caping+cari angin+kolom tempo 14.12.2014-19.12.2014

8/10/2019 caping+cari angin+kolom tempo 14.12.2014-19.12.2014

1/27

Santa

Senin, 15 Desember 2014

Semuanya diawali dengan imajinasi dan keinginan bergembira.

Santo Nikolas pun jadi Sinterklas dan jadi Santa Klaus. Nun di benua yang dingin, legenda

tentang seorang suci di abad ke-4 berkembang jadi tradisi yang tak jelas lagi asal-usul dan

unsur-unsurnya. Ada bekas kepercayaan orang Jerman sebelum Kristen tentang Dewa Odin,

tapi ada juga gambaran yang dibentuk lewat sebuah sajak yang tersiar di abad ke-19 dan

kemudian diperkuat sebuah iklan Coca-Cola.

Ia makhluk asing yang tak disebutkan Injil. Ia produk Eropa yang dirakit di Amerika.

"Ia tampak seperti seorang penjaja yang membuka kantong dagangannya," demikian ia

dideskripsikan dalam sajak yang ditulis Clement Moore menjelang Natal 1822. "Pipinya

merona seperti mawar, hidungnya seperti sebutir buah ceri, mulut kecilnya yang lucu

melengkung seperti busur, dan perutnya kecil bulat, terguncang-guncang bila ia tertawa."

Moore sebenarnya bukan seorang penyair; ia guru besar theologi di sebuah sekolah tinggi

Kristen di New York. Sajak itu ditulisnya untuk dibaca di lingkungan keluarganya sendiri di

malam Natal. Tak disangkanya profil manusia ajaib yang dikhayalkannya itu (yang ketika itu

masih disebut "St. Nicholas") kemudian menyebar dan merasuk ke dalam hidup orang

Amerika.

Mungkin di negeri Protestan itu tersirat niat untuk menampilkan seorang santo yang lain dari

yang diproyeksikan Gereja Katolik: orang "suci" ala Amerika ini gembil dan gendut.

Mungkin ada sebab lain: St. Nicholas jadi Santa Klaus yang kocak, ramah, dan pemurah

karena orang-orang--dimulai di Belanda--menghendaki sejenak kegembiraan. Mereka tak

ingin terus-menerus takluk dipelototi para rohaniwan Calvinis yang mengharamkan sukacita

lahiriah.

Atau mungkin sebab lain: di New York pada dua dasawarsa pertama abad ke-19 itu, ketika

kapitalisme tumbuh dan bank-bank besar mulai didirikan, ada kebutuhan membuat keajaiban

akrab kembali. Maka berkembanglah imajinasi tentang seseorang yang datang malam-malam

dari negeri misteri dan masuk ke rumah diam-diam melalui cerobong asap. Ia tak

menakutkan. Sekilas tampak sebagai seorang penjaja, ia sebenarnya tak berjualan apa-apa; ia

malah membagi-bagikan mainan gratis.

Tapi jika "adat" itu dianggap sebagai subversi terhadap masyarakat yang dikuasai jual-beli,

"perlawanan" itu tak bisa bertahan. Dengan segera kapitalisme menangkap dan menyulap

tokoh dongeng ini.

Konon kostumnya yang merah-putih itu berasal dari penampilannya dalam serangkaian iklan

Coca-Cola tahun 1940-an--meskipun sebenarnya Santa sudah tampil seperti itu dalam


2/27

ilustrasi yang dibikin Norman Rockwell di sampul majalah The Country Gentlemenpada

1921. Bagaimanapun, modal dan media massa mencetaknya dengan sebuah identitas yang

diulang-ulang. Ia dibuat agar mudah dikenali dan diingat sebagaimana lazimnya komoditas.

Tanpa kejutan, tanpa ketakjuban.

Dan dengan energi baru Santa Klaus pun menembus pusat-pusat belanja. Ia bagian darisekularisasi Natal, ketika saat yang disebut dengan syahdu dalam lagu "Malam Sunyi" itu

ditarik keluar dari ruang yang takzim dan jadi bagian pasar yang meriah. Natal dan ke-

Kristen-an berpisah. Di Jepang yang tak percaya Yesus, misalnya, ketika orang bersuka ria

dengan pesta bounenkai(mari-lupakan-ini-tahun) di ujung Desember, satu acara Natal yang

menarik dibuat di Roppongi: "Sexy Santa Party".

Orang-orang Kristen yang alim akan merengut, tentu, melihat hura-hura Santa macam itu--

yang makin menegaskan pemisahan Natal dari iman. Tapi umumnya kita lupa, orang

Protestan sendiri pernah mengharamkan Natal. Ketika mereka menguasai Inggris, pada 1647,

Parlemen menyatakan Natal sebagai "festival kepausan",papal festival,yang tak berdasarkan

Alkitab. Di Boston, Amerika, perayaan Natal dilarang selama 20 tahun sejak 1659. Baru di

pertengahan abad ke-19 orang Boston terbiasa bilangMerry Christmas.Kini di kota itu

bahkan bisa dibaca iklan "Santa Claus for Hire", menawarkan tenaga-tenaga yang bisa

memerankan Santa Klaus buat pesta.

Santa yang disewakan, yang bisa dipertukarkan, dengan segera jadi Santa yang muncul di

segala sudut dunia seperti McDonald's dan Starbucks. Di abad ke-19 Thomas Nast

menggambar sosoknya di majalahHarper's Weeklydengan wajah orang pedalaman yang

kasar: ia dikesankan sebagai penghuni Kutub Utara yang belum dijinakkan peradaban. Kini ia

lebih necis dan borjuis, bergerak tanpa paspor tanpa visa.

Mungkin sebab itu pemerintah Kanada membuat satu kampanye jenaka: Desember 2008,

Santa Klaus diberi status warga negara. Kata menteri urusan kewarganegaraan, Santa "berhak

kembali ke Kanada setelah perjalanannya melanglang dunia selesai".

Apa salahnya jenaka? Santa tohbagian kegembiraan (dan barang dagangan) yang tak perlu

pikiran mendalam.

Goenawan Mohamad


3/27

Mati

Sabtu, 13 Desember 2014

Putu Setia

Mati adalah hak prerogatif Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu itu tiba. Kalau

begitu, kenapa ada manusia yang bisa merencanakan kematian seseorang yang dibenarkan

secara hukum?

"Kamu mulai memancing perdebatan yang tak habis-habisnya," kata bayanganku. "Kamu

mau mengatakan yang merencanakan kematian seseorang itu para jaksa kan? Lalu hakim

bersepakat dan presiden tidak memberikan ampunan. Lantas ada perintah penembakan dan 12anggota Brimob mengokang senjata laras panjangnya: dorr... Berita pun menyebar, terpidana

mati sudah dieksekusi."

Sudah kuduga, bayanganku selalu mengajak berdebat, bukan aku yang memulai. Betul, aku

mempertanyakan apakah hukuman mati masih layak di bumi ini. Apakah mati itu sebuah

hukuman kalau kita berbicara konsep adanya lembaga pemasyarakatan? Bukankah lembaga

ini tempat orang bertobat, menyesali perbuatan dosanya, dan pada saatnya kembali ke

masyarakat? Bukankah Tuhan Maha Pengampun?

"Kamu sudah membawa-bawa nama Tuhan pula," sahut bayanganku. "Lihat pengedar

narkoba itu, berapa besar korban akibat ulahnya. Divonis mati pun masih tetap

mengendalikan bisnis narkobanya dari penjara. Aku mendukung Presiden Jokowi yang

menolak grasi 64 terpidana mati narkoba. Juga para pembunuh kejam di negeri ini, termasuk

teroris yang dengan enteng membunuh orang lewat aksi bomnya."

"Bagaimana kalau ternyata ada kesalahan dalam proses hukum atau ada unsur suap dan

rekayasa lain. Orang mati tak bisa dihidupkan lagi," kataku.

"Karena itu, ada proses, tidak ujuk-ujuk.Ada pengadilan tingkat pertama, ada banding, ada

kasasi, ada peninjauan kembali yang bisa diulang kalau ada novumbaru, ada permohonan

grasi. Dalam proses yang panjang itu, kesalahan bisa nihil."

Ah, bayanganku ini ngeyel. Mendingsetelah proses panjang itu final, terpidana langsung

dieksekusi. Penundaan kelewat panjang tanpa ada lagi proses hukum justru mengabaikan hak

asasi terpidana dan seolah dapat dua hukuman dalam satu kasus. Contoh Ibu Sumiarsih dan

anak kandungnya, Sugeng. Masih ingat cerita ini? Lima anggota keluarga Sumiarsih, suami

dan dua anaknya, plus satu menantu, membantai keluarga Letkol Marinir Purwanto di

Surabaya. Yang dibantai pun lima pula, Purwanto dan istri, dua anaknya, dan satu keponakan.

Itu terjadi pada 23 Agustus 1988. Pengadilan Surabaya menjatuhkan hukuman mati kepada

lima anggota keluarga Sumiarsih. Djais Adi Prayitno, suami Sumiarsih, meninggal di penjara

karena sakit. Lainnya dieksekusi dengan segera. Tetapi Sumiarsih dan Sugeng baru ditembakmati pada 18 Juli 2008.


4/27

Apakah kau merasakan penantian yang tak kunjung jelas itu hampir 20 tahun? Selama itu

Sumiarsih bertobat dan mohon pengampunan dan dia telah menjadi "anggota masyarakat" di

dalam dua lembaga pemasyarakatan: Malang dan Surabaya. Tiba-tiba ada keputusan untuk

didor. Rumor menyebutkan, Sumiarsih dan Sugeng didor karena ada protes dari pihak

Amrozy, terpidana mati Bom Bali. Kenapa Amrozy harus dieksekusi, padahal ada terpidanamati jauh sebelumnya yang masih tenang di penjara.

"Aku tak mau dengar rumor itu," kata bayanganku. "Aku berdiri di pihak korban. Masih

lumayan Sumiarsih diberi hidup 20 tahun agar bisa memohon pengampunan, tapi apakah itu

bisa menghidupkan lima anggota keluarga Marinir yang dibunuh dengan keji?"

"Ini balas dendam, ini bukan konsep lembaga pemasyarakatan," aku menjawab cepat.

Bayanganku juga menimpali cepat, "Kalau tak mau dibalas dengan dendam, jangan memulai

sesuatu yang menimbulkan dendam. Dendam ada kalanya memberi efek jera."

Aku diam. Ini contoh debat kusir yang tak berujung.


5/27

Menekan Segmen Pasar Oplosan


Flo. K. Sapto W, Praktisi Pemasaran

Selama 36 tahun setelah perang saudara di padang Kurusetra, Kresna kembali memegang

takhta kerajaan Dwarawati. Saat itu, zaman sudah memasuki kaliyuga(kegelapan). Rakyat

terpuruk dalam hedonisme. Sebagian gemar menimbun harta dan berpesta. Aparatur kerajaan

memiliki hobi melakukan korupsi. Anak mudanya terbiasa menenggak minuman keras

sampai mabuk. Syahdan Samba, putra Kresna, bahkan sempat dikutuk oleh seorang

brahmana.

Satyaki, sepupu Kresna, yang sedang berpesta minuman keras di pantai, terlibat cekcok

dengan Kertawarma. Cekcok berlanjut dengan perkelahian antara dua kelompok besar di

Kerajaan Dwarawati. Masing-masing menggunakan ilalang yang tumbuh di pinggir pantai

sebagai senjata. Konon ilalang ini merupakan tumbuhan yang berasal dari serbuk abu gada

besi yang keluar dari perut Samba. Anehnya, ilalang itu berubah menjadi setajam pedang.

Bentrokan tersebut menewaskan hampir seluruh rakyat Dwarawati.

Bima dalam lakon Bale Sigala-galamenolak minuman keras yang disodorkan para

Korawa. Penolakannya ini mungkin karena pernah terperdaya sebelumnya oleh Duryudana.

Kala itu, Bima dalam keadaan mabuk dimasukkan ke dalam sumur Jalatunda yang penuh

dengan ular berbisa. Kini, Bima tidak mau tertipu lagi. Sikapnya yang menolak mabuk

akhirnya menyelamatkan keluarga Pandawa dari kebakaran.

Ilustrasi di atas adalah gambaran dampak lebih jauh yang di minuman keras. Relevan saat

dikaitkan dengan tewasnya 27 orang dari 100 orang korban miras oplosan di Garut, 2 orang

di Sukabumi, dan 1 orang di Yogyakarta (Koran Tempo, 11/12/14).

Bagaimana sebaiknya minuman keras oplosan ini ditanggulangi? Faktanya, sebagianmasyarakat kita memiliki sebuah kebutuhan akan produk oplosan.

Abraham Maslow memaparkan lima hierarki kebutuhan yang ada dalam setiap individu

(Robbins, 2005), yaituphysiological(sandang, pangan, papan, seks);safety(fisik dan psikis);

social(dihargai, diterima, persahabatan); esteem(status sosial, dikenal, pencapaian); dan self-

actualization(kepenuhan pribadi, pencapaian potensi diri).

Kelima kebutuhan dasar manusiawi itu secara umum terwujud dalam kebutuhan akan

pekerjaan yang layak dan ketersediaan ruang untuk aktualisasi. Kedua hal itu akan mandek

jika pemerintah dan masyarakat tidak saling berbagi dan menyediakan diri satu sama lain.


6/27

Salah satu hal yang terlihat ironis adalah ketika lapangan pekerjaan yang layak tidak cukup

tersedia dan sejumlah ekspresi budaya serta ruang publik (pentas musik, kesenian daerah,

ritual kepercayaan, taman kota, dan lapangan) dibubarkan secara paksa atau digusur,

sementara yang tersaji secara murah-meriah adalah produk oplosan. Maka segala bentuk

pelampiasan atau pelepasan yang berbiaya murah akan diambil oleh golongan masyarakat ini.Meski regulasi distribusi yang super protektif sarat akan ancamansweeping.

Sudah tentu solusi strategis bagi situasi ini adalah peningkatan daya beli masyarakat yang

masuk segmen konsumen oplosan. Bukan sekadar ancaman pemecatan pejabat struktural di

daerah ataupun penyitaan dan larangan ketat yang hampir pasti temporer. Jika taraf

kehidupan yang lebih baik sudah terkondisi, segmen pasar oplosan akan tereduksi dengan

sendirinya. Selebihnya adalah pilihan. Toh, Samba, Satyaki, dan Kertawarma, yang notabene

keluarga ningrat atau kelas masyarakat atas, tetap binasa juga karena miras.


7/27

Laporan dari Omah Munir


Seno Gumira Ajidarma, Wartawanpanajournal.com

Seminggu lalu, Senin, 8 Desember 2014, saya berada di Omah Munir, di Kota Batu, Malang,

Jawa Timur. Itulah tanggal kelahiran Munir Said Thalib, yang jika tidak meninggal akibat

konsentrasi Arsenik 3 sebanyak 0,460 miligram per liter yang menyebabkan blokade reaksi

detoksifikasi, Selasa 7 September 2004 di udara, dalam pesawat Garuda, 40 ribu kaki di atas

tanah Rumania, tentu kini berusia 49 tahun.

Tertera pada poster pameran instalasi fotografi Fanny Octavianus dan Yaya Sung yang

dibuka siang itu tulisan, "49-39 = 10 th Menolak Lupa". Sementara "jalan 39" merupakan

usianya pada akhir hayat, sudah 10 tahun orang tidak lupa bahwa Munir dibunuh. Jadi bukan

hanya meninggalnya Munir yang tak hilang dari ingatan, tapi juga kecenderungan untuk

melupakannya sebagai trauma yang tidak ingin diingat ataupun sebagai sikap menghindari

tanggung jawab.

Sebagai kurator pameran, mengapa saya memilih kata "menolak", bukan "melawan" yang

nyaris menjadi baku dalam seruan "melawan lupa"? Sebab, meski "melawan" mungkin lebih

heroik, dalam cara berpikir dialektik kata itu merupakan antitesis yang belum ketahuan

sintesisnya, sedangkan "menolak" adalah sintesis definitif sebagai kelanjutan tindak melawan

itu.

Sementara dengan kata "melawan" penyandangnya terposisikan sebagai kelompok marginal,

yang melawan proyek pembiaran (baca: kesengajaan untuk melupakan) dari kelompok

dominan, kata "menolak" merupakan sintesis definitif yang penyandangnya boleh dianggap

terposisikan sebagai kelompok dominan, sehingga siapa pun yang berpura-pura

melupakannya bolehlah diandaikan sebagai "yang lain"--yang tentu saja tidak perlu

berkonotasi tertindas, kasihan, eksotik, atau heroik, melainkan apa pun yang berkonotasinegatif, sebagai makhluk yang tidak layak mendapat simpati karena kesengajaannya yang

tidak termaafkan.

"Menolak lupa" menjadi ukuran, standar, patokan, dan akal sehat, wacana dominan dan absah

dalam klaim atas normalitas--yang normal adalah yang menolak lupa, yang abnormal adalah

yang lupa--ketika menganggap terbunuhnya Munir, jika bukan "baik dan benar" (menurut

para pelakunya), setidaknya "bukan urusan saya" (menurut publik apatis produk Orde Baru).

Namun catatan ini belum menjadi laporan jika tidak saya sampaikan bahwa pada hari itu

secara formal dan resmi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi


8/27

penghargaan kepada almarhum Munir. Mengingat pada 29 November sebelumnya

Pollycarpus Budihari Prijanto, yang telah dinyatakan bersalah, dibebaskan bersyarat dan

menimbulkan gelombang reaksi pernyataan "melukai rasa keadilan", penghargaan Komnas

HAM dapat terbaca sebagai manuver pada saat yang tepat.

Sebetulnya, istri almarhum Munir, Suciwati diminta datang ke Yogya untuk menerima

penghargaan tersebut pada Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember, yang juga

diberikan kepada almarhumah Maria Ulfah Soebadio, sebagai orang pertama yang

memasukkan "ayat-ayat HAM" dalam perundang-undangan, tapi Suciwati tidak bersedia.

"Udah sebelya?" Tanya saya ketika cari jajanan sore-sore sebelum kembali ke Jakarta.

"Wah, udah enggak sebellagi Mas, saya udah sampai pada tahap, tahap. apa ya."

Saya tidak ingat apakah kemudian Suciwati menemukan suatu kata yang bisa menerjemahkan

pendapat ataupun suasana hatinya. Tapi menurut saya sangat penting untuk

menggarisbawahi: tidak terlalu mudah dalam posisi Suciwati untuk menerima, bukan sekadar

terdakwa kasus pembunuhan Munir yang bisa dibebaskan bersyarat "sesuai dengan

prosedur", tapi juga bahwa otak pembunuhan Munir belum terungkap. Tepatnya, belum

terungkap secara hukum.

"Apakah Mbak Uci itu tidak terlalu keras ya, Mas?" seorang aktivis bertanya tentang sikap

Suciwati, bukan kepada Komnas HAM, melainkan sikapnya secara umum atas keterbunuhan

Munir yang telah menjadi komoditas politik.

"Mbak Uci itu istrinya Munir," kata saya, "apalagi yang bisa diharapkan dari seorang istri

yang suaminya dibunuh?"

Hari itu adalah kali pertama saya berada di Omah Munir karena proses kurasi kami lakukan

di Jakarta. Setelah cukup berjarak, dapatlah saya tangkap, di balik kekerasan sikapnya

(bertemu dengan presiden pun tidak mau jika tidak ada langkah yang berarti) sebetulnya

Suciwati melakukan aktivisme dengan apa yang disebutsoft power.

Sebagai museum yang sangat kecil, Omah Munir ternyata amat sangat penting karena

merupakan satu-satunya museum di Indonesia yang mengabdi kepada penyadaran hak asasi

manusia. Bukan otak pembunuhan Munir lagi, entah siapa dia, yang menjadi "musuh"

Suciwati, melainkan anasir-anasir kejahatan sebagai potensi manusia yang membutuhkan

tidak sembarang konsistensi untuk melawannya.


9/27

Jokowi, dan Bangsa yang Pemurah

Selasa, 16 Desember 2014

Agus Sudibyo,Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Redpel Jurnal Prisma

Tahun 2014 adalah tahun politik. Bangsa Indonesia menyelenggarakan hajat besar pemilihan

umum legislatif dan pemilihan presiden. Dari segi penyelenggaraan, ini adalah pemilu yang

paling heboh dan penuh konflik. Begitu keras pertentangan politik diametral yang terjadi,

begitu kasar kampanye negatif yang dilakukan, begitu masif politik uang yang dipraktekkan,

serta begitu kasar pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan para tim sukses. Kontroversi,

silang pendapat, dan perang opini terus terjadi sejak awal tahun, bahkan hingga saat ini ketikapemilu telah selesai jauh-jauh hari.

Hiruk-pikuk politik itu tampaknya membuat masyarakat lelah. Masyarakat jenuh dengan

situasi politik yang terus memanas. Masyarakat juga jengah dengan semua bentuk omong

kosong para politikus. Masyarakat ingin segera beranjak ke normalitas keadaan, kembali ke

pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Masyarakat berpikir, hiruk-pikuk politik

seharusnya hanya terjadi lima tahun sekali, selebihnya biarkanlah roda kehidupan sosial-

ekonomi berputar secara alamiah, normal, tanpa direcoki gejolak pada aras kehidupan

politik.

Inilah salah satu penjelasan mengapa respons masyarakat terhadap keputusan pemerintah

menaikkan harga BBM terkesan biasa-biasa saja. Tidak ada kehebohan seperti yang

dibayangkan, tidak terjadi drama protes sosial sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Yang

ada hanyalah demonstrasi-demonstrasi yang bersifat sporadis.

Sebagian pengamat menyatakan respons masyarakat yang biasa-biasa itu ada karena

popularitas Presiden Jokowi yang masih tinggi. Tapi benarkah masyarakat sedemikian fanatik

terhadap presidennya sehingga keputusan yang jelas-jelas memberatkan kehidupan

masyarakat pun diterima tanpa keberatan berarti? Bisa jadi benar kenaikan harga BBM sulitdihindari oleh pemerintah. Namun kenaikan harga sekitar Rp 2.000 itu jelas menyusahkan

rakyat banyak. Menurut saya, mayoritas bangsa Indonesia kecewa atas kenaikan harga BBM,

dan menyesal mengapa Presiden Jokowi tidak mengambil langkah lain.

Namun sebagaimana telah dijelaskan, bangsa Indonesia sudah capek dengan hiruk-pikuk

politik. Masyarakat tidak menginginkan gonjang-ganjing politik yang ujung-ujungnya hanya

dimanfaatkan oleh para politikus untuk maksud-maksud partikular, tanpa menghasilkan

solusi yang sungguh-sungguh menguntungkan masyarakat. Mungkin kedengarannya seperti

fatalis. Namun masyarakat Indonesia sudah menganggap kenaikan gradual harga-harga

kebutuhan bahan pokok sebagai suatu keniscayaan yang akan terjadi terus-menerus. Mereka


10/27

umumnya menganggap kenaikan biaya hidup sebagai suatu rutinitas tahunan, sebagai suatu

normalitas, yang tidak pernah sungguh dipersoalkan apa penyebabnya.

Di perdesaan pulau Jawa, masyarakat sudah terbiasa menyebut uang sejuta rupiah dengan

sebutan "sewu" yang artinya adalah seribu rupiah. Realitas ini secara simbolis menunjukkankenaikan gradual harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sampai kepada keadaan yang

sangat ekstrem: uang sejuta rupiah sama nilainya dengan uang seribu perak. Masyarakat

umumnya menerima keadaan ini sebagai konsekuensi "perubahan zaman" dan jarang sekali

sungguh-sungguh mempersoalkannya secara politis. Sepertinya masyarakat sadar bahwa

negara memang selalu hadir ketika membutuhkan rakyatnya, ketika menuntut ketaatan

warganya, namun sebaliknya, negara sering absen ketika benar-benar dibutuhkan rakyatnya.

Presiden Jokowi patut merasa beruntung hidup di dalam masyarakat yang pemurah dan

mudah menerima keadaan. Masyarakat yang tidak banyak menuntut para pemimpinnya.

Masyarakat yang terbiasa menyelesaikan sendiri kesulitan hidupnya, tanpa banyak menunggu

uluran tangan pemerintah, masyarakat yang bahkan mungkin masih memendam trauma

berhadap-hadapan dengan birokrasi. Presiden Jokowi juga patut berterima kasih kepada

masyarakat Indonesia. Andai saja muncul reaksi penolakan keras dari akar rumput atas

keputusan menaikkan harga itu, kesulitan Presiden Jokowi niscaya berlipat-lipat. Tuntutan

interpelasi menemukan sumbu ledaknya.

Sejarawan menyatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf. Bangsa yang mudah

memaafkan kesalahan atau kelemahan para pemimpinnya. Celakanya, makna "pemaaf" di

sini begitu dekat dengan makna pelupa. Masyarakat lupa Presiden Jokowi pada masa lalujuga pernah menolak ide kenaikan harga BBM. Masyarakat juga lupa PDIP dan Megawati

paling galak dalam menolak rencana pemerintah SBY mencabut subsidi BBM suatu ketika.

Jika saja ingat akan hal itu, masyarakat mungkin tetap memaklumi kenaikan harga BBM,

namun menyayangkan sikap inkonsisten para pemimpinnya.

Selanjutnya, bagaimana Presiden Jokowi akan membalas kemurahan hati bangsa Indonesia

itu? Presiden Jokowi harus membuktikan tekad memberantas mafia migas bukan sekadar

retorika yang akan layu-sebelum-berkembang. Presiden Jokowi juga harus membuktikan,

pemerintahannya lebih baik dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas pengelolaan energi

dan sumber daya alam di Indonesia. *


11/27

Indonesia dalam Teh

SELASA, 16 DESEMBER 2014

Priyadi, Santri di Bilik Literasi, Solo

Masyarakat Indonesia biasa menyediakan teh untuk tamunya. Di perdesaan, hal itu masih

tetap berlaku meski sang tuan rumah kadang mengatakan, "maaf, hanya ada teh" (Koran

Tempo, 22 November 2009). Teh tak hanya menjadi suguhan untuk tamu, tapi kadang juga

untuk oleh-oleh saat menjenguk orang sakit. Teh menjadi "perekat solidaritas dan

perwujudan" empati masyarakat kelas bawah. Di perkotaan, hidangan teh telah mulai surut.

Kebiasaan menyajikan teh untuk tamu diganti dengan air mineral dalam gelas plastik!

Jutaan warung-warung sederhana dan PKL penjual makanan, seperti mi ayam, pecel, gado-

gado, bakso, dan lainnya, memasang teh sebagai menu wajib. Penjual biasa menyediakan

pelbagai varian menu untuk tehnya.

Teh tak hanya dikonsumsi oleh pejabat sekelas presiden, tapi juga rakyat jelata. Di meja

jamuan, obrolan Presiden Jokowi dan SBY adalah untuk memikirkan rakyat Indonesia. Di

meja makan dalam sebuah warung sederhana, teh menjadi teman ngobrolburuh saat

makanan sudah dilahap habis. Obrolan di warung tak jarang membincangkan para pejabat

dan nasib Indonesia. Mereka sering menjadi komentator politik. Komentar mereka seringlebih panas daripada pengamat politik di televisi. Kita memang bisa memperkirakan bobot

obrolan, komentar, dan dampaknya dari dua kelompok tersebut (elite-jelata). Namun kita tak

bisa mengelak bahwa rakyat dan pejabat bisa saling mencoba mengerti dengan ditemani teh.

Populernya teh di Indonesia menjadi bisnis menggiurkan. Faktor uang membuat berhektare-

hektare tanah di Indonesia telah dijadikan perkebunan teh. Hingga 2013, Badan Pusat

Statistik merilis bahwa luas perkebunan teh besar dan milik rakyat terus meningkat. Teh dan

produknya pernah membawa seorang pengusaha minuman ini masuk jajaran sepuluh orang

terkaya di Indonesia. Teh juga menjadi produk ekspor Indonesia. Namun meningkatnya

penyerapan teh dalam negeri telah membuat nilai ekspor turun pada 2014. Ekspor teh selama

Januari-September turun 14,4 persen dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya

(Koran Tempo, 10 Desember 2014).

Teh yang diimpor oleh Belanda ke Indonesia pada abad XVII itu telah mempengaruhi

masyarakat Indonesia. Pengaruh dari teh juga terlihat dalam karya sastra dan koran pada abad

XX. Hella S. Haasse, penulis Belanda yang lahir di Batavia, menulisHeren van de Theeyang

mengisahkan juragan teh dan pribumi tak banyak memiliki arti dalam perannya sebagai buruh

dalam novel itu. Dalam novel tipis Oeroeg(2009), anak pribumi yang bapaknya bekerja pada

juragan teh ditampilkan sebagai bayang-bayang anak sang juragan teh yang jadi sahabatnyaketika kecil (Wibisono, 2014).


12/27

Dalam koranApi, 30 November 1925, terdapat tulisan tentang dibeslahnyaApioleh polisi

kolonial. Bahkan, "Pembeslaghan boekan dilakoekan pada barang-barang jang

bersangkoetan dengan perkaranja sadja, tetapi satoe vorm zetsels sama sekali dibeslag.

Keperloean advertensi terbawa djoega." KoranApi menjadi tempat gagasan komunisme

disebar, dan dalam koran tersebut banyak pula terdapat iklan yang "menghidupi" koran. Limaedisi pada November 1925 berisi iklan teh. Bunyi iklannya, "Awas! Thee tjap (gambar palu-

arit)." Teh cap gambar palu-arit tersebut haroem bahoenja dan enak rasanja." Palu-arit jadi

merek teh.Nah!*


13/27

Hakim (Bukan) Politikus?

RABU, 17 DESEMBER 2014

Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Ketua Mahkamah Konstitusi meradang ketika Refly Harun (RH) dan Todung Mulya Lubis

(TML) ditunjuk sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi. Kedua figur

kondang itu dianggap memiliki kepentingan tersembunyi karena acap kali bersengketa di

MK.

Melalui surat protes MK Nomor 2777/HP.00.00/12/2014, Ketua MK meminta Presidenmengganti kedua anggota Pansel tersebut. Meskipun bukan termasuk lingkup kewenangan

MK, surat tersebut telah melewati persetujuan sembilan hakim konstitusi berdasarkan Rapat

Permusyawaratan Hakim MK. Langkah itu adalah campur tangan pertama MK dalam proses

seleksi hakim konstitusi oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Jika dicermati lebih dalam, surat protes itu memiliki tiga kelemahan penting. Pertama, surat

itu mempertanyakan kredibilitas anggota Pansel dalam menghasilkan figur hakim konstitusi.

Kritik MK tersebut ibarat "menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri". Jika RH dan TML

diragukan kredibilitasnya, bukankah sembilan hakim konstitusi yang ada saat ini merupakan

pilihan Pansel yang tidak terbuka? Terutama, hakim konstitusi pilihan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono dan MA yang dilakukan "tanpa proses seleksi". SBY dan MA

menunjuk sejumlah nama sebagai hakim konstitusi tanpa melalui prosesfit and proper test,

sebagaimana yang dipilih Presiden Joko Widodo melalui Pansel kali ini. Sayangnya, MK

tidak pernah mempertanyakan langkah Presiden SBY dan MA tersebut, padahal kepentingan

Presiden dan MA dapat "menyusup" melalui seleksi tertutup itu.

Kedua, surat tersebut mempertanyakan figur RH yang pernah menuding borok pada peradilan

bertiang sembilan itu. Di kemudian hari, tudingan RH malah terbukti dengan tertangkap

tangannya Ketua MK Akil Mochtar sebagai penerima suap. Konon kabarnya, RH masih

menyimpan beberapa nama yang dianggap bermasalah. Pengalaman itulah yang membuat

sosok RH begitu dibutuhkan Pansel. Mempertanyakan keberadaan RH di Pansel memberi

kesan bahwa MK masih menyimpan "dendam masa lalu" ketika boroknya terbongkar.

Ketiga, surat tersebut mempertanyakan kepentingan anggota Pansel karena acap kali

beperkara di MK merupakan logika tidak tepat. Jika alat ukurnya adalah beperkara, bukankah

Presiden dan DPR adalah pihak yang langganan beracara di MK? UUD 1945 dan UU MK

memberikan kewenangan mengajukan hakim konstitusi kepada lembaga tersebut. Jika alat

ukurnya kepentingan beracara, kenapa MK tidak pernah gelisah dan mempertanyakan

kewenangan Presiden dan DPR mengajukan hakim konstitusi tersebut? Bukan tidak


14/27

mungkin, alasan MK mempertanyakan anggota Pansel terkesan dicari-cari untuk sebuah

kepentingan tersembunyi pula.

Ketua MK Hamdan Zulva berniat melanjutkan jabatannya yang akan habis (Kompas, 13

Desember) dengan terlebih dulu mempertimbangkan mekanisme seleksi (Kompas, 11

Desember). Pilihan Hamdan untuk melanjutkan jabatan itu tentu bertentangan dengan

mekanisme seleksi yang dipilih Presiden Jokowi.

Pola melanjutkan jabatan tersebut menyerupai yang pernah dipraktekkan DPR ketika

melanjutkan jabatan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi. DPR, tanpa melakukan seleksi

ulang dan mengabaikan protes publik, dengan "berani" melanjutkan begitu saja jabatan hakim

konstitusi Akil. Bukan tidak mungkin, Jokowi belajar dari kasus Akil tersebut. Dengan

dibentuknya Pansel, setidaknya "transaksi politik" yang mungkin terjadi antara Presiden dan

calon hakim konstitusi dapat dibatasi. Jika ingin figur negarawan berintegritas yang

memahami konstitusi dan hukum tata negara dapat terpilih, proses seleksi terbuka melaluiPansel merupakan langkah yang paling tepat.

Itu sebabnya, pilihan MK mempertanyakan keanggotaan Pansel patut diduga menyimpan

agenda politik tersendiri. Dengan "menyerang" keanggotaan Pansel dan meminta pergantian

anggota, Pansel akan kehilangan waktu untuk melakukan seleksi. Padahal hakim konstitusi

harus dilantik sebelum 7 Januari 2015. Jika batas waktu itu tidak terpenuhi, bukan tidak

mungkin Presiden terpaksa memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Hamdan agar

tidak terjadi kekosongan jabatan.

Apabila langkah MK mengirimkan surat protes kepada Presiden itu terbukti sebagai pilihanpolitik, bukan tidak mungkin telah terjadi pelanggaran Pasal 2 angka 2 Kode Etik dan

Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (PMK Nomor 02/PMK/2003) yang meminta

hakim MK menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan,

arif dan bijaksana dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sulit bagi hakim MK

menghindari tuduhan bahwa surat protes tersebut adalah langkah kekhawatiran karena

potensi tidak terpilih kembali sebagai hakim konstitusi. Jika tuduhan itu benar, hakim MK

bukan lagi seorang negarawan yang arif dan bijaksana. Padahal hakim konstitusi bukanlah

politikus.


15/27

Kurikulum bagi Raksasa

Kamis, 18 Desember 2014

Iwan Pranoto,Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di New

Delhi

Dari empat negara berpenduduk terbesar, yaitu Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan

Indonesia, negara India dan AS sama-sama tak memiliki kurikulum nasional. Bahkan, standar

CCSS (Common Core State Standards) yang baru sedang dicoba untuk diterapkan belum

disepakati untuk diterapkan di semua negara bagian. Standar CCSS ini pun sementara baru

mencakup mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris saja. Para pendidik AS berpendapatbahwa standar CCSS ini dan, khususnya, ujiannya membuka peluang terjadinya

penyeragaman pendidikan dan anak didik. Dan, hal ini bertentangan dengan kebebasan

individu dan keberagaman yang dijuarakan sistem pendidikan AS.

Sementara itu, India benar-benar tak menetapkan standar nasional, apalagi kurikulum

nasional. Di negeri ini keanekaragaman kurikulum dan bahan ajar justru didorong dan

disokong secara eksplisit dan resmi oleh pemerintah pusat melalui dokumen Curriculum

Framework, yang dirancang oleh National Council of Educational Research and Training.

Seperti Sekolah Riverside di Ahmedabad, di negara bagian Gujarat di India, yang didirikan

oleh edukator Kiran Bir Sethi, para guru bersama kepala sekolah merancang kurikulum setiap

mata pelajaran sendiri untuk jenjang SD dan SMP. Adapun untuk jenjang SMA, sekolah ini

menggunakan kurikulum yang disesuaikan untuk sistem Cambridge. Tiap sekolah negeri pun

berhak merancang kurikulumnya sendiri. Sementara itu, setiap negara bagian memiliki

sejumlah dewan pendidikan yang masing-masing menawarkan standar. Sekolah negeri

maupun swasta di India bebas memilih mengikuti dewan pendidikan yang mana atau memilih

standar yang lain. Ujian di tingkat SMA nanti akan mengikuti standar yang sudah dipilih.

Adapun Tiongkok sampai sekarang masih terpusat menggunakan satu kurikulum nasionaluntuk seluruh sekolah dasar dan menengahnya. Meski demikian, yang disebut satu kurikulum

nasional sesungguhnya telah berubah makna sekaligus "kadar"-nya sejak 1993 untuk jenjang

SD dan SMP. Yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk jenjang SD hanya

sembilan mata pelajaran wajib, yakni matematika, IPA, ilmu sosial, pendidikan politik,

bahasa Mandarin, pendidikan jasmani, musik, seni rupa, dan keterampilan perburuhan.

Sekolah juga harus memberi pelajaran bahasa asing, tapi siswa boleh memilih bahasanya.

Kemudian, untuk jenjang SMP, ada 13 mata pelajaran wajib yang ditetapkan pemerintah

pusat. Kemudian, SMA-nya menggunakan sistem kredit. Dengan sistem kredit ini, tidak saja

tiap daerah dapat memiliki kurikulum sendiri, bahkan setiap siswa dapat merencanakanpendidikan SMA-nya sendiri.


16/27

Dengan mencermati situasi sistem pendidikan tiga negara berpenduduk besar itu,

sesungguhnya pesan yang disampaikan jelas sekali, pemaksaan kurikulum tunggal untuk

negara berpenduduk besar sungguh meragukan. Pada Abad ke-21 ini, saat nilai-nilai lokal

mengglobal, Indonesia membutuhkan banyak kurikulum yang unik di tingkat daerah.

Kebudayaan lokal yang beraneka ragam tidak boleh diseragamkan. Apalagi, faktanyaIndonesia memiliki karakter geografis kepulauan yang secara alamiah hakikatnya adalah

keanekaragam. Karena itu, proses belajar-mengajar dan, khususnya, kurikulum bagi anak-

anak kita di berbagai pelosok Tanah Air perlu luwes agar pendidik/sekolah dapat

mengadaptasi program belajar-mengajarnya untuk kebutuhan kecakapan anak khusus di

daerah itu. Keunikan lokal ini harus eksplisit dirumuskan dan diilustrasikan dalam desain

pembelajaran.

Ke depan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan tidak

lagi memaksakan satu kurikulum tunggal dan sebangun pada semua sekolah dari Pulau Biak

sampai Pulau Nias, dari Sungai Memberamo sampai Sungai Siak. Seperti tiga negara raksasa

sebelumnya, penduduk Indonesia luar biasa banyak dan tersebar. Sungguh pemikiran yang

kurang matang jika memaksakan satu seri buku ajar tunggal untuk semua sekolah di negara

besar ini.

Walau terganggu saat kebijakan Kurikulum 2013 dipaksakan, konsep keanekaragaman

kurikulum itu sudah digagas dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) lebih dari

satu dekade lalu. Semoga Kementerian Pendidikan baru meneruskan jiwa keanekaragaman

pendidikan di UU Sisdiknas tersebut.

Kementerian Pendidikan, khususnya Puskurbuk-Balitbang, perlu mulai mereka-cipta

kerangka kurikulum yang dapat digunakan untuk menjadi panduan yang memudahkan

sekolah dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan keunikan daerah, geografis, dan

kebudayaannya. Dengan kurikulum sekolah yang relevan dengan kedaerahan dan kehidupan,

para pelajar akan meningkatkan dorongan belajar dari dalam diri. Pelajaran di sekolah

semakin terkait dengan kehidupan di lingkungannya. Hal ini akan menjauhkan citra buruk

belajar sebagai beban, bukan berkat.

Tantangan dan strategi mendidik raksasa tentu berbeda dibanding mendidik negara kecil

berpenduduk sedikit dengan lokasi geografis homogen.


17/27

Pemberantasan Korupsi dari Keluarga


Asep Purnama Bahtiar, Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mengajak memerangi korupsi dari keluarga. Di antara agenda dalam acara peringatan

tersebut adalah pembacaan naskah proklamasi antikorupsi yang memuat tiga seruan, salah

satunya berjanji memerangi korupsi dari diri sendiri dan keluarga.

Menurut Bambang Widjojanto, korupsi kian meluas, merata, dan mendalam di seluruh aspekdan tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, keluarga dapat

menjadi salah satu alternatif untuk membangun nilai-nilai budaya dan sikap mental yang

tahan godaan dan konsisten dengan kepribadian bangsa. Dalam hal ini budaya malu bisa

mulai disemaikan dan dirawat, sehingga menjadi sistem nilai-budaya dan identitas dalam

kehidupannya, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang korup.

Penguatan sistem nilai-budaya bagi keluarga ini sudah mendesak sekarang karena pengaruh

perubahan sosial-budaya secara global yang semakin merasuk ke dalam kehidupan keluarga,

baik di perkotaan maupun perdesaan. Sejak dekade 1990-an, ketika teknologi informasi dan

komunikasi semakin berkembang dan canggih, perubahan sosial budaya pun ikut

dipengaruhinya. Gaya hidup yang serba konsumtif dan hedonis mendorong masyarakat untuk

berbuat dan berperilaku apa saja. Dalam pusaran globalisasi seperti ini, keluarga, sebagai unit

sosial terkecil, juga terkena dampaknya.

Di samping itu, kerenggangan hubungan dalam keluarga merupakan salah satu ekses dari

perubahan gaya hidup dan sistem nilai-budaya yang lebih banyak diwarnai olehgadgetdan

peranti canggih teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Perubahan sosial-budaya yang

kian cepat dan ekstensif telah memecah kehidupan keluarga menjadi individu-individu yang

terpisah dan terasing satu dengan yang lainnya, sehingga komunikasi dan jalinankekeluargaan pun tidak terbangun. Akibatnya, hubungan antar-anggota dalam keluarga

menjadi tidak akrab dan renggang, yang kemudian menyebabkan kontrol dan sikap saling

mengingatkan untuk tetap dengan nilai-nilai dan prinsip hidup yang benar tidak mudah

dilakukan.

Akibat lebih jauh dari kerenggangan hubungan dalam keluarga itu, budaya malu perlahan-

perlahan mulai meluntur. Walhasil, kalau ada anggota keluarga yang melakukan perbuatan

tercela, seperti korupsi, tidak dipandang sebagai kejahatan atau perbuatan yang memalukan.

Lunturnya budaya malu di masyarakat dan keluarga itu menjadi lahan subur bagi praktek

korupsi.


18/27

Keluarga merupakan ruang hidup pertama bagi anak-anak dalam berinteraksi dengan orang

lain. Karena itu, pendidikan dini secara informal juga berlangsung dalam kehidupan

keluarga--sebagai unsur dari civil society. Kebiasaan dan budaya yang berlangsung di sebuah

keluarga akan mudah diserap dan ditiru oleh anak-anak hingga membentuk kepribadian dan

wataknya. Dalam hal ini pula budaya malu dan nilai-nilai positif untuk membentuk integritasdan kepribadian bagi anak-anak dan orang tua serta anggota keluarga lainnya dapat

diinternalisasi di dalam keluarga, sehingga mereka bisa ikut ambil peran dalam membangun

nilai-nilai budaya malu guna pemberantasan korupsi di Indonesia.


19/27

Asketisme Politikus Islam


Arfanda Siregar, Pengamat Politik dan Gerakan Islam

Sungguh lucu rasanya bahwa yang menjadi pelopor hidup sederhana (asketisme) justru

berasal dari politikus partai nasionalis. Sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden,

semua pejabat negara, baik menteri, pejabat setingkat menteri, maupun kepala daerah

mendadak turut menganut asketisme.

Jokowi memang bersahaja. Jauh sebelum menjadi presiden pun beliau telah memeloporihidup sederhana. Bekas Ketua Umum Muhammadiyah Buya Syafii Maarif pernah memuji

sepatu yang dipakai alumnus UGM tersebut karena berharga 50 ribu perak. Beberapa kali

beliau tertangkap kamera wartawan sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan

pesawat ekonomi. Tak salahlah daftar "The Leading Global Thinkers of 2013"

memasukkannya sebagai tokoh Challenger atau tokoh reformis baru, berkat

kesederhanaannya.

Terlepas dari validitas penilaian tersebut, tokoh partai Islam malah menjauh dari pengamalan

salah satu ajaran Islam tersebut. Padahal, asketisme merupakan bagian dari nilai Islam yang

seharusnya melekat pada diri politikus Islam, apalagi setelah menjabat berbagai posisi

penting di pucuk kekuasaan.

Coba saja lihat, ada ketua partai memiliki mobil mewah sampai tiga, menggunakan jam

tangan Rolex berharga puluhan juta rupiah, berpakaian bak selebritas, berhobi ala para

miliuner, dan lain sebagainya. Sungguh kontras dengan nilai asketisme yang seharusnya

menjadi fatsun politik Islam. Mereka bukan tak memahami fatsun politik tersebut. Toh,

mayoritas politikus Islam berlatar belakang ilmu agama.

Mereka sangat paham bahwazuhudberarti hidup sederhana, bersahaja, tidak berlebihan, danjauh dari sikap hidup berfoya-foya. Meskipun mampu untuk hidup mewah, glamor, dan

berfoya-foya, itu tidak dilakukan karena hadirnya kesadaran bahwa sebagai pejabat negara

memang mereka harus hidup sederhana dan prihatin di tengah mayoritas umat yang masih

banyak berpredikat duafa. Tidak justru sebaliknya, ketika menjadi ustad bersahaja, setelah

menjadi pejabat berfoya-foya. Persis pepatah, "lupa kacang dengan kulitnya".

Begitu banyak tokoh Islam yangzuhuddan seharusnya diteladani politikus Islam. Di kancah

internasional, ada Nabi Muhammad SAW, Umar Bin Khatab, Umar Bin Abdul Aziz, dan

Ahmadinejad yang termasyhur di mata dunia, justru karena berperilakuzuhud. Dalam sejarah

bangsa, para politikus Islam bisa mencari teladan dari sosok KH Agus Salim, M. Hatta, dan


20/27

Natsir dalam menjalani dunia politik. Menurut Agus Salim, leiden is lijden(memimpin

adalah menderita).

Fakta mengatakan bahwa hasil kontestasi politik Indonesia, partai Islam selalu kalah dari

partai nasionalis. Bahkan, sepanjang pilpres digelar, belum pernah satu pun politikus partaiIslam yang mampu menyaingi tokoh nasionalis. Politikus Islam selalu kalah pamor dibanding

politikus nasionalis.

Mengapa hal itu terjadi? Karena politikus Islam tak mau mengamalkan hidup sederhana,

asketisme, atauzuhud. Nabi Muhammad pernah berpesan, "Zuhud-lah terhadap dunia, maka

kamu dicintai Allah.Zuhud-lah terhadap apa yang dimiliki manusia, mereka akan

mencintaimu."

Ternyata wejangan tersebut malah dipraktekkan oleh tokoh nasionalis, seperti Jokowi.

Sedangkan politikus Islam malah asyik dengan gemerlap kemewahan yang justru

menjauhkannya dari hati rakyat Indonesia.


21/27

Memangkas Lembaga, Menuai ParadigmaBaru

Jum'at, 19 Desember 2014

Firoz Gaffar,Dosen Analisis Ekonomi atas Hukum

Tidak ramai diberitakan di media, Peraturan Presiden (Perpres) 176/2014 telah membabat 10

lembaga non-struktural (LNS). Konsiderans cuma menyebut singkat alasan normatifnya:

efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Adapun perbincangan publik menyinggung topik

eliminasi tumpang-tindih fungsi organ, reduksi anggaran negara, dan optimalisasi peran

kementerian.

Berbicara tentang LNS, kita teringat reformasi dua windu yang telah lewat. Tiupan euforia

melanda birokrasi, bongkar-pasang LNS sah saja karena bukan soal ribetprosedur atau tabu

sasaran, bukan pula soal tepat fungsi atau ringan bujet. Lihat rezim Gus Dur sebagai presiden

pada awal era reformasi, betapa banyak dibentuk LNS baru, dengan ketidakpercayaan atas

kredibilitas instansi struktural sebagai pemicunya.

Ambil contoh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk pada 2000. Sebagai advisory

organ, tugasnya beririsan dengan Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) di KementerianHukum dan HAM. Selakuplanning agency, nomenklaturnya bertabrakan dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tapi KHN tetap lahir, karena urgensi

penanggulangan krisis kepercayaan atas hukum tidak bisa ditaruh di pundak kementerian

terkait.

Yang ingin digagas penulis, tidakkah pemangkasan LNS ini menjadi momentum perubahan

model birokrasi? Bukankah rezim pemerintah Jokowi-JK sudah menjadikan revolusi mental

sebagai salah satu tagline-nya? Revolusi birokrasi di depan mata.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ada 87 LNS yang terbentuk sejak era

Gus Dur hingga era SBY, yaitu dari 1999 sampai 2014 (Kompas,16/12/14). Satu alasan yang

menonjol dalam pembentukannya adalah hilangnyapublic trustatas organ resmi. Konklusi

ini tidak keliru dan bukan hal unik di Indonesia.

Dilaporkan Alice Rivlin (1996), sejak 1970 negara anggota Organization of Economic

Cooperation Development (OECD) menghadapi tekanan fundamental berupa ekonomi

global, ketidakpuasan warga negara, dan krisis fiskal. Mereka melakukan kebijakan reaktif

serupa, yakni perubahan administrasi publik dan birokrasi, termasuk pembentukan LNS.


22/27

Kalau LNS bukan anak haram reformasi, maka apa dosanya? Tumbuh suburnya LNS, kata

Jimly Asshidiqie (2008), "bagaikan cendawan di musim hujan". Hal ini hadir didasari

idealisme efisiensi dan efektivitas, kendati sayangnya tanpa desain matang dan komprehensif.

Sifatnya reaktif, sektoral, dan dadakan. Realisasi misi birokrasi tidak bisa lagi dengan tambal-

sulam atau gonta-ganti LNS. Padahal, yang disyaratkan adalah revisi cara pandang atasmodel birokrasi, bukan dengan kacamata konservatif secara induktif atau deduktif.

Selama ini tertanam asumsi pemerintah kegemukan, terpusat, dan rumit, yang lalu kita coba

atasi via layanan publik hemat dan cepat. Ini adalah pergulatan dalam perjalanan dari

bureaucratic modelke entrepreneural model. Ahli sejarah, Thomas Kuhn, dengan teori

paradigmanya mengklarifikasi hal ini.Paradigma ialah himpunan asumsi yang membentuk

persepsi dan menjelaskan kenyataan (Thomas Kuhn, 1970). Prosesnya dari asumsi berubah

menjadi kondisi biasa, lalu nilai baru menimbulkan anomali, terjadi krisis, melalui revolusi

bergeser menjadi kondisi baru.

Asumsi patrimonial adalah persepsi kita atas model birokrasi lama, yang berciri: pejabat

disaring berlandaskan relasi pribadi, jabatan menjadi sumber kekayaan, dan tindakan pejabat

disasar ke interestpolitik. Adapun fenomena baru menuntut penegakan aturan, orientasi

kualitas, dan netralitas layanan. Ini anomali, sehingga timbul krisis birokrasi, yang

membutuhkan revolusi. Di titik ini ditunggu model birokrasi baru.

David Osborne dan Ted Gaebler (1992) menawarkan birokrasi wirausaha yang didasari

fenomena nyata menghadapi anomali. Tidak asing buat kita, tapi perlu keberanian. Apa

mungkin pemerintah bisa run like business?Hal ini membutuhkan pemerintah yangmendorong, bukan mematikan kompetisi. Pemerintah harus memberdayakan warga, di mana

kontrol dilakukan oleh komunitas sendiri; yang menilai kinerja berdasar hasil; yang

menggerakkan dengan misi, bukan regulasi; yang mengubah layanan dengan opsi, tidak

tunggal; yang menggunakan sumber daya untuk pendapatan, bukan belanja; yang

mendesentralisasi wewenang, tidak menentang partisipasi manajemen; yang mengedepankan

interestpasar, bukan birokrasi sendiri; yang melakukan katalisasi, bukan sekadar layanan

biasa.

Kalau LNS dihidupkan dalam suasana tersebut, tentu sikap kita tidak perlu reaktif, sektoral,

dan dadakan. LNS yang tidak mencerminkan model wirausaha harus tegas dicopot papan

namanya. Tapi LNS yang siap berkarakter model wirausaha mesti didukung, demi kokohnya

paradigma baru.

Jangan lupa, menjatuhkan vonis bubar atau lanjut harus diawali dengan audit kelembagaan.

Hal ini memotret kondisi fundamental LNS. Pencapaian program, pembukuan keuangan,

kerja sama pihak ketiga, dan status kepegawaian adalah sebagian aspek yang diverifikasi.

Ingat wejangan: "Mulailah, begitu mulai, separuh pekerjaan selesai" (incipe, dimidum facti

est coptum).*


23/27

Gus Dur dan Papua

Jum'at, 19 Desember 2014

Munawir Aziz,peneliti, alumnus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM)

Desember dapat dianggap sebagai bulan Gus Dur. Dalam sebulan ini, berbagai komunitas

menyelenggarakan penghormatan untuk almarhum Abdurrahman Wahid. Gus Dur seolah

selalu hadir ketika bangsa ini sedang menghadapi masalah politik, etnis, dan agama. Kutipan

pernyataan Gus Dur menjadi ingatan publik ketika anggota DPR bertengkar di Senayan, juga

ketika kelompok minoritas etnis dan agama menjadi korban kekerasan.

Gus Dur memang telah wafat sebagai manusia, tapi ia terus hadir dalam ide, gagasan, dan

kerja kemanusiaan. Kerusuhan yang terjadi di Papua, beberapa waktu lalu, mengingatkan

publik akan Gus Dur. Ingatan tentang strategi Gus Dur dalam merawat keberagaman,

keharmonisan, dan perdamaian untuk membela kelompok minoritas akan terus hidup.

Mengingat Gus Dur, lewat insiden Papua, menandakan bangsa ini masih membutuhkan sosok

pejuang kemanusiaan yang konsisten membela hak warga minoritas.

Insiden Paniai, Papua, disebabkan oleh penembakan lima warga sipil oleh aparat TNI-Polri di

lapangan Karel Gobai, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Enarotali. Menurut John Gobay

(pihak Dewan Adat Papua), lima warga tersebut awalnya ingin melakukan klarifikasi atas

penganiayaan warga oleh dua orang yang diduga aparat, pada Ahad, 7 Desember. Insiden ini

kemudian merambat menjadi kerusuhan, hingga mengakibatkan tewasnya Habakuk Degei,

Neles Gobay, Bertus Gobai, Saday Yeimo, dan Apinus Gobai. Insiden ini termaktub dalam

rilis PPB dalam rangka Hari HAM internasional, 10 Desember lalu (tempo.co, 10/12). Tentu

saja, insiden Papua selalu terkait dengan politik, mengingat silang sengkarut kepentingan

ekonomi, pertahanan, dan politik internasional di kawasan ini.

Mengingat Papua dengan mengingat Gus Dur adalah merayakan kembali perjuangan

kemanusiaan. Gus Dur telah berjasa dalam mengembalikan harga diri, harkat, dan martabatorang Papua, yang telah lama dicengkeram oleh rezim militer. Menurut Ketua Dewan Adat

Papua, Forkorus Yoboisembut, Gus Dur telah memberi ruang bagi warga Papua dalam

konteks keindonesiaan, yang melindungi dengan hati, bukan memaksakan kehendak rezim

militer. Gus Dur menggunakan pendekatan dialogis dan menghargai HAM dalam

penyelesaian masalah-masalah di Papua, yang pada pemerintahan Orde Baru dilakukan

dengan strategi militer dan kekerasan. Gus Dur juga berjasa mengganti nama Irian Jaya

menjadi Papua, yang tidak sekadar nama, tapi juga mengandung unsur sejarah, makna, dan

landasan kebudayaan yang menghargai tradisi orang Papua. Pendekatan kebudayaan inilah

yang menjadi referensi dalam melihat Papua sebagai bagian dari kesatuan NKRI.


24/27

Pada titik ini, Presiden Jokowi perlu melihat kembali akar masalah yang terjadi di Papua.

Saya yakin presiden telah memahami peta masalah yang terjadi di bumi Cenderawasih. Tapi

pendekatan komprehensif berbasis kemanusiaan diperlukan untuk menyelesaikan konflik di

Papua. Jokowi dapat mengaji pada Gus Dur, bagaimana memperlakukan warga Papua

sebagai keluarga, menjadi bagian NKRI, bukan orang asing di negerinya sendiri.*


25/27

Jonru

JUM AT, 19 DESEMBER 2014

Agus M. Irkham, pegiat literasi

Ada berderet kejadian di ranah literasi yang berlangsung sepanjang 2014. Hal ini dimulai dari

terpilihnya Indonesia sebagaiguest of honour(tamu kehormatan)Frankfurt Book Fairtahun

depan, penyelenggaraanIndonesia Book Fairyang diikuti pula oleh peserta dari luar negeri,

perayaan Hari Aksara Internasional, hingga dibubarkannya lembaga non-struktural Dewan

Buku Nasional.

Namun, dari banyak kejadian tersebut, terselip satu peristiwa yang membuat saya terusikuntuk menuliskannya di kolom ini. Hal itu adalah perang kicau (twitwar) maknaJonru

sebagai lema atau kata entri sampai berujung pada dilaporkannya Ahmad Sahal dan Rifan

Herriyadi ke kepolisian oleh Jonru, karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Bumbu menjadi menu.Naga-naganya, kalimat itu yang paling bisa saya jadikan tali untuk

mengikat gaduhnya suasana di media sosial, yang kemudian melebar ke dunia nyata tersebut.

Jonru, yang sebelumnya menjadi pegiat budaya membaca dan menulis, yang identik dengan

kedalaman dan kesunyian, bergeser menjadi aktivis media sosial yang lebih banyak

menawarkan suasana hingar tak berkesudahan.

Jumlah likedifanspageFacebook-nya sampai 400 ribu akun, danfollowerdi Twitter-nya

hampir 50 ribu sampai dengan Rabu kemarin. Jumlah "umat" sebanyak itu sebenarnya bisa

menjadi sebuah potensi besar untuk semakin memassifkan gerakan membaca dan menulis

yang ia lakukan. Tapi rupanya bumbu telah mengalahkan menu.Fanspagedan akun Twitter-

nya sebagian besar, untuk tidak mengatakan seluruhnya, kini membicangkan persoalan

politik. Perkembangan literasi di Indonesia tidak lagi dibicarakan.

Esensi bergiat di ranah literasi adalah membuat orang menjadi lincah dalam memilih dan

menganalisis berbagai informasi serta mengidentifikasi, mengurai, memahami masalah, dan

menganalisisnya, yang kemudian dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan tindakan.

Kemampuan literasi memampukan luasan pengetahuan seseorang menjadi berkembang.

Fanspage dan Twitter Jonru kini justru menegasi esensi literasi. Kesanggupan menggiring

jemaahnya untuk menjadi illiteracysangat besar. Hal itu menjadikan informasi dari dia

sebagai satu-satunya sumber kebenaran.

Kini, saya tidak pernah mendengar lagi kabar pelatihan menulis online-nya. Padahal, di

Indonesia, dalam hal sekolah menulis online ini, Jonru menjadi salah satu pionirnya. Hanya,

tersiar kabar, pelatihan menulis yang baru saja ia adakan hanya diikuti oleh 10 orang. Buku


26/27

yang ditulis pun tidak lantas menjadi trend setter. Atau, paling tidak bukunya masuk dalam

kategori batas minimal bisa disebut bestseller, yaitu terjual sebanyak 15.000 eksemplar.

Entah, fakta itu apakah bisa dibaca sebagai bentuk tulah atau kutukan atas berbeloknya arah

perjuangan Jonru darisoft politics(literasi, budaya) ke hard politics(partai-kekuasaan). Tapi

yang jelas godaan hingar media sosial telah membawa Jonru "tersesat" di jalan yang ia

sendiri tidak sadari adalah keliru. Semoga saja ia masih ingat jalan pulang?


27/27

Documents

caping+cari angin+kolom tempo 14.12.2014-19.12.2014