C. MATRIKS RENCANA TINDAK

REPETA 2002 No.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana Program RAPBN 2002

1.

Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Menyempurnakan data potensi sumber daya alam;

2. Membentuk sistem informasi dan perhitungan neraca SDA termasuk ujicoba penilaian manfaat dan perhitungan neraca SDA dengan melibatkan masyarakat setempat di tingkat propinsi, kabupaten, dan kota;

3. Membentuk mekanisme jaringan informasi SDA dan LH di pusat dan daerah;

4. Menyusun kriteria dan standar baku dalam pengembangan sistem informasi/data base;

5. Menyempurnakan data dan informasi kawasan rawan dampak lingkungan di beberapa kawasan;

6. Mengembangkan sistem informasi dan data monitoring kualitas lingkungan hidup yang sahih dan berkesinambungan di pusat maupun di daerah;

7. Menyusun master plan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta

8. Mengukuhkan kawasan hutan dan penetapan kawasan-kawasan tertentu yang dilindungi di beberapa propinsi.

1. Tersedianya data potensi sumber daya alam; 2. Terbentuknya sistem informasi dan perhitungan neraca

SDA dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;

3. Terbentuknya mekanisme jaringan informasi SDA dan LH di Pusat dan Daerah;

4. Tersusunnya kriteria dan standar pengembangan sistem informasi/data base;

5. Tersusunnya data dan informasi kawasan rawan dampak lingkungan secara lengkap;

6. Tersedianya sistem informasi dan data monitoring kualitas lingkungan hidup yang sahih dan berkesinambungan

7. Tersusunnya rencana induk pengelolaan SDA dan LH yang terintegrasi, terarah, bertahap dan rasional sesuai dengan daya dukung lingkungan;

8. Bertambahnya status kawasan hutan dan penetapan kawasan-kawasan tertentu lainnya

Dep. Kel. & Perik., Deptan, Dephut, Dep. Energi & SDM, Bakosurtanal, Menneg. LH, Bapedal, Lapan, BPPT, Dephub & Tel., Depkes & Kesos, Dep. Kebud. & Par., Depperindag, Depkimpraswil, BPS, Badan Meteorologi & Geofisika, BPN

Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

1. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya hutan dan air berdasarkan DAS prioritas dan tata ruang pada sekitar 40 Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP-DAS);

2. Menyusun pedoman tentang nilai sewa dan pajak sebagai dasar penetapan provisi SDA di daerah;

3. Menyempurnakan pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan rusak di DAS prioritas, serta beberapa kawasan pesisir dan areal bekas penambangan yang rusak;

4. Menyempurnakan mekanisme perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan swasta;

1. Tersedianya rencana dan kebijakan pengelolaan SD hutan dan air berdasarkan DAS prioritas dan tata ruang pada sekitar 40 Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP – DAS);

2. Tersusunnya pedoman tentang nilai sewa dan pajak sebagai dasar penetapan provisi SDA di daerah

3. Menurunnya luas hutan, wilayah pesisir dan lahan bekas pertambangan yang kritis;

4. Terpeliharanya kawasan konservasi dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan swasta;

5. Tersusunnya peraturan mengenai insentif bagi yang ramah lingkungan serta disinsentif bagi penggunaan SDA yang tidak terkendali dalam bentuk tarif atau user fee yang progresif;

Dep. Kel. & Perik., Deptan, Dephut, Dep. Energi & SDM, Menneg. LH, Bapedal, LIPI, Dep. Kebud. & Pariwisata, Depperindag.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

X - 6

REPETA 2002 No.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana Program RAPBN 2002

5. Menyusun peraturan tentang insentif dan disinsentif dalam bentuk kemudahan bagi yang ramah lingkungan serta tarif dan user fee bagi penggunaan SDA yang tidak terkendali;

6. Memantapkan upaya konservasi melalui pembangunan wilayah secara terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

7. Mengembangkan dan menerapkan teknologi baru termasuk bioteknologi dalam pengelolaan SDA yang ramah lingkungan; serta

8. Menyusun strategi konservasi keanekaragaman hayati beserta rencana aksinya.

6. Terselenggaranya kegiatan konservasi yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat;

7. Meningkatnya penerapan teknologi baru dalam pengelolaan SDA termasuk bioteknologi;

8. Tersusunnya rencana aksi dan strategi konservasi keanekaragaman hayati.

3. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan, khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, dan industri;

2. Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan nasional;

3. Mengembangkan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga dan komunal;

4. Mengembangkan dan mensosialisasi teknologi produksi bersih;

5. Mengendalikan pencemaran air, tanah, dan udara sampai mencapai tingkat yang aman;

6. Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di perkotaan;

7. Mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perdesaan dan perkotaan; serta

8. Melakukan pengawasan dan pengelolaan keselamatan radiasi dan limbah nuklir di beberapa propinsi.

1. Berkurangnya tingkat pencemaran air, tanah, dan udara serta berkurangnya kerusakan lahan, hutan, dan meningkatnya kualitas air, dan meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan pesisir dan laut;

2. Meningkatnya dan terpeliharanya kualitas lingkungan di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;

3. Tersedianya kriteria dan standar kualitas lingkungan yang sesuai dengan kondisi setempat;

4. Tersedianya pedoman teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

5. Meningkatnya jumlah industri yang menggunakan teknologi bersih, dan tersedianya pedoman pemilihan teknologi tepat guna untuk pengelolaan lingkungan

6. Tersedianya alternatif mekanisme pengendalian kualitas lingkungan hidup;

7. Tersedianya pedoman umum pengelolaan lingkungan di wiliayah perdesaan dan perkotaan;

8. Terselenggaranya pengawasan atas pengelolaan keselamatan radiasi dan limbah nuklir di beberapa propinsi.

Depperindag, Dep. Kebud. & Par., Deptan, Dephut,Dep. Energi & SDM, Dep. Kel. & Perik., Dephub & Tel., Menneg. LH, Bapedal, Bapeten, Batan, Menneg. Ristek, Depdagri & Otda, Depkimpraswil, Depkes & Kesos, BPPT

Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH

4. Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Menata institusi dan aparatur pengelola SDA dan lingkungan hidup di propinsi, kabupaten dan kota;

2. Menetapkan peraturan yang mengatur kewenangan dan tanggungjawab daerah dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;

3. Menguatkan institusi pengendalian dampak lingkungan di daerah;

1. Tertatanya institusi dan aparatur pengelola SDA & LH di propinsi, kabupaten dan kota

2. Tersusunnya peraturan dan perundangan tentang kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan SDA & LH

3. Terselenggaranya sistem penegakan hukum dalam bidang pengelolaan SDA & LH;dan meningkatnya jumlah perjanjian internasional yang diratifikasi dan menurunnya protes dari lembaga internasional

Depdagri & Otda, Depkeh & HAM, Dep. Kel. & Perik., BPN, Pemda, Menneg. LH, Bapedal, Dephut, Deptan, Depkimpraswil, Dep. Energi & SDM.

Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

X - 7

REPETA 2002 No.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana Program RAPBN 2002

4. Menyusun UU dan perangkat hukum di bidang pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;

5. Menegakkan hukum dengan menetapkan sanksi yang berat bagi kapal penangkap ikan tanpa izin dan penebang kayu ilegal;

6. Meningkatkan peran serta dan pengakuan atas hak dan kepemilikan masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;

7. Membina beberapa jenis industri yang menerapkan standar barang dan/atau jasa (ISO-14000, ekolabeling dan hutan lestari) agar dapat bersaing di pasar global;

8. Mengembangkan kelembagaan pendanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui insentif/disinsentif mekanisme pasar;

9. Menegakkan hukum yang tegas dan konsisten dalam kasus pelanggaran ketentuan AMDAL dan perusakan SDA; serta

10. Meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional dibidang pengelolaan SDA dan LH.

4. Tersedianya UU tentang Pengelolaan SDA beserta peraturan pelaksanaannya

5. Menurunnya jumlah pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal tanpa ijin

6. Meningkatnya peranan dan kepemilikan masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan SDA dan LH

7. Meningkatnya jumlah industri yang mendapat penghargaan ISO-14000

8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA & LH di daerah

9. Dipatuhinya ketentuan AMDAL oleh pelaku pembangunan;

10. Meningkatnya jumlah perjanjian internasional yang diratifikasi dan menurunnya protes dari lembaga internasional.

5. Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

2. Menyusun pedoman mekanisme konsultasi publik dalam penetapan kebijakan dan peraturan dalam rangka pengelolaan SDA dan lingkungan hidup bagi institusi pemerintah.

3. Menetapkan mekanisme untuk mengakomodasikan hak masyarakat adat dan ulayat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

4. Membentuk pola kemitraan dengan masyarakat lokal dalam monitoring pengelolaan SDA dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.

1. Meningkatnya peranan masyarakat dan lembaga sosial masyarakat dlm pengelolaan SDA & pemeliharaan LH

2. Tersusunnya pedoman mekanisme konsultasi publik untuk penetapan kebijakan/peraturan dalam pengelolaan SDA dan LH

3. Meningkatnya akses dan peranan masyarakat adat dan lokal terhadap pengelolaan SDA & LH

4. Terbentuknya pola kemitraan dalam kegiatan monitoring pengelolaan SDA dan pengendalian kualitas LH yang melibatkan masyarakat lokal

Depdagri & Otda, Deptan, Dephut, Dep. Kel. & Perik., Dep. Energi & SDM, Pemda, Menneg. LH, Bapedal, Depkimpraswil, Dephut

Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

X - 8