Contoh-contoh kasus dalam etika profesi akuntansi

I. Pendahuluan

Di era masa sekarang ini, lapangan pekerjaan berkembang luas. Akibat kemajuan jaman, tuntutan

terhadap pemenuhan kebutuhan dalam jasa serta tenaga kerja meningkat. Beragam profesi

menjadikannya suatu keahlian yang dituntut terpenuhi dalam dunia kerja. Macam- macam profesi yang

beragam ini perlu adanya batasan-batasan khusus sehingga fokus dan pencapaian optimal dalam suatu

bidang dapat terlaksana. Salah satu hal utama yang dapat teratasi adalah pengurangan hal-hal

penyimpangan dalam suatu profesi. Maka disini perlu adanya etika sebagai dasar moral yang harus

dijaga.

Etika itu sendiri mengandung arti Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia

sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan Profesi itu sendiri mengandung arti suatu

bidang yang sedang dijalankan oleh seseorang. Sebuah etika profesi mengambil peranan penting dalam

kebenaran dan kejujuran atas kegiatan yang dilakukan. Hal ini mencetuskan adanya pembuatan kode

etik dalam suatu profesi, sehingga cakupannya dapat diterima secara luas oleh semua yang menggeluti

profesi itu.

Tetapi karena jaman yang semakin maju hal ini memberikan dampak yang negatif pula. Banyak kasus-

kasus penyimpangan kode etik profesi yang kian banyak terjadi. Padahal telah dijabarkan secara jelas

mengenai kode etik dalam suatu profesi yang telah disepakati.

Disini Saya tertarik untuk memberikan sedikit ulasan terhadap kasus-kasus dalam etika profesi dan kali

ini saya menitikberatkan pada profesi Akuntansi.

II. Kasus-kasus Etika Profesi Akuntansi

1. Kasus Mulyana W Kusuma.

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap

anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu.

Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi

informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan.

Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada

sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan

diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu

tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena

dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah.

Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi

Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana

dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang

bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat

bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar

kode etik akuntan.

Sumber : http://keluarmaenmaen.blogspot.com/2010/11/beberapa-contoh-kasus-pelanggaran-

etika.html

Analisa : Walaupun Salman memiliki niat yang baik dengan tujuan mengungkap kasus penyuapan yang

dilakukan Mulyana W Kusuma tetapi cara yang dilakukan tidak benar karena melanggar kode etik

akuntan. Karena seharusnya seorang auditor tidak berkomunikasi atau bertemu dengan pihak yang

diperiksanya. Auditor telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak kepada salah satu

pihak dengan berpendapat adanya kecurangan. Lalu auditor juga melanggar prinsip kompetensi dan

kehati-hatian profesional karena auditor tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan

profesional dalam melakukan audit keuangan terkait dengan pengadaan logistic pemilu.

2. Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono yang diduga menyuap pajak.

September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan

publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat,

diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman

Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York.

Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi

hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak

perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela

kasus ini dan memecat eksekutifnya.

Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign

Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya,

hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun,

kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.

Sumber : http://keluarmaenmaen.blogspot.com/2010/11/beberapa-contoh-kasus-pelanggaran-

etika.html

Analisa : Pada kasus ini KPMG telah melanggar prinsip integritas karena tidak memenuhi tanggungjawab

profesionalnya sebagai Kantor Akuntan Publik sehingga memungkinkan KPMGkehilangan kepercayaan

publik. KPMG juga telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak kepada kliennya dan

melakukan kecurangan dengan menyogok aparat pajak di Indonesia.

3. Kasus Enron

Enron adalah perusahaan besar yang berkembang dengan baik. Sebagai salah satu perusahaan yang

menikmati booming industri energi di tahun 1990an, Enron sukses menyuplai energi ke pangsa pasar

yang begitu besar dan memiliki transmisi yang luar bisasa luas. Enron bahkan berhasil menyinergikan

jalur transmisi energinya untukjalur teknologi informasi. Kalau dilihat dari siklus bisnisnya enron

memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring booming industri energi, Enron memposisikan

dirinya sebagai Energy Merchants (membeli natural gas dengan harga murah, kemudian dikonversi

dalam energi listrik, lalu dijual dengan mengambil profit yang lumayan dari markup sale of power atau

biasa disebut "spark Sepread"

Pada beberapa tahun lalu perusahaan seperti Enron dan Worldcom yang dinyatakan bangkrut oleh

pengadilan Enron perusahaan energi terbesar di AS yang jatuh bangkrut itu meninggalkan hutang

hampir sebesar US$ 31,2 milyar, karena salah strategi dan memanipulasi akuntansi yang melibatkan

profesi akuntan publik yaitu Kantor Akuntan Public Arthur Andersen. Arthur Andersen merupakan

kantor akuntan publik yang disebut sebagai "The Big Five" . Laporan keuangan maupun akunting

perusahaan yang diaudit oleh perusahaan akunting ternama di dunia "Arthur Andersen" ternyata penuh

dengan kecurangan (fraudulent) dan penyamaran data serta syarat dengan pelanggaran etika profesi.

Akibat gagalnya Akuntan Public Arthur Andersen menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Enron

maka memberikan reaksi keras dari masyarakat (investor) sehingga berpengaruh terhadap harga saham

Enron di pasar modal. Kasus Enron ini menyebabkan Indeks pasar modal Aerika jatuh sampai 25%.

Analisa : Kecurangan yang dilakukan Arthur Andersen telah banyak melanggar prinsip etika profesi

akuntansi daiantaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur Andersen

tidak dapat memelihara dan meningkatkna kepercayaan publik sebagai KAP yang masuk kategori The big

five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan

keuangan yang disamarkan datanya. Selain itu Arthur Andersen juga melanggar prinsip teknis karena

tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan.

4. Kasus IM3 diduga melakukan penggelapan pajak

Dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke

kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari

pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp

65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan

rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak

manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara danotoritas terkait dalam melakukan

penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik

dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan

banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan (bribery) dalam kasus

tersebut. Pihak pemerintah dan DPR perlu segera membentuk tim auditor independen yang kompeten

dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk membedah laporan keuangan

dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak

memenuhi kewajiban ekonomi, hukum, dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang

beroperasi di negara berkembang.

Analisa: Menurut saya memang tak terpungkiri kasus seperti sering sekali terjadi di perusahaan-

perusahaan besar apalagi yang sudah terbuka. Mereka melakukan manipulasi laba yang menguntungkan

dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah.

5. Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat

Selasa, 18 Mei 2010 | 21:37 WIB

KOMPAS/ LUCKY PRANSISKA

JAMBI, KOMPAS.com – Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden

Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009,

diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet.

Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit

macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa

(18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi,

terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini.

Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada

kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI.

Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan

publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya.

“Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan

yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap

kasus kredit macet tersebut,” tegas Fitri.

Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir

keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi.

Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun

dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada

data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat

menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga

terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya.

Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar

banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu

sebagai akuntan publik tersebut.

Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan

mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai

pimpinan Raden Motor.

Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad

sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang

saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit.

sumber : http://www.ruqayahimwanah.com/berita-119-etika-profesi-akuntan-publik.html

Analisa : Ada delapan prinsip etika profesi akutansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik,

integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan

standar teknis. Apabila dugaan keterlibatan akuntan publik terhadap kasus korupsi dalam mendapatkan

pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari bank BRI cabang Jambi tahun 2009 oleh perusahaan raden

motor sehingga menyebabkan kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi akutansi yang

dilanggar oleh akuntan publik, yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi

Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dikarenakan akuntan

publik tersebut tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik dalam hal pembuatan laporan keungan

perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang

Jambi pada tahun 2009, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat (raden motor) terhadap

akuntan publik hilang.

2. Kepentingan Publik

Akuntan Publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik (raden motor) dikarenakan melakukan

kesalahan dalam laporan keuangan Perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI

dengan tidak membuat laporan mengenai empat kegiatan.

3. Objektivitas

Akuntan Publik tidak menjalankan prinsip Objektivitas dengan cara melakukan tindak ketidakjujuran

secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan

Raden Motor.

4. Perilaku Profesional

Akuntan Publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan palsu sehingga

menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan profesinya.

5. Integritas

Akuntan Publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan

(conflict of interest). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik dan kepentingan pribadi

dari akuntan publik itu.

6. Standar Teknis

Akuntan Publik tidak menjalankan etika/tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia-Komparatemen Akutan Publik (IAI-KAP) diantaranya etika tersebut antara lain

:

a. Independensi, integritas, dan obyektivitas

b. Standar umum dan prinsip akuntansi

c. Tanggung jawab kepada klien

d. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

e. Tanggung jawab dan praktik lain

Kesimpulan : Pelanggaran dalam etika profesi mudah saja terjadi, hal ini dikarenakan profesionalitas,

transparansi dan akuntabilitas tidak terlaksana dengan baik. Perlu adanya seminar dan pelatihan yang

rutin terhadap suatu profesi. Ini dikarenakan peluang-peluang untuk timbulnya suatu pelanggaran

semakin besar di era waktu sekarang ini. Selain itu juga keimanan yang mendasari dalam profesi perlu

dijunjung tinggi, Sekali lagi perlu kita ketahui kecurangan terjadi karena lemahnya mental dan moral

dalam individu-individu yang terlibat. Kita dan siapapun memang tidak akan mengetahui tetapi Tuhan

Mahatau.

http://erwientriyasa.blogspot.com/2013/01/contoh-contoh-kasus-dalam-etika-profesi.html