iisakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMAT… · c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit, dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya,

team penyusun rencana strategis Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah

dapat menyelesaikan “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SATUITAHUN 2016 – 2021”.

Salah satu prasyarat keberhasilan pelaksaaan Renstra SKPD 2016-2021

adalah tersedianya indikator kinerja, tertatanya manajemen kinerja dan

terbangunnya sistem pengendalian dan pengawasan. Pengembangan indikator

kinerja dan penataan manajemen kinerja sangat penting untuk menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara prioritas kebijakan dan program SKPD terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan yang mengacu kepada Visi

dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis,

serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Satui, selain itu, juga dibahas

tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis

yang ingin dicapai.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan

semua pihak, karena itu masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk

perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini bisa menjadi katalisator dalam

percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Satui , Juli 2016

CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM,MMPembina Tk.INIP. 19640708 198703 1 021

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................... iiDAFTAR ISI ........................................................................................ iiiI. PENDAHULUAN Page 1 1

1.1. Latar Belakang ................................................................... Page 11.2. Landasan Hukum .............................................................. Page 31.3. Maksud dan tujuan ............................................................ Page 41.4. Sistematika Penulisan ........................................................ Page 6

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Page 10 12.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................... Page 102.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat ........................................ Page 102.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan ................. Page 112.1.3 Struktur Organisasi Aparatur Kecamatan ......................... Page 192.2. Sumber Daya SKPD ......................................................... Page 192.2.1 Sumber Daya Kecamatan .................................................. Page 202.3. Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. Page 25

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Page 27 13.1. Issue Strategis .................................................................. Page 273.2. Analisa ................ ......................................................... Page 273.3. Faktor Kunci Keberhasilan ................................................ Page 29

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DANKEBIJAKAN ……………………………………………………………. Page 30 14.1. Visi dan Misi SKPD ............................................................ Page 304.2. Tujuan dan Sasaran ........................ ................................. Page 324.3. Nilai-nilai Organisasi ......................................... .................. Page 324.4. Strategi dan kebijakan ......................................................... Page 33

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……….. Page 35A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .................... Page 35B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ...... Page 36C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .............................. Page 37D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ...... Page 38E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa...................................................................................... Page 38F. Pendanaan Indikatif ............................................................ Page 39

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD ……………………………………………… Page 40

Lampiran:

iii

1. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan2. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan3. Tabel 2.3 Evaluasi terhadap Hasil Renstra4. Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan5. Tabel 6.1 Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra SKPD Kecamatan Satui, Tahun 2016-2021 Page 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25

tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan

Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra),

dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM

Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Kecamatan Satui bersama-sama dengan para

pejabat struktural dan staf kecamatan Satui menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-

2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan kecamatan Satui yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang pemerintahan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di

Kabupaten Tanah Bumbu.


1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Satui mencakup:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupatern/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda dan Pergub sektoral yang terkait

dengan penyusunan Renstra SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan

Pedoman dalam menyusun Renja SKPD

Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati (jika dibutuhkan)


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Satui 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh)

bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi,

Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan

Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan

Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi

SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan

Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan


BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Camat dibantu oleh perangkat

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2012 tentang

tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi dalam kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok, Fungsidan Uraian Tugas Camat

1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otomi daerah, yang

meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi,

pembangunan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesejahteraan sosial

serta pemberdayaan masyarakat.

2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan;

b. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban

umum;

c. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan;

d. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan masyarakat;

e. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat;

3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dan 2, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;

b. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, meliputi :


1. Bidang pemberdayaan masyarkat;

2. Bidang ketentraman dan ketertiban umum;

3. Bidang penegakan pearturan perundang-undangan;

4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Bidang pemerintahan kecamatan;

6. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan

c. Mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial

d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan

h. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan

i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau

Kelurahan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya

Unsur-unsur organisasi Camat terdiri dari:

a. Sekretariat

b. Seksi Pemerintahan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Kesejahteraan Sosial’

g. Kelompok Jabatan Fungsional


a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan

perlengkapan keprotokolan dan kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan

pengelolaan urusan kepegawaian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana

tersebut pada ayat 1, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja

tahunan;

b. Melaksanakan kegiatan surat meyurat, pengetikan dan penggandaan;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit, dan

Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);

d. Melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan

dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor

e. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan

keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan,

penghapusan barang/aset unit;

g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,

humas, dan keprotokolan;

h. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi budgeting,

formasi, DUK, data pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;

i. Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi pengusulan,

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan

pensiun;


j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan pengolahan data, fasilitasi penyusunan program dan rencana

kerja, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat 1, Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan,

analisa dan penyajian data;

b. Menghimpun, menyiapkan bahan, dan menyusun program dan rencana kerja

Kecamatan (Renja);

c. Menghimpun, menyiapakan bahan dan menyusun rencana strategis serta

laporan akuntabilitas kecamatan (Renstra);

d. Menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan;

e. Menghimpun, menyiapakan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan

anggaran (RKA), serta bahan rapat koordinasi pembangunan

(RAKORBANG), dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah

dalam lingkup tugasnya

f. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja

langsung dan belanja tidak langsung Kecamatan;

g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pengelolaan belanja

Kecamatan;

h. Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan

kantor;

i. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran;


j. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan

perhitungan anggaran;

k. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan

administrasi keuangan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan

Sub bagian evaluasi, dokumentasi dan pelaporan mempunyai tugas

memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi,

dokumentasi, dan pelaporan kegiatan kecamatan. Untuk menjabarkan tugas

pokok sebagaimana tersebut pada ayat 1, Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi

dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang

tugasnya

b. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua unsur

organisasi kecamatan dan kegiatan komperehensif kecamatan;

c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan semua

unsur organisasi kecamatan dan kegiatan komperehensif kecamatan;

d. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan semua

unsur kecamatan dan kegiatan komperehensif kecamatan.

e. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan

kegiatan;

f. Menyiapakan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau unit kerja

yang terkait di bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya


d. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari

Pemerintah Kabupaten dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan

pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, Seksi pemerintahan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

pemerintahan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah

Kabupaten yang meliputi:

1. Pembinaan politik dan pemilu / pilkada

2. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

3. Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang

berbatasan dengan kabupaten lain), Kecamatan, desa / kelurahan

4. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil

5. Pemberian pelayanan umum / perijinan (Surat ijin, surat keterangan,

rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan benda-benda /

surat-surat berharga dan lain-lain)

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

d. Menyiapkan bahan dan melaksankan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa / kelurahan;

e. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemeritahan desa / kelurahan;


f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pemerintah kecamatan berdasarkan pelimpahan

kewenangan dari Pemerintah kabupaten di bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum

serta penegakan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksana tugas;

b. Menyiapkan bahan pelaksaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan sesuai dengan

pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:

1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan lingkungan di

kecamatan dan desa / kelurahan;

2. Pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas

pemerintahan di desa / kelurahan

3. Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan,

desa / kelurahan;

4. Pembinaan SISKAMPLING di desa / kelurahan;


5. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di

kecamatan, desa / kelurahan;

6. Pelayanan umum dan perizinan;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Menyiapkan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di

kecamatan, desa / kelurahan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang tugasnya;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;


bidang tugasnya

f. Seksi Ekonomi Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pemerintahan di Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan

pemerintah kabupaten dibidang ekonomi dan pembangunan

(2). Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi

Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :


b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di

bidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan

wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :

1. Pembinaan industri, perdagangan, koperasi, dan

UKM;


2. Pembinaan pertanaian ( Tanaman pangan, peternakan,

perkebunanan, kehutanan, kelautan, dan perikanan ), pertambangan

dan energi, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan

informatika serta penanaman modal;

3. Pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum/ kimpraswil, tata

bangunan, pasar dan kebersihan;

4. Perencanan monitoring dan evaluasi pembangunan;

5. Pelayanan umum dan perizinan bidang ekonomi dan pembangunan;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas

pelayanan umum bidang ekonomi;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau belum dapat dilaksanakan

oleh pemerintahan desa / kelurahan;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (PEMMAS)

(1). Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang

Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :


b. Menyiapkan bahan pelaksanaan , koordinasi dan fasilitasi kegiatan di

bidang pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang


pemerintah kabupaten yang meliputi :

1. Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

2. Pembinaan keluarga berencana;

3. Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan

perlindungan anak;

4. Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;

5. Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya;

c. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

d. Menyiapkan bahan pengoordinsian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait dibidang tugasnya;

g. Mengevaluasi pelaksana an tugas; dan


bidang tugasnya.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1). Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dibidang

Kesejahteraan Sosial.

(2). Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Seksi

Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :


b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan


dibidang kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang

pemerintah kabupaten yang meliputi :

1. Pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan prasarana /

sarana kesehatan lainnya;

2. Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ),

keluarga kurang mampu, dan lain-lain;

3. Pembinaan keluarga sejahtera;

4. Pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;

5. Pelayanan umum dan perizinan dibidang tugasnya;

6. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyrakat yang menjadi

ruang lingkup Tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan

oleh pemerintahan desa / kelurahan

8. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dibidang tugasnya;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

10. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.1.2. Susunan Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Pemerintahan


d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

j. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007

2.2. Sumber Daya SKPD2.2.1. Luas Wilayah

Kecamatan Satui merupakan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah

Bumbu dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang

sangat pesat hal ini didukung dengan Perusahaan baik berskala lokal, nasional

dan internasional yang melaksanakan aktifitas usahanya di Kecamatan Satui.

Batas-batas wilayah Kecamatan Satui, sebagai berikut :

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL SEKCAM

M. TAUFIK, S.SosNIP. 19630417 198303

1 010

CAMAT

H. SETIA BUDI, SKM, MMNIP. 19640708 198702

1 021

KASUBAG UMUM & PEG.

ARBAINAH, SENIP

197004141993032011

KASUBAG EVADOKLAP

MASNIATI P., S.HutNIP

198210242006042023

KASUBAG PERENC. &KEU.

FARIDAH ARIYANI, STNIP 19760527 200604

2 025

KASI PEMERINTAHAN

FUADY, S.SosNIP 19611218 198602

1 004

KASI TRAMTIB

H. THAMRIN RITMAJA,S.Sos

NIP 19640424 198602 1014

KASI EKOBANG

PAUJIANSYAH, SENIP 19650827 199303

1 003

KASI KESSOS

H. AHMAD IZZUDIN, S.SosNIP 19690927 199103 1

008

KASI PEMMAS

MAISAROH, S.STNIP 19750126 199903 2

007


Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu/Kabupaten Banjar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angsana

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Satui

Luas wilayah kecamatan Satui 879,62 km² terdiri dari 16 desa yaitu desa Sungai

Cuka, Sungai Danau, Satui Timur, Satui Barat, Sekapuk, Sumber Arum, Setarap,

Tegal Sari, Sumber Makmur, wonorejo, Jombang, Bukit Baru, Makmur Mulia, Al-

Kautsar, Sinar Bulan, dan Pendamaran Jaya. Lihat tabel 2.1


Tabel 2. 1Nama Desa dan Luas Wilayah

No Nama Desa Kode wilayahLuas wilayah

(Km2)Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Sungai Cuka 63.10.04.2001 167,45

2 Sungai Danau 63.10.04.2002 26,58

3 Satui Timur 63.10.04.2003 27,48

4 Satui Barat 63.10.04.2004 14,85

5 Sekapuk 63.10.04.2005 158,00

6 Sumber Arum 63.10.04.2006 9,00

7 Setarap 63.10.04.2007 49,07

8 Tegal Sari 63.10.04.2008 3,60

9 Sumber Makmur 63.10.04.2009 8,55

10 Wonorejo 63.10.04.2010 21,61

11 Jombang 63.10.04.2011 277,74

12 Bukit Baru 63.10.04.2012 115,69

13 Makmur Mulia * *

14 Al Kautsar * *

15 Sinar Bulan * *

16 Pendamaran Jaya * *

Jumlah 879,62

*) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2006

2.2.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh empat orang terdiri dari

data PNS sebanyak dua puluh dua orang, pegawai tidak tetap umum sebayak empat

orang, pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat orang di tambah sopir satu

orang, petugas clening serpis dua orang dan penjaga malam satu orang. Data

terlampir pada tabel 2.2 data pegawai kantor kecamatan dan tabel 2.3 data pegawai

tingkat pendidikan serta tabel 2.4 data berdasarkan esellon jabatan pegawai

kecamatan sebagai berikut :


Tabel 2.Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui

No Klasifikasi Pegawai Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Pegawai Negeri Sipil 22

2 Pegawai Tidak Tetap Umum 4

3 Pegawai Tidak Tetap Khusus 4

4 Upah 4

Jumlah 34

Data : Kecamatan Satui 2016

Tabel 2. 3Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Uraian S2 S1 D3 SLTA SMP SD Jumlah(1) (2) (3) (4)

1 Camat 1 - - - - 1

2 Sekretariat - 5 5 10

3 Kasi Tapem - 1 1 2

4 Kasi Ekobang - 3 3 6

5 Kasi Pemmas - 2 1 3

6 Kasi Kesos - 2 1 3

7 Kasi Trantib - 1 2 3

8 Sekretaris Desa - 2 2

Jumlah 1 14 15 30

Data : Kecamatan Satui 2016

Tabel 2. 4Berdasarkan esellon Jabatan

No Uraian Esellon II Esellon III Esellon IV Staf Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Camat - 1 - - 1

2 Sekretariat - 1 3 6 10

3 Kasi Tapem - 1 1 2

4 Kasi Ekobang - 1 5 6


5 Kasi Pemmas - 1 2 3

6 Kasi Kessos - 1 2 3

7 Kasi Trantib - 1 2 3

8 Sekretaris Desa - 2 2

Jumlah - 2 8 20 30Data : Kecamatan Satui 2016

2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap

kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja,

sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana

yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk

mengoptimalkan kinerja secara lengkap

jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Satui pada tabel 2.5

sebagai berikut:

Tabel 2. 5Sarana dan Prasana

No Uraian Sarpras Jumlah Satuan Keterangan(1) (2) (3)

Sarana1 Genset 1 Buah Rusak

2 Mobil 1 Buah

3 Sepeda Motor 11 Buah

4 Lemari 13 Buah

5 Meja kayu 30 Buah

6 Meja rapat 20 Buah

7 Meja Represionis 1 Buah

8 Kursi kerja 26 Buah

9 Kursi lipat/rapat 105 Buah

10 Kursi plastik 34 Buah

11 AC 5 Buah

12 Sound System 1 Buah


13 LCD 2 Buah

14 PC Komputer 19 Buah

15 Printer 13 Buah

16 Jaringan Internet 1 Unit

Prasarana1 Bangunan kantor 1 Buah

2 Instalasi Listrik 1 Unit

Jumlah -Data : Kecamatan Satui 2016


2.2.4 Asset/Modal

Tabel 2.6Aset / Modal SKPD Kecamatan Satui

NoNama Aset

/ JenisBarang

LokasiBahan /Merk /type

Luas(m2)

TahunBeli

HargaPerolehan

(Rp)

HasilPenilaian

( Rp)Kondisi Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tanah Satui 2400m2 240.000.000 240.000.000 B

2. TanahRumahDinasCamat

740 m2 450.000.000 450.000.000 B

3. TanahGedungSerba Gunadan 36 Kios

450.000.000 450.000.000 B

4. GedungKantor

Beton 25.550m2 143.800.000 143.800.000 B

5. GedungAula

Beton 138 m2 77.600.000 77.600.000 B

6. GedungSerba guna

Beton 360 m2 431.400.000 431.400.000 B

7. RumahDinas

Beton 145 m2 70.000.000 70.000.000 B

8. Mess(GuestHouse)

Beton56 m2 27.300.000 27.300.000 B

9. 34 Unit Kios Kayu 306 m2 129.900.000 129.900.000

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Kinerja pelayanan berdasarkan tupoksi kecamatan Satui tahun 2016 s/d

2021 adalah :

1. Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan (Paten) adalah

penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan yang proses

pengelolaannya mulai dari pemohonan sampai ke tahap terbitnya

dokumen dilakukan dalam satu tempat tujuannya adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peningkatan kegiatan berdasarkan masyarakat pedesaan

Peningkatan terhadap evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan


ketertiban dan keamanan masyarakat

3. Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Penyampaian usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa

dan kecamatan serta partisipasi masyarakat untuk menjadi desa yang

berprestasi dengan menyelenggarakan lomba antar desa.

4. Tingkat partisifasi masyarakat

Penyelenggaraan musyabaqah tilawatil Qur’an atau MTQ merupakan

partispasi masyarakat untuk ikut serta mensukseskan kegiatan-kegiatan

di bidang keagamaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Untuk kinerja pelayanan sesuai tupoksi kecamatan 2016 s/d 2021 pada

tabel 2.1 (terlampir).

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja

kecamatan akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD

melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya

yang dituangkan dalam tabel 2.2 (terlampir).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD

adalah

a. Jumlah anggaran yang terbatas

b. Kurangnya jumlah aparatur

c. Sarana dan prasarana yang memadai

d. Masih kurannya disiplinnya aparatur desa dalam pelaksanakan

administrasi desa


e. Masih kurang disiplinnya aparatur desa dalam kehadiran di kantor

desa

f. Bahaya bencana alam seperti banjir,kekeringan,kebakaran dan

longsor

g. Banyaknya pengangguran akibat tidak tersedianya lapangan

pekerjaan

h. Keamanan dan ketertiban terjanggu akibat dampak pemutusan kerja

(PHK)

i. Maraknya peredaran narkoba dan sejenisnya di kalangan pelajar

j. Maraknya penyakit sosial (PSK) pada lokasi tertentu.

2.4.2 Peluang

Peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD

adalah :

a. Terciptanya hubungan antara pemerintah, masyarakat dan tokoh

agama

b. Terjalinnya hubungan yang baik antar instansi vertikal dan muspika

c. Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan seluruh

kepala desa

d. Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepala kecamatan

(perijinan).


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan

sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten

Tanah Bumbu. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus

menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang

harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah

pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah

pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan

tantangan yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-

2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIMUTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI

KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSISTRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN

BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”

5.1. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi

disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam


rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal

point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong

optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi

Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku

Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus

Regional dan Nasional.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya

Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan

Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi

ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan

memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,

Efektif dan Bersih.

Rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

yang disusun akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan

nasional dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-

2021. Selanjutnya sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah dapat

ditetapkan skala prioritas dalam masing-masing tahapan. Program prioritas

pembangunan selanjutnya dijabarkan sesuai dengan bidang urusan dan satuan

kerja perangkat daerah yang akan melaksanakan. Penetapan program


pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan

dengan misi pembangunan daerah.

3.2. Telaahan Renstra K/L

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah

wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD

dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun

mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka

menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta

targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program.

Di Kecamatan Satui sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari

pertambangan, pertanian dan perkebunan. Namun sekarang ini sektor

perusahaan pertambangan di daerah kecamatan Satui sebagaian besar banyak

yang tidak aktif lagi, pertanian dan perkebunan yang ada yaitu penanaman


padi, sayur-sayuran, perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Sehingga

sangat tepat arah program dan kebijakan untuk pengembangan produksi dan

perdagangan hasil perkebunan dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah

langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan

kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten.Sehingga segala hal/ bidang/

sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya

kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana

prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan

kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Mengenai kewenangan,

tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah

diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan

kegiatan di wilayah Kecamatan Satui, juga pelayanan administrasi dan

kependudukan masyarakat.

Dengan adanya peraturan bupati Tanah Bumbu No.3 tahun 2013

tentang pelimpahan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada

kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu maka

pelaksanaan pelayanan masyarakat akan semakin mudah dan efektif. Adapun

jenis pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut adalah:


a. Jenis Perizinan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB) maksimal 200 m2 dan tidak bertingkat

2. Izin gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan kecil

3. Izin salon skala kecil

4. Izin pemasangan reklame

5. Surat izin usaha perdagangan (SIUP kecil)

6. Tanda daftar perusahaan (TDP) dengan kriteria modal yang di setor

dan kekayaan bersih seluruh maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah)

b. Jenis non Perizinan

1. Rekomendasi izin mendirikan bangunan diatas 200m2

2. Rekomendasi izin gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan

sedang dan besar

3. Rekomendasi surat pengantar pengurusan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

4. Rekomendasi surat keterangan pendaftaran penduduk sementara

5. Rekomendasi surat pengantar keterangan pindah penduduk

6. Rekomendasi proposal yang diajukan masyarakat, meliputi: bantuan

- Proposal bantuan sosial dan pendidikan

- Proposal bantuan keagamaan

- Proposal bantuan pembangunan

- Proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan

7. Rekomendasi surat pengantar kepengurusan surat keterangan catatan

kepolisian (SKCK)

8. Rekomendasi survey penelitian

9. Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman

(threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Satui

di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

a. Kekuatan ( Strengths )

1) Tersedianya alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu

2) Tersedianya jumlah SDM yang relative cukup memadai

3) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah

4) Tercipta hubungan antara pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

5) Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal dan muspika

6) Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan seluruh

kepala desa.

7) Adanya program CSR Perusahaan

8) Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan

b. Kelemahan ( Weakness )

2) Jumlah anggaran yang terbatas

3) Kurangnya jumlah aparatur

4) Pelayanan masih belum prima

5) Tidak tersedianya tenaga kerja yang terampil/profesional

6) Lahan yang tersedia tidak di kelola secara optimal


c. Peluang ( Opportunites )

1) Perkembangan pemukiman yang tertata dengan baik

2) Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.

3) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara organisasi

kemasyarakatan dan keagamaan

4) Pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara optimal

5) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pengembangan perdangan

barang dan jasa.

6) Kondisi masyarakat yang heterogen.

d. Ancaman ( Threats )

1) Bencana alam banjir, kebakaran, kekeringan dan longsor.

2) Banyaknya pengangguran akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan

3) Lesunya sektor pertambangan

4) Kemacetan lalu lintas terutama pada jam pulang sekolah

5) Tingkat kriminal meningkat akibat dampak pemutusan kerja (PHK)

6) Peredaran norkoba yang tidak terkendali

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors)

merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan

Kecamatan Satui. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan

tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran

dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi

tersebut meliputi :


1. Terjalainnya koordinasi antara instansi vertikal dan muspika sesuai

dengan sistem kerja yang ada.

2. Terjalin toleransi yang baik antar umat beragama.

3. Adanya koordinasi yang baik terhadap tim penangulangan bencana

4. Terciptanya lingkungan yang bersih

5. Tersedianya sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

6. Tersedianya sarana energy listrik perdesaan

7. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib.

8. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi terpadu

9. Tersedianya data umum yang akurat.

10.Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi dan teknolgi

11.Tersedia bantuan dan akses permodalan.

12.Tersedianya aparat pemerintahan desa yang berkualitas

13.Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien,

dan transparan

14.Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI

untuk mewujudkan akuntabilitas.

15.Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah,

pembangunan dan pelayanan masyarakat.

16.Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai

dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukkan kepada Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam menetapkan kebijakan strategis dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat.


a. Pertambangan

Sektor pertambangan menjadi primadona bagi pengelola perusahaan

tambang di Kabupaten Tanah Bumbu dan merupakan pendapatan

terbesar bagi pemerintah. Untuk wilayah kecamatan Satui daerah-daerah

pertambangan pada desa Sejahtera Mulia, Jombang dan sekapuk, seiring

waktu pertambangan mulai lesu dikarenakan kebijakkan-kebijakan aturan

yang berlaku maka untuk sekarang ini sektor pertambangan di wilayah

Satui mengalami dampak kelesuan, banyak perusahaan mulai tidak aktif

lagi sehingga berdampak pada ketenagakerjaan, banyak pekerja tambang

di PHK kan.

b. Perkebunan

Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan

secara intensif oleh Petugas. Perkebunan yang ada yaitu Perkebunan

Kelapa Sawit dan perkebunan karet. Perkebunan saat ini menjadi pilar

peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Satui terutama pada

desa Satui Barat, Jombang, Wonorejo, Sumber Makmur, Tegal Sari,

Sumber Arum dan Sekapuk.

b. Pertanian

Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di Wilayah

kecamatan Satui menunjukkan perkembangan yang cukup baik,

sebagaian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan

yang semakin baik, khususnya tanaman padi gunung/tegal dan padi

sawah pada desa Satui Timur, Sejahtera Mulia, Sungai Danau, Sinar

Bulan, Sekapuk, Jombang, Sumber Arum, Jombang dan Sumber

makmur.


c. Peternakan

Dalam rangka pengembangan budidaya ternak telah diadakan

penyuluhan secara intensif oleh Petugas Teknis Peternakan Kecamatan

Satui dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi

Masyarakat di Pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan

pendapatan. Kecamatan Satui perternakan yang banyak dibudidayakan

adalah ternak sapi, kambing, iti dan ayam terutaman pada desa Sejahtera

Mulia, Jombang, Sumber Makmur, Wonorejo, Tegal Sari, Sekapuk dan

Sumber Arum.

c. Perikanan

Dalam rangka pengembangan budidaya Perikanan di daerah

pesisir telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh penyuluh

lapangan dengan maksud memasarkan budidaya perikanan bagi

masyarakat di pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan

pendapatan.

Di wilayah kecamatan Satui ada tiga desa berada pada daerah

pesisir yaitu desa Setarap, desa Sungai Cuka (muara) dan desa

Pendamaran Jaya yang berada di wilayah pesisir sehingga produktivitas

dari perikanan/nelayan juga lumayan bagus. Untuk desa Pendamaran

Jaya produksi ikan bandeng lumayan bagus, sedangkan pada desa

Setarap dan Sungai Cuka (muara) posisinya pesisir pantai dan tangkapan

ikan laut menjadi mata pencaharian penduduknya.


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan

4.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah organisasi

akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa komitmen murni

tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan akselerator proses pencapaian

apa yang telah dicita-citakan. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta

pemikiran atas perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang,

maka visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN SATUI SEBAGAI PUSAT PELAYANANMASYARAKAT”

Dalam rumusan visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

Kecamatan yang Komprehensif dan pemberdayaan diartikan sebagai upaya

peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang berdasarkan pada potensi

sumber daya manusia yang efektif, efisien dan profesional. Visi dari Kecamatan

Satui ini sesuai dengan Misi Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu

“Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih”

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan yang

komprehensif, diharapkan mampu memberikan akselerasi pembangunan

partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Misi

Guna menunjang Visi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang dituangkan dalam misi-

misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan

2. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral


3. Mendorong tumbuh peran serta masyarakat terhadap pembangunan

pedesaan

4.3 Tujuan Dan Sasaran

4.3.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh Kecamatan

Satui selama lima tahun nantinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Secara rinci tujuan dan indikator tujuan Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.1Tujuan dan Indikator Tujuan Kantor Kecamatan Satui

TUJUAN INDIKATOR TUJUANKONDISI

AWAL TARGET KINERJA

2015 2021

1 2 3 4

Meningkatkan kualitaspelayanan masyarakat

Indeks KepuasanMasyarakat 40% 100%

Meningkatkan pembinaanpenyelenggaraanpemerintahan desa

Dokumen perencanaandan penganggarandesa

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Meningkatkan Ketentramandan ketertiban umum

Konflik antar suku, ras,agama dan golongan 100% 100%

4.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Satui adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa

3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


Secara Rinci Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 5 tahun yang akan

datang Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.2Sasaran dan Indikator Sasaran Kantor Kecamatan Satui

SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

Kondisiawal

(2015)2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnyapeningkatankualitas pelayananmasyarakat

Indeks KepuasanMasyarakat 40% 85%

Terwujudnyapeningkatanpenyelenggaraanpemerintahandesa

RPJM Desa yangditetapkan 0 13

Desa 0 0 3Desa 0 0

RKP Desa yangditetapkan 16 Desa 16

Desa16

Desa16

Desa16

Desa16

Desa16

Desa

APBDesa yangditetapkan 16 Desa 16

Desa16

Desa16

Desa16

Desa16

Desa16

Desa

Terwujudnyapeningkatanketentraman danketertibanumum

Konflik antarsuku, ras, agamadan golongan

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

Tidakada

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan

Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu

pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Berikut Indikator Kinerja Kantor Kecamatan satui dapat dilihat pada tabel

dibawah ini


Tabel 4.2.1Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan satui

TUJUAN SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

KondisiAwal

TargetFORMULASI

/PENJALASANSUMBER

DATAPENANGG

UNGJAWAB

1 2 3 4 5 6Meningkatkankualitaspelayananmasyarakat

Terwujudnyapeningkatankualitaspelayananmasyarakat

IndeksKepuasanMasyarakat

40 % 100 % Penyebaranangket / quisionerkepadamasyarakat yangmenguruspelayananperizinan dan nonperizinan,diakumulasi setiapakhir tahun.

Kecamatan Camat

MeningkatkanKetentramandan ketertibanumum

Konflik antarsuku, ras,agama dangolongan

Konflik antarsuku, ras,agama dangolongan

100 % 100 % Ada / tidak adanyaKonflik antar suku,ras, agama dangolongan

ForumKoordinasiKecamatan

Tim ForumKoordinasiKecamatan

4.5. Strategi dan Kebijakan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu

dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut

melalui strategi dan arah kebijakan.

a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima

b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum

d. Penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa

e. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak

penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat

f. Mendorong percepatan infrastruktur percepatan pembangunan infrastruktur desa

dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam konteks

pembangunan partisipatif

g. Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan

infrastruktur yang berkualitas


BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu

rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.1.1 Kegiatan

Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

c. Penyedian jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan Logistik Kantor

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di luar daerah

l. Penyediaan jasa non PNS

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah


4.1.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah tersedianya administrasi

perkantoran sebagai penunjang pemberian layanan administrasi kepada

masyarakat / public dan internal SKPD Kecamatan Satui,

4.1.3 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja pada program pelayanan administrasi perkantoran adalah

tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang terdiri dari :

a. Terbayarnya rekening kantor

b. Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara

c. Tersedianya jasa administrasi keuangan

d. Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor

e. Tersedianya alat tulis kantor

f. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

g. Tersedianya alat listrik

h. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

i. Tersedianya makanan dan minuman rapat

j. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di luar daerah

k. Tersedianya jasa pegawai non PNS

l. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

4.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4.2.1 Kegiatan

Program peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengadaan Meubelair

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor


4.2.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah sarana dan prasarana SKPD

Kantor Kecamatan Satui sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi baik bersifat internal maupun pelayanan public

4.2.3 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah tingkat

kelengkapan sarana dan prasrana aparatur yang terdiri adalah sebagai

berikut:

a. Jumlah meubelair

b. Terpeliharanya rutin rumah dinas

c. Terpeliharanya rutin gedung kantor

d. Jumlah pelaralatan kerja yang terpelihara

4.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan

Program peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan melalui

a. kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah aparatur Pemerintah Kecamatan

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerjanya adalah Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan

penggunaan adribut pegawai. Adalah Tersedianya pakaian

olahraga/tradisional/tenun aparatur.

Indikator kegiatan adalah

a. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu


4.4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dilaksanakan melalui

a. Monitoring dan evaluasi keamanan dan ketertiban

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan koordinasi monitoring

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan memperkuat kelembagaan

pemerintahan desa


Indikator kinerjanya adalah Peningkatan kegiatan keberdayaan masyarakat

pedesaaan adalah Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan dan indikator kegiatannya adalah

‘a. Jumlah dokumen

4.5 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1. Kegiatan

Program peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa

dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2) Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah pelaksanaan musrenbang tingkat

kecamatan.


Indikator kinerjanya adalah Persentase partisipasi masyarakat dalam

membangun desa. Dan Indikator kegiatan adalah

1) Jumlah desa yang berprestasi

2) Dokumen musrenbang tingkat kecamatan


4.6 Program Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

1. Kegiatan

Program Hubungan Pemerintah dan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan

Penyelenggaraan Musyabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah pemerintah dan masyarakat


Indikator kinerjanya adalah Tingkat partisipasi masyarakat dan indikator

kegaiatannya adalah : Jumlah peserta MTQ

4.7 Pendanaan Indikatif

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program, kegiatan

dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan dukungan pendanaan dari

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Anggaran yang diperlukan SKPD Kecamatan Satui guna

melaksanakan rencana strategis yaitu sebesar 21.986.820.567,- (Dua puluh

satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh

ribu rupiah) dana tersebut termasuk Belanja Tidak langsung ( belanja gaji dan

tunjangan Pegawai ) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2016 Rp 4.503.601.316,-

b. Tahun 2017 Rp 3.454.309.316,-

c. Tahun 2018 Rp 4.469.864.284,-

d. Tahun 2019 Rp 4.672.377.127,-

e. Tahun 2020 Rp 4.886.668.524

BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN


DAN SASARAN RPJMD

Penguatan peran aparatur pemerintahan bermakna adanya optimalisasi peran dan

fungsi yang diemban oleh masing-masing aparatur. Hal ini mesti dibarengi dengan

peningkatan dan penguatan kapasitas aparatur. Penguatan ini akan berdampak

menghasilkan aparatur pemerintahan yang profesional dan dapat melaksanakan kerja

sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan dengan tetap mengedapankan

strategi efektif dan efisien.

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan menuju Tanah Bumbu yang berkembang, maju, unggul,

nyaman, sejahtera dan damai, diperlukan perubahan yang mendasar, terencana, dan

terukur.

Maka disusunlah indicator kinerja SKPD yang relevan dengan strategi dan kebijakan

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangjka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu.

program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator

kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organitation progress

terdapat pada tabel 6.1 Indikator SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2021 (tabel terlampir).

BAB VIIPENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan


merupakan suatu upaya Kecamatan Satui dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan Satui.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal

mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan

berkepentingan) di Kecamatan Satui. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di

Kecamatan Satui ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan

sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan.

Anggaran yang di perlukan SKPD Kecamatan Satui yang termuat dalam renstra SKPD

khusus belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) adalah sebesar

21.986.820.567,- (Dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus

enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan lima program dan sembilan belas kegiatan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan

Rencana Kinerja (Renja) setiap tahunnya, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

(1) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya

bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak

untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk

mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

dalam renstra yang sudah dibuat;

(3) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh

aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam

artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari

rencana strategi yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir

organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua

pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan

rencana strategis yang telah dibuat;


(4) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan pada renstra

ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana

kerja yang telah dibuat;

(5) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan

jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian

visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap ridho ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja

yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, untuk mewujudkan kabupaten Tanah

Bumbu yang lebih sajahtera.

Satui, Juli 2016

CAMAT SATUI,

H. SETIA BUDI, SKM.MMPembina Tk.INIP.198407081987031021


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD


2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAHBELANJA TIDAK LANGASUNG- Belanja Pegawai 2.035.381.849 2.007.855.846 1.987.110.948

BELANJA LANGSUNG- Belanja Pegawai 405.890.000 588.103.000- Belanja Barang dan Jasa 1.966.312.600 577.425.500- Belanja Modal 40.100.000 46.875.000 40.100.000

- -############# ############# - - - 2.027.210.948 - - - - 45,58 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (889.536.889,80) (405.442.189,60)

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Satui

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016 s.d 2021

Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

Satui, Januari 2016CAMAT SATUI,

H. Setia Budi, SKM, MM.NIP. 19640708 198703 1 021



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1Prosentase peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan 100 100 100 100 100 100

2Persentase partisifasi masyarakat dalammembangun desa 100 100 100 100 100 100

3 Tingkat partisipasi masyarakat 100 100 100 100 100

ERYANTO RAIS, SH.Pembina

NIP. 19671209 199003 1 012

CAMAT SATUI

Sungai Danau, September 2011

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Satui


Rasio Capaian pada Tahun ke-Realisasi Capaian Tahun ke-Target Renstra SKPD Tahun ke-TargetIndikatorLainnya

TargetIKK

TargetSPM

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPDNo2016 2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 2020

Catatan Rasio = Realisasi/Target x 100



2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran 861.615.000 963.269.000 1.453.289.460 1.525.953.933 1.602.251.630

2 Tingkat perlengkapan sarana dan prasarana aparatur #REF! 46.900.000 271.425.000 284.996.250 299.246.063

3Tingkat kedisiplinan pegawai dalam kehadiran danpenggunaan adrinut pegawai. #REF! 14.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000

4 Peningkatan kegiatan keberdayaan masyarakatpedesaan

1.548.906.000 56.150.000 587.640.000 646.404.000 711.044.400

5 Persentase partisifasi masyarakat dalammembangun desa

#REF! 16.850.000 27.005.000 29.705.500 32.676.050

6 Tingkat partisipasi masyarakat - 277.010.000

#REF! 1.374.179.000 2.357.359.460 2.507.059.683 2.667.218.143

No

Total anggaran

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Satui


Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Rata-rata PertumbuhanUraian

Target Rentra2016-2021

2 3 4 5 6 7K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Tingkat ketersediaan layananadmiistrasi perkantoran. 100 833.524.504 100 804.540.500 100 1.072.605.050 100 1.268.926.130 100 1.505.832.604 5.485.428.788

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor 12 45.240.000 12 48.840.000 12 53.724.000 12 59.096.400 12 65.006.040 271.906.440

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara

11 40.115.504 11 18.000.000 11 18.900.000 11 19.845.000 11 20.837.250 117.697.754

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasikeuangan 12 124.089.000 12 129.941.000 12 142.935.100 12 157.228.610 12 172.951.471 727.145.181

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahanpembersih kantor 12 6.750.000 12 3.580.000 12 4.117.000 12 4.734.550 12 5.444.733 24.626.283

5 Penyediaan jasa perbaikkan peralatankerja

Jumlah peralatan kantor yangterpelihara 7 4.050.000 0 - - - - 4.050.000

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 27.287.500 12 25.699.500 12 28.269.450 12 31.096.395 12 34.206.035 146.558.880

7 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 12 5.022.500 12 10.300.000 12 11.845.000 12 13.621.750 12 15.665.013 56.454.263

8 Penyediaan komponenlistrik/penerangan Bangunan kantor Tersedianya alat listrik 12 1.370.000 12 705.000 987.000 1.381.800 1.934.520 6.378.320

9 Penyedian Peralatan danPerlengakapan Kantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor 3 17.700.000 29 34.975.000 174.875.000 218.593.750 273.242.188 719.385.938

10 Penyediaan makanan dan minumanrapat

Tersedianya makan danminuman rapat 1650 64.750.000 2500 88.200.000 110.250.000 137.812.500 172.265.625 573.278.125

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi keluar daerah 12 118.200.000 12 59.900.000 77.870.000 101.231.000 131.600.300 488.801.300

12 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya jasa tenaga nonPNS 168 268.100.000 156 248.950.000 12 286.292.500 329.236.375 378.621.831 1.511.200.706

13 Rapar-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi dalam daerah 12 110.850.000 12 135.450.000 12 162.540.000 12 195.048.000 48 234.057.600 837.945.600

-

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana danpraserana 100 4.100.000 100 87.800.000 100 82.850.000 100 81.775.000 100 100.162.500 350.787.500

14 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair 2 4.100.000 25 11.900.000 17.850.000 26.775.000 40.162.500 100.787.500

15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya bangunan rumahdinas - 1 35.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 135.000.000

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terpeliharanya bangunan gedungkantor - 1 35.000.000 1 35.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 115.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatandan perelengkapan kantor

Terpeliharanya peralatanperlengkapan kantor 17 5.900.000

-

Peningkatan Disiplin AparaturTingkat kedisiplinan aparaturdalam kehadiran dan penggunaanadribut ;pegawai

100 14.000.000 100 - 100 18.000.000 100 20.000.000 100 22.000.000 74.000.000

17 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

Tersedianya pakaianolahraga/tetun/tradisionalaparatur

35 14.000.000 35 - 45 18.000.000 50 20.000.000 55 22.000.000 74.000.000

Hubungan Pemerintah danMasyarakat Tingkat partisipasi masyarakat 0 - 100 271.113.000 100 352.446.900 100 440.558.625 100 550.698.281 1.614.816.806

21 Penyelenggaraan MTQ Jumlah peserta MTQ 0 - 2 271.113.000 2 352.446.900 2 440.558.625 2 550.698.281 1.614.816.806

Peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan

Prosentase kegiatankeberdayaan masyarakatpedesaan

100 1.485.156.000 100 26.400.000 100 39.600.000 100 59.400.000 100 89.100.000 1.699.656.000

18 Pemberdayaaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan

Terlaksananya pemberdayaanlembaga dan organisasimasyarakat pedesaan

4 1.485.156.000 0 - 4 - 5 - 6 - 1.485.156.000

19 Monitoring dan Evaluasi Keamanan danKetertiban Jumlah dokumen 0 - 1 26.400.000 1 39.600.000 1 59.400.000 1 89.100.000 214.500.000

-

Peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

Persentase partisipasimasyarakat dalam membangundesa

100 14.000.000 100 22.550.000 100 27.005.000 100 29.705.500 100 32.676.050 116.536.550

Partisipasi masyarakat dalammembangun desa Jumlah desa berprestasi 1 9.400.000

20 Penyelenggaraan musyawarahpembangunan desa

Dokumen musrenbang tingkatkecamatan 1 14.000.000 1 13.150.000 1 27.005.000 1 29.705.500 1 32.676.050 116.536.550

5 Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalammensukseskanprogrampembangunanpedesaan

4

Meningkatnyakoordinasilintas sektoral

1

3

6

21 22

1

Meningkatnyakualitaspelayananmasyarakatsecaramenyeluruh.

2Meningkatnyakualitaspelayananmasyarakatsecaramenyeluruh.

15 16 17 18 19 2013 14

2017 2018 2019

8 9 10 11 12

2017 2018 2019 2020 2016 2019 20202020 2016 2017Realisasi capaian

Rentra sampai 2016 -2020

Tabel 2.3Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan satui


No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja

Data CapaianPada Awal

TahunPerencanaan

Target Capaian PadaAkhir TahunPerencanaan

Target Renstra SKPD Kecamatan Satui Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian tahun ke-

2016 2018

Satui, Juli 2016CAMAT SATUI,

H. Setia Budi, SKM, MM.NIP. 19640708 198703 1 021

23

Tabel 2.3Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan satui


Unitbertanggungjawa

b

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

2016 2017 2018 2019 2021(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

outcome Tingkat ketersediaan pelayanan administrasiperkantoran 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

100 100 100 100 100

outcome Tingkat kelengkapan sarana dan perasanaaparatur 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn

100 100 100 100 100

outcome Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadirandan pemakaian adribur pegawai 35 35 45 50 55

100 100 100 100 100outcome Presentasi tingkat partisipasi masyarakat 4 keg 132 org 2 kl 2 kl 2 kl

100 100 100 100 100

outcome Prosentase kegiatan pemberdayaanmasyarakat 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

100 100 100 100 100

outcome Prosentase partisipasi masyarakat dalampembangun desa 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

100 100 100 100 100

6

(4)

Meningkatnya koordinasilintas sektoral

Meningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat secaramenyeluruh

1

2

3

Meningkatkan kualitaspelayanan masyarakatsecara menyeluruh

5Meningkatkan partisipasi masyarakatdalam mensukseskan programpembangunan pedesaan

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammensukseskan programpembangunan pedesaan

4 Meningkatkan koordinasi lintassektoral

Tabel 4.1Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Satui

Tahun 2016 s.d 2021

NO TUJUAN SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR SASARAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.20 1.20 12.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layananadministrasi perkantoran 100 833.524.504 100 783.690.500 100 1.333.342.550 100 1.489.213.755 100 1.672.173.223 100 6.111.944.532

1.20 1.20 12.01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor 12 45.240.000 12 48.840.000 12 53.724.000 12 59.096.400 12 65.006.040 60 271.906.440

1.20 1.20 12.01 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional


11 40.115.504 11 18.000.000 11 55.000.000 11 55.000.000 11 55.000.000 55 223.115.504

1.20 1.20 12.01 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan SKPD

Tersedianya jasaadministrasi keuangan 12 124.089.000 12 129.941.000 12 142.935.100 12 157.228.610 12 172.951.471 60 727.145.181

1.20 1.20 12.01 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya peralatan danbahan pembersih kantor 12 6.750.000 12 3.580.000 12 4.117.000 12 4.734.550 12 5.444.733 60 24.626.283

1.20 1.20 12.01 09 Penyediaan jasa perbaikkanperalatan kerja

Pemeliharaan rutin peralatandan kelengkapan kantor 7 4.050.000 0 - 50 50.000.000 60 60.000.000 70 70.000.000 187 184.050.000

1.20 1.20 12.01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulisperkantoran (ATK) 12 27.287.500 12 25.699.500 12 28.269.450 12 31.096.395 12 34.206.035 60 146.558.880

1.20 1.20 12.01 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan 12 5.022.500 12 10.300.000 12 11.845.000 12 13.621.750 12 15.665.013 60 56.454.263

1.20 1.20 12.01 12Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya alat listrik 12 1.370.000 12 705.000 12 987.000 12 1.381.800 12 1.934.520 60 6.378.320

1.20 1.20 12.01 13 Penyedian Peralatan danPerlengakapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 3 17.700.000 29 34.975.000 50 174.875.000 60 218.593.750 70 273.242.188 212 719.385.938

1.20 1.20 12.01 17 Penyediaan makanan danminuman pegawai

Tingkat ketersediaan layananmakan dan minuman rapat 1930 64.750.000 2500 88.200.000 3500 110.250.000 4500 137.812.500 5000 172.265.625 17430 573.278.125

1.20 1.20 12.01 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasidan konsultasi keluar daerah 22 118.200.000 12 59.900.000 44 236.400.000 44 236.400.000 44 236.400.000 166 887.300.000

1.20 1.20 12.01 19 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya Pembayaranjasa atas non PNS 168 268.100.000 156 248.950.000 168 302.400.000 168 319.200.000 168 336.000.000 828 1.474.650.000

1.20 1.20 12.01 22 Rapar-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasidan konsultasi dalam daerah 739 110.850.000 903 114.600.000 1083 162.540.000 1300 195.048.000 1560 234.057.600 5585 817.095.600

1.20 1.20 12.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan saranadan prasarana aparatur 100 4.100.000 100 87.800.000 100 82.850.000 100 81.775.000 100 100.162.500 100 350.787.500

1.20 1.20 12.02 10 Pengadaan Meublair Jumlah meubelair 2 4.100.000 25 11.900.000 35 17.850.000 50 26.775.000 75 40.162.500 187 100.787.500

1.20 1.20 12.02 21 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

Terpeliharanya rutin rumahdinas 0 - 1 35.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 4 135.000.000

1.20 1.20 12.02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya bangunangedung kantor 0 - 1 35.000.000 1 35.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 4 115.000.000

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapankantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangterpelihara

17 5.900.000 30 8.000.000 40 10.000.000 50 15.000.000 137 38.900.000

1.20 1.20 12.03 Program peningkatan DisiplinAparatur

Tingkat kedisiplinan aparaturdalam kehadiran danpenggunaan atribut pegawai

100 14.000.000 0 - 45 18.000.000 50 20.000.000 55 22.000.000 250 74.000.000

1.20 1.20 12.03 05 Pengadaan pakaian hari-haritertentu

Tersedianya pakaiantradisional (tenun) aparatur 35 14.000.000 0 - 45 18.000.000 50 20.000.000 55 22.000.000 185 74.000.000

2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

Meningkatkan saranadan prasaranaaparatur

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan

(output)

(3) (4)

Meningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat secaramenyeluruh

Meningkatkankualitas pelayananmasyarakatsecaramenyeluruh

Meningkatkanpelayananadministrasiperkantoran

Meningkatkan disiplinaparatur

1.20 1.20 xx Hubungan Pemerintah danMasyarakat

Tingkat partisipasimasyarakat 0 - 100 271.113.000 132 350.000.000 132 400.000.000 132 400.000.000 496 1.421.113.000

1.20 1.20 xx xx Penyelenggaraan MTQ Jumlah peserta MTQ 0 - 132 271.113.000 132 350.000.000 132 400.000.000 132 400.000.000 528 1.421.113.000

1.20 1.20 12.15 Peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan


100 1.485.156.000 100 26.400.000 100 39.600.000 100 59.400.000 100 89.100.000 100 1.699.656.000

1.20 1.20 12.15 01Pemberdayaaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan

Terlaksananya kegiatankeberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan

4 1.485.156.000 0 - 0 - 0 - 0 - 4 1.485.156.000

1.20 1.20 12.15 01 Monitoring dan EvaluasiKeamanan dan Ketertiban Jumlah dokumen 1 26.400.000 1 39.600.000 1 59.400.000 1 89.100.000 4 214.500.000

1.20 1.20 12.17Peningkatan partisipasimasyarakat dalammembangun desa

Persentase partisifasimasyarakat dalampembangunan desa

100 14.000.000 100 22.550.000 100 27.005.000 100 29.705.500 100 32.676.050 100 125.936.550

1.20 1.20 12.17 01 Partisipasi masyarakat dalammembangun desa

Jumlah desa yangberprestasi 0 - 1 9.400.000 2 27.005.000 4 29.705.500 5 32.676.050 12 116.536.550

1.20 1.20 12.17 02 Penyelenggaraan musyawarahpembangunan desa

Dokumen perencanaankecamatan 1 14.000.000 1 13.150.000 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 5 102.150.000

JUMLAH 2.350.780.504 1.191.553.500 1.850.797.550 2.080.094.255 2.316.111.773 9.783.437.582

Meningkatkan koordinasilintassektoral

Meningkatkankoordinasi lintassektoral

Peningkatankeberdayaanmasyarakat desa

Meningkatkan partisipasimasyarakat dalammensukseskan programpembangunan pedesaan

Meningkatkanpartisipasimasyarakat dalammensukseskanprogrampembangunanpedesaan

Meningkatnyaperencanaanpartisipasi masyarakat

Satui, Juli 2016Camat Satui

H. SETIA BUDI, SKM.MM.NIP. 19640708 198703 1 021

(20) (21)

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Lokasi

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Juli 2016Camat Satui

H. SETIA BUDI, SKM.MM.NIP. 19640708 198703 1 021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.20 1.20 12.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layananadministrasi perkantoran 100 833.524.504 100 783.690.500 100 1.333.342.550 100 1.489.213.755 100 1.672.173.223 100 6.111.944.532

1.20 1.20 12.01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor 12 45.240.000 12 48.840.000 12 53.724.000 12 59.096.400 12 65.006.040 60 271.906.440

1.20 1.20 12.01 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional


11 40.115.504 11 18.000.000 11 55.000.000 11 55.000.000 11 55.000.000 55 223.115.504

1.20 1.20 12.01 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan SKPD

Tersedianya jasaadministrasi keuangan 12 124.089.000 12 129.941.000 12 142.935.100 12 157.228.610 12 172.951.471 60 727.145.181

1.20 1.20 12.01 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya peralatan danbahan pembersih kantor 12 6.750.000 12 3.580.000 12 4.117.000 12 4.734.550 12 5.444.733 60 24.626.283

1.20 1.20 12.01 09 Penyediaan jasa perbaikkanperalatan kerja

Pemeliharaan rutin peralatandan kelengkapan kantor 7 4.050.000 0 - 50 50.000.000 60 60.000.000 70 70.000.000 187 184.050.000

1.20 1.20 12.01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulisperkantoran (ATK) 12 27.287.500 12 25.699.500 12 28.269.450 12 31.096.395 12 34.206.035 60 146.558.880

1.20 1.20 12.01 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan 12 5.022.500 12 10.300.000 12 11.845.000 12 13.621.750 12 15.665.013 60 56.454.263

1.20 1.20 12.01 12Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya alat listrik 12 1.370.000 12 705.000 12 987.000 12 1.381.800 12 1.934.520 60 6.378.320

1.20 1.20 12.01 13 Penyedian Peralatan danPerlengakapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 3 17.700.000 29 34.975.000 50 174.875.000 60 218.593.750 70 273.242.188 212 719.385.938

1.20 1.20 12.01 17 Penyediaan makanan danminuman pegawai

Tingkat ketersediaan layananmakan dan minuman rapat 1930 64.750.000 2500 88.200.000 3500 110.250.000 4500 137.812.500 5000 172.265.625 17430 573.278.125

1.20 1.20 12.01 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasidan konsultasi keluar daerah 22 118.200.000 12 59.900.000 44 236.400.000 44 236.400.000 44 236.400.000 166 887.300.000

1.20 1.20 12.01 19 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya Pembayaranjasa atas non PNS 168 268.100.000 156 248.950.000 168 302.400.000 168 319.200.000 168 336.000.000 828 1.474.650.000

1.20 1.20 12.01 22 Rapar-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasidan konsultasi dalam daerah 739 110.850.000 903 114.600.000 1083 162.540.000 1300 195.048.000 1560 234.057.600 5585 817.095.600

1.20 1.20 12.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan saranadan prasarana aparatur 100 4.100.000 100 37.800.000 100 82.850.000 100 81.775.000 100 100.162.500 100 350.787.500

1.20 1.20 12.02 10 Pengadaan Meublair Jumlah meubelair 2 4.100.000 25 11.900.000 35 17.850.000 50 26.775.000 75 40.162.500 187 100.787.500

1.20 1.20 12.02 21 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

Terpeliharanya rutin rumahdinas 0 - 1 10.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 4 135.000.000

1.20 1.20 12.02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya bangunangedung kantor 0 - 1 10.000.000 1 35.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 4 115.000.000

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapankantor

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangterpelihara

17 5.900.000 30 8.000.000 40 10.000.000 50 15.000.000 137 38.900.000

1.20 1.20 12.03 Program peningkatan DisiplinAparatur

Tingkat kedisiplinan aparaturdalam kehadiran danpenggunaan atribut pegawai

100 14.000.000 0 - 45 18.000.000 50 20.000.000 55 22.000.000 250 74.000.000

1.20 1.20 12.03 05 Pengadaan pakaian hari-haritertentu

Tersedianya pakaiantradisional (tenun) aparatur 35 14.000.000 0 - 45 18.000.000 50 20.000.000 55 22.000.000 185 74.000.000

1.20 1.20 xx Hubungan Pemerintah danMasyarakat

Tingkat partisipasimasyarakat 0 - 100 271.113.000 132 350.000.000 132 400.000.000 132 400.000.000 496 1.421.113.000

2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

Meningkatkan saranadan prasaranaaparatur

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan

(output)

(3) (4)

Meningkatkan kualitaspelayanan kepadamasyarakat secaramenyeluruh

Meningkatkankualitas pelayananmasyarakatsecaramenyeluruh

Meningkatkanpelayananadministrasiperkantoran

Meningkatkan disiplinaparatur

1.20 1.20 xx xx Penyelenggaraan MTQ Jumlah peserta MTQ 0 - 132 271.113.000 132 350.000.000 132 400.000.000 132 400.000.000 528 1.421.113.000

1.20 1.20 12.15 Peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan


100 1.485.156.000 100 26.400.000 100 39.600.000 100 59.400.000 100 89.100.000 100 1.699.656.000

1.20 1.20 12.15 01Pemberdayaaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan

Terlaksananya kegiatankeberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan

4 1.485.156.000 0 - 0 - 0 - 0 - 4 1.485.156.000

1.20 1.20 12.15 01 Monitoring dan EvaluasiKeamanan dan Ketertiban Jumlah dokumen 1 26.400.000 1 39.600.000 1 59.400.000 1 89.100.000 4 214.500.000

1.20 1.20 12.17Peningkatan partisipasimasyarakat dalammembangun desa

Persentase partisifasimasyarakat dalampembangunan desa

100 14.000.000 100 22.550.000 100 27.005.000 100 29.705.500 100 32.676.050 100 125.936.550

1.20 1.20 12.17 01 Partisipasi masyarakat dalammembangun desa

Jumlah desa yangberprestasi 0 - 1 9.400.000 2 27.005.000 4 29.705.500 5 32.676.050 12 116.536.550

1.20 1.20 12.17 02 Penyelenggaraan musyawarahpembangunan desa

Dokumen perencanaankecamatan 1 14.000.000 1 13.150.000 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 5 102.150.000

JUMLAH 2.350.780.504 1.141.553.500 1.850.797.550 2.080.094.255 2.316.111.773 9.783.437.582

Meningkatkan koordinasilintassektoral

Meningkatkankoordinasi lintassektoral

Peningkatankeberdayaanmasyarakat desa

Meningkatkan partisipasimasyarakat dalammensukseskan programpembangunan pedesaan

Meningkatkanpartisipasimasyarakat dalammensukseskanprogrampembangunanpedesaan

Meningkatnyaperencanaanpartisipasi masyarakat

(20) (21)

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Lokasi

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

Kec. Satui Satui

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KondisiKinerja

pada awalperiodeTahun 0 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1Presentase kegiatan keberdayaanmasyarakat pedesaan 4 keg 1 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 16 keg

3Persentase partisipasi masyarakatdalam membangun desa 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

5 Tingkat partisipasi masyarakat 132 peserta 150 peserta 150 peserta 150 peserta 10 kali

Tabel 6.1Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerjapada akhir

periode RPJMD

Catatan : Pengisian untuk pengisian lakip (sasaran ini akan menjadi ukuran sasaran yang ada si Rentras ini)Indikator KinerjaInfutOutput Jumlah Dana yang di anggarkanOutcame Keluaran yang akan direncanakanBenefits Hasil dari kegiatanImpcats Akibat dari kegiatan

Dampak dari kegiatan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja

Infut 60.000.000Output 200 stel

Outcame

Pengadaanpakaian olahraga bagiaparaturpemerintah

Benefits

aparaturmemilikipakaian olahraga untuk

Impcats

Peningkatandisiplinberolah ragabagiaparaturkecamatanSatui

Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Indikator Kinerja

InfutOutputOutcameBenefitsImpcats

Peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

Indikator Kinerja

Infut 75000000

Output

5

dokumenhasil keg.Musrenbangkec

OutcameBenefitsImpcats

265000

#REF!

Catatan : Pengisian untuk pengisian lakip (sasaran ini akan menjadi ukuran sasaran yang ada si Rentras ini)

Documents

iisakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMAT… · c. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit, dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);