatan 1.4 Pengukuran Kualitas Lingkungan
2. PROGRAM 2: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
a. Kegiatan 2.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. PROGRAM 3: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan 3.1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
b. Kegiatan 3.2 Pekan Lingkungan Hidup Indonesia dalam Rangka Hari
Lingkungan Hidup
4. Program4: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
a. Kegiatan 4.1 Rehabilitasi kawasan konservasi
b. Kegiatan 4.2 Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan
5. PROGRAM 5: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
138 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
a. Kegiatan 5.1 Penanaman/ Rehabilitasi hutan dan Lahan pada catch
area
b. Kegiatan 5.3 Penanaman/ Rehabilitasi hutan dan Lahan pada catch
area sekitar waduk keliling
c. Kegiatan 5.4 Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6. PROGRAM 6: Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
a. Kegiatan 6.1 Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan, 18 kab
b. Kegiatan 6.2 identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi
Pengembangan Hutan, 18 kabupaten
7. PROGRAM 7: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan 7.1 Pengembangan Desa Model, di BA
b. Kegiatan 7.2 Rehabilitasi Lahan
8. PROGRAM 8 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan 8.1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
b. Kegiatan 8.2 Pengembangan Produksi ramah lingkungan
9. PROGRAM 9 : Peningkatan Pengendalian Polusi
a. Kegiatan 9.1 Pengujian emisi kendaraan bermotor, BA
10. PROGRAM 10: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Kegiatan 10.1 Pembuatan dan Pengawasan RTH
b. Kegiatan 10.2 Lomba lingkungan sehat Adiwiyata
11. PROGRAM 11: Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
a. Kegiatan 11.1 Pengendalian dampak perubahan iklim (antisipasi dan
mitigasi
12. PROGRAM 12 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan 12.1 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan
b. Kegiatan 12.2 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
13. PROGRAM 13 : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan 13.1 Kajian Lingkungan Hidup pada penambangan emas
oleh rakyat (Gunong Ujen,Geumpang dan Sawang)
139 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
14. PROGRAM 14 : Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
a. Kegiatan 14.1 : Pengendalian terpadu kerusakan sumber-sumber air
kawasan hulu DAS prioritas
Target 7B Mengurangi laju kehilangan keragaman hayati, dan
mencapai pengurangan yang signifikan pada 2010
1. PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Kegiatan 1.1 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem,
Aceh singkil
b. Kegiatan 1.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
2. PROGRAM 2: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
a. Kegiatan 2.1 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Konservasi
Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
b. Kegiatan 2.1 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya
Alam
3. PROGRAM 4: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Kegiatan 4.1 Pengelolaaan Kawasan Ekosistem Leuser
b. Kegiatan 4.2 Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
c. Kegiatan 4.3. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
4. PROGRAM 7: Konservasi dan Perlindungan sumber Daya Alam
a. Kegiatan 7.1 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,
manggrove, padang lamun, estuaria dan teluk/Natural Early
Warning System (NEWS)
Target 7 C: Menurunkan hingga 50% Rumah Tangga Tanpa Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Sanitassi Dasar Hingga Tahun 2015
140 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
1. Program Penyehatan Lingkungan
a. Pembangunan sarana air minum berkualitas
b. Advokasi penyediaan air minum berkualitas
2. Program Penyehatan Lingkungan
a. Pengawasan kualitas air minum perpipaan (PDAM).
b. Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.
3. Penyehatan Lingkungan
a. Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar
sembarangan)
b. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)
II.2.15. KINERJA PROGRAM PERCEPATAN MDG 7: MENURUNKAN
HINGGA 50% RUMAH TANGGA TANPA AKSES BERKELANJUTAN
TERHADAP AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI DASAR HINGGA TH 2015
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 7A: MEMADUKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN DANPROGRAM NASIONAL SERTA MENGEMBALIKAN SUMBERDAYA
LINGKUNGAN YANG HILANG
7.1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
60.37% 60.37% 61 % 62% 63% 65%
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)
Data tak tersedia
7.3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton
Data tak tersedia
7.4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
53.84% 54% 63% 72% 82% 90
7.5. Rasio luas kawasan 80% 84%% 88% 90% 92% 95%
141 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB II: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs
INDIKATOR
Angka Dasar
2011 2012 2013 2014 2015
lindung untuk menjaga kelestarian keaneka ragaman hayati thdp total luas kawasan hutan
7,6, Rasio kawasan lindung perairan thdp total luas perairan territorial
4% 6% 8% 10% 12% 14%
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
7.8. Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
30.60% 30.60% 35% 40% 45% 50%
Perkotaan 34.19% 34.19% 40% 45% 50% 55% Pedesaan 29.20% 29.20% 35% 40% 45% 50% 7.9. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan
43.27% 42.03 % 45% 50% 55% 60%
Perkotaan 73% 73% 74% 75% 76% 77% Pedesaan 30% 30%% 35% 40% 45% 50%
Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020
7.10. Proporsi rumah tangga
kumuh perkotaan
9.79% 9.79% 9% 8% 7% 6%
0 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
BAB III: SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN MILENIUM DI ACEH
Kerangka kerja pemantauan dan evaluasi pencapaian target MDGs
Perencanaan Berbasis Hasil (Result Based Planning) dan Logframe (Logical
Framework) tersirat didalam matrik program percepatan pencapaian tujuan
MDGs, yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara kegiatan program,
dengan berbagai tingkatan hasil, yaitu hasil langsung yang diukur dengan
indikator output, hasil antara yang diukur dengan indikator outcome dan hasil
akhir yang diukur dengan indikator dampak/ impact.
Indikator MDGs yang berupa indikator outcome dan indikator dampak serta
target pencapaiannya diletakkan pada baris yang teratas dari matrik, dimulai
dengan indikator MDGs dan target capaian MDGs pada tingkat nasional diikuti
dengan indikator MDGs dan target capaian MDGs pada tingkat propinsi.
Indikator dampak dikumpulkan melalui system pengumpulan data nasional
misalnya, Survey Kesehatan dan Demografi Indonesia ( SKDI), Survey Ekonomi
Nasional (Susenas), Survey Tenaga Kerja, Riset Kesehatan Daerah, yang
pengolahan dan analisa datanya dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, kecuali
Rsikesda. Sedangkan indikator outcome dan indikator output akan dikumpulkan
dari system pencatatan dan pelaporan SKPA / SKPK yang terlibat dalam rencana
aksi percepata MDGs dan di analisa oleh bagian pusat data dan informasi SKPA
dan SKPK terkait. Frekwensi pengumpulan dan analisa data indikator output dan
indikator outcome, dilakukan paling sedikit dua kali setahun oleh SKPA dan SKPK
dan hasilnya diskusikan di rapat teknis pemantauan capaian target MDGs dan
atau dibahas didalam pertemuan perencanaan MUSRENBANG baik di tingkat
kabupaten maupun di tingkat propinsi. Sedangkan untuk indikator dampak
pengumpulan dan analisa data indikator MDGs dilakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan survey dan riset nasional.
1 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Hasil dari pengumpulan data dan analisa indikator output, outcome dan impact
yang dilakukan oleh SKPA / SKPK terkait, akan disimpan di pusat data BAPPEDA
( bagian Pusat data dan Informasi) dengan menggunakan perangkat lunak
DevInfo. Data yang dikumpulkan melalui pencatatan dan pelaporan SKPA ini
akan diintegrasikan dengan data lain yang dikumpulkan oleh sub Bidang Data,
Pemantauan & evaluasi Pembangunan, BAPPEDA Aceh.
Sistem informasi yang telah ada yaitu Aceh Geo Spatial Database , Aceh Info ,
RAN Database akan di integrasikan dalam satu system manajemen informasi,
dimana seluruh indicator MDGs dan indicator keluaran dan indicator outcome
dari Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium akan
dimasukkan kedalam database yang terintegrasi.
Untuk memantau kemajuan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian target
pembangunan Milenium, pertemuan teknis setiap 3 bulan sekali akan
diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pencapaian Target
Pembangunan Milenium yang struktur dan keanggotaanya akan ditentukan
melalui Surat Keputusan Gubernur.
Pertemuan akhir tahun akan diselenggarakan untuk mempelajari capaian target
Pembangunan Milenium dengan mengumpulkan dan menganalisa Indikator
Dampak MDG. Untuk itu hasil dan analisa survey nasional yang diselenggarakan
oleh BPS akan disajikan oleh BPS Aceh pada rapat teknis evaluasi pencapaian
target MDG akhir tahun, dan BPS Aceh akan memberikan pemuthakiran
indikator MDG yang diperoleh dari survey nasional seperti SKDI, SUSENAS,
Survey tenqaga kerja dsb. Untuk pertanggung jawaban publik BPS akan
memberitahukan kemajuan Pembangunan Milenium melalui media: Berita
statistik” yang dapat diakses lewat internet. CSO (Civil Society Organization
/organisasi masyarakat madani) akan dilibatkan dalam melakukan MONEV
(Monitoring dan evaluasi) dan akan berfungsi sebagai kontrol sosial untuk
meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan program pro rakyat dijalankan dengan
transparan dan efektif.
2 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Tanggung jawab dari masing masing SKPA terkait dalam pengumpulan data dan
analisa Indikator MDGs ( gambar III.1) untuk mempelajari capaian target MDGs
adalah sebagai berikut:
1. Biro Pusat Statistik bertanggung jawab atas pengumpulan dan
pengolahan dan analisa indikator target 1A dan 1 B (6 indikator) dan Target
2A ( 1 indikatorr).
2. Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan
dan analisa indikator target 2A ( 2 indikator), Target 3 A ( 2 indikator)
3. Badan PP dan PA bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan dan
analisa indikatyor target 3A ( 1 indikator)
4. Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan
dan analisa Indikator target 4A (3 indikator), target 5 A (2 indikator), 5 B (4
Indikator), target 6 A dan 6 B ( 8 indikator) dan target 7 C ( 2 indikator)
5. BAPPEDAL bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan dan
analisa indikator target 7 A dan 7B ( 4 indikator)
6. BMCK bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan dan analisa
indikator target 7 D ( 1 indikator)
7. BKKBN bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan dan analisa
indikator target 5B (2 indikator).
8. KPAD bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan dan analisa
indikator target 6A (3 indikator).
3 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Aceh
Ind
ikat
or d
an S
KP
A y
ang
ber
tan
gg
un
g j
awab
dal
am
pen
gu
mp
ula
n d
an a
nal
isa
dat
a in
dik
ator
Targ
et
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnyaproporsi penduduk dengan tingkat pendapatankurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurunwaktu 1990-2015
1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatankurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita perHari
1.2 Rasio kesenjangan kemiskinan1.3 Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsinasional
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerjapenuh dan produktif dan pekerjaan yang layakuntuk semua, termasuk perempuan dan kaummuda
1.4. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap pendudukusia 15 tahun ke atas
1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap totalkesempatan kerja
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnyaproporsi penduduk yang menderita kelaparandalam kurun waktu 1990-2015
1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi
1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapundapat menyelesaikan pendidikan dasar
2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar
2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasilmenamatkan sekolah dasar
2.3 Angka melek huruf penduduk usia 15-24tahun, perempuan dan laki-laki
DinkesDisdik 2.1, 2.1
BPS 2.3
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkatpendidikan dasar, menengah dan tinggi
3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaanupahan di sektor non-pertanian
3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan diDPR
Disdik: 3.1 PP&PA: 3.2,3.3
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita(AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu1990-2015
4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiranHidup
4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000kelahiran hidup
4.3 Persentase anak usia 1 tahun yangdiimunisasi campak
DinkesBiro Pusat Statistik
Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Aceh
Ind
ika
tor
da
n S
KP
A y
an
g b
ert
an
gg
un
g j
aw
ab
da
lam
p
en
gu
mp
ula
n d
an
an
ali
sa d
ata
in
dik
ato
rT
arg
et
Target 5B:
Mewujudkan
akses kesehatan
reproduksi bagi
semua pada
tahun 2015
Target 7B:
Menanggulangi
kerusakan
keanekaragama
n hayati dan
mencapai
penurunan
tingkat
kerusakan yang
signifikan pada
tahun 2010
6.6 Angka
kejadian dan
tingkat kematian
Malaria
6.7 Proporsi
anak balita yang
tidur dengan
kelambu
berinsektisida
6.9 Angka
kejadian,
prevalensi dan
tingkat kematian
akibat
Tuberkulosis
6.10 Proporsi
jumlah kasus
Tuberkulosis
yang terdeteksi
dan diobati
dalam program
DOTS
Target 5A:
Menurunkan
Angka
Kematian Ibu
hingga tiga per
empat dalam
kurun waktu
1990-2015
7.1 Rasio luas
kawasan
tertutup
pepohonan
berdasarkan
hasil pemotretan
citra satelit dan
survei foto udara
terhadap luas
daratan
7.2 Jumlah
emisi karbon
dioksida (CO2)
7.3 Jumlah
konsumsi bahan
perusak ozon
(BPO)
6.5 Proporsi
penduduk
terinfeksi HIV
lanjut yang
memiliki akses
pada obat-
obatan
antiretroviral
5.3 CPR /Angka
pemakaian
kontrasepsi bagi
perempuan menikah
usia 15-49 (semua
cara dan cara
modern)
5.4 Angka kelahiran
remaja (perempuan
usia 15-19 tahun) per
1000 perempuan
usia 15-19 Tahun
5.5 Cakupan
pelayanan Antenatal
(sedikitnya 1 dan 4
kali kunjungan)
5.6 Unmet Need
(kebutuhan keluarga
berencana/ KB yang
tidak terpenuhi)
6.1 Prevalensi
HIV/AIDS
(persen) dari total
populasi usia 15-
24 tahun
6.2 Penggunaan
kondom pada
hubungan seks
berisiko tinggi
terakhir
6.3 Proporsi
jumlah penduduk
usia 15-24 tahun
yang memiliki
pengetahuan
komprehensif
tentang HIV/AIDS
7.6 Proporsi
kawasan
lindung dan
kawasan
lindung perairan
7.8 Proporsi
rumah tangga
dengan akses
berkelanjutan
terhadap air
minum layak
7.9 Proporsi
rumah tangga
dengan akses
berkelanjutan
terhadap
sanitasi dasar
yang
layak
Target 6B:
Mewujudkan
akses terhadap
pengobatan HIV/
AIDS bagi
semua yang
membutuhkan
sampai dengan
tahun 2010
Target 7C:
Menurunkan
50% RT
akses
berkelanjuta
n terhadap
air minum
layak dan
sanitasi
dasar hingga
tahun 2015
Target 6C:
Mengendalikan
penyebaran dan
mulai
menurunkan
jumlah kasus
baru Malaria
dan penyakit
utama lainnya
hingga tahun
2015
BAPPELDA, Dinkes,
BMCK
Target 6A:
Mengendalikan
penyebaran dan
mulai
menurunkan
jumlah kasus
baru HIV/AIDS
hingga tahun
2015
Dinkes, BKKBN
KPAD
7.10
Proporsi
rumah
tangga
kumuh
perkotaan
Dinkes
5.1 Angka
Kematian Ibu
per 100,000
kelahiran Hidup
5.2 Proporsi
kelahiran yang
ditolong tenaga
kesehatan
terlatih
Target 7A:
Memadukan
prinsip-prinsip
Pembangunan
yang
berkesinambun
gan dalam
kebijakan dan
program
nasional serta
mengurangi
kerusakan pada
sumber daya
lingkungan
Dinkes
BKKBN 5.3, 5.6
Target 7D:Mencapai peningkatan
yang signifikan
dalam kehidupan penduduk miskin di
permukiman kumuh
(minimal 100 juta) pada
tahun 2020
Disamping Indikator MDGs tersebut diatas pada gambar III.1. untuk memantau
pelaksanaan kegiatan program percepatan yang direncanakan di matrik program
RAD MDGS Aceh 2011-2015, indikator output ( hasil langsung dari kegiatan
program) dan indikator outcome ( hasil antara dari kegiatan program) perlu
Gambar III.1.
Tanggung
Jawab SKPA
untuk
pengumpulan
dan analisa
Indikator
MDGs
4 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
dikumpulkan, diolah, dianalisa dan didiskusikan pada setiap pertemuan teknis
tim kelompok kerja MDGs Aceh setiap kwartal ( tiga bulan) sebagai upaya
untuk memantau kemajuan dan hasil semua kegiatan program percepatan
pencapaian MDGs dan sebagai masukan untuk pengambilan tindakan perbaikan
pelaksanaan program RAD MDGS Aceh.
Berikut adalah ringkasan tentang jumlah indikator output dan outcome yang
harus dikumpulkan, diolah dan dianalisa oleh masing masing SKPA terkait:
SKPA Target dan jumlah indikator outputs yang dikumpulkan diolah & dianalisa
Total 1A 1B 1 C 2A 3A 4 A 5 A 6 A 6 B 6 C 7 A 7 B 7 C 7 D
BPM 11 1 12
DISNAKERMOBDUK
7 7
DINSOS 5 5
BIRO PEREKONOMIAN
9 9
BKP LUH 6 6 12
HUTBUN 11 11
DKP 4 4
KESWANANK
6 2 8
DISTAN 12 12
INDAKOP 6 6
DINKES 18 61 50 21 6 35 10 201
DISDIK 25 25
BADAN PP & PA
6 6
BAPPEDAL 26 8 34
BMCK 5 1 6
Total 70 10 24 25 6 61 50 21 6 35 26 8 15 1 358
Secara rinci, berikut adalah indikator output dan indikator outcome RAD MDGS
Aceh yang diambil dari matrikm program percepatan pencapaian tujuan MDGs:
Indikator output TARGET 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi
penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) perhari
dalam kurun waktu 1990-2015 KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
Indikator MDG : 1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per Hari
1.2 Rasio kesenjangan kemiskinan
1.3 Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional
PROGRAM : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Tabel III.1.
Jumlah
Indikator
outputs
untukm
memantau
pelaksanaan
RAD MDGS
Aceh 2011-
2015
5 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
% desa dengan Lembaga / Organisasi Masyarakat mandiri di 23 kab
(Jumlah desa dengan Lembaga / Organisasi Masyarakat mandiri / jumlah desa) x 100%
BPM
2 Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
% desa yang mempunyai pusat informasi TTG dan atau internet di 23 kab
(Jumlah desa yang mempunyai pusat informasi TTG dan atau internet / jumlah desa) x 100%
BPM
3 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kabupaten yang menyelenggarakan pertemuan koordinasi program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan
Jumlah kabupaten yang menyelenggarakan pertemuan koordinasi program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan
BPM
4 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
% keluarga miskin yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan meningkatkan kesejahteraan keluarga di 23 kab
(Jumlah keluarga miskin yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan meningkatkan kesejahteraan keluarga / jumlah keluarga miskin x 100%)
BPM
5
Alokasi Dana Pemakmue Gampong, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu
% keluarga miskin yang mendapatkan dana untuk kegiatan usaha
(Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan dana untuk kegiatan usaha / jumlah keluarga miskin )x 100%
BPM
PROGRAM : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6
Pembinaan Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
% dari 244 kecamatan yang melaksanakanprogram PNPM
(Jumlah dari 244 kecamatan yang melaksanakanprogram PNPM / 224 ) x 100%
BPM
7 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Miskin
%penduduk miskin di 23 kab
(Jumlah penduduk miskin / jumlah seluruh penduduk)x 100%
BPM
8 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)
Kemandirian masyarakat di 18 Kabupaten
(Jumlah PEMK mandiri dari 18 kabupaten / 18 Kabupaten) x 100%
BPM
9 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKBS BBM
Kelancaran distribusi BBM di 23 kabupaten
(Jumlah Kabupaten yang distribusi BBM Lancar / jumlah kabyupaten) x 100% BPM
PROGRAM : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
10 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, % Kab melaksanakan perencanaan partisipatiff
(Jumlah kabupaten melaksanakan perencanaan partisipatif / jumlah kabupaten) x 100%
BPM
11
Pengembangan Kelembagaan dan SDM Gampong/Kelurahan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong/Kelurahan
% gampong yang dilatih penyelenggaraan Pemerintahan
(Jumlah gampong dilatih penyelenggaraan pemerintah / jumlah gampong ) x 100%
BPM
PROGRAM : Pembinaan Syariat Islam
12 Penyaluran Zakat Infak Shadaqah % keluarga miskin menrerima Zakat Infak
(% keluarga miskin menrerima Zakat Infak /jumlah KK miskin) x 100%
Baital Mal
PROGRAM : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
13 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kesenjangan- 1 KUBE =6 KK
Jumlah KK dalam KUBE yang mendapatkan pelatihan dan bantuan modal
Jumlah KK dalam KUBE yang mendapatkan pelatihan dan bantuan modal
Dinsos
14 Usaha Ekonomi Produktip (UEP) Jml penyandang masalah sosial yang menerima pelatihan dan modal usaha
Jml penyandang masalah sosial yang menerima pelatihan dan modal usaha
Dinsos
15 Subsidi pemakanan anak pantil Jumlah anakpanti yang mendapatkan subsidi makanan
Jumlah anakpanti yang mendapatkan subsidi makanan
Dinsos
16 Pemberdayaan Remaja putus Sekolah ( kurang mempu)
Jumlah remaja keluarga kurang mampu yangmenerima pelatihan
Jumlah remaja keluarga kurang mampu yangmenerima pelatihan
Dinsos
17 Pemberdayaan Masyarakat Konunitas Adat Terpencil
Jumlah KK Masyarakat komunitas Adat terpenci yang mendapatkanj manfaatl
Jumlah KK Masyarakat komunitas Adat terpenci yang mendapatkanj manfaatl
Dinsos
PROGRAM : Peningkatan Sarana Perekonomian,Potensi dan Kerja
Sama Ivestasi dalam Pengembangan Industri Perdagangan
6 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
18 -Peningkatan pengembangan sarana perekonomian daerah
% Jumlah desa yang mendapatkan sarana perekonomian
(Jumlah desa yang mendapatkan sarana perekonomian / Jumlah desa ) x
100% Biro Perekonomian
19 Pembinaan peningkatan kinerja BUMD
% Penyerapan tenaga kerja
(Jumlah pencari kerja yang
mendapatkan pekerjaan / jumlah pencariu kerja ) x 100%
Biro Perekonomian
20 Peningkatan fasilitas pengembangan potensi dan hasil produksi daerah
% kenaikan PAD k Propindi dam kab/ kota
(PAD propinsi / kabupaten / kota tahun berjalan / PAD propinsi / kabupaten /
kota tahun lalu) x 100% Biro Perekonomian
21 Peningkatan efektifitas kerjasama industry, pariwisata dan lingkungan hidup
% Meningkatnya investor di bidang industry dan pariwisata serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup
Jumlah Investor industry dan pariwaisata tahun berjalan / Jumlah
Investor industry dan pariwaisata tahun sebelumnya ) x 100%
Biro Perekonomian
22 Peningkatan fasilitasi kerjasama luar negeri bidang ekonomi
% Peningkatan pendapatan masy. Dan PAD
(Jumlah pendapatan masyarakat tahun berjalan / jumlah pendapatan
masyarakat tahun sebelumnya) x 100% Biro Perekonomian
23 -Pembinaan kawasan perdagangan bebas
% Peningkatan PAD & kesejahteraan Masyarakat
(PAD propinsi / kabupaten / kota tahun berjalan / PAD propinsi / kabupaten /
kota tahun lalu) x 100% Biro Perekonomian
24 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro,kecil dan menengah
Peningkatan kesejahteraan masy. (Jumlah pendapatan masyarakat tahun
berjalan / jumlah pendapatan masyarakat tahun sebelumnya) x 100%
Biro Perekonomian
25 Pembinaan kawasan ekonomi terpadu
Peningkatan PAD 4 kabupaten/kota
(PAD propinsi / kabupaten / kota tahun berjalan / PAD propinsi / kabupaten /
kota tahun lalu) x 100% Biro Perekonomian
26 Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian daerah
% Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian daerah yang terlaksana
(Jumlah Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian daerah
yang terlaksana/ jumlah Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian daerah yang
direncanakan) x 100%
Biro Perekonomian
PROGRAM : Peningkatan Kesejahteraan Petani
27 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
% Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petani pelaku agribisnis
(Jumlah Petani Pelaku agribusiness yang kemampuan dan ketrampilannya
meningkat / jumlah Petani Pelaku agribusiness) 100%
BKP-Luh
28 Peningkatan kemampuan lembaga petani
% Meningkatnya kualitas kelembagaan petani
(Jumlah kelompok petani yang kualitas kelembagaannya meningkat / jumlah kelompok petani) 100%
BKP-Luh
29
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan Tidur
Meningkatnya pemanfaatan lahan tidur untuk penyediaan pangan bagi masyarakat
(Luas Lahan Tidur yang dimanfaatkan
pada tahun berjalan / jumlah lahan tidur yag digunakan pada tahun sebelumnya)
x 100%
BKP-Luh
30 Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat
Terpeliharanya 51.000 ha tanaman perkebunan rakyat miskin
Luas areal ( ha) tanaman perkebunan untuk rakyat miskin
Hutbun
PROGRAM : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
31 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Tersedianya 23.750 ha lahan peremajaan kakao, intensifikasi kako dan rehabilitasi cengkeh
Luas areas( ha) lahan peremajaan kakao, intensifikasi kako dan rehabilitasi
cengkeh Hutbun
32 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Tersedianya 12.400 ha tanaman tebu
Luas areas( ha) lahan tanaman tebu Hutbun
33 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Tersedianya lahan 2.610 ha untuk peremajaan kelapa, kebun induk kakao den kelapa serta pemurnian benih tanaman karet
Luas areal (ha) untuk peremajaan kelapa, kebun induk kakao den kelapa serta pemurnian benih tanaman karet
Hutbun
PROGRAM: Peningkatan Produksi Perikanan dan Pemanfaatan
Kelautan
7 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
34
Pengembangan bibit ikan unggul : Petani kerapu mendapatkan bibit 2000 ekor/orang; . Operator hatchery mendapatkan bibit unggul ikan lele sangkuriang; . Petani ikan membudidayakan ikan spesies lokal
Jumlah petani ikan yang mendapatkan manfaat bibit ikan unggul kerapu dan lele .
Jumlah petani ikan yang mendapatkan manfaat bibit ikan unggul kerapu dan lele .
DKP
35
Pembinaan dan pengembangan perikanan : 1. Petani budidaya laut mendapatkan agroinput untuk budidaya ikan kerapu, 2. Petani budidaya payau mendapatkan agroinput untuk budidaya udang dan bandeng, 3. Petani budidaya air tawar mendapatkan agroinput untuk budidaya ikan air
Jumlah petani ikan yang mendapatkan lele, mas, nila, gurami
Jumlah petani ikan yang mendapatkan lele, mas, nila, gurami
DKP
36
Motorisasi armada penangkapan dalam upaya daya jelajar dan produktivitas nelayan: 1. Nelayan mendapatkan bantuan perahu motor dan alat tangkap 2. Membuka peluang kerja bagi 100 orang di kapal perikanan
Jumlah nelayan yang menerima dukungan pengadaan perahu bermotor penangkapan ikan
Jumlah nelayan yang menerima dukungan pengadaan perahu bermotor penangkapan ikan
DKP
37
Pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan 1. Nelayan tradisional mendapat bantuan alat tangkap ikan2. Nelayan meningkat jumlah tangkapan dengan adanya sarana rumpon di laut
Jumlah nelayan yang menerima dukungan pengadaan sarana
rumpon
Jumlah nelayan yang menerima dukungan pengadaan sarana rumpon
DKP
PROGRAM : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
38 Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
Jumlah kawasan memikliki usaha perbenihanm perkebunan
Jumlah kawasan memikliki usaha
perbenihanm perkebunan Hutbun
39 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Tersedianya 11.700 ha kebun kelapa sawit rakyat miskin
Luas areal (ha) kebun kelapa sawit rakyat miskin yang dikembangkan
Hutbun
40 Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat
Terehabnya 12,500 Ha Tanaman Kebun Rakyat ( kebun kakao, kopi dan pala rakyat)
Luas areal (ha) tanaman kebun rakyat yang direhabilitasi dan dikembangkan Hutbun
41 Pembangunan Kebun Karet Rakyat Terbangunnya 11.840 ha kebun karet Rakyat
Luas areal (ha) kebun karet rakyat yang dikembangkan Hutbun
42 Pembangunan Kebun Kakao Rakyat Tersedianya kebun kakao Rakyat Luas areal (ha) kebun kakao rakyat
yang dikembangkan Hutbun
43
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan di 19 kabupaten kota
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Padi (Ha) :
Luas kawasan (ha) sentra produksi padi yang dikembangkan Distan
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Jagung (Ha) : a.tenggara, gayo lues, a.tamiang, a.tengah
Luas kawasan (ha) sentra produksi
jagung yang dikembangkan Distan
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Kedele) (Ha) bireuen, pijay, a.tengah, a.utara
Luas kawasan (ha) sentra produksi kedele yang dikembangkan Distan
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Kacang Tanah (Ha) nagan raya, a.jaya, a.selatan, a.barat, abdya
Luas kawasan (ha) sentra produksi jkcang tanah yang dikembangkan
Distan
Berkembangnya kawasan tanaman buah (ha) a.taengah, bireuen, bener meriah
Luas kawasan (ha) sentra produksi tanaman buah yang dikembangkan Distan
Berkembangnya kawasan tanaman sayuran dan obat obatan (ha) Sayur: bener nmeriah, a.tengah, gayo lues, pidie dan Obat : pidie, tamiang, a.besar, bireun, a.tim
Luas kawasan (ha) tanaman sayuran dan obat obatan yang dikembangkan
Distan
PROGRAM : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
indikator dampak : produktivitas padi 4,5 ton per ha, naik 3% prediksi, sistem padat karya, rata2 luas kepemilikan lahan : 0,25 ha
8 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
44
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna (18 kab plus 1 kota)
Tersediaan Alat pengolah Tanah Bagi Tanam Serentak (unit) mis: handtraktor 1 unit utk 10 ha (kepada kelompok tani)
Prosentase Traktor tangan dengan luas kawasan= ( jumlkah hand traktor / luas
kawasan dalam ha ) x 100% Distan
Panjang Linning Saluran Untuk Distribusi Air Ke Areal Sawah (meter)
Panjang Linning Saluran Untuk Distribusi Air Ke Areal Sawah (meter)
Distan
Tersedianya Alat Pasca Panen (unit)
Jumlah alat pasca panen yang disediakan
Distan
Tersedianya Pompa Air untuk Memenuhi kekurangan air pada areaal sawah (unit)
Jumlah pompa air untuk irigasi sawah yang disediakan Distan
Termanfaatnya lahan terlantar (Ha) Luas areal (ha) lahan terlantar yang
dimanfaatkan Distan
Terbangunanya Jalan Usaha Tani bagi pengangkutan Saprodi dan hasil panen (meter)
Panjang jalan yang dibangun Untuk pengangangkutan saprodi dan hasil
panen. Distan
PROGRAM : Pengembangan Industri Kecil Menengah
45 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Industri kecil yang difasilitasi
Jumlah Industri kecil yang difasilitasi Indagkop
PROGRAM : Pengembangan Sentra Industri Potensial
46
Fasilitasi pembinaan industri kecil dan Menengah
Jumlah pengembangan sentra2 industri potencial yang terbentuk
Jumlah pengembangan sentra2 industri potencial yang terbentuk
Indagkop
PROGRAM : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
47 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
Indagkop
PROGRAM : Pengembanagn Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
48 Penyelenggaran /pelatihan kewirausahaan
% individu yang dilatih kewirausahaan
(Jumlah individu yang dilatih kewirausahaan / jumlah individu yang
potensial menjalankan usaha kewirausahaan ) x 100%
Indagkop
49 Pelatihan manajemen pengelola Koperasi
% pengelola koperasi yang dilatih manajemen koperasi
( jumlah pengelola koperasi yang dilatih manajemen koperasi / jumlah pengelola
koperasi) x 100% Indagkop
PROGRAM : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
50 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan lokal
% UMKM yang mempunyai sarana/prasarana
( jumlah UMKM yang mempunyai sarana/prasarana / jumlah UMKM) x
100% Indagkop
PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan
51 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Berkurangnya daerah rawan pangan
Jumlah desa rawan pangan yang diubah menjadi jumlah desa yang tidak
rawan pangan BKP-Luh
52 Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Jumlah LDPM yang berdiri Jumlah LDPM yang berdiri BKP-Luh
53 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
Jumlah LM3 ( Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat) yang berdiri
Jumlah LM3 ( Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat) yang berdiri
BKP-Luh
PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Ternak
54 1.1 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat) petani : 7 ekor)
Jumlah petani yang menerima bibit ternak
Jumlah petani yang menerima bibit ternak
Keswanak
55 1.2 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Jumlah kelompok usaha agribisnis berkembang yang produksinya meningkat
Jumlah kelompok usaha agribisnis berkembang yang produksinya meningkat
Keswanak
9 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
56 1.3 Pengembangan Kawasan Ayam Ras Petelur
Jumlah pulet ayam ras petelur untuk pengembangan kawasan ternak ayam ras petelur
Jumlah pulet ayam ras petelur untuk pengembangan kawasan ternak ayam ras petelur
Keswanak
57 1.4 Pembangunan Kebun Rumput HMT dan Padang Pengembalaan
Luas AreaL kebun rumput, (HA) HMT dan padang pengembalaan dibangun
Luas AreaL kebun rumput, (HA) HMT dan padang pengembalaan dibangun
Keswanak
58 1.5 Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu
Jumlah kawasan berkembang Jumlah kawasan berkembang Keswanak
59 1.6 Pengembangan Inseminasi Buatan
Jumlah straw tersedia (dosis) Jumlah straw tersedia (dosis) Keswanak
PROGRAM : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
60 1.1 Pengembangan Hutan Tanaman Tersedianya 2,750 Ha hutan tanaman
Luas areal hutan tanaman yang dikembangkan Hutbun
61 1.2. Pengembangan Hasil Hutan
Non Kayu Tersedianya 2,346 Ha
Luas areal hutan tnon kayu yang dikembangkan
Hutbun
Indikator output Target 1b : : Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh
Produktip Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua Termasuk Perempuan
Dan Kaum Muda KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
Indikator MDGs: 1.4. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
PROGRAM : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
% desa dengan Lembaga / Organisasi Masyarakat mandiri di 23 kab
(Jumlah desa dengan Lembaga / Organisasi Masyarakat mandiri / jumlah desa) x 100%
BPM
PROGRAM : Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2 1.1 Pendidikan & pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Tersedianya Pencari Kerja Terampil
Jumlah pencari kerja yang dilatih ketrampilan
Disnakermobduk
PROGRAM : Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3 1.1 Pemberian Fasilitas & mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Terciptanya lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan masyarakat di pedesaan
Jumlah pencari kerja yang diberikan fasilitas pendanaan Disnakermobduk
4 1.2 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Terciptanya calon wirausahawan baru dalam rangka perluasan kesempatan kerja
Jumlah wirausahawan baru yang siap melakukan kegiatan ekonomi wirausaha
Disnakermobduk
PROGRAM : Program Peningkatan Penrapan Teknologi Peternakan
5 1.1 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dibidang peternakan
Jumlah orang yang diberikan penyuluhan penerapan Teknologi tepat Guna
Keswanak
6 1.2 Pelatihan&bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Terciptanya kader pengusaha agribisnis peternakan
Juymlah pengusaha agrobusines peternakan yang di latih dan di bim,bing
Keswanak
PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi
7
1.1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku & sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan transmigrasi
Tersedianya sarana prasarana bangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
Jumlah KK peserta transmigrasi yang mendapatkan sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan masyarakat
Disnakermobduk
10 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
8 1.2 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Ketersediaan sarana produksi pertanian dan terbentuknya kelembagaan ekonomi serta terpenuhinya paket sarana produksi sesuai potensi lahan yang dikembangkan
Jumlah KK yang menerima sarana produksi pertanian. Disnakermobduk
PROGRAM : Transmigrasi Lokal
9 1.1 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah kawasan transmigrasi yang disuluh
Jumlah kawasan transmigrasi yang disuluh
Disnakermobduk
10 1.2 Pelatihan Transmigrasi Lokal
Jumlah gelombang pelatiha Tersedianya SDM yang trampil sebagai motivator di lokasi pemukiman
Jumlah Motivator di daerah transmigrasi yangf dilatih Disnakermobduk
Indikator output TARGET 1 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi
penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
No PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA
SKPA TERKAIT
Indikator MDGs
Prevalensi balita dengan berat badan rendah
(Jumlah Balita BBR / Jumlah Balita ) x 100%
Dinkes
Prevalensi Balita Gizi Buruk (Jumlah Balita Gizi Buruk / Jumlah Balita) x 100%
Dinkes
Prevalensi Balita Gizi Kurang
(Jumlah Balita gizi kurang/ Jumlah Balita) x 100%
Dinkes
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:
1400 Kkal/ kapita/ hari (Jumlah penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum < 1400 KKal:/ Jumlah penduduk) x 100%
Dinkes
2000Kkal/kapita/hari (Jumlah penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum < 2000 Kkal:/ Jumlah penduduk) x 100%
Dinkes
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
( Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan / Jumlah Balita ) x 100%
Dinkes
1 2
2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
(Jumlah balita ditimbang berat badannya (/ jumlah Balita ) x 100% = D/S)
Dinkes
3 Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
( Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan / jumlah Balita) x 100%
Dinkes
4
Sub kegiatan 1.a: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas perawatan dan RSUD
1.a. Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
1.a. Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
Dinkes
5
Sub kegiatan 1.b: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas non perawatan
1.b. Jumlah puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
1.b. Jumlah puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
Dinkes
6 Sub kegiatan 1.b.1: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas
1.b.1. Jumlah puskesmas memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
1.b.1. Jumlah puskesmas memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
Dinkes
11 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
No PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA
SKPA TERKAIT
7 Sub kegiatan 1.c: Pengadaan alat dapur dan sarana
1. c. Jumlah puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk
1. c. Jumlah puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk
Dinkes
8 Sub kegiatan 1.d: Penyediaan obat gizi buruk
1.d. Jumlah kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk
1.d. Jumlah kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk
Dinkes
9 Sub kegiatan 1.e: Pendampingan gizi buruk oleh kader
1.e. Persentase kasus gizi buruk paska perawatan yang didampingi oleh kader
( Jumlah kasus gizi buruk paska perawatan yang didampingi oleh kader / Jumlah kasus gizi buruk) x 100%
Dinkes
10 Penguatan Badan Koodinasi Renstra Gizi
Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan koodinasi Renstra Gizi
Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan koodinasi Renstra Gizi
Dinkes
11 Penyusunan Kebijakan Penaggulangan Gizi
Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan penanggulangan gizi
Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan penanggulangan gizi
Dinkes
12 Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat
2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
(jumlah balita ditimbang berat badannya / jumlah Balita) x 100%= (D/S)
Dinkes
13
Sub kegiatan 2.a: Pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas puskesmas dan kabupaten kota
2.a. Jumlah puskesmas, kabupaten/kota yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan baru.
Jumlah puskesmas, kabupaten/kota yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan baru.
Dinkes
14 Sub kegiatan 2.b: Pelatihan ulang kader posyandu
2.b. Persentase posyandu dengan pelatihan ulang kader.
(jumlah posyandu dengan pelatihan ulang kader/ jumlah Posyandu) x 100%
Dinkes
15 Sub kegiatan 2.c: Pembinaan kader posyandu
2.c. Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan kader.
Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan kader/ jumlah posyandu) x 100%
Dinkes
16 Sub kegiatan 2.d: Penyediaan sarana dan prasarana kader posyandu
2.d. Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan
2.d. Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan
Dinkes
17 Sub kegiatan 2.e: Penyediaan dana operasional posyandu
2.e. Jumlah posyandu yang memperoleh dana operasional
2.e. Jumlah posyandu yang memperoleh dana operasional
Dinkes
18 Sub kegiatan 2.f: Pengembangan Desa Siaga Aktif
2.f. Jumlah desa siaga yang aktif
2.f. Jumlah desa siaga yang aktif
Dinkes
PROGRAM: Peningkatan Ketahanan Pangan
19
1.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tumbuhnya kemampuan klp rawan pangan tertanganinya kelompok rawan pangan transien dan kronis
Jumlah kelompok rawan pangan yang di bantu
BKP-Luh
20 1.2 Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terdeteksinya secara dini daerah-daerah rawan pangan
(Jumlah kecamatan rawan pangan / jumlah kecamatan ) x 100%
BKP-Luh
21
1.3 Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) / Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Tersedianya informasi/peta ketahanan dan kerentanan pangan di 251 kecamatan
Tersedianya informasi/peta ketahanan dan kerentanan pangan di 251 kecamatan
BKP-Luh
12 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
No PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA
SKPA TERKAIT
22 1.4 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Terpenuhinya Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat sepanjang waktu
Jumlah lumbung pangan desa yang terbentuk BKP-Luh
23 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Terpenuhinya Kebutuhan Karbohidrat, Protein, Mineral dan Vitamin Bagi Keluarga
Jumlah Kabupaten yang melaksanakan program pemanfaatan pengembangan opangan
BKP-Luh
24 Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
Jumlah Kabupaten yang melaksanakan program keanekaragaman konsumsi pangan
BKP-Luh
Indikator output TARGET 2A : Menjamin pada 2015 semua anak, laki laki
maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
No PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA
SKPA TERKAIT
Indikator MDGs :
2.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
DIsdik
2.2. Proporsi murid klas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI
DIsdik
2.3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,
perempuan dan laki laki
DIsdik
KEBIJAKAN MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana belajar-mengajar yang memadai, terutama di daerah daerah iskin, terpencil dan tertinggal, termasuk madrasah dan pesantren
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
A. 1 B. Pembangunan gedung
sekolah SD-SMP Jml Gedung SD dan SMP yang dibangun
Jml Gedung SD dan SMP yang dibangun
DIsdik
C. 2 D. Penambahan ruang kelas
sekolah Jml Ruang Kelas yang dibangun
Jml Ruang Kelas yang dibangun DIsdik
Memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan lebih pro-masyarakat miskin untuk lebih enjamin terwujudnya pembiayaan pendidikan yang adil
DIsdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
A. 3 B. Penyediaan beasiswa
transisi / YATIM ( 150,000 jml aanak yatim menerima beasiswa
jml aanak yatim menerima beasiswa DIsdik
C. 4 D. Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS) Jml RSBI dan SSN mendapatkan BOS bersumber dari APBA
Jml RSBI dan SSN mendapatkan BOS bersumber dari APBA
DIsdik
Meningkatkan program kesetaraan yang bermutu
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
A. 5 B. Pendidikan lanjutan bagi
pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Jml guru SD/SMP/SMA yang kwalifikasinya meningkat
Jml guru SD/SMP/SMA yang kwalifikasinya meningkat
DIsdik
II. KEBIJAKAN MENINGKATKAN KUALITAS DAN RELEVANS
6 Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
13 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
No PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN
INDIKATOR METADATA SKPA
TERKAIT
A. 7 B. Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik jml guru yang dilatih jml guru yang dilatih
DIsdik
C. 8 D. Pelatihan guru bahasa
Inggris bagi calon guru SD/MI se-Provinsi
jml guru yang dilatih jml guru yang dilatih DIsdik
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
A. 9
B. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ( guru SMK) - lomba karya tulis……….
Jumlah karya tulis, % karya tulis yang menang
Jumlah karya tulis, % karya tulis yang menang
DIsdik
C. 10
D. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pelatihan pengelola lab, calon kep sekolah, pelatihan guru mata plajaran)
jml guru yang dilatih jml guru yang dilatih
DIsdik
E. 11 F. Pembinaan kelompok kerja
guru (KKG) jml pertemuan KKG jml pertemuan KKG
DIsdik
G. 12
H. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan- Penilaian angka kredit guru
laporan individu guru oleh tim penilai angka kredit guru
laporan individu guru oleh tim penilai angka kredit guru
DIsdik
I. 13
J. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik- gur terbaik, berprestasi - UMROH dari PA ( Gub)
jumlah guru / kepala sekolah pengawas penerima penghargaan
jumlah guru / kepala sekolah pengawas penerima penghargaan
DIsdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
A. 14 B. Pengembangan kurikulum
dan pembinaan kesiswaan SD/MI - update kurikulum
jumlah PESERTA revisI / perbaikan i kurikulum yang dihasilkan
jumlah PESERTA revisI / perbaikan i kurikulum yang dihasilkan
DIsdik
C. 15
D. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi – IPTEK
jml guru mampu menggunakan akses internet untuk proses belajar mengajar.
jml guru mampu menggunakan akses internet untuk proses belajar mengajar.
DIsdik
E. 16 F. Pelatihan penyusunan
kurikulum Jml guru yang mengikuti pelatihan kurikulum
Jml guru yang mengikuti pelatihan kurikulum
DIsdik
G. 17
H. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
DIsdik
18 Meningkatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi para kepala sekolah dan pengawas
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
A. 19
B. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
% sekolah yang menerapkan MBS, jml peserta mengikuti pelatihan MBS.
(jumlah sekolah yangmenerapkan MBS / jumlah Sekolah) x 100%
DIsdik
III. KEBIJAKAN MEMPERKUAT TATAKELOLA DAN AKUNTABILITAS
14 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
No PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN
INDIKATOR METADATA SKPA
TERKAIT
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
A. 20 B. Penerapan sistem dan
informasi manajemen pendidikan
Tersedianya database pendidikan yang termutakhirkan, profile pendidikan Aceh
Jumlah kabupaten yang mempunyai system informasi manajemen pendidikan
DIsdik
C. 21
D. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
terselenggaranya rakor pendidilkn
Jumlah Rakor pendidikan yang diselenggarakan
DIsdik
E. 22 F. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan hasil laporan
Jumlah laporan dan evaluasi DIsdik
Meningkatkan akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah orang yang dilatih Jumlah orang yang dilatih DIsdik
A. 24 B. Pembinaan mental dan fisik
aparatur Jumlah orang yang dibina
Jumlah orang yang dibina
DIsdik
C. 25 D. Peningkatan kualitas
pelayanan public % sekolah mengikuti SPM
(Jumlah sekolah yang melaksanakan SPM / jumlah sekolah) x 100%
DIsdik
Indikator output TARGET 3 A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat
pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang
pendidikan tidak lebih dari tahun 2015
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Indikator MDGs
3.1. Rasio APM perempuan/ laki laki di SD / MI/paketA Disadik
3.2. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMP / MTs/paketB Disadik
3.3. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMA / MA/paket C Disadik
3.4.Rasio APM perempuan /laki-laki di perguruan tinggi Disadik
3.5 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 - 24 tahun
Disadik
3.6. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian
Badan PP&PA
3.7. Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR Badan PP&PA
Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan
1. Program Peningkatan Pendidikan dan Partisipasi Politik bagi perempuan
1 Sosialisasi UU No. 2 tahun 2011 ttg Perubahan atas UU NO.2 thn 2008 dan pendidikan politik.
jumlah peserta ( tokoh masyarakat- Organisasi perempuan, LSM perempuan, parti politik sosialisasi
jumlah peserta ( tokoh masyarakat- Organisasi perempuan, LSM perempuan, parti politik sosialisasi
Badan PP&PA
Melaksanakan pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 1.1 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak
jumlah SKPA yang bisa melaksanakan pengarus utamaan gender
jumlah SKPA yang bisa melaksanakan pengarus utamaan gender
Badan PP&PA
3 1.2 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
% SKPA yang memiliki sistim informasi gender dan m anak
Badan PP&PA
15 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
4 1.3 Sosialisasi Gender dan Pembekalan PUG ( KUA, kepala Sekolah
jumlah peserta ( tokoh masyarakat- agama, adat, kepala sekolah)
Badan PP&PA
Kekerasan terhadap perempuan dan anak
Peningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5
1.1 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) ( Pelatihan Budget 2 M untuk operasional Prop, Bireuen, A. Utara, B. Meriah, Langsa)
Jumlah Kab yang memiliki P2TP2, Jumlah P2TP2 berfungsi
Jumlah Kab yang memiliki P2TP2, Jumlah P2TP2 berfungsi
Badan PP&PA
6 1.2 Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan melalui PPT
Jumlah PPT berdiri Jumlah PPT berdiri Badan PP&PA
Indikator output TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA)
hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
Indikator MDGs :
1. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup , 2. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
3. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Dinkes
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi
3.Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
Dinkes
Aceh
1 Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Kesehatan neonatal
1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
(Jumlah ibu hamil memeriksakan kandungan pertama / jumlah ibu hamil) x 100%
Dinkes
2 Sub Kegiatan 1a. Meningkatkan akses dan kualitas kunjungan neonates
Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan algoritme MTBM
Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan algoritme MTBM
Dinkes
3 Pemberian asuhan bayi baru lahir sesuai standar
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini
Dinkes
4 Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan suntikan vitamin K1
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan suntikan vitamin K1
Dinkes
5
Sub kegiatan 1b. Pemenuhan kebutuhan perawat dan bidan di desa dan faskes ( PKM dan RS)
Jumlah desa yg mempunyai tenaga bidan /perawat
Jumlah desa yg mempunyai tenaga bidan /perawat
Dinkes
6
Jumlah Puskesmas Perawatan yg mempunyai minimal 2 orang tenaga bidan /perawat yang menangani neonatus.
Jumlah Puskesmas Perawatan yg mempunyai minimal 2 orang tenaga bidan /perawat yang menangani neonatus.
Dinkes
7
Jumlah RS Kab/kota yg mempunyai minimal 6 orang tenaga bidan /perawat yang menangani neonatus
Jumlah RS Kab/kota yg mempunyai minimal 6 orang tenaga bidan /perawat yang menangani neonatus
Dinkes
16 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
8
Sub Kegiatan 1c. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Manajemen BBLR bagi perawat/bidan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat/bidan yang terlatih manajemen Asfiksia dan manajemen BBLR (kondisi Aceh rata 2 bidan/perawat/puskesmas)
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat/bidan yang terlatih manajemen Asfiksia dan manajemen BBLR (kondisi Aceh rata 2 bidan/perawat/puskesmas)
Dinkes
9
Sub Kegaiatan 1d. Pelatihan perinatologi bagi perawat/bidan di Puskesmas perawatan dan RS
Jumlah Puskesmas Perawatan yang memiliki minimal 2 perawat/bidan yang terlatih perinatologi
Jumlah Puskesmas Perawatan yang memiliki minimal 2 perawat/bidan yang terlatih perinatologi
Dinkes
10
Jumlah RS Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 perawat/bidan yang terlatih perinatologi
Jumlah RS Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 perawat/bidan yang terlatih perinatologi
Dinkes
11 Sub kegiatan 1e. Penyediaan kecukupan alat resusitasi (tabung dan balon sungkup ) di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 set alat resusitasi Bayi Baru Lahir yang siap pakai (KHUSUS Puskesmas Rawat Inap)
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 set alat resusitasi Bayi Baru Lahir yang siap pakai (KHUSUS Puskesmas Rawat Inap)
Dinkes
12 Sub kegiatan 1f. Penyediaan kecukupan obat BBL
Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat neonatal esensial (Vitamin K1, oxytetrasiklin Salep mata, ampicilin injeksi, gentamisin injeksi, fenobarbital injeksi, diazepam injeksi, dll) sesuai dengan jumlah sasaran bayi baru lahir
Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat neonatal esensial (Vitamin K1, oxytetrasiklin Salep mata, ampicilin injeksi, gentamisin injeksi, fenobarbital injeksi, diazepam injeksi, dll) sesuai dengan jumlah sasaran bayi baru lahir
Dinkes
13 Sub kegiatan 1g. Distribusi Vaksin HB O
Jumlah Poskesdes/bidan desa yang mempunyai vaksin HB 0
Jumlah Poskesdes/bidan desa yang mempunyai vaksin HB 0
Dinkes
14 Pengadaan Vaksin HB 0 Jumlah Puskesmas yang mempunyai Vaksin HB 0
Dinkes
15
Sub kegiatan 1h. Penyediaan perinatologi set bagi Puskesmas perawatan dan RS Kab/kota
Jumlah Puskesmas Perawatan yg mempunyai minimal 1 perinatologi set (inkubator, alat resusitasi, KMC set) yang siap pakai.
Jumlah Puskesmas Perawatan yg mempunyai minimal 1 perinatologi set (inkubator, alat resusitasi, KMC set) yang siap pakai
Dinkes
16
Jumlah RS Kab/kota yg mempunyai minimal 3 (tiga) perinatologi set (Infant incubator, Baby puff, Bubble CPAP, transport incubator, alat resusitasi, KMC set, Infant warmer, Ventilator Neonatus) yang siap pakai
Jumlah RS Kab/kota yg mempunyai minimal 3 (tiga) perinatologi set (Infant incubator, Baby puff, Bubble CPAP, transport incubator, alat resusitasi, KMC set, Infant warmer, Ventilator Neonatus) yang siap pakai
Dinkes
17 Sub kegiatan 1i. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan BBL
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu
Dinkes
18
Sub kegiatan 1j. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan BBL
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan BBL
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan BBL
Dinkes
19 Sub Kegiatan 1k. Pelaksanaan Audit maternal perinatal (AMP) di Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP 4x setahun
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP 4x setahun
Dinkes
17 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
20 Kegiatan 2: Pembinaan Pelayanan Kesehatan bayi
2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi
(Jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan/ jumlah bayi) x 100%
Dinkes
21 Sub kegiatan 2a. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan Bayi
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB
Dinkes
22
Sub kegiatan 2b. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Bayi
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Bayi
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Bayi
Dinkes
23 Sub Kegiatan 2c. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
Jumlah kab/kota yang melakukan sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
Jumlah kab/kota yang melakukan sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
Dinkes
24 Sub kegiatan 2d. Pemberian pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar
Jumlah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (Imunisasi dasar lengkap, Vit. A, SDIDTK 4 x/tahun, dan perawatan serta penyuluhan pada ibu)
Jumlah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (Imunisasi dasar lengkap, Vit. A, SDIDTK 4 x/tahun, dan perawatan serta penyuluhan pada ibu)
Dinkes
25 Sub kegiatan 2e. Peningkatan jumlah Puskesmas dengan rantai dingin yang efektif
Jumlah Puskesmas dengan rantai dingin efektif
Jumlah Puskesmas dengan rantai dingin efektif
Dinkes
26 Sub kegiatan 2f. Pelatihan Pemberian Imunisasi Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 2 -3 tenaga kesehatan yang terlatih memberikan imunisasi sesuai standar
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 2 -3 tenaga kesehatan yang terlatih memberikan imunisasi sesuai standar
Dinkes
27 Sub kegiatan 2g. Pemberian imunisasi campak pada bayi
Jumlah bayi yang diimunisasi campak
Jumlah bayi yang diimunisasi campak
Dinkes
28 Sub kegiatan 2h. Distribusi Vaksinasi Dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak)
Jumlah puskesmas yang mempunyai semua jenis vaksinasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak)
Jumlah puskesmas yang mempunyai semua jenis vaksinasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak)
Dinkes
29 Sub kegiatan 2g. Pemberian imunisasi dasar lengkap
Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak) dalam setahun
Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak) dalam setahun
Dinkes
30 Sub kegiatan 2g. Penyediaan dan distribusi vit A 100.000 IU bagi Bayi
Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersediaan Vit A 100.000 UI sesuai jumlah sasaran bayi
Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersediaan Vit A 100.000 UI sesuai jumlah sasaran bayi
Dinkes
31 Sub kegiatan 2h. Pemberian vit A 100.000 IU bagi Bayi (6-11 bulan)
Jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat Vit A 100.000 UI
Jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat Vit A 100.000 UI
Dinkes
32 Sub kegiatan 2i. Pelayanan SDIDTK bagi bayi
Jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang minimal 4 kali/tahun
Jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang minimal 4 kali/tahun
Dinkes
33 Sub kegiatan 2j. Pelatihan SDIDTK bagi petugas kesehatan
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 tenaga kesehatan terlatih SDIDTK
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 tenaga kesehatan terlatih SDIDTK
Dinkes
34 Sub kegiatan 2k. Pemberian Screening KIT SDIDTK bagi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 Screening Kit SDIDTK
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 Screening Kit SDIDTK
Dinkes
18 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
35 Imunisasi Hib Pengadaan Sosialisasi dan pelatihan (3 kab/kota pilot project)
Jumlah sosialisasi dan pelatihan imunisasi Hib di 3 kabupaten/kota
Dinkes
36 Penguatan Imunasisi Rutin Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan 23 kab/kota
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan 23 kab/kota
Dinkes
37 Pencegahan KLB Titanus Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan 3 kab/kota
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan 3 kab/kota
Dinkes
38 Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
3.Cakupan pelayanan kesehatan Anak balita
(Jumlah anak Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan/ jumlah anak balita) x 100%
Dinkes
39 Sub kegiatan 3a. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan Anak Balita
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB
Dinkes
40
Sub kegiatan 3b. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Anak Balita
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Anak Balita
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Anak Balita
Dinkes
41 Sub kegiatan 3c. Penyediaan oralit dan zink di Posyandu
Jumlah Posyandu yang menyediakan oralit dan zink bagi balita penderita diare
Jumlah Posyandu yang menyediakan oralit dan zink bagi balita penderita diare
Dinkes
42 Sub kegiatan 3 d. Pemberian pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar
Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun, pemantauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun dan vitamin A minimal 2 kali tahun
Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun, pemantauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun dan vitamin A minimal 2 kali tahun
Dinkes
43 Sub kegiatan 3e. Pemberian Vitamin A 200.000 IU bagi Anak Balita
Jumlah anak balita yang mendapat Vitamin A 200.000 IU pada bulan Februari dan Agustus
Jumlah anak balita yang mendapat Vitamin A 200.000 IU pada bulan Februari dan Agustus
Dinkes
44 Sub kegiatan 3f. Peningkatan jangkauan pemantauan pertumbuhan anak balita
Jumlah anak balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun
Jumlah anak balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun
Dinkes
45 Sub kegiatan 3g. Peningkatan jangkauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) anak balita
Jumlah anak balita yang mendapatkan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun
Jumlah anak balita yang mendapatkan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun
Dinkes
46
Sub kegiatan 3h. Peningkatan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sakit sesuai standar
Jumlah Puskesmas yang melayani balita sakit dengan pendekatan MTBS
Jumlah Puskesmas yang melayani balita sakit dengan pendekatan MTBS
Dinkes
47 Sub kegiatan 3i. Pelatihan MTBS bagi perawat dan Bidan
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat atau bidan terlatih MTBS
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat atau bidan terlatih MTBS
Dinkes
48 Sub Kegiatan 3j. Pelatihan On the Job Training MTBS bagi perawat/bidan di desa
Jumlah puskesmas yang melakukan pelatihan On the Job Training MTBS bagi perawat/bidan di desa
Jumlah puskesmas yang melakukan pelatihan On the Job Training MTBS bagi perawat/bidan di desa
Dinkes
19 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA TERKAIT
49
Jumlah perawat/bidan di desa yang memperoleh pelatihan MTBS melalui On the Job Training
Jumlah perawat/bidan di desa yang memperoleh pelatihan MTBS melalui On the Job Training
Dinkes
50 Sub kegiatan 3k. Pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM
Jumlah Puskesmas yang memiliki kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM
Dinkes
51 Sub kegiatan 3l. Pelayanan Balita sakit di Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota sesuai standar
Jumlah Puskesmas Perawatan atau RS Kab/Kota yang menerapkan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kotadan Puskesmas Perawatan"
Jumlah Puskesmas Perawatan atau RS Kab/Kota yang menerapkan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kotadan Puskesmas Perawatan"
Dinkes
52
Sub kegiatan 3m. Pemenuhan kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS Kab/Kota sesuai dengan Buku Saku
% Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota yang memenuhi kecukupan obat dan alat sesuai dengan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kota dan Puskesmas Perawatan"
( jumlah Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota yang memenuhi kecukupan obat dan alat sesuai dengan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kota dan Puskesmas Perawatan"/ jumlah Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota) x 100%
Dinkes
53 Sub kegiatan 3n. Pemenuhan kecukupan tenaga dokter spesialis anak di RS Kab/Kota
Jumlah RS Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis anak minimal 1 orang
Jumlah RS Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis anak minimal 1 orang
Dinkes
54
Sub kegiatan 3o. Tatalaksana Tb pada anak sesuai dengan standar
Jumlah Puskemas yang mempunyai ketersediaan OAT sesuai sasaran
Jumlah Puskemas yang mempunyai ketersediaan OAT sesuai sasaran
Dinkes
Jumlah anak yang berisiko menderita Tb yang memperoleh pengobatan profilaksis
Jumlah anak yang berisiko menderita Tb yang memperoleh pengobatan profilaksis
Dinkes
55
Jumlah RS pemerintah & swasta yg sudah mengikuti DOTS
Jumlah RS pemerintah & swasta yg sudah mengikuti DOTS
Dinkes
56 sub kegiatan 3p. Pemberian ART pada ODHA anak di RS rujukan ART
Jumlah ODHA anak yang mendapat ART
Jumlah ODHA anak yang mendapat ART
Dinkes
57 Sub kegiatan 3q. Pengobatan pada bayi yang terinfeksi sifilis di puskesmas
Jumlah Bayi yang terinfeksi sifilis yang memperoleh pengobatan di puskesmas
Jumlah Bayi yang terinfeksi sifilis yang memperoleh pengobatan di puskesmas
Dinkes
58
Sub Kegiatan 3r Pendistribusian kelambu berinsektisida secara massal/rutin melalui kegiatan integrasi.
Jumlah balita daerah endemis malaria memperoleh kelambu berinsektisida.
Jumlah balita daerah endemis malaria memperoleh kelambu berinsektisida.
Dinkes
59
Sub kegiatan 3s. Pelaksanaan PWS KIA di puskesmas
Jumlah Puskesmas yang menindaklanjuti hasil analisa PWS KIA
Jumlah Puskesmas yang menindaklanjuti hasil analisa PWS KIA
Dinkes
60
Jumlah Puskesmas yang memiliki kecukupan kohort bayi dan kohort anak balita & pra sekolah
Jumlah Puskesmas yang memiliki kecukupan kohort bayi dan kohort anak balita & pra sekolah
Dinkes
61 Sub kegiatan 3t. Pelaksanaan sistem rujukan secara berjenjang
Jumlah puskesmas atau RS kab/kota yang melaksanakan sistim rujukan sesuai dengan standar/pedoman/SOP
Jumlah puskesmas atau RS kab/kota yang melaksanakan sistim rujukan sesuai dengan standar/pedoman/SOP
Dinkes
20 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Indikator output TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga
per empat dalam kurun waktu 1990-2015
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Indikator MDGs : 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
Dinkes
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 4. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED) 5. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
Dinkes
Daerah : Aceh
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)
( Jumlah Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih / jumlah ibu hamil) x 100%
Dinkes
1 Sub kegiatan 1.a ; Pelatihan APN dan Evaluasi Pasca Latih
Jumlah Bidan yang dilatih APN CATATAN YANG SUDAH DILATIH 765 BIDAN
Jumlah Bidan yang dilatih APN CATATAN YANG SUDAH DILATIH 765 BIDAN
Dinkes
2
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
( jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal/ jumlah ibu hamil ) x 100%
Dinkes
3
Sub kegiatan 1.b ; Kunjungan rumah untuk meningkatkan cakupan ibu nifas
Jumlah ibu nifas yang dikunjungi Jumlah ibu nifas yang dikunjungi Dinkes
4
Sub kegiatan 1.c ;Advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi bumil risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di Kabupaten
Jumlah pertemuan advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi Bumil Risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di kabupaten
Jumlah pertemuan advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi Bumil Risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di kabupaten
Dinkes
5
Sub kegiatan 1.d ; Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun
Jumlah Dukun yang bermitra dengan Bidan
Jumlah Dukun yang bermitra dengan Bidan
Dinkes
6
Sub kegiatan 1.e. Penyediaan fasilitas pertolongan persalinan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mempunyai ruang bersalin dan peralatan.
Jumlah Puskesmas yang mempunyai ruang bersalin dan peralatan.
Dinkes
7
Sub kegiatan 1f. Fasilitasi Pembuatan SK Bupati Walikota/ Perda Persalinan, rumah tunggu dan PONED
Jumlah SK Bupati Walikota/Perda tentang Persalinan, Rumah tunggu dan PONED
Jumlah SK Bupati Walikota/Perda tentang Persalinan, Rumah tunggu dan PONED
Dinkes
21 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
8
Sub kegiatan 1.g. Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan dan kesiapan menghadapi komplikasi persalinan
Jumlah kampanye KIE persalinan di fasilitas yang dilakukan
Jumlah kampanye KIE persalinan di fasilitas yang dilakukan
Dinkes
9
Sub kegiatan 1.h. Orientasi Bikor dalam melaksanakan Supervisi Fasilitatif
Jumlah Bidan koordinator yang melaksanakan Supervisi Fasilitatif
Jumlah Bidan koordinator yang melaksanakan Supervisi Fasilitatif
Dinkes
10
Sub kegiatan 1.i. Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) termasuk layanan swasta
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PWS
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PWS
Dinkes
11
Kegiatan 2 : Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
(jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal / jumlah ibu hamil) x 100%
Dinkes
12
Sub kegiatan 2.a; Pembinaan Puskesmas dalam pemanfaatan Buku KIA
Jumlah Puskesmas yang dibina dalam pemanfaatan buku KIA
Jumlah Puskesmas yang dibina dalam pemanfaatan buku KIA
Dinkes
13 Sub kegiatan 2.b ; Pendataan Ibu Hamil
Jumlah desa yang melaksanakan pendataan Ibu Hamil
Jumlah desa yang melaksanakan pendataan Ibu Hamil
Dinkes
14
Sub kegiatan 2.c. Pengadaan Paket Kelas Ibu untuk Puskesmas
Jumlah Paket kelas ibu yang diadakan
Jumlah Paket kelas ibu yang diadakan
Dinkes
15
Sub kegiatan 2.d. Orientasi pembentukan kelas Ibu di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu
Dinkes
16
Sub kegiatan 2.e. Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang melaksanakan ANC terpadu
Jumlah Puskesmas PONED yang melaksanakan ANC terpadu
Dinkes
17
Sub kegiatan 2.f.Fasilitasi perencanaan terpadu kab/kota dalam pecepatan penurunan angka kematian ibu yang responsif gender (DTPS)
Provinsi : Jumlah kab/kota yang melaksanakan DTPS
Provinsi : Jumlah kab/kota yang melaksanakan DTPS
Dinkes
18
Sub kegiatan 2.g; Pembentukan mobile team untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu di DTPK
Provinsi : Jumlah kabupaten DTPK yang mempunyai mobile tim
Provinsi : Jumlah kabupaten DTPK yang mempunyai mobile tim
Dinkes
19
Kegiatan 3 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
3. Persentase cakupan peserta KB aktif (Contraceptive prevalence Rate = CPR)
(jumlah peserta KB aktif / jumlah PUS) x 100%
Dinkes
20
Sub kegiatan 3.a ; Penyediaan Kit pelayanan KB di faskes dasar yang memberikan pelayanan KB
Jumlah Faskes dasar yang mendapat Kit Pelayanan KB
Jumlah Faskes dasar yang mendapat Kit Pelayanan KB
Dinkes
21
Sub kegiatan 3.b ; Update (pemutakhiran) keterampilan pelayanan KB bagi Dokter dan Bidan di tingkat pelayanan dasar
Jumlah dokter dan bidan yang telah mengikuti update ketrampilan pelayanan KB
Jumlah dokter dan bidan yang telah mengikuti update ketrampilan pelayanan KB
Dinkes
22 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
22
Sub kegiatan 3.c ; Orientasi ABPK bagi Bidan Pustu/Poskesdes
Jumlah bidan Pustu/Poskesdes yang telah mengikuti orientasi ABPK
Jumlah bidan Pustu/Poskesdes yang telah mengikuti orientasi ABPK
Dinkes
23
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
4. Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alokon (Unmet need)
(jumlah PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan alokon/ jumlah PUS) x 100%
Dinkes
24
Sub kegiatan 4.a. Orientasi Pelayanan KB pasca persalinan
Jumlah Puskesmas yang mengikuti orientasi pelayanan KB pasca persalinan
Jumlah Puskesmas yang mengikuti orientasi pelayanan KB pasca persalinan
Dinkes
25
Sub kegiatan 4.b. Pengadaan buffer stock alokon di tingkat Provinsi
Jumlah alokon buffer stock yang diadakan di Propinsi
Jumlah alokon buffer stock yang diadakan di Propinsi
Dinkes
26
Sub kegiatan 4.c. Sweeping pelayanan KB bagi kab/kota dengan unmet need tinggi.
Jumlah sweeping pelayanan KB yang dilaksanakan di Kab/Kota
Jumlah sweeping pelayanan KB yang dilaksanakan di Kab/Kota
Dinkes
27
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Reproduksi
5. Persentase persalinan pada anak remaja
(jumlah persalinan pada anak remaja/ jumlah remaja perempuan) x 100%
Dinkes
28
Sub Kegiatan 5.a Orientasi/pelatihan fasilitas pelayanan yang ramah remaja bagi Puskesmas di Kab/Kota
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKPR
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKPR
Dinkes
29
Sub kegiatan 5.b Pengadaan buku pedoman panduan kesehatan remaja , termasuk pelatihan bagi petugas Puskesmas untuk konseling remaja
Jumlah buku pedoman panduan kesehatan remaja yang diadakan dan didistribusikan ke Puskesmas
Jumlah buku pedoman panduan kesehatan remaja yang diadakan dan didistribusikan ke Puskesmas
Dinkes
30
Sub kegiatan 5.c Sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
Dinkes
31
sub kegiatan 5.d. Pelatihan Konselor sebaya (Peer konselor)
Jumlah remaja di sekolah dan luar sekolah menjadi konselor sebaya yang mampu berbagi informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual
Jumlah remaja di sekolah dan luar sekolah menjadi konselor sebaya yang mampu berbagi informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual
Dinkes
32
Sub Kegiatan 5.e. Insersi ARH dalam kurikulum
Jumlah sekolah yang melakukan insersi ARH ke dalam kurikulum sekolah
Jumlah sekolah yang melakukan insersi ARH ke dalam kurikulum sekolah
Dinkes
33 Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Reproduksi
6. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)
(jumlah Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)/ jumlah Puskesmas rawat inap) x 100%
Dinkes
34
Sub kegiatan 6.a; Pelatihan PONED termasuk evaluasi pasca latih bagi tim PONED di puskesmas
Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dilatih PONED
Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dilatih PONED
Dinkes
35
Sub kegiatan 6.b. Pelatihan pelayanan pasca keguguran untuk tim PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang dilatih Pelayanan Pasca Keguguran (Post Abortion Care)
Jumlah Puskesmas PONED yang dilatih Pelayanan Pasca Keguguran (Post Abortion Care)
Dinkes
23 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
36
Sub kegiatan 6.c ; Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED , KB, Pelayanan pasca keguguran
Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki sarana dan prasarana untuk PONED, KB dan pelayanan pasca keguguran
Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki sarana dan prasarana untuk PONED, KB dan pelayanan pasca keguguran
Dinkes
37
Sub kegiatan 6.d. Penyediaan Ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki ambulans PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki ambulans PONED
Dinkes
38
Sub kegiatan 1f; Orientasi PKRE terpadu di Puskesmas PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang mampu memberikan PKRE terpadu
Jumlah Puskesmas PONED yang mampu memberikan PKRE terpadu
Dinkes
39
Sub kegiatan 1g; Orientasi PP-KtP terpadu di Puskesmas PONED Jumlah Puskesmas PONED yang
mampu tatalaksana PP-KtP Jumlah Puskesmas PONED yang mampu tatalaksana PP-KtP
Dinkes
40
Sub kegiatan 1h. Orientasi Surveilans kematian ibu dan AMP bagi tim AMP di kab/kota
Jumlah AMP termasuk surveilans kematian ibu yang dilaksanakan
Jumlah AMP termasuk surveilans kematian ibu yang dilaksanakan
Dinkes
41
Sub kegiatan 1i. Pengolahan data kematian ibu di kab/kota
Jumlah rekapitulasi data kematian ibu
Jumlah rekapitulasi data kematian ibu
Dinkes
42 Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
7. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
7. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
Dinkes
43 Sub kegiatan 7.a; Bintek Tim PONEK RS di Kab/Kota
Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar
Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar
Dinkes
44
Sub kegiatan 7.b. Evaluasi pasca pelatihan tim PONEK RS (On the Job Training)
Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar
Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar Dinkes
45
Sub kegiatan 7.c ; Pembinaan 4 Puskesmas oleh Tim PONEK RS (minimal 4 kali setahun per PKM)
Jumlah kunjungan pembinaan Tim PONEK RS ke Pkm PONED
Jumlah kunjungan pembinaan Tim PONEK RS ke Pkm PONED Dinkes
46
Sub kegiatan 7.d. Pelatihan klinis pelayanan KB di RS kab/kota
Jumlah RS yang dilatih klinis pelayanan KB sesuai standar.
Jumlah RS yang dilatih klinis pelayanan KB sesuai standar. Dinkes
47
Sub kegiatan 7.e. Pembinaan RS dan klinik swasta oleh RS PONEK (RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK)
Jumlah kunjungan pembinaan tim PONEK
Jumlah kunjungan pembinaan tim PONEK
Dinkes
48
Sub kegiatan 7.f; Pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONEK di kab/kota
Jumlah RS PONEK di kab/kota yang memiliki sarana dan peralatan sesuai standar.
Jumlah RS PONEK di kab/kota yang memiliki sarana dan peralatan sesuai standar.
Dinkes
49
Sub kegiatan 7.g; Pembuatan SK Tim PONEK Kab/kota
Jumlah RS yang sudah memiliki SK Tim PONEK RS
Jumlah RS yang sudah memiliki SK Tim PONEK RS Dinkes
50
Sub kegiatan 7.h. Regional sistem rujukan maternal neonatal di kab/kota
Jumlah kab/kota yang melaksanakan regionalisasi sistem rujukan maternal neonatal
Jumlah kab/kota yang melaksanakan regionalisasi sistem rujukan maternal neonatal
Dinkes
24 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Indikator output TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai
menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Indikator MDGs 1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun
2. Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir 3. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan
komprehensif tentang HIV dan AIDS 4. Rasio kehadiran anak yatim piatu di sekolah terhadap anak bukan
yatim piatu (usia 10-14 tahun)
Dinkes
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1. Prevalensi kasus HIV 2. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV 4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman 5. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)
Dinkes
Aceh
Kegiatan 1 Prevalensi kasus HIV
1 Sero surveilans Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan sero surveilans
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan sero surveilans
Dinkes
2 Pelatihan surveilans Jumlah orang yang dilatih surveilans
Jumlah orang yang dilatih surveilans
Dinkes
3
Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
(Jumlah penduduk 15 tahun keatas tahu tentang HIV/AIDs/ jumlah penduduk 15 tahun keatas) x 100%
Dinkes
4 Promosi pencegahan HIV dan AIDS Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan promosi kesehatan HIV dan AIDS
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan promosi kesehatan HIV dan AIDS
Dinkes
5
Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
Dinkes
6 Pelatihan VCT bagi TIM di fasilitas kesehatan
Jumlah TIM yang dilatih VCT Jumlah TIM yang dilatih VCT
Dinkes
7 Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan VCT bagi fasilitas kesehatan
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan VCT yang diberi sarana dan operasional
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan VCT yang diberi sarana dan operasional
Dinkes
8 Penjangkauan Jumlah populasi risti yang dijangkau
Jumlah populasi risti yang dijangkau
Dinkes
9
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
(jumlah kab/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman/ jumlah kab) x 100%
Dinkes
10 Advokasi dan sosialisasi
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan penularan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan penularan
Dinkes
11 Pengadaan kondom Jumlah kondom yang diadakan Jumlah kondom yang diadakan Dinkes
25 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
12 Pelatihan IMS bagi TIM di fasilitas kesehatan
Jumlah Tim yang dilatih IMS Jumlah Tim yang dilatih IMS Dinkes
13 Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan IMS bagi fasilitas kesehatan
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan IMS yang diberi sarana dan operasional
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan IMS yang diberi sarana
dan operasional
Dinkes
14 Pelatihan pengurangan dampak buruk (harm reduction) bagi petugas di sarana kesehatan
Jumlah Tim yang dilatih pengurangan dampak buruk (HR) 4 Regional
Jumlah Tim yang dilatih pengurangan dampak buruk
(HR) 4 Regional
Dinkes
15 Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan pengurangan dampak buruk (HR)
Jumlah fasilitas kesehatan layanan pengurangan dampak buruk (HR) yang diberi sarana dan operasional
Jumlah fasilitas kesehatan layanan pengurangan dampak buruk (HR) yang diberi sarana
dan operasional
Dinkes
16 Pengadaan metadon Jumlah metadon yang diadakan Jumlah metadon yang diadakan Dinkes
17 Pelatihan PMTCT bagi petugas di sarana kesehatan
Jumlah Tim yang dilatih PMTCT Jumlah Tim yang dilatih PMTCT Dinkes
18 Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan PMTCT
Jumlah fasilitas kesehatan layanan PMTCT yang diberi sarana dan operasional
Jumlah fasilitas kesehatan layanan PMTCT yang diberi
sarana dan operasional
Dinkes
19 Pelatihan Manajemen program Jumlah orang yang dilatih manajemen program
Dinkes
20
Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)
(Jumlah penduduk resiko tinggi yang menggunakan kondom /
jumlah penduduk beresiko tinggi) x 100%
Dinkes
21 Sub kegiatan 1a. Promosi pencegahan untuk kelompok risti
Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi pencegahan pada kelompok risti
Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi pencegahan pada kelompok risti
Dinkes
Indikator output Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan
AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015
No PROGRAM / KEGIATAN /
TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Indikator MDGs 1. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses
pada obat antiretroviral
Dinkes
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)
Daerah- Aceh
1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)
(jumlah ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART) / jumlah ODHA) x 100%
Dinkes
2 Pelatihan CST bagi petugas di sarana kesehatan
Jumlah sarana kesehatan yang dilatih CST
Jumlah sarana kesehatan yang dilatih CST
Dinkes
3 Dukungan sarana dan operasional operasional untuk pembentukan layanan CST
Jumlah fasilitas kesehatan layanan CST yang diberi sarana dan operasional (Rumah Sakit)
Jumlah fasilitas kesehatan layanan CST yang diberi sarana dan operasional (Rumah Sakit)
Dinkes
26 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
No PROGRAM / KEGIATAN /
TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
4 Pengadaan mesin CD4 Jumlah CD4 yang diadakan Jumlah CD4 yang diadakan Dinkes
5 Pengadaan Reagen CD4 Jumla reagen CD4 yang diadakan
Jumla reagen CD4 yang diadakan
Dinkes
6 Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan
Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)
(Jumlah RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)/ Jumlah RS) x 100%
Dinkes
Indikator output Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai
menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB)
hingga tahun NO PROGRAM/ KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Indikator MDGs 1. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) 2. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 3. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 4. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) 5. Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
Dinkes
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Daerah
1 Kegiatan 1 :
Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
Dinkes
2 Sub kegiatan 1a. Advokasi Pembentukan Gerdunas
Jumlah kabupaten/kota endemis TB yang memiliki Gerdunas TB
Jumlah kabupaten/kota endemis TB yang memiliki Gerdunas TB
Dinkes
3 Monitoring dan surveilens penyakit
Jumlah kabupaten/kota yang endemis TB yang melaksanakan pertemuan monev dan validasi data setiap 6 bulan
Jumlah kabupaten/kota yang endemis TB yang melaksanakan pertemuan monev dan validasi data setiap 6 bulan
Dinkes
4 Penyediaan tuberkulin test untuk diagnosis TB pada anak
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan tuberkulin tes
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan tuberkulin tes
Dinkes
5 Kegiatan 2 : Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
Dinkes
6 Pelatihan TIM dalam pelayanan TB dengan DOTS
Jumlah TIM yang dilatih DOTS TB (dokter, perawat dan tenaga laboratorium) di puskesmas
Jumlah TIM yang dilatih DOTS TB (dokter, perawat dan tenaga laboratorium) di puskesmas
Dinkes
7 Pelatihan wasor TB kabupaten/ kota
Jumlah Wasor TB kab/kota endemis TB yg dilatih( 24 wasor yg dilatih)
Jumlah Wasor TB kab/kota endemis TB yg dilatih( 24 wasor yg dilatih)
Dinkes
8 Pelatihan Teknis Pelayanan TB di RS dengan Strategi DOTS
Jumlah TIM DOTS TB (dokter, perawat dan petugas lab) Rumah Sakit Pemerintah
Jumlah TIM DOTS TB (dokter, perawat dan petugas lab) Rumah Sakit Pemerintah
Dinkes
27 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/ KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Kab/Kota endemis TB yang dilatih
Kab/Kota endemis TB yang dilatih
9 Penyediaan Bio safety Cabinet dalam rangka mencegah infeksi TB di RS
Jumlah Rumah Sakit yang memiliki Bio Safety Cabinet
Jumlah Rumah Sakit yang memiliki Bio Safety Cabinet
Dinkes
10 Sosialisasi Pelayanan TB dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit
:Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang telah memiliki SK Direktur RS tentang pembentukan Tim DOTS
:Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang telah memiliki SK Direktur RS tentang pembentukan Tim DOTS
Dinkes
11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan TB sesuai standar
Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang memiliki sarana (ruang poli DOTS, rawat inap, rawat jalan khusus TB, Lab dengan sarana pemeriksaan mikroskopik sputum penderita)
Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang memiliki sarana (ruang poli DOTS, rawat inap, rawat jalan khusus TB, Lab dengan sarana pemeriksaan mikroskopik sputum penderita)
Dinkes
12 Penyedian Obat TB dengan Strategi DOTS
Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang telah memasukan obat TB dalam formularium RS
Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang telah memasukan obat TB dalam formularium RS
Dinkes
13 Pertemuan Koordinasi dalam Pelayanan TB Dengan Strategi DOTS dgn stake holder terkait
Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang telah menjalin kerjasama jejaring internal dengan SMF RS dan eksternal dengan Dinkes setempat dan Profesi
Jumlah RS Pemerintah Kab / Kota yang telah menjalin kerjasama jejaring internal dengan SMF RS dan eksternal dengan Dinkes setempat dan Profesi
Dinkes
14 Pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam rangka memantau Kepatuhan Penderita
Jumlah PMO yang terlatih dan melaksanakan pelacakan kasus mangkir
Jumlah PMO yang terlatih dan melaksanakan pelacakan kasus mangkir
Dinkes
15
Pelatihan Petugas Kesehatan di Lapas/rutan dalam pelayanan TB DOTS
Jumlah Petugas Kesehatan di Lapas/Rutan kab/ kota endemis TB yang dilatih strategi DOTS
Jumlah Petugas Kesehatan di Lapas/Rutan kab/ kota endemis TB yang dilatih strategi DOTS
Dinkes
16
Pelatihan tenaga laboratorium dalam meningkatkan kualitas diagnostik TB
Jumlah Tenaga Lab yang dilatih dan melaksanakan cross cek secara teratur setiap triwulan(317PKM/100pkm dgn fungsi lan TB)turn over
Jumlah Tenaga Lab yang dilatih dan melaksanakan cross cek secara teratur setiap triwulan(317PKM/100pkm dgn fungsi lan TB)turn over
Dinkes
17
Pengadaan mikroskop dan bahan laboratorium yang sesuai standard (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ketersediaan mikroskop dan bahan laboratorium (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan TB
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ketersediaan mikroskop dan bahan laboratorium (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan TB
Dinkes
18 Ruang Isolasi untuk pasien TB-HIV dan MDR-TB
Jumlah RS yang mempunyai ruang isolasi pasien TB-HIV dan MDR-TB (RS=23/1)
Jumlah RS yang mempunyai ruang isolasi pasien TB-HIV dan MDR-TB (RS=23/1)
Dinkes
19 Kegiatan 3 : Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
(jumlah TB Paru, BTA + yang sembuh/ Jumlah penderita TB Paru BTA +) x 100%
Dinkes
20 Penyediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sesuai standard
Jumlah PKM yang menyediakan OAT
Jumlah PKM yang menyediakan OAT
Dinkes
21 Promosi kesehatan tentang TB Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki media KIE (poster, leaflet, brosur,
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki media KIE (poster, leaflet, brosur,
Dinkes
28 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/ KEGIATAN/ TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
lembar balik) lembar balik)
22 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
Dinkes
23 Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi
Jumlah Kab yg melaksanakan Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi
Jumlah Kab yg melaksanakan Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi
Dinkes
24 Pengadaan Kelambu berinsektisida di kab/kota endemis malaria
Jumlah Kelambu berinsektisida yang diadakan
Jumlah Kelambu berinsektisida yang diadakan
Dinkes
25 Pembagian kelambu berinsektisida ibu hamil dan bayi
Jml Kelambu yang dibagikan kepada Ibu Hamil dan Bayi
Jml Kelambu yang dibagikan kepada Ibu Hamil dan Bayi
Dinkes
26 Pengambilan darah massal (sero survey) (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)
Jml sediaan darah yang diperiksa
Jml sediaan darah yang diperiksa
Dinkes
27
Pengadaan Rapid diagnostic test (RDT) (terutama untuk Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)
Jml RDT dibeli Jml RDT dibeli Dinkes
28 Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)
Jml kasus terkonfirmasi laboratorium yang diobati
Jml kasus terkonfirmasi laboratorium yang diobati
Dinkes
29 Penyemprotan rumah pd desa dengan malaria tinggi
Jumlah rumah yang disemprot
Jumlah rumah yang disemprot
Dinkes
30 Sub kegiatan 1h. Pengadaan insektisida
Jumlah insektisida yang dibeli Jumlah insektisida yang dibeli Dinkes
31
Sub kegiatan 1i. Pengadaan alat semprot (spraycan) dan perlengkapan alat penyemprot
Jumlah alat semprot yg dibeli Jumlah alat semprot yg dibeli Dinkes
32 Sub kegiatan 1j. Pelatihan tenaga mikroskopist malaria
jumlah mikroskopist dilatih jumlah mikroskopist dilatih Dinkes
33 Sub kegiatan 1k. Pelatihan medis dan paramedis dalam tatalaksana kasus malaria
Jumlah tenaga dokter dan paramedis yg dilatih
Jumlah tenaga dokter dan paramedis yg dilatih
Dinkes
34 Sub kegiatan 1l. Pelatihan pengelola malaria dalam manajemen program malaria
Jumlah tenaga pengelola malaria yg dilatih
Jumlah tenaga pengelola malaria yg dilatih
Dinkes
35
Sub kegiatan 1m. Pengembangan model intervensi lintas sektor (seperti Larvaciding, biological control/penebaran jentik, source reduction, dll)
Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi vector control
Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi vector control
Dinkes
29 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Indikator output TARGET 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan
yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta
mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang,
NO PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
Indikator MDGs : 7.1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2. Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e) 7.3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton 7.4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 7.5. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 7.6. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial
BAPPEDAL
KEBIJAKAN MEWUJUDKAN POLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN MENGEMBALIKAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN YANG HILANG
PROGRAM 1: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Kegiatan 1.1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah Kabupaten yang memperoleh piala adipura
Jumlah Kabupaten yang memperoleh piala adipura
BAPPEDAL
2 Kegiatan 1.2 Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah kabupaten yang melakukan kajian dampak Lingkungan
Jumlah kabupaten yang melakukan kajian dampak Lingkungan
BAPPEDAL
3 Kegiatan 1.3 Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL,UKL/UPL
Jumlah Kab / kota yang melakukan evaluasi lingkungan
Jumlah Kab / kota yang melakukan evaluasi lingkungan
BAPPEDAL
4 Kegiatan 1.4 Pengukuran Kualitas Lingkungan
Jumlah kab/ kota yang melakukan pengukuran kualitas lingkungan
umlah kab/ kota yang melakukan pengukuran kualitas lingkungan
BAPPEDAL
PROGRAM 2: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5 Kegiatan 2.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah kabupaten yang melakukan mengirimkan laporan rehabilitasi cadangan sumber daya alam
Jumlah kabupaten yang melakukan mengirimkan laporan rehabilitasi cadangan sumber daya alam
BAPPEDAL
PROGRAM 3: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6 Kegiatan 3.1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Pemuthakiran database indikator MDG 7
Pemuthakiran database indikator MDG 7
BAPPEDAL
7 Kegiatan 3.2 Pekan Lingkungan Hidup Indonesia dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup
Jumlah Kabu/ kota menyelenggarakan pekan
lingkungan hidup
Jumlah Kabu/ kota menyelenggarakan pekan
lingkungan hidup
BAPPEDAL
KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PERAN PENTING HUTAN DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN SIKLUS HIDROLOGI
Program4: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiatan 4.1 Rehabilitasi kawasan konservasi
8 Kegiatan 4.2 Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan
Terehabilitasinya Lahan 745 Ha Terehabilitasinya Lahan 745 Ha BAPPEDAL
PROGRAM 5: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
9 Kegiatan 5.1 Penanaman/ Rehabilitasi hutan dan Lahan pada catch area
BAPPEDAL
10 Kegiatan 5.3 Penanaman/ Rehabilitasi hutan dan Lahan pada catch area sekitar waduk keliling
BAPPEDAL
30 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
NO PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
11 Kegiatan 5.4 Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terehabilitasinya Hutan dan Lahan 140 Ha di Wilayah DAS
BAPPEDAL
PROGRAM 6: Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
12 Kegiatan 6.1 Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan, 18 kab
Terpasangnya 1.500 Bh PAL Batas Kawasan Hutan
BAPPEDAL
13 Kegiatan 6.2 identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan, 18 kabupaten
Teridentifikasinya 100 Lokasi Perambahan Kawasan Hutan
BAPPEDAL
KEBIJAKAN MELAKUKAN MITIGASI PEMANASAN GLOBAL SERTA MELAKUKAN ADAPTASI TERHADAP DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN IKLIM
PROGRAM 7: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
14 Kegiatan 7.1 Pengembangan Desa Model, di BA
Model Desa di Banda Aceh dilaksanakan
BAPPEDAL
15 Kegiatan 7.2 Rehabilitasi Lahan
Jumlah kab/ kota melakukan rehabilitasi lahan
BAPPEDAL
PROGRAM 8 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 Kegiatan 8.1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah perusahan yang melaksanakan pengolahan
limbah B3
Jumlah perusahan yang melaksanakan pengolahan
limbah B3
BAPPEDAL
17 Kegiatan 8.2 Pengembangan Produksi ramah lingkungan
Jumlah kabupaten yang melakukan pengembangan produksi ramah lingkungan
Jumlah kabupaten yang melakukan pengembangan produksi ramah lingkungan
BAPPEDAL
PROGRAM 9 : Peningkatan Pengendalian Polusi
18 Kegiatan 9.1 Pengujian emisi kendaraan bermotor, BA
Jumlah kendaraan yang diuji emisi di Banda Aceh
Jumlah kendaraan yang diuji emisi di Banda Aceh
BAPPEDAL
PROGRAM 10: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
20 Kegiatan 10.1 Pembuatan dan Pengawasan RTH
Jumlah kab/ kota yang mempunyak RTH
Jumlah kab/ kota yang mempunyak RTH
BAPPEDAL
21 Kegiatan 10.2 Lomba lingkungan sehat Adiwiyata
Jumlah Desa melakukan lomba lingkungan sehat Adiwiyata
Jumlah Desa melakukan lomba lingkungan sehat Adiwiyata
BAPPEDAL
PROGRAM 11: Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
22 Kegiatan 11.1 Pengendalian dampak perubahan iklim (antisipasi dan mitigasi)
Jumlah Kab / kota yang melakukan pengendalian dampak perubahan iklim
Jumlah Kab / kota yang melakukan pengendalian dampak perubahan iklim
BAPPEDAL
KEBIJAKAN MEMPERKUAT KAPASITAS UNTUK BERADAPTASI DENGAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN MELAKUKAN LANGKAH TANGGAP BENCANA ALAM DENGAN CEPAT DAN TEPAT
PROGRAM 12 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Kegiatan 12.1 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Jumlah lokasi menjalankan penataan dan penegakan hokum lingkungan
Jumlah lokasi menjalankan penataan dan penegakan hokum lingkungan
BAPPEDAL
24 Kegiatan 12.2 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
BAPPEDAL
PROGRAM 13 : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25 Kegiatan 13.1 Kajian Lingkungan Hidup pada penambangan emas oleh rakyat (Gunong Ujen,Geumpang dan Sawang)
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup pada area penambangan emas oleh rakyat.
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup pada area penambangan emas
oleh rakyat.
BAPPEDAL
PROGRAM 14 : Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
26 Kegiatan 14.1 : Pengendalian terpadu kerusakan sumber-sumber air kawasan hulu DAS prioritas
Jumlah kawasan yang melaksanakan pengendalian terpadu kerusakan sumber sumber air kawasan hulu DAS prioritas
Jumlah kawasan yang melaksanakan pengendalian terpadu kerusakan sumber
sumber air kawasan hulu DAS priori
BAPPEDAL
31 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Indikator output TARGET 7B Mengurangi laju kehilangan keragaman hayati,
dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2010,
NO PROGRAM/KEGIATAN/
TINDAKAN INDIKATOR METADATA SKPA
KEBIJAKAN Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 Kegiatan 1.1 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, Aceh singkil
Jumlah taman dengan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Jumlah taman dengan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
BAPPEDAL
2
Kegiatan 1.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Jumlah kawasan yang masyarakatnya berperan serta dalam perlindungan dan koservasi sumber daya alam
Jumlah kawasan yang masyarakatnya berperan serta dalam perlindungan dan koservasi sumber daya alam
BAPPEDAL
3
Kegiatan 2.1 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
BAPPEDAL
4 Kegiatan 2.1 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam
BAPPEDAL
5 Kegiatan 4.1 Pengelolaaan Kawasan Ekosistem Leuser
BAPPEDAL
6 Kegiatan 7.1 Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
BAPPEDAL
7 Kegiatan 7.2 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
BAPPEDAL
8
Kegiatan 7.1 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,manggrove,padang lamun,estuaria dan teluk/Natural Early Warning System (NEWS)
BAPPEDAL
Indikator output TARGET 7C Menurunkan hingga separuhnya proporsi
penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada
2015
No Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Metadata SKPA
TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi
dasar hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum layak (perkotaan dan perdesaan) 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan)
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
32 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
No Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Metadata SKPA
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan 1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Aceh
1 Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
(jumlah penduduk memiliki akses terhadap air minum berkwalitas/ jumlah pendudk) x 100%
Dinkes / BMCK
2 Pembangunan sarana air minum berkualitas
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun
Dinkes / BMCK
3 Advokasi penyediaan air minum berkualitas
Jumlah desa yang di advokasi Jumlah desa yang di advokasi Dinkes / BMCK
4 Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
(jumlah sumber air minum yang berkalitas/ jumlah sumber air m9inum) x 100%
Dinkes / BMCK
5 Pengawasan kualitas air minum perpipaan (PDAM).
Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum.
Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum.
Dinkes / BMCK
6 Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.
Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit
Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit
Dinkes
7 Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
(Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat / jumlah penduduk) x 100%
Dinkes
8 Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan)
jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABS
jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABS
Dinkes
9 Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Dinkes
10 Sub kegiatan 1a. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Dinkes
33 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
Alur pengumpulan, pengolahan dan analisa Indikator MDGs
Alur pengumpulan, pengolahan dan analisa Indikator MDGs serta
penggunaannya untuk memantau dan mengevaluasi capaian target MDGs
adalah sebagai berikut:
Dinas
Kesehatan
Dinas
Pendidikan
BappedalBadan
PP&PA
BKKBN
KPAD
BPS
PUSDATIN
BAPPEDA ACEH
DEVINFO è ACEH INFO:
MDG_ACEH.MDB
SKDI
SUSENAS
RISKESDA
SUKERNAS
SENSUS
PENDUDUK
SURVEY
LAIN
PROFIL
SEKOLAH
BAPPEDA:
GIS, AGDC
LAPORAN
KEMAJUAN
MDGs
BERITA
STATISTIK
KWARTALAN
KEMAJUAN
MDGs
PERTEMUAN
TEKNIS POKJA
MDGS
FORUM SKPA
Kemajuan pencapaian target MDGs akan diberitakan lewat berita statistik yang
dapat di akses lewat situs internet BPS Aceh setiap kwartal. Hasil pengumpulan,
pengolahan serta analisa data indikator output ( hasil langsung) dan indikator
outcome ( hasil antara) kegiatan program MDGs akan dikompilasi oleh Pusat
Data dan Informasi BAPPEDA Aceh sebagai masukan untuk membuat laporan
kemajuan MDGs setiap kwartal. Laporan kemajuan MDGs kwartalan ini yang
diperisapkan oleh Pusat Data dan Indoemasi BAPPEDA dan oleh BPS, menjadi
masukan untuk Pokja MDGs memantau hasil hasil kegiatan program dan
mengambil keputusan tentang langkah langkah tindak lanjut untuk meyakinkan
bahwa target MDGs yang ditetapkan didalam RAD MDGS Aceh 2011-2015 dapat
dicapai.
Gambar III.2.
Alur
pengumpulan ,
pengolahan
dan analisa
Indikator
MDGs
34 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- BAB IVI – PENUTUP
BAB IV: PENUTUP
Untuk mempercepat pencapai target MDG khusunya pada kabupaten kabupaten
yang tertinggal, hasil evaluasi pencapaian target pembangunan Milemnium yang
dibahas setiap aklhir tahun akan ditindak lanjuti dengan melakukan alokasi
anggaran yang adil. RI OTSUS MIGAS (Rencana Induk penggunaan dana
otonomi kusus dan dana Minyak dan Gas) yang sekarang sedang dipersiapkan
adalah upaya pemerintah Aceh untuk menggunakan dana tersebut lebih effektip
dan efisien untuk mendanai program pembangunan yang mempunyai daya
ungkit tnggi dalam mensejahteraan penduduk, khusunya penduduk miskin
didaerah daerah tertinggal.
35 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.1.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG1
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
36 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.1: MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 1: PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) perhari dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs :Aceh
1. Tingkat kemiskinan bedasarkan garis kemiskinan Nasional
19.57% 19.575 18% 17% 16% 15%
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan 3.5 3 2 1.5 1.3 1
PROGRAM : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
% desa yang Lembaga / Organisasi Masyarakat mandiri di 23 kab
20% 40% 60% 80% 100% 2,2 3,4 3,7
APBA BPM
Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
% desa yang mempunyai pusat informasi TTG dan atau internet di 23 kab
20% 40% 60% 80% 100% 1,5 2 2,2
APBA BPM
Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
% kabupaten yang menyelenggarakan pertemuan koordinasi program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan
4 4 4 4 4 1,9 1,8 2
APBA BPM
Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
% keluarga miskin yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan meningkatkan kesejahteraan keluarga di 23 kab
20% 40% 60% 80% 100% 2,4 2, 2,
APBA BPM
Alokasi Dana Pemakmue Gampong, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu
% keluarga miskin yang mendapatkan dana untuk kegiatan usaha
100%
100%
100%
0.99,
4,.7
5,.2
APBA
BPM
PROGRAM : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pembinaan Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
% dari 244 kecxmatan yang melaksanakanprogram PNPM
50%
75%
100%
0.4,
2,
2,.2
APBA
BPM
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Miskin
%penduduk miskin di 23 kab
19.57% 18% 17% 16% 15% 6
7.4
8,2
APBA
BPM
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)
Kemandirian masyarakat di 18 Kabupaten
100%
100%
100%
0.5,
0.20
0.2
APBA
BPM
Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKBS BBM
Kelancaran distribusi BBM di 23 kabupaten
100%
100%
100%
0.05 0.99 0.11
APBA
BPM
PROGRAM : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat, % Kab melaksanakan perencanaan partisipatiff
100% 100% 100%
0.1 0.2 0.26
APBA BPM
37 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Pengembangan Kelembagaan dan SDM Gampong/Kelurahan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong/Kelurahan
% gampong yang dilatih penyelenggaraan Pemerintahan
20% 40%, 60% 80% 100% 29 6 7
APBA BPM
PROGRAM : Pembinaan Syariat Islam
Penyaluran Zakat Infak Shadaqah Tersalurnya Zakar Infak masyarakat miskin
100% 100% 100%
5.7 6,6
APBA Baital Mal
PROGRAM : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kesenjangan- 1 KUBE =6 KK
Jumlah KK dalam KUBE yang mendapatkan pelatihan dan bantuan modal
264 2472
300 2500
400 2500
500 2500
600 2500
14 1.27 8.21
1.5 10
2 10
2
10.2
APBA APBN
Dinsos
Usaha Ekonomi Produktip (UEP) Jml penyandang masalah sosial yang menerima pelatihan dan modal usaha
130 355
463 41
550 100
600 125
850 150
1.87 0.18
2 0.4
2.2 0.4
2.4 0.5
2.6 0.6
APBA APBN
Dinsos
Subsidi pemakanan anak pantil Jumlah anakpanti yang mendapatkan subsidi makanan
6243 6510
6525 6520
6525 6520
6540 6536
6540 6536
7.8 7.8
7.5 7.8
7.8 7.8
7.8 7.8
11.9 11.9
APBA Dinsos
Pemberdayaan Remaja putus Sekolah ( kurang mempu)
Jumlah remaja keluarga kurang mampu yangmenerima pelatihan
30 60 60 90 90 0.27 0.27 0.55 0.5 0.83 APBA Dinsos
Pemberdayaan Masyarakat Konunitas Adat Terpencil
Jumlah KK Masyarakat komunitas Adat terpenci yang mendapatkanj manfaatl
39 80
60 100
70 100
80 100
90 100
2.56 2.34
APBA Dinsos
PROGRAM : Peningkatan Sarana Perekonomian,Potensi dan Kerja Sama Ivestasi dalam Pengembangan Industri Perdagangan
- Peningkatan pengembangan sarana perekonomian daerah
Meningkatnya perekonomian masyarakat
100% 100% 100%
115 127
APBA Biro Perekonomian
Pembinaan peningkatan kinerja BUMD
Penyerapan tenaga kerja
100% 100% 100%
0.45 0.42 0.46
APBA Biro Perekonomian
Peningkatan fasilitas pengembangan potensi dan hasil produksi daerah
Terjadi peningkatan PAD ke Prov. Dan kab/ kota
1,50 1,65
APBA Biro Perekonomian
Peningkatan efektifitas kerjasama industry, pariwisata dan lingkungan hidup
Meningkatnya investor di bidang industry dan pariwisata serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup
100% 100% 100%
0.30, 0.33
APBA
Biro Perekonomian
Peningkatan fasilitasi kerjasama luar negeri bidang ekonomi
Peningkatan pendapatan masy. Dan PAD
100% 100% 100%
0.45 2,5 2,7
APBA Biro Perekonomian
-Pembinaan kawasan perdagangan bebas
Peningkatan PAD & kesejahteraan Masyarakat
100% 100% 100%
0.58 0.700 0.77
APBA Biro Perekonomian
Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro,kecil dan menengah
Peningkatan kesejahteraan masy.
100% 100% 100%
0.,20 0.34 0.37
APBA Biro Perekonomian
38 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Pembinaan kawasan ekonomi terpadu Peningkatan PAD 4 kabupaten/kota
100% 100% 100%
0.66 2 2,.2
APBA Biro Perekonomian
Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian daerah
Pembangunan bidang ekonomi yang merata
100% 100% 100%
0.27 0.30 0.33
APBA Biro Perekonomian
PROGRAM : Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petani pelaku agribisnis
30 Angkt
157 Angkt
160 Angkt
2,381,750,000
3,354,000,000
3,689,400,000
APBA BKP-Luh
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Meningkatnya kualitas kelembagaan petani
- 170 klp 175 klp
- 0.85 0.94
APBA BKP-Luh
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan Tidur
Meningkatnya pemanfaatan lahan tidur untuk penyediaan pangan bagi masyarakat
21BPP 21 BPP 27 BPP 34 BPP
0.79 0.3
0.3
APBA BKP-Luh
Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat
Terpeliharanya 51.000 ha tanaman perkebunan rakyat miskin
2.720 Ha 15.000 30,000 37,500 44,000 51000 10.4 16,3 8,1 8,1 8, APBA Hutbun
PROGRAM : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Tersedianya 23.750 ha lahan peremajaan kakao, intensifikasi kako dan rehabilitasi cengkeh
3700 3.700 4.200 4.600 5.300 5.900 16,4 18,8 20,7 23,8 26,5 APBN Hutbun
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Tersedianya 12.400 ha tanaman tebu 1850 1.850 2.200 2.450 2.800 3.100 2,3 2,8 3,1 3,5 3,9 APBN Hutbun
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Tersedianya lahan 2.610 ha untuk peremajaan kelapa, kebun induk kakao den kelapa serta pemurnian benih tanaman karet
400 460 500 600 650 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 APBN
Hutbun
PROGRAM: Peningkatan Produksi Perikanan dan Pemanfaatan Kelautan
A. Pengembangan bibit ikan unggul : Petani kerapu mendapatkan bibit 2000 ekor/orang; . Operator hatchery mendapatkan bibit unggul ikan lele sangkuriang; . Petani ikan membudidayakan ikan spesies lokal
Jumlah petani ikan yang mendapatkan manfaat bibit ikan unggul kerapu dan lele .
300 500 700 900 1200 62 68 75 83 91 APBA DKP
39 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
B. Pembinaan dan pengembangan perikanan : 1. Petani budidaya laut mendapatkan agroinput untuk budidaya ikan kerapu, 2. Petani budidaya payau mendapatkan agroinput untuk budidaya udang dan bandeng, 3. Petani budidaya air tawar mendapatkan agroinput untuk budidaya ikan air
Jumlah petani ikan yang mendapatkan lele, mas, nila, gurami
1500 1700 1900 2200 2400 8,1 9 9,9 10,8 11. APBA DKP
C. Motorisasi armada penangkapan dalam upaya daya jelajar dan produktivitas nelayan: 1. Nelayan mendapatkan bantuan perahu motor dan alat tangkap 2. Membuka peluang kerja bagi 100 orang di kapal perikanan
Jumlah nelayan yang menerima dukungan pengadaan perahu bermotor penangkapan ikan
350
500
700 900 1200
5,5
6,1
6,7
7,4
8,1
APBA DKP
D. Pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan 1. Nelayan tradisional mendapat bantuan alat tangkap ikan2. Nelayan meningkat jumlah tangkapan dengan adanya sarana rumpon di laut
Jumlah nelayan yang menerima dukungan pengadaan sarana rumpon
600 800 1000 1200 1500 4,8 5,3 5,9 6,5 7,1 APBA DKP
PROGRAM : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
A. Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
Jumlah kawasan memikliki usaha perbenihanm perkebunan
3 6 11
5,1 3,5 3,92
APBA Hutbun
B. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
Tersedianya 11.700 ha kebun kelapa sawit rakyat miskin
2.500 4500 6700 9.100 11.700
51 44 48 57 68 APBA Hutbun
C. Rehabilitasi dan Pengembangan
Tanaman Perkebunan Rakyat
Terehabnya 12,500 Ha Tanaman Kebun Rakyat ( kebun kakao, kopi dan pala rakyat)
1 1,500 3,000 5500 8000 12500 11
25 28 33 34, APBA Hutbun
D. Pembangunan Kebun Karet Rakyat
Terbangunnya 11.840 ha kebun karet Rakyat
1.910 ha 2.000 4000 6200 8840 11840 23 22 25 30 36 APBA Hutbun
E. Pembangunan Kebun Kakao Rakyat
Tersedianya kebun kakao Rakyat 2.043 ha 4.000 9000 14500 19500 6.600 23.2 44,5 48,9 48,9 58,7 APBA Hutbun
F. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan di 19 kabupaten kota
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Padi (Ha) :
10000 ha
5000 10000 15000 20000 25000
15
APBA Distan
40 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Jagung (Ha) : a.tenggara, gayo lues, a.tamiang, a.tengah
5000 ha 2500 2500 5000 7500 10000
10 10 10 10 10
APBA Distan
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Kedele) (Ha) bireuen, pijay, a.tengah, a.utara
5000 ha 2000 4000 6000 8000 10000 5 5 5 5 5 APBA Distan
Berkembangnya Kawasaan Sentra Produksi Kacang Tanah (Ha) nagan raya, a.jaya, a.selatan, a.barat, abdya
1000 ha 500 1000 1000 1000 1000 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 APBA Distan
Berkembangnya kawasan tanaman buah (ha) a.taengah, bireuen, bener meriah
1000 ha 200 400 600 800 1000 1 1 1 1 1 APBA Distan
Berkembangnya kawasan tanaman sayuran dan obat obatan (ha) Sayur: bener nmeriah, a.tengah, gayo lues, pidie dan Obat : pidie, tamiang, a.besar, bireun, a.tim
100 ha 50 50 50 50 50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 APBA Distan
PROGRAM : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian indikator dampak : produktivitas padi 4,5 ton per ha, naik 3% prediksi, sistem padat
karya, rata2 luas kepemilikan lahan : 0,25 ha
A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian Tepat Guna (18 kab plus 1 kota)
Tersediaan Alat pengolah Tanah Bagi Tanam Serentak (unit) mis: handtraktor 1 unit utk 10 ha (kepada kelompok tani)
3000 unit 250 250 500 750 1000
50 50 50 50 50 APBA Distan
Terbangunan Linning Saluran Untuk Distribusi Air Ke Areal Sawah (meter)
50000 meter
40000 80000 120000 160000 200000 10 10 10 10 10 APBA Distan
Tersedianya Alat Pasca Panen (unit) 200 unit 250 250 250 250 250 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 APBA Distan
Tersedianya Pompa Air untuk Memenuhi kekurangan air pada areaal sawah (unit)
125 unit 100 100 100 100 100 6 6 6 6 6 APBA Distan
Termanfaatnya lahan terlantar (Ha) 500 ha 300 ha 300 ha 300 ha 300 ha 300 ha 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 APBA Distan
Terbangunanya Jalan Usaha Tani bagi pengangkutan Saprodi dan hasil panen (meter)
15000 meter
25000 meter
25000 meter
25000 meter
25000 meter
25000 meter
8.8
8.8 8.8 8.8 8.8 APBA Distan
PROGRAM : Pengembangan Industri Kecil Menengah
A. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Industri kecil yang difasilitasi 1,4 1,5 2,7 2.5 2. APBA Indagkop
PROGRAM : Pengembangan Sentra Industri Potensial
41 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
A. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan Menengah
Jumlah pengembangan sentra2 industri potencial yang terbentuk
13 25 23 25. 25. APBA Indagkop
PROGRAM : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
A. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang divina
60 unit 60 unit 70 unit 50 unit 50 unit 55 55 65 55 55 APBA Indagkop
PROGRAM : Pengembanagn Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
A. Penyelenggaran /pelatihan kewirausahaan
Terwujudya peningkatan SDM KUKM Jumlah Peserta Pelatihan
2 Akt 5 Akt 6 Akt 5 akt 6 akt 0.26 0.45 0.75 0.60 0.65 APBA Indagkop
B. Pelatihan manajemen pengelola Koperasi
Terwujudya peningkatan SDM KUKM Jumlah pengelola koperasi yang dilatih
4 Akt 4 Akt 5 Akt 5 akt 5 akt 0.35 0.45 0.55 0.55 0.55 APBA Indagkop
PROGRAM : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
A. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan lokal
Tersedianya sarana/prasarana bagi UMKM Jumlah UKM
400 UKM
400 UKM
600 UKM
400 UKM
400 UKM
6 6,5 10
6.5
6.5 APBA Indagkop
PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan
A. Pengembangan Desa Mandiri
Pangan Berkurangnya daerah rawan pangan
17 desa
30 desa
50 desa
75 desa
100 desa
2,4 2,6 4, 6.2 6.25 APBA BKP-Luh
B. Pengembangan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Berkembangan gapoktan dalam usaha distribusi pangan masyarakat Jumlah LDPM yang berdiri
2
LDPM 10
LDPM 12
LDPM 0.39 2,5 2,7 APBA BKP-Luh
C. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
Terbentuknya santri dan Termanfaatnya Lahan di Lingkungan Pesantren Jumlah LM3 yang berdiri
8 LM3 8 LM3 8 LM3
0.25 0.25 0.25
APBA BKP-Luh
PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Ternak
1.1 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat) petani : 7 ekor)
Jumlah petani bibit ternak terdistribusi
850 500 500 500 19,7 9,4 10,3 APBA Keswanak
1.2 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Jumlah usaha agribisnis berkembang (jumlah kelompok usaha yg sdh berjalan yg produksinya meningkat)
3 Klpk 3
Klpk 20 Klpk
21 Klpk
26 Klpk 20 10 11 12. 13 APBA Keswanak
1.3 Pengembangan Kawasan Ayam Ras Petelur
Jumlah pulet ayam ras petelur untuk pengembangan kawasan ternak ayam ras petelur
3 kwsn 45000 ekor
50000 ekor
52500 ekor
55125 ekor
8,8 14 15 16 17 APBA Keswanak
42 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1.4 Pembangunan Kebun Rumput HMT dan Padang Pengembalaan
Jumlah kebun rumput, HMT dan padang pengembalaan dibangun
1 pkt 40 Ha
150 Ha
158 Ha
166 Ha 1 0.7 0.8 0.85 0.89 APBA Keswanak
1.5 Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu
Jumlah kawasan berkembang 5 Kwsn 3
Kwsn 3 Kwsn
5 Kwsn
6 Kwsn 26,7 10,3 11,3 11.9 12.9 APBA Keswanak
1.6 Pengembangan Inseminasi Buatan
Jumlah straw tersedia (dosis) 1.800 1.890 1.985 2.084 2.188 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 APBA Keswanak
PROGRAM : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1.1 Pengembangan Hutan Tanaman Tersedianya 2,750 Ha hutan tanaman 600 400 400 650 700 6,7 3 3,3 8, 9,7 APBA Hutbun
1.2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Tersedianya 2,346 Ha 250 350 480 576 690 0.55 0.92 1 1,2 1,4 APBA Hutbun
TARGET 1B : : MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN PRODUKTIP DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA TERMASUK PEREMPUAN DAN KAUM MUDA
MDG Indikator
1. Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja 5.12% 6 7 7 7 7
2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk >15 tahun
24.75% 25 27 30 40 50
3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
57% 40 30 20 15 10
PROGRAM : Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.1 Pendidikan & pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Tersedianya Pencari Kerja Terampil 800 Org
900 Org
2,1 1,6 1,8 Disnakermo
bduk
PROGRAM : Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.1 Pemberian Fasilitas & mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Terciptanya lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan masyarakat di pedesaan
7 Lokasi
1.020 Org
3,5 2,1 2,2 Disnakermobduk
1.2 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Terciptanya calon wirausahawan baru dalam rangka perluasan kesempatan kerja
3 Pkt 4 Akt 1,4 0.5 0.55 Disnakermo
bduk
PROGRAM : Program Peningkatan Penrapan Teknologi Peternakan
1.1 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dibidang peternakan
16 Org 17 Org 18 Org 19 Org 0.99 0.1 0.1 0.14 0.12 APBA Keswanak
43 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1.2 Pelatihan&bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Terciptanya kader pengusaha agribisnis peternakan
63 Org 66 Org 69 Org 72 Org 0.84 0.88 0.92 0.97 1 APBA Keswanak
PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1.1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku & sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan transmigrasi
Tersedianya sarana prasarana bangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
650 KK 650 KK 36 27 30 Disnakermobduk
1.2 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Ketersediaan sarana produksi pertanian dan terbentuknya kelembagaan ekonomi serta terpenuhinya paket sarana produksi sesuai potensi lahan yang dikembangkan
1.550 KK
2.250 KK
8 8, 9 Disnakermobduk
PROGRAM : Transmigrasi Lokal
1.1 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah kawasan transmigrasi yang disuluh
8 Akt 8 Akt 0.42
0.46
Disnakermobduk
1.2 Pelatihan Transmigrasi Lokal Jumlah gelombang pelatiha Tersedianya SDM yang trampil sebagai motivator di lokasi pemukiman
8 Akt 8 Akt 1 0.42 0.46 Disnakermo
bduk
TARGETt 1 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator
Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan
26.5% 24 22 20 18 15%
Prevalensi Balita Gizi Buruk 10.7% 9 7 5 4 3.36%
Prevalensi Balita Gizi Kurang 15.8% 15 14 13 12 11.9%
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:
1400 Kkal/kapita/hari 12.44% 12 11 10 9 8.5%
2000Kkal/kapita/hari 52.43% 47 42 40 37 35.32%
PROGRAM: Peningkatan Ketahanan Pangan
1.1 Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Tumbuhnya kemampuan klp rawan pangan tertanganinya kelompok rawan pangan transien dan kronis
60 klp 60 klp 60 klp 60 klp 0.17 1.8 1.8 1.8 1.8 APBA BKP-Luh
1.2 Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terdeteksinya secara dini daerah-daerah rawan pangan
18 kab 18 kab 18 kab 18 kab 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 APBA BKP-Luh
1.3 Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) / Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Tersedianya informasi/peta ketahanan dan kerentanan pangan di 251 kecamatan
18 kab 18 kab 18 kab 18 kab 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 APBA BKP-Luh
44 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi saat ini
Target Pencapaian Alokasi
Anggaran ( Dalam Miliar Rupiah))
Sumber Pendana
an Pelaksana
MDG1
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1.4 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Terpenuhinya Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat sepanjang waktu
10 unit 10 unit 10 unit
10 unit 0.46 1.5 1.5 1.5 1.5 APBA BKP-Luh
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Terpenuhinya Kebutuhan Karbohidrat, Protein, Mineral dan Vitamin Bagi Keluarga
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 0.18 0.75 0.75 APBA BKP-Luh
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 5 5 5 5 APBA BKP-Luh
45 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Matrix RAD Percepatan Pencapaian Target 1 C; Menanggulangi kelaparan
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana Keterangan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Indikator MDGs
Prevalensi balita dengan berat badan rendah
16.6% 24% 22% 20% 18%
Prevalensi Balita Gizi Buruk 7.1%
9% 7% 5% 4%
Prevalensi Balita Gizi Kurang 15.8% 15% 14% 13% 12%
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:
1400 Kkal/ kapita/ hari 12.44%
12 11 10 9
2000Kkal/kapita/hari 52.43%
47 42 40 37
Indikator MDGs : 1. Prevalensi balita kekurangan gizi , 2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100 100 100 100 -
536.0 564.0 643.0 668.0 - APBN Kementeri
an Kesehatan
Gizi Buruk 6,7 % Gizi
Kurang 18,6%
2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
70 75 80 85 -
Daerah- Aceh
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100 100 100 100 - 2.891 0.615 0.755 0.755 - APBN Kementeri
an Kesehatan
ACEH
Sub kegiatan 1.a: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas perawatan dan RSUD
1.a. Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
118 Pusk
RRI ; 21 RSUD
118 Pusk RRI ; 21
RSUD
118 Pusk RRI ; 21 RSUD
118 Pusk RRI ; 21
RSUD
0.191 0.200 0.250 0.250
APBN APBD
Dinkes
catatan : ada 118
Pusk perawatan
dan 21 RSUD
kab/kota
Sub kegiatan 1.b: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas non perawatan
1.b. Jumlah puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
32 unit 32
unit 32 unit
32 unit
0 0.090 0.180 0.180
APBA Dinkes catatan: Jml Pusk. Non
RRI 192
46 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana Keterangan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1.b.1: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas
1.b.1. Jumlah puskesmas memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.
260 0 0 0
2.000 0.00 0.00 0.00
UNICEF Dinkes
Sub kegiatan 1.c: Pengadaan alat dapur dan sarana
1. c. Jumlah puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk
13 unit 13
unit 13 unit
13 unit
0 0.100 0.100 0.100
APBN APBA-K
Dinkes
Catatan: Jml pusk
RRI yg sdh punya 66 unit dari
118 Pusk. RRI
Sub kegiatan 1.d: Penyediaan obat gizi buruk
1.d. Jumlah kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk
30,000 30,00
0 20,000
15,000
0 0 0 0
APBA-K Dinkes Gibur 6,24%
Sub kegiatan 1.e: Pendampingan gizi buruk oleh kader
1.e. Persentase kasus gizi buruk paska perawatan yang didampingi oleh kader
2.50% 2% 2% 1.50%
0 0.125 0.125 0.125
APBA-K Dinkes
Pendampingan oleh
kader (translok; frekuensi)
1.425 kader
Penguatan Badan Koodinasi Renstra Gizi
Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan koodinasi Renstra Gizi
60 70 80 80
0.350 0 0 0
UNICEF Dinkes
0.05 0.05 0.05
APBN /
APBD Dinkes
Penyusunan Kebijakan Penaggulangan Gizi
Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan penanggulangan gizi
60 70 80 80
0.350 0 0 0
UNICEF Dinkes
0.05 0.05 0.05
APBN /
APBD Dinkes
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat
2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
70 75 80 85 - 1.771 1.670 1.690 1.560
Dinkes
2009 D/S : 62,37% Target
2010; 70%
Sub kegiatan 2.a: Pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas puskesmas dan kabupaten kota
2.a. Jumlah puskesmas, kabupaten/kota yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan baru.
70 77 87 90
0.236 0.240 0.240 0.120
APBN APBA-K
Dinkes unit cost
pelatihan di kecamatan
47 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana Keterangan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 2.b: Pelatihan ulang kader posyandu
2.b. Persentase posyandu dengan pelatihan ulang kader.
30 20 25 25
0 0 0 0
APBA-K Bantuan Donor
Dinkes
jml posy. 6.874 rata2
kader 5-8 org
Sub kegiatan 2.c: Pembinaan kader posyandu
2.c. Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan kader.
30 20 25 25
0 0 0 0
APBA-K Dinkes
Sub kegiatan 2.d: Penyediaan sarana dan prasarana kader posyandu
2.d. Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan
687 687 687 687
0.235 0.080 0.100 0.090
APBA-K (OTSUS)
Dinkes
yang sdh meiliki 60% posy (4.124
posy)
Sub kegiatan 2.e: Penyediaan dana operasional posyandu
2.e. Jumlah posyandu yang memperoleh dana operasional
6,692 6,700 6,800 6,874
- 0.250 0.250 0.250
APBN (Bansos)
Dinkes
thn 2009; bansos
2,040 M utk 6.692 posy
Sub kegiatan 2.f: Pengembangan Desa Siaga Aktif
2.f. Jumlah desa siaga yang aktif 40 50 60 70
1.300 1.100 1.100 1.100
APBN Donor
Dinkes
48 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.2.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG2
Mencapai Pendidikan Untuk Semua
49 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.2 MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 2 : PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran Sumber Pendana
an
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 2A : Menjamin pada 2015 semua anak, laki laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Indikator MDGs :
2.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
96% 97% 98% 99% 100% 100%
2.2. Proporsi murid klas 1 yang berhasil menamatkan
SD/MI 91% 99% 100% 100% 100% 100%
2.3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,
perempuan dan laki laki 99.90%
100%
100% 100% 100% 100%
ACEH
I. KEBIJAKAN MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana belajar-mengajar yang memadai, terutama di daerah daerah iskin, terpencil dan tertinggal, termasuk madrasah dan pesantren
Program Pendidikan Anak Usia Dini Mempercepat dan memperluas layanan PAUDNI yang holistik dan terintegrasi terutama di daerah perdesaan atau di daerah tertinggal
A. Pembangunan gedung sekolah PAUDNI Jml gedung dibangun
85 93 101.00 110 120 19.10 21.0
1 23.11
25.42
27.96
APBA Disdik
B. Penambahan ruang kelas sekolah PAUDNI jumlah sekolah/ ruang yang dibangun
44 48 52.00 57 62 9.70 10.6
7 11.74
12.91
14.20
APBA Disdik
C. Pengembangan pendidikan anak usia dini: memberikan BOS terhadap Lembaga baru diawal (1 tn) / 25Jt/thn
jml lembaga yang menerima / jumlah siswa
208 /152
9
235 /2000
266 /2600
300 /3380
340 /4394
2.10 2.42 2.78 3.19 3.67 APBA Disdik
D. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ( pelatihan guru)
jml guru PAUDNI yang dilatih
3 4 5 6 7 0.40 0.46 0.53 0.61 0.70 APBA Disdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
E. Pembangunan gedung sekolah SD-SMP Jml Gedung SD dan SMP yang dibangun
41 45 49.00 53 53 17.10 18.8
1 20.69
22.76
25.04
APBA Disdik
F. Penambahan ruang kelas sekolah Jml Ruang Kelas yang dibangun
166 181 197 216 235 67.00 73.7
0 81.07
89.18
98.09
APBA Disdik
Program Pendidikan Menengah
50 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran Sumber Pendana
an
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
A. Pembangunan gedung sekolah Jml gedung dibangun 9 10 12 14 17 12.40 14.8
8 17.86
21.43
25.71
APBA Disdik
B. Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun
66 72 79 86 93 37.00 40.7
0 44.77
49.25
54.17
APBA Disdik
Program Pendidikan Luar Biasa
Kegiatan 4.1 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pendidikan Luar BIasaI yang dibangun
7 8.00 9 10 11 1.30 1.50 1.72 1.98 2.27 APBA Disdik
Memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan lebih pro-masyarakat miskin untuk lebih enjamin terwujudnya pembiayaan pendidikan yang adil
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
E. Penyediaan beasiswa transisi / YATIM ( 150,000
jml aanak yatim menerima beasiswa
116 116 120 130 140 150 208.30 214.55
220.99 227.62
234.44
APBA Disdik
F. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
Jml RSBI dan SSN mendapatkan BOS bersumber dari APBA
PIDIE, A.
UTARA, 15 30 45 50 55 1.40 1.61 1.85 2.13 2.45 APBA Disdik
Program Pendidikan Menengah
A. Bantuan operasional sekolah SMA/SMK dan MAS (DPKKA)
sekolah SMA/SMK dan MAS 531
600.00
678.00 770
867
87.00 100.05
115.06 132.32
152.16
APBA DPKKA
. Meningkatkan program kesetaraan yang bermutu
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
C. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Jml guru SD/SMP/SMA yang kwalifikasinya meningkat
933 1,088 1,269 1,450 1,730 4.10 4.92 5.90 7.08 8.50 APBA Disdik
II. KEBIJAKAN MENINGKATKAN KUALITAS DAN RELEVANSI
Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru
Program Pendidikan Anak Usia Dini
A. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (PAUDNI)
jml guru yang dilatih 300
369.00
454.00 560
688.00
0.14 0.18 0.24 0.31 0.40 APBA Disdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Disdik
E. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik jml guru yang dilatih 864 1070 1,309 1,600
1,990 1.20 1.56 2.03 2.64 3.43 APBA Disdik
F. Pelatihan guru bahasa Inggris bagi calon guru SD/MI se-Provinsi
jml guru yang dilatih 90
120.00
136.00 170
207.00
0.23 0.30 0.39 0.51 0.66 APBA Disdik
51 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran Sumber Pendana
an
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Program Pendidikan Menengah Disdik
A. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik jml guru yang dilatih 2065 / 16
2600 /20
3280 / 23
4100 /26
5100 /30
1.90 2.57 3.46 4.67 6.31 APBA Disdik
Program Pendidikan Luar Biasa Disdik
A. Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB jml pameran ajang krativitas guru TK
1 2 3 4 5 0.34 0.39 0.45 0.51 0.59 APBA Disdik
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik
K. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ( guru SMK) - lomba karya tulis……….
Jumlah karya tulis, % karya tulis yang menang
234 /4
280 /5 320 /6 380 / 7 440 /8 0.56 0.67 0.81 0.97 1.16 APBA Disdik
L. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pelatihan pengelola lab, calon kep sekolah, pelatihan guru mata plajaran)
jml guru yang dilatih 2549 2,881 3,257. 3,700 4,162. 7.00 8.05 9.26 10.6
5 12.2
4 APBA Disdik
M. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) jml pertemuan KKG 46/2 52/3 59/4 66/5 75/6 0.26 0.30 0.35 0.40 0.46 APBA Disdik
N. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan- Penilaian angka kredit guru
laporan individu guru oleh tim penilai angka kredit guru
Propinsi 1 1 1 1 1 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 APBA Disdik
O. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik- gur terbaik, berprestasi - UMROH dari PA ( Gub)
jumlah guru / kepala sekolah pengawas penerima penghargaan
propinsi 17 guru
pergi UMROH
383
433
489 560
625
1.58 1.82 2.09 2.40 2.76 APBA Disdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Disdik
A. Bimbingan profesional guru dan siswa kelas III SLTP/SLTA khusus mata pelajaran UNAS
jml siswa mendapatkan bimbingan remedial
841
960
1,080
1,200
1,373 1.63 1.87 2.16 2.48 2.85 APBA Disdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
I. Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI - update kurikulum
jumlah PESERTA revisI / perbaikan i kurikulum yang dihasilkan
600
678.00
767.00 870
980.00
1.79 2.06 2.37 2.72 3.13 APBA Disdik
52 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran Sumber Pendana
an
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
J. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi – IPTEK
jml guru mampu menggunakan akses internet untuk proses belajar mengajar.
15% 350
396
447 502
572
0.63 0.72 0.83 0.96 1.10 APBA Disdik
K. Pelatihan penyusunan kurikulum Jml guru yang mengikuti pelatihan kurikulum
350
396
447 502
572
1.32 1.52 1.75 2.01 2.31 APBA Disdik
L. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
350
396
447 502
572
4.06 4.67 5.37 6.17 7.10 APBA Disdik
Meningkatkan pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS) bagi para kepala sekolah dan pengawas
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Disdik
C. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
% sekolah yang menerapkan MBS, jml peserta mengikuti pelatihan MBS.
129/ 20%
175/ 40%
237 / 60%
300/ 80%
435/ 100%
1.07 1.66 2.57 3.98 6.18 APBA Disdik
Program Pendidikan Menengah
E. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
129/ 20%
175/ 40%
237 / 60%
300/ 80%
435/ 100%
0.27 0.54 1.08 2.16 4.32 APBA Disdik
III. KEBIJAKAN MEMPERKUAT TATAKELOLA DAN AKUNTABILITAS
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
G. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Tersedianya database pendidikan yang termutakhirkan, profile pendidikan Aceh
1 1 1 1 1 1.32 1.52 1.75 2.01 2.31 APBA Disdik
H. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
terselenggaranya rakor pendidilkn
402 454.00 514 602 656 1.41 1.62 1.86 2.14 2.46 APBA Disdik
I. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil laporan 1 1 1 1 1 1.37 1.44 1.51 1.59 1.67 APBA Disdik
Meningkatkan akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan
53 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran Sumber Pendana
an
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a.Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah orang yang dilatih 100 100 100 100 100 0.45 0.52 0.60 0.68 0.79 APBA Disdik
F. Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah orang yang dibina
100 100 100 100 100 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 APBA Disdik
G. Peningkatan kualitas pelayanan public % sekolah mengikuti SPM 20% 40% 50% 60% 70% 1.88 1.97 2.07 2.18 2.29 APBA Disdik
54 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.3.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG3
Mendorong Kesetaran Gender dan Pemberdayaan Perempuan
55 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.3. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 3
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( M) Sumber Pendanaan
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 3 A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak > dari tahun 2015
Indikator MDGs 3.1. Rasio APM perempuan/ laki laki di SD / MI/paketA
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.2. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMP / MTs/paketB
99.63%
100% 100% 100% 100% 100%
3.3. Rasio APM perempuan/ laki laki di SMA / MA/paket C
103.19%
103% 100% 100% 100% 100%
3.4.Rasio APM perempuan /laki-laki di perguruan tinggi
138.95%
139% 12O% 110% 100% 100%
3.5 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 - 24 tahun
100.3%
100% 100% 100% 100% 100%
3.6. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian
34.20%
34.2% 35% 40% 45% 50%
3.7. Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR 5.7% 5.79% 8% 12% 16% 20%
Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan
1. Program Peningkatan Pendidikan dan Partisipasi Politik bagi perempuan 0.33 0.20 0.2 0.2 0.2
Sosialisasi UU No. 2 tahun 2011 ttg Perubahan atas UU NO.2 thn 2008 dan pendidikan politik.
jumlah peserta ( tokoh masyarakat- Organisasi perempuan, LSM perempuan, parti politik sosialisasi
150 1,000 2,000 3,000 4000 0.33 0.20 0.2 0.2 0.2 APBA
BPP dan PA Aceh
Melaksanakan pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0.25 0.25 0.25 0.3
1.1 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak
jumlah SKPA yang bisa melaksanakan pengarus utamaan gender
NA 0 10 20 30 46 - 0.05 0.05 0.05 0.1
1.2 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
% SKPA yang memiliki sistim informasi gender dan m anak
NA 0 40% 60% 80% 100%
1.3 Sosialisasi Gender dan Pembekalan PUG ( KUA, kepala Sekolah
jumlah peserta ( tokoh masyarakat- agama, adat, kepala sekolah)
NA 150 1,000 2,000 3,000 4000 0.20
0.2 0.2 0.2 APBA BPP dan PA Aceh
Kekerasan terhadap perempuan dan anak
1. Peningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
56 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Kondisi Saat ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( M) Sumber Pendanaan
Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1.1 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) ( Pelatihan Budget 2 M untuk operasional Prop, Bireuen, A. Utara, B. Meriah, Langsa)
Jumlah Kab yang memiliki P2TP2, Jumlah P2TP2 berfungsi
16 kab/ko
ta 16 / 6 18/7 20/8 23/10 23/15 2 2.80 3.2 3.6 4 APBA PPPA
1.2 Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan melalui PPT
Jumlah PPT berdiri 1 1 2 3 4
0.4 0.4 0.4 0.4
APBA PPPA
57 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.4.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG4:
Menurunkan Angka Kematian Anak.
58 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs :
1. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup ,
2. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
3. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
86 88 89 90 -
370.0
402.0 418.0 433.0 - APBN
Kementerian Kesehatan
2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi 85 86 87 90 -
3.Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
80 81 83 85 -
Daerah
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Kesehatan neonatal
1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
82 84 86 90 - 3.570 3.155 3.155 3.155
catatan
Sub Kegiatan 1a. Meningkatkan akses dan kualitas kunjungan neonates
Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan algoritme MTBM
10,260 12,000 12,00
0 52,000 - 0.160 0.300 0.300 0.300
APBN
jml bayi 100.462 sd 104.260
MTBM;10%
Pemberian asuhan bayi baru lahir sesuai standar
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini
1,300 1,600 2,600 2,600
- 0.100 0.100 0.100
APBN IMD : 13-40%
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan suntikan vitamin K1
####### ####### 104,2
60 104,26
0 - 0.200 0.200 0.200
APBN
suntikan Vit K untuk semua BBL (bayi
baru lahir)
Sub kegiatan 1b. Pemenuhan kebutuhan perawat dan bidan di desa dan faskes ( PKM dan RS)
Jumlah desa yg mempunyai tenaga bidan /perawat
Jumlah Puskesmas Perawatan yg mempunyai minimal 2 orang tenaga bidan /perawat yang menangani neonatus.
56 62 62 118
0.955 0.180 0.180 0.180
APBN Jml Pusk RRI : 118
unit
59 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah RS Kab/kota yg mempunyai minimal 6 orang tenaga bidan /perawat yang menangani neonatus
6 6 6 6 -
0.175 0.175 0.175 Dinkes
Sub Kegiatan 1c. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Manajemen BBLR bagi perawat/bidan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat/bidan yang terlatih manajemen Asfiksia dan manajemen BBLR (kondisi Aceh rata 2 bidan/perawat/puskesmas)
60 60 60 60 0.955 - - - APBN Dinkes
Sub Kegaiatan 1d. Pelatihan perinatologi bagi perawat/bidan di Puskesmas perawatan dan RS
Jumlah Puskesmas Perawatan yang memiliki minimal 2 perawat/bidan yang terlatih perinatologi
25 25 25 25 -
0.200 0.200 0.200 APBK Dinkes
Jumlah RS Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 perawat/bidan yang terlatih perinatologi
6 6 6 6 -
0.200 0.200 0.200 APBK Dinkes
Sub kegiatan 1e. Penyediaan kecukupan alat resusitasi (tabung dan balon sungkup ) di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 set alat resusitasi Bayi Baru Lahir yang siap pakai (KHUSUS Puskesmas Rawat Inap)
25 25 25 25 -
0.300 0.300 0.300 APBK
Dinkes
Sub kegiatan 1f. Penyediaan kecukupan obat BBL
Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat neonatal esensial (Vitamin K1, oxytetrasiklin Salep mata, ampicilin injeksi, gentamisin injeksi, fenobarbital injeksi, diazepam injeksi, dll) sesuai dengan jumlah sasaran bayi baru lahir
310 310 310 310 0.500
0.500 0.500 0.500 APBA
Dinkes
Sub kegiatan 1g. Distribusi Vaksin HB O
Jumlah Poskesdes/bidan desa yang mempunyai vaksin HB 0
Dinkes
Pengadaan Vaksin HB 0 Jumlah Puskesmas yang mempunyai Vaksin HB 0
310 310 310 310 1.000
1.000 1.000 1.000 UNICEF/ APBN
Dinkes
60 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1h. Penyediaan perinatologi set bagi Puskesmas perawatan dan RS Kab/kota
Jumlah Puskesmas Perawatan yg mempunyai minimal 1 perinatologi set (inkubator, alat resusitasi, KMC set) yang siap pakai.
25 25 25 25
Dinkes
Jumlah RS Kab/kota yg mempunyai minimal 3 (tiga) perinatologi set (Infant incubator, Baby puff, Bubble CPAP, transport incubator, alat resusitasi, KMC set, Infant warmer, Ventilator Neonatus) yang siap pakai
6 6 6 6
Dinkes
Sub kegiatan 1i. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan BBL
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu
10% dari jumlah desa
10% dari
jumlah desa
10% dari
jumlah
desa
10% dari
jumlah desa
Dinkes
Sub kegiatan 1j. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan BBL
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan BBL
100 100 100 100
Dinkes
Sub Kegiatan 1k. Pelaksanaan Audit maternal perinatal (AMP) di Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP 4x setahun
10 10 20 23
Dinkes
Kegiatan 2: Pembinaan Pelayanan Kesehatan bayi
2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi 85 86 87 90 - 4.344 4.833 5.131 5.399
APBN Dinkes
Sub kegiatan 2a. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan Bayi
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB
Dinkes
Sub kegiatan 2b. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Bayi
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Bayi
100 100 100 100
0.121 0.133 0.146 0.160
APBN
Dinkes
61 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub Kegiatan 2c. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
Jumlah kab/kota yang melakukan sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
10 10 20 23
- 0.250 0.250 0.200
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 2d. Pemberian pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar
Jumlah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (Imunisasi dasar lengkap, Vit. A, SDIDTK 4 x/tahun, dan perawatan serta penyuluhan pada ibu)
80,500 85,480 90,00
0 95,058
0.195 0.200 0.200 0.200
APBA
Dinkes
Sub kegiatan 2e. Peningkatan jumlah Puskesmas dengan rantai dingin yang efektif
Jumlah Puskesmas dengan rantai dingin efektif
248 250 300 310
Dinkes
Sub kegiatan 2f. Pelatihan Pemberian Imunisasi Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 2 -3 tenaga kesehatan yang terlatih memberikan imunisasi sesuai standar
248 250 300 310 0.040
0.040 0.040 0.040
Dinkes
Sub kegiatan 2g. Pemberian imunisasi campak pada bayi
Jumlah bayi yang diimunisasi campak 84,496 95,058 100,3
20 105,62
0 0.166
0.183 0.201 0.221
Dinkes
Sub kegiatan 2h. Distribusi Vaksinasi Dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak)
Jumlah puskesmas yang mempunyai semua jenis vaksinasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak)
310 310 310 310 0.115
0.115 0.115 0.115
Dinkes
Sub kegiatan 2g. Pemberian imunisasi dasar lengkap
Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak) dalam setahun
80,500 85,480 90,00
0 95,058 1.512
1.663 1.830 2.012
Dinkes
Sub kegiatan 2g. Penyediaan dan distribusi vit A 100.000 IU bagi Bayi
Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersediaan Vit A 100.000 UI sesuai jumlah sasaran bayi
310 310 310 310 -
0.100 0.100 0.100 APBN
Dinkes
Sub kegiatan 2h. Pemberian vit A 100.000 IU bagi Bayi (6-11 bulan)
Jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat Vit A 100.000 UI
95,058 95,058 100,3
20 100,32
0
0.100 0.100 0.100 APBN
Dinkes
62 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 2i. Pelayanan SDIDTK bagi bayi
Jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang minimal 4 kali/tahun
9,500 9,500 10,30
0 10,300
0.300 0.300 0.300 APBN
Dinkes
Sub kegiatan 2j. Pelatihan SDIDTK bagi petugas kesehatan
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 tenaga kesehatan terlatih SDIDTK
50 50 100 150 0.195 APBA
Dinkes
Sub kegiatan 2k. Pemberian Screening KIT SDIDTK bagi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 Screening Kit SDIDTK
50 50 100 150
Dinkes
Imunisasi Hib Pengadaan Sosialisasi dan pelatihan (3 kab/kota pilot project)
80 80 90 100 0.500
0.500 0.500 0.500
UNICEF / APBN / APBD
Dinkes
Penguatan Imunasisi Rutin Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan 23 kab/kota
75 80 98 98 1.000
1.200 1.300 1.400
UNICEF / APBN / APBD
Dinkes
Pencegahan KLB Titanus Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan 3 kab/kota
75 80 90 100 0.500
0.050 0.050 0.050
UNICEF / APBN / APBD
Dinkes
Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
3.Cakupan pelayanan kesehatan Anak balita
80 81 83 85 - 0.780
2.310 1.890 1.890 APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3a. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan Anak Balita
Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB
- 0.180 0.360 0.360
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3b. Penyediaan materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Anak Balita
Jumlah Desa yang memiliki materi KIE (Buku KIA, Poster, Leflet, Lembar Balik, dll) kepada masyarakat tentang perawatan Anak Balita
100 100 100 100
- 0.200 0.200 0.200
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3c. Penyediaan oralit dan zink di Posyandu
Jumlah Posyandu yang menyediakan oralit dan zink bagi balita penderita diare
80 85 90 100
Dinkes
63 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 3 d. Pemberian pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar
Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun, pemantauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun dan vitamin A minimal 2 kali tahun
0.200 0.200 0.200
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3e. Pemberian Vitamin A 200.000 IU bagi Anak Balita
Jumlah anak balita yang mendapat Vitamin A 200.000 IU pada bulan Februari dan Agustus
90 95 97 100
0.250 0.250 0.250
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3f. Peningkatan jangkauan pemantauan pertumbuhan anak balita
Jumlah anak balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun
90 95 97 100
0.200 0.200 0.200
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3g. Peningkatan jangkauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) anak balita
Jumlah anak balita yang mendapatkan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun
0.150 0.150 0.150
APBN
Dinkes
Sub kegiatan 3h. Peningkatan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sakit sesuai standar
Jumlah Puskesmas yang melayani balita sakit dengan pendekatan MTBS
75 80 85 90
Dinkes
Sub kegiatan 3i. Pelatihan MTBS bagi perawat dan Bidan
Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat atau bidan terlatih MTBS
75 80 85 90
Dinkes
Sub Kegiatan 3j. Pelatihan On the Job Training MTBS bagi perawat/bidan di desa
Jumlah puskesmas yang melakukan pelatihan On the Job Training MTBS bagi perawat/bidan di desa
80 85 90 95
Dinkes
Jumlah perawat/bidan di desa yang memperoleh pelatihan MTBS melalui On the Job Training
80 85 90 95
Dinkes
64 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 3k. Pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memiliki kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM
233 248 264 280
Dinkes
Sub kegiatan 3l. Pelayanan Balita sakit di Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota sesuai standar
Jumlah Puskesmas Perawatan atau RS Kab/Kota yang menerapkan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kotadan Puskesmas Perawatan"
70 PUSK dan 14 RSUD
82 Pusk dan 16 RSUD
94 Pusk dan 19
RSUD
100 Pusk
dan 20 RSUD
Dinkes
Sub kegiatan 3m. Pemenuhan kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS Kab/Kota sesuai dengan Buku Saku
% Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota yang memenuhi kecukupan obat dan alat sesuai dengan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS Kab/Kota dan Puskesmas Perawatan"
60 70 80 85
Dinkes
Sub kegiatan 3n. Pemenuhan kecukupan tenaga dokter spesialis anak di RS Kab/Kota
Jumlah RS Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis anak minimal 1 orang
24 24 24 24
0.175 0.050 0.050 0.050
APBK
Dinkes
Sub kegiatan 3o. Tatalaksana Tb pada anak sesuai dengan standar
Jumlah Puskemas yang mempunyai ketersediaan OAT sesuai sasaran
310 310 310 310
Dinkes
Jumlah anak yang berisiko menderita Tb yang memperoleh pengobatan profilaksis
Dinkes
Jumlah RS pemerintah & swasta yg sudah mengikuti DOTS
20 20 42 42
Dinkes
sub kegiatan 3p. Pemberian ART pada ODHA anak di RS rujukan ART
Jumlah ODHA anak yang mendapat ART
Dinkes
Sub kegiatan 3q. Pengobatan pada bayi yang terinfeksi sifilis di puskesmas
Jumlah Bayi yang terinfeksi sifilis yang memperoleh pengobatan di puskesmas
Dinkes
65 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.4., MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran ( dalam Milyar ) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub Kegiatan 3r Pendistribusian kelambu berinsektisida secara massal/rutin melalui kegiatan integrasi.
Jumlah balita daerah endemis malaria memperoleh kelambu berinsektisida.
Dinkes
Sub kegiatan 3s. Pelaksanaan PWS KIA di puskesmas
Jumlah Puskesmas yang menindaklanjuti hasil analisa PWS KIA
248 250 310 310
0.105 0.500 0.100 0.100
APBN Dinkes
0.500 0.200 - -
UNICEF Dinkes
Jumlah Puskesmas yang memiliki kecukupan kohort bayi dan kohort anak balita & pra sekolah
310 310 310 310
0.200 0.200 0.200
APBN APBA
Dinkes
Sub kegiatan 3t. Pelaksanaan sistem rujukan secara berjenjang
Jumlah puskesmas atau RS kab/kota yang melaksanakan sistim rujukan sesuai dengan standar/pedoman/SOP
310 Pusk dan 24 RSUD
310 Pusk
dan 24 RSUD
310 Pusk dan 24
RSUD
310 Pusk
dan 24 RSUD
0.180 0.180 0.180
APBN APBA
Dinkes
66 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.5.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG5:
Meningkatkan Kesehatan Ibu
67 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs : 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
Nasional
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)
86 88 89 90 -
490.0 520.0 537.0 547.0 - APBN Kementerian
Kesehatan
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
88 90 93 95 -
3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
40 75 90 100 -
4. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)
70
6. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
85
Daerah
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)
85% 87 89.5 90
12.61
1
13.77
0 13.970 15.370
Sub kegiatan 1.a ; Pelatihan APN dan Evaluasi Pasca Latih
Jumlah Bidan yang dilatih APN CATATAN YANG SUDAH DILATIH 765 BIDAN
60 80 100 120
- 0.24 0.24 0.24
APBN
Dinkes
68 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
62,000
64,000
65,000
72,000
6.200 6.400 6.500 7.200
APBD
Dinkes
Sub kegiatan 1.b ; Kunjungan rumah untuk meningkatkan cakupan ibu nifas
Jumlah ibu nifas yang dikunjungi 62,00
0 64,00
0 65,000
72,000
6.200 6.400 6.500 7.200
APBD Dinkes
Sub kegiatan 1.c ;Advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi bumil risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di Kabupaten
Jumlah pertemuan advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi Bumil Risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di kabupaten
- - - -
Dinkes
Sub kegiatan 1.d ; Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun
Jumlah Dukun yang bermitra dengan Bidan
50 70 90 100
- 0.180 0.180 0.180
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1.e. Penyediaan fasilitas pertolongan persalinan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mempunyai ruang bersalin dan peralatan. 118 128 130 150
- - - -
Dinkes
Sub kegiatan 1f. Fasilitasi Pembuatan SK Bupati Walikota/ Perda Persalinan, rumah tunggu dan PONED
Jumlah SK Bupati Walikota/Perda tentang Persalinan, Rumah tunggu dan PONED
- - - -
Dinkes
Sub kegiatan 1.g. Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan dan kesiapan menghadapi komplikasi persalinan
Jumlah kampanye KIE persalinan di fasilitas yang dilakukan
- 0.250 0.250 0.250
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1.h. Orientasi Bikor dalam melaksanakan Supervisi Fasilitatif
Jumlah Bidan koordinator yang melaksanakan Supervisi Fasilitatif
100 125 130 150
0.106 0.150 0.150 0.150
APBN Dinkes
69 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1.i. Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) termasuk layanan swasta
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PWS
310 310 310 310
0.106 0.150 0.150 0.150
APBN Dinkes
Kegiatan 2 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
88 90 93 95 - 0.123 1.150 1.500 1.300
Dinkes
Sub kegiatan 2.a; Pembinaan Puskesmas dalam pemanfaatan Buku KIA
Jumlah Puskesmas yang dibina dalam pemanfaatan buku KIA 284 300 310 310
0 0.150 0.150 0.150
APBN Dinkes
Sub kegiatan 2.b ; Pendataan Ibu Hamil
Jumlah desa yang melaksanakan pendataan Ibu Hamil 3,650 4,000
5,600
6,400
0 0 0 0
Dinkes
Sub kegiatan 2.c. Pengadaan Paket Kelas Ibu untuk Puskesmas
Jumlah Paket kelas ibu yang diadakan
0 0.300 0.500 0.300
APBN Dinkes
Sub kegiatan 2.d. Orientasi pembentukan kelas Ibu di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu
0 0.200 0.200 0.200
APBN Dinkes
Sub kegiatan 2.e. Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang melaksanakan ANC terpadu 24 32 32 48
0.123 0.15 0.3 0.3
APBN Dinkes
Sub kegiatan 2.f.Fasilitasi perencanaan terpadu kab/kota dalam pecepatan penurunan angka kematian ibu yang responsif gender (DTPS)
Provinsi : Jumlah kab/kota yang melaksanakan DTPS
10 10 23 23
0 0.35 0.35 0.35
APBN Dinkes
Sub kegiatan 2.g; Pembentukan mobile team untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu di DTPK
Provinsi : Jumlah kabupaten DTPK yang mempunyai mobile tim
7 7 10 14
Dinkes
70 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Kegiatan 3 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
3. Persentase cakupan peserta KB aktif (Contraceptive prevalence Rate = CPR)
70 70 70 76
0 0.560 0.740 0.740
Dinkes
Sub kegiatan 3.a ; Penyediaan Kit pelayanan KB di faskes dasar yang memberikan pelayanan KB
Jumlah Faskes dasar yang mendapat Kit Pelayanan KB
240 268 270 310
0 0.180 0.360 0.360
APBN Dinkes
Sub kegiatan 3.b ; Update (pemutakhiran) keterampilan pelayanan KB bagi Dokter dan Bidan di tingkat pelayanan dasar
Jumlah dokter dan bidan yang telah mengikuti update ketrampilan pelayanan KB 125 140 250 270
0 0.200 0.200 0.200
APBN Dinkes
Sub kegiatan 3.c ; Orientasi ABPK bagi Bidan Pustu/Poskesdes
Jumlah bidan Pustu/Poskesdes yang telah mengikuti orientasi ABPK
5,609 5,876 6,14
3 6,411
0 0.180 0.180 0.180
APBN Dinkes
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
4. Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alokon (Unmet need)
9% 8% 7% 6% 5% 0 0.160 0.160 0.160
APBN Dinkes
Sub kegiatan 4.a. Orientasi Pelayanan KB pasca persalinan
Jumlah Puskesmas yang mengikuti orientasi pelayanan KB pasca persalinan
50 60 80 90
0 0.080 0.080 0.080
APBN Dinkes
Sub kegiatan 4.b. Pengadaan buffer stock alokon di tingkat Provinsi
Jumlah alokon buffer stock yang diadakan di Propinsi ?
0 0 0 0
APBN Dinkes
Sub kegiatan 4.c. Sweeping pelayanan KB bagi kab/kota dengan unmet need tinggi.
Jumlah sweeping pelayanan KB yang dilaksanakan di Kab/Kota
?
0 0.08 0.08 0.08
APBN Dinkes
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Reproduksi
5. Persentase persalinan pada anak remaja
7,5% 0.241 0.600 0.600 0.490
APBN Dinkes
71 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub Kegiatan 5.a Orientasi/pelatihan fasilitas pelayanan yang ramah remaja bagi Puskesmas di Kab/Kota
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKPR
20 30 40 50
0.120 0.260 0.260 0.150
APBN Dinkes
Sub kegiatan 5.b Pengadaan buku pedoman panduan kesehatan remaja
Jumlah buku pedoman panduan kesehatan remaja yang diadakan dan didistribusikan ke Puskesmas
- 0.090 0.090 0.090
APBN Dinkes
Sub kegiatan 5.c Sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
20 30 40 50
- 0.10 0.10 0.10
APBN Dinkes
sub kegiatan 5.d. Pelatihan Konselor sebaya (Peer konselor)
Jumlah remaja di sekolah dan luar sekolah menjadi konselor sebaya yang mampu berbagi informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual
0.121 0.150 0.150 0.150
APBN Dinkes
Sub Kegiatan 5.e. Insersi ARH dalam kurikulum
Jumlah sekolah yang melakukan insersi ARH ke dalam kurikulum sekolah
?
APBN Dinkes
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Reproduksi
6. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)
60% 80% 100%
100% 100% 1.043 1.560 1.560 1.530
APBN Dinkes
Sub kegiatan 6.a; Pelatihan PONED termasuk evaluasi pasca latih bagi tim PONED di puskesmas
Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dilatih PONED
18 20 30 50
- 0.180 0.180 0.180
APBN Dinkes
Sub kegiatan 6.b. Pelatihan pelayanan pasca keguguran untuk tim PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang dilatih Pelayanan Pasca Keguguran (Post Abortion Care)
18 20 30 50
- 0.150 0.150 0.150
APBN Dinkes
72 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 6.c ; Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED , KB, Pelayanan pasca keguguran
Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki sarana dan prasarana untuk PONED, KB dan pelayanan pasca keguguran
10 10 20 32
- 0.400 0.400 0.400
APBN Dinkes
Sub kegiatan 6.d. Penyediaan Ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki ambulans PONED
10 10 20 32
- 0 0 0
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1f; Orientasi PKRE terpadu di Puskesmas PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang mampu memberikan PKRE terpadu 10 10 20 32
- 0.180 0.180 0.200
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1g; Orientasi PP-KtP terpadu di Puskesmas PONED
Jumlah Puskesmas PONED yang mampu tatalaksana PP-KtP 5 5 5 5
0.124 0.250 0.250 0.250
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1h. Orientasi Surveilans kematian ibu dan AMP bagi tim AMP di kab/kota
Jumlah AMP termasuk surveilans kematian ibu yang dilaksanakan
25 25 25 25
0.749 0.150 0.200 0.150
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1i. Pengolahan data kematian ibu di kab/kota
Jumlah rekapitulasi data kematian ibu <158 <158 <158 <158
0.170 0.250 0.200 0.200
APBN Dinkes
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
7. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
80% 85% 90% 95% 100% 18.58
0 20.56
0 25.060 30.060
APBN/DAK Dinkes
Sub kegiatan 7.a; Bintek Tim PONEK RS di Kab/Kota
Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar 7 10 10 24
0.040 0.040 0.040
APBN Dinkes
0.500 0.000 0.000
UNICEF
Sub kegiatan 7.b. Evaluasi pasca pelatihan tim PONEK RS (On the Job Training)
Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar 7 10 24 24
Dinkes
73 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.5. MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 5:
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Milyar)
Sumber Pendanaan Pelaksana 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 7.c ; Pembinaan 4 Puskesmas oleh Tim PONEK RS (minimal 4 kali setahun per PKM)
Jumlah kunjungan pembinaan Tim PONEK RS ke Pkm PONED
2 kali setah
un
4 kali setah
un
6 kali setahu
6 kali setah
u
0.020 0.020 0.020
APBN Dinkes
Sub kegiatan 7.d. Pelatihan klinis pelayanan KB di RS kab/kota
Jumlah RS yang dilatih klinis pelayanan KB sesuai standar. 7 10 10 24
Dinkes
Sub kegiatan 7.e. Pembinaan RS dan klinik swasta oleh RS PONEK (RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK)
Jumlah kunjungan pembinaan tim PONEK 2 kali
setahun
4 kali setah
un
6 kali setahu
6 kali setah
u
Dinkes
Sub kegiatan 7.f; Pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONEK di kab/kota
Jumlah RS PONEK di kab/kota yang memiliki sarana dan peralatan sesuai standar.
10 10 20 24
18.580
20.000
25.000 30.000
DAK Dinkes
Sub kegiatan 7.g; Pembuatan SK Tim PONEK Kab/kota
Jumlah RS yang sudah memiliki SK Tim PONEK RS 10 10 20 24
Dinkes
Sub kegiatan 7.h. Regional sistem rujukan maternal neonatal di kab/kota
Jumlah kab/kota yang melaksanakan regionalisasi sistem rujukan maternal neonatal 3 3 3 4
Dinkes
74 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.6.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG6:
Memerangi HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulosis dan Penyakit Lainya
75 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1 6 ; MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG 6
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015
Indikator MDGs
1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun
2. Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir
3. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
4. Rasio kehadiran anak yatim piatu di sekolah terhadap anak bukan yatim piatu (usia 10-14 tahun)
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
1. Prevalensi kasus HIV <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -
265 293.0 298.0 307.0 - APBN Kementerian
Kesehatan
2. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
75 85 90 95 -
3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
400,000 500,000 600,000 700,000 -
4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
60 70 80 100 -
5. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)
35 (Perempuan) 20 (Laki-laki)
45 (Perempu
an) 30 (Laki-laki)
55 (Perempuan) 40 (Laki-
laki)
65 (Perempuan) 50 (Laki-laki)
-
Daerah
Kegiatan 1 1. Prevalensi kasus HIV <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - 0.330 0.335 0.440 -
Sub kegiatan 1a . Sero surveilans
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan sero surveilans
20 30 30 40
0.300 0.300 0.400
APBN Dinkes
Sub kegiatan 1b. Pelatihan surveilans
Jumlah orang yang dilatih surveilans
85 90 95 100
0.030 0.035 0.040
APBA Dinkes
Kegiatan 1
2. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
75 85 90 95 - - 0.050 0.050 0.050 -
Dinkes
76 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1a. Promosi pencegahan HIV dan AIDS
Propinsi : Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan promosi kesehatan HIV dan AIDS
100 100 100 100
0.050 0.050 0.050
Dinkes
Kegiatan 1.
3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
400,000 500,000 600,000 700,000 -
0.050 0.065 0.080
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Pelatihan VCT bagi TIM di fasilitas kesehatan
Jumlah TIM yang dilatih VCT 10 12 15 17
0.010 0.015 0.020
Dinkes
Sub kegiatan 1b. Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan VCT bagi fasilitas kesehatan
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan VCT yang diberi sarana dan operasional
8 10 12 15
0.020 0.025 0.030
Dinkes
Sub kegiatan 1c. Penjangkauan
Jumlah populasi risti yang dijangkau
1500 2000 2100 2400
0.020 0.025 0.030
Dinkes
Kegiatan 1.
4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
60 70 80 100 -
0.670 0.710 0.740
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi dan sosialisasi
Propinsi : Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan penularan
100 100 100 100
0.200 0.200 0.200
Dinkes
Sub kegiatan 1b. Pengadaan kondom
Jumlah kondom yang diadakan
- - -
Dinkes
Sub kegiatan 1c. Pelatihan IMS bagi
TIM di fasilitas kesehatan
Jumlah Tim yang dilatih IMS 5 6 6 6
0.100 0.120 0.120
Dinkes
Sub kegiatan 1d. Dukungan sarana dan
operasional untuk pembentukan layanan
IMS bagi fasilitas kesehatan
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan IMS yang diberi sarana
dan operasional 5 6 6 6
- - -
Dinkes
77 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1e. Pelatihan
pengurangan dampak buruk (harm
reduction) bagi petugas di sarana
kesehatan
Jumlah Tim yang dilatih pengurangan dampak buruk
(HR) 4 Regional 1 1 1 1
0.110 0.110 0.125
Dinkes
Dukungan sarana dan operasional untuk
pembenukan layanan pengurangan dampak
buruk (HR)
Jumlah fasilitas kesehatan layanan pengurangan dampak buruk (HR) yang diberi sarana
dan operasional
1 2 3 4
0.050 0.060 0.065
Dinkes
Pengadaan metadon Jumlah metadon yang diadakan
0.045 0.050 0.050
Pusat
Pelatihan PMTCT bagi petugas di sarana
kesehatan Jumlah Tim yang dilatih PMTCT 2 3 3 3
0.045 0.050 0.050
Dinkes
Dukungan sarana dan operasional untuk
pembentukan layanan PMTCT
Jumlah fasilitas kesehatan layanan PMTCT yang diberi
sarana dan operasional 2 3 3 3
0.060 0.060 0.065
Dinkes
Pelatihan Manajemen program
Jumlah orang yang dilatih manajemen program
3 Kab 0 10 10
0.060 0.060 0.065
Dinkes
Kegiatan 1 .
5. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks
berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)
35 (Perempuan) 20 (Laki-laki)
45 (Perempu
an) 30 (Laki-laki)
55 (Perempuan) 40 (Laki-
laki)
65 (Perempuan) 50 (Laki-laki)
-
0.110 0.110 0.120
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Promosi pencegahan untuk kelompok risti
Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi pencegahan pada kelompok risti
3 3 10 7
0.110 0.110 0.120
Dinkes
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015
Indikator MDGs 1. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)
75 80 85 90 - 265.0 293.0 298.0 307.0 - APBN Kementerian
Kesehatan
Daerah
78 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)
75 80 85 90 -
- APBN Kementerian
Kesehatan
Sub kegiatan 1a. Pelatihan CST bagi petugas di sarana kesehatan
Jumlah sarana kesehatan yang dilatih CST
3 4 8 8
Dinkes
Sub kegiatan 1b. Dukungan sarana dan operasional operasional untuk pembentukan layanan CST
Jumlah fasilitas kesehatan layanan CST yang diberi sarana dan operasional (Rumah Sakit)
3 7 15 23
Dinkes
Sub kegiatan 1c. Pengadaan mesin CD4
Jumlah CD4 yang diadakan 1
Dinkes
Sub kegiatan 1d. Pengadaan Reagen CD4
Jumla reagen CD4 yang diadakan
1 1 1 1
Dinkes
Nasional
Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
1. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)
70 80 90 100 - 79 80.0 94.0 106.0 - APBN Kementerian
Kesehatan
Daerah
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)
2. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
3. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
4. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
5. Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
Nasional
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
231 228 226 224 -
265.0 293.0 298.0 307.0 - APBN Kementerian
Kesehatan 2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
75 80 85 90 -
79 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
86 87 87 88 -
Daerah
Kegiatan 1 : 1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
231 228 226 224 -
0.080 0.080 0.080
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi Pembentukan Gerdunas
Prov : Jumlah kabupaten/kota endemis TB yang memiliki Gerdunas TB
0 0 0 0
Dinkes
Sub kegiatan1b. Monitoring dan surveilens penyakit
Prov: Jumlah kabupaten/kota yang endemis TB yang melaksanakan pertemuan monev dan validasi data setiap 6 bulan
23 23 23 23
0.080 0.080 0.080
Dinkes
Sub kegiatan 1c. Penyediaan tuberkulin test untuk diagnosis TB pada anak
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan tuberkulin tes
0 0 0 0
Dinkes
Kegiatan 2 : 2. Persentase kasus baru TB
Paru (BTA positif) yang ditemukan
75 80 85 90 -
0.560 0.580 0.620
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Pelatihan TIM dalam pelayanan TB dengan
DOTS
Jumlah TIM yang dilatih DOTS TB (dokter, perawat dan tenaga
laboratorium) di puskesmas 10 10 10 10
0.100 0.100 0.100
Dinkes
Sub kegiatan 1 b. Pelatihan wasor TB
kabupaten/ kota
Propinsi : Jumlah Wasor TB kab/kota endemis TB yg
dilatih( 24 wasor yg dilatih) 22 24 0 0
0.080 0.085 0.085
Dinkes
Sub kegiatan 1c. Pelatihan Teknis
Pelayanan TB di RS dengan Strategi DOTS
Jumlah TIM DOTS TB (dokter, perawat dan petugas lab) Rumah Sakit Pemerintah
Kab/Kota endemis TB yang dilatih
0 0 0 0
0.060 0.060 0.065
Dinkes
Sub kegiatan 1d. Penyediaan Bio safety Cabinet dalam rangka mencegah infeksi TB di
RS
Propinsi : Jumlah Rumah Sakit yang memiliki Bio Safety
Cabinet 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0
Dinkes
80 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1e. Sosialisasi Pelayanan TB dengan Strategi
DOTS di Rumah Sakit
Propinsi :Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kab / Kota yang
telah memiliki SK Direktur RS tentang pembentukan Tim
DOTS
5/23RS 11 18 23
0.040 0.040 0.045
Dinkes
Sub kegiatan 1f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
TB sesuai standar
Propinsi : Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kab / Kota yang memiliki sarana (ruang poli
DOTS, rawat inap, rawat jalan khusus TB, Lab dengan sarana
pemeriksaan mikroskopik sputum penderita)
5/23RS 11 18 23
0.050 0.050 0.055
Dinkes
Sub kegiatan 1g. Penyedian Obat TB
dengan Strategi DOTS
Propinsi : Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kab / Kota yang telah memasukan obat TB
dalam formularium RS
5/23RS 11 18 23
0.050 0.050 0.055
Dinkes
Sub kegiatan 1h. Pertemuan Koordinasi dalam Pelayanan TB
Dengan Strategi DOTS dgn stake holder
terkait
Propinsi : Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kab / Kota yang
telah menjalin kerjasama jejaring internal dengan SMF RS
dan eksternal dengan Dinkes setempat dan Profesi
5/23RS 11 18 23
0.030 0.040 0.040
Dinkes
Sub kegiatan 1i. Pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO)
dalam rangka memantau Kepatuhan
Penderita
Jumlah PMO yang terlatih dan melaksanakan pelacakan kasus
mangkir 0 0 0 0
0.040 0.040 0.050
Dinkes
Sub kegiatan 1j. Pelatihan Petugas
Kesehatan di Lapas/rutan dalam
pelayanan TB DOTS
Propinsi : Jumlah Petugas Kesehatan di Lapas/Rutan kab/
kota endemis TB yang dilatih strategi DOTS
0
4 org/ lapas(dokter,perawa
t,ptgs lap,pelapo
ran
4 org/ lapas(dokter,perawat,p
tgs lap,pelapor
an
4 org/ lapas(dokter,perawat,ptgs lap,pelapora
n
0.050 0.050 0.060
Dinkes
Sub kegiatan 1k. Pelatihan tenaga
laboratorium dalam meningkatkan kualitas
diagnostik TB
Propinsi : Jumlah Tenaga Lab yang dilatih dan melaksanakan cross cek secara teratur setiap triwulan(317PKM/100pkm dgn
fungsi lan TB)turn over
15 15 15 15
0.060 0.065 0.065
Dinkes
81 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Sub kegiatan 1l. Pengadaan mikroskop
dan bahan laboratorium yang
sesuai standard (reagen, pot sputum,
slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki
ketersediaan mikroskop dan bahan laboratorium (reagen, pot sputum, slide, box slide)
untuk pemeriksaan TB
100 100 100 100
0.0 0.0 0.0
Dinkes
Sub kegiatan 1m. Ruang Isolasi untuk pasien TB-HIV dan
MDR-TB
Jumlah RS yang mempunyai ruang isolasi pasien TB-HIV dan
MDR-TB (RS=23/1) 1 1 1 1
0.0 0.0 0.0
Dinkes
Kegiatan 3 : 3. Persentase kasus baru TB
Paru (BTA positif) yang disembuhkan
86 87 87 88 -
0.050 0.050 0.050
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Penyediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sesuai standard
Jumlah PKM yang menyediakan OAT
317 317 317 317
0.0 0.0 0.0
Dinkes
Sub kegiatan 1b. Promosi kesehatan tentang TB
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki media KIE (poster, leaflet, brosur, lembar balik)
317 317 317 317
0.050 0.050 0.050
Dinkes
Nasional
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
1,75 1,5 1,25 <1 <1 177,4 3,625
297 3,625
303 3,625
311 0
- APBN GF Kementerian
Kesehatan
Daerah
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
1,75 1,5 1,25 1 - ####### 0.735 0.734 0.096 - GF/APBA Kementerian
Kesehatan
Sub kegiatan 1a. Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi
Prov : Jml Kab yg melaksanakan Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi
100 100 100 100 100 0.270 0.270 0.270 - - GF Dinkes
Sub kegiatan 1b. Pengadaan Kelambu berinsektisida di kab/kota endemis
Jumlah Kelambu berinsektisida yang diadakan
- - - - -
GF Dinkes
82 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Milyar) Sumber
Pendanaan Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
malaria
Sub kegiatan 1c. Pembagian kelambu berinsektisida ibu hamil dan bayi
Jml Kelambu yang dibagikan kepada Ibu Hamil dan Bayi
36000 36000 36000 - -
GF/Unicef Dinkes
Sub kegiatan 1d. Pengambilan darah massal (sero survey) (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)
Jml sediaan darah yang diperiksa
0 0 0 0 0.000 0.030 0.033 0.035 0.036 0 APBA
Dinkes
Sub kegiatan 1e. Pengadaan Rapid diagnostic test (RDT) (terutama untuk Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)
Jml RDT dibeli 35,733 35,733 35,733 35,733 35,733 0.357 0.357 0.357 -
GF
Dinkes
Sub kegiatan 1f. Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)
Jml kasus terkonfirmasi laboratorium yang diobati
2800 2500 2,400 2,000 0 0.084 0.075 0.072 0.060
GF Dinkes
Sub kegiatan 1j. Pelatihan tenaga mikroskopist malaria
jumlah mikroskopist dilatih 20 - - - - 0.0454 - - - - GF Dinkes
83 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 1.7.: Matrix Program Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Milenium: MDG 7:
Memastikan Kelestarian Lingkungan
84 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 1.7: MATRIX RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MGD 7 A DAN B: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat
ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran dalam jutaan rupiah Sumber Pendana
an Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang, TARGET 7B Mengurangi laju kehilangan keragaman hayati, dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2010, TARGET 7C Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses
terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015 DAN TARGET 7D Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan pPenduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
Indikator MDGs : Target 7 A Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
7.1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
55.6 58.38 61.30 64.36 61.15 64.20
7.2. Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e)
1,8 mg/l
7.3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton ( dalam jutaan)
7,3 6.5 6.2 5.9 5.6 5.3
7.4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ( dalam ribuan ton)
140. - 260Ton
140. - 260Ton
140. - 260Ton
140. - 260Ton
140. - 260Ton
140. - 260Ton
7.5. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51%
7.6. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial
2.35%
KEBIJAKAN MEWUJUDKAN POLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN MENGEMBALIKAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN YANG HILANG
PROGRAM 1: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan 1.1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah Kabupaten yang memperoleh piala adipura
6 kab/kota 15
kab/kota 103 92 100 80 100 DAU Bapedal
Kegiatan 1.2 Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah kabupaten yang melakukan kajian dampak
Lingkungan
23 Kab./Kota
6 kab/kota
121 127 130 120 100 DAU,OTS
US Bapedal
Kegiatan 1.3 Evaluasi lingkungan melalui implementasi
Jumlah Kab / kota yang melakukan evaluasi lingkungan
11 kab/kota 11 lokasi
425 489 500 500 400 DAU,OTS
US Bapedal
85 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat
ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran dalam jutaan rupiah Sumber Pendana
an Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
RKL/RPL,UKL/UPL
Kegiatan 1.4 Pengukuran Kualitas Lingkungan
Jumlah kab/ kota yang melakukan pengukuran
kualitas lingkungan
13 kab/kota 18
Kab/Kota
23 Kab/Kot
a
23 Kab/Kot
a
23 Kab/Kota
150 1,500 1,500 1,500 700 APBA Bapedal
PROGRAM 2: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan 2.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah kabupaten yang melakukan mengirimkan
laporan rehabilitasi cadangan sumber daya alam
23
Kab./Kota
23 Kab./Kot
a
23 Kab./Kot
a
23 Kab./Kot
a
23 Kab./Kota
339 182 200 150 200 DAU Bapedal
PROGRAM 3: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan 3.1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Pemuthakiran database indikator MDG 7
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,402 1,474 300 300 350 DAU,OTS
US Bapedal
Kegiatan 3.2 Pekan Lingkungan Hidup Indonesia dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup
Jumlah Kabu/ kota menyelenggarakan pekan
lingkungan hidup
23 Kab./Kota
23 Kab./Kot
a
23 Kab./Kot
a
23 Kab./Kot
a
23 Kab./Kota
1,926 230 300 350 350 DAU Bapedal
KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PERAN PENTING HUTAN DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN SIKLUS HIDROLOGI
Program4: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiatan 4.1 Rehabilitasi kawasan konservasi
3 kab/kota
3 kab/kota
3 kab/kota
3 kab/kota
1,500 1,500 1,500 1,500 DAU Bapedal
Kegiatan 4.2 Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan
Terehabilitasinya Lahan 745 Ha
100 Ha 120 Ha 144 Ha 173 Ha 208 Ha 1,177 2,000 2,400 2,880 3,456 DAU/DA
K Dishutbun
PROGRAM 5: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan 5.1 Penanaman/ Rehabilitasi hutan dan Lahan pada catch area
500 500 500 500 500 DAU Bapedal
Kegiatan 5.4 Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terehabilitasinya Hutan dan Lahan 140 Ha di Wilayah DAS
18 Ha 22 Ha 27 Ha 33 Ha 40 Ha 3,797 3,000 3,600 4,320 5,184 DAU Dishutbun
PROGRAM 6: Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Kegiatan 6.1 Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan, 18 kab
Terpasangnya 1.500 Bh PAL Batas Kawasan Hutan
300 Bh/5 Kab.
300 Bh/5 Kab.
300 Bh/5 Kab.
300 Bh/5 Kab.
300 Bh/5 Kab.
1,800 2,160 2,592 3,110 3,732 DAU Dishutbun
86 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat
ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran dalam jutaan rupiah Sumber Pendana
an Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Kegiatan 6.2 identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan, 18 kabupaten
Teridentifikasinya 100 Lokasi Perambahan Kawasan Hutan
20 Lokasi/10
Kab.
20 Lokasi/10 Kab.
20 Lokasi/10 Kab.
20 Lokasi/10 Kab.
20 Lokasi/10
Kab. 1,850 2,220 2,664 3,197 3,836 DAU Dishutbun
KEBIJAKAN MELAKUKAN MITIGASI PEMANASAN GLOBAL SERTA MELAKUKAN ADAPTASI TERHADAP DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN IKLIM
PROGRAM 7: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan 7.1 Pengembangan Desa Model, di BA
Model Desa di Banda Aceh dilaksanakan
1 kota 1
kab/kota 1
kab/kota 115 15 20 - - DAU Bapedal
Kegiatan 7.2 Rehabilitasi Lahan
Jumlah kab/ kota melakukan rehabilitasi lahan
5 kab/kota
8 kab/kota
500 800 - -
Bapedal
PROGRAM 8 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan 8.1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah perusahan yang melaksanakan pengolahan
limbah B3
14 perusahaan
14 perusah
aan
20 perusah
aan
23 perusah
aan
25 perusahaa
n 80 92 300 400 500 DAU Bapedal
Kegiatan 8.2 Pengembangan Produksi ramah lingkungan
Jumlah kabupaten yang melakukan pengembangan produksi ramah lingkungan
3 kab 3 kab 3 kab
200 200 200
Bapedal
PROGRAM 9 : Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan 9.1 Pengujian emisi kendaraan bermotor, BA
Jumlah kendaraan yang diuji emisi di Banda Aceh
150 kendaraan
150 kendara
an
150 kendara
an
150 kendara
an
150 kendaraa
n 80 92 80 80 80 DAU Bapedal
PROGRAM 10: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan 10.1 Pembuatan dan Pengawasan RTH
Jumlah kab/ kota yang mempunyak RTH
16 kab/kota 16
kab/kota 16
kab/kota 16
kab/kota 16
kab/kota 1,595 1,817 1,817 1,817 1,817
DAU,OTSUS
Bapedal
Kegiatan 10.2 Lomba lingkungan sehat Adiwiyata
Jyumlah Desa melakukan lomba lingkungan sehat
Adiwiyata
23 kab/kota 23
kab/kota 23
kab/kota 23
kab/kota 23
kab/kota 176 115 150 150 150
DAU,OTSUS
Bapedal
PROGRAM 11: Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan 11.1 Pengendalian dampak perubahan iklim (antisipasi dan mitigasi)
Jumlah Kab / kota yang melakukan pengendalian dampak perubahan iklim
23
kab/kota 23
kab/kota 23
kab/kota 1,500 1,500 1,500
DAU,OTS
US Bapedal
KEBIJAKAN MEMPERKUAT KAPASITAS UNTUK BERADAPTASI DENGAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN MELAKUKAN LANGKAH TANGGAP BENCANA ALAM DENGAN CEPAT DAN TEPAT
PROGRAM 12 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan 12.1 Penaatan dan Penegakan Hukum
Lingkungan
Jumlah lokasi menjalankan penataan dan penegakan
hukum lingkungan
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi
593 593 593 593 DAU Bapedal
Kegiatan 12.2 Koordinasi Pengelolaan
Jumlah sungai yang dikelola
2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai
150 150 150 150 DAU Bapedal
87 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan Indikator Kondisi Saat
ini
Target Pencapaian Alokasi Anggaran dalam jutaan rupiah Sumber Pendana
an Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Prokasih/Superkasih
PROGRAM 13 : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan 13.1 Kajian Lingkungan Hidup pada
penambangan emas oleh rakyat (Gunong
Ujen,Geumpang dan Sawang)
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup pada area
penambangan emas oleh rakyat.
3 kab 3 kab
1,500 1,500
DAU Dishutbun
PROGRAM 14 : Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Kegiatan 14.1 : Pengendalian terpadu
kerusakan sumber-sumber air kawasan hulu DAS
prioritas
Jumlah kawasan yang melaksanakan pengendalian terpadu kerusakan sumber
sumber air kawasan hulu DAS prioritas
5
kawasan 5
kawasan 1,700 1,700
DAU Dishutbun
Indikator MDGs : Target 7B Mengurangi laju kehilangan keragaman hayati, dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2010
KEBIJAKAN Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan 1.1 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, Aceh singkil
Jumlah taman dengan pengelolaan keanekaragaman
hayati dan ekosistem
1 Taman 3 taman 2 taman 2 taman 2 taman 177 500 350 350 350 DAU Bapedal
Kegiatan 1.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Jumlah kawasan yang masyarakatnya berperan serta
dalam perlindungan dan koservasi sumber daya alam
1 kawasan
1 kawasan
2 kawasan
2 kawasan
2 kawasan 95 235 200 200 200 DAU Bapedal
KEBIJAKAN Pembangunan kawasan konservasi dan ekosistem esensial
PROGRAM 4: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan 4.1 Pengelolaaan Kawasan Ekosistem Leuser
Jumlah kabupaten yang mengelola kawasan ekosistem
Leuser
4kab 4kab 4kab 4kab 4kab 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Bapedal
PROGRAM 7: Konservasi dan Perlindungan sumber Daya Alam
Kegiatan 7.1 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,manggrove,padang lamun,estuaria dan teluk/Natural Early Warning System (NEWS)
5
kab/kota 1,000
Dishutbun
88 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Miliyar) Sumber
Pendanaan
Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan),
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan)
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
Nasional
1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
62,5 63 63,5 67 -
373.0 379.0 447.0 499.0 - APBN Kementeria
n Kesehatan
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
90 95 100 100 -
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
67 69 72 75 -
4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5,500 11,000 16,000 20,000 -
Daerah
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
62,5 63 63,5 67 - 0.4219
9 5.872
6.70199
7.53199
8.36199
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Pembangunan sarana air minum berkualitas
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun
- 1.500 1.600 1.700 1.800 APBA Dinkes
- 3.450 3.680 3.910 4.140 APBK Dinkes
Sub kegiatan 1b. Advokasi penyediaan air minum berkualitas
Jumlah desa yang di advokasi
0.296 0.546 0.796 1.046 1.296 APBN Dinkes
0.126 0.376 0.626 0.876 1.126 APBA Dinkes
0.138 0.413 0.688 0.963 1.238 APBK Dinkes
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
90 95 100 100 - 0.690 1.604 2.014 2.424 2.834
Sub kegiatan 1a. Pengawasan kualitas air minum perpipaan (PDAM).
Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum.
0.240 0.340 0.440 0.540 0.640 UNICEF Dinkes
89 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator Target Pencapaian Alokasi Anggaran (Dalam Miliyar) Sumber
Pendanaan
Pelaksana
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
- 0.340 0.440 0.540 0.640 APBA Dinkes
0.000 0.374 0.484 0.594 0.704 APBK Dinkes
Sub kegiatan 1b. Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.
Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit
0.450 0.550 0.650 0.750 0.850 UNICEF Dinkes
0.495 0.605 0.715 0.825 0.935 APBK Dinkes
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
67 69 72 75 - 0.350 0.900 1.100 1.300 1.500
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan)
jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABS
0.350 0.450 0.550 0.650 0.750 UNICEF
0.450 0.550 0.650 0.750 APBN Dinkes
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan
4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5,500 11,000 16,00
0 20,000 - 0.442 0.642 0.842 1.042 1.242
Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
0.284 0.384 0.484 0.584 0.684 APBN Dinkes
0.158 0.258 0.358 0.458 0.558 APBA Dinkes
Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifi kan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020
Pengembangan Perumahan 9.79% 9% 8% 7% 6%
BMCK
Pengembangan perumahan Duafa
Jumlah rumah yang dibangun termasuk dipemukiman kumuh
121 rumah 144
rumah 358
rumah 200
rumah 200
rumah BMCK
Pengembangan Perumahan Sederhana
Jumlah rumah sederhana yang dibangun
3,392 rumah
3392 ruma
h
96.8 116.2
90 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 2: INDIKATOR MDG
91 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 2.1 INDIKATOR MDG 1- TARGET 1 C – PENQANGGULANGAN KELAPARAN
NAMA DAERAH
PREVALENSI BALITA GUZU BURUK ( BB/U)
PREVALENSI BALITA GIZI KURANG (BB/U)
PREVLENSI BALITA DENGAN GIZI BAIK ( BB/U)
PREVALENSI BALITA DENGAN GIZI LEBIH (bb/u)
GIZI BURUK GIZI SANGAT BURUK
GIZI KURANG KONSUMSI < 2000
% BALITA BB DI BAWAH NORMAL (GI GIZI KURANG)
KECUKUPAN KONSUMSI KALORI < 1400 KKAL
KECUKUPAN KONSUMSI KALORI < 2000 KKAL
% BALITA STUNTING
%E BALITA KURUS WASTED ,
RISKESDA 2010 RISKESDA 2010
RISKESDA 2010
RISKESDA 2010 DINKES PROPINISI 2007- DIPRESENTASIKAN DI PERTEMUAN POKJA RAD MDG 7-10 JULI 2011
DINKES07 AI V4.1
SUSENAS 2OO9
SUSENAS 2009 DINKES07 AI V4.1
DINKES07 AI V4.1
INDONESIA 4.6 13.0 76.2 6.8 17.9 4.96 13 61.86
14.47 61.86
ACEH 7.1 16.6 72.1 4.2 26.5 10.7 15.8 51.4% 26.50 12.44 52.48 44.60 18.30
Aceh Barat 29.9 14,5 15,4 48,4 29.90 37.10 20.60
Aceh Barat Daya 39.1 15,7 23,4 73,8 39.10 60.90 15.90
Aceh Besar 20 7,6 12,5 43,4 20.10 39.40 23.20
Aceh Jaya 29 9,9 19,1 39,4 29.00 47.20 15.40
Aceh Selatan 24.9 8,0 16,9 54,2 24.90 46.50 9.90
Aceh Singkil 21 7,9 13,1 38,1 21.00 48.90 8.80
Aceh Tamiang 21.4 6,6 14,8 48,1 21.40 41.00 15.00
Aceh Tengah 15.1 6,2 8,9 58,2 15.10 47.70 9.50
Aceh Tenggara 48.7 29,6 19,2 38,2 48.80 66.90 28.40
Aceh Timur 21.7 10,7 11,1 65,6 21.80 40.80 29.30
Aceh Utara 35.5 16,0 19,5 56,7 35.50 35.70 30.00
Bener Meriah 13.7 4,8 8,9 28,0 13.70 55.60 10.80
Bireuen 32.8 9,0 13,8 57,2 32.80 51.90 9.40
Gayo Lues 19.5 11,9 7,6 41,4 19.50 59.50 18.70
Kota Banda Aceh 15.5 5,5 10,0 51,7 15.50 38.80 10.30
Kota Langsa 27.1 9,4 17,7 29,1 27.10 47.00 20.30
Kota Lhokseumawe 24 9,8 14,2 48,0 24.00 44.30 21.20
Kota Sabang 14.6 3,0 11,6 61,3 14.60 30.20 19.60
Nagan Raya 36.1 20,3 15,7 48,9 36.00 43.60 30.10
Pidie 23.6 6,4 17,3 54,4 23.70 38.30 14.70
Pidie Jaya
Simeulue 39.7 20,5 19,1 52,9 39.60 63.90 20.00
Subulussalam
92 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
LAMPIRAN 2.1 INDIKATOR MDG 1- TARGET 1 A DAN TARGET 1 B
NAMA DAERAH
% PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMIISKINAN ,
% PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMIISKINAN ,
% PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMIISKINAN
% PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMIISKINAN
Susenas 2005 Susenas 2006
BPS_Data Pokok Provinsi Aceh 2009
Susenas 2010
INDONESIA 13.33
ACEH 28.70 28.30 23.72% 20.98
Aceh Barat 35.50 34.50 31.73
Aceh Barat Daya 28.30 28.30 23.42
Aceh Besar 29.40 28.70 21.52
Aceh Jaya 31.30 30.40 23.86
Aceh Selatan 27.00 24.60 19.40
Aceh Singkil 23.27
Aceh Tamiang 24.50 23.90 22.29
Aceh Tengah 27.70 26.70 23.36
Aceh Tenggara 24.60 23.60 18.51
Aceh Timur 30.00 29.90 24.05
Aceh Utara 35.90 35.00 27.56
Bener Meriah 28.80 28.00 33.18
Bireuen 29.70 28.30 23.27
Gayo Lues 34.00 33.50 26.57
Kota Banda Aceh 8.40 8.30 9.56
Kota Langsa 15.00 14.00 17.97
Kota Lhokseumawe 15.90 14.30 15.87
Kota Sabang 29.80 28.60 25.72
Nagan Raya 36.20 35.30 28.11
Pidie 28.11
Pidie Jaya 30.26
Simeulue 34.10 33.80 26.45
Subulussalam 28.99
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 2005 – 2010
Rincian 2006 2007 2008 2009* 2010**
DENGAN MIGAS
PDRB Per Kapita (ribu rupiah) 16.697,27 16.831,48 17.124,43 16.430,60 17.275,02
Pendapatan Regional Per Kapita (ribu rupiah)
16.291,95 16.422,90 16.708,74 15.436,79 16.214,55
Pertumbuhan PDRB Perkapita (persen)
19,72 0,8 1,74 -4,07 5,14
Pertumbuhan Pendapatan Regional Perkapita (persen)
19,65 0,8 1,74 -3,99 5,04
TANPA MIGAS
PDRB Per Kapita (ribu rupiah) 10.464,67 11.770,87 12.620,92 13.433,18 14.400,69
Pendapatan Regional Per Kapita (ribu rupiah)
10.218,41 11.493,87 12.323,92 12.439,62 13.321,07
Pertumbuhan PDRB Perkapita (persen)
20,55 12,48 7,22 6,40 7,20
Pertumbuhan Pendapatan Regional Perkapita (persen)
20,46 12,48 7,22 6,48 7,09
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: BPS Aceh
93 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 - 2010 (Tanpa Minyak dan Gas)
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 - 2010 (Dengan Minyak dan Gas)
Tahun
Nilai (Triliun rupiah)
Pertumbuha
n Tahun
Nilai (juta
rupiah) Pertumbuhan
ADHB
ADHK
(persen) ADHB
ADHK
(persen)
2000 19,63 19,63 - 2000 39,50 39,50 -
2001 21,23 19, 54 -0,44 2001 37,65 35,26 -10,73
2002 24,49 21,10 7,96 2002 43,71 42,34 20,07
2003 27,01 21,88 3,70 2003 48,62 44,68 5,52
2004 30,15 22,26 1,76 2004 50,36 40,37 -9,63
2005 35,45 22,53 1,22 2005 56,95 36,29 -10,12
2006 43,47 24,27 7,70 2006 69,35 36,85 1,56
2007 49,72 26,02 7,23 2007 71,09 35,98 -2,36
2008 54,19 26,51 1,88 2008 73,53 34,09 -5,27
2009* 58,62 27,22 3,97 2009* 71,69 32,22 -5,51
2010** 64,61 29,04 5,32 2010** 77,51 33,07 2,64
SUMBER DATA WEBSITE BPS PUSAT
Provinsi
P1 (%) P2 (%)
K+D Kota Desa K+D Kota Desa K+D
Aceh 2007
26.65 3.86 6.04 5.41 1.23 1.81 1.64
Aceh 2008
23.53 3.55 5.47 4.92 1.07 1.67 1.50
Aceh 2009
21.80 3.45 4.87 4.46 1.04 1.46 1.34
Aceh 2010
20.98 2.83 4.63 4.11 0.79 1.45 1.26
SUMBER DATA : WEBSITE BPS PUSAT
Provinsi Jumlah Penduduk Miskin (000) % Penduduk Miskin
Garis Kemiskinan (Rp)
Tahun Kota Desa Kota Desa K+D
Aceh 2007 218.8 864.9 246 375 206 724 218 143
Aceh 2008 195.8 763.9 266 168 229 237 239 873
Aceh 2009 182.2 710.7 292 428 249 546 261 898
Aceh 2010 173.4 688.5 308,306 266,285 278,389
94 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 2.2 INDIKATOR MDG 2 DAN MDG 3
KABUPATEN
APM PT
APM SMA
APM SMP
APM SD
APM SMA
APM SMP
APM PT (L)
APM PT (P)
APM SMA (P)
APM SD
SMP (L)
APM SD
SMP (P)
APM SD (L)
APM SD (P)
LITERACY 15-24 TH,
(L)
LITERACY 15-24 TH,
(P)
LITERACY15-24 TH, TOTAL
% MURID KLAS
1TAMAT SD/MI
% KURSI DPR
DUDUKI (P)
SUSENAS DHS DHS SUSENAS WEBSITE
ACEH 18.10 61.76 75.63 95.73 51.35 60.60 15.29 20.55 60.56 94.30 94.60 95.59 95.88 99.04 98.95 99 92%
DPRK 45PEREMPUAN/645 LAKI LAKI
(7%) DPRA
4 PEREMPU
AN /69 LAKI LAKI
(6%)
Aceh Barat 13.31 66.78 73.56 96.34 43.74 74.49 14.63 11.95 54.41 97.19 92.82 98.27 93.87 98.69 98.10 98.41
Aceh Barat Daya 15.38 58.71 73.35 94.34 56.77 60.96 19.70 12.50 64.32 93.47 95.19 93.76 95.04 97.51 96.94 97.19
Aceh Besar 27.35 58.58 72.17 93.91 54.48 59.55 21.94 31.25 65.82 91.11 98.30 94.48 93.40 99.48 99.56 99.52
Aceh Jaya 3.57 45.71 65.25 93.79 45.89 63.51 3.69 3.42 42.10 94.34 91.56 92.05 95.78 97.48 98.82 98.12
Aceh Selatan 11.84 68.98 84.92 94.59 65 58.93 8.58 14.41 64.61 95.99 93.80 95.62 93.33 98.98 98.15 98.55
Aceh Singkil 9.67 65.15 75.55 96.77 49.09 63.23 11.49 8.16 48.61 96.96 96.70 97 96.56 98.69 96.56 97.56
Aceh Tamiang 8.09 58.33 80 97.53 53.75 58.87 4.41 11.76 56.31 96.30 95.75 97.30 97.78 99.21 100 99.62
Aceh Tengah 11.36 60.19 73.54 95.53 38.66 63 7.67 14.79 56.98 94.43 96.26 96.05 95.10 100 99.16 99.57
Aceh Tenggara 13.77 59.72 84.82 97.75 59.46 64.56 10.82 16.18 67.95 95.96 95.88 97.52 98.01 99.06 97.88 98.44
Aceh Timur 9.30 50.18 66.70 95.46 38.32 50.90 8.58 10.05 45.91 92.51 93.98 93.33 97.50 98.68 99.62 99.11
Aceh Utara 10.60 55.56 71.59 98.44 52.58 69.56 11.04 10.24 67.61 94.55 90.63 98.62 98.20 100 98.40 99.09
Bener Meriah 15.99 70.11 84.78 97.93 47.32 61.12 9.62 23.19 60.87 96.60 97.33 98.02 97.83 99.29 100 99.61
Bireuen 31.38 57.64 78.97 95.87 57.39 62.89 17.68 41.18 72.22 95.28 95.36 94.99 97.04 97.66 100 98.89
Gayo Lues 9.43 56.15 70.81 95.04 45.96 63.61 8.63 10.05 45.09 92.31 92.44 94.60 95.54 94.67 94.22 94.43
Kota Banda Aceh 43.59 79.41 73.68 91.11 67.96 68.24 42.45 44.51 68.29 90.67 95.42 92.47 89.66 100 99.57 99.78
Kota Langsa 24.17 66.70 78.63 93.70 53.72 46.45 21.78 26.26 67.38 92.75 94.30 93.71 93.68 99.63 100 99.82
Kota Lhokseumawe 23.36 63.10 71.10 93.51 51.87 62.11 25.44 21.47 64.42 92.08 94.97 93.86 93.16 99.28 99.65 99.47
Kota Sabang 9.47 63.89 64.71 92.55 47.29 54.05 12.50 6.17 65.91 94.62 91.11 93.75 91.30 100 100 100
Nagan Raya 11.46 66.93 69.34 97.12 58.65 58.48 16.37 6.77 69.55 94.99 95.20 97.16 97.06 98.57 96.90 97.70
Pidie 19.66 62.41 81.39 94.90 42.94 50.83 17.43 21.83 61.58 94.87 95.02 93.16 97.01 99.50 99.51 99.51
Pidie Jaya 12.60 53.59 74.56 94.91 55.17 72.11 8.58 16.91 74.34 94.38 97.61 95.18 94.66 99.02 99.42 99.20
Simeulue 6.64 63.63 70.80 94.16 39.04 67.79 8.84 4.87 74.38 92.66 92.45 94.43 93.83 100 98.63 99.28
Subulussalam 9.76 53.97 75.21 95.93 49.32 63.59 8.56 10.89 65.30 93.16 93.29 95.05 96.91 97.87 98.51 98.19
95 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 2.3 : INDIKATOR MDG 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Persentase balita
dengan gejala (ISPA)
Persentase balita usia 0-
59 bulan mengalami
diare
Angka Kematian bayi PER 1000 KH
%e bayi 12-23 bulan yang menerima imunisasi lengkap
% 12-23 bl yang
menerima imunisasi lengkap < usia 12 bl
% 12-23 bl yang
menerima imunisasi
BCG < usia 12 bl
% bayi 12-23 bl yang menerima
imunisasi campak < usia
12 bl
% bayi usia 12-23 bulan menerima imunisasi DPT 1
< usia 12 bl
% bayi usia 12-23 bulan menerima
imunisasi DPT 2 < usia 12 bl
%e bayi usia 12-23 bulan menerima
imunisasi DPT 3 < usia 12 bl
% bayi usia 12-23 bulan menerima
imunisasi Polio 1 < usia 12 bl
% 12-23 bl menerima
imunisasi Polio 2 < usia 12 bl
Persentase 12-23 bl yang menerima
imunisasi Polio 3 <usia 12 bulan
Dinkes Aceh
BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS BPS_DHS
Nama Daerah DHS BPS_DHS 2006.- 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
ACEH 16.40 17.30 16 31.80 6.73 14.56 9.16 14.09 12.24 10.40 14.86 13.27 11.73
Aceh Barat 28.64 24.58 26 11.04 4.42 8.02 4.42 6.98 4.42 4.42 9.85 4.42 4.42
Aceh Barat Daya 32.44 31.69 48 50.01 14.30 31.17 19.66 33.04 27.75 23.89 28.89 23.60 21.61
Aceh Besar 8.38 9.07 12 47.45 3.97 19.52 8.93 12.20 11.16 10.05 19.52 16 8.43
Aceh Jaya 6.71 14.70 14 24.59 4.69 11.76 4.69 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
Aceh Selatan 12.68 14.63 20 28.06 4.09 13.27 6.15 15.09 13.02 9.73 15.09 9.73 9.73
Aceh Singkil 12.60 26.79
38.52 7.50 12.60 11.63 14.70 13.70 12.70 12.76 12.78 12.78
Aceh Tamiang 13.60 18.24 13 26.46 9.84 16.43 12.69 14.99 14.99 12.14 13.59 13.59 13.59
Aceh Tengah 22.66 18.60 32 75.10 19.65 28.12 24.60 29.98 27.15 24.56 28.78 28.78 28.08
Aceh Tenggara 6.74 18.32 33 4.60 0 3.76 0 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
Aceh Timur 12.76 13.29 14 16.97 4.11 7.07 4.11 7.07 6.10 6.10 7.07 7.07 6.10
Aceh Utara 13.13 18.21 10 26.46 3.73 9.46 7.32 7.77 6.04 4.14 9.46 7.73 7.73
Bener Meriah 20 16.55 10 61.50 16.64 31.28 21.68 30.32 27.55 24.50 31.28 28.50 27.55
Bireuen 8.24 16.26 12 32.71 10.41 27.16 12.59 27.16 18.74 16.56 28.31 26.33 22.17
Gayo Lues 30.19 39.09 18 4.21 0 4.24 1.29 4.24 4.24 3.59 4.24 4.24 4.24
Kota Banda Aceh 9.61 12.60 5 46.99 10.34 12.47 12.90 15.03 14.37 12.90 15.03 15.03 15.03
Kota Langsa 5.14 6.38 31 41.75 11.72 14.60 13.10 15.98 14.25 14.25 15.98 14.25 15.53
Kota Lhokseumawe 5.08 11.81 6 21.50 1.62 7.47 3.70 6.12 4.37 4.37 7.19 7.19 5.44
Kota Sabang 4.39 12.73 6 69.73 35.82 37.74 38.35 40.28 39.01 37.08 40.28 40.28 39.62
Nagan Raya 5.45 9.87 13 13.10 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56
Pidie 20.75 23.66
19.02 0 10.88 0 10.88 10.88 4.66 10.88 7.77 4.66
Pidie Jaya 15.15 15.96
29.56 4.55 8.85 4.55 8.85 6.70 4.55 8.85 8.85 8.85
Simeulue 7.87 12.76 39 40.08 10.09 21.24 15.78 23.91 19.43 16.71 23.62 21.83 19.41
Subulussalam 20.82 24.07
12.81 2.57 3.87 5.34 8.23 6.64 6.64 8.23 6.64 6.64
96 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 2.4 INDIKATOR MDG 5: Kabupaten
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna diafragma
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna Metode
menyusui alami
% wanita kawin 15-
49 thn atau pasangann
ya pengguna
Metode pantang berkala/
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna
pengobatan herbal
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna
pijat/urut
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna
Pil
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna senggama terputus
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna spiral/IUD
(Intra Uterine Device)
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna
suntik
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna
susuk / Implants
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna
Alat Kontrasepsi
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna kondom
% wanita kawin 15-49 tahun atau
pasangannya pengguna tubektomi (Sterilisasi
wanita)
% wanita kawin 15-49 tahun
atau pasangannya pengguna KB
vasektomi (Sterilisasi pria)
ACEH 0.03 0.18 0.97 1.23 0.05 23.59 1.17 3.13 64.60 1.11 44.27 1.48 2.07 0.03
Aceh Barat 0 0 0 6.46 0 9.56 0 0.73 81.86 0.55 38.58 0 0.84 0
Aceh Barat Daya 0 0 0 5.51 0 15.61 1.08 0.40 73.03 1.17 39.47 0 1.94 0.54
Aceh Besar 0 0.42 0.54 1.87 0 20.43 2.56 3.44 62.60 1.73 52.76 1.20 4.07 0
Aceh Jaya 0 0 0 7.77 0 5.04 0 0.90 85.77 0.51 39.94 0 0 0
Aceh Selatan 0 0 0.31 1.33 0 18.43 0.82 1.34 75.60 1.51 46.30 0.32 0.35 0
Aceh Singkil 0 0 1.15 0.92 0.80 16.42 3.99 0.44 69.65 1.09 49.83 1.96 2 0.43
Aceh Tamiang 0 0 2.69 0 0 50.70 0.77 2.96 40.55 0.80 56.61 1.33 0.21 0
Aceh Tengah 0 0 0.36 0.16 0 31.56 0 6.36 55.62 1.13 63.87 3.38 1.43 0
Aceh Tenggara 0 0 1.50 1.03 0 23.42 4.14 1.86 61.16 1.36 51.26 1.70 3.36 0
Aceh Timur 0 0 1.13 0.80 0 36.67 0 0 55.31 1.54 44.50 0 4.54 0
Aceh Utara 0 1.34 0.55 0 0 19.91 0.55 2.13 73.09 0 38.02 1.76 0.67 0
Bener Meriah 0 0 0.86 0.64 0 31.70 0.37 3.50 59.01 2.73 62.18 0.65 0.56 0
Bireuen 0 0 0 0 0 17.14 0 1.48 75.39 0.52 36.53 1.83 3.31 0
Gayo Lues 0 0 0 0 0 20.06 0.78 0.66 72.12 3.67 63.99 1.29 1.44 0
Kota Banda Aceh 0 0 2.67 0.65 0 14.75 3.97 18.94 48.76 0 49.90 5.49 4.76 0
Kota Langsa 0 0 4.59 1.33 0 34.23 0.31 7.20 43.02 0.90 56.34 4.77 2.69 0
Kota Lhokseumawe 0.65 0 1.50 1.94 0 26.33 0 5.58 58.60 0.39 42.94 0.82 4.20 0
Kota Sabang 0 0.84 2.32 0.38 0 35.02 1.47 2.41 51.25 0.73 50.22 1.62 3.96 0
Nagan Raya 0 0 0 3.34 0 13.26 0.31 0 74.60 3.70 52.10 0 0.92 0
Pidie 0 0 0 2.12 0 16.55 3.59 0 77.24 0.50 25.44 0 0 0
Pidie Jaya 0 0 0 0 0 10.48 0 2.66 82.85 0 30.21 3.26 0.76 0
Simeulue 0 0 0.99 0.40 1.47 5.41 0.59 2.84 82.01 3.36 44.92 0.40 2.25 0
Subulussalam 0 0 1.10 0 0 27.41 0 1.47 67.77 0.61 48.12 0.82 0.82 0
97 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 2.6 : INDIKATOR MDG 6 Area Name Persentase Laki
laki pernah kawin 15-24 tahun yang mempunyai
pengetahuan komprehensif tentang AIDS
Persentase wanita pernah kawin yang berumur 15-24 tahun
yang mempunyai pengetahuan yang
komprehensif tentang AIDS
Persentase wanita pernah kawin yang
berumur 15-49 tahun yang mempunyai
pengetahuan yang komprehensif tentang
AIDS
Persentase wanita status kawin berusia 15-49 tahun dengan pasangannya yang
menggunakan alat/cara kontrasepsi
KB kondom
Persentase remaja belum
menikah berusia 15-24 tahun yang
menyatakan bahwa orang tidak
dapat terkena AIDS karena supranatural
Persentase remaja yang belum menikah berusia 15-24 tahun yang menyatakan
cara untuk menekan penularan AIDS
melalui penggunaan kondom setiap kali berhubungan intim
Persentase remaja yang belum
menikah berusia 15-24 tahun yang
menyatakan orang tidak dapat terkena AIDS melalui gigitan
nyamuk
Persentase remaja belum
menikah 15-24 tahun yang
menyatakan orang tidak dapat
terkena AIDS melalui makanan
Persentase remaja belum menikah
berusia 15-24 tahun yang menyatakan pencegahan AIDS
dengan hanya memiliki satu
pasangan sex yang tidak terinfeksi.
Persentase remaja yang belum menikah berusia 15-24 tahun yang menyatakan upaya mencegah
resiko AIDS dengan tidak melakukan
hubungan seksual
Persentase remaja yang
belum menikah berusia 15-24
tahun yang menyatakan
virus AIDS dapat tertular antara
ibu ke anaknya.
ACEH 6.80 4.30 4.30 1.48 50.17 34.53 34.54 31.61 35.27 35.65 43.72
Aceh Barat 1.04 2.52 2.72 0 44.29 37.20 39.33 37.18 35.48 31.37 39.85
Aceh Barat Daya 1.88 2.34 2.92 0 45.04 24.52 28.36 26.41 30.61 23.26 33.89
Aceh Besar 5.53 7.99 6.99 1.20 55.28 38.49 41.18 41.26 47.95 49.69 42.05
Aceh Jaya 4.87 . 0.62 0 47.73 10.36 21.11 21.39 14.11 8.87 38.89
Aceh Selatan 9.50 2.93 3.88 0.32 43.20 37.82 23.27 26.64 43.01 39.21 38.99
Aceh Singkil 9.89 . 2.36 1.96 57.54 46.71 29.76 39.06 45.92 46.93 56.02
Aceh Tamiang 0.84 17.86 14.43 1.33 63.42 50.88 47.67 42.99 47.88 48.82 40.50
Aceh Tengah 6.82 1.67 2.62 3.38 46 36.57 23.49 26.37 32.29 31.39 37.62
Aceh Tenggara 8.49 1.43 2.81 1.70 57.72 43.65 36.70 26.01 38.24 51.28 46.91
Aceh Timur 2.27 . 0.62 0 44.03 29.71 39.19 23.38 28.11 32.98 42.18
Aceh Utara 0.97 2.13 2.59 1.76 40.16 27.36 28.04 22.74 31.28 25.43 46.52
Bener Meriah 7.86 12.85 6.64 0.65 48.75 39.25 27.15 25.66 38.92 39.88 45.07
Bireuen 5.29 6.61 3.94 1.83 51 33.10 33.69 34.95 31.99 36.97 51.61
Gayo Lues . 1.94 1.35 1.29 46.76 33.78 43.18 39.90 43.57 37.23 49.85
Kota Banda Aceh 3.59 5.74 9.08 5.49 70.89 58.46 39.39 51.13 60.03 66.79 64.74
Kota Langsa 18.55 6.10 9.60 4.77 83.06 28.31 60.65 60.98 44.34 23.20 55.93
Kota Lhokseumawe 4.40 20.86 11.55 0.82 51.21 26.77 33.58 27.30 29.61 24.06 38.58
Kota Sabang 9.41 4.85 5.30 1.62 68.79 60.99 36.32 42.55 66.13 64 70
Nagan Raya 5.70 2.35 3.59 0 60.08 53.12 58.49 56.44 46.84 46.98 38.11
Pidie 9.55 2.60 1.67 0 40.14 26.37 23.53 17.53 19.41 27.44 32.86
Pidie Jaya 0.75 1.94 1.50 3.26 41.56 17.62 37.80 27.17 10.52 13.06 29.23
Simeulue 2.24 5.52 6.39 0.40 48.53 39.14 43.87 36.56 43.69 39.09 49.49
Subulussalam 6.90 3.40 4 0.82 37.91 25.29 25.69 22.03 33.41 26.78 32.42
98 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Area Name
Persentase anak balita yang
mengalami demam yang minum obat
anti malaria (Chloroquine)
Persentase anak balita yang
mengalami demam yang minum obat
anti malaria (SP/Fansidar)
Persentase balita usia 0-59 bulan
yang tidur dengan kelambu
berinsektisida pada malam sebelumnya
Persentase balitia usia 0-59 bulan yang tidur
dengan kelambu pada
malam sebelumnya.
Persentase rumah tangga yang memiliki
setidaknya satu kelambu anti
nyamuk.
Persentase wanita hamil yang
berumur 15-49 tahun yang tidur dengan kelambu
Persentase wanita hamil yang
berumur 15-49 tahun yang tidur dengan kelambu
yang berinsektisida
Persentase wanita pernah
kawin yang berumur 15-49
tahun yang tidur dengan kelambu
Persentase wanita pernah kawin yang
berumur 15-49 tahun yang tidur dengan kelambu
yang berinsektisida
Proporsi rumah tangga dengan
akses ke sanitasi yang
layak
ACEH 0.50 0.60 34.72 55.96 71.15 51.60 29.40 51.50 27.20 62.69
Aceh Barat . 0.77 34.72 78.79 84.36 75.88 35.01 77.73 29.35 44.69
Aceh Barat Daya . . 62.52 76.19 91.18 65.90 60.84 74.30 57.30 22.40
Aceh Besar 0.93 . 32.90 58.60 69.66 77.71 59.48 58.18 32.39 65.51
Aceh Jaya 1.48 . 73.72 83.96 90.58 83.72 70.24 84.92 73.22 34.38
Aceh Selatan . . 26.80 56.42 69.84 47.97 31.61 58.20 24.27 28.53
Aceh Singkil 0.54 2.04 48.83 63.89 92.74 58.53 44.02 63.44 48.44
Aceh Tamiang 2.21 . 49.25 63.28 81.20 71.97 60.20 64.92 51.12 83.37
Aceh Tengah . . 57.09 70.26 88.41 70.64 52.81 67.09 51.58 58.22
Aceh Tenggara 2.01 . 20.62 63.01 72.32 67.65 10.93 62.43 20.33 27.94
Aceh Timur 1.20 . 36.79 49.76 63.38 39.66 35.45 45.78 34.85 69.94
Aceh Utara . 0.57 27.30 56.92 75.90 63.28 33.75 64.90 27.89 78.75
Bener Meriah . . 14.23 33.55 39.29 22.55 13.56 32.81 16.26 61.94
Bireuen 3.13 . 39.04 64.84 77.47 66.75 39.53 66.21 38.91 81.51
Gayo Lues . . 48.28 61.92 81.61 55.82 50.84 71.56 56.93 18.75
Kota Banda Aceh . 6.46 5.86 25.86 42.36 18.59 5.49 25.33 5.60 99.17
Kota Langsa . . 39.75 42.61 70.15 42.95 42.95 46.02 42.85 91.94
Kota Lhokseumawe . . 11.84 22.44 27.99 9.54 3.96 20.75 9.89 82.14
Kota Sabang . 0.79 21.87 36.10 42.52 32.63 12.03 34.78 19.84 78.13
Nagan Raya . . 32.41 72.01 75.62 73.04 30.18 73.99 32.57 52.29
Pidie . . 31.67 46.03 68.56 56.32 44.78 50.80 37.13
Pidie Jaya 1.81 0.66 24.98 51.29 68.10 68.19 22.82 55.57 26.72
Simeulue . . 54.89 80.94 91.65 67.64 40.29 84.67 60.28 23.35
Subulussalam . . 58.71 68.09 95.03 66.35 55.92 64.41 51.74
99 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Lampiran 2.6 : INDICATOR MDG 7: Area Name Persentase
RT dengan sumber utama
air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT tangga
dengan sumber utama
air minum
PersentaseRT dengan sumber
utama air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT dengan
sumber utama air minum
Persentase RT dengan sumber utama air minum
% RT DG Sumber air minum berjarak
ke penampung kotoran terdekat
Air Dalam Kemasan
Air Dalam Kemasan
Leding Leding Mata Air Terlindung
Mata Air Terlindung
Pompa Sumur Sumur Sumur Tak Terlindung
Sumur Terlindung >= 10m
BPS_Aceh 09 BPS_Susenas BPS_Aceh09 Susenas BPS_Aceh 09 BPS_Susenas BPS_Aceh 09 BPS_Aceh 09 BPS_Susenas BPS_Aceh 09 BPS_Aceh 09 BPS_Susenas
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2008 2007
ACEH 14.44 6.73 8.89 12.18 4.15 6.71 5.25 14.44 67.91 17.99 41.19 39.38
Aceh Barat 20.27 9.59 5.16 7.72 1.06 6.57 2.82 20.27 70.60 26.07 36.28 31.85
Aceh Barat Daya 3.05 0.89 1.44 6.32 2.93 9.78 14.31 3.05 81.49 18.23 48.13 39.49
Aceh Besar 27.28 9.55 8.30 11.56 0.75 7.26 0.53 27.28 71 14.50 47.72 41.39
Aceh Jaya 30.20 3.66 0.74 0 6.65 0.87 0.71 30.20 88.16 8.80 43.44 29.61
Aceh Selatan 4.65 0.51 7.07 8.82 8.22 17.16 3.81 4.65 62.71 13.24 57.08 30.15
Aceh Singkil 1.41 0.21 5.17 6.72 1.41 2.73 6.88 1.41 71.26 29.32 44.27 59.42
Aceh Tamiang 10 1.20 13.82 17.22 1.51 0.86 15.65 10 72.65 23.03 32.21 72.00
Aceh Tengah 0.34 0.67 24.49 32.02 22.62 36.97 1.96 0.34 16.06 11.20 11.84 70.00
Aceh Tenggara 1.31 1.41 8.96 13.43 9.12 26.77 12.81 1.31 50.21 14.64 39.10 32.18
Aceh Timur 2.84 1.31 5.30 9.82 7.12 5.78 8.64 2.84 75.08 34.53 34.51 47.66
Aceh Utara 6.13 2.17 10.02 7.75 1.34 0.66 2.47 6.13 87.29 29.05 46.83 50.08
Bener Meriah 2.82 0 28.61 35.47 17.23 18.20 0.74 2.82 24.19 8.20 12.44 34.61
Bireuen 8.58 3.75 5.65 6.75 0.84 0 1.30 8.58 87.25 13.05 67.65 38.76
Gayo Lues 0.60 0.05 14.11 16.27 18.14 39.44 1.41 0.60 22.32 5.07 14.91 24.45
Kota Banda Aceh 80.23 62.29 12.83 24.38 0.21 0 0.63 80.23 13.34 0.84 5.04 65.63
Kota Langsa 28.15 13.48 16.08 19.10 1.14 2.05 25.92 28.15 63.34 4.49 22.48 34.84
Kota Lhokseumawe 63.38 26.54 6.41 22.40 0.67 0.50 1.02 63.38 49.40 2.13 25.40 25.84
Kota Sabang 43.43 9.38 37.98 6.78 6.03 0.23 0.27 43.43 9.63 0.51 8.89 26.47
Nagan Raya 0.34 0.70 0.17 0.70 2.37 0.35 0.68 0.34 97.23 30.55 64.03 29.90
Pidie 6.95 2.45 3.61 5.63 1.31 0 9.39 6.95 87.40 23.28 60.85 19.58
Pidie Jaya 10.44 0.70 10.87 58.59 0.69 5.21 0.23 10.44 79.45 21.65 53.79 22.87
Simeulue 4.67 0.57 0.48 0.24 3 1.44 2.12 4.67 59.18 30.13 14.43 20.81
Subulussalam 1.66 0.65 0.78 1.70 1.79 4.24 1.54 1.66 0 36.58 41.39 40.60
100 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Nama Daerah
Proporsi rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang layak
Proporsi rumah tangga dengan
akses ke sanitasi yang layak
Proporsi rumah tangga dengan
akses ke sumber air minum yang layak
Proporsi rumah tangga dengan
akses ke sumber air minum yang
layak,
Proporsi rumah tangga dengan
akses ke sumber air minum yang
layak
Proporsi rumah tangga dengan
akses ke sumber air minum yang
layak
Proporsi area hutan
Proporsi penduduk yang
menggunakan bahat (Kayu
Bakar)
BPS_SUSENAS BPS_SUSENAS BPS_DHS BPS_Susenas BPS_SUSENAS_
E BPS_SUSENAS_
E Total Total
2006.07 2007 2007 2007 2006.01 2006.07 DiSHUTBUN BPS_Susenas
ACEH 62.69 60.65 54.72 63.37 62.38 63.63 2007.05 2007
Aceh Barat 44.69 58.05 41.62 55.74 57.20 56.70 58.15 49.76
Aceh Barat Daya 22.40 23.34 55.59 67.89 67.16 53.65 46.23 60.96
Aceh Besar 65.51 65.95 51.34 70.94 70.30 74.01 76.08 71.21
Aceh Jaya 34.38 69.68 53.47 68.80 29.76 42.59 61.05 34.23
Aceh Selatan 28.53 30.16 59.72 61.38 50.88 44.02 64.87 40.91
Aceh Singkil 53.58 46.37 52.69 85.52 70.55
Aceh Tamiang 83.37 82.34 44.61 64.20 64.75 66.17 25.92 64.83
Aceh Tengah 58.22 64.85 76.85 58.85 64.90 58.96 43.97 42.10
Aceh Tenggara 27.94 33.60 60.79 75.46 61.52 57.65 78.51 50.13
Aceh Timur 69.94 64.74 36.93 46.65 47.47 55.21 88.81 50.28
Aceh Utara 78.75 71.61 60.45 58.17 58.14 59.66 45.11 64.41
Bener Meriah 61.94 74.33 65.49 79.60 58.26 69.67 12.12 56.65
Bireuen 81.51 66.68 63.08 81.31 65.88 76.47 65.40 49.41
Gayo Lues 18.75 24.21 79.60 47.60 54.06 67.06 34.16 54.77
Kota Banda Aceh 99.17 99.38 26.88 37.50 75.63 61.04 82.98 69.19
Kota Langsa 91.94 86.68 45.51 77.84 78.71 73.27 0.00 0.21
Kota Lhokseumawe 82.14 84.81 21.14 64.16 72.99 65.82 36.45 10.11
Kota Sabang 78.13 77.60 79.55 85.42 78.39 71.35 0.00 16.51
Nagan Raya 52.29 53.99 57.21 58.23 64.54 69.83 33.74 8.59
Pidie 34.64 71.11 79.44 41.02 64.02
Pidie Jaya 46.03 57.85 55.55 67.83 53.24
Simeulue 23.35 34.29 56.81 43.21 55.58 41.40 60.84
Subulussalam 67.05 35.13 29.33 43.34 68.25
101 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- LAMPRAN 2 :INDIKATOR MDGS DIAMBIL DARI BERBAGAI SUMBER DATA
Tabel/Table I.1.1 : LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN SERTA TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN ( TGHK) Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning
Kwas Suaka ALamam Perairan
Kws Suaka ALam Daratan
Total Hutan Lindung Hutan Produksi terbatas
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi dpt di konversi
Taman Buru Jml Luas daratan kawasan
Jumlah luas kawasan hutan
LUAS DARATAN
LUAS HUTAN
%
Aceh 214,100.00
772,633.00
986,733.00
1,844,500.00 37,300.00 601,280.00
- 80,000.00 3,335,713.00
3,549,813.00
5,675,841
3,862,249 68.05%
% 80% 59% 63% 3,335,713 58.77%
Nasional 3,429,847 19,876,870 23,306,717 31,551,088 22,427,298 36,748,092 22,682,385 167,632 133,453,366 136,883,213
% 40%
Aceh 115,122.15 647,344.82 2,481,442.86 13,331.54 122.781.15 37284,20 84,962.53 3,342,203.90 LUAS DARATAN
LUAS HUTAN %
% 84% 3,862,249.26
5,675,841
3,862,249. 68.05%
INDIKATOR POKOK PEMBRANTASAN TBC TARGET PENCAPAIAN
2008 2007 2006 2005 2004 2003
1 Proporsi Suspek per 100,000
710 539 908 688 559 348
2 Proporsi BTA + diantara Suspek 5 – 15 % 9.2 11.3 8.9 11 11.9 11.5
3 Proporsi BTA + dianta Semua TB Paru Min.65% 77.2 77 79.4 78.6 75.4 63.3
4 Proporsi TB Anak diantara Semua TB 15 % 2.1 07 0.7 0.5 1.2 1.1
5 Case Notification Rate (CNR) per 100,000
86 80 101 102 90.2 65.4
6 Case Detection Rate > 70 % 40.0 35.5 51.9 48.1 40.2 34.1
7 Angka Konversi > 80 % 88 84 84.2 85 81.1 79.3
8 Angka Kesembuhan > 85 %
80.6 80.4 80.3 73.9 79.1
9 Angka Kesuksesan > 85 %
90.6 89.2 87.5 81.7 91.5
Target penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TB RPJMN 2010-2014
0 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR SINGKATAN
A
AI (AcehInfo) V4.1. .............................................. 9
AKBA (Angka kematian BALITA ) ........................... 38
AKI (Angka Kematian Ibu ) ............................... 43
AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran
hidup ) .............................................................. 45
AMI (Angka kejadian malaria di Aceh
berdasarkan diagnose klinis)........................ 55
APBA ( Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). 24
APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional)
......................................................................... 24
APM (Angka Partisipasi Murni) .......................... 24
B
Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
(BKPG) ................................................................ i
BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional) ........................................................... 1
BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan) .. 18
BCC (Behaviour Change Communication) ....... 99
BKPG (Bantuan Keuangan Peumakmue
Gampong) ......................................................... 8
BOS ( Biaya Operasional Sekolah) ................... 24
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ............... 75
C
CDR ( Case detection Rate) .............................. 58
CO2 (karbon dioksida) ....................................... 80
CPR (Angka pemakaian kontrasepsi ) .................. 47
CSO ( Civil Society Organization /organisasi
masyarakat madani) .................................... 142
D
deforestasi ( penebangan) ......................... 61, 80
DHS ( Demographic Health Survey) ................ 28
F
FIA (Food Insecurity Atlas) ................................. 7
H
HR ( harm Reducation /dampak buruk) ........ 131
I
IMS (Infeksi Menular Sexual).......................... 131
IMT/U (Indek Masa Tubuh menurut Usia) ..... 18
INPRES (Instruksi Presiden) ............................... 1
IPG (Indek Pembangunan Gender ................... 30
IPM (Index Pembangunan Manusia)................... i
IUD ( Intra Uterine Devise) ............................... 48
J
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ........................... i
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) . i
L
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ............... v
M
MBS ( Manajemen Berbasis Sekolah) .............. 74
MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium ) ......... ii
MI ( Madarasah Ibtidaiyah)............................... 24
MIGAS ................................................................ 175
MONEV ( Monitoring dan evaluasi) ................ 142
O
Otonomi Khusus (Otsus) ...................................... i
OTSUS ( otonomi kusus) ................................. 175
P
P1 (Indek kedalaman kemiskinan) ................... 10
P2 (Indek Keparahan Kemiskinan) ........................ 11
PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) ........................ 1
PDB (Produk Domestik Bruto) ............................ 7
1 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(RADPPTPM) ................................................. ii, iii
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ......................... i
PKPR ( Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja ) ......................................................... 77
PMA ( Penanaman Modal Asing) ...................... 15
PMTCT (Preventing Mothers- to -Child
Transmssion) ................................................ 131
PUS (Pasangan Usia Subur 15-49 tahun) ...... 44
R
Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)............ i
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Aceh (RPJMA) .................................................... i
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) ............................................. i
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
(RPJPA) \2005-2025 ......................................... i
RENSTRA (Rencana Strategis) .......................... 38
RI OTSUS MIGAS (Rencana Induk penggunaan
dana otonomi kusus dan dana ................... 175
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) ........................................ 2
S
Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) ................ v
SD (Sekolah Dasar) ............................................ 24
SIM (Sistem Informasi Management) .............. 74
SKDI (Survey Kesehatan Demografi Indonesia)
......................................................................... 28
SMA (Sekolah Menengah Atas) ........................ 29
SPM ( Standard Pelayanan Minimum) ............. 77
stakeholder ( pemangku kepentingan)............ 74
T
Tamahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
(TDBH Migas) .................................................... i
TB/U (Tinggi Badan menurut umur) ................ 18
TKPA ( team kerja pendidikan Aceh) ............... 27
TKPPA (Tim Kerja Pendidikan Propinsi Aceh) . 24
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) ..... 16
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) .................. 17
V
VCT ( Voluntary Counceling and Testing) ..... 131
1 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR KEPUSTAKAAN
The Nosal Institute of Global Health, University of Melbourne. " Situation Analysis for
Women and Children,." 2010.
Aceh, DInas Kesehatan. Rencana Kerja Kesehatan Aceh tahun 2012. Banda Aceh, 2011.
Badan Investasi dan Promosi Aceh. Rencana STrategis Badan Investasi dan Promosi Aceh
2007-2012. Banda Aceh, 2011.
BAPPEDA Aceh. Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh ( RKPA) tahun 2012.
Banda Aceh: Bappeda Aceh, 2011.
—. Peraturan Gubernur Aceh nomor 27 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh ( RKPA)
tahun 2011. Banda Aceh: Bappeda Aceh, 2010.
—. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Aceh
2011-2015. Banda Aceh, 2011.
Bappedal Aceh. Rencana Strategis BAPPEDAL Aceh 2007-2018. Banda Aceh, n.d.
Bappenas. Gender Analysis Pathway (GAP): alat Analisis Gender Untuk Perencanan
Pembangunan. Jakarta, September, 2007.
BAPPENAS. Pedoman Penyusunan RAD MDGs. Jakarta, 2010.
BKKBN, DEPKES, BPS, UNICEF. Aceh Province and Nias Island Demographic and Health Survey
Data 2007. Jakarta, 2010.
BPS Propinsi Aceh. "Berita Statistik BPS Aceh, ." July 2011.
Dinas Bina Marga Cipta Karya. Rencna Strategis DInas Bina Marga Cipta Karya 2008-2011 (
Perubahan 2011). Jln Jendral SUdirman ni 1, Banda Aceh, 2011.
DInas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2009. 2009.
Dinas Kesehatan Propinsi Aceh. "Revisi RENSTA Dinas Kesehatan Acehg Tahun 2007-2012."
Januari, 2011.
Dinas Pertanian Aceh. Rencana Strategis Dinas Pertanian Aceh 2007-2012. Banda Aceh,
Februari 2011.
2 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
Dirjen P2PL, Kementrian Keseharan RI. Rencana Aksi Nasional TB-HIV, Pengendalian
Tuberkulosis 2011-2014. Jakarta: Kementriak Kesehatan RI, 2011.
Harian Waspada on line.
http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125369:wagub-
perempuan-aceh-alami-degradasi&catid=13:aceh&Itemid=26. 2010.
Imawan, Wynandin. Millenium Development Goal, STatistik dan Indikator Pencapaian,.
Jakarta: Biro Pusat Statistik, April, 2010.
Irhammudin, Dinas Pendidikan Popinsi Aceh. Analysis Indikator Manajemen Pendidikan
2011.
Iskandar. "Presentasi Ka BAPPEDA Aceh pada pertemuan MDGs di Banda Aceh." Banda Aceh,
May 2011.
Islahuddin. "Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh." 2010.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan . "Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010-2014." 2011.
Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Buku Panduan
Kesadaran Bernegara. 2009.
—. Keterwakilan Perempuan 30% di Parlemen. n.d.
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Laporan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milemnium Indonesia 2010. Jakarta: Bappenas, 2010.
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Peta Jalan Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di INdonesia. Jakarta: Bappenas, 2010.
KPAP Aceh. Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2010-
2014. Banda Aceh, 2010.
MOBDUK Aceh. Rencana Strategi Mobduk Propinsi Aceh 207-2012. 2011.
Nursiti, Nurdin El Jodas, Suraiya Kamaruzzaman. Analisi Kerangka Logis ( Logical Framework
Analysis) tahun kerja 2011 - 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Banda Aceh, 2010.
Nursiti, Nurdin El Jodas, SUraiya Kamaruzzaman. "Analisis Kerangka Logis Tahun Kerja 2011-
2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Propinsi Aceh." 2010.
P2KSDM, BAPPEDA Aceh. PPAS 2012. Banda Aceh, 2011.
—. "Rencana Kerja Pembangunan Aceh ( RKPA) 2012." 2011.
3 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ACEH 2011- 2015- DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
P2PL DINKESPROP ACEH. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengendalian HIV/AIDs &
IMS Dinas Kesehatan Aceh tahun 2009 s/d 2010 dan rencana kegiatan tahun 2011. Banda
Aceh: DInkesprop Aced, 5 Januari 2011.
P2PL, Dinkesprop Aceh. Laporan penemuan dan pengobatan Malaria Januari - Desember
2010. Banda Aceh: Dinkesprop Aceh, 2010.
Pemerintah {Propinsi Aceh. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007 - 2012." n.d.
Pemerintah Aceh. "Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor26 tahun 2010 tentang
Perubahan Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012." 2010.
Reed, Sheila. Evaluation of the UNIFEM-CIDA “Strengthening Women’s Legal Rights in Aceh,
Indonesia” – Final Report, UNIFEM Regional Office,. Bangkok, September 2009.
Sekretariat Aceh Info, BAPPEDA Aceh. Aceh Info version 4.1 . Banda Aceh, 2010.
Statistik, Biro Pusat. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia.
Jakarta, Mei, 2011.
Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh. "Strategi Kesetaraan Gender Sektor
Pendidikan Aceh." Juni, 2011.
Tim Rencana Induk OTSSU MIGAS, BAPPEDA Aceh. Rencana Induk Otsus MIGAS, buku
1,2,3,4,5,. Banda Aceh: Bappeda, 2011.
UNDP. Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010. Jakarta, 2010.
World Bank. "Aceh Growth Diagnostic." 2009.
—. "Aceh Poverty Assessment: The impact of the conflict, Tsunami and Reconstruction on
Aceh Poverty." 2008.