Upload
sukirmandotid
View
47
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
sdsd
Citation preview
METODE PENELITIAN HUKUM
Dosen :
1. Prof. Dr. R . Otje Salaman ,S. ,S.H.
2. Dewi Kania SH. MH.
3. Dadang Epi SH. MH.
PENGERTIAN
Ilmu adalah penegetahuan yang bersifat sistematis, rasional, empiris, metodis. Pengetahuan adalah konsep yang ditangkap oleh panca indra Metode adalah cara mengenai penelitian, dengan hanya menggunakan satu
pendekatan saja.
Metodologi adalah cara mengenai penelitian menggunakan lebih dari satu pendekatan.
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten (Soerjono
Soekanto).
Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut,
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang
ditimbulkan oleh fakta tersebut.
Gejala-gejala disini merupakan sistem ajaran tentang kenyataan. Penelitian dapat bersifat :
- Exploratoris yaitu penelitian terhadap suatu yang baru menurut data-data baru
(relative baru/etis)
- Explanatoris penelitian yang bersifat menerusakan penelitian (Exploratoris)
Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (= perilaku atau sikap tindak), artinya bahwa
sistem hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan maupun realitas.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
1
METODE PENELITIAN HUKUM (MPH)
Berbicara tentang MPH maka pembicaraan kita tertuju pada masalah-masalah hukum, dimana masalah-masalah hukum ini berkaitan dengan berjalannya hukum
(efektivitas hukum)
Adapun yang menjadi unsur-unsur yang menjadai efektivitas hukum itu adalah meliputi :
1. Kesadaran hukum
2. Aparat hukum
3. Hukum itu sendiri (aspek yuridis, sosiologis dan filosofis)
4. Fasilitas hukum
5. Budaya hukum
(kelima unsur ini adalah teori dari Soejono Soekanto, dimana ia menggambarkannya
dalam praktek yaitu berkenaan dengam kesadaran berlalu lintas)
Budaya hukum menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang sudah tinggi tingkatnya.
Berkaitan dengan budaya hukum maka Rush Benedict memberikan 2 ciri yang menjadikan kategori budaya hukum, yaitu :
1. Malu untuk melanggar hukum.
2. Adanya rasa bersalah apabila melanggar hukum.
Dalam MPH terdapat 2 jens pendekatan, yaitu : 1. yuridis normative
2. yuridis empiris (metodologi)
MPH menegakan aliran positivism (yang yuridisnya/das sollen) sedangkan yang lainnya diakomodir oleh das sein.
MPH adalah suatu cara penyelidikan yang dilakukan didalam dunia hukum yaitu meneliti masalah-masalah yang didasarkan pada pendekatan yuridis normativ dan
yuridis empiris.
Syarat-syarat MPH: Bersifat dekriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data, baik data primer
maupun sekunder (data primer dialamatkan kepada pendekataan yuridis empiris,
data empiris dialamatkan kepada pendekatan yuridis normatif yang dilaksanakan
dengan kualitatif yuridis).
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
2
Selanjutnya bahwa masih berkenaan dengan MPH kaitannya dengan tugas akhir maka perlu diketahui juga hal-hal berkenaan dengan sistematikanya.
Penelitian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu : 1. Studi kepustakaan
Bisa yuridis empiris, bisa juga yuridis normatif, baik data primer maupun data
sekunder.
2. Studi lapangan
- Yuridis Normatif, untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi
kepustakaan., misal mencari Surat Keputusan Direktur suatu perusahaan
yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).
- Yuridis empiris, dengan quesioner tertutup dengan mencari sampel-sampel
yang memadai sesuai ukuran yag telah ditentukan dalam mewakili suatu
daerah (sampling).
Yuridis Normatif
Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Penelitian Yuridis Normatif mencakup : 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum
Diukur secara kualitatif, denagan rumusan yang bersifat parametrik, data sekunder (dalam bentuk angka-angka murni), caranya dengan Quisioner terbuka (disertakan
pemahaman respondent)
Dalam kualitatif alatnya adalah interview, adapun kualitatif yang diterima dalam penelitian hukum adalah yang kualitatif yuridisnya.
Perbedaan antara quesioner terbuka dan tertutup adalah bahwa interview lebih mendalam, ditujukan kepada orang pilihan.
Hipotesis didalam yuridis normatif hanya sebagai pedoman; uraian terhadap kesimpulan sementara.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
3
Biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup data primer, sekunder dan tersier.
Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi kerangka konsepsionil mutlak diperlukan.
Aplikasi dikaitkan dengan Tugas akhir adalah kepada rencana penelitian yang nantinya penting dalam menentukan judul apakah itu Legal Memorandum, Studi
Kasus ataukah Skripsi.
Yuridis Empiris
Diukur secara kuantitatf, non parametrik/rumus-rumus statistik (bentukya tabel-tabel), data primer (pada awalnya adalah data sekunder dan untuk selanjutnya
dengan data primer langsung dilapangan), caranya dengan questioner tertutup (tidak
dikehendaki pendapat sendiri).
Kuantitatif ukurannya dengan non parametrik karena sifatnya hanya membantu (anvolen) ilmu hukum (untuk mempertajam tinjauan yuridis normatif).
Berkaitan dengan metodologis, dalam hukum yang sifatnya parametrik maka hanya digunakan sebagai pendukung (hanya melengkapi yang normatif).
Yuridis empiris hanya membicarakan tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah keserasian antara hukum yang berlaku dengan hukum
yang dicita-citakan, yaitu dilihat dari :
1. Pengetahuan masyarakat
2. Paham mengenai hukum
3. Sikap mengenai hukum
4. Pola tingkah laku terhadap hukum
Digunakan hipotesa sebagai pedoman yang statusnya sama dengan kesimpulan sementara dengan maksud supaya tidak menyimpang dari pokok bahasan.
Yuridis empiris sebaiknya hanya untuk skripsi, selanjutnya pakai teori Hans Kelsen dengan teori murninya (dan non yuridis) :
- Non yuridis (das sein); filsafat (misal : keadilan), sosiologis (misal : living law),
etis (misal : noma), ekonomis (misal : pasal 33), politis (misal ; partai).
- Yuridis (das sollenn)
Das sein di sollen-kan (misal: dicari pasal dalam perudang-undangan)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
4
DATA
Data tediri dari : 1. Data primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga
masyarakat, melalui penelitian.
2. Data sekunder
Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang
berwujud laporan, buku harian, dsb.
Data primer
Data primer adalah pendapat sejumlah orang tentang sesuatu, biasanya dilakukan dengan quesioner tertutup dengan menggunakan rumus kuantitatif, non parametrik
sebagai penambah.
Data primer merupakan pendapat sejumlah orang tentang sesuatu/ informasi langsung dari manusia/ bersifat kuantitatif/ kesadaran hukum/ cenderung pada ilmu
sosial.
Data sekunder
Data sekunder adalah data buatan manusia tentang bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier
(ensiklopedia/ opini masyarakat yang ada di majalah/ koran), dengan menggunakan
analisis kualitatif yuridis.
Kualitatif yuridis, yaitu dimana : 1. peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tak boleh
bertentangan.
2. memperbaiki hierarki, dimana perundang-undangan yang rendah tidak boleh
bertentangan dengan yang tinggi.
3. kepastian hukum, dimana Undang-undang diteliti dengan benar, dilaksanakan
baik privat (oleh hakim perdata, notaris) maupun publik (oleh polisi, jaksa,
hakim).
Data sekunder terdiri dari : 1. Bahan hukum primer
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
5
Adalah Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder
Adalah doktrin, misal ; dalam penerapannya, yaitu doktrin dikaitkan dengan apa
yang diteliti dalam kasus. Misal : doktrin dari Prof. Mochtar yaitu mengenai
hukum sebagai sarana pembaharuan, dikaitkan dengan kasus website Mustika
Ratu persaingan tidak sehat/curang melawan hukum (1365 KUHPdt)
perdata (kerugian/ganti rugi) dan pidana (penggelapan).
3. Bahan hukum tersier
Adalah ensiklopedie/ opini masyarakat yang ada di majalah atau koran.
ANALISIS
Analisis yuridis hanya kepada perundang-undangan saja, sedangkan analisis hukum tidak hanya pada perundang-undangan saja, tapi juga terhadap kebiasaan, traktat,
doktrin dsb.
Menurut Prof. Mochtar bahwa arti dan makna lebih sepit daripada hukum. Definisi hukum menurut Prof. Mochtar;
1. mewujudkan kaidah (Undang-undang)
2. mewujudkan hukum (yurisprudensi dalam kekosongan)
MPH dihubungkan dengan tugas akhir adalah berkenaan dengan alat analisis.
TUGAS AKHIR
Legal Memorandum
Alat yang digunakan dalam analisanya adalah penafsiran hukum tetapi penafsiran yang normatif (penafsiran tidak untuk yang normatif tapi untuk yang empiris) dan
sentuhan filsafat hukumnya adalah positivisme hukum.
Sasaran Legal Memorandum adalah konsultasi. Legal Memorandum (memo = catatan), didalamnya :
- Judul : Analisa Yuridis/ Hukum
- Identifikasi masalah; jabaran dari judul dalam bentuk pertanyaan.
- Kesimpulan jawaban dari identifikasi, kalau lebih maka masuk dalam saran.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
6
Studi Kasus
Dalam Studi Kasus, maka alat analisanya adalah konstruksi hukum (dikaitkan dengan pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970, dimana pertimbangan Hakim
mengandung konsep living law, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis), aliran
hukumnya positivisme hukum, dan Sociological Jurisprudence.
Contoh konstruksi hukum: Contoh I :
- GHR (pasal 6) hukum yang berlaku adalah hukum suami.
- Tetapi dalam HOCI kalau istrinya beragama Kristen maka terhadapnya
(istri) berlaku HOCI.
Contoh II :
Diktum UU No. 5 tahun 1960 bahwa mencabut buku II BW sepanjang
mengenai air, bumi beserta isinya, kecuali hipotek. Artinya buku II yang
masih berlaku adalah yang tidak menyangkut bumi, air beserta isinya, hipotek
dan buku I, III dan IV masih berlaku.
Sasaran Studi Kasus adalah konsultasi Yang diharapkan dalam Studi Kasus adalah komentar dan saran. Dalam Studi Kasus maka yang dianalisis adalah pertimbangan hakimnya, tidak usah
meneliti penuh tapi kerangka pemikirannya saja, misal teori apa.
Skripsi
Alat yang digunakan dalam analisanya adalah filsafat hukum. Dalam skripsi menggunakan analisis kualitatif yuridis dengan alat analisisnya
adalah penafsiran, konstruksi dan juga filsafat.
Sasaran Skripsi adalah pembinaan. Kebenaran yang dicapai dalam Skripsi adalah kebenaran yang diasumsikan terhadap
hukum.
Sistematika Skripsi : I. Judul
II. Kerangka teori
Berhubungan dengan Bab I. kerangka pemikiran tetapi tidak disebutkan
teorinya (nama teori)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
7
III. Fakta kasus
IV. Analisa dan pembahasan
V. Kesimplan dan saran
Filsafat Hukum Sebagai Alat Analisis Dalam Skripsi
Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat artinya hukum yang berlaku dalam memenui kebutuhan masyarakat, yaitu tertulis dan tidak tertulis.
Hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu menurut Logemann dalam bukunya Gebeids Leer, yang artinya wilayah tertentu dan waktu tertentu.
Definisi hukum menurut Prof. Mochtar meliputi : 1. Norma-norma/kaidah-kaidah
2. Lembaga/ institusi
3. Proses
4. Tujuan
Aliran positivism : 1. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan
2. Kepastian hukum
3. Hierarkie
Kepastian hukum artinya bahwa hukum benar-benar dilaksanakan, baik publik/ privat.
Filsafat lingkungan : 1. Filsafat Aristoteles; manusia merupakan bagian dari alam dan majikan bagi
alam (teori kontribusi/ dualisme)
2. Filsafat Pancasila (Notonegoro) sila 1 pancasila ( dimungkinkan juga sila yang
lainnya karena bagaimanapun sila 1 menjadi nafas/jiwa bagi sila lain)
Gustav Radbruch; masalah filsafat hukum itu menyangkut hati nurani artinya hati nurani tersebut ada kaitannya dengan tujuan hukum yaitu :
1. Mengandung nilai keadilan
2. Mengandung nilai kepastian
3. Mengandung nilai manfaat
Ketiganya tidak pernah tercapai serempak pada satu masa karena selalu terjadi
ketegangan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
8
Tujuan hukum adalah kebahagiaan yang merupakan konsep ketuhanan. Konsep keseimbangan ketuhanan (menurut Prof. Otje Salman), yaitu meliputi :
1. keseimbangan individu dengan Tuhan (sila I)
2. Keseimbangn alam (sila III)
3. Sesuai dengan kepentingan/kebutuhan (sila V)
Keseimbangan tersebut mencakup keseimbangan individu, masyarakat dan
penguasa.
UU No. 1 tahun 1974 merubah pemikiran masyarakat dari poligami ke monogami karena poligami dipandang tidak efisien.
Berbicara yuridis maka asosiasi tertuju pada perundang-undangan. Prof. Mochtar berpendapat bahwa arti yuridis lebih sempit daripada arti hukum.
Pemikiran ini berpijak pada pemikiran Austin, yang mana pemikiran Austin ini
dipengaruhi oleh pemikiran Jean Bodin tentang teori kedaulatannya, yaitu dimana
yang berdaulat adalah legislatif-nya.
Dalam HTN yang terkenal dalam kaitannya dengan aliran positvisme adalah George Jellinek dan Mac Iver.
Berkaitan dengan positivisme hukum, maka teori yang mendukung adalah Teori Austin common law/ hukum kebiasaan asas persendence. Selanjutnya ialah
Hans Kelsen berkenaan dengan teori hukum murninya (yang diambil adalah yang
non yuridis identik dengan das sein, yaitu diantaranya sosiologis, etis, filsafat,
ekonomi, politik).
JUDUL PENELITIAN
Apabila kita berbicara tentang judul (misal untuk skripsi), maka kita dituntut untuk dapat mencari kasus dan yurisprudensi yang berhubungan dengan kasus tersebut.
Dalam judul terdapat ciri-ciri/ identitas, dimana : - Dalam Legal Momerandum; analisis hukum/ upaya hukum (ada keberpihakan).
- Dalam Studi Kasus; terhadap suatu Putusan Mahkamah Agung-nya.
- Dalam Skripsi; ada tinjauan yuridisnya.
Kasus Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dibatalkan. Judul merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
9
Dari ketiga tugas akhir tersebut, maka judul dalam ketiga bentuk tugas akhir harus mencerminkan masalah hukumnya/ aspek hukumnya.
Judul dan rangkaiannya harus mencerminkan identitas ilmu yang sedang kita pelajari (ilmu hukum).
Dalam judul diperlukan dependent variable dan independent variable. Variable merupakan karakteristik atau ciri daripada orang-orang, benda-benda atau
keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya; usia,
pendidikan, kedudukan sosial, kedudukan ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya.
Independent variable merupakan sebab yang diduga dari suatu gejala, sedangkan dependent variable merupakan akibat yang diduga dari gejala yang sama.
Contoh judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Unsur-unsur Tindakan yang Dapat
Dipidana Dengan Euthanasia Ditinjau Dari KUHPidana Indonesia.
Dalam kasus euthanasia, dikaitkan dengan hukum positif, kita maka mengenali hal ini belum dapat diterima, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah suatu asas
yang menyatakan bahwa bunuh diri itu sama dengan tindak pidana (di Bali kita
kenal upacara Sati, yang pada prinsipnya sama dengan euthanasia).
Judul memiliki syarat, yaitu adanya dua variabel yang sifatnya sebab-akibat (bukan umum-khusus).
Kita tidak boleh menggunakan dua variabel yang memiliki kekuatan yang sama (misal; satu parametrik, sedangkan satunya lagi non parametrik).
ANALISIS TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945
Amandemen Undang-undang Dasar 1945 non yuridis (das sein) di-sollen-kan (berkenaan dengan pasal-pasal mana yang harus diperbaiki).
Berkenaan dengan ini, maka alat analisis yang mungkin paling tepat adalah teori Montesquie tentang pemisahan kekuasaan.
Adapun secara umum isi daripada Undang-undang Dasar 1945 tersebut antara lain : - Amandemen Pertama :
1. Masa Jabatan.
2. Pembentukan Undang-undang.
3. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
10
4. Kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi.
5. Pengangkatan Menteri, dll.
- Amandemen Kedua :
1. Pemerintah Daerah
2. Kewarganegaraan.
3. Hak Asasi Manusia
4. Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
5. Wilayah Negara
6. Dewan Perwakilan Rakyat, dll
- Amandemen Ketiga
1. Kedaulatan Negara
2. Majelis Perwakilan Rakyat
3. Syarat-syarat calon Presiden
4. Masa Jabatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Pemilu
7. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
8. Kekuasaan Kehakiman
9. Mahkamah Konstitusi
10. Komisi Yudisial
Berkenaan dengan Teori Montesquie bahwa dalam praktek kenegaraa, maka banyak hal yang kita anggap sebagai janggal/ menyimpang dari teori ini, misal dalam hal
kekuasaan kehakiman. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu Departemen
Kehakiman berada dibawah eksekutif (mendukung eksekutif), sehingga tidak benar
kalau disebut ada pemisahan kekuasaan, karena dengan demikian maka fungsi
yudikatif berada dibawah eksekutif. Selanjutnya dalam praktek sebagai reaksi
terhadap keadaan ini, maka lahirlah apa yang disebut Hakim karir.
Berkaitan dengan konsep negara hukum, maka sistem hukum harus mengatur sistem ekonomi dan sistem politik. Bila terjadi kebalikan dimana sistem poitik dan/ atau
sistem ekonomi mengatur sistem hukum, maka yang terjadi adalah tirani.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
11
Politik tidak sama dengan politik hukum, karena politik hukum lebih kepada kegiatan dalam menerapkan nilai-nilai hukum.
Analisis terhadap amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 : - Berkenaan dengan materi pemerintahan daerah, sebagai contoh Negara
Amerika. Disini kita harus memperjelas batasan yang berkenaan dengan bentuk
negara dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Dalam arti apakah tetap
kesatuan atau federal.
- Mengenai Hak Asasi Manusia, diperlukan batasan yang jelas mengenai apa
yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Apakah Hak Asasi
Manusia import (Amerika) ataukah Hak Asasi Manusia lokal (Indonesia).
- Dalam kasus Hak Asasi Manusia di TimTim, maka perlu kita ketahui
sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan ini sehingga tidak pernah
selesai, yang salah satunya yakni bahwa penegakan hukum di Timtim masih
dibiaskan dengan kepentingan politik. Sehingga apabila kita konsekuen dengan
masalah hukum, maka kita harus melihat kasus tersebut dalam kerangka hukum.
Yaitu dalam konteks suatu sistem dimana yang dianggap telah melakukan
pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah TNI dan secara struktural maka yang
bertanggung jawab adalah Panglima TNI (tanggung jawab komando). Sehingga
dengan demikian adalah tidak benar adalah apabila dalam proses pengungkapan
kasus ini yang dilibatkan hanya aparat dilapangan, prajurit, Pangab, dan
Pangdam, padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa
Panglima tertinggi TNI adalah Presiden.
- Konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia, adalah terbatas pada kepentingan
individu, masyarakat dan negara. Adapun yang menjadi dasar hukum hak
individu adalah pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960, dimana hak milik
harus memiliki fungsi sosial demi kepentingan masyarakat banyak.
ANALISIS TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Ayat 1 : - Demokrasi ekonomi wujudnya ekonomi kerakyatan yang lahir dari konsep
Pancasila Notonegoro (Teori Keseimbangan).
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
12
- Berdasarkan ayat (1), tidak tercapainya keseimbangan dapat berakibat pada
terguncangnya hidup dan kehidupan manusia.
- Mengandung asas kekeluargaan yang merupakan cerminan Pancasila, yakni :
Dalam Sila 1 tercermin keseimbangan. Dalam Sila 3 Pancasila mengandung Hukum Adat (religius, magis, cosmis,
partis).
Dalam Sila 5 Pancasila proporsional, artinya sesuai dengan kepentingan/ kedudukan.
Ayat 2 : - Penekanan pada BUMN, harus dibedakan antara milik (eigendom) dengan
menguasai (bezit).
- Lain halnya dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat memisahkan antara
perusahaan negara dengan perusahaan swasta, dan tidak menswastakan
perusahaan-perusahaan negara.
Ayat 3 : Dialamatkan ke Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea kedua aliran
utility.
Contoh analisis terhadap suatu judul : Analisis Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Hubungannya
Dengan Kebijakan Pemerintah Mengenai Swastanisasi Perusahaan BUMN.
Variabel yang terdapat dalam judul tersebut yaitu :
Variabel 1 : Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
Negara hanya sebagai bezitter, bukan eigenaar.
Variabel 2 : Kebijakan Pemerintah
Freiss ermessen negara kesejahteraan
Variabel 3 : Swastanisasi Perusahaan BUMN
Seharusnya perusahaan negara tidak diswastakan, tetapi dibiarkan
swasta dan negara tumbuh bersama-sama (contoh : Amerika Serikat).
Perlu diperjelas mengenai pembagian keuntungannya dalam PT
(BUMN), dimana memang berbentuk PT yang berorientasi pada
keuntungan tetapi tetap dengan prinsip bahwa negara mendapat bagian
dari keuntungan yang diperoleh PT tersebut.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
13
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
14
KUTIPAN
Kutipan adalah pinjaman kalimat
atau pendapat dari seorang
pengarang, atau ucapan seseorang
yang terkenal, baik terdapat dalam
buku-buku maupun dalam majalah
(Gorys Keraf, 1984:179)
Jenis Kutipan :
1. kutipan langsung
2. kutipan tidak langsung
Kutipan langsung adalah
pinjaman pendapat dengan
mengambil secara lengkap kata
demi kata, kalimat demi kalimat
dari sebuah teks asli.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
15
Kutipan tidak langsung adalah
pendapat seorang pengarang atau
tokoh terkenal berupa inti sari atau
ikhtisar dari pendapat tersebut.
Perhatikan tanda kutip ().
Pada kutipan langsung,
selalu digunakan.
Prinsip-prinsip mengutip
Jangan mengadakan perubahan
Apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut tidak
mengenai substansi, tetapi hanya secara teknik saja, dan terbatas pada berapa tujuan, misalnya
bertujuan untuk memberi aksentuasi, contoh, pertentangan, dsb.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
16
Kata/kalimat yang diubah tersebut harus diberi keterangan, misalnya dengan: garis bawah, huruf miring, ditebalkan, atau kursif (), bahwa perubahan itu
secara teknik dibuat oleh penulis/ peneliti sendiri.
Keterangan tersebut harus
ditempatkan di dalam tanda
ng segi empat [kuru ].
Misalnya;
alpa [huruf miring, Penulis].
Apabila ada kesalahan
Penulis/ peneliti tidak
diperkenankan untuk mengubah
apa yang dikutip.
Tulis saja apa adanya!
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
17
Apabila terdapat kesalahan pada kata/kalimat yang dikutip, dan peneliti ingin menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan oleh pengutip, maka pengutip diperkenankan membuat
catatan kaki, atau dijelaskan di dalam tanda kurung segi empat [] dengan kata [sic!] di belakang kata/ kalimat
diyang salah dan yang akan dijelaskan/
perbaiki.
[sic!] artinya sesuai dengan
naskah aslinya.
Misalnya: kelapaan atau
kelapaan [sic!]
kata kelapaan di atas sebenarnya
salah cetak. Seharusnya kealpaan.
Menghilangkan bagian kutipan Diperkenankan menghilangkan
bagian kutipan (bisa di awal, di tengah, atau di akhir), tetapi tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya baik sebagian atau seluruhnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
18
Perubahan itu dinyatakan dengan menggunakan tiga titik berspasi [. . . ].
Tidak diperkenankan
menggunakan garis penghubung (-) sebagai pengganti titik-titik.
Contoh:
Soedikno mengatakan, . . .
hukum tidak sekedar merupakan
pedoman saja tentang bagaimana
seharusnya kita bertindak . . . .
Teknik mengutip: a. Pada kutipan langsung
Kutipan langsung yang tidak lebih dari empat baris:
Kutipan itu diintegrasikandengan teks;
Jaraknya dua spasi;
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
19
Diapit dengan tanda kutip ();
Sesudah kutipan diberi nomor
urut penunjukan setengah spasi
ke atas (footnote) [ .].
Kutipan langsung yang lebih dari
empat baris:
Dipisahkan dari teks, dengan
jarak 2,5 spasi;
Jarak antara baris dengan baris
kutipan satu spasi;
Diapit dengan tanda kutip
();
Sesudah kutipan dibe ri nomor
asukkan ke
dalam 5-7 ketikan.
catatan kaki ( .);
Seluruh kutipan dim
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
20
b. Pada kutipan tidak langsung Perhatikan syarat-syarat sbb.: Kutipan diintegrasikan dengan
teks; Jarak antara baris dengan baris
dua spasi; Tidak diapit dengan tanda kutip; Tetap diberi nomor kutipan
(catatan kaki).
Kutipan pada catatan kaki Ditempatkan dalam spasi rapat, Dimasukkan dalam tanda kutip, Dikutip seperti teks aslinya,
Biasanya dilakukan apabila teks yang dikutip sangat panjang.
Kutipan dari ucapan/verbal
Sumber: dari kuliah, ceramah,
diskusi, seminar, simposium, atau
dari interview.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
21
Bila perlu dan memungkinkan,sebaiknya dibuat dulu teksnya,kemudian diperlihatkan kepadasumbernya untuk mendapatkanpengesahan.
Sumber ini dapat diintegrasikandengan teks atau dimasukkandalam catatan kaki.
Sumber-sumber yang dapat dikutip: Teksbooks, Internet, Mass media (cetak dan atau
elektronik), Kamus, bibliografi, encyclopedia, Verbal : interview, seminar, diskusi,dll.
Sistem mengutip:
1. Footnote
2. Runningnote
3. Endnote
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
22
Yang berlaku di Fakultas Hukum Unpad
adalah sistem footnote , berdasarkan Surat
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unpad
Nomor 1164/J06.6.FH/Kep/PP/2004 tentang
Penetapan Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelaksanaan Kurikulum 2003
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Footnote
Footnote adalah keterangan-kete-
rangan atas teks karangan yang
ditempatkan pada kaki halaman
karangan yang bersangkutan.
Footnote berfungsi untuk
menyatakan sumber suatu kutipan,
buah fikiran (verbal), fakta-fakta,
atau ikhtisar dari yang ber-
hubungan dengan teks karangan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
23
Yang perlu diperhatikan dalam
membuat footnote :
Setiap footnote diberi nomor
atau simbol (numbering/bullet)
Nomor footnote harus diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri.
Jika footnote lebih dari satu
baris maka baris keduaseterusnya dimulai pada margin teks.
dan
Penulisan footnote sbb:
Nama pengarang (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), cetakan (bila dicetak lebih dari satu kali), edisi (bila lebih dari satu kali), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
24
Dalam pencantuman nama
pengarang:
1. Jika pengarangnya sebanyak
sampai dengan tiga (3)
orang, maka nama pengarang
ditulis seluruhnya;
2. Jika pengarangnya lebih dari tiga
(3) orang, maka cukup mencan-
tumkan nama pengarang pertama
dan di belakangnya ditulis dalam
tanda kurung kata-kata et. al.
Artinya dengan orang lain;
3. Untuk kumpulan karangan yang
ditulis cukup nama editornya
dan dibelakangnya ditulis da
tanda kurung kata ed (ed);
lam
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
25
Dipakai apabila suatu kutipan diambil
dari sumber yang sama dengan yang
mendahuluinya, yang tidak diselingi
oleh sumber atau footnote lain.
Penulisan ibid, selalu diikuti dengan
penulisan halaman.
Beberapa istilah yang diguna-
kan dalam penulisan footnote:
Ibid singkatan dari ibidem,
artinya pada tempat yang sama.
4. Jika bukunya merupakan
terjemahan, pengarang aslinya
harus dicantumkan pertama kali,
kemudian di belakangnya ditulis
nama penerjemahnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
26
op. cit. singkatan dari opera citato artinya dalam karangan yangtelah disebut.
pi lain.
Dipakai untuk menunjuk pada suatu buku (teks), atau sumberyang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain, tetatelah diselingi oleh sumber
Apabila nama pengarang sama, dan buku atau sumber yang dikutip lebih dari satu, sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut. Penulisan op. cit selalu diiku ti dengan penulisan halaman.
Loc. cit,
singkatan dari loco citato, artinya
pada tempat yang telah disebut.
Pada penulisan loc. cit, tidak
disertai dengan penulisan halaman.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
27
Digunakan untuk menunjuk
kepada halaman yang sama
atau persoalan yang sama dari
sumber yang telah disebut,
tetapi telah diselingi oleh
sumber lain.
DAFTAR PUSTAKA Dicantukan secara lengkap ke-
pustakaan yang dipergunakan, Tidak diperkenankan
mencantumkan kepustakaan di luar yang di-footnote-kan,
tanpa menggunakan nomor halaman kutipan,
Jika satu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris kedua dst ditulis menjorok ke dalam dan ditulis dalam satu spasi,
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
28
Font yang digunakan harus lebih besar daripada yang digunakan dalam footnotes,
Untuk referensi berikutnya setelah referensi pertama ke referensi kedua dst diberi jarak dua spasi.
DAFTAR PUSTAKA Alfabetis (A z), Tidak menggunakan nomor urut, Tidak menggunakan nama gelar, Untuk nama Indonesia yang tidak
diketahui nama familinya, atau marganya, tulis apa adanya.
Untuk nama orang asing dan nama
Indonesia yang diketahui
marga/familinya, ditulis lebih dulu
nama familinya diikuti dengan
tanda koma (,) kemudian ditulis
nama depan dst.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
29
PENULISAN HUKUM
PENULISAN HUKUM merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan
penyusunan suatu karya tulis ilmiah, berupa
paparan tulisan hasil penelitian yang membah
suatu masalah dalam bidang ilmu hukum de
menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
as
ngan
TUJUAN
AGAR MAHASISWA MAMPU :
Melakukan penelitian hukum yang relevan
dengan masalah hukum (topik) yang dipilih dan
ditetapkan,
Mengembangkan kemampuan mahasiswamemperoleh bahan-bahan hukum dan atauinformasi tentang masalah hukum sertamenumbuhkembangkan kemampuan mahasiswadalam memecahkan masalah hukum,
Menyusun dan menulis suatu karya tulis ilmiah
dalam bidang ilmu hukum berdasarkan hasil penelitian.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
30
MATERI PENULISAN HUKUM Dikembangkan Dari:
Bidang Ilmu Hukum dan Bidang Ilmu Terkait.
Bahan-bahan Hukum
Informasi Hukum
JENIS PENULISAN HUKUM
SKRIPSI
LEGAL MEMORANDUM
STUDI KASUS
SKRIPSI
adalah karya tulis ilmiah berupa paparan hasil
penelitian yang membahas suatu masalah dalam
bidang ilmu hukum untuk mencari pemecahan
masalahnya dengan menggunakan teori-teori, asas-
asas dan kaidah-kaidah hukum.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
31
KERANGKA SKRIPSI
BAGIAN AWAL
BAGIAN SUBSTANSI
BAGIAN AKHIR
SISTEMATIKA SKRIPSI
Bagian Awal : a. Halaman Judul b. Halaman Pernyataan c. Halaman Pengesahan d. Halaman Abstrak e. Kata Pengantar f. Halaman Daftar Isi g. Halaman Daftar Lampiran (kalau ada)
Bagian Substansi : BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Mas lah ab. Identifikasi Masalah c. Tujuan Penelitian d. Kegunaan Penelitian e. Kerangka Pemikiran f. Metode Penelitian g. Sistematika Penulisan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III
OBJEK PENELITIAN
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Bagian Akhir :
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
LEGAL MEMORANDUM Penulisan hukum yang khusus disusun dalam
bentuk pendapat hukum (legal opinion), yang
berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (legal
advice) dan pemecahan masalah hukum (problem
solving) yang dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
33
mengingat memorandum hukum merupakan tugas akhir mahasiswa, maka diperlukan penajaman teoretik dari masalah yang diteliti.
Langkah-langkah: 1. penetapan masalah hukum
3. pendapat atau rekomendasi 2. pemeriksaan dokumen
Sistematika
Bagian Awal: a. Halaman Judul b. Halaman Pernyataan c. Halaman Pengesahan/Persetujuan d. Halaman Rekomendasi e. Halaman Ringkasan f. Halaman Kata Pengantar g. Halaman Daftar Isi
Bagian Substansi : BAB I KASUS POSISI & PERMASALAHAN
HUKUM A. Kasus Posisi: Para Pihak dan Fakta-fakta B. Permasalahan Hukum (Identifikasi)
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN BAB III TINJAUAN TEORETIK BAB IV PENDAPAT HUKUM BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
34
Bagian Akhir :
A. Daftar Pustaka
B. Lampiran
C. Curriculum Vitae
STUDI KASUS
Adalah suatu karya tulis ilmiah untuk menyusun
tanggapan terhadap suatu putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in
kracht).
Apabila putusan pengadilan belum mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dapat digunakan
putusan hipotetis.
Mengingat studi kasus merupakan tugas akhir
mahasiswa, maka diperlukan pula penajaman
teoretik dari kasus-kasus yang diteliti.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
35
Langkah-langkah: 1. Penetapan Kasus / Putusan 2. Penyusunan Fakta Juridis 3. Penetapan Masalah Hukum 4. Perumusan Intisari Putusan 5. Pertimbangan, Landasan Teori & Hukum 6. Analisis Putusan
Sistematika
Bagian Awal: a. Halaman Judul b. Halaman Pernyataan c. Halaman Pengesahan/Persetujuan d. Halaman Rekomendasi e. Halaman Ringkasan f. Halaman Kata Pengantar g. Halaman Daftar Isi h. Halaman Daftar Lampiran
Bagian Substansi : BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN
KASUS DAN KASUS POSISI A. Latar Belakang Pemilihan Kasus B. Kasus Posisi
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN
TEORETIK A. Masalah Hukum B. Tinjauan Teoretik
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
36
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN
PERTIMBANGAN HUKUM
A. Ringkasan Putusan
B. Pertimbangan Hukum
BAB IV ANALISIS KASUS
BAB V KESIMPULAN
Bagian Akhir :
A. Daftar Pustaka
B. Lampiran
C. Curriculum Vitae
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
37
REFERENSI
- Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, oleh : Prof . Dr. Soerjono
Soekanto, SH. Mahkamah Agung dan Sri mamudji, SH. LLM.
- Pengantar Penelitian Hukum, oleh Prof. Sorjono Soekanto.
- Dll.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact Metode Penelitian Hukum
38
METODE PENELITIAN HUKUMPENGERTIANMETODE PENELITIAN HUKUM (MPH)Yuridis NormatifYuridis Empiris
DATAData primerData sekunder
ANALISISTUGAS AKHIRLegal MemorandumStudi KasusSkripsiFilsafat Hukum Sebagai Alat Analisis Dalam Skripsi
JUDUL PENELITIANANALISIS TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945ANALISIS TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
KUTIPANPENULISAN HUKUMREFERENSI