HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

PENDUDUK & WARGANEGARA

Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indinesia. (pasal 26 ayat 2. UUD 1945).Warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (pasal 26 ayat 1. UUD 1945).(KADEHAM : Hal 268)

Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang behak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara, dan meninggalkannya, seta berhak kembali, (pasal 28 E ayat 1. UUD 1945).Ini mengandung makna bahwa orang – orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

1. Penduduk yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap diwilayah negara itu, yang dapat dibedakan Warganegara dan Warga Negara Asing (WNA).

2. Bukan Penduduk yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan

visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang bersangkutan. (seperti wisatawan asing).(Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara, Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayana, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal : 56)

Penentuan Warga negaraSetiap negara yang berdaulat berwenang menentukan individu-individu yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. (KADEHAM : Hal 267).

Asas Kewarganegaraan berdasarkan Kelahiran : 1. Asas Kelahiran (Ius Soli) adalah Asas yang

menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

2. Asas Keturunan (Ius Sanguinis) adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Asas kewarganegaran berdasarkan perkawinan :1. Asas kesatuan hukum / Asas persamaan hukum

didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagi inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas

ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama satu.

2. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaran suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Dengan demukian mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya sebelum berkeluarga.

STATUS KEWARGANEGARAAN (KADEHAM : Hal :268)

1. APATRIDE yaitu seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. (asas ius soli ke asas ius sanguinis).

2. BIPATRIDE yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. ( asas ius sanguinis ke asas ius soli),

3. MULTIPATRIDE yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih keraganegaraan .

Asas-asas yang dipakai dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi : (KADEHAM : Hal 287)1. Asas Ius sangunis.2. Asas Ius soli secara terbatas yaitu asas yang

menentukan kewarganegaraan bedasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi

anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

UU No.12 tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal adanya Kewarganegaraan Ganda (bipatried) atau Tanpa Kewarganegaraan (apatried), kewarganegaran ganda yang diberikan pada anak-anak merupakan suatu pengecualian.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan antara lain : (KADEHAM : Hal 271 s/d 277)

a.Tentang siapa yang menjadi warganegara Indonesia. (lihat no. 1 s/d 15).b. Tentang Pewarganegaraan. (lihat No. 1 s/d 8). c Tentang Kehilangan Kewarganegaraan. (lihat No. 1 s/d 12).

Peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan Indonesia berisi pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan warganegara dan warganegara dan negara. Hubungan itu menyangkut mengenai hak dan kewajiban masing-masing, pengkatagorian warganegara,

syarat yang harus dimiliki untuk menjadi warganegara, waktu kehilangan warganegara Indonesia dan sebagainya seperti yang tercantum pada UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA MENURUT UUD 1945. HAK WARGANEGARA (Pasal 27 s/d 33 UUD 1945)a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.b. Hak berserikat berkumpul serta mengeluarkan

pendapat.c. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.d. Hak untuk berkeluargan dan melanjutkan keturunan.e. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi bagi setiap anak.

f. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

g. Hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan hidup manusia,

h. Hak untuk memasjukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

i. Hak atas pengakuan. jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

j. Hak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dsan perlakuan yang adil dan layak dalam dalam hubumgan kerja.

k. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

l. Hak atas status kewarganegaraan.m.Hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

n. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.

o. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

p. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanb pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis salauran yang tersedia.

q. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perliundungan dari ancaman katakutan untuk berbuat atau tidak berbuat seuatu yang merupakan hak asasi.

r. Hak utuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derjat martabat manusia dan hak untuk memperoleh suaka politik negara lain.

s. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

t. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

u. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

v. Hak mempuynyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

w. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tiadak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

x. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

y. Dihormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

KEWAJIBAN WARGANEGARA.a. Menjunjung hukum dan pemerintahan.b. Ikut serta dala upaya pembelaan negara,c. Ikut serta dalam pembelaan negara.d. Menghormati hak asasi manusia orang lain.

e. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

f. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

g. Mengikuti pendidikan dasar.

NEGARA MEMILIKI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya.

2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

3. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belaja daerah.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

6. Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

7. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.

8. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.

9. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.

10. Negara berkewajiban memelihara fakir, miskin dan anak-anak terlantar.

11. Negara mengembangkan system jaminan sosialbagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

12. Negara bertangung jawab atas persediaan fasilita pelayanan kesehatan dan fasiulitas pelayanan umum yang layak.