BUPATI TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA … -59-TAHUN-2020.pdf · Swab adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi

1

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang

: a. b. c.

bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, diperlukan upaya penanggulangan/penanganan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi; bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan aman COVID-19 pada kondisi Pandemi COVID-19 dan pasca Pandemi COVID-19; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dalam penanggulangan/penanganan penularan COVID-19 yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan;

2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II wilayah Daerah– daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timor Tengah Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Pedoman Tatanan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil

3

Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN

NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah

Utara. 3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara. 4. Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Bagian se-Kabupaten Timor

Tengah Utara 5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat kecamatan se-

Kabupaten Timor Tengah Utara 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa se-

Kabupaten Timor Tengah Utara. 7. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan perangkat kelurahan se-

Kabupaten Timor Tengah Utara. 8. Masyarakat lainnya adalah kelompok masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan dan atau yang terdampak COVID-19.

9. Tatanan Normal Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi Pandemi COVID-19 maupun pasca Pandemi COVID-19 dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Protokol Kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak COVID-19.

10. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan COVID-19 yang berlaku secara nasional.

4

11. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi.

12. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.

13. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

14. Rapid Test adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.

15. Swab adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi COVID-19.

16. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula. 17. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau

berkegiatan di Kabupaten Timor Tengah Utara. 18. Institusi Pendidikan adalah sebuah lembaga/badan yang

menyelengarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar dan/atau pelatihan di Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk lembaga pendidikan tinggi.

19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan COVID-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah, instansi teknis terkait dan stakeholder.

20. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

21. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (sama

dengan atau lebih dari 380C) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;

b. Demam (sama dengan atau lebih dari 380C) atau riwayat demam atau ISPA pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan

5

c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

22. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. demam (sama dengan atau lebih dari 380C) atau riwayat demam

atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan

b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

23. PPDP (Pelaku Perjalanan Dalam Pemantauan) adalah orang yang melakukan perjalanan masuk dan keluar Kabupaten TTU.

24. Kontak Erat (KE) adalah aktivitas berupa kontak fisik, berada dalam ruangan, ataupun telah berkunjung, dalam radius 1 (satu) meter dengan pasien berstatus PDP atau positif COVID-19, dalam waktu 2 (dua) hari sebelum kasus timbulnya gejala, hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.

25. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction).

26. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terinfeksi COVID-19 dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, yang dilakukan di rumah.

27. Karantina adalah tempat penampungan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna mencegah penyebaran COVID-19.

28. Pengelolaan sampah adalah pengelolaan sampah anorganik yang timbul dari akibat pengobatan pasien COVID-19.

29. Pesta/hajatan adalah kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan mengakibatkan kerumunan orang, seperti: pesta nikah, sambut baru, sidi, permandian, wisuda, sunatan dan syukuran atau hajatan lainnya.

30. Ritual Adat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis berdasarkan tradisi adat istiadat atau budaya suatu komunitas tertentu.

6

Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Masyarakat lainnya dalam penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.

Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam

penerapan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 secara terintegrasi dan efektif; dan

b. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan serta pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya di daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pelaksanaan; b. Pedoman tatanan normal baru; c. Pengendalian dan pengawasan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; e. Sanksi administratif; dan f. Sumber pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19

dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

7

yang meliputi aspek: a. Penyelenggaraan Pemerintahan; b. Pendidikan; c. Kesehatan; d. Politik; e. Sosial dan Budaya; serta f. Ekonomi.

(2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan pedoman kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat dan penanggung jawab/pengelola/pemilik/operator, institusi pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, tempat usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan penumpang/barang, pemberi kerja, pengemudi, kondektur serta pelaku perjalanan.

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-

19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib: a. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain

mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau menggunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;

b. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan pengaman wajah (face shield) dan menjaga jarak (physical distancing) paling dekat 1 (satu) meter pada saat berada di luar rumah;

c. Menghindari kerumunan pada saat berada di luar rumah; d. Melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi

sesuai protokol kesehatan; dan e. Melakukan karantina di tempat penampungan yang disediakan

pemerintah daerah sesuai protokol kesehatan bagi: 1. OTG; 2. ODP; 3. PDP; 4. KE; dan 5. Kasus konfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

8

Pasal 7 Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. Kegiatan pembelajaran; b. Kegiatan pelayanan kesehatan; c. Kegiatan bekerja di tempat kerja; d. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah; e. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum; f. Kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; g. Kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan; h. Kegiatan di pasar rakyat/tradisional; i. Kegiatan di perhotelan dan penginapan sejenisnya; j. Kegiatan di tempat konstruksi; k. Kegiatan di pabrik/industri/bengkel; l. Kegiatan di tempat hiburan dan usaha lainnya; m. Kegiatan di tempat olahraga; n. Kegiatan politik, sosial dan budaya; dan o. Kegiatan menggunakan moda transportasi.

BAB III PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN

AMAN COVID-19

Bagian Kesatu Kegiatan Pembelajaran

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan di Institusi Pendidikan.

Pasal 9 (1) Kegiatan pembelajaran di Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dilakukan melalui proses: a. Tatap muka; atau b. Pembelajaran jarak jauh/daring.

(2) Kegiatan pembelajaran melalui proses tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi: a. Penanggung jawab/pengelola;

9

b. Guru/pendidik/tenaga kependidikan/karyawan; c. Siswa dan mahasiswa; dan d. Orang tua.

(3) Kewajiban bagi penanggung jawab/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun Protokol Kesehatan dan memberlakukan di Institusi

Pendidikan, meliputi: 1. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol

kesehatan; 2. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Protokol Kesehatan; 3. menyediakan masker dan apabila diperlukan juga pengaman

wajah (face shield); 4. memfasilitasi terlaksananya pengaturan jarak antar peserta

didik; 5. membersihkan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet

dan fasilitas lainnya) di institusi pendidikan secara teratur; 6. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi

Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;

7. menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan serta pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer); dan

8. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala.

b. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada karyawan/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

c. Dalam hal terdapat guru/pendidik/tenaga kependidikan/siswa/ mahasiswa/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diarahkan agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rmah;

d. Melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Institusi Pendidikan.

(4) Kewajiban bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan,

meliputi: 1. mengawasi siswa untuk menggunakan masker dan apabila

10

diperlukan juga pengaman wajah (face shield); 2. mengawasi siswa untuk mencuci tangan menggunakan sabun

dengan air yang mengalir sebelum memasuki ruang kelas; 3. mengatur pengaturan jarak antar peserta didik; 4. mengawasi siswa untuk membersihkan fasilitas umum (tempat

ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di institusi pendidikan secara teratur;

5. mengatur siswa untuk mengukur suhu tubuh pada saat masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk kelas, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk.

b. Melaporkan kepada penanggung jawab/pengelola pendidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami siswa/mahasiswa; dan

c. Melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan institusi pendidikan.

(5) Kewajiban bagi siswa/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan Protokol Kesehatan di Institusi Pendidikan, meliputi:

1. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga pengaman wajah (face shield);

2. menjaga jarak antar siswa/mahasiswa; 3. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir

dan/atau pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);

4. melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat berada di area Institusi Pendidikan pada pintu masuk.

b. Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh siswa/mahasiswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan.

(6) Kewajiban bagi orang tua siswa/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah melaksanakan Protokol Kesehatan bagi siswa/mahasiswa, meliputi: 1. menyediakan masker dan apabila diperlukan juga pengaman

wajah (face shield) bagi siswa/mahasiswa; 2. menyediakan pembersih tangan yang mengandung alkhol (hand

sanitizer).

11

Pasal 10 (1) Pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf b dilakukan di rumah/tempat tinggal masing–masing. (2) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-

masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggung jawab/pengelola Institusi Pendidikan.

(3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan di Institusi Pendidikan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

(4) Penanggung jawab/pengelola Institusi Pendidikan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pembelajaran jarak jauh/daring diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penerapan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diatur lebih lanjut oleh masing-masing penanggung jawab/pengelola Institusi Pendidikan.

Bagian Kedua Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi: a. Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta; b. Puskesmas; c. Puskesmas Pembantu (Pustu); d. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); e. Polindes; f. Laboratorium Kesehatan Daerah; g. Therapeutic Feeding Center (TFC); h. Klinik Swasta, Klinik Bersalin; dan i. Dokter Praktek Mandiri (Dokter Umum dan Dokter Gigi).

12

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola; b. Petugas/karyawan; dan c. Pengguna layanan

Pasal 13 (1) Kewajiban bagi pimpinan/penanggung jawab/pengelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit dan Puskesmas;

b. Menyusun protokol kesehatan yang dilakukan di dalam gedung maupun diluar gedung;

c. Melakukan sosialisasi, desiminasi informasi dan atau pengumuman kepada petugas/karyawan dan atau pengguna layanan agar mengetahui protokol kesehatan yang ditetapkan;

d. Mewajibkan seluruh petugas/karyawan dan atau pengguna layanan untuk menerapkan protokol kesehatan, meliputi: 1. menggunakan masker dan/atau pengaman wajah (face shield)

saat berada di area fasilitas kesehatan; 2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir

pada saat memasuki area fasilitas kesehatan dan/atau menggunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);

3. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter saat berada di area fasilitas kesehatan;

4. mengukur suhu tubuh pada saat masuk area fasilitas kesehatan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri.

e. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;

f. Menyediakan fasilitas pendukung untuk penerapan protokol kesehatan, meliputi: 1. alat pelindung diri (APD); 2. menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan serta pembersih

tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer); 3. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala; atau 4. menyediakan fasilitas lainnya sesuai dengan protokol kesehatan.

13

g. Dalam hal terdapat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara untuk melakukan penyemprotan disinfektan; dan

h. Dalam hal terdapat petugas/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di dan mengisolasi diri di rumah.

(2) Kewajiban bagi petugas/karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:

1. memakai APD saat melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan;

2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir pada saat memasuki area fasilitas kesehatan dan/atau menggunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);

3. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter saat berada di area fasilitas kesehatan;

4. mengukur suhu tubuh pada saat masuk area fasilitas kesehatan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri; dan

5. menjaga kebersihan lingkungan kerja. (3) Kewajiban bagi pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal

12 ayat (2) huruf c adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan

pengaman wajah (face shield); 2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir

dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk area fasilitas kesehatan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area pelayanan kesehatan; dan

5. menjaga kebersihan lingkungan fasilitas kesehatan.

Bagian Ketiga Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 14

(1) Kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf c, meliputi:

14

a. Penyelenggaraan pemerintahan; b. Perkantoran; dan c. Kegiatan usaha.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. Pemberi kerja; dan b. Pekerja.

Pasal 15 (1) Kewajiban bagi pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2) huruf a, meliputi: a. Menyusun protokol kesehatan dan menerapkan di tempat kerja; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol

kesehatan; c. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas

pelaksanaan protokol kesehatan; d. Mewajibkan pekerja untuk menerapkan protokol kesehatan di

tempat kerja, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat kerja;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat kerja; dan

5. menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja. e. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19

kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

f. Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;

g. Jika pengaturan jarak menyebabkan kekurangan tempat, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;

h. Dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan

i. Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat sesuai situasi dan kondisi.

15

(2) Kewajiban bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. menggunakkan masker dan apabila diperlukan juga memakai


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) setelah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat kerja;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat kerja; dan

5. menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja.

Bagian Keempat Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 16

(1) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 huruf d, ditujukan bagi: a. Penanggung jawab rumah ibadah; dan b. Umat/jemaat/jamaah.

(2) Kewajiban bagi penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan di rumah

ibadah; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan protokol kesehatan; d. Mewajibkan umat/jemaat/jamaah untuk menerapkan protokol

kesehatan; e. Menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan serta pembersih

tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer); f. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan terhadap peralatan pendukung ibadah secara berkala; g. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19


h. Menghindari penggunaan karpet;

16

i. Umat/jemaat/jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;

j. Lansia, anak-anak dan bayi serta umat/jemaat/jamaah yang mengidap gejala penyakit tertentu belum diperkenankan untuk mengikuti ibadah di rumah ibadah;

k. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan

l. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di rumah ibadah. (3) Jika di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang terindikasi

COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten.

(4) Kewajiban bagi umat/jemaat/jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: 1. menggunakkan masker dan apabila diperlukan juga memakai


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di rumah ibadah;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk rumah ibadah, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di rumah ibadah; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah ibadah.

(5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah.

Bagian Kelima

Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 17 (1) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf e, meliputi: a. Taman; b. Tempat olahraga dalam area taman; c. Fasilitas olahraga; dan d. Area publik lainnya.

17

(2) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. Pengelola/penanggung jawab; b. Karyawan/petugas; dan c. Pengunjung.

(3) Kewajiban bagi pengelola/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan protokol kesehatan; d. Menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan serta pembersih

tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer); e. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala; f. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19

kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

g. Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;

h. Dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah/di tempat karantina yang disiapkan pemerintah.

(4) Kewajiban bagi karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat atau fasilitas umum;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat atau fasilitas umum; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat atau fasilitas umum.

18

(5) Kewajiban bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:

1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan pengaman wajah (face shield);

2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat atau fasilitas umum;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat atau fasilitas umum; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat atau fasilitas umum.

Bagian Keenam Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/Kafe/

Warung/Usaha Sejenis

Pasal 18 (1) Kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditujukan untuk: a. Pengelola/pemilik usaha; b. Karyawan; dan c. Pengunjung.

(2) Kewajiban bagi pengelola/pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol

kesehatan; c. Mengatur jarak antar meja makan dan antar tempat duduk minimal

1,5 meter; d. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Protokol Kesehatan; e. Menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan serta pembersih

tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer); f. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala;

19

g. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

h. Melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;

i. Menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;

j. Memisahkan penugasan antar karyawan yang bertanggung jawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;

k. Menyediakan layanan pesan antar (delivery service) atau dibawa pulang secara langsung (take away);

l. Memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;

m. mengatur jam kerja agar tidak terlalu lama, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;

n. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti lift dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;

o. Menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;

p. Dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;

q. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;

r. Menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online; dan

s. Melarang pengunjung merokok, namun jika dipandang perlu maka wajib menyediakan ruang khusus bagi pengunjung yang hendak merokok.

20

(3) Kewajiban bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis.

b. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;

c. Juru masak/koki (chef) memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;

d. Bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan

e. Menghindari bersentuhan langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambilkan makanan.

(4) Kewajiban bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

21

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis.

b. Dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;

c. Mengutamakan pembelian dibawa pulang (take away); d. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; e. Dilarang mengambil makanan sendiri; f. Dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/

usaha sejenis, kecuali pada ruang yang dipersiapkan khusus untuk merokok; dan

g. Menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Ketujuh Kegiatan di Toko, Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 19

(1) Kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, ditujukan untuk: a. Pemilik/pengelola; b. Karyawan/petugas; dan c. Pembeli/pengunjung.

(2) Kewajiban bagi pemilik/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol






g. Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;

22

h. Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di garis depan/frontliners (resepsionis, layanan pelanggan/customer service dan petugas keamanan) dalam rangka pertolongan pertama kesehatan;

i. Dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;

j. Dalam hal pada area layanan toko, swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah atau sebutan lainnya;

k. Memberikan sanksi kepada pemilik toko, swalayan dan pusat perbelanjaan apabila tidak mentaati protokol kesehatan; dan

l. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

(3) Kewajiban bagi karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke toko, swalayan dan pusat perbelanjaan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan.

(4) Kewajiban bagi pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;

23

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke toko, swalayan dan pusat perbelanjaan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan.

Bagian Kedelapan Kegiatan Di Pasar Rakyat/Tradisional

Pasal 20

(1) Kegiatan di pasar rakyat/tradisional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf h, ditujukan untuk: a. Pengelola/penanggung jawab; b. Pedagang/pemilik kios/stan; dan c. Pembeli/pengunjung.

(2) Kewajiban bagi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan Protokol Kesehatan; d. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun serta pembersih tangan

yang mengandung alkohol (hand sanitizer); e. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19


f. Mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar pasar agar tidak terjadi kerumunan pengunjung;

g. Meningkatkan frekuensi pembersihan pasar atau fasilitas umum dilingkungan pasar dan melakukan disinfektan secara rutin paling rendah 1 (satu) kali dalam seminggu;

h. Dalam hal terdapat karyawan/petugas/pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;

i. Bagi pemasok, pada saat pengiriman barang dan penerimaan wajib menerapkan protokol kesehatan;

24

j. Memfasilitasi penjualan secara delivery dan/atau pengiriman barang;

k. Pengelola/penanggung jawab wajib mengatur pemisahan lokasi tempat penjualan sesuai dengan jenis dagangan (khusus daging dan ikan) dan wajib menggelar dagangan di atas meja;

l. Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran dan atau menggunakan sarung tangan; dan

m. Jika pada area layanan pasar ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten.

(3) Kewajiban bagi pedagang/pemilik kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di pasar rakyat/tradisional;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke pasar rakyat/tradisional, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di pasar rakyat/tradisional; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di pasar rakyat/ tradisional.

b. Memasang pembatas plastik di antara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.

(4) Kewajiban bagi pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di pasar rakyat/tradisional;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke pasar

25

rakyat/tradisional, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di pasar rakyat/tradisional; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di pasar rakyat/tradisional.

b. Ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihimbau untuk tidak masuk ke area pasar.

Bagian Kesembilan Kegiatan Di Perhotelan dan Penginapan Sejenisnya

Pasal 21

(1) Kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I,

ditujukan untuk: a. Pengelola hotel dan penginapan sejenisnya; b. Karyawan/petugas; dan c. Pengunjung/penghuni.

(2) Kewajiban bagi pengelola hotel dan penginapan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan protokol kesehatan; d. Menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan pembersih

tangan yang mengandung protokol (hand sanitizer); e. Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan

COVID-19 kepada petugas di garis depan/frontliner (resepsionis, layanan pelanggan/customer service dan petugas keamanan);

f. Meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan 25rotoco atau fasilitas umum di hotel;

g. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

h. Dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah dan atau tempat karantina yang disediakan pemerintah;

26

i. Dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten;

j. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan

k. Menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online.

(3) Kewajiban bagi karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di hotel dan penginapan sejenisnya;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke hotel dan penginapan sejenisnya, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di hotel dan penginapan sejenisnya; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di hotel dan penginapan sejenisnya.

(4) Kewajiban bagi pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di hotel dan penginapan sejenisnya;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke hotel dan penginapan sejenisnya, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di hotel dan penginapan sejenisnya; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di hotel dan penginapan sejenisnya.

b. Mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

27

Bagian Kesepuluh Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 22

(1) Kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

huruf j, ditujukan untuk: a. Penanggung jawab; dan b. Pekerja.

(2) Kewajiban bagi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/ sarana untuk pelaksanaan Protokol

Kesehatan, c. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas

pelaksanaan protokol kesehatan; d. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun serta pembersih tangan

yang mengandung alkohol (hand sanitizer); e. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala; f. Membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam

kawasan proyek; g. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19

kepada pekerja/ karyawan /petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

h. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan

i. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

(3) Kewajiban bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: a. melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat konstruksi;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat konstruksi, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

28

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat konstruksi; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat konstruksi.

b. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum.

Bagian Kesebelas Kegiatan di Pabrik/Industri/Bengkel

Pasal 23

(1) Kegiatan di pabrik/industri/ bengkel sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf k, ditujukan untuk: a. Penanggung jawab/pemilik; dan b. Pekerja.

(2) Kewajiban bagi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol




disinfektan secara berkala; f. Membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam

kawasan proyek; g. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19


h. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan

i. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

(3) Kewajiban bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan

29

(hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di pabrik/industi/bengkel;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke pabrik/industi/bengkel, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di pabrik/industi/bengkel; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di pabrik/industi/bengkel.

b. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum.

Bagian Kedua Belas

Kegiatan Di Tempat Hiburan dan Usaha Lainnya

Pasal 24

(1) Kegiatan di tempat hiburan dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi: a. Destinasi pariwisata; b. Arena permainan; c. Karaoke/bar/diskotik; d. Spa/panti pijat /refleksi; e. Salon/barber shop; f. Biliar; dan g. SPBU.

(2) Kegiatan di tempat hiburan dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk: a. Pengelola; b. Karyawan/petugas; dan c. Pengunjung.

(3) Kewajiban bagi pengelola tempat hiburan dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol




disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio,

30

ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan dan fasilitas lainnya sebelum dan sesudah dimanfaatkan;

f. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/ karyawan /petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

g. Menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;

h. Mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;

i. Memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/ kasir dan lainnya.

(4) Kewajiban bagi karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat hiburan dan usaha lainnya;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat hiburan dan usaha lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat hiburan dan usaha lainnya; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat hiburan dan usaha lainnya.

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. (5) Kewajiban bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat hiburan dan usaha lainnya;

31

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat hiburan dan usaha lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat hiburan dan usaha lainnya; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat hiburan dan usaha lainnya.

Bagian Ketiga Belas

Kegiatan di Tempat Olahraga

Pasal 25

(1) Kegiatan di tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, ditujukan untuk: a. Pengelola/penanggung jawab; dan b. Pengunjung.

(2) Kewajiban bagi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol





kepada pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

g. Menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;

h. Mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;

i. Memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya.

32

(3) Kewajiban bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di tempat olahraga;

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat olahraga, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat olahraga; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat olahraga.

Bagian Keempat Belas Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 26

(1) Kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf n, ditujukan untuk kegiatan: a. Politik; dan b. Sosial dan budaya.

(2) Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditujukan untuk: a. Penanggung jawab; dan b. Massa/simpatisan.

(3) Kewajiban bagi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan protokol kesehatan; d. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun serta pembersih tangan

yang mengandung alkohol (hand sanitizer); e. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan di tempat kegiatan; f. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19

kepada massa/simpatisan dan menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

33

g. Menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk massa/simpatisan agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar; dan

h. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. (4) Kewajiban bagi massa/simpatisan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat kegiatan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat kegiatan; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat kegiatan. (5) Kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Pesta/hajatan; b. Ritual adat; dan c. Pemakaman non COVID-19.

(6) Kegiatan pesta/hajatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, ditiadakan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

(7) Kegiatan ritual adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, ditujukan untuk; a. Penanggung jawab; dan b. Pengikut.

(8) Kewajiban bagi penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a adalah sebagai berikut: a. Membatasi jumlah yang hadir maksimal 30 orang; b. Menetapkan batas waktu pelaksanakan ritual adat sampai pukul

22.00 wita; c. Menyampaikan penerapan protokol kesehatan; dan d. Menjamin kemanan dan ketertiban selama proses ritual adat.

(9) Kewajiban bagi pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan



34

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat ritual adat, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat ritual adat; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat ritual adat. (10) Kegiatan di area pemakaman non Covid -19 sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5) huruf c, ditujukan untuk: a. Pengelola TPU; b. Karyawan/petugas TPU; c. Keluarga; dan d. Pelayat.

(11) Kewajiban bagi pengelola TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan protokol kesehatan; d. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman; e. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid 19

kepada karyawan/petugas dan/atau pengunjung/peziarah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

f. Dalam hal terdapat karyawan/petugas/peziarah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.

(12) Kewajiban bagi karyawan/petugas TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke tempat pemakaman, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat tempat pemakaman; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di tempat pemakaman.

35

(13) Kewajiban bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf

c adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan protokol kesehatan, meliputi:


2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke rumah duka, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di rumah duka; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di rumah duka. b. Jenazah sudah harus dimakamkan paling lama 1 x 24 jam sejak

menghembuskan napas terakhir; dan c. Bagi keluarga tidak mampu (miskin) yang meninggal, diatur secara

gotong royong oleh pemerintah desa dan kelurahan setempat. (14) Kewajiban bagi pelayat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf

d adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)

3. mengukur suhu tubuh pada saat masuk ke rumah duka, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di rumah duka; dan

5. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di rumah duka.

Bagian Kelima Belas Kegiatan Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 27

(1) Kegiatan menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf o adalah moda transportasi angkutan darat. (2) Angkutan darat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; b. Kendaraan roda 2 (dua).

36

(3) Kegiatan yang menggunakan angkutan darat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ditujukan untuk: a. Pengelola/pemilik yang meliputi:

1. angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan 2. angkutan roda 2 (dua).

b. Pengemudi dan kondektur yang meliputi: 1. angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan 2. angkutan roda 2 (dua).

c. Penumpang kendaraan yang meliputi: 1. angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan 2. angkutan roda 2 (dua).

d. Pengelola kios/stan yang berjualan di terminal. (4) Kewajiban bagi pengelola/pemilik angkutan roda 4 (empat) atau lebih

dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan; b. Menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol


pelaksanaan protokol kesehatan; d. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala pada moda transportasi; e. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19

kepada pengemudi dan kondektur serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

f. Dalam hal terdapat pengemudi dan kondektur yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.

(5) Kewajiban bagi pengemudi dan kondektur angkutan penumpang roda 4 (empat) atau lebih, angkutan logistik dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan



3. mengawasi pengukuran suhu tubuh penumpang sebelum menumpang kendaraan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

37

4. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) pada kendaraan penumpang roda 4(empat) atau lebih yang dioperasikan dengan berpedoman ketentuan yang berlaku;

5. menjaga kebersihan dan menjamin keamanan serta keselamatan penumpang pada kendaraan yang dioperasikan; dan

6. dilarang mengangkut penumpang bagi kendaraan angkutan logistik dan sejenis lainnya.

(6) Kewajiban bagi penumpang kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 dan 2 adalah melaksanakan protokol kesehatan, meliputi: 1. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan


dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum dan sesudah menumpang kendaraan;

3. mengikuti pengukuran suhu tubuh sebelum menumpang kendaraan, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

4. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) dalam kendaraan yang ditumpangi; dan

5. menjaga kebersihan dan keamanan selama berada dalam kendaraan.

(7) Kewajiban bagi pengelola kios/stan yang berjualan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut: a. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan

pengaman wajah (face shield); b. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan

disinfektan secara berkala pada kios/stan; c. Menyediakan wastafel dan sabun cuci tangan serta pembersih

tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer); d. Mengikuti pengukuran suhu tubuh di terminal, jika suhu tubuh

terdeteksi lebih dari 37,30C, dianjurkan untuk segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

e. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid 19 kepada pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;

f. Dalam hal terdapat pembeli yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar melaporkan hal tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat.

38

Pasal 28 Prosedur perjalanan keluar masuk dari dan ke dalam daerah melalui Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas Negara mengacu pada Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melaksanakan pengendalian

dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

(2) Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol-PP melibatkan unsur POLRI, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

(3) Kegiatan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi yang meliputi: a. merumuskan lebih lanjut secara operasional pelaksanaan pedoman

tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 sesuai kondisi daerah;

b. mensosialisasikan pedoman dimaksud pada masyarakat; dan c. memfasilitasi dan mengawal pelaksanaannya.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30 (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru

Produktif dan Aman COVID-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Tatanan Normal Baru dalam memutus mata rantai penularan COVID-19;

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa, Lurah dan komponen masyarakat lainnya;

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap bulan melalui Sekretaris Daerah.

39

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

(1) Masyarakat dan penanggung jawab/pengelola/pemilik/operator

Institusi Pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja serta pelaku perjalanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Paksaan pemerintahan yang meliputi:

1. diwajibkan membersihkan fasilitas umum; 2. penyitaan kartu tanda penduduk; 3. pembubaran kerumunan; 4. penutupan sementara; 5. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran

dan/atau pemulihan; dan/atau 6. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Satpol-PP, Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa dan Lurah sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Documents

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA … -59-TAHUN-2020.pdf · Swab adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi