Upload
vuduong
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL
2018
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, juga memberikan kekuatan lahir dan
batin sebagai modal untuk membangun masyarakat Bantul
Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi
seputar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018. Baik mengenai
pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan, juga memuat
hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut.
Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami
pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini
Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa
memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik,
saran dan bimbingan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul di tahun-
tahun mendatang.
Demikian, semoga bermanfaat.
Bantul, 31 Desember 2018
Drs. DWI DARYANTO, M.Si NIP. 19630414 199103 1 006
BAB I Pendahuluan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh entitas pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul
dalam Penyusunan dan Penyajiaan Laporan Keuangan.
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas
akuntansi entitas pelaporan.
Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan
kinerja kuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.
Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan
dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten serta hasil-hasil
yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kabupaten
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
pemerintah kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur keuangan pemerintah kabupaten, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1.3 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD
Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
Bab IV. Kebijakan Akuntansi
Bab V. Penjelasan pos – pos laporan keuangan
Bab VI. Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan
Bab VI . Penutup
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
Rencana Strategis merupakan sebuah perencanaan jangka
menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan
strategis dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan
yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah
institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam
penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian).
Rencana Strategis juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian
anggaran tahunan. Tanpa sebuah perencanaan strategis maka sulit
diketahui rencana kerja sebuah lembaga. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul baru definitif berdiri pada tanggal 14
Januari 2011 dan diatur dalam Perda Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 22
Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul naik type dari
B ke A yg disahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan
ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul ini menyajikan pendekatan dan strategi yang
dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko
bencana. Beberapa dinas dan badan di Kabupaten Bantul, baik secara
sendiri-sendiri maupun melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga
swadaya masyarakat maupun mitra pembangunan internasional, telah
mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan
untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Kabupaten Bantul setelah diidentifikasi dengan menggunakan
pendekatan HVCR (Hazard, Vulnerability, Capacity, and Risk) ternyata
merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Sedikitnya ada
sembilan jenis bencana yang ada di Kabupaten Bantul seperti gempa
bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan,
gelombang pasang, abrasi pantai, kebakaran, dan dampak letusan
gunung berapi. Kesembilan jenis ancaman yang rutin terjadi adalah
angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran walaupun sifatnya
hanya lokal namun kejadian tersebut banyak merusak sarana
infrastruktur dan kerugian harta benda. Dengan mempertimbangkan
bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang rawan bencana, maka
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan
dapat memberikan gambaran umum rencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5 tahun ke depan.
Pengaruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul pada sektor riil cukup luas dan mendalam diantaranya
adalah :
1. Terciptanya rasa tenang dari kemungkinan adanya bencana;
2. Semakin siap, tanggap dan tangguhnya masyarakat Kabupaten
Bantul terhadap bencana;
3. Peningkatan peran masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
4. Penyebarluasan informasi potensi bencana;
5. Terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten
6. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pasca bencana (Pohon
tumbang, Kebakaran, Banjir, Tanah longsor, Kecelakaan laut)
7. Terlaksananya kegiatan Relokasi akibat bencana tanah longsor
Kecepatan dan ketepatan bertindak tim Pusdalops dalam
penyebarluasan informasi dan sebagai bank data kebencanaan, TRC
(Tim Reaksi Cepat) yg bertugas sebagai assesment, PBK (Pemadam
Bahaya Kebakaran) yang telah dilengkapi mobil pemadam kebakaran
sebanyak 8 unit dan gedung pos pemadam kebakaran sebanyak 4 unit
pos, Droping Air Bersih, mobil Toilet telah mampu menurunkan
ketegangan masyarakat dalam menghadapi bencana. Situasi ini akan
sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik tingkat daerah, nasional
bahkan internasional. Demikian pula di Kabupaten Bantul pembangunan
ekonomi selalu dipengaruhi oleh kondisi tersebut.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan fungsi
perlindungan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana (sosial,
alam, teknologi) yang pada tahapan selanjutnya masyarakat diharapkan
mampu, tanggap dan tangguh menghadapi situasi yang sering berubah-
ubah.
2.2 Kebijakan Keuangan
Tujuan kebijakan Akuntansi adalah untuk menjamin keseragaman
pengakuan, pengukuran maupun laporan dalam setiap transaksi yang
terjadi dalam entitas pelapor /SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / entitas
akuntansi di Kabupaten Bantul.
Kebijakan akutansi juga bertujuan untuk menjamin bahwa
laporan keuangan pemerintah kabupaten dapat dimengerti oleh
pengguna laporan keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias
terhadap pengungkapan komponen laporan keuangan.
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2018
Kode Rek Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa
1 05 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.171.555.400,00 3.667.022.951,00
504.532.449,00
1 05 03 01 36 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 542.943.400,00 465.327.974,00 77.615.426,00
1 05 03 01 37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultansi 303.316.000,00 273.986.897,00 29.329.103,00
1 05 03 01 38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 3.325.296.000,00 2.927.708.080,00 397.587.920,00
1 05 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.588.502.900,00
4.289.862.699,00
298.640.201,00
1 05 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 635.250.000,00 625.635.000,00 9.615.000,00
1 05 03 02 51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.008.183.400,00 992.857.800,00 15.325.600,00
1 05 03 02 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung 90.000.000,00 85.841.650,00 4.158.350,00
1 05 03 02 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 2.609.569.500,00 2.430.932.499,00 178.637.001,00
1 05 03 02 54 Pemeliharaan Rutin Peralatan dan perlengkapan Kantor 245.500.000,00 154.595.750,00 90.904.250,00
1 05 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 259.800.000,00 254.401.400,00 5.398.600,00
1 05 03 03 08 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 259.800.000,00 254.401.400,00 5.398.600,00
1 05 03 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 212.950.000,00 206.930.000,00 6.020.000,00
1 05 03 05 18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
212.950.000,00 206.930.000,00 6.020.000,00
1 05 03 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
53.413.000,00 29.277.000,00 23.658.000,00
1 05 03 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.130.000,00 0 10.130.000,00
1 05 03 05 11 Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan 13.238.000,00 0 13.238.000,00
1 05 03 05 14 Penyusunan Profil SKPD 30.045.000,00 29.755.000,00 290.000,00
1 05 03 25
Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 206.756.000,00 191.624.300,00 15.131.700,00
1 05 03 25 01 Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 60.756.000,00 60.756.000,00 0
1 05 03 25 02 Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran 146.000.000,00 130.868.300,00 15.131.700,00
1 05 03 26
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana 762.211.500,00 719.454.420,00 42.757.080,00
1 05 03 26 01 Relokasi Korban Bencana ALam 254.561.500,00 223.937.920,00 30.623.580,00
1 05 03 26 02 Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam 507.650.000,00 495.516.500,00 12.133.500,00
1 19 03 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
4.455.330.700,00 3.920.109.264,00 535.221.436,00
1 19 03 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
70.000.000,00 23.980.000,00 46.020.000,00
1 19 03 22 05 Peningkatan Ketrampilan dan Kualitas Penanggulangan Bencana 848.610.000,00 770.001.000,00 78.609.000,00
1 19 03 22 07 Sosialisasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial 1.443.925.000,00 1.116.798.000,00 327.127.000,00
1 19 03 22 13 Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana Alam 162.343.200,00 123.953.184,00 38.390.016,00
1 19 03 22 15 Pengembangan Desa Siaga Bencana 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00
1 19 03 22 18 Gladi Posko dan Gladi Lapang 307.200.000,00 306.050.000,00 1.150.000,00
1 19 03 22 22 Pengembangan Budaya Sadar Bencana 22.582.500,00 22.282.500,00 300.000,00
1 19 03 22 27 Penyelenggaraan posko Pengendalian Bencana 34.950.000,00 29.000.000,00 5.950.000,00
1 19 03 22 29 Penguatan Kapasitas Satgas BPBD 150.000.000,00 127.440.000,00 22.560.000,00
1 19 03 22 32 Penguatan FPRB 57.000.000,00 56.000.000,00 1.000.000,00
1 19 03 22 36 Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 105.990.000,00 104.075.000,00 1.915.000,00
1 19 03 22 37 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 290.000.000,00 288.999.580,00 1.000.420,00
1 19 03 22 44 Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 255.500.000,00 252.050.000,00 3.450.000,00
1 19 03 22 45 Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 48.305.000,00 45.875.000,00 2.430.000,00
1 19 03 22 46 Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana 571.125.000,00 565.805.000,00 5.320.000,00
JUMLAH 4.455.330.700,00 3.920.109.264,00 535.221.436,00
Indikator Pencapaian Target Kinerja
Indikator pencapaian target kinerja APBD BPBD kabupaten Bantul Tahun
2018, sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
1. Terciptanya
pencegahan dan
kesiapan daerah
dalam menghadapi
bencana
Persentase Sekolah
Siaga Bencana
3,70 3,87 100
2. Terciptanya kondisi
masyarakat yang
terlindungi dari
bencana dan
dampak lanjutan
bencana
Persentase
kecepatan reaksi
tanggap darurat
bencana yang
memenuhi respons
time 15 menit
98 100 100
3. Terciptanya
pemulihan dan
perbaikan
infrastruktur dan
masyarakat pasca
bencana
Persentase relokasi
warga yang
terdampak
45,46 36,36 80
BAB III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang
dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2017, program
yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 mentargetkan 80
terealisasi sebesar 79,67 dengan capaian sebesar 99,58%. Capaian
Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun
sebelumnya Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar
78,51 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 1,16. Program ini
di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah anggaran di program ini sebesar adalah Rp 4.171.555.400,00
dengan realisasi sebesar Rp 3.667.022.951,00 atau sebesar 87,90%.
adapun realisasi dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut :
- Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran pagu
anggaran sebesar Rp. 542.943.400 terealisasi sebesar Rp.
465.327.974 atau sebesar 85,7%, output yang dicapai adalah
terealisasikannya pembayaran honor pengelola keuangan, barang
dan kepegawaian, penyediaan benda pos (materai dan perangko),
alat tulis kantor, alat listrik, penyediaan peralatan dan bahan
pembersih, pembayaran rekening air, listrik, telepon, surat kabar
harian, belanja dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi dan pajak
radio, cetak dan penggandaan.
- Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 303.316.000 terealisasi sebesar Rp.
273.986.897 atau sebesar 90%, output yang di capai adalah
tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu dan makan
minum operasinal kegiatan, serta perjalanan dinas luar daerah dan
dalam daerah.
- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dengan pagu Rp.
3.325.296.000 terealisasi Rp. 2.927.708.080 atau sebesar 88%.
Output yang dicapai adalah terbayarnya honorarium 189 orang
tenaga kontrak.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100% terealisasi
sebesar 93,5%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja
program ini tercapai sebesar 87,65 sehingga pada tahun ini ada kenaikan
sebesar 6%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang
mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini baru mencapai
sebesar 93,5%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi di beberapa kegiatan.
Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;
1. Pembangunan Gedung
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :
- Pembangunan gedung kantor dengan indikator kinerjanya adalah
jumlah penyempurnaan gedung pos pemadam kebakaran yang tahun
2017 telah membangun 3 pos di Kecamatan Banguntapan,
Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Imogiri dan belum sempurna
sehingga di tahun 2018 disempurnakan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 635.250.000 terealisasi sebesar Rp. 625.635.000 atau
sebesar 98,48%.
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan indikator kinerja
kegiatan adalah jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang
diadakan di tahun 2018 yaitu pengadaan EWS, pengadaan
perlengkapan satgas (PBK, SAR, TRC), dan pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer, printer), dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 1.008.183.400 terealisasi sebesar Rp. 992.857.800 atau
sebesar 98,48%.
- Pemeliharaan rumah dan gedung kantor dengan indikator kinerja
kegiatan adalah jumlah bulan pemeliharaan dan rehab gedung dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 terealisasi sebesar Rp.
85.841.650 atau sebesar 95%.
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan indikator
kinerja kegiatan jumlah bulan pemeliharaan dan rehabilitasi mobil
pemadam kebakaran. Ada 3 unit mobil pemadam yang di rehabilitasi,
total anggaran utk kegiatan ini sebesar Rp. 2.609.569.500 terealisasi
sebesar Rp. 2.430.932.499 atau sebesar 93%.
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan indikator kinerja
kegiatan jumlah bulan pemeliharaan peralatam dan perlengkapan
kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 245.500.000 terealisasi
sebesar Rp. 154.595.750 atau sebesar 63%, outputnya adalah
terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan
EWS di pantai selatan.
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian dari program ini adalah indikator Cakupan peningkatan disiplin
aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 98%.
Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini juga
mencapai 100 sehingga di tahun ini target kinerja lebih rendah dibanding
tahun sebelumnaya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun
Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah
mencapai 98%. Ada 1 (satu) kegiatan yang diampu di program
peningkatan disiplin aparatur yaitu kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana peningkatan disiplin aparatur dengan pagu anggaran Rp.
259.800.000 terealisasi Rp. 254.401.400 atau sebesar 98%. Keluaran
yang dihasilkan di kegiatan ini adalah berupa belanja pakaian kerja
lapangan untuk Satuan tugas (Pusdalops, PBK, TRC, SAR), dan pakaian
olah raga.
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100%
terealisasi sebesar 97,17%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator
kinerja program ini tercapai sebesar 100 sehingga pada tahun ini lebih
rendah. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang
mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini mencapai sebesar
97,17%. Di Program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas
Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.500.000 yang
terealisasi sebesar Rp. 206.930.000 atau sebesar 97,17%. Output dari
kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur yang dilaksanakan di
Malang selama 3 hari. Anggaran ini tidak terserap 100% dikarenakan
ada efisiensi anggaran.
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam
(BPBD). Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp
4.455.330.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.920.109.264,00 atau 88%.
Sasaran dari program ini adalah terciptanya kesadaran masyarakat
dalam kesiapsiagaan bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam
program ini adalah sebagai berikut :
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp23.980.000,00 atau sebesar 35% Hal ini dikarenakan kejadian
bencana alam pada tahun 2018 relatif rendah. Output yang dicapai
adalah terlaksananya evakuasi korban bencana.
- Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam
dengan anggaran sebesar Rp848.610.000,00 terealisasi sebesar
Rp770.001.000,00 atau sebesar 91%. Output pada kegiatan ini
adalah terlaksananya pelatihan pemadam kebakaran dan tanah
longsor di 14 desa
- Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial dengan
anggaran sebesar Rp1.443.925.000,00 terealisasi sebesar
Rp1.116.798.000,00atau sebesar 85,25%. Output yang dicapai
adalah terlaksananya gelar budaya, sarasehan, dalam rangka
sosialisasi mitigasi bencana dan lomba-lomba dalam rangka refleksi
gempa. Lomba-lomba terdiri dari lomba mewarnai/ mural dan lomba
karya tulis
- Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam dengan
anggaran sebesar Rp162.343.200,00 terealisasi sebesar
Rp123.953.184,00 atau sebesar 76%. Output yang dicapai adalah
terlaksananya penyaluran bantuan berupa bahan makanan, bahan
bangunan dan air bersih. Kegiatan ini hanya terserap 76%
dikarenakan bencana kekeringan tidak berlangsung lama.
- Pengembangan desa siaga bencana dengan anggaran sebesar
Rp87.800.000,00 terealisasi sebesar Rp87.800.000,00 atau sebesar
1000%. Output yang dicapai adalah pengembangan 4 desa tangguh
bencana yang sudah terbentuk untuk menuju desa tangguh bencana
tingkat madya. Yaitu Desa Sriharjo, Desa Karangtengah, Desa
Sriumartani, dan Desa Munthuk.
- Gladi posko dan gladi lapang dengan anggaran sebesar
Rp307.200.000,00 terealisasi sebesar Rp306.050.000,00 atau
sebesar 99,6%. Output yang dicapai adalah terlaksananya gladi atau
simulasi
- Pengembangan budaya sadar bencana dengan anggaran sebesar
Rp22.582.000,00 terealisasi sebesar Rp22.282.500,00 atau sebesar
98%. Output yang dicapai Terlaksananya sosialisasi (workshop)
manejemen tanggap darurat bagi OPD di kabupaten Bantul .
- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana dengan anggaran
sebesar Rp34.950.000,00 terealisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau
sebesar 82,98 %. Output yang dicapai adalah terselenggaranya
posko kedaruratan bencana. Di output ini tidak mencapai target
100% dikarenakan efisiensi dan faktor eksternal bencana alam.
- Penguatan kapasitas Satgas BPBD dengan anggaran sebesar
Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp127.440.000,00 atau
sebesar 84,95 %. Output yang dicapai adalah meningkatnya
kemampuan satgas BPBD dengan pelatihan. Kegiatan dilaksanakan
selama 4 hari, pelatihan terdiri dari pelatihan penyelamatan di darat
dan air. Peserta terdiri dari Satgas BPBD yaitu PBK, TRC, Pusdalops
dan SAR.
- Penguatan FPRB dengan anggaran sebesar Rp57.000.000,00
terealisasi sebesar Rp56.600.000,00 atau sebesar 99,30 %. Output
yang dicapai terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana
(FPRB) yang ada di tingkat kabupaten.
- Pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar
Rp105.990.000,00 terealisasi sebesar Rp104.075.000,00 atau
sebesar 98,19 %. Output yang dicapai adalah terbentuknya 3
sekolah siaga bencana yaitu SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah,
dan SD Muhammadiyah Insan Mandiri.
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan anggaran sebesar
Rp290.000.000,00 terealisasi sebesar Rp288.999.580,00 atau
sebesar 99,66%. Output yang dicapai adalah terbentuknya 2 Desa
Tangguh Bencana yaitu desa Sriharjo dan desa Srimartani.
- Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran
sebesar Rp255.500.000,00 terealisasi sebesar Rp252.050.000,00
atau sebesar 98,65%. Output yang dicapai adalah tersedianya sistem
aplikasi kebencanaan berbasis android.
- Pengembangan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran
Rp48.305.000,00 terealisasi sebesar Rp45.875.000,00 atau sebesar
98,97% Output yang dicapai adalah pengembangan sekolah siaga
bencana yang sudah terbentuk untuk menuju sekolah siaga bencana
tingkat madya.
- Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana dengan anggaran
Rp571.125.000,00 terealisasi sebesar Rp565.805.000,00 atau
sebesar 90,07% Output yang dicapai adalah Tersusunnya dokumen
Rencana Penanggulangan Bencana
f. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran.
Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp206.756.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp191.624.300,00 atau 92,68%. Sasaran dari
program ini adalah terciptanya kondisi masyarakat yang terlindungi dari
bencana dan dampak lanjutan bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di
dalam program ini adalah sebagai berikut :
- Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
dengan anggaran sebesar Rp60.756.000,00 terealisasi sebesar
Rp60.756.000,00 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah
tercapainya kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang
memenuhi respons time 15 menit.
- Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran dengan anggaran
sebesar Rp146.000.000,00 terealisasi sebesar Rp130.868.350,00
atau sebesar 89,64%. Output yang dicapai adalah dilaksanakannya
diklat pemadam 1 yang bersertifikat dari Kemendagri.
g. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana.
Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp762.211.500,00 dan
terealisasi sebesar Rp719.454.420,00 atau 94,38%. Sasaran dari
program ini adalah terciptanya pemulihan dan perbaikan infrastruktur
dan masyarakat pasca bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam
program ini adalah sebagai berikut :
- Relokasi korban bencana alam dengan anggaran sebesar
Rp254.561.500,00 terealisasi sebesar Rp223.937.920,00 atau
sebesar 87,97%. Output yang dicapai adalah terlaksananya bantuan
relokasi rumah bagi 10 KK
- Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam dengan anggaran
sebesar Rp507.650.000,00 terealisasi sebesar Rp495.516.500,00
atau sebesar 97,61%. Output yang dicapai adalah tersedianya lahan
untuk relokasi di desa Mangunan, Dlingo, Bantul.
- Rekonstruksi Pasca bencana dengan anggaran Rp64.200.266.600,00
tidak tereaslisasi dikarenakan dana hibah cair di akhir Desember.
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan.
Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018 masih
sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berikut beberapa permasalahan dan
solusi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
No. Permasalahan Solusi
1 Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya dalam
- Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kelembagaan dalam memaksimalkan penanganan
No. Permasalahan Solusi
penanganan dan pengelolaan bencana
dan pengelolaan bencana sehingga bisa menekan resiko bencana.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam proses pencegahan dan penanganan bencana di Kabupaten Bantul
2 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.
Menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk menanggulangi bencana baik dari prabencana sampai pasca bencana
3 Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
Meningkatkan dan mengaktifkan jaringan informasi dan komunikasi yang ada, baik secara verbal (komunikasi lewat radio, Whatshapp, aplikasi,dll) maupun non verbal (sosialisasi, simulasi, publikasi lewat media baliho atau slogan dll) sehingga informasi dapat sampai pada masyarakat
4 Tingkat kebencanaan Kabupaten Bantul memiliki tingkat kerawanan tinggi
BPBD Kabupaten Bantul harus memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC), Pusdalops PB, dan unit pelaksana tugas pemadam kebakaran untuk menjawab tingginya intensitas kejadian kebakaran di Kabupaten Bantul. Pilihan diatas didasarkan atas kebutuhan penanggulangan bencana yang sistematis, terencana, dan terpadu
BAB IV
Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akutansi
Adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang
yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.
4.2 Basis akutansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Basis akutansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis Akrual
untuk belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran, pengakuan asset,
kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan neraca.
1.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akutansi Pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul.
1.4 Penerapan kebijakan akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul.
BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul:
5.1.1 Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun
anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar
kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
bukan Instansi yang memperoleh pendapatan, pendapatan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah NIHIL
5.1.2 Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Pemerintah Kabupaten. Belanja langsung BPBD sebesar
Rp. 80.731.263.039,- jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar
Rp. 1.076.091.200,- sedangkan jumlah total SP2D ganti uang (GU)
sebesar Rp. 7.529.056.176,- Jumlah SP2D LS Rp. 6.229.612.846,-
Jumlah SP2D TU Rp. 254.400.000,- Jumlah total Penerimaan Rp.
15.089.160.222,- dari total anggaran Rp. 80.731.263.039,- atau
sebesar 18,7%
Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 14.994.944.860,-
(Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan
ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Terdiri
dari SPJ GU sebesar Rp. 7.529.056.176,-, SPJ TU sebesar Rp. 254.400.000,-
SPJ LS sebesar Rp. 6.229.612.846,- dan SPJ UP sebesar Rp. 981.875.838,-
Dari total anggaran penerimaan SP2D sebesar 15.089.160.222,- (Lima
belas milyar delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu dua ratus
dua puluh dua rupiah) terserap sebesar Rp. 14.994.944.860,- (Empat belas
milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat
puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 99,38%.
Adapun sisa SP2D sebesar Rp. 94.515.362,- sisa ini adalah sisa SP2D
UP sebesar Rp. 94.515.362,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus lima
belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan telah disetor ke Kas
Daerah pada tanggal 2 Januari 2019.
5.1.3 Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat
diukur dengan satuan uang. Aset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain pengadaan sendiri ada juga yang hibah dari BKAD. Di
Tahun 2018 banyak belanja modal hasil dari pengadaan sendiri/SKPD. Berdasarkan hasil pengadaan BMD tahun anggaran 2018 yang
dicatat bendahara pengurus barang sebesar Rp. 1.595.853.918,- .
Berikut data aset yang diperoleh dari pengadaan sendiri amupun hibah dari BKAD tahun 2018 :
No Keterangan Aset Tetap Jumlah (Rp)
Tanah
(Rp)
Peralatan
Mesin (Rp)
Gedung dan
Bangunan
(Rp)
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
(Rp)
Aset Tetap
Lainnya (Rp)
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(Rp)
Saldo awal 31 Desember
2017 (Audited) 0 11.731.107.926 2.624.952.029 1.688.000 49.856.220 0
14.407.604.175,00
A Penambahan
1 Belanja Modal 0 606.217.400 464.313.000 149.194.000 0 0
1.219.724.400,00
2 Kapitalisasi Non Belanja
Modal 0 0 0 0 0 0 0
3 Terima Hibah 0 2.830.000 373.299.518 0 0 0 376.129.518,00
4 Transfer dari OPD Lain 0 0 0 0 0 0 0
5 Mutasi dari Aset yang lain
dalam 1 OPD 0 0 0 0 0 0 0
6 Mutasi dari Persediaan 0 0 0 0 0 0 0
7 DEKON/TP 0 0 0 0 0 0 0
8 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penambahan
(1+2+3+4+5+6+7+8)
0 12.340.155.326 3.462.564.547 150.882.000 0 0 16.003.458.093
B Pengurangan
9 Penghapusan 0 0 0 0 0 0 0
10 Hibah Keluar 0 0 0 0 0 0 0
11 Transfer ke OPD Lain 0 0 0 0 0 0 0
12 Mutasi ke Persediaan 0 0 0 0 0 0 0
13 Mutasi dari Aset yang lain
dalam 1 OPD 0 0 0 0 0 0 0
14 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Pengurangan
(10+11+12+12+14) 0 0 0 0 0 0 0
Total (9-14) 0 12.340.155.326 3.462.564.547 150.882.000 0 0 16.003.458.093
5.1.4 Kewajiban
Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
mempunyai kewajiban (hutang) atas pembayaran Telp, Air, dan Listrik
sebesar Rp. 3.859.390 terdiri dari Pembayaran Telp sebesar Rp.
1.700.414, Pembayaran Air sebesar Rp. 2.021.400 dan Pembayaran
Listrik sebesar Rp. 137.576.
5.1.5 Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah kekayaan pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Berhubung di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tidak mempunyai
kewajiban maka ekuitas dana tidak bisa dihitung.
BAB VI
Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
6.1 Umum
Secara umum kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul dapat diuraikan menjadi :
6.1.1 Administrasi
Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun
2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang
penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Bantul No
05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana serta Perda
Kabupaten Bantul No 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan /
melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan
pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa
pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun
2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan
bidang kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan
bidang kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana,
penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub
urusan bidang kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan
pengurangan resiko bencana. Permasalahan-permasalahan dan
hambatan yang dihadapi oleh BPBD Bantul saat ini tidak berdampak
serius terhadap capaian visi dan misinya
Secara administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul jauh lebih baik dibanding waktu masih tipe B.
Kegiatan Administrasi yang meliputi penerimaan, proses, pelaksanaan
dan penyimpanan surat–menyurat sudah mulai tertata, sehingga hasil
pelaksanaan suatu kegiatan dapat dipadukan dengan bidang-bidang
yang lain. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara rutin sudah
dilaksanakan/ dibuat sehingga evaluasi kegiatan bisa di evaluasi
secara optimal.
6.1.2 Kepegawaian
Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci
keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia pada Badan
Penanggulangan Bancana Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 236
orang terdiri dari 31 orang ASN dan 205 orang non ASN.
a) ASN BPBD.
ASN BPBD dapat dikelompokkan berdasar jenjang pendidikan,
golongan dan jenis kelamin.
Tabel VI.1 ASN BPBD Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Jenis Pendidikan Jumlah (orang)
1. SD 4
2. SMP 4
3. SMU 8
4. D3 3
5. S1 6
6. S2 6
JUMLAH 31
Sumber : BPBD, 2018
Tabel VI.2. ASN Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah (orang)
1. Golongan I 3
2. Golongan II 6
3. Golongan III 16
4. Golongan IV 6
JUMLAH 31
Sumber : BPBD, 2018
Tabel VI.3 ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah (orang)
1. Perempuan 2
2. Laki-laki 29
JUMLAH 31
Sumber : BPBD, 2018 b) Non-ASN BPBD sebagai personel Satuan Tugas
Tabel VI.4 Non ASN (Satgas BPBD) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Jenis Pendidikan Jumlah (orang)
1. SD 2
2. SMP 16
3. SMU 152
4. D3 5
5. S1 30
6. S2 0
JUMLAH 205
Sumber : BPBD, 2018
Tabel VI.5 Non ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah (orang)
1. Perempuan 27
2. Laki-laki 178
JUMLAH 205
Sumber : BPBD, 2018
6.2 Khusus
Beberapa hal yang sepantasnya mendapatkan perhatian adalah:
a. Data Demografi
b. Peta rawan bencana per dusun
c. Peningkatan pemberdayaan FPRB ( Forum Pengurangan Risiko Bencana )
d. Kerja sama lintas Daerah, lintas sektor
e. Simulasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana
f. Pelatihan pelatihan kebencanaan
g. Kajian akademis penilaian akibat bencana pada suatu wilayah
Capaian Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai Sangat Tinggi lebih
dari 100%. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh bencana
sampai dengan tahun 2018 yang tercapai 147,33% dari target 25,34%
terealisasi 37,33%. Capaian ini menyumbangkan 111,98% dari target akhir
RPJMD tahun 2021 adalah 52% desa tangguh bencana.
Desa tangguh bencana yang terealisasi sampai dengan tahun 2018
sebanyak 28 (dua puluh dua) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang
ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo,
Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo,
Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srigading, Seloharjo, Selopamioro,
Munthuk, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani,
Donotirto, Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo, Srihardono, Bangunjiwo.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana dilaksanakan melalui 2 (dua)
anggaran yaitu APBD I dan APBD II, Adapun Anggaran yang dibiayai dari
APBD I Di Tahun 2018 yaitu Desa Sriharjo, Srimartani, Donotirto,
Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo sedangkan Anggaran yang diampu
APBD II dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000 yaitu desa Srihardono,
Bangunjiwo. Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus
menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa.
Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang
sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran
masyarakat tentang perilaku kesiapsiagaan dan penyelamatan saat terjadi
bencana.
Di sepanjang tahun 2018 Program dan kegiatan yang menunjang
urusan kebencanaan adalah :
1. Sekolah Siaga Bencana, Tahun 2018 Pembentukan Sekolah Siaga
Bencana sebanyak 2 (dua) sekolah yang dari anggaran APBD II yaitu 2
sekolah siaga bencana yaitu SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah, dan
SD Muhammadiyah Insan dilaksanakan mandiri. Sampai dengan tahun
2018 ada sebanyak 12 (dua belas) sekolah, yaitu SD Parangtritis, SD Ar
Raihan, SMP 2 Imogiri, SMA 1 Kretek, SMA 1 Bantul, SMA 2 Bantul,
SMK Kelautan Bantul, SD 1 Trirenggo, SMP 1 Pandak, SMP 2 Dlingo,
SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah
2. Relokasi Korban Bencana, Di tahun 2018 kegiatan Relokasi Korban
bencana diperuntukkan untuk 10 KK yaitu :
- Ngadiyem alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Aris Diyanto alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Sogi alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Giyanto alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Ngagiman alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Saliyem alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Paeso alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Sutiyo alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Sugiman alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul
- Suwardi alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul
3. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi
respons time 15 menit. Di tahun 2018 respons time mencapai 100%
Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap
bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun adalah banjir, tanah
longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian
bencana di Kabupaten Bantul, yang paling menonjol adalah banjir, tanah
longsor, angin ribut dan kebakaran.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam
penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketangguhan dan
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu
mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak
bencana.
Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat
pada Tabel VI.6 berikut :
Tabel VI.6 Data Kejadian di Kabupaten Bantul Tahun 2018
NO KECAMATAN
Tan
ah
Lo
ngso
r
An
gin
Ke
n
ca
ng
Ke
ba
kara
n
laka
Su
ng
ai
Ero
si
Ab
rasi &
Ge
lom
ban
g
Pa
san
g
Laka
Su
mur
Da
ha
n P
ata
h
Po
ho
n T
um
ban
g
Ru
ma
h R
obo
h
Laka
La
ut
Ba
njir
Ke
cela
kaa
n
Ke
rja
Tan
ah
Am
bla
s
Ge
mp
a y
g
dira
saka
n d
i D
IY
Dam
pak
(Tit
ik)
Jum
lah
Kej
adia
n
1 BANTUL 0 27
Januari = 9 Februari = 2
Maret 2 April = 3 Mei = 0 Juni = 0 Juli = 0
Agustus = 0 September =
0 Oktober = 1
November = 0 Desember = 5
18 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0
Januari = 6 Februari = 2
Maret = 5 April = 19 Mei = 11 Juni = 17 Juli = 10
Agustus = 12 September = 5
Oktober = 7 November = 2 Desember = 11
2 BANGUNTAPAN 0 144 23 1 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0
3 PIYUNGAN 9 10 11 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
4 SRANDAKAN 0 7 1 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0 0
5 SANDEN 0 14 9 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
6 KRETEK 0 1 4 0 0 1 0 0 10 0 10 0 0 0
7 PUNDONG 2 8 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 JETIS 1 19 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
9 SEWON 0 16 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 KASIHAN 0 27 21 0 2 0 0 0 17 1 0 0 0 1
11 DLINGO 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PAJANGAN 0 11 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13 PANDAK 0 8 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
14 SEDAYU 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PLERET 4 27 11 0 1 0 0 0 10 1 0 0 1 0
16 IMOGIRI 2 26 36 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
17 BAMBANGLIPURO 0 19 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
JUMLAH 23 22 208 4 8 3 1 3 80 5 16 0 1 3 97
Total 474
Upaya pencegahan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa
ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di
kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase,
pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.
Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:
1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi
tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;
2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah
mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah,
puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;
3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga
bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
Jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada table VI. 7 di bawah
ini.
Tabel VI. 7
Potensi Bencana di Kabupaten Bantul
No. Jenis
Bencana
Lokasi yang berpotensi
1 Tanah longsor Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan,
Piyungan, Pleret, Pindong, Sedayu, Sewon
2 Angin kencang Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
3 Kekeringan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri,
Pundong
4 Banjir Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon,
Banguntapan, Jetis, Kasihan, Piyungan,
Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul
5 Gempa bumi Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
7 Tsunami Srandakan, Kretek, Sanden
8 Abrasi/Erosi Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan,
Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan
9 Kebakaran Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
10 Banjir Lahar
Dingin
Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong,
Winongo, dan Opak Kalikuning
Sumber: BPBD, 2018
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini
tidak mengurangi berbagai pihak untuk menyampaikan saran dan kritik agar
pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
mampu lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Bantul
tercinta.