Upload
erland
View
280
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN BUMI PERKEMAHAN DAN AGROWISATA BONTANG LESTARI
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Bumi Perkemahan dan Agrowisata merupakan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan
kepramukaan pada khususnya dan juga sarana untuk perkemahan dan rekreasi masyarakat
umum. Berlokasi di kelurahan Bontang Lestari yang berbatasan dengan lahan-lahan kosong
milik masyarakat, pembangunan Bumi Perkemahan dan Agrowisata ini direncanakan untuk
dapat dilaksanakan tahun ini.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Studi AMDAL dimaksudkan untuk :
1) Mengidentifikasi kegiatan proyek pada beberapa tahap antara lain: Pra konstruksi,
Konstruksi, Operasi dan pasca operasi, terutama pada aspek yang diperkirakan akan
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
2) mengidentifikasi rona awal terkait dengan area kegiatan proyek baik di tapak proyek
maupun disekitar lokasi proyek;
3) memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting dan timbal balik antara
lingkungan dengan kegiatan proyek,
4) menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan.
Adapun tujuan penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan
terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup.
2) Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena
dampak besar dan penting
3) Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usahan dan atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
4) Merumuskan RKL dan RPL.
3. SASARAN
Sasaran penyusunan AMDAL adalah untuk menjamin kegiatan pembangunan Bumi
perkemahan dan agrowisata dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak
lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan kegiatan pembangunan ini
dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien,meminimumkan
dampak negatip dan memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup.
4. LOKASI KEGIATAN :
Lokasi kegiatan adalah di Kelurahan Bontang Lestari
5. SUMBER PENDANAAN
Sumber pendanaan adalah Kas Daerah/ APBD Kota Bontang Tahun 2013
6. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEMRAKARSA
1) Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Cipta
Karya, Ir. Maksi Dwiyanto
2) Pemrakarsa : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, Ir. H. Syirajudin, SH, MT
3) Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
DATA PENUNJANG
7. DATA DASAR :
Data dasar terbatas pada :
1) Lokasi tapak Bumi perkemahan dan agrowisata berbatasan dengan jalan raya di
Bontang Lestari, dan lahan masyarakat
2) Data perencanaan pembangunan Bumi Perkemahan
3) Data kebutuhan pengguna perkemahan
4) Data lainnya yang bersifat sekunder yang ada pada Pemerintah Kota Bontang.
8. STANDAR TEKNIS
Penyusunan AMDAL memenuhi standar prosedur sebagai berikut :
1) Prosedur penapisan (screening) wajib AMDAL
2) Proses pengumuman
3) Proses pelingkupan (scoping)
4) Penyusunan dan Penilain KA-ANDAL (dengan alokasi waktu sesuai dengan
ketentuan)
5) Penyusunan dan penilain ANDAL, RKL dan RPL (dengan alokasi waktu sesuai dengan
ketentuan)
6) Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Pada prosedur penyusunan AMDAL harus memperhatikan standar-standar yang :
1) Kesesuaian dan pengembangan panduan penyusunan AMDAL
2) Kesesuaian dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang sektor
yang bersangkutan
3) Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
4) Kesesuaian dan pengembangan metodologi
5) Keabsahan data yang digunakan termasuk hasil pengujian laboratorium.
6) Kesesuaian dan pengembangan disain, teknologi dan proses produksi yang
digunakan.
9. STUDI-STUDI TERDAHULU
Studi yang telah dilakukan berkaitan dengan lingkungan adalah penyusunan UKL dan UPL
sebagai bagian dari Kegiatan Perencanaan Bumi perkemahan dan agrowisata.
10. REFERENSI HUKUM
Dasar hukum untuk penyusunan AMDAL :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
4. KepMen LH No. 30/MENLH/1 0/ 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan
5. Permen LH No.05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang
wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
6. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup
Yang diwajibkan
7. KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RPL)
8. PerMen LH No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup
9. PerMen LH No 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses
AMDAL dan Izin Lingkungan.
10. Permen LH No 07 tahun 2010
11. Permen LH No 16 Tahun 2012
12. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL
13. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis
Mengenai dampak Lingkungan
RUANG LINGKUP
11. LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan AMDAL dibatasi dan disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut :
1) Dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan
untuk ditetaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal
atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting ditelaah;
2) lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek,
batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif;
3) Kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metoda yang digunakan, jumlah
sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya
yang tersedia (dana dan waktu).
12. KELUARAN-KELUARAN
Keluaran yang harus dihasilkan konsultan adalah keseluruhan dokumen AMDAL yang
meliputi dokumen-dokumen di bawah ini :
1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang
telah dinilai dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL
2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL),
dimana ketiga dokumen di atas telah dinilai secara bersama-sama dan disetujui
oleh Komisi Penilai AMDAL
5) Ringkasan Eksekutif
6) Laporan kegiatan
Seluruh dokumen tersebut di atas telah disetujui oleh Komisi Penilai sehingga Kegiatan
Pembangunan Bumi perkemahan dan agrowisata mendapat kepastian untuk
memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.
13. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
Tidak Ada
14. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PENYEDIA JASA
KONSULTANSI
1) Segala sesuatu yang menjadi kewajiban pemrakarsa pada proses penyusunan AMDAL ini,
dibantu sepenuhnya oleh Penyedia Jasa Konsultansi, seperti untuk proses pengumuman
dan sosialisasi dalam upaya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dan penyerahan
dokumen-dokumen ke Komisi Penilai.
2) Penyedia Jasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dokumen dan perbaikan-
perbaikan dokumen yang telah diserahkan oleh Komisi Penilai hingga mendapat
persetujuan Komisi Penilai AMDAL.
15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA
Tidak ada
16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
Pelaksanaan seluruh kegiatan AMDAL hingga rekomendasi dikeluarkannya Surat keputusan
Kelayakan Lingkungan oleh Instansi yang berwenang adalah 135 (seratus tiga puluh lima)
hari sejak diterbitkannya SPMK.
17. PERSONIL
Personil untuk penyusun AMDAL harus memenuhi kententuan sebagaimana pada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi
Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Adapun kebutuhan
personil untuk kegiatan Penyusunan AMDAL Bumi perkemahan dan agrowisata adalah
sebagai berikut:
Posisi Kualifikasi Jumlah
Orang Bulan
TENAGA AHLI
Ketua Tim Sekurang-kurangnya S1 Teknik Lingkungan, mempunyai sertifikat AMDAL B dengan kualifikasi sebagai Ketua Tim Penyusun AMDAL dengan pengalaman 5 (lima) tahun
4,5
Tenga Ahli Bidang Fisika- Kimia
Sekurang-kurangnya S1 Teknik Sipil-kimia dan memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun
4,5
Tenaga Ahli Bidang Biologi
Sekurang kurangnya S1 Biologi dan mempunyai pengalaman 3 (tiga) tahun
4,5
Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
Sekurang-kurangnya S1 Bidang Kesehatan Masyarakat dan memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun
4,5
TENAGA PENDUKUNG
Tenaga Administrasi Minimal Lulusan D1 untuk segala jurusan, mempunyai kemampuan untuk menyusun laporan kegiatan
4,5
Tenaga ahli yang ditawarkan minimal memiliki 3 (tiga) orang bersertifikat AMDAL B dan
1 (satu) diantaranya berkualifikasi sebagai team leader.
18. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
I II III V
1. Perijinan ke instansi terkait dan koordinasi dengan pemerintah setempat.
2. Pengumuman Publik dan Pengumpulan Data Tanggapan Masyarakat.
3. Konsultasi Masyarakat dan Pengumpulan Data Sekunder
4. Penyusunan Draft KA Andal dan konsultasi dengan Pemrakarsa.
1. Penyerahan KA Andal ke Pemrakarsa dan Komisi Penilai AMDAL
2. Penyempurnaaan dan Persetujuan KA ANDAL oleh Komisi Penilai AMDAL
3. Pengumpulan data primer
1. Penyusunan draft ANDAL-RKL-RPL
2. Konsultasi Draft ANDAL-RKL-RPL dengan Pemrakarsa
3. Penyempurnaan ANDAL-RKL-RPL
1. Penyerahan ANDAL-RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL
2. Presentasi ANDAL-RKL-RPL di Komisi Penilai AMDAL
3. Penyempurnaan dan Persetujuan ANDAL-RKL-RPL
19. PRODUKSI DALAM NEGERI
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
20. PERSYARATAN KERJASAMA
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap
hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas.
b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas
c. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan
diketahui Pemberi Tugas
21. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA DI LAPANGAN
Pengumpulan data primer, berupa pengambilan sample, pengamatan, penyebaran dan
pengumpulan kuesioner, wawancara harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah
dan disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi AMDAL ini.
Pengumpulan data sekunder, harus dilakukan dengan cermat dengan data yang benar dari
instansi terkait,
22. ALIH PENGETAHUAN
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas.
Kuasa Pengguna Anggaran,
Ir. Maksi Dwiyanto NIP. 19630320 199701 1 001