NASKAH AKADEMIK

PERMENPAN PTP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

2015

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Jabatan

fungsional telah menjadi salah satu prirotas reformansi birokrasi pemerintahan.

Pembinaan aparatur sipil negara (ASN) saat ini diarahkan kepada pengembangan

potensi human capital, untuk mendorong agar ASN berkinerja optimal. Peningkatan

profesionalisme dan kompetisi serta pembinaan karier dilakukan secara sistematis,

kontinyu dan berkelanjutan. Kemendikbud merupakan instansi yang membina

jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran (PTP) sejak 2009. Dalam

mengemban amanah tersebut, Kemendikbud berkomitmen untuk meningkatkan

terus manajemen, agar professionalitas PTP di semua Kementerian dan Lembaga

dapat dibina dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dasar hukum Jabatan Fungsional adalah: (a) UU No. 8 tahun 1974 tentang

pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun

1999, (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN), (c) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

PNS, dan (d) Keputusan Presiden No. 87 tahun 1999 tentang rumpun Jabatan

Fungsional PNS, (e) Peraturan MenPAN Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, (f)

Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, (g)

Permendikbud Nomor 128 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Pegembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, (h)

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian,

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak seorang PNS dalam rangka susunan satuan organisasi. Pengertian jabatan

tersebut dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu dari segi struktural yang disebut

sebagai jabatan struktural dan dari segi fungsional yang disebut sebagai jabatan

fungsional. Ditinjau dari pelaksanaan tugasnya, jabatan fungsional dibedakan

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional

khusus.

Jabatan fungsional umum adalah jabatan yang ada atau mungkin ada pada

setiap organisasi/instansi pemerintah. Jabatan ini bersifat fasilitatif, artinya

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi pemerintah, misalnya

operator telepon, pengetik, pesuruh, pembuat/penyimpan surat, sopir dan lain-lain.

Jabatan fungsional khusus adalah jabatan yang hanya ada pada organisasi

pemerintah tertentu. Jabatan ini didasarkan atas keahlian substantif, artinya

merupakan jabatan teknis sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi

pemerintah, misalnya: peneliti, perekayasa, perawat, guru, dosen, dokter,

pustakawan, analis kepegawaian, perencana, pranata komputer, statistik, auditor,

pengembang teknologi pembelajaran, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, dimungkinkan adanya jabatan fungsional khusus pendidik dan tenaga

kependidikan. Pendidik termasuk guru, dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai kekhususan.

Sementara pada kategori tenaga kependidikan dimungkinkan adanya jabatan

fungsional peneliti pendikan, penilik, pengawas, pustakawan, teknisi sumber belajar,

pengembang teknologi pembelajaran, pranata laboratorium pendidikan, dan lain

lain. Sesuai dengan amanat UU 20 tahun 2003 tersebut, Kemendikbud sedang

terus mengupayakan pengembangan tenaga kependidikan, sebagai jabatan

fungsional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional PNS, pengertian jabatan fungsional adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Penetapan jabatan

fungsional PNS ini dimaksudkan untuk pengembangan profesionalisme dan

pembinaan karier PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan.

Terbentuknya Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-

PTP), berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara (Permenpan) Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya tertanggal 10 Maret

2009. Terbitnya Permenpan tersebut menandai babak baru  bagi lahirnya profesi

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah lama diperjuangkan oleh Pusat

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Pustekkom Kemdikbud). Tujuan dari JF-PTP adalah untuk

mengembangkan profesionalisme dan karier PNS dalam bidang teknologi

pembelajaran, sedangkan manfaatnya adalah tersedianya tenaga yang mampu

mendayagunakan teknologi pembelajaran

Selain itu, pada tanggal 6 Mei 2010 Kementerian Pendidikan dan

kebudayaan (Kemdikbud) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan

penandatanganan peraturan bersama tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak)

jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka kreditnya.

Adanya Juklak JF-PTP ini diharapkan dapat dihasilkan pejabat fungsional yang

profesional dan mandiri, serta mempunyai uraian tugas yang jelas penilaiannya,

kinerja terukur, serta jalur karir jabatan dan pangkat yang tertinggi.

Berdasarkan Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009, Pengembang Teknologi

Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi

pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan

secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematik

memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media

atau bahan belajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk

membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan

(Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009). Sedangkan pengembangan teknologi

pembelajaran (PTP) adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan,

produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran

(Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009).

JF-PTP termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya yang berkedudukan

sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran pada instansi pemerintah sehingga merupakan jabatan karier yang

hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS yang telah

memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Instansi pembina JF-PTP adalah

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Namun pelaksanaan tugas sehari-

harinya adalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom

Kemdikbud). Adapun tugas instansi Pembina JF-PTP adalah: (a) penyusunan

petunjuk teknis pelaksanaan JF-PTP; (b) penyusunan pedoman formasi JF-PTP; (c)

penetapan standar kompetensi JF-PTP; (d) pengusulan tunjangan JF-PTP; (e)

sosialisasi JF-PTP serta petunjuk pelaksanaannya; (f) penyusunan kurikulum

pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional PTP; (g) penyelenggaran

pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi PTP dan penetapan sertifikasi; (h)

pengembangan sistem informasi JF-PTP; (i) fasilitasi pelaksanaan JF-PTP; (j)

fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran; (k)

fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengembang

Teknologi Pembelajaran; dan (l) melakukan monitoring dan evaluasi fungsional

jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran (Permenpan No:

PER/2/M.PAN/3/2009.

Tugas pokok pengembang teknologi pembelajaran adalah melaksanakan

analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan

sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan

sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model

pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media

pembelajaran. Secara lebih rinci tugas-tugas tersebut telah diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Jabatan Fungsional Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya.

Jenjang jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran adalah

jabatan tingkat ahli atau jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan,

metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin keilmuan dan/atau

berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan

akreditasi tertentu. Adapun persyaratan pendidikan untuk menjadi pemangku

jabatan fungsional ini adalah minimal berpendidikan S-1 atau D IV. Sedangkan

jenjang jabatan pengembang teknologi pembelajaran yang terendah ke yang

tertinggi adalah: (1) pengembang teknologi pembelajaran pertama, (2) pengembang

teknologi pembelajaran muda, dan (3) pengembang teknologi pembelajaran madya.

Berbagai uraian yang dikemukakan di atas adalah berkenaan dengan apa

dan bagaimana JF-PTP diimplementasikan selama ini. Selanjutnya dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),

berbagai perubahan mendasar mengenai manajemen ASN, batas usia pensiun dan

hal-hal penting lainnya telah diambil sebagai kebijakan yang harus diikuti dan

dipatuhi. Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya

mengenai lahirnya media baru dan model-model pembelajaran termutakhir yang

bepengaruh terhadap perubahan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

juga perlu diindahkan dan dijadikan bidang garapan bagi PTP. Pada dasarnya

dengan lahirnya berbagai peraturan terkait ASN terbaru dan dengan adanya

perkembangan IPTEK, maka Permenpan yang ada dinilai tidak memadai lagi. Oleh

karena itu, dipandang perlu adanya berbagai perubahan, penyesuaian dan

penambahan isi substansi Permenpan tentang jabatan fungsional PTP.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan landasan

akademis bagi hal-hal berikut ini.

1. Memberikan landasan hukum, kerangka pemikiran, dan kerangka pokok materi

bagi rancangan Permenpan tentang JF-PTP.

2. Memberikan landasan akademis yang kuat bagi pengambilan kebijakan

berkenaan dengan Penyempurnaan dan perubahan Permenpan tentang JF-

PTP.

C. Metode dan Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan Naskah

Akademik Permenpan PTP adalah pendekatan deskriptif-analitis. Bentuk metode ini

meliputi (a) library research dengan cara menelaah informasi terkait dan dengan

mengkaji perkembangan teknologi pembelajaran serta menelaah peraturan terkait

JF-PTP, dan (b) focus group discussion dengan cara mendiskusikan secara terfokus

dengan ahli dan praktisi mengenai peran PTP saat ini bersama narasumber yang

kompeten dipandu oleh seorang moderator yang berpengalaman di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran.

D. Pengorganisasian Naskah Akademik

Unsur-unsur untuk penyusunan naskah akademik meliputi pendahuluan,

fakta pendukung, ruang lingkup, penutup, dan daftar pustaka. Pendahuluan meliputi

latar belakang, tujuan dan kegunaan, metode pendekatan, dan pengorganisasian

naskah akademik. Fakta pendukung meliputi data-data dan referensi mengenai

perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturat terkait serta penambahan

bidang garapan PTP yang disebabkan oleh perubahan IPTEK yang dapat dijadikan

sebagai sandaran bagi penyempurnaan Permenpan tentang JF-PTP. Bagian Ruang

lingkup menjelaskan tentang produk media, model dan aplikasi pembelajaran yang

dihasilkan PTP serta proses pengembangan pemanfaatan atau penerapannya.

Penutup meliputi simpulan dan saran. Terakhir dilengkapi dengan daftar Pustaka.

Bab II

FAKTA PENDUKUNG

A. Perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan JF-PTPKeluarnya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

membawa perubahan yang cukup radikal dalam manajemen kepegawaian di

Indonesia. Setidaknya ada tiga poin yang cukup mendasar dalam UU ASN, yakni

profesi aparatur, pola karir yang berbasis merit system dan karir terbuka, serta

manajemen sumber daya manusia atau human capital management (Agus

Dwiyanto, 2014).

Salah satu perubahan yang mendasar adalah bahwa pegawai ASN terdiri

atas PNS dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam

UU ASN disebutkan bahwa aparatur sipil negara adalah sebuah profesi. Sebagai

sebuah profesi, maka setiap aparatur dituntut memiliki standar kompetensi,

kapasitas, pendidikan, dan terikat kode etik. UU ASN juga membawa perubahan

dalam pengembangan kapasitas pegawai.

Perubahan lainnya adalah berkenaan dengan manajemen PNS seperti

penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian atau batas

usia pension. Semua perubahan yang diamanatkan oleh UU ASN tersebut

mempengaruhi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelaaran (PTP)

dan juga mempengaruhi instansi pembinanya.

UU ASN juga diikuti oleh berbagai peraturan pemerintah yang mengatur

lebih lanjut mengenai berbagai hal berkenaan dengan manajemen PNS dan

PPPK, system pengajian tunggal, pensiun dan lain-lain. Salah satunya adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai

Negeri Slpil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

Prinsipnya lahirnya UU ASN yang akan diikuti dengan peraturan

pelaksanaan lainnya menyebabkan perlunya penyesuaian pada peraturan terkait

dengan JF PTP.

Peraturan lain yang juga membawa perubahan yang harus diikuti oleh JF

PTP adalah Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Perubahan mendasar menurut PP tersebut

adalah mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai yang

selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai

oleh seorang PNS.

B. Perubahan Bidang Garapan JF-PTP Dikarenakan Perkembangan IPTEK

Berdasarkan hasil kajian literatur dan mengamati perkembangan TIK

terakhir menunjukkan bahwa PTP diperlukan oleh karena berkembangnya

budaya kerja secara kolaboratif, perlunya pembagian kerja disebabkan

berkembangnya kawasan pekerjaan, dan perubahan paradigma pembelajaran

dan perkembangan pesat teknologi pembelajaran. PTP lahir akibat terjadinya

hyperspesialisasi yaitu pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh satu orang

menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dan dilakukan oleh beberapa orang

dengan profesi berbeda-beda.

Selama satu dekade terakhir telah terjadi perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, baik di bidang ilmu pendidikan,

ilmu komunikasi dan ilmu komputer. Perkembangan tersebut mempengaruhi

terjadinya perubahan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran. Definisi

teknologi pembelajaran mengalami perubahan, jenis media bertambah, model

baru pembelajaran diciptakan dan bidang garapan pengembang teknologi

pembelajaran (instructional designer) bertambah banyak dan semakin meningkat

kompleksitasnya.

Ilmu pendidikan berkembang dengan munculnya teori baru yang

mempengaruhi pembelajaran. Teori connectivism merupakan teori belajar yang

menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi internet untuk belajar dan berbagi

informasi melalui website (world wide web) dan diantara pengguna internet itu

sendiri.Teknologi internet ini meliputi mesin pencari web, email, wiki, forum

diskusi online, jejaring sosial, youtube, serta tools lain yang dapat dimanfaatkan

oleh pengguna untuk belajar dan berbagi informasi dengan orang lain.Teori

connectivism mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara

belajar dan mendapatkan pengetahuan dengan mengandalkan akses kepada

sumber belajar secara online. Pembelajaran online telah berkembang pesat

dalam beberapa tahun terakhir di perguruan tinggi menjadi cara belajar yang

efektif untuk komunitas peserta didik online.

Selain berkembangnya teori baru, definisi teknologi pendidikan atau

teknologi pembelajaran juga mengalami perubahan. Berikut ini adalah definisi

terbaru yang dikembangan oleh aosiasi teknologi pembelajaran di Amerika

serikat, Assosiation for Educational Communication and Technology (AECT)

Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning

and improving performance by creating, using, and managing appropriate

technological processes and resources (Definisi TP menurut AECT, 2008).

Semua perubahan dan perkembangan baru tersebut telah menimberikan

pengaruh kepada berkembangnya bidang teknologi pembelajaran beserta

lingkungannya sebagaimana digambarkan berikut ini.

A volume in the series: Educational Design and Technology in the Knowledge Society. Editor(s):

Stewart Marshall, The University of the West Indies. Wanjira Kinuthia, Georgia State University.

Belajar dan pembelajaran mengalami perubahan dan transformasi yang

luar biasa akhir-akhir ini, terutama pada pergantian millennium mengawali abad

ke 21. Terjadi pergeseran paradigm mengenai belajar yang kini mengarah

kepada gejala terjadinya perubahan pelayanan di sekolah dan perubahan peran

guru. Pelayanan sekolah yang baik memerlukan kolaborasi interdisipliner dan

upaya yang intensif dan berkesinambungan melibatkan berbagai pihak. Guru

yang bersertifikasi dan professional terancam oleh guru maya yang bisa saja

“siapa saja dan ada di mana saja”. Di sekitar kita perubahan itu mungkin tidak

begitu drastis, namun nyata sedang terjadi perubahan. Tuntutan perubahan

tersebut datang dari berbagai arah, dan mengarah kepada seluruh komponen

dalam sistem pembelajaran.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di

dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya faktor

“ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan

keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia. (BSNP, 2010).

Tempat dan waktu belajar tidak terbatas di ruang kelas, demikian pula yang

dipelajari menjadi semakin luas mengenai kehidupan. Hal tersebut terjadi karena

pengaruh penggunaan teknologi yang memudahkan akses informasi dan belajar

di dunia maya. “Technology allows for 24/7 access to information, constant

social interaction, and easily created and shared digital content” demikian

dikatakan oleh Karen Cator, yang pernah menjabat sebagai Director, Office of

Educational Technology, U.S. Department of Education di Amerika Serikat

(Cator, 2010).

Salah satu akibat dari pemanfaatan teknologi pembelajaran yang semakin

intens adalah lahirnya profesi “instructional designer” yang berperan menyatukan

dan meleburkan pembelajaran dengan teknologi. Di Indonesia telah lahir profesi

pengembang teknologi pembelajaran (PTP), tenaga kependidikan yang baru,

yang telah ikut mengubah cara siswa belajar, mengubah cara pendidik mengajar,

dan mengubah cara menyajikan pembelajaran menjadi beraneka model, seperti

model pendidikan jarak jauh dan pembelajaran melalui e-learning.

1. Berkembangnya budaya kerja secara kolaboratif, semakin memerlukan tenaga super spesialis.

Pada era informasi berkembang budaya kerja baru yang berbeda dengan

era industri. Jika pada era industri pekerja dituntut memiliki spesialisasi dan

sertifikasi, maka di era informasi pekerja dituntut mampu berkolaborasi dan

bekerjasama dalam suatu tim untuk menghasilkan produk atau pelayanan.

Bahkan terjadi hyperspesialisasi yaitu pekerjaan yang sebelumnya dilakukan

oleh satu orang menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dilakukan oleh

beberapa orang.

Tugas lembaga pendidikan (baik sekolah, kampus, lembaga diklat) adalah

memberikan layanan kepada peserta didiknya untuk dapat belajar secara optimal

sehingga mencapai tujuannya yaitu dikuasainya sejumlah kompetensi dan

kecakapan hidup. Layanan pembelajaran tersebut biasanya disusun dalam

serangkaian pengalaman belajar yang diberikan secara terencana dan

terprogram dengan baik dalam suatu kurikulum. Implementasi kurikulum tersebut

menjadi tanggungjawab bersama pendidik dan tenaga kependidikan yang ada

pada lembaga pendidikan.

Berkembangnya budaya berkolaborasi menyebabkan para profesional

dituntut mampu bekerja bersama-sama dengan berbagai orang dari berbagai

latar belakang disiplin ilmu dalam suatu tim untuk menghasilkan suatu produk

atau layanan. Pelayanan dari sebuah rumah sakit misalnya, merupakan hasil

kolaborasi dari berbagai orang dengan profesi bidang medis, paramedis, dan

lain-lain yang berbeda-beda latar belakang disiplin ilmunya. Demikian pula

pelayanan pembelajaran oleh sebuah lembaga pendidikan terselenggara dengan

baik berkat kolaborasi dari pendidik, tenaga kependidikan dan lain-lain tenaga

dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Mengembangkan model-model

pembelajaran yang berbasis TIK memerlukan kerjasama atau kolaborasi antara

pendidik dengan berbagai jenis tenaga kependidikan dan tenaga ahli lainnya.

Dalam budaya kolaborasi, mengelola lembaga pendidikan adalah suatu bisnis

besar atau “big enterprises” yang melibatkan banyak tenaga dan banyak

peralatan, serta banyak urusan. Karena itulah lembaga pendidikan memerlukan

kehadiran tenaga kependidikan “baru” sesuai kebutuhan.

2. Perlunya pembagian kerja disebabkan berkembangnya kawasan pekerjaan.

Di segala bidang pekerjaan dan profesi telah mengalami perkembangan

mengenai kawasan pekerjaannya yang harus digarap. Hal ini disebabkan oleh

karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang kesehatan

dan kedokteran, misalnya masuknya teknologi kesehatan menyebabkan

berkembangnya pekerjaan baru yang harus digarap dengan serius oleh tenaga

khusus yang dipersiapkan untuk itu, seperti okupasi terapis, terapis transfusi

darah dan refraksionis optisien. Demikian pula di bidang pendidikan

pengintegrasian TIK ke dalam pendidikan, memerlukan tenaga khusus yang

memiliki keahlian seperti pranata laboratorium pendidikan, dan pengembang

teknologi pembelajaran serta teknisi sumber belajar.

Apakah Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) itu? Pengembang

teknologi pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan

teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban

yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Pasal 1 Permenpan,

Nomor Per/2/M.Pan/3/2009).

Tugas pokok PTP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian

sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi

pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan

pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model teknologi

pembelajaran dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media

pembelajaran (pasal 4 Permenpan, Nomor Per/2/M.Pan/3/2009).

PTP bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran yang

digunakan untuk membelajarkan pseserta didik pada semua jalur, jenjang dan

jenis pendidikan. Dalam dunia sekarang ini, teknologi ada di mana-mana, dan

belajar bisa berlangsung di mana-mana. Peluang baru dan cara-cara untuk

mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran sedang dibuat setiap

hari. Membawa teknologi ke dalam kelas berfungsi tidak hanya alat, tetapi juga

sumber daya untuk mengakses informasi dan memungkinkan pembelajaran

yang lebih lanjut.

Di zaman di mana cara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas

tidak terbatas dan tidak sulit, maka pendidik mau tak mau harus melakukannya.

Jikalau mereka masih kesulitan, maka ada professional lain yang siap

membantu. Salah satu profesi yang tugasnya membantu pendidik

mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran adalah pengembang teknologi

pembelajaran (PTP).

Pengembang teknologi pembelajaran adalah seseorang yang

menciptakan dan mengembangkan materi pembelajaran berbentuk misalnya;

program eLearning, video, manual, handout, dan lain-lain untuk lembaga diklat,

pendidikan tinggi, sekolah dan organisasi pendidikan lainnya. Pengembang

teknologi pembelajaran melakukan lebih dari merancang pengalaman

pembelajaran. Mereka adalah pemimpin informal yang memiliki efek langsung

dan mendalam pada masa depan pendidikan yang lebih tinggi. Peran mereka

dalam pendidikan jarak jauh adalah mendefinisikan ulang bagaimana kita

mendidik siswa, dan membentuk pendidikan jarak jauh dan, pada akhirnya

mengubah wajah institusi tempat mereka bekerja.

Ada tiga kegunaan utama dari TIK dalam pendidikan sekolah yaitu

pertama, TIK digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran,

kedua untuk meningkatkan produktivitas pelayanan administrasi, dan ketiga

untuk membangun literasi informasi kurikulum sekolah (Taylor, 1980; Smaldino,

Lowther dan Russell, 2008; White, 1997), Oleh karena itu, pembagian kerja

terkait integrasi TIK ke dalam sistem pendidikan masih akan berlanjut, lembaga

pendidikan masih memerlukan tenaga profesional lain yang mendukung

terlaksananya e-administasi, dan mendukung layanan lainnya.

3. Perubahan paradigma pembelajaran dan perkembangan pesat teknologi pembelajaran.

Beragam teknologi pembelajaran baru yang menawarkan manfaat dan

menarik perhatian peserta didik antara lain, pemanfaatan komputer dan internet

dengan segala turunannya, pemanfaatan media jejaring sosial, penggunaan

papan tulis interaktif, dll. Disadari atau tidak, secara pasti telah mulai menjadi

bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Masuknya komponen media baru

dan TIK dalam sistem pembelajaran telah mengubah cara peserta didik belajar

dan mengubah pula cara guru mengajar. Perubahan paradigma pembelajaran

telah memicu berkembangnya berbagai perubahan lainnya seperti perubahan

peran guru, perubahan layanan lembaga pendidikan.

Terkait dengan perubahan paradigm pembelajaran, banyak yang menarik,

menjanjikan dan baru sekitar kita. Tersedianya jaringan global, media yang

sangat diperkaya, dan terjadinya pengurangan isolasi (McKenzie, 2009)

memungkinkan manusia terkoneksi dengan sumber daya yang tak terpikirkan

dan terjangkau pada dekade-dekade sebelumnya. Hal ini menyebabkan perlunya

perubahan keterampilan yang perlu dikuasai oleh orang yang belajar. Semua

pemangku kepentingan pendidikan harus memikirkan kembali dan mereposisi

pedagogi untuk menyusun lanskap pembelajaran baru sesuai dengan panggilan

abad ke-21 yang lebih menuntut keterlibatan aktif siswa dalam belajar

(McLoughlin and Lee, 2010). Hal senada disimpulkan dalam penelitian seorang

dosen di The University of New England, Armidale, New South Wales, Australia

yang menegaskan perlunya semua penyedia pendidikan harus bergabung

dengan gerakan pendidikan abad ke-21 sehingga dapat membantu semua siswa

menjadi warga yang dipersiapkan dengan baik dan menjadi tenaga kerja yang

akan berhasil dalam ekonomi dan pengetahuannya didorong oleh berpikir kritis,

komunikasi, kolaborasi dan kreativitas, dan didorong pula oleh penguasaan

teknologi digital (Kivunja, 2014). Beberapa hal yang dikemukakan tersebut

membuktikan bahwa diperlukan ahli pendidikan yang mampu mengembangkan

model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan media baru dengan

pedagogi, (Ambrose and Jill, 2008). Kajian mengenai pembelajaran dalam

persimpangan antara media baru dan pedagogi, pedagogi dengan desain baru

pembelajaran ini telah mengundang dan memantapkan lahirnya bidang garapan

baru dan profesi baru di bidang pendidikan.

Terlebih lagi dengan perkembangan pesat di bidang teknologi

pembelajaran memaksa suka atau tidak suka TIK telah melebur menjadi satu

dalam “darahnya” pembelajaran yang mengubah cara siswa belajar dan bekerja.

Siswa harus mengubah kebiasaan belajarnya dan mulai belajar bekerja secara

kolaboratif, “Students are advised to start to learn how to work collaboratively

when they are studying in schools” (Chai, Lim, So, & Cheah, 2011).

4. Peluang Menduduki Jabatan PTP Di Lembaga Pendidikan Peraturan Menpan sebagai pembuka peluang.

Semangat mengembangkan aparatur yang profesional telah menjadi

kebijakan beberapa tahun ini serta dituangkan dalam berbagai peraturan yang

ada. Permenpan, nomor Per/2/M.Pan/3/2009 menjadi dasar lahirnya jabatan

fungsional PTP. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bersama Mendiknas &

Kepala BKN ttg Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang TP &

Angka Kreditnya, dan atas dasar itu dimulailah pengangkatan melalui inpassing

dilakukan pada tahun 2011. Sejumlah PTP telah diangkat di perguruan tinggi dan

politeknik, P4TK, LPMP, lembaga diklat, Dinas Pendidikan, Pustekkom, Balai

Pengembang Media, Balai Tekkom, dan lain-lain.

5. Kebutuhan di lapangan, kebutuhan tenaga, kebutuhan sumber belajar dan digital learning object (DLO).

Pergeseran tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat

peserta didik menimba ilmu, mestilah diikuti perubahan manusia pengelolanya.

Menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan

yang mengacu pada implementasi paradigma pembelajaran yang baru tersebut

memerlukan adanya pembagian tugas-tugas pekerjaan (integration of task)

secara menyeluruh. Kompleksitas penyelenggaraan pembelajaraan tidak

selayaknya hanya dibebankan kepada pendidik saja. Terlebih dengan

pengintegrasian dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang semakin

beragam seperti aneka sumber belajar, bahan belajar dan proses interaksi digital

memanfaatkan komputer dan internet, maka dirasakan perlunya pembagian

pekerjaan antara pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

PTP berperan dalam menciptakan dan mengembangkan model

pembelajaran berbasis TIK. Pendidik bertugas mengelola proses pembelajaran.

Tugas ini sudah sangat berat, apalagi jika harus ditambah dengan merancang

sendiri dan menyiapkan segala sumber belajar yang diperlukan. Sudah saatnya,

agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya maka tugas

pekerjaan mendesain pembelajaran tersebut diserahkan kepada tenaga khusus

yaitu TP. Tentu saja tetap mengedepankan peran pendidik sebagai pengelola

pembelajaran ia berhak memesan model pembelajaran yang ia kehendaki

beserta aneka sumber belajar yang diperlukannya.

Di Perguruan Tinggi PTP bekerja dengan staf fakultas untuk memastikan

bahwa tujuan pembelajaran selaras dengan penilaian, dan kegiatan

pembelajaran mahasiswa diharapkan mencapai tujuannya. Mereka bertanggung

jawab untuk mengkaji dan menerapkan teknologi pembelajaran secara tepat dan

efektif, menghasilkan bahan belajar (modul), mengembangkan media dan

mengembangkan model pembelajaran. PTP ikut berperan mengubah cara

mahasiswa belajar, mengubah cara dosen mengajar, dan mengubah model

pembelajaran di perguruan tinggi.

Dalam melakukan tugasnya seorang PTP memahami dan memanfaatkan

dua jenis perangkat, pertama yaitu perangkat yang bersifat abstrak berupa teori

belajar dan proses perancangan pembelajaran, kedua yaitu perangkat fisik

berupa alat dan teknologi seperti learning management system (LMS), dan

perangkat untuk pengembangan multimedia. Selanjutnya, proses

pengembangan pembelajaran tersebut memanfaatkan teori/model pembelajaran

yang generik atau umum yaitu model ADDIE (Analysis, Design, Development,

Implementation and Evaluation).

6. Lembaga pendidikan saat ini banyak memanfaatkan teknologi pembelajaran.

Bagaimana peluang untuk menduduki jabatan pengembang teknologi

pembelajaran di lembaga pendidikan?, dan Apakah tantangan yang dihadapi

oleh pengembang teknologi pembelajaran saat ini? Dengan memanfaatkan

berbagai teknologi pembelajaran maka diperlukan tenaga pengembangnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh peluangnya yang sudah dikenal di kalangan

pendidik.

a. Bertambahnya Peluang PTP bekerja Di Pendidikan Tinggi

Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional

(PEKERTI) untuk dosen muda dan program Applied Approach (AA) untuk dosen

senior merupakan dua buah program pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan

kompetensi profesional dosen dalam memangku jabatan fungsional, terutama

dalam peningkatan keterampilan pedagogis. Program PEKERTI dan Program AA

yang dikembangkan oleh sejumlah “instructional designer” yang dikoordinir oleh

PAU-PPAI di Universitas Terbuka sejak tahun 1993 dan 1987 telah menjadi

program yang memperoleh banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan

pendidikan tinggi. Dalam perjalanannya, banyak perubahan dan adaptasi yang

dilakukan terhadap program PEKERTI dan AA, dengan maksud agar program

tersebut lebih efektif, dan lebih dapat mengakomodasikan kebutuhan masing-

masing perguruan tinggi.

Tindak lanjut penyempurnaan kedua program tersebut telah dilaksanakan

dengan melibatkan Tim Inti PEKERTI & AA yang selanjutnya berperan sebagai

pengembang dan berkedudukan di berbagai perguruan tinggi negeri. Perubahan

selanjutnya berupa:

pertama, penggabungan program PEKERTI & AA menjadi satu program utuh

yang menerapkan sistem moduler (materi lama dan tambahan materi baru

dikemas menjadi 28 buku), kedua, penyelenggaraan program PEKERTI & AA

yang bersifat luwes terstandar – luwes karena penyelenggara dapat memilih

sendiri materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan

tinggi, terstandar karena ada standar minimum yang perlu dipenuhi untuk proses

sertifikasi.

Karena perubahan peran DIKTI sebagaimana tertera dalam PP No.

19/2005 dan dalam rangka memberikan otonomi memberikan otonomi

sepenuhnya kepada perguruan tinggi, maka mulai tahu 2007, sertifikat program

PEKERTI-AA tidak lagi diterbitkan oleh Direktorat Akademik DIKTI, tetapi

menjadi tanggungjawab sepenuhnya perguruan tinggi pelaksana program

PEKERTI-AA.(Surat Dit. Akademik DIKTI No. 0662/D2/2007 perihal PEKERTI-

AA)

Tanggungjawab tersebut membawa konsekuensi bagi perguruan tinggi

yang bersangkutan harus memiliki tenaga ahli pengembang program yang

sejatinya berperan sebagai ahli instructional design dan mengembangkan materi

berbentuk modul sesuai kebutuhan. Dalam konteks pengembangan materi untuk

Program PEKERTI-AA itulah sebenarnya diperlukan peran serta dari tenaga ahli

pengembang teknologi pembelajaran. Jadi dilaksanakannya program PEKERTI-

AA membuka peluang bagi perguruan tinggi yang menjadi penyelenggaranya

untuk mengangkat PTP untuk ditempatkan di unit yang menanganinya atau

ditugaskan di fakultas sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Kepmendiknas Nomor:107/U/2001 tentang

Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh tanggal 2 Juli 2001

yang memberi kesempatan untuk beberapa perguruan tinggi melaksanakan

pendidikan jarak jauh. Peraturan menteri tersebut selanjutnya telah beberapa kali

mengalami revisi, dan revisi terakhir adalah melalui Permendikbud No. 24 tahun

2012 tentang Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) oleh Perguruan

Tinggi. Salah satu hal penting pengaturan Permendikbud tersebut adalah

berkenaan dengan persyaratan perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan

PJJ.

Berdasarkan peraturan tersebut di perguruan tinggi terbuka peluang untuk

mengangkat tenaga ahli pengembang teknologi pembelajaran yang tugasnya

bersama-sama dengan dosen mengembangkan sistem atau model-model

pembelajaran terbuka jarak jauh dan pembelajaran daring/online.

Dipicu oleh Wakil Presiden Boediono yang pada Bulan September 2013

mendorong adanya langkah-langkah terobosan agar aspek pendidikan Indonesia

tak tertinggal dari negara lain. Ia menginginkan adanya Sistem Pendidikan Online

Nasional. Menurut Budiono jika e-learning didesain dengan baik, maka sistem itu

akan bisa menjawab sebagian besar hambatan di dunia pendidikan. "Bayangkan

mahasiswa di mana pun di Tanah Air, dan kapan pun, dengan mudah dapat

mengakses paket online mata kuliah yang diinginkan." (Tempo.co)

Sejak itulah Ditjen Dikti terus berusaha mengembangkan sistem pendidikan

online yang akhirnya pada 15 Oktober 2014 Peluncuran Pembelajaran Daring

Indonesia Terbuka Terpadu (PDITT) atau kuliah Kuliah dalam Jaringan (Daring)

dilakukan oleh Wapres Budiono di Gedung A, Komplek Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka Terpadu

(PDITT) dilaksanakan mulai tahun 2015 yang diselenggarakan oleh enam (6) PT

yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), STIMIK

Amikom Yogyakarta dan Universitas Bina Nusantara (Binus), dan masing-masing

PT menawarkan lima hingga 13 mata kuliah.(dikti.go.id)

Dengan fasilitasi berupa program hibah bersaing dari Ditjen Dikti,

perguruan tinggi lainnya didorong untuk ikut bergabung dalam PDITT dengan ikut

mengembangkan perkuliahan daring tersebut. Dengan adanya kesempatan ikut

PDITT tersebut, dengan sendirinya perguruan tinggi yang bersangkutan

memerlukan tenaga ahli pengembang teknologi pembelajaran yang bisa diangkat

sebagai pejabat fungsional PTP.

b. Bertambahnya Peluang PTP Bekerja Di Pendidikan Dasar Menengah.

Pada pendidikan dasar dan menengah telah ada SMP Terbuka, SMA

Terbuka, dan hal ini diperkuat dengan lahirnya Permendikbud nomor 119 Tahun

2004 tentang Penyelenggaran Pendidikan Jarak Jauh Dikdasmen. Selain itu ada

kurikulum baru (kurikulum 2013); buku baru, media baru, dan ada program khusus

untuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal (daerah 3T). Semua program dan

kebijakan tersebut memerlukan proses pengembangan yang melibatkan peran

serta tenaga ahli pengembang teknologi pembelajaran. Pada tingkat direktorat

yang bertugas mengembangkan modelnya secara nasional diperlukan pejabat

fungsional PTP yang bertugas menyusun panduan dan pedoman pelaksanaan

serta petunjuk teknisnya. Sementara itu di tingkat daerah yang ikut melaksanakan

dan mengimplementasikan memerlukan pejabat fungsional PTP juga untuk

mengembangkan model-model pembelajaran dan pemanfaatan media yang

sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Demikian pula diberlakukannya kurikulum baru membawa konsekuensi

harus dikembangkan pula bahan belajar dan media yang baru yang sesuai

dengan kurikulum tersebut. Pengembangan bahan belajar dan media tentu saja

tidak hanya menjadi tugas pendidik, melainkan harus dikembangkan oleh ahlinya

bersama-sama dengan pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggara

pendidikan dasar dan menengah baik di pusat maupun daerah memerlukan

tenaga fungsional PTP.

Pada tahun 2014 dikeluarkan Permendikbud nomor 119 tentang

penyelenggaran pendidikan jarak jauh (PJJ) dikdasmen, yang memberikan

kesempatan untuk sekolah menyelenggarakan PJJ. Berdasarkan karakteristik dan

ruang lingkupnya pada Permendikbud tersebut, PJJ mempunyai karakteristik

terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Secara struktur penyelenggaran sekolah terbuka didukung oleh kepala

sekolah, tutor/guru, pengelola sekolah penyelenggara sekolah PJJ/ TKB dan

tenaga pendidik. Komponen tenaga pendidik tersebut diharapkan memiliki

kemampuan TIK dalam membantu dan mendukung pembelajaran di sekolah yang

menyelenggarakan PJJ. Dengan permendikbud ini memungkinkan membuka

peluang untuk mengangkat tenaga ahli pengembang teknologi pembelajaran yang

tugas bersama-sama guru untuk mengembangkan media pembelajaran

khususnya sekolah yang menyelenggarakan PJJ.

c. Peluang PTP Bekerja di Pendidikan Non formal, pendidikan masyarakat dan lainnya.

Kebijakan pemerintah mengikuti program UNESCO berupa pembelajaran

an sepanjang hayat, dan pendidikan untuk semua, membawa konsekuensi dan

kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang sejalan

dengan itu. Selain itu, karena kepemilikan sarana TIK terutama gadget di

masyarakat kita juga tumbuh pesat, maka hal ini memerlukan peran pemerintah

mendorong pemanfaatannya yang positif termasuk untuk belajar sepanjang hayat.

Berbagai sumber belajar yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan

sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua harus dikembangkan dan

disediakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Pengembangan

aneka sumber belajar tersebut memerlukan peran serta ahli PTP.

Berkaitan dengan penggunaan TIK di luar sekolah ini ternyata di Indonesia

juga mengalami perkembangan yang pesat, mengikuti negara lain seperti Korea.

Berdasarkan hasil penelitian di Korea ditemukan bahwa “sometimes, individuals

use ICT in personal contexts (home, cafés and pupils’ houses) more than in

schools” (Heo and Kang, 2009).

d. Peluang PTP Bekerja di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Di lembaga diklat ada kebutuhan untuk mengembangkan model-model

diklat yang sesuai dengan perkembangan, misalnya model diklat online, model

blended learning atau hybrid learning, model diklat yang lebih menekankan belajar

aktif dan kolaboratif. Lembaga diklat juga memanfaatkan beraneka sumber belajar

media yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal untuk pembelajaran

yang efektif dan efisien. Oleh karena itu kehadiran PTP di lembaga diklat juga

dirasakan sebagai kebutuhan. Meskipun saat ini belum banyak lembaga diklat

yang berkesempatan mengangkat PTP, namun kebutuhan itu semakin dirasakan

dan meningkat.

Dari uraian di atas dapat dimaknai dan disimpulkan bahwa peluang untuk

lulusan perguruan tinggi menekuni profesi PTP sangat terbuka luas bagi mereka

yang menduduki posisi sebagai aparatur sipil negara atau PNS. Oleh karena PTP

hanya bisa diduduki oleh ASN/PNS, maka perlu diperjuangkan agar diusahakan

tersedia formasi CPNS dengan jabatan calon PTP di pusat dan di daerah. Untuk

instansi pusat nampaknya hal ini tidak ada masalah. Sudah banyak PTN yang

mengangkat pejabat fungsional PTP, demikian pula di P4TK dan instansi pusat

lainnya. Namun di daerah baru sedikit yang sudah mengangkat PTP, misalnya di

Dinas Pendidikan NTB dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

C. Peran dan Tantangan Yang Dihadapi PTP Saat Ini 1. PTP harus kreatif dan inovatif mengembangkan model pembelajaran.

Tersedianya berbagai jenis teknologi yang lebih baik yang dapat

dimanfaatkan untuk pembelajaran menjadi tantangan bagi PTP untuk lebih

kreatif dan inovatif. Menurut Lynne Munson, President and Executive Director,

Common Core, belajar abad 21 adalah “learning with better tools”. Menurut

Munson “Today’s students are fortunate to have powerful learning tools at their

disposal that allow them to locate, acquire, and even create knowledge much

more quickly than their predecessors” (Munson,2010). Kondisi belajar abad ke 21

seperti itulah yang dihadapi oleh PTP. PTP harus mampu berkreasi dan

mengembangkan inovasi model pembelajaran yang memanfaatkan sumber

belajar dan media yang lebih baik yang sesuai paradigma belajar abad 21.

Dengan kreasi dan inovasinya PTP bisa diterima sebagai tenaga

professional di lembaga pendidikan. Dengan peran yang jelas, tugas dan

wewenang yang jelas, kehadiran PTP di lembaga pendidikan bisa memberikan

sumbangan bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Salah satu butir kesepakatan Konferensi WSIS (World Summit of

Information Society) tahun 2004 di Jenewa, telah disepakati bahwa paling lambat

tahun 2015, seluruh sekolah-sekolah hingga kampus-kampus di seluruh dunia

telah terhubung ke internet. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses tukar menukar

pengetahuan dan kolaborasi antar siswa-siswa dan guru-guru di seluruh dunia

untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. (BSNP, 2010).

PTP harus siap berkolaborasi dengan pejabat fungsional lain yang ada di

lembaga pendidikan, yaitu pendidik (guru,dosen atau widiaiswara), pranata

laboratorium pendidikan, pustakawan, teknisi sumber belajar, pranata komputer

dan tenaga kependidikan lainnya yang ada.

2. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, PTP perlu meningkatkan kompetensi.

Ada dua bidang kompetensi yang harus dikuasai dengan baik oleh PTP,

yaitu kompetensi bidang pembelajaran dan kompetensi bidang teknologi. Dua

bidang tersebut merupakan bidang yang sangat dinamis dan mengalami

perubahan yang pesat akhir-akhir ini.

Masyarakat di mana kita hidup membutuhkan cara belajar yang lebih

fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan (Carmona and Marin, 2013) Jika

dahulu proses pembelajaran lebih bersifat personal atau berbasiskan masing-

masing individu, maka yang harus dikembangkan saat ini adalah model

pembelajaran yang mengedepankan kerjasama antarindividu (BSNP, 2010).

Bagaimana PTP bersama-sama dengan pendidik dan tenaga kependidikan

lainnya menciptakan iklim belajar di sekolah yang menyenangkan dan mampu

memenuhi kebutuhan peserta didiknya yang memiliki tuntutan yang semakin besar

untuk dilayani belajarnya. Siswa di masa depan adalah siswa yang menganggap

“dunia ini adalah kelasnya” (the world is my class) dan belajar mereka adalah

perjalanan panjang tanpa henti (long-long journey) dan tak pernah khatam (never

ending).

Peningkatan derajad kehidupan manusia bisa dicapai oleh manusia yang

mau belajar sepanjang hayatnya. Manusia yang mau belajar apa saja akan

mencapai pengetahuan, keterampilan hidup, dan menguasai berbagai

kompetensi. Belajar sepanjang hayat memerlukan pendidikan terbuka dan online.

Pendidikan terbuka tanpa batas memerlukan sumber belajar. Sumber belajar

bebas akses (open educational resources atau OER) adalah kumpulan bahan

belajar yang disediakan secara gratis dan mudah diakses oleh siapapun yang

memerlukannya. Pengembangan konten untuk OER memerlukan peran

pengembang teknologi pembelajaran. Selanjutnya sebagai akibat dari

berkembangnya OER tersebut juga berkembang kecenderungan penerapan

model pembelajaran yang masif terbuka dan online atau dikenal sebagai masive

open online courses (MOOC). Pembelajaran model ini menuntut kemampuan

peserta didiknya untuk berkolaborasi dan bekerjasama baik secara sinkronus atau

secara asinkronus dengan sejawat dari seluruh dunia.

Pada prinsipnya, PTP harus mampu menguasai teknologi dan pedagogi

baru. Teknologi telah memberdayakan orang untuk menemukan informasi dan

terhubung dengan orang lain untuk belajar dalam segala macam cara (Kuhlmann,

2011), karena itu teknologi ibaratnya seperti musik dan pedagogi adalah tariannya

(Anderson and Dron, 2011). Penguasaan kedua kompetensi tersebut

memungkinkan PTP berkarya nyata mengembangkan model pembelajaran yang

inovatif, tentu saja setelah melalui proses perubahan paradigma mengenai

teknologi baru dan integrasinya ke dalam pembelajaran (Sims and Koszalka,

2011).

3. PTP perlu menunjukkan kinerjanya dengan karya yang nyata dan menawarkan solusi

Tantangannnya adalah mampukah para pengembang (PTP) tersebut

meyakinkan kepada para pendidik dan pemangku kepentingan lainnya tentang

perannya. Sehingga para pendidik memandang perlunya berkolaborasi dengan

PTP. Jika pendidik merasa tugasnya diperingan oleh PTP dan mereka merasakan

manfaatnya berkolaborasi dengan PTP maka sebagai profesional mereka akan

menikmati sukses yang lebih baik. Hal penting yang harus dilakukan dengan baik

oleh PTP antara lain adalah mengkomunikasikan dengan jelas mengenai

perannya, memahami tugas dan menjelaskannya kepada mitra kerjanya, dan

mengembangkan diri sehingga menjadi profesional yang dihormati.

Seorang PTP harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik,

mampu menyampaikan ide dan gagasannya kepada mitra kerjanya dan profesinal

lainnya, menjelaskan target kerjanya sehingga mitra kerjanya bisa menerima

kehadirannya dalam ikut memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta

didik yang lebih baik. Pengembang TP harus memahami batas-batas

kewenangannya, termasuk apa saja yang bisa diselesaikan dan yang tidak

sehingga ia bisa berperan secara tepat dalam tim. Pengembang TP harus bekerja

secara profesional mengikuti etika dan peraturan yang ada.

PTP juga dituntut untuk senantiasa mengembangkan diri, meningkatkan

kompetensinya, memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya dan mengikuti

perubahan dan inovasi di bidangnya dengan baik. PTP harus senantiasa

menyadari bahwa bidang teknologi pembelajaran adalah bidang yang memiliki

dinamika dan senantiasa mengalami perkembangan yang sangat cepat dan tidak

pernah berhenti. Inovasi baru senantiasa lahir dan silih berganti. Tersedia begitu

banyak pilihan alternatif solusi tentang berbagai masalah, oleh karena itu PTP

harus pandai memilih yang paling efektif dan efisien.

Berkat perkembangan teknologi yang merasuki sistem pembelajaran, maka

model belajar yang berkembang dan banyak diterapkan saat ini mengalami

pergeseran paradigma yang sangat luar biasa. Ubiquitus learning, belajar terjadi

kapan saja dan di mana saja berkat berkembangnya model mobile learning (m-

learning). Belajar tersebut juga semakin menarik minat semua orang berkat

tersediannya aneka sumber belajar yang semakin mudah didapat melalui akses

internet ke sumber-sumber open education resources (OER) yang gratis. Belajar

saat ini benar-benar menjadi sebuah tantangan bagi siapa saja yang mau

melakukannya, tanpa memandang usia tanpa ada batasan bidang apa yang

dipelajarinya. Semua orang bisa belajar dengan mudah tentang apa saja, asalkan

ada kemauan.

Tantangan tersebut juga menjadi tantangan yang besar bagi para pemimpin

opini (opinion leader), tokoh masyarakat, pendidik dan siapa saja yang memiliki

pengaruh di masyarakat, untuk mendorong terjadinya proses belajar pada diri

setiap orang di Indonesia ini agar memanfaatkan kesempatan yang ada untuk

membangun diri, meningkatkan kapasitas dan menggali potensi diri yang

dimilikinya untuk dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan taraf

kehidupannya. Negara kita memerlukan pemimpin yang mampu mendorong

terjadinya sebuah gerakan belajar semesta, mendorong agar setiap insan

Indonesia belajar, belajar sepanjang hayat, dan belajar menolong dirinya sendiri

(self-help).

Kehadiran PTP di lembaga pendidikan haruslah didasarkan karena adanya

kebutuhan dan mengisi kekosongan. Kita semua menyadari betapa tidak

mudahnya mengitegrasikan TIK ke dalam pembelajaran, betapa sulitnya

mengembangkan budaya baru belajar berbasis TIK dan mengubah paradigma. Di

sisi lain hambatan juga timbul dari aspek geografis, demografis, sosiologis dan

bahkan politis yang ada di negara kita. Untuk itu diperlukan adanya kajian atau

analisis kebutuhan tenaga PTP di lembaga pendidikan baik di pusat atau pun di

daerah.

Kebutuhan di sekolah dan lembaga pendidikan haruslah diarahkan untuk

menciptakan dan mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan

paradigma baru belajar abad ke 21. Sekolah haruslah mengalami transformasi

dan pembangunan, bukan saja secara fisik dibangun gedung dan ruang kelasnya,

tetapi juga dilengkapi sarana TIK dan direkrut tenaga profesionalnya yang lebih

memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai

berikut. Pertama, PTP diperlukan karena berkembangnya budaya kerja secara

kolaboratif, perlunya pembagian kerja disebabkan berkembangnya kawasan

pekerjaan, dan perubahan paradigma pembelajaran dan perkembangan pesat

teknologi pembelajaran. PTP lahir akibat terjadinya hyperspesialisasi yaitu

pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh satu orang menjadi bagian-bagian

yang lebih khusus dan dilakukan oleh beberapa orang dengan profesi berbeda-

beda.

Kedua, peluang menduduki jabatan PTP terbuka bagi yang memiliki

kompetensi karena: a) Semangat mengembangkan aparatur yang profesional

telah menjadi kebijakan pemerintah dan dengan lahirnya Permenpan

Nomor:Per/2/M.Pan/3/2009; b) Kebutuhan di lapangan, khususnya kebutuhan

tenaga PTP yang mampu mengembangkan model pembelajaran

mengembangkan aneka sumber belajar, dan media serta digital learning object

(DLO) terus meningkat; c) Lembaga pendidikan saat ini banyak memanfaatkan

teknologi pembelajaran, terutama di pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan

menengah, pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan lembaga diklat.

Ketiga, tantangan yang dihadapi PTP saat ini yaitu: a) PTP harus kreatif

dan inovatif mengembangkan model pembelajaran mutakhir yang sesuai

paradigma belajar abad 21; b) PTP perlu meningkatkan kompetensinya yaitu

kompetensi bidang pembelajaran dan kompetensi bidang teknologi khususnya

mengenai media terbaru; c) PTP perlu menunjukkan karya yang nyata dan

menawarkan solusi masalah pembelajaran dengan aplikasi e-pembelajaran yang

tepat guna.

Berdasarkan Uraian di atas berikut ini dapat disampaikan fakta-fakta

perubahan terkait dengan JF PTP sebagai berikut. Pertama, sebagai konsekuensi

diberlakukannya UU ASN Permenpan nomor 2 tahun 2009 tentang JFPTP perlu

direvisi dan disempurnakan. Kedua, oleh karena terjadi peningkatan dan

penambahan tugas dan bidang garapan yang menjadi kegiatan JF-PTP, maka

perlu penambahan jenjang hingga ahli utama. Ketiga, sebagai akibat dari

perkembangan pesat IPTEK yang perlu terus diikuti dan dijadikan dasar untuk JF-

PTP bekerja, maka hal-hal baru di bidang media dan model pembelajaran serta

pengembangan aplikasi, perlu dimasukkan ke dalam rincian kegiatan JFPTP.

Bab IIIRUANG LINGKUP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A. Produk Pengembangan Teknologi PembelajaranPengembangan teknologi pembelajaran menghasilkan produk-produk

berupa; 1) Model Pembelajaran Berbasis TIK, 2) Media Pembelajaran, 3) aplikasi e-

pembelajaran. Produk-produk tersebut dibutuhkan dalam menunjang

terselenggaranya proses pembelajaran di berbagai jenis, jenjang dan jalur

pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku. Instansi pengguna produk yang

dihasilkan oleh JF-PTP antara lain adalah unit pengembangan yang ada di

Kemendikbud (Pustekkom, P4TK, LPMP), Lembaga Diklat pada Kementerian dan

Lembaga, Unit pengembangan yang ada di Daerah (Balai Tekkom) Perguruan

Tinggi, dan Sekolah.

1. Produk PTP berupa Model Pembelajaran

Model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

selama ini telah dikembangkan oleh praktisi PTP meliputi model pembelajaran

mikro yang diterapkan pada tingkat kelas yang keputusan penerapannya dilakukan

oleh pendidik, dan model pembelajaran yang lebih makro berupa model yang

melibatkan komponen sistem pembelajaran yang lebih banyak dan penerapannya

memerlukan keputusan pembuat kebijakan, seperti model pendidikan jarak jauh

(misalnya SMP Terbuka, SMA Terbuka dan Universitas Terbuka).

Model-model pembelajaran berbasis TIK tersebut kini telah berkembang

seiring dengan perkembangan IPTEK, khususnya teknologi komunikasi dan

teknologi informasi atau teknologi computer. Berkat berkembangnya komputer dan

internet kini banyak dikembangkan model pembelajaran online dan e-

pembelajaran. Ada pula model pembelajaran yang mencampur penggunaan

berbagai pendekatan dan media yang dikenal dengan blended learning atau hybrid

learning.

Ketersediaan perangkat teknologi dan semakin mudahnya untuk

pemanfaatan internet dengan bandwith yang lebar, bahkan telah memungkinkan

dikembangkannya model pembelajaran yang mampu melayani pendidikan terbuka

dan jarak jauh secara massif. Model tersebut dikenal dengan massive open online

courses (MOOC), yang menjadi trend selama sepuluh tahun terakhir. Inovasi di

bidang pengembangan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi

canggih tersebut dimungkinkan oleh karena tersedianya aneka sumber belajar

yang mudah diakses secara terbuka dan secara murah.

Semua institusi pendidikan saat ini berusaha menyediakan akses

terhadap sumber belajar online bagi peserta didiknya. Sekolah. lembaga diklat dan

perguruan tinggi mengembangkan infrastruktur yang mampu menunjang

terselenggaranya model pembelajaran berbasis TIK yang telah menjadi kebutuhan

bagi proses pembelajaran.

2. Produk PTP berupa Media PembelajaranPTP selama ini juga menghasilkan produk media yang beraneka ragam.

Mulai dari media cetak, audio, audio-visual, multimedia dan hypermedia. Berbagai

ragam jenis dan bentuk media pembelajaran yang bisa dikategorikan menjadi

beberapa kelompok tersebut sampai hari ini masih banyak dikembangkan karena

memang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Dewasa ini

berkembang jenis media baru yang dikenal sebagai obyek pembelajaran digital

(digital learning object).

Berbagai jenis media tersebut selalu diperlukan oleh peserta didik di

semua jenjang pendidikan.

Produk berupa media tersebut selanjutnya disebarluaskan melalui

berbagai saluran komunikasi dan teknologi jaringan termasuk internet.

Saat ini produk media pembelajaran umumnya disimpan dalam suatu

server berupa cloud computing, dan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh

penggunanya secara terbuka. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan secara

bebas tersebut disebut open educational resources (OER).

3. Produk PTP berupa Aplikasi e-pembelajaran

PTP juga menghasilkan produk berupa perangkat aplikasi yang

dimanfaatkan untuk pembelajaran berbasis TIK atau e-pembelajaran. Aplikasi atau

perangkat lunak tersebut dikembangkan sesuai kebutuhan dan dirancang dalam

berbagai bentuk untuk tujuan mengelola konten pembelajaran atau untuk

mengelola pembelajaran.

Kebutuhan akan aplikasi pembelajaran ini berkembang karena

ketersediaan perangkat teknologi (devices) yang semakin beraneka ragam dan

semakin banyak digunakan, seperti tablet, ipad, dan mobile devices lainnya. Selain

itu berkembang dan semakin banyaknya perangkat teknologi pembelajaran yang

tersedia di sekolah juga membutuhkan aplikasi e-pembelajaran yang semakin

beragam. Sebagai contoh, untuk pemanfaatan perangkat computer yang tersedia

di sekolah diperlukan berbagai jenis aplikasi e-pembelajaran. Guna

mengoptimalkan penggunaan papan tulis interaktif (withborad interactive)

diperlukan aplikasi e-pembelajaran. Kepemilikan laptop yang semakin tinggi juga

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model aplikasi pembelajaran

menggunakan games (game based learning).

B. Model Pengembangan Teknologi Pembelajaran Proses menghasilkan produk sebagaimana dikemukakan di atas

dikerjakan oleh PTP dengan mengikuti prosedur sesuai dengan model

pengembangan pembelajaran. Model ADDIE adalah yang paling populer dari

semua yang ada, dan memiliki tahapan mulai dari Analisis, Desain, Develop,

Implementasi, dan Evaluasi.

Awal dari ADDIE adalah AnalisisADDIE merupakan akronim yang setiap hurufnya menunjukkan salah satu

tahapan utama model: Analisis, Desain, Develop, Implementasi, dan Evaluasi.

Metodologi ADDIE dikembangkan di Florida State University untuk Teknologi

Pendidikan pada tahun tujuh puluhan. Awalnya model ini dimaksudkan untuk

digunakan dalam angkatan bersenjata Amerika Serikat, yang menginginkan proses

yang efisien dan batas yang jelas dalam proses pengembangan training. Meskipun

berusia hampir empat puluh, tahun, model ADDIE ini masih digunakan, bahkan

menjadi model yang banyak diterapkan dalam pengembangan eLearning saat ini.

Popularitas ADDIE ini disebabkan karena ia mudah digunakan, fleksibel,

dan serbaguna. Sangat mudah untuk belajar, apakah Anda master eLearning, atau

pendatang baru yang memasuki industry training. Manfaat lain dari ADDIE adalah

bahwa hal itu siklus; yaitu, memungkinkan Anda untuk memperbaiki kesalahan

yang dibuat di proses sebelumnya, sehingga meningkatkan dan menjamin kualitas

produk akhir.

Tentu saja, model ini bukan tanpa kekurangan. Linearitas proses

pembuatan konten dianggap kelemahan utamanya, karena dapat berdampak

negatif baik biaya pembuatan materi kursus dan persyaratan waktu.

Mengapa mulai dari Analisis?Dalam ADDIE tahap pertama kita akan memeriksa atau mengecek.

Analisis merupakan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian sebagai

syaratnya. Tidak mengherankan, semakin baik Anda mempelajari persyaratan

sebelum penciptaan, maka produk yang dihasilkan akan lebih efektif. Analisis

membantu Anda mendapatkan pemahaman yang jelas dari yang berikut:

Siapa target audiens utama untuk training atau kursus?Siapa yang akan menjadi pengguna bahan belajar yang Anda produksi?

Apakah peserta yang ingin memperluas pengetahuan mereka, atau pendatang

baru hanya membuat langkah pertama mereka? Ciri-ciri umum peserta atau target

audiens sangat mempengaruhi proses training. Usia, jenis kelamin, status sosial

ekonomi, pengalaman, pendidikan; semua harus diperhitungkan karena

mempengaruhi cara materi pembelajaran harus disajikan untuk mencapai efisiensi

pembelajaran yang maksimal.

Apa tujuan belajar Anda?Sebelum mulai bekerja pada bahan ajar, sangat penting untuk

menentukan tujuan pembelajaran utama dan jelas berkomunikasi mereka untuk

semua orang yang terlibat dalam penciptaan kursus. Apa saja Anda bertujuan untuk

mengajar? Apa pengetahuan dan keterampilan itu akan menanamkan kepada

peserta didik yang menyelesaikan itu? Setelah jelas menetapkan tujuan-tujuan

yang tepat di awal, Anda akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah, karena akan

memungkinkan Anda untuk bertanya pada diri sendiri "Apakah halaman ini

memenuhi kebutuhan kursus? Apakah materi yang disajikan di dalamnya

membantu satu muka dari tujuan kursus ini? ". Tujuan harus dijelaskan secara rinci

dari awal, dan tujuan tersebut harus dapat diukur. Melalui analisis dapat membantu

Anda memahami dan menemukan keterampilan awal yang harus diberikan dalam

kursus dan sekaligus keterampilan akhir yang nenjadi taget. Dengan demikian,

pemahaman ini akan membantu Anda menghemat banyak waktu dalam proses

pembelajaran atau training.

Tahapan DesainTahap kedua ADDIE adalah Desain. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

menciptakan rancangan/struktur model pembelajaran atau kursus, atau untuk

menentukan spesifikasi media dan aplikasi yang akan dikembangkan. Jika

produknya berupa media pembelajaran maka tahap desin ini akan dihasilkan

rancangan media berupa garis besar isi media, atau bisa juga berupa storyboard

disertai oleh beberapa sketsa, atau jabaran materi, atau flowchart. Apabila

produknya adalah model pembelajaran maka hasil desainnya adalah rancangan

model pembelajaran, standar layanan, pedoman pengelolaan, petunjuk

pelaksanaan penerapan, dan petunjuk lain yang diperlukan dalam implementasi.

Terdapat banyak factor yang harus diperhitungkan ketika melakukan

tahapan desain, baik ketika mendesain media atau pun mendesain model

pembe;ajaran. Berikut ini salah satu aspek yang harus diperhitungkan yaitu aspek

pedagogis dalam pengembangan teknologi pembeajaran.

Owen (2008): Pedagogical Underpinnings for ICT Enhanced Learning & Teaching Design

Tahapan ProduksiTahap ketiga ADDIE adalah produksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

menghasilkan produk berupa media atau model pembelajaran, atau untuk

menghasilkan aplikasi e-pembelajaran.

Tahapan ImplementasiTahap keempat ADDIE adalah implemensi. Tujuan dari tahap ini adalah

untuk memanfaatkan media yang telah diproduksi atau untuk penerapan model

pembeajaran yang telah disusun, dalam situasi pembelajaran nyata di lapangan.

Dengan demikian pengembang teknologi pembelajaran (PTP) akan mampu

memecahkan persoalan pembelajaran yang ada, memperoleh masukan dan

balikan serta mengendalikan proses implementasi.

Tahapan EvaluasiTahap terakhir ADDIE adalah evaluasi. Tujuan dari tahap ini adalah

untuk menghasilkan laporan yang memberikan informasi tentang manfaat, dan

dampak yang dicapai oleh pemanfaatan media atau penerapan model

pembelajaran.

…

Model pengembangan Kini Terus Berkembang

Belakangan ini, sejak berkembangnya teori pembelajaran Connectivism,

pengembang teknologi pembelajaran juga mencoba mengadopsi model

pengembangan pembelajaran yang baru, yaitu model Successive Approximation

Model atau model SAM. Kita semua menginginkan model pengembangan

pembelajaran yang efisien dan lebih kolaboratif, mendorong kreativitas, dan juga

praktis. Untuk membantu pengembang teknologi pembelajaran agar mencapai

sukses yang lebih baik, model SAM yang dikembangkan oleh Michael Allen sejak

2012 nampaknya menjawab keinginan tersebut. Oleh karena itusaat ini model

SAM banyak diterapkan oleh instructional designer di Amerika.

SAM adalah pendekatan yang berbeda dalam pengembangan produk

desain instruksional yang mengutamakan iterasi, yaitu langkah-langkah kecil

berulang, bukan dengan langkah-langkah besar yang harus dilakukan

secarasempurna. SAM proses tidak linear (seperti ADDIE) yang bergerak mulai

dari Analisis sampai dengan Evaluasi. Tujuannya untuk menghasilkan kinerja yang

lebih besar. SAM mengutamakan dicapai produk berkualitas, jadwal dan anggaran

bisa ditepati, dan yang paling penting, SAM adalah proses pengembangan

pembelajaran e-learning benar-benar efektif.

Pada dasarnya SAM memiliki tiga fase yang dianggap sangat penting

dan perlu dipersiapkan secara serius. Tiga fase dalam SAM adalah strategi dasar

dan alat untuk tim agar mencapai sukses.

1. Fase Persiapan:

SAM dimulai dengan persiapan fase-mana pengembnga mengumpulkan

informasi dan mendapatkan semua latar belakang pengetahuan. Hal ini

dimaksudkan untuk menjadi fase yang sangat cepat.

2. Fase Desain Berulang:

Fase ini dimulai dengan Savvy Start, pertemuan brainstorming awal yang

kolaboratif yang menetapkan dasar untuk proyek yang sukses. Kegiatan dimulai

berfokus terutama pada kinerja yang akan dicapai, dan kegiatan ini berfungsi

sebagai pernyataan permulaan, untuk membuat komitmen anggota tim dan untuk

berkomunikasi. Sepanjang prosesnya tim yang terlibat akan melakukan secara

berulang-ulang muali dari kegiatan desain, prototipe, dan ulasan.

3. Fase Pengembangan Berulang:

Tahap Pengembangan berulang dilakukan dengan cara tim pengembang

akan berkali-kali melalui tahapan pengembangan, implementasi, dan evaluasi.

Pengembang akan mulai dengan menggunakan desain yang ada, pindah ke versi

1 (Alpha) dan versi 2 (Beta), sebelum akhirnya meluncurkan versi final (Emas).

Produk media, model pembel;ajaran atau aplikasi pembelajaran yang sedang

dikembangkan, akan terus-menerus diaanalisis dan dievaluasi, sehingga pada titik

apapun/manapun jika diperlukan perubahan atau revisi perlu terjadi atau harus

dilakukan. Hal ini bisa terjadi dengan cepat dan dengan demikian bisa membatasi

risiko proyek melebihi anggaran atau waktu yang telah ditetapkan.

Untuk mempraktekkan SAM, tim pengembang memiliki beberapa pilihan.

SAM1 adalah proses dasar yang cocok untuk proyek-proyek kecil yang dilakukan

oleh individu atau tim kecil di mana tidak ada keterampilan teknis khusus

(misalnya, pemrograman perangkat lunak atau produksi video). Siklus proses

melalui tiga putaran dengan langkah yang biasa dilakukan oleh pengembang

teknologi pembelajaran. Mulai dari instruksional desainer mengevaluasi atau

menganalisis, kemudian menyusun desain, dan tim melakukan pengembangan.

Proses ini memungkinkan untuk membuat dan menyempurnakan prototipe

sepanjang jalan. Ide dan asumsi dibahas dan diuji di awal, sehingga

memungkinkan untuk pengembangan yang relatif cepat dari produk yang dapat

digunakan setelah hanya beberapa putaran kegiatan.

Gambar 1: Dasar Pendekatan Berturut-turut Model-SAM1

Untuk proyek dengan lebih banyak konten atau pengembangan

eLearning yang membutuhkan keterampilan pemrograman yang lebih maju, sam2

berguna (Gambar 2). Dalam model ini, pekerjaan dibagi menjadi tiga fase yang

berbeda-persiapan, desain iteratif, dan pengembangan berulang.

Berikut ini adalah gambaran proses pengembangan teknologi

pembelajaran menurut model SAM.

Gambar 2: Pendekatan Berturut-turut Model-SAM2

• Persiapan memungkinkan tim untuk mengumpulkan informasi latar belakang dan

melakukan "cerdas start" acara -a Brainstorming membawa tim desain dan

pemangku kepentingan bersama-sama untuk meninjau informasi dan

menciptakan ide-ide prototipe awal.

• Desain berulang dan fase pengembangan berulang dipecah menjadi langkah-

langkah tambahan yang lebih kecil, yang memungkinkan tim untuk membuat

keputusan dan memperbaiki prototipe awal.

C. Pemanfaatan dan Penerapan Produk PTP

Kesempatan untuk memanfaatkan media produk PTP sekarang ini

semakin terbuka lebar, berkat perkembangan teknologi computer dan internet.

Tersedia ruang maya seperti open educational resources (OER), dan bisa pula

media disalurkan melalui berbagai perangkat teknologi pembelajaran yang kini

semakin beragam, seperti perangkat mobile, tablet dan lain-lain

Sementara itu untuk penerapan model pembelajaran kesempatan juga

sangat terbuka untuk melayani kebtuhan di berbagai jenis, jenjang dan jalur

pendidikan. Kini di lembaga diklat sedang getol dikembangkan online learning dan

model pendidikan menggunakan blended learning atau model pembelajaran jarak

jauh lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dinamika perubahan yang berkenaan dengan peraturan perundang-

undangan, khususnya UU ASN dan peraturan lain yang terkait telah menjadi

pendorong perlunya perubahan peraturan yang menjadi dasar implementasi

jabatan fungsional PTP. Perubahan-perubahan mengenai manajemen ASN,

perubahan dalam penilaian kinerja pegawai, perubahan batas usia pensiun

dan lain lain perlu diikuti dengan penyesuaian dalam peraturan mengenai

manajemen dan pembinaan JF PTP. Hal ini juga mengingat bahwa jabatan

PTP terbuka bagi yang memiliki kompetensi sebagaimana telah ditetapkan,

dan jabatan ini sedang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai

lembaga pendidikan yang banyak memanfaatkan teknologi pembelajaran,

terutama di pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan

non formal, pendidikan masyarakat dan lembaga diklat.

2. Tantangan yang dihadapi PTP saat ini yaitu; PTP harus kreatif dan inovatif

mengembangkan model pembelajaran yang sesuai paradigma belajar abad

21, PTP perlu meningkatkan kompetensi di bidang pembelajaran dan

kompetensi bidang teknologi khususnya mengenai media terbaru, dan PTP

perlu menunjukkan karya nyata dan menawarkan solusi masalah

pembelajaran. Perkembangan Internal; bidang garapan teknologi

pembelajaran telah berkembang, bertambah dan menjadi semakin kompleks,

jenis media pembelajaran berkembang dan beragam (digital learning object),

demikian pula model-model pembelajaran berbasis TIK semakin banyak

jenisnya. Oleh krena itu diperlukan perubahan-perubahan yang bersifat

penyesuaian, dan penambahan pada jenjang jabatan sehingga sampai ahli

utama dan penambahan pada rincian kegiatan PTP.

3. Perubahan dalam rangka koreksi terhadap butir peraturan yang kurang

relevan atau tidak pas dan bahkan koreksi atas kekeliruan, perlu dilakukan

agar peraturan tentang jabatan fungsional PTP yang senantiasa selaras

dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan di lapangan, dan

memandu proses penyusunan peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis jabatan fungsional PTP.

Saran

Perubahan Permenpan tentang JF PTP perlu mencakup hal-hal sebagai

berikut. Pertama, diperlukan perubahan pasal-pasal sebagai akibat dari

perubahan UU dan peraturan terkait. Kedua, diperlukan perubahan terkait

dengan jenjang jabatan dan rincian kegiatannya. Ketiga, diperlukan perubahan

mengenai lampiran yang memuat sub unsur dan satuan hasil, sekaligus

mengoreksi kesalahan pada permenpan yang lama. Sedangkan hal-hal lain yang

masih relevan seperti rincian kegiatan tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, Perubahan-Radikal-Dalam-Tata-Kelola-Kepegawaian-Di-Indonesia, http://www.kompasiana.com/humasdanpublikasilan/uu-asn-bawa-perubahan-radikal-dalam-tata-kelola-kepegawaian-di-indonesia_552073f4813311fb7319f86f

Ambrose, K., and Wilson, J. 21st Century Learning: Acting Nationally and Internationally, Curriculum and Leadership Journal, Volume 6 Issue 30, 19 September 2008. http://www.curriculum.edu.au/leader/acting_%28inter%29_nationally_cc_conference,25153.html?issueID=11592

Anderson ,T., and Dron, J., Three Generations of Distance Education Pedagogy, International Review of Research in Open and Distance Learning, IRRODL Journal, Vol. 12.3, March, 2011, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/890/1826

Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010. Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI, , dokumen diterbitkan BSNP

Bates, A. W. (1988). Technology for distance education: A 10-year prospective. Open Learning, 3(3), 3-12.

Bates, A. W. (1995). Technology, open learning and distance education.New York: Routledge.

Bates, A. W., Harrington, R., Gilmore, D., & van Soest, C. (1992).Compressed video and video-conferencing in open and distance learning: A guide to current developments. Unpublished manuscript, The Open Learning Agency, Burnaby, BC.

Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. Toronto: McGraw-Hill.

Bloom, B. S. (1984, June-July). The 2-sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring.Educational Researcher, 4-16.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste.Cambridge: Harvard University Press.

Bridges, E. M. (1992). Problem-based learning: Background and rationale. In E. M. Bridges, Problem-based learning for administrators. ERICDocuments: ED347617.

Burge E. J., & Roberts, J. M. (1993). Classrooms with a difference: A practical guide to the use of conferencing technologies. Toronto: University of Toronto, OISE Distance Learning Office.

Cannell, L. (1999). Review of [distance education] literature. Unpublished paper. Distance education association of theological schools, Winnipeg,MB.

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College Record, 64, 723-733.

Carmona, C.G. and Marin, J.A., ICT Trend in Education, Proceedings-1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, 24-26 April, Azores, Portugal

Cator, K., How Do You Define 21st-Century Learning?, One Question, Eleven Answer, Education Week, published online October 11, 2010, diunduh dari: http://www.edweek.org/tsb/articles/2010/10/12/01panel.h04.html

Chai, C.S., Lim, W.Y., So, H.J., & Cheah, H.M. 2011. Advancing collaborative learning with ICT: Conception, cases and design. Singapore: Ministry of Education. diunduh dari:

http://wwwictconnection.edumall.sg/ictconnection/slot/u200/mp3/monographs/

Chen, Y., & Willits, F. (1998). A path analysis of the concepts in Moore's theory of transactional distance in a videoconferencing environment.Journal of Distance Education, 13(2), 51-65.

Chickering, A., & Gamson, Z. (1989, March). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 3-7.

Coleman, S., Perry, J., & Schwen, T. (1997). Constructivist instructional development: Reflecting on practice from an alternative paradigm. In A. J. Romiszowski (Ed.), Instructional development paradigms(pp. 269-282). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Cooper, P. (1993). Paradigm shifts in designed instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism. Educational Technology,23(5)12-19.

Crompton, S., Ellison, J., & Stevenson, K. Better things to do or dealt out of the game? Internet dropouts and infrequent users. Retrieved April 29, 2004, from the Statistics Canada Web site, http://www.statcan.ca/english/studies/11-008/feature/star2002065000s2a01.pdf

Dalal, S. (2001, October 26). Futzers draining production budgets. The Edmonton Journal, pp. F-1, 8.

Dikti.go.id. Berita Dikti. 15 Oktober 2014. Wapres Luncurkan Kuliah Daring, diunduh dari http://dikti.go.id/blog/2014/10/15/wapres-luncurkan-kuliah-daring/

Fahy, P. J. (1998). Reflections on the productivity paradox and distance education technology. Journal of Distance Education, 13(2), 66-73.

Fernandez, B. (1997, October 4). Productivity improvements not computing. Edmonton Journal, p. J16.

Fischer, B. (1997, Jan.-Feb.). Instructor-led vs. interactive: Not an either/or proposition. Corporate University Review, 5(1), pp. 29-30.

Fleming, M. (1987). Displays and communication. In R. M. Gagne (Ed.),Instructional technology foundations (pp. 233-260). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

French, D., Hale, C., Johnson, C., & Farr, G. (Eds.). (1999). Internet-based learning. London: Kogan Page.

Gagne, R. M. (1970). The conditions of learning (2d ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Garrison, D. R. (1989). Understanding distance education: A framework for the future. New York: Routledge.

Garrison, D. R. (2000). Theoretical challenges for distance education in the twenty-first century: A shift from structural to transactional issues.International Review of Research in Open and Distance Learning, 1(1). Retrieved April 29, 2004, from http://www.irrodl.org/content/v1.1/randy.html

Garrison, P. (2001). Analyzing the analysts. Flying, 128(3), 95-97.

Grabe, C., & Grabe, M. (1996). Integrating technology for meaningful learning. Toronto: Houghton Mifflin.

Grow, G. (1991, Spring). Teaching learners to be self-directed. Adult Education Quarterly, 41(3), 125-149.

Heo, H., and Kang, M., Impact of ICT Use on School Learning Outcomes, European Union/OECD, 2009.

Haughey, M., & Anderson, T. (1998). Networked learning: The pedagogy of the Internet. Montreal: Cheneliére/McGraw-Hill.

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (1996).Instructional media and technologies for learning (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Helm, P., & McClements, R. (1996). Multimedia business training: The big thing or the next best thing? In J. Frankl & B. O'Reilly (Eds.). 1996EDEN Conference: Lifelong learning, open learning, distance learning(pp. 134-137). Poitiers, France: European Distance Education Network.

Henriques, L. (1997). Constructivist teaching and learning. Retrieved April 29, 2004, from http://www.educ.uvic.ca/depts/snsc/temporary/cnstrct.htm. Note: This URL was no longer active on May 7, 2004.

Ihde, D. (1993). Philosophy of technology. New York: Paragon House.

Jonassen, D. (1998). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional theories and models (2d ed.) (pp. 1-21). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Koumi, J. (1994). Media comparisons and deployment: A practitioner's view. British Journal of Educational Technology, 25(1), 41-57.

Kozma, R. (1991). Learning with media. Review of Educational Research,61(2), 179-211.

Kivunja, C. Innovative Pedagogies in Higher Education to Become Effective Teachers of 21st Century Skills: Unpacking the Learning and Innovations Skills Domain of the New Learning Paradigm, International Journal of Higher Education, Vol. 3 No. 4. 2014. Published online: September 9, 2014 doi:10.5430/ijhe.v3n4p37 URL: http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v3n4p37

Kuhlmann, Tom, Instructional Design Challenges for Today’s Course Designer, April 15th, 2014 http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/instructional-design-challenges/

McKenzie, J. What's new? 21st Century Skills, From Now On; Educational Technology Journal, Vol. 5, No. 5, October 2009

McLoughlin, C., and Lee, M.J.W., Personalised and self regulated learning in the Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software Australasian Journal of Educational Technology, 2010, 26 (1), 28-43. http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet26/mcloughlin.html

Machrone, B. (2001). The price of wireless shopping. PC Magazine, 20(6), 77.

Maier, P., Barnett, L., Warren, A., & Brunner, D. (1996). Using technology in teaching and learning. London: Kogan Page.

Mann, C. (2001, March). Electronic paper turns the page. Technology Review, 104(2), 42-48.

Marchionini, G. (1988). Hypermedia and learning: Freedom and chaos.Educational Technology, 28(11), 8-12.

Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

McLuhan, M. (1964). Understanding media, the extensions of man.Toronto: McGraw-Hill.

Mehlinger, H. (1996, February). School reform in the information age.Phi Delta Kappan, 77(6), 400-407. Retrieved May 14, 2004, fromhttp://databank.ncss.org/article.php?story=20020318155532416&mode=print

Merrill, P. F. (1996). Software evaluation. In P. Merrill, K. Hammons, B. R. Vincent, P. L. Reynolds, & L. B. Christensen, Computers in education (3d ed.) (pp. 109-119). Needham Heights, MA: Allyn &Bacon.

Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6. Retrieved April 29, 2004, from http://www.ajde.com/Contents/vol3_2.htm#editorial

Munson, L., How Do You Define 21st-Century Learning?, One Question, Eleven Answer, Education Week, published online October 11, 2010, diunduh dari: http://www.edweek.org/tsb/articles/2010/10/12/01panel.h04.html

Net Talk. (2001). PC Magazine, 20(19), p. 27.

Networking (2002, May). CA*net 4 coming down the pipe. Retrieved April 29, 2004, from http://thenode.org/networking/may2002/briefs.html#1

Newby, T., Stepich, D., Lehman, J., & Russell, J. (2000). Instructional technology for teaching and learning (2d ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

Nikiforuk, A. (1997, October 4). The digerati are bluffing. The Globe and Mail, p. D15.

Oliver, E. L. (1994). Video tools for distance education. In B. Willis (Ed.),Distance education strategies and tools (pp. 165-173). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Pastore, M. (2001). Women maintain lead in Internet use. Retrieved April 29, 2004, from http://www.clickz.com/stats/big_picture/demographics/article.php/5901_786791

Picard, J. (1999, June 10). Creating virtual work teams using IPvideoconferencing. Presentation at the Distance Education Technology '99 Workshop, Edmonton, Alberta.

Pittman, V. V. (1987). The persistence of print: Correspondence study and the new media. The American Journal of Distance Education, 1(1), 31-36.

Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor Per/2/M.Pan/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) oleh Perguruan Tinggi .

Roberts, J. (1998). Compressed video learning: Creating active learners.Toronto: Cheneliére/McGraw-Hill.

Roblyer, M. D., & Schwier, R. A. (2003). Integrating educational technology into teaching, Canadian edition. Toronto: Pearson Education Canada, Inc.

Rockley, A. (1997). Intranet publishing. Stouffville, ON: The Rockley Group.

Rupley, S. (2002). I2, near you. PC Magazine, 21(4), 21.

Scriven, B. (1993). Trends and issues in the use of communication technologies in distance education. In G. Davies & B. Samways (Eds.),Teleteaching (pp. 71-78). North-Holland: Elsevier Science Publishers.

Sims, C., and Koszalka, T.A., 2011. Competencies for the New-Age Instructional Designer, diunduh dari: http://www.aect.org/edtech/edition3/ER5849x_C042.fm.pdf,

Smaldino, S.E., Lowther, D.L. and Russell,J.D. 2008. Instructional Technology and Media for Learning (9th ed.). Upper Saddles River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Surat Direktorat Akademik DIKTI No. 0662/D2/2007 perihal PEKERTI-AA tanggal 30 Maret 2007 http://www.kopertis12.or.id/2011/07/29/program-pekertiaa-untuk-para dosen. html# sthash.ZOZxSQH2

Szabo, M. (1997). A survey of research on selected components of interactive multimedia on learning, efficiency and attitude. Unpublished paper, the University of Alberta, Department of Educational Psychology, Edmonton.

Szabo, M. (1998). Survey of educational technology research. The Educational Technology Professional Development Project (ETPDP) Series. Edmonton, AB:

Grant MacEwan Community College and Northern Alberta Institute of Technology.

Taylor, R. 1980. The Conmputer in The School: tutor, tool, tutee. New York: Teachers College Press.

Tenner, A. T. (1996). Why things bite back: Technology and the revenge of unintended consequences. New York: Knopf.

TEMPO.co, Selasa, 03 September 2013, Wapres Ingin Ada Sistem Pendidikan Online Nasional, diunduh dari: http://www.tempo.co/read/news/2013/09/03/079510037

Welsch, E. (2002). Cautious steps ahead. Online Learning, 6(1), 20-24.White, J.N. 1997. Schools for the 21st Century. Harpenden: Lennard Publishing.