Capaian

Kementerian PANRBNovember 2019

www.website.com

Indeks Reformasi Birokrasi Rata - Rata Nasional Tahun 2016 s.d.2018

Nilai Survei “Reformasi Birokrasi” Tahun 2016 s.d.2018

INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3,21

3,08 3,09

3,29

3,13 3,13

3,30 3,29

3,45

3,40 3,38

3,353,303,253,203,153,103,053,002,952,90

K/L Prov Kab/Kota

2016 2017 2018

3,30

3,10

3,16

3,36

3,233,24

3,50

3,38 3,39

3,00

2,90

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

K/L Prov Kab/Kota

2016 2017 2018

69,4 72,42 72,2156,59 62,15 62,94

57,7262,83

55,95

80

70

60

50

40

30

20

10

0

K/L Prov Kab/Kota

2016

2017

2018

34

Indeks Reformasi Birokrasi“Nilai Reformasi Birokrasi

menunjukkan tingkat

penguatan instansi

pemerintahan melalui

penerapan budaya anti-

korupsi, pelaksanaan

anggaran secara efektif

dan efisien, & kualitas

pelayanan publik kepada

masyarakat”

35

KATEGORI

KategoriRange

Nilai

AA 90-100

A 80-90

BB 70-80

B 60-70

CC 50-60

C 30-50

D 0-30

EFISIEN

BOROS

Menggambarkan kemampuan instansi

dalam:

• Mempertanggungjawabkan hasil atas

penggunaan anggaran;

• Menetapkan ukuran dan target kinerja

yang jelas;

• Menghemat anggaran melalui

kegiatan yang berdampak langsung

bagi pencapaian sasaran

pembangunan.

Efisiensi terwujud melalui:

1. Perumusan sasaran pembangunan

lebih berorientasi hasil sebagaimana

kebutuhan masyarakat;

2. Re-focusing Program / Kegiatan yang

sesuai sasaran pembangunan;

3. Upaya cross-cutting program &

kegiatan sehingga terwujud sinergitas

(kolaborasi) antar-instansi.

Total ± 65 T:± 35 T dari 11 Provinsi

± 30 T dari 103

Kab/Kota

NILAI EFISIENSI

2017

± 41,15 T

NILAI EFISIENSI

2018

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Rata-

Rata Nasional

EFISIENSI BIROKRASI MELALUI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2016 2017 2018

57,44

61,55

64,19

ROLE MODEL REFORMASI BIROKRASI

DALAM PELAYANAN PUBLIK

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK):

Unit Pelayanan Percontohan Berintegritas Tinggi

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM):

Unit Pelayanan Percontohan Berintegritas Tinggi

& Kualitas Pelayanan Baik

Tahun 2019, difokuskan pada unit-unit:1) Kepolisian Negara;2) Kejaksaan Agung;3) KemenkumHAM;4) Mahkamah Agung;5) Kementerian Perhubungan;6)Pemda (Kecamatan, Puskesmas, Dinas Perizinan); 7). Kawasan Strategis (Pelabuhan danbandara).

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Tahun 2014 *) 2015 2016 2017 2018 2019

Pengusulan 33 44 137 523 910 2.841

WBK 12 12 18 77 200 Proses

EvaluasiWBBM 9 1 2 6 5

UNIT PERCONTOHAN SAMPAI TAHUN 2019

36

SistemLidik

& Sidik

Sistem

pembinaan

pemasyara-

katan

Sistem

peradilan

Sistem

penuntutan

• Polres

• Rumah Sakit

• Kantor Pelayanan Pajak

• Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

• Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai

• Perwakilan BPK

• Dinas Dukcapil

• Dinas Perizinan, dll.

Penataan LNS dilakukan sejak tahun 2014 yang

tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan antar-instansi pemerintah.

Sampai dengan tahun 2017 sebanyak 23 LNS

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/

Keputusan Presiden telah dibubarkan.• Anggota tidak diangkat kembali

• Tidak mencantumkan nama

lembaga dalam

pembahasan RUU

Integrasi atau penggabunganLNS dengan tugas dan fungsiserupa

Integrasi LNS ke Kementerian atau Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan yang sama

2 LNS2017

9 LNS2016

2015 2 LNS

10 LNS2014

Kebijakan Penataan LNS

TAHUN 2014 s.d. 2017 TAHUN 2018

Dasar Pembentukan

2014 2015 2016 2017

Undang - Undang 64 72 73 73

Peraturan Pemerintah

4 5 5 5

Perpres / Keppres 41 31 29 20

Jumlah 109 108 107 98

PERKEMBANGAN JUMLAH LNS

Penataan Kelembagaan Non-struktural (LNS)

37

Evaluasi Kelembagaan Bidang Politik, Hukum HAM, serta Pemda: 8 Kementerian Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: 7 Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 6 Kementerian

Penataan KelembagaanTahun 2019

Penataan Kelembagaan Bidang Politik, Hukum HAM, serta Pemda: 53 K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: 64 K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 62 K/L

Penataan Tugas dan Fungsi KementerianNegara Kabinet Indonesia Maju Perpres 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perpres 69/2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perpres 70/2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perpres 71/2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Perpres Nomor 72/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perpres 73/2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi Perpres 74/2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

38

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu Penataan organisasi Setjen KPU

Peningkatan penegakan kode etik &

integritas penyelenggara Pemilu Penataan organisasi Sekretariat DKPP

Percepatan penyelesaian sengketa per-UU-an,

serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan

layanan keimigrasian daerah

Penataan organisasi & Tata Kerja Ditjen PeraturanUU

Penataan 125 UPT Kantor Imigrasi di lingkungan

Kemenkumham

Internalisasi ideologi Pancasila

dalam kehidupan masyarakat

Penguatan fungsi pembinaan ideologi

Pancasila (Pembentukan BPIP)

Optimalisasi percepatan & efektivitas

pelaksanaan tugas - fungsi Polri di daerah

Peningkatan 4 Polda Tipe B menjadi Tipe A,yaitu:

Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan,

Polda Kalimantan Tengah, dan Polda NTB

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

melalui:

Penataan Organisasi & Tata Kerja Penyelenggara Pemilu

Pasca UU 7/2017 tentang Pemilu

Penguatan fungsi pengawasan Pemilu Penataan organisasi Setjen Bawaslu

39

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

Peningkatan penerimaan negara dari sektor

perpajakan

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak pada daerah

yang memiliki jumlah wajib pajak tinggi

Penataan Balai Identifikasi dan Pengujian Barang

menjadi Balai Laboratorium Bea dan Cukai

Penataan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dan

Sekretariat Pengadilan Pajak

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola

Dana LH

Peningkatan pelayanan transportasi

Pembentukan 7 satuan pelayanan bandarudara

Transformasi 8 Kantor UPBU menjadi unit organisasi

yang melaksanakan PPK-BLU

Perbaikan tata kelola transportasi darat

Peningkatan kinerja pengelolaan minyak dan gas bumi

Penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Migas

Aceh

Terwujudnya dukungan percepatan pencapaian

Program Pembangunan Infrastuktur Nasional Revitalisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen

Pembiayaan Infrastruktur melalui perubahan Perpres

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR

Peningkatan keselarasan pelayanan dan

pengelolaan pelabuhan di Kota Batam Pembagian kewenangan antara BP Batam dan

Kementerian Perhubungan guna memberikan

kepastian kepada stakeholders dalam hal pelayanan

publik di pelabuhan

Penataan organisasi Badan Pengelola PelabuhanBat

am

Peningkatan hubungan kerja sama dan

pelayanan perlindungan WNI

Penataan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia

di Taipei

Usulan penataan kelembagaan Kemendag Tahun2019

Penataan organisasi Ditjen PKTN (pengawasan postborder) 40

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN...

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM &

terintegrasinya kebijakan di sektor industri

Pembentukan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan

Kayu Kendal

Penyampaian RPerpres tentang Perubahan Perpres

29/2015 tentang Kementerian Perindustrian

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di

sektor pertanian

Perubahan STPP menjadi Politeknik PembangunanPertanian

Usulan Penyempurnaan Organisasi Pusat Perpustakaan dan

Penyebaran Teknologi Pertanian

Usulan pembentukan satuan kerja LembagaPengelola

Modal Usaha Pertanian

Penataan organisasi UPT lingkup DirjenPerkebunan

Menyinergikan fungsi sandi dan keamanan siber

untuk menjamin keamanan nasional

Pembentukan Badan Sandi dan Siber Nasional

Usulan perubahan Organisasi dan Tata Kerja STSN menjadi

Politeknik Siber dan Sandi Negara

Terwujudnya destinasi pariwisata berkelas

dunia dan peningkatan kualitas SDM sektor pariwisata

Pembentukan Badan Otorita Labuan Bajo Flores

Perubahan Akademi Pariwisata menjadi Politeknik PariwisataMedan

Penyampaian usulan perubahan bidang wisata

tematik menjadi bidang wisata halal

Peningkatan daya saing produk dalam negeri di

pasar internasional dan sinergi pengelolaan standar

nasional satuan ukuran

Revitalisasi BSN

Peningkatan pelayanan dukungan administrasi

dan teknis

Pembentukan Bagian Sekretariat BadanAkuntabilitas

Keuangan Negara dan Bagian Wakil Ketua Bidang

Akuntabilitas Negara

Penyampaian naskah akademik dan draf Perpres

tentang Perubahan atas Perpres Nomor 27 Tahun2015

41

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN...

Usulan pembentukan unit pelaksana teknis kawasan

perairan nasional

Usulan organisasi kementerian kelautan dan

perikanan (PSDKP dan BPSDM)

Permohonan perubahan struktur dan tata kerja

LPP TVRI Pusat dan kenaikan tipe stasiun

penyiaran

Penataan organisasi dan tata kerjaBPMI

Usulan tambahan pembentukan LPSK Daerah

Permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres

tentang Perubahan atas Perpres Nomor 60 Tahun

2016

Usulan perubahan Perpres Komite Nasional

Keselamatan Transportasi (KNKT)

Usulan pembukaan liaison officer (LO) Kepolisian

pada Kedubes RI di Berlin Usulan perubahan Struktur Organisasi LKPP

42

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN DAN KEBUDAYAAN

1. Peningkatan mutu penyelenggaraan

pendidikan tinggi melalui transformasi

kelembagaan Kopertis menjadi LLDIKTI Pembentukan 14 LLDIKTI didasarkan padawilayah

kerja

2. Perluasan dan optimalisasi pelayanan

perguruan tinggi Universitas Mulawarman dan Universitas Borneo

Tarakan

1. Perluasan dan pemerataan akses

pendidikan keagamaan serta peningkatan

kualitas pendidikan tinggi keagamaan Penegerian 158 Madrasah

Penegerian Perguruan Tinggi Keagamaan

Peningkatan Status Perguruan TinggiKeagamaan

2. Perluasan dan peningkatan akses

pelayanan keagamaan Usulan kedua OTK UIII

Penataan OTK 3 IAKN

Penambahan Prodi STAIN Sorong

Pemecahan Fakultas padaPTAIN

Penegerian SMAK

Sinergitas peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Penataan UPT BPPSDM (Poltekkes dan Bapelkes)

Terwujudnya peningkatan layanan rehabilitasi sosial

Penataan Panti Sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial

Penguatan manajemen ASN

Penyusunan Rperpres tentangLAN

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan

makanan Penetapan Inpres 3/2017 untuk percepatan

pengawasan obat dan makanan dan revitalisasi Badan

POM (Perpres 80/2017)

Dukungan percepatan pelaksanaan Asian Games 2018 Pembentukan Lembaga Pengelola Dana dan UsahaKeolahragaan

sebagai UPT Kemenpora

Sinergitas dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Pariwisata

Borobudur Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Perpres 46/2017)

43

Indeks SPBE Nasional 2018

3 Domain utama evaluasi SPBE:

1. Kebijakan

Kebijakan internal tata kelola SPBE

Kebijakan internal layanan SPBE

2. Tata Kelola

Kelembagaan, Strategi dan perencanaan,TIK

3. Layanan

Layanan administrasi pemerintah berbasis

elektronik

Layanan publik berbasis elektronikINSTANSI

PUSAT

NASIONAL

Penilaian SPBE

Target Indeks

SPBE 2,6 (Baik)

Indeks SPBE

Nasional 1,98

19%

memenuhi

target

81% tidak

memenuhi

target

PEMDA

44

5

PROMOSI,

ROTASI,DAN

KARIR

PURNABAKTI

PERENCANAAN

PEREKRUTAN

DAN SELEKSI

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

PENILAIANKINERJA

& PENGHARGAAN

2

34

PERATURAN PEMERINTAH

No. 49 Tahun2018

Manajemen Pegawai Pemerintahdengan

Perjanjian Kerja (PPPK)

PERATURAN PEMERINTAH

No. 11Tahun 2017

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

6 1

6P

No. 5Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara(ASN)

45

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRATEGY

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

TELAH DITERBITKAN:

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

No. 30 Tahun2019

Penilaian Kinerja Pegawai NegeriSipil

STANDAR

KOMPETENSI

JABATAN

KOMPETENSI

INDIVIDU

KESENJANGAN

KOMPETENSI

KEBIJAKAN:

1. PP 11/2017

MANAJEMEN PNS

2. PP 49/2018

MANAJEMEN PPPK

3. PERMENPANRB

38/2018 STANDAR

KOMPETENSI JABATAN

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

ASN CORPORATE

UNIVERSITY

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

(PERMENPAN 38/2018)

UJI KOMPETENSI:

PenilaianAtasan

AssesmentCenter

KOMPETENSI:

Manajerial

Sosiokultural

Teknis

Minimal 20jam

pelajaran /tahun

SelfLearning

& In-Class

10%

Coaching&

Mentoring

20%

Pembelajaran

di Unit Kerja

70%46

TELAH DIHASILKAN KONSEP KEBIJAKAN TENTANG

ASN CORPORATEUNIVERSITY

6.296 GGDGuru Garis Depan KemendikbudPenyelesaian Tenaga Non PNS

untuk Pemenuhan PNS untuk

memenuhi tenaga di daerah

terpencil, tertinggal, dan terluar6.058 THLTenaga Harian Lepas – TenagaBantu

Pertanian, Kementan

39.090 PTTPegawai Tidak Tetap Dokter, Dokter

Gigi dan Bidan, Kemenkes

REKRUTMEN & SELEKSI

CPNS TAHUN 2017

47

48

“Proses penerimaan CPNS menjadi lebih

transparan, akuntabel , dan terbukti memberantas

praktik pungli dan percaloan.”

JUMLAH PELAMAR :

3.628.284 PELAMARSumber: SSCN BKN per 19 Oktober 2018

48

REKRUTMEN & SELEKSI (2)

39.214Sumatera

91%

Jawa

93%

11.828Kalimantan

93%

18.359Sulawesi

88%

4.378Maluku

71%

2.771Bali

95%

7.958Nusa

Tenggara

88%

Formasi Daerah 148.15290%

133.861

*) Formasi daerah tidak termasuk instansi yg tertunda/batal

pelaksanaan seleksinya.Sumber: Data BKN (2019) “telah diolah”

% Kelulusan

REKRUTMEN & SELEKSI (2)

TINGKAT KELULUSAN CPNS PEMERINTAH DAERAH PER PULAU

TAHUN 2018

49

JUMLAH HASIL REKRUTMEN CPNS 2014-2018

MELALUI SELEKSI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

2014 2016 2017 2018

53.804 51.444 33.155 179.576

TOTALREKRUTMEN

CPNS 2014-2019

317.979

REKRUTMEN

DAN SELEKSI

50

LULUS CPNS2018

LULUS SELEKSI PPPK2019

MEMENUHI PASSINGGRADE

GURU

TENAGAKESEHATAN

JUMLAH

34.954

1.792

11.670

2.877

51.293

6.638

174

6.812

GURU

TENAGAKESEHATAN

PENYULUHPERTANIAN

DOSEN

TENAGAPENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU

JUMLAH

LULUS CPNS2017

GURU GARISDEPAN

THLPERTANIAN

PTT DOKTER,DOKTER

GIGI, DANBIDAN

JUMLAH

6.296

6.058

30.090

51.444

PENYELESAIAN TENAGA HONORER EKS KATEGORI II

51

DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

STATUS KEPEGAWAIAN DI

LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DOSEN

TENAGA PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGINEGERIBARU

JUMLAH

2.877

51.293

LULUS SELEKSI PPPK 2019

MEMENUHI PASSINGGRADE

GURU 34.954

TENAGA KESEHATAN 1.792

PENYULUH PERTANIAN 11.670

52

PEMBERIAN ANUGERAH ASN 2018

54

Tujuan Anugerah ASN:

Mendapatkan sosok ASN yang dapat menjadi

panutan, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT)

Pratama Teladan dan PNS Inspiratif.

Memberikan penghargaan kepada PPT Pratama

Teladan dan PNS Inspiratif yang telah melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik, bahkan

melampaui ekspektasi.

Mendiseminasi dan mengedukasi publik bahwa saat

ini banyak sosok PPT Pratama Teladan dan PNS

Inspiratif yang telah memberikan pengabdian

terbaiknya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Mendapatkan basis data talenta PPT Pratama dan

PNS terbaik yang kapabel dan akseptabel

sebagai raw input bagi pengembangan

manajemen talenta nasional.

Inspiring Lecture

dari Menteri Keuangan RI

Inspiring Lecture

Dari CEO Gojek

Inspiring Lecture

dari Yudi Latif

PRESIDENTIAL LECTURE 2018 BAGI CPNS 2017 DI ISTORA SENAYAN, JAKARTA

PENGARAHAN DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPADA 6.000 CPNS

Presidential Lecture bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan

pengetahuan serta membuka perspektif CPNS agar memahami tantangan tugas

di era industri 4.0. CPNS diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi dan

tulang punggung bangsa menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun

2024.55

Kegiatan Presidential Lecture 2019 memiliki tema “Sinergi untuk Melayani: Transformasi Birokrasi berkelas Dunia Tahun 2024“

Memasuki tahun Pembangunan SDM 2020 adalah momentum kuat untuk memacu kecepatan bangsa dalam pembentukan generasi SMART ASN yang profesional, berdaya saing, berintegritas, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, berkemampuan bahasa asing, IT. Membangun networking dan entrepreneurship. Smart ASN juga akan menjadi Digital Leader seluruh lini terdepan pelayananpemerintahan.

56

PRESIDENTIAL LECTURE 2019 BAGI CPNS 2018 DI ISTORA SENAYAN, JAKARTA

√ Mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat

√ Instansi yang tergabung: Pemda Kab/Kota, Perbankan, BUMN/BUMD, Kementerian/Lembaga

TARGET MPP

TAHUN 2019

1.Kota Mojokerto

2.Kota Payakumbuh

3.Kota Solok

4.Kota Tangerang

(2019)

(2019)

(2019)

(2019)

1. Kab. Sidoarjo

2. Kota Pekanbaru

3. Kab. Sleman

4. Kota Bogor

5. Kab. Sumedang

(29 Jan 2019)

(6 Mar 2019)

(soft launching)

(26 Agustus 2019)

(16 Sept 2019)

1. Prov DKI Jakarta

2. Kota Surabaya

3. Kab Banyuwangi

(12 Okt2017)

(6 Okt2017)

(6 Okt2017)

Tahun 2017

MPP YANG SUDAH

DIRESMIKAN

Tahun 2018 5. KotaSamarinda (2019)

1. Kota Denpasar (12 Feb 2018)6. Kab.Probolinggo (2019)

2. Kota Bekasi (12 Feb 2018) 7. KotaBitung (2019)

3. Kota Tomohon (21 Apr 2018) 8.Kab. Tulang Bawang (2019)

4. Kab Karangasem (22 Juni 2018) 9.Kota Banda Aceh (2019)

5. Kab Badung (17 Sept 2018) 10.Kab. Bantul (2019)

6. Kota Batam (20 Sept 2018) 11.Kab. Belu (2019)7. Kota Padang (27 Des 2018) 12.Kota Makassar (2019)8. Kab Banyumas (28 Des 2018) 13.Kab. Manokwari (2019)9. Kab Kulonprogo (28 Des 2018) 14.Kota Palembang (2019)

Tahun 2019

MAL PELAYANAN PUBLIK

“Mal Pelayanan Publik memberikan kemudahan

berusaha dan pelayanan administrasi lainnya

bagi masyarakat”

MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Padang

57

Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang nilai inovasinya masuk dalam TOP 45

515

1189

2476

3054

2824

3156

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perkembangan Inovasi 2014-2019

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dampak inovasi tersebut berhasil meningkatkan kualitas

pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat, antara

lain di bidang pendidikan, kesehatan, juga ekonomi.

Misalnya:

• Inovasi Gerbang Serasan, yang memfasilitasi

tumbuhnya UMKM di Kabupaten Muara Enim;

• Inovasi Jalin Matra yang membantu membangun

perekonomian perempuan single fighter di Jawa

Timur;

• Inovasi jemput bola pembayaran pajak di Kabupaten

Bantul, dll.

Kebijakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency, One Innovation)

telah mendorong setiap instansi pemerintah menghasilkan inovasi

baru dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari

semakin meningkatnya jumlah inovasi yang mengikuti Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik.

REPLIKASI INOVASI

Tahun 2018 telah ditetapkan 55 inovasi pelayanan

publik terbaik sebagai model replikasi. Saat ini telah

dilakukan replikasi sekurangnya oleh 623 Unit

Pelayanan Publik. Unsur dari inovasi yang direplikasi

antara lain: ide, proses, manajemen serta sarana dan

prasarana.

58

454

Rata-rata laporan per hari1.515.301Jumlah laporan diterima

Keterhubungan

Instansi PemerintahPer September 2019 Aktivitas Pengaduan

2012 – September 2019

66.90%9.18%

23.93%

Selesai Proses Belum

Tingkat Penyelesaian

Periode Januari-September 2019

Status Laporan

• Kementerian34

• Lembaga98

• Pemerintah Daerah512

PENGELOLAAN PENGADUAN SP4N-LAPOR!

60

INSTANSI PEMERINTAH (IP) YANG TERINTEGRASI DALAM SIPP

Penambahan Fitur-Fitur dalam SIPP:

• Indeks Pelayanan Publik

• Survei Kepuasan Masyarakat

• Terintegrasi dengan Command Center61

SignifikansiMewujudkan ketersediaan informasi

pelayanan publik secara nasional

Strategi Bimbingan Teknis

Training of Trainer Pemprov

Sosialisasi

Rapat Koordinasi Pengelolaan SIPP

KendalaBanyak IP yang belum memiliki S

tandar Pelayanan

100%

Keterhubungan K/L/Pemda dengan SIPP

Kementerian : 32

Lembaga : 38

Provinsi : 34

Kabupaten : 418

Kota : 98

BUMN: 10

TOTAL : 630 IP

IP yang sudah

terhubung dengan

SIPP

RenaksiKerja sama dengan instansi

terkait Sosialisasi SE Menteri

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN

MINISTER OF PERSONNEL MANAGEMENT, REPUBLIC OF

KOREA DI BIDANG MANAJEMEN SDM APARATUR, 10

SEPTEMBER 2018

PENANDATANGANAN PERPANJANGAN NOTA

KESEPAHAMAN BERSAMA MINISTER OF THE INTERIOR

AND SAFETY (MOIS), REPUBLIC OF KOREA DI BIDANG E-

GOVERNMENT,

10 SEPTEMBER 2018

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN

MENTERI BUMN TENTANG AKSELERASI REFORMASI

BIROKRASI,

16 APRIL2018

PENANDATANGANAN MOU DENGAN BADAN SIBER DAN

SANDI NEGARA (BSSN) TENTANG PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI DAN KEAMANAN INFORMASI, 2018

PENANDATANGANAN MOU DENGAN UNIVERSITAS

HASANUDDIN TENTANG PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, 21

AGUSTUS 2019

PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN AUSTRALIANPUBLIC

SERVICE COMMISSION DALAM BIDANG MANAJEMEN SDM

APARATUR

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DI BIDANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK, 24 JULI 2017

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN

PEMERINTAH GEORGIA DI BIDANG MAL PELAYANAN

PUBLIK, 15 DESEMBER 2017

PENANDATANGANAN MOU DENGAN LEMBAGA

PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TENTANGPENINGKATAN

KAPASITAS ASN DALAM MENDUKUNG PROGRAM

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL, 21 AGUSTUS 2019

PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Guna Akselerasi Reformasi Biokrasi Menuju World Class Government

62

TERIMA KASIH32