BUPATl BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

d.

BUPATI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota di bidang pelayanan pertanahan;

bahwa masyarakat di Kabupaten Banyuasin sudah lamamempunyai kebiasaan membuat surat tanah yang dikenaldengan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah terhadap tanah-tanah yang dikuasai/diusahakan dan dalam prakteknyadiakui oleh anggota masyarakat;

bahwa belum tertibnya Data Kepemilikan/Penguasaan SuratPengakuan Hak Atas Tanah di wilayah Desa/Kelurahandalam Kabupaten Banyuasin sering menimbulkan terjadinyatumpang tindih Pengakuan Kepemilikan/Penguasaan SuratPengakuan Hak Atas Tanah yang berakibat timbulnyasengketa ditengah masyarakat;

bahwa dalam rangka untuk melindungi hak masyarakat atastanah yang dikuasainya, perlu pengaturan mengenaiPenatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yangberfungsi sebagai dasar hubungan hukum antaraKepemilikan/Penguasaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanahdengan tanah, guna mendukung terwujudnya tertibadministrasi Kepemilikan/Penguasaan Surat Pengakuan HakAtas Tanah dan Pengusahaan Tanah di Desa/Kelurahandalam Kabupaten Banyuasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentangPedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah.

Mengingat

C

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atauKuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang PencabutanHak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4181);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4275);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5071);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentangPenguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3696);

c

-Vw*/

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4826);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalamKabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenBanyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran DaerahKabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012Nomor 013);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan DesaKabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2006 Nomor 22);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa KabupatenBanyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun2006 Nomor 23);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran DaerahKabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 28);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006Nomor 32 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam KabupatenBanyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 014);

Q

c

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2008 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (LembaranDaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 10).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan KabupatenBanyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMANPENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan DaerahKabupaten Banyuasin.

2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

3. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Banyuasin.

4. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Banyuasin.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam KabupatenBanyuasin.

6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul danadat istiadai setempat yang diakui dan di hormati dalamsistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas pada ArealPenggunaan Lain (APL) berdasarkan RTRW KabupatenBanyuasin yang ditempati sekelompok orang sebagai tempattinggal dan atau mencari penghidupan.

c

o

8. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah selanjutnya disingkatSPHAT adalah surat pernyataan pengakuan penguasaan danatau pengusahaan atas tanah yang dibuat oleh KepalaDesa/Lurah atas permohonan anggota masyarakat, yangmenerangkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah,termasuk ukuran, batas-batas dan letak tanah yangdiketahui oleh saksi dan disahkan oleh Camat.

9. Penguasaan dan Pengusahaan Tanah adalah hak seseorangyang menguasai dan atau mengusahakan sebidang tanahdalam waktu paling singkat 3 (tiga) tahun secara terusmenerus yang diketahui oleh beberapa orang saksi yangberbatasan langsung dan tidak ada sanggahan dari pihaklain.

10. Saksi sepadan adalah orang yang mempunyai tanah danmenguasai dan atau mengusahakan tanah yang berbatasanlangsung dengan tanah yang dimohon untuk diterbitkanSPHAT.

11. Saksi adalah orang yang mempunyai tanah yang berbatasanlangsung atau yang berdekatan atau orang-orang tua atausuami/isteri/anak atau pejabat/tim Desa/Kelurahan yangmengetahui riwayat penguasaan/ perolehan tanah oleh yangmembuat SPHAT.

12. Penatausahaan SPHAT adalah segala kegiatan administrasiPemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan,Penatausahaan, Pencatatan, Pembukuan dan PengarsipanSPHAT.

13. Buku Register SPHAT adalah arsip Negara/Daerah yangberisikan informasi kepemilikan penguasaan SPHAT dalamDesa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah untukmemberikan pedoman Penatausahaan SPHAT gunamendukung tertibnya administrasi kepemilikan danpenguasaan tanah di wilayah pedesaan/kelurahan dalamKabupaten.

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. mewujudkan tertib administrasi penatausahaan,pencatatan, pembukuan dan pengarsipan SPHAT;

b. memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan danpengusahaan tanah;

c. mencegah agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaandan pengusahaan hak atas tanah, dan/atau penerbitanSPHAT;

d mpnatfl

^"*"\V,,,/

-Vr---

d. menata keseragaman penatausahaan, pencatatan,pembukuan dan pengarsipan SPHAT;

e. mewujudkan tata kelola di bidang penatausahaan,pencatatan, pembukuan dan pengarsipan administrasipertanahan yang tertib, benar, transparan danakuntabel;

f. menyediakan peta bidang penatausahaan berupapenguasaan dan pengusahaan tanah atau penatabukuandan pengarsipan SPHAT.

BAB III

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SPHAT

Pasal3

Dalam rangka penatausahaan, pencatatan, penatabukuan danpengarsipan SPHAT meliputi pengaturan yang berkaitan dengan :

a. kewenangan;

b. persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan,penatabukuan dan pengarsipan SPHAT;

c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal4

(1) Kewenangan untuk menyediakan blanko pendaftaran SPHATdan pelepasan SPHAT, serta Buku Register SPHAT yang adapada Bupati.

(2) Penerbitan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan setiap tahun oleh Bagian yang mengurusipertanahan/keagrariaan Sekretariat Daerah Kabupaten.

(3) Bupati menyediakan suatu sistem informasi dan tata carapenatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipanSPHAT dalam Kabupaten yang dilaksanakan oleh BagianPemerintahan Umum Sektretariat Daerah Kabupaten.

Pasal5

(1) Kewenangan untuk menandatangani SPHAT ditingkatDesa/Kelurahan adalah pejabat dan atau penjabat KepalaDesa/Lurah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(2) Pengesahan SPHAT di tingkat Kecamatan adalah Camat danatau pelaksana tugas yang ditetapkan oleh KeputusanBupati.

(3) Dalam . . .

C

(3) Dalam hal terjadi pemindahan/pelepasan/pengalihanSPHAT kepada orang lain, maka kewenangan tersebutdilakukan oleh Camat dan/atau pejabat pelaksana tugasyang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang disaksikanoleh kepala Desa/ Lurah dan saksi lain yang ditunjuk olehCamat.

(4) Kepala Desa/ Lurah dan Camat dalam lingkunganPemerintah Kabupaten wajib menyediakan danmenyelenggarakan penatausahaan, pencatatan,penatabukuan dan pengarsipan SPHAT dan pelepasannyadalam wilayahnya masing-masing, yang wajib ditembuskankepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan UmumSektretariat Daerah Kabupaten.

(5) Dalam proses penerbitan SPHAT, Camat menugaskan stafKecamatan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaanpeninjauan lapangan dan pengukuran yang dilakukan olehTim Desa/Kelurahan.

Pasal6

Kewenangan untuk menandatangani sebagai saksi SPHAT yangditatausahakan, dicatatkan, ditatabukukan dan diarsipkan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan adalah :

a. saksi sepadan;

b. ketua RT/RW/Kepala Dusun setempat;

c. tim desa/kelurahan yang dibentuk melalui Keputusan KepalaDesa/Lurah yang terdiri dari unsur Kepala Desa/Kelurahan,BPD/LPM, Pemuka Adat dan tokoh Masyarakat yangmengetahui riwayat pertanahan pada Desa/Kelurahan yangbersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penatausahaan, Pencatatan,Penatabukuan dan Pengarsipan SPHAT

Pasal7

Persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan,penatabukuan dan pengarsipan pembuatan SPHAT di tingkatdesa/kelurahan, yaitu :

a. pemilik SPHAT mengajukan permohonan tertulis di atasmaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Desa/Lurah berdasarkanblanko yang disediakan Pemerintah Kabupaten, untuk tanahpaling luas 2 (dua) Ha;

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan denganmelampirkan :

1. denah lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas;

0. nhntn rnnv TCartn TanHa PF-nrhirhnlr uano rnacth hprlab-n-

V

8

3. photo copy Kartu Keluarga;

4. tanda bukti perolehan tanah jika diperoleh dari jual beli,atau tanda bukti lainnya yang sah.

c. setelah menerima permohonan Kepala Desa/ Lurahmenugaskan Tim Desa/Kelurahan untuk melakukanpeninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon,dengan melibatkan pengawasan dari unsur kecamatan;

d. hasil peninjauan dan pengukuran tanah tersebutditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi sepadan, TimDesa/Kelurahan, Ketua RT/RW/Kadus dan unsurKecamatan;

e. penerbitan SPHAT oleh Kades/Lurah harus ditatausahakan/dicatat/ditatabukukan/diarsipkan dalam Buku Register AtasTanah Desa/Kelurahan yang bersangkutan paling lama 2(dua) bulan.

Pasal 8

Tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan danpengarsipan Atas Tanah di Tingkat Kecamatan dilakukan dengancara :

a. Camat mengesahkan SPHAT yang telah ditandatangani olehKades/Lurah;

b. Camat menatausahakan, mencatat, menatabukukan danmengarsipkan SPHAT dalam Buku Register SPHAT padaKecamatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Pasal9

(1) Pembinaan dan pengawasan penatausahaan, pencatatan,pembukuan dan pengarsipan SPHAT di tingkatDesa/Kelurahan dilaksanakan oleh Camat.

(2) Pembinaan dan pengawasan penatausahaan, pencatatan,penatabukuan dan pengarsipan SPHAT di tingkatKecamatan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan UmumSekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 10

(1) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan rekapitulasipelaksanaan penatausahaan, pencatatan, penatabukuan,pengarsipan SPHAT kepada Camat setiap triwulan.

(2) Camat wajib menyampaikan rekapitulasi pelaksanaanpenatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipanSPHAT kepada Bupati Banyuasin melalui BagianPemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten setiaptriwulan.

o

9

BAB IV

PELEPASAN/PENGALIHAN/PEMINDAHAN

SPHAT

Pasal 11

(1) Pelepasan/pengalihan/pemindahan SPHAT kepada pihaklain harus disahkan Camat yang disaksikan olehKades/Lurah dengan melampirkan tanda lunas Pajak Bumidan Bangunan tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

(2) Pelepasan/pengalihan/pemindahan SPHAT sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus di sertai dengan suratpernyataan tidak dalam keadaan sengketa atau bermasalahhukum lainnya, serta surat persetujuan darisuami/istri/anak yang bersangkutan yang sah dandiketahui oleh saksi-saksi sepadan tanah yang berbatasanlangsung, Ketua RT/RW/Kadus.

(3) Dalam hal proses pelepasan/pengalihan/pemindahanSPHAT, Kepala Desa/Lurah dan Camat wajib melakukanpencatatan, penatabukuan dan pengarsipan dalam BukuRegister SPHAT di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 12

(1) Kepala Desa/ Lurah dan Camat dilarang mengesahkanSPHAT dalam Kawasan:

a. hutan Suaka Marga Satwa;

b. hutan Lindung;

c. hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPKv);

d. kawasan lain yang telah mempunyai hak atau kekuatanhukum;

e. sepadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. tanah yang dalam keadaan sengketa atau dalam masalahhukum lainnya.

(2) Kades/Lurah dan Camat dilarang mengesahkan SPHAT yangsecara nyata belum dikuasai dan atau diusahakan olehanggota masyarakat paling singkat 3 (tiga) tahun secaraterus menerus, kecuali terhadap lahan APL yang telahdiberikan izin lokasi oleh Bupati.

f***

10

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 13

(1) Apabila pemohon melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12, Kades/Lurah dan Camatmemberikan sanksi pembatalan demi hukum terhadapSPHAT tersebut dan melaporkannya kepada Bupati danpihak yang terkait.

(2) Apabila kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurahdan Camat sehingga diterbitkan SPHAT, maka BupatiBanyuasin dapat membatalkan SPHAT tersebut.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7huruf b angka 1 dan huruf c serta Pasal 11 ayat (2)Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi dansanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

•

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Biaya proses penatausahaan SPHAT yang dibebankan kepadamasyarakat paling besar Rp 500.000,- (lima ratus riburupiah) yang dipergunakan untuk Tim Desa dan TimKecamatan dalam rangka^* pelaksanaan peninjauan danpengukuran di lokasi. *

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penggunaan Biayasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur denganPeraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN%>ERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SPHAT yang tidakbermasalah secara hukum yang telah diterbitkan sebelumnyatetap dinyatakan sah dan berlaku.

BAB . . .

11

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat niengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan BalaiPada tanggal 11 Agpstus 2014

^J^ BUPATI BAlpUASIN, V/

i

Diundangkan di Pangkalan BalaiPada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

ft KABUPATEN BANYUASIN, ^—^*4-»

H. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014

NOMOR 66

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6/BA/2014

c

c

12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

I. UMUM

Dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibidang Pelayanan Pemerintahan. Dalam masyarakat Kabupaten Banyuasinsudah lama mempunyai kebiasaan membuat surat tanah yang dikenal denganSurat Pengakuan Hak Atas Tanah terhadap tanah-tanah yangdikuasai/diusahakan dan dalam prakteknya diakui oleh anggota masyarakat.

Belum tertibnya data kepemilikan/penguasaan SPHAT di wilayahDesa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin sering menimbulkan terjadinyatumpang tindih pengakuan kepemilikan/penguasaan SPHAT dan pengusahaantanah di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 3

Pasal 4

Cukup Jelas

Ayat(l)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat(l)r.nknn . Telas

c

-c

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat(l)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat(l)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

13

\lMy-"

c

14

Pasal 13

Ayat(l)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat(l)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas •'

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014

NOMOR 039