BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

TANGERANG TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;

bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan harmonisasi rencana

pembangunan yang terintegrasi dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, maka

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

dilakukan perubahan lampiran dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta sinkornisasi dengan perencanaan pembangunan

baik di tingkat Nasional maupun regional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang

Tahun 2013– 2018; Mengingat …

-2-

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun

2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 0513);

Dengan Persetujuan Bersama …

-3-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 - 2018.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 0513), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI TANGERANG, Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (12/2015)

-4-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 merupakan visi, misi dan program

Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan masa

tugas Bupati. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tersebut berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Memasuki tahun kedua dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang perlu dilakukan

penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya mewujudkan integrasi,

sinkronisasi dan sinergi Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagai amanat Undang-Undang Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

cukup jelas

-5-

PASAL II

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1115

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN

2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013-2018.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) ini adalah perubahan atas sebagian dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten

Tangerang Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan pada tahun 2013, dan

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Perumusannya dilakukan melalui proses teknokratik yang ditempuh oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kerangka pelaksanaan

perencanaan partisipatif melalui serangkaian diskusi antar pemangku

kepentingan.

Perumusan RPJMD ini secara substansi mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Sedangkan secara teknis, Dokumen RPJMD ini disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 bahwasanya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempersiapkan rancangan awal

-6-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya

rancangan awal tersebut disesuaikan dan diselaraskan dengan penjabaran

visi, misi dan program strategis Kepala Daerah terpilih. Hal ini sesuai

dengan ketentuan tentang penyampaian visi dan misi kepala daerah secara

langsung sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 261 ayat (4) yang menyatakan

bahwa perencanaan pembangunan daerah mengunakan pendekatan politis

dilaksanakan dalam menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih

kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang di

bahas bersama DPRD.

Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada berbagai dokumen

perencanaan terkait, baik vertikal maupun horisontal. Secara vertikal

RPJMD ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi, RPJM Nasional dan Provinsi, Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, dan dokumen perencanaan

lainnya yang disusun secara sektoral. Sedangkan secara horizontal mengacu

kepada RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan

lainnya, baik yang telah disusun dan ditetapkan di Kabupaten Tangerang,

ataupun kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung. Maksud

dirujuknya semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin

terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal dan

horisontal antar tingkat pemerintahan.

RPJMD ini merupakan pedoman pokok pembangunan daerah

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan masa tugas bupati dan

wakil bupati sehingga menjadi acuan jangka pendek maupun menengah

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan sekaligus menjadi

landasan hukum bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Tangerang dalam bidang ekonomi, fisik, sosial dan budaya.

Di tengah perjalanan dalam rentang waktu antara tahun 2013

sampai dengan tahun 2018 telah terjadi dinamisasi, yang mempengaruhi

baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi langsung antara lain perubahan struktur

perdesaan menjadi perkotaan, perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja,

perubahan regulasi antara lain di berlakukannya Undang-Undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.6 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Desa, Perpres RI No.23 Tahun 2015 tentang RPJMN

-7-

Tahun 2015 – 2019. Sedangkan faktor-faktor yang tidak terkait langsung

tetapi dirasakan mempengaruhi kebijakan pembangunan yaitu adanya

perubahan-perubahan pada indikator sosial ekonomi baik makro maupun

mikro, serta kebijakan nasional lainnya.

Mencermati faktor-faktor tersebut diatas, dan setelah dilakukan

evaluasi sebagai mana mestinya, maka RPJMD Tahun 2013-2018 dipandang

perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan

terhadap dinamika yang terjadi, sehingga visi, misi, dan program strategis

Kepala Daerah tetap relevan dengan kebijakan pemerintah pusat dan

provinsi dan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten

Tangerang sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil

bupati.

Pendekatan yang dilakukan dalam rangka perubahan atas sebagian

dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 20013-2018 ini antara lain

dengan menitikberatkan kepada sinkronisasi program prioritas dengan

prioritas nasional/RPJMN, target Millenium Development Goal’s, Standar

Pelayanan Minimal, RPJMD dan RTRW Provinsi Banten, RTRW Kabupaten

Tangerang, serta Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM).

RPJMD yang perubahannya melalui Peraturan Daerah ini, menjadi

acuan utama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik wajib

maupun pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setiap

tahunnya, dijabarkan secara teknis kedalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang

bersifat tahunan. SKPD menjabarkan lebih teknis terkait dengan arah

kebijakan, strategi, maupun program prioritas dalam bentuk Rencana

Strategis SKPD (Renstra) dan Rencana Kerja SKPD (Renja). Dengan adanya

dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 diharapkan

program-program strategis yang ada lebih menyentuh kepada kepentingan

luas menuju “KABUPATEN TANGERANG GEMILANG”.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum RPJMD Kabupaten Tangerang adalah sebagai

berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

-8-

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

-9-

Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5650);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

-10-

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 –

2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

-11-

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tangerang tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-

2031

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2013-2018;

32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004,

ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen

perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN,

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung hukum

perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun keterkaitan antar dokumen

perencanaan tersebut dijelaskan gambar 1.1.

Gambar. 1.1.

Katerkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPN

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

RPJMN RKP

RPJPD PROV RPJMD PROV

RKPD PROV

DIACU

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

AS

IKA

N

PEDOMAN DIACU

DIPERHATIKAN

RENSTRA SKPD

PROV

RENJA SKPD PROV PEDOMAN

RPJPD K/K

DIACU

DIJABARKAN

RENSTRA K/L

RENJA K/L

DIACU

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

AS

IKA

N

PEDOMAN

DIACU

PEDOMAN

PEDOMAN

RPJMD K/K RKPD K/K PEDOMAN DIACU

RENJA SKPD

K/K

PEDOMAN

RENSTRA SKPD K/K

-12-

RPJMD Kabupaten Tangerang dengan kebijakan vertikal dan

horisontal adalah sebagai berikut :

1. Dalam skala pembangunan nasional

a. Berkaitan dengan Pembangunan Jangka Panjang Naisonal

(RPJPN)

b. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN)

c. Berkaitan dengan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP)

d. Berkaitan dengan program-program berskala nasional

2. Dalam Skala Pembangunan Regional

a. Berkaitan dengan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten

b. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Provinsi Banten

c. Berkaitan dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Provinsi Banten

d. Berkaitan denga program-program berskala regional Provinsi

Banten

e. Berkaitan dengan rencana pembangunan daerah lain di Provinsi

Banten yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

3. Dalam skala pembangunan Jabodetabek

a. Berkaitan dengan RPJP Provinsi DKI dan RPJMD DKI

b. Berkaitan dengan RPJP Provinsi Jawa Barat dan RPJM Provinsi

Jawa Barat

c. Berkaitan dengan program-program BKSP

d. Berkaitan dengan program pembangunan daerah sekitar

(JABODETABEK)

-13-

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah

untuk daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2013 – 2018

adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang mengawali naskah RPJMD ini

menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, hubungannya dengan perencanaan lainnya, serta

sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang isinya

menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, pada

bab ini dipaparkan berbagai data keuangan daerah yang berkaitan

dengan arah kebijakan pembangunan daerah

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis, yang menjelaskan butir-

butir penting isu-isu strategis yang menentukan kinerja

pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu

strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu

strategis.

Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, yang

mengambarkan sinergitas antara rencana pembangunan jangka

menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, serta kerterkaitan

yang satu dengan yang lainnya

Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan, yang menguraikan

strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan dari setiap strategi.

Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Daerah, yang menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang

berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih

dengan target capaian indikator kinerja terpilih.

Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah, yang

menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode

masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga

-14-

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat

dicapai.

Bab IX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan, yang

menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD yang

telah disusun.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan dokumen RPJMD ini bertujuan untuk

menyelaraskan rumusan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun

2013 – 2018 agar lebih realistis sesuai dengan tuntutan nasional maupun

aspirasi masyarakat lokal dalam rangka pemantapan landasan kebijakan

pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih, yang akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah

kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, yang di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu

ditempuh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka membangun dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang dalam

kurun waktu tersebut.

Ada pun tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, yaitu:

1. Sebagai landasan operasional pelaksanaan penjabaran visi dan misi

Kepala Daerah terpilih yang dituangkan kedalam bentuk strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sekaligus

sebagai acuan/tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal

maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan

memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,

berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser

ketergantungan pada pemanfaatan sumberadaya yang tidak dapat

diperbaharui kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat

diperbaharui.

4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada

-15-

pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi

masyarakat.

5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan

pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan

sumberdaya secara optimal tersebut di atas.

6. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah,

sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku

pembangunan, baik secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari

29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha

atau 959,61 km². Wilayah administrasi Kabupaten Tangerang sendiri

berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota dan bentangan laut yang ada

disekitarnya, yaitu:

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota

Tangerang dan DKI Jakarta

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan dengan luas

wilayah terbesar adalah Kecamatan Rajeg seluas 53,7 Km² atau 5,6% dari

luas wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan wilayah terkecil adalah

Kecamatan Sepatan dengan luas hanya 17,32 Km² atau 1,8% . Secara lebih

-16-

rinci mengenai luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel. 2.1

Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

No Nama

Kecamatan

Jumlah

Desa/Kelurahan

Luas Wilayah

Km²

Terhadap

Total (%)

1 Cisoka 10 26.98 2.8%

2 Solear 7 29.01 3.0%

3 Tigaraksa 14 48.74 5.1%

4 Jambe 10 26.02 2.7%

5 C i k u p a 14 42.68 4.4%

6 Panongan 8 34.93 3.6%

7 C u r u g 7 27.41 2.9%

8 Kelapa Dua 6 24.38 2.5%

9 L e g o k 11 35.13 3.7%

10 Pagedangan 11 45.69 4.8%

11 Cisauk 6 27.77 2.9%

12 Pasar Kemis 9 25.92 2.7%

13 Sindang Jaya 7 37.15 3.9%

14 Balaraja 9 33.56 3.5%

15 Jayanti 8 23.89 2.5%

16 Sukamulya 8 26.94 2.8%

17 Kresek 9 25.97 2.7%

18 Gunung Kaler 9 29.63 3.1%

19 Kronjo 10 44.23 4.6%

20 Mekar Baru 8 23.82 2.5%

21 M a u k 12 51.42 5.4%

22 Kemiri 7 32.7 3.4%

23 Sukadiri 8 24.14 2.5%

24 R a j e g 13 53.7 5.6%

25 Sepatan 8 17.32 1.8%

26 Sepatan Timur 8 18.27 1.9%

27 Pakuhaji 14 51.87 5.4%

28 Teluknaga 13 40.58 4.2%

29 Kosambi 10 29.76 3.1%

J u m l a h 274 959.61 100%

Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2015

2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

-17-

Posisi astronomis Kabupaten Tangerang terletak pada koordinat

106°20’-106°44’ Bujur Timur dan 5°58’-6°21’ Lintang Selatan. Sedangkan

posisi geostrategis wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pada lokasi yang

sangat menguntungkan, dimana Kabupaten Tangerang berbatasan dengan

Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang pembangunannya tumbuh pesat.

Selain itu juga wilayahnya yang bersentuhan langsung dengan Bandara

Internasional Soekarno-Hatta menjadi welcome area bagi perekonomian

Provinsi Banten. Bahkan akses utama menuju Pulau Sumatera pun tidak

luput melintasi wilayah Kabupaten Tangerang.

Fakta diatas tentu saja memberi multiplier effect bagi pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Tangerang. Diantaranya Kecamatan Balaraja,

Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Cikupa yang

mendapat dampak positif dari posisinya yang strategis. Wilayah tersebut

menjelma menjadi pusat pelayanan ekonomi, selain melayani dirinya sendiri

juga mampu melayani wilayah sekitarnya bahkan hingga mampu

menjangkau panggung internasional dengan sektor industrinya.

Selain wilayah timur dan barat yang letaknya begitu strategis,

Kabupaten Tangerang juga memiliki potensi di wilayah utara, dimana di

wilayah tersebut Kabupaten Tangerang memiliki wilayah pesisir sepanjang ±

51 Km² yang berpotensi untuk pengembangan industri perikanan dan

kelautan, permukiman, pariwisata bahkan pelabuhan. Rencana

pengembangan kawasan reklamasi pantai yang akan dijadikan pusat

ekonomi baru sebagaimana direncanakan dalam RTRW Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 juga turut mendukung pengembangan wilayah

dan menjadi magnet investasi baik skala domestik maupun internasional.

Gambar. 2.1

Peta Orientasi kabupaten Tangerang

-18-

2.1.1.3. Topografi

Kondisi Topografi Kabupaten Tangerang relaitif datar yang terdiri dari

dua bagian yaitu Dataran Rendah yang terletak dibagian utara dengan

ketinggian 0-25 m diatas permukaan laut meliputi Kecamatan Teluknaga,

Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan. Sedangkan

dataran tinggi terletak dibagian tengah kearah selatan dengan ketinggian

lebih dari 25 m diatas permukaan laut.

2.1.1.4. Klimatologi

Suhu udara di Kabupaten Tangerang diukur Stasiun Geofisika Klas I

Tangerang. Adapun suhu maksimum dan minimum di Kabupaten Tangerang

Tahun 2014 terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Suhu Udara Maksimum dan Minimum Di Stasiun Geofisikan

Klas I Tangerang

Bulan Suhu / Temperatur (0 Celsius)

Maksimum Minimum Rata-rata

(1) (2) (3) (4)

1. Januari 29,3 24,3 26,5

2. Pebruari 29,2 24,4 26,6

3. Maret 31,0 24,6 27,4

4. April 33,3 25,2 28,3

5. Mei 33,2 25,0 28,3

6. Juni 32,5 25,0 28,0

7. Juli 32,2 23,4 27,3

8. Agustus 32,7 23,8 27,8

9. September 33,6 24,0 28,1

10. Oktober 34,5 24,7 28,9

11. Nopember 33,1 24,8 28,2

12. Desember 32,3 24,9 27,9

Rata-rata 3,2 24,5 27,8

-19-

Sumber/Source : BMKG Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, 2015

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terdiri dari Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya, yang mengacu pada RTRW Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031.

1. Kawasan lindung

Luas kawasan lindung pada yang direncanakan mencakup areal

seluas ± 3.841 Ha meliputi kawasan perlindungan setempat dengan luas ±

2.321 Ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan luas ± 1.500

Ha berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya

dengan luas ± 20 Ha.

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai,

sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan Ruang Terbuka

Hijau (RTH). Sedangkan Kawasan cagar budaya terdiri dari cagar budaya

makam keramat di Kecamatan Solear, Cagar budaya makam Lengkong kyai

di Kecamatan Pagedangan dan Cagar budaya Kelenteng di Kecamatan Mauk

2. Kawasan budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031,

Kawasan budidaya direncanakan untuk kawasan peruntukkan pertanian,

peruntukkan kawasan perikanan, peruntukan kawasan perternakan,

rencana peruntukan industri, rencana peruntukan kawasan pariwisata,

rencana peruntukan kawasan permukiman, rencana peruntukan kawasan

pusat pemerintahan dan rencana area reklamasi.

a. Peruntukkan kawasan pertanian

Kawasan ini tersebar dibeberapa kecamaan yaitu Kecamatan Sindang

Jaya bagian barat dan utara, Sepatan, Sepatan timur, Pakuhaji,

Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, Sukamulya, Gunungkaler, Kresek, Mauk,

Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri.

b. Peruntukkan kawasan perikanan

Kawasan yang direncanakan untuk kegiatan budidaya perikanan ini

meliputi Kecamatan Kronjo dan Mekarbaru dengan budidaya

pertambakan yang dikembangan seperti udang, bandeng, dan lainnya

yang bukan hasil tangkapan ikan di laut

-20-

c. Peruntukkan kawasan peternakan

Kawasan yang dapat direncanakan untuk lokasi peternakan meliputi

Kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka, Mauk, dan Gunungkaler

yang keseluruhannya memerlukan areal seluas ± 200 Ha

d. Peruntukkan kawasan Industri

Kawasan industri besar dikembangkan di Kecamatan Pasar Kemis,

Sepatan, Jambe, Cikupa, Tigaraksa dan Balaraja dengan luas ± 8.407

Ha, sedangkan untuk industri sedang dikembangkan di Kecamatan

Curug, Kosambi, Pakuhaji, Jayanti, Sepatan, Kelapa Dua, Pagedangan,

Mekar Baru, Sindang Jaya, Legok, Cisauk, Kronjo, dan Panongan dengan

luas ± 3.586 Ha. Untuk industri rumah tangga tersebar di beberapa

kecamatan seperti di Pasar Kemis, Curug, dan Cisoka sedangkan untuk

Kawasan pergudangan dan industri terbatas berada di Kecamatan

Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan, dan Jambe. Pelabuhan kering

(Dry Port) disediakan di Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk

e. Peruntukkan kawasan pariwisata

Rencana kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata pantai

Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga, kawasan pariwisata pantai

Tanjung Kait di Kecamatan Mauk, kawasan pariwisata pantai Dadap di

Kecamatan Kosambi yang dapat dicapai dengan menggunakan

kendaraan umum, kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan

Kronjo. Selain wisata bahari juga terdapat rencana pengembangan

kawasan pariwisata Makam Solear di Kecamatan Solear, Makam keramat

Lengkong Kyai di Kecamatan Pagedangan, Bumi perkemahan Kitri

Bhakti di Desa Sukabakti (Kecamatan Curug), serta objek-objek wisata

alam lainnya meliputi Situ Kelapa Dua, dan Curug Palayangan.

f. Peruntukkan kawasan pemukiman

Kawasan pemukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan

kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

kawasan permukiman perkotaan dengan tingkat kepadatan bangunan

sedang sampai tinggi meliputi kecamatan Pagedangan, Cisauk, Legok,

Kelapadua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa,

Panongan, Jambe, Cisoka, Solear, Jayanti, Teluknaga, Sepatan, Sepatan

Timur, Mauk, Kosambi dan Sindangjaya.

-21-

Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan

bangunan rendah meliputi kecamatan Kronjo, Mekarbaru, Gunungkaler,

Kresek, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, dan Sukadiri.

g. Peruntukkan kawasan pusat pemerintahan

Kawasan pusat pemerintahan yang dimaksud meliputi kawasan pusat

pemerintahan Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kecamatan

Tigaraksa. peruntukan lahan untuk kawasan pusat pemerintahan

Kabupaten Tangerang seluas 164,36 Ha.

h. Peruntukkan kawasan reklamasi

Pengembangan lahan hasil reklamasi sendiri memiliki luas ± 9.000 Ha,

yang berbatasan dengan dengan 8 (delapan) wilayah kecamatan, yakni

Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Teluknaga,

Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan

Mekar Baru dan Kronjo

2.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, terdapat beberapa lokasi

yang berpotensi untuk dikembangkan dengan kegiatan utama perdagangan

dan jasa, industri, perumahan, dan pergudangan diantaranya yaitu

Kecamatan Balaraja, Curug dan Teluknaga. Sebagai Pusat Pemerintahan

Kecamatan Tigaraksa juga berpotensi untuk dikembangangkan dengan

kegiatan utama pemerintahan, perkantoran, permukiman, perdagangan dan

jasa.

Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk yang direncanakan sebagai

Kawasan Strategis Dryport menjadi wilayah yang layak untuk dikembangkan

dengan kegiatan utama transportasi dan pergudangan. Begitupun dengan

Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta, sebagai kawasan yang

menjadi pintu gerbang Indonesia ke panggung internasional akan sangat

menguntungkan jika kegiatan transportasi udara dan pergudangan

mendapat perhatian lebih.

Geliat pertumbuhan ekonomi DKI yang berbatasan langsung dengan

wilayah Kabupaten Tangerang juga merupakan peluang yang harus

direspon. Oleh karena itu Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta juga

patut mendapat perhatian serius sebagai kawasan pergudangan, industri,

perdagangan dan jasa yang tentu akan turut mendorong perekonomian

Kebupaten Tangerang.

-22-

Kawasan reklamasi pantai utara Kabupaten Tangerang yang

rencananya akan dijadikan sebagai kawasan perumahan perkotaan,

pelabuhan terpadu, dan industri memiliki potensi yang luar biasa untuk

dikembangkan mengingat akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

di Kabupaten Tangerang. Rencana reklamasi ini memerlukan penyesuaian

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.1.3. Wilayah rawan bencana

Bencana kebakaran berpotensi pada kawasan indrutri, rumah

kontrakan, pasar dan perumahan tidak tertata. Sedangkan bencana angin

puting beliung di Daerah Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek,

Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe dan

Legok.

Selain itu terdapat wilayah rawan bencana lainnya, yaitu wilayah

rawan bencana banjir dan kekeringan di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga,

Jayanti, Pasar Kemis dan Kresek. Disebelah Utara Kabupaten Tangerang

terdapat juga wilayah rawan terhadap erosi/abrasi akibat gelombang laut

seperti Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri,

dan Kronjo.

2.1.4. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hasil proyeksi penduduk

Kabupaten Tangerang pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 3.264.776

orang terdiri dari 1.671.390 laki-laki dan 1.593.386 orang perempuan. Laju

pertumbuhan penduduk pertahun dalam kurun waktu satu tahun terakhir

sebesar 3,402%. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2010-2014

dapat dilihat sebagaimana gambar 2.2.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang

luasnya 959,61 km2, maka kepadatan penduduk mencapai 3.403 jiwa/km.

Hasil Susenas Tahun 2014 menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio)

penduduk Kabupaten Tangerang adalah 104,90 artinya komposisi penduduk

laki-laki 4,90 persen lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Kecenderungan sex rasio diatas 100 dimungkinkan dengan banyaknya

pendatang yang terserap di lapangan pekerjaan khususnya sektor industri

dan perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan laki-laki. Jumlah

penduduk per Kecamatan dan sex ratio dapat dilihat pada tabel 2.3.

-23-

Gambar 2.2

Grafik Jumlah Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2010-2014

Tabel. 2.3

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Tangerang

Tahun 2014

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SEX RASIO

1 Cisoka 46.223 43.068 89.291 107,33

2 Solear 43.592 41.822 85.414 104,23

3 Tigaraksa 73.318 70.071 143.389 104,63

4 Jambe 22.418 21.239 43.657 105,55

5 Cikupa 135.113 126.395 261.508 106,90

6 Panongan 62.668 60.399 123.067 103,76

7 Curug 100.039 93.877 193.916 106,56

8 Kelapa Dua 105.475 106.805 212.280 98,75

9 Legok 59.072 54.838 113.910 107,72

10 Pagedangan 56.346 53.754 110.100 104,82

11 Cisauk 39.066 37.556 76.622 104,02

12 Pasarkemis 151.672 146.395 298.067 103,60

13 Sindang Jaya 45.172 43.339 88.511 104,23

14 Balaraja 64.600 60.632 125.232 106,54

15 Jayanti 35.582 34.390 69.972 103,47

16 Suka Mulya 32.450 31.260 63.710 103,81

17 Kresek 32.576 31.577 64.153 103,16

18 Gunung Kaler 25.672 25.308 50.980 101,44

19 Kronjo 29.337 28.013 57.350 104,73

-24-

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SEX RASIO

20 Mekar Baru 18.905 17.883 36.788 105,71

21 Mauk 41.520 39.997 81.517 103,81

22 Kemiri 22.028 20.266 42.294 108,69

23 Sukadiri 28.775 26.768 55.543 107,50

24 Rajeg 81.067 77.611 158.678 104,45

25 Sepatan 56.790 52.968 109.758 107,22

26 Sepatan Timur 46.654 44.198 90.852 105,56

27 Pakuhaji 56.922 54.006 110.928 105,40

28 Teluknaga 79.580 75.737 155.317 105,07

29 Kosambi 78.758 73.214 151.972 107,57

TOTAL 1.671.390 1.593.386 3.264.776 104,90

Sumber : Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2015

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator yang

menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan

ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya laju

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang akan meningkatkan pula

daya beli masyarakat yang tentunya akan berimbas kepada kesejahteraan

masyarakat itu sendiri, demikian pula sebaliknya. Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang pada tahun 2010-2014.

Berdasarkan data di atas secara umum pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti semakin terbukanya kesempatan kerja, adanya investasi

masuk ke Kabupaten Tangerang, peningkatan kualitas sumber daya

manusia serta naiknya produktifitas dari proses industri dan perdagangan

yang dijalankan.

Perkembangan ekonomi akhir tahun 2014 mengalami perlambatan

akibat pengaruh pelemahan ekonomi global, kondisi ini berdampak terhadap

kondisi perekonomian di Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan ekonomi erat

kaitannya dengan PDRB Kabupaten Tangerang. PDRB Kabupaten Tangerang

masih didominasi oleh kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 39,28%.

Kemudian diikuti Sektor Konstruksi yang mempunyai konstribusi sebesar

12,30%, sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor menduduki peringkat ketiga dalam memberikan kontribusinya

terhadap PDRB Kabupaten Tangerang yakni menyumbang 10,57%.

-25-

Gambar 2.3

Prosentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Tangerang

Tahun 2010-2014

Diperingkat keempat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

sebesar 6,75%. Dibawahnya ada sektor Real Estate sebesar 6,35%. Sektor

Pengadaan Listrik dan Gas ada di posisi ke enam yang pada tahun 2014

sebesar 5,52%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 4,59%, sektor Informasi

dan Komunikasi 3,24%, . Transportasi dan Pergudangan 2,76%, jasa

pendidikan 2,52%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan

sosial wajib 1,58%, jasa lainnya 1,55%, penyediaan akomodasi dan makan

minum 1,53%, jasa perusahaan 0,97%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial

0,39%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06%

dan diurutan terakhir pertambangan dan penggalian 0,05%.

Tabel 2.4

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TANGERANG

ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT KATEGORITAHUN 2010 - 2014

(Juta Rupiah)

-26-

KATEGORI 2010 2011 2012*) 2013*) 2014**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3,943,498.19 4,339,726.34 4,624,705.32 5,540,497.15 6,297,203.33

B. Pertambangan dan Penggalian 33,474.47 37,302.94 38,104.45 39,780.75 45,219.56

C. Industri Pengolahan 25,779,552.85 28,461,799.88 30,757,833.51 34,874,414.37 36,651,945.39

D. Pengadaan Listrik dan Gas 1,690,949.47 2,265,931.24 2,587,019.14 2,419,360.42 5,148,123.33

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

48,647.44 46,818.20 46,763.24 49,698.88 54,200.61

F. Konstruksi 5,763,260.84 6,701,831.15 7,771,428.60 9,392,221.97 11,474,382.30

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,379,363.02 7,471,955.54 8,393,871.46 9,006,379.13 9,866,316.71

H. Transportasi dan Pergudangan 1,371,150.49 1,547,256.49 1,726,499.05 2,065,054.93 2,578,560.65

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

796,931.75 888,922.81 992,210.08 1,135,510.81 1,427,432.64

J. Informasi dan Komunikasi 2,282,440.25 2,469,652.92 2,558,832.91 2,618,437.59 3,021,687.90

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,308,768.30 2,794,751.91 3,402,082.05 3,933,563.84 4,284,716.62

L. Real Estate 4,026,928.22 4,496,883.90 4,787,024.57 5,291,473.61 5,924,677.19

M,N. Jasa Perusahaan 508,075.71 584,382.11 645,612.45 755,067.50 904,081.06

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

826,056.75 991,510.02 1,091,586.10 1,189,040.62 1,471,034.02

P. Jasa Pendidikan 1,294,510.48 1,468,292.01 1,666,339.98 1,931,831.26 2,355,844.43

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

246,717.01 272,059.90 285,914.53 308,847.27 361,207.65

R,S,T,U. Jasa lainnya 799,093.72 902,181.70 927,823.97 1,133,653.10 1,445,388.93

PDRB 58,099,418.94 65,741,259.06 72,303,651.40 81,684,833.19 93,312,022.33

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015

Tabel 2.5

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TANGERANG

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KATEGORI

-27-

TAHUN 2010 - 2014 (Juta Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2015

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar

yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perbandingan penduduk

miskin dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang

Tahun 2009-2014

KATEGORI 2010 2011 2012*) 2013*) 2014**)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3,943,498.19 4,102,067.31 4,119,358.17 4,369,627.28 4,582,187.17

B. Pertambangan dan Penggalian 33,474.47 34,836.17 34,254.42 32,405.59 33,521.01

C. Industri Pengolahan 25,779,552.85 27,243,830.18 28,522,128.38 30,947,376.93 31,382,253.46

D. Pengadaan Listrik dan Gas 1,690,949.47 1,695,973.23 1,703,354.13 1,629,316.15 1,755,944.76

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

48,647.44 51,341.39 50,954.77 53,373.79 57,821.46

F. Konstruksi 5,763,260.84 6,219,899.07 6,826,992.42 7,501,833.06 8,448,397.10

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,379,363.02 7,019,061.77 7,798,044.85 8,103,858.35 8,543,789.51

H. Transportasi dan Pergudangan 1,371,150.49 1,516,490.73 1,655,237.90 1,751,682.90 2,009,197.14

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

796,931.75 856,996.52 897,424.90 935,696.91 1,066,959.84

J. Informasi dan Komunikasi 2,282,440.25 2,486,313.56 2,747,071.53 2,889,537.67 3,432,313.02

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,308,768.30 2,623,124.95 2,900,825.95 3,165,109.03 3,266,731.82

L. Real Estate 4,026,928.22 4,348,911.63 4,628,115.86 4,910,299.17 5,422,375.14

M,N. Jasa Perusahaan 508,075.71 549,731.36 583,586.30 624,475.19 706,290.32

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

826,056.75 850,083.90 899,640.06 904,502.06 1,048,090.87

P. Jasa Pendidikan 1,294,510.48 1,344,931.02 1,386,326.71 1,430,801.50 1,617,460.45

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

246,717.01 252,364.15 258,582.88 259,052.00 287,412.39

R,S,T,U. Jasa lainnya 799,093.72 826,534.52 836,382.12 879,540.39 1,038,272.47

PDRB 58,099,418.94 62,022,491.45 65,848,281.34 70,388,487.97 74,699,017.92

-28-

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2015

Prosentase penduduk miskin Kabbupaten Tangerang pada tahun

2014 angka sementara menunjukkan penurunan yaitu 5,26 persen. Selain

itu indikator MDGs yang lain adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan yang

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. Adapun

perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan, lihat gambar 2.4.

Gambar 2.4

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang

Tahun 2010-2014

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari Indikator pendidikan,

kesehatan dan ekonomi yang secara agregat membentuk Indeks

Tahun Garis Kemiskinan

(GK)

Persentase penduduk di

bawah GK

2009 241.607 6,55

2010 258.155 7,18

2011 290.423 6,42

2012 326.724 5,71

2013 335.291 5,78

2014 351.789 5,26

-29-

Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2010-2014 IPM Kabupaten Tangerang

menunjukan trend positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat

kesejahteraan sosial sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terus

mengalami kenaikan seperti grafik dibawah ini:

Gambar 2.5

Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang

Tahun 2010-2014

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015

Capaian IPM tersebut telah berdasarkan perhitungan IPM dengan

Metoda Baru yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama

Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita

pertahun yang disesuaikan.

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun

yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup

Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 tercatat mencapai 68,98 tahun.

Secara lengkap AHH pertahun dapat dilihat pada grafik 2.6.

Gambar 2.6

Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang

Tahun 2010-2014

-30-

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-Rata

Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tangerang adalah 8,20 tahun pada tahun

pada tahun 2014, dari tahun ketahun mengalami kenaikan sebagai mana

pada gambar 2.7.

Gambar 2.7

Grafik Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Tangerang Tahun

2010-2014

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten

Tangerang pada tahun 2014 menunjukkan 11,65 tahun. Meningkatnya

Angka Harapan Lama Sekolah dapat berarti adanya keberhasilan

pembangunan di bidang Pendidikan.

-31-

Gambar 2.8

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang

Tahun 2010-2014

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran

per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun

diperoleh dari Susenas. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil

dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode

baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan

makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode

penghitungannya menggunakan Metode Rao. PPP Kabupaten Tangerang

tahun 2014 menunjukkan Rp.11.666.000,- per kapita per tahun mengalami

kenaikan dari tahun 2013 yaitu Rp.11.648.000,- per kapita per tahun.

Gambar 2.9

Grafik Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Tangerang

Tahun 2010-2014

-32-

Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2014 sebesar 8,45 persen

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,94

persen

Gambar 2.10

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2014

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pendidikan

-33-

Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari

pembangunan di bidang pendidikan. Indikator atau ukuran yang bisa

digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah

antara lain adalah dengan melihat persentase melek huruf, rata-rata lama

sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tercatat tahun 2014

sekitar 97,25 persen dari total penduduk berusia lima belas tahun ke atas

memiliki kemampuan membaca dan menulis dan dengan penghitungan

metode baru IPM, rata-rata bersekolah selama 8,20 tahun atau kebanyakan

memutuskan berhenti saat menduduki kelas 3 SLTP, tidak banyak

peningkatan dengan keadaan tahun sebelumnya.

Angka partisipasi sekolah penduduk Tangerang untuk berbagai

kelompok usia tercatat untuk tahun 2014, angka partisipasi sekolah untuk

kelompok usia SD, usia SLTP, dan usia SLTA masing-masing sebesar 99,47

persen, 94,32 persen dan 64,37 persen. Disini terjadi peningkatan cukup

signifikant untuk semua golongan anak usia sekolah. Peningkatan tertinggi

terjadi di usia SLTP yaitu sebesar 94,32 dimana tahun sebelumnya hanya

mencapai 91,27 persen. Angka 94,32 menunjukkan terdapat sekitar 94 anak

yang sedang bersekolah dari 100 anak usia 13-15 tahun, berarti ada

penambahan sekitar 3 anak jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.11

Persentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Tahun

2014

Bila melihat grafik persentase kelulusan, tingkat tamat SMA atau

sederajat tetap menduduki peringkat tertinggi yakni mencapai 28,46 persen,

diikuti peringkat kedua adalah lulusan SMP atau sederajat sebesar 23,05

-34-

persen dilanjutkan persentase untuk yang tamat Sekolah Dasar atau

sederajat sebesar 22,50 persen. Dan yang tak kalah penting, masih ada lebih

dari 20 persen penduduk 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijasah.

Tabel 2.7

Indikator Pendidikan Kabupaten Tangerang 2011-2014

Uraian 2011 2012 2013 2014

Angka Melek Huruf

(persen) 95.86 95.89 96.37 97.25

Rata-rata Lama Sekolah

(tahun)/Metode Baru 7.96 8.07 8.18 8.20

Angka Partisipasi

Sekolah (%)

- Usia SD ( 7 - 12 ) th 98.66 98.62 98.75 99.47

- Usia SLTP (13 - 15) th 88.41 91.53 91.27 94.32

- Usia SLTA (16 - 18) th 48.88 58.26 62.31 64.37

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang 2015

Salah satu indikator MDGs dibidang pendidikan adalah Angka

Partisipasi Murni, adapun APM SD, SMP dan SMA adalah sebagai berikut :

Gambar 2.12

Angka Partisipasi Murni ditingkat SD, SMP dan SMA

-35-

2.3.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, karena

kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Fasilitas

kesehatan selain dibutuhkan dalam jumlah yang memadai juga harus

representatif dan menjangkau seluruh daerah atau kecamatan secara

merata, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh

masyarakat hingga ke daerah pedesaan yang umumnya kurang mempunyai

kemampuan secara ekonomi.

Potensi sumber daya kesehatan Kabupaten Tangerang dari tahun ke

tahun terus meningkat. Fasilitas dan tenaga kesehatan telah tersebar di

seluruh kecamatan demikian pula Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

(UKMB). Unit pelayanan kesehatan terdiri dari Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Rumah Sakit Umum, dan unit pelayanan teknis kesehatan

lainnya. Setiap pembangunan unit-unit pelayanan yang ada, harus dapat

memenuhi kriteria antara lain memiliki akses keterjangkauan oleh

masyarakat.

Tabel 2.8.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tangerang

Tahun 2014

-36-

Penanganan proses kelahiran sampai dengan pasca kelahiran yang

berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi resiko kematian

bayi dan ibu. Hal tersebut dapat terwujud apabila ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih, hal tersebut merupakan salah satu indikator MDGs yang

ditargetkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2014

penolong pertama kelahiran Kabupaten Tangerang tetap lebih tinggi oleh

tenaga kesehatan dibandingkan tenaga non kesehatan, yaitu 88,1 persen

berbanding 19,49 persen. Sebagian besar penolong pertama kelahiran oleh

tenaga kesehatan dilakukan oleh bidan, dimana persentasenya 60,28

persen.

TENAGA MEDIS JUMLAH

(ORANG)

Dokter Spesialis 512

Dokter Umum 1128

Dokter Gigi 340

Dokter Spesialis Gigi 82

Bidan 973

Perawat 1231

Perawat Gigi 40

Apoteker 288

Asisten Apoteker 1533

Tenaga Kesehatan

Masyarakat 63

Tenaga Kesehatan

Lingkungan 38

Nutrisionis 33

Sanitarian 37

Kesehatan Masyarakat 36

Fisioterapis 30

Pranata Lab 52

Radiografer 73

Rekam Medis 2

-37-

Tabel 2.9

Persentase Penolong Kelahiran Pertama Di Kabupaten Tangerang

Tahun 2014

Jenis Pertolongan Persentase

Tenaga Kesehatan

Dokter 20.23

Bidan 67,87

Tenaga Non Medis

Dukun bersalin 11,78

Family/Keluarga 0.12

Indikator MDGs lainnya yaitu jumlah balita kurang gizi, di Kabupaten

Tangerang pada tahun 2014 masih terdapat 3,73 persen (target nasional

tahun 2014 sebesar 19,6 persen).

Tabel 2.10

Capaian indikator SPM Kabupaten Tangerang 2010-2014

-38-

No.

Jenis

Pelayanan

Dasar &

Sub

Kegiatan

Indikator

Capaian Target

Nasional

2010 2011 2012 2013 2014 % Tahun

I Pelayanan

Kesehatan

Dasar

1 Cakupan

Kunjungan

Ibu Hamil

K4.

84,26 82,68 75,24 88,91 89,4

2

95 2015

2 Cakupan

Ibu hamil

dengan

komplikasi

yang

ditangani.

12,33 32,08 58,87 77,58 75,3

6

8

0

2015

3 Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh bidan

atau tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi

kebidanan.

83,93 83,69 82,78 92,42 88,1

1

9

0

2015

4 Cakupan

pelayanan

Ibu Nifas

82,35 79,53 74,34 88,43 90,7

2

9

0

2015

5 Cakupan

neonatal

dengan

komplikasi

yang

ditangani

6,76 8,87 58,63 76,44 75,3

6

8

0

2010

6 Cakupan

kunjungan

bayi.

87,59 93,18 92,43 95,08 93,1

8

9

0

2010

7 Cakupan

Desa/Kelur

ahan

Universal

Child

Immunizati

on (UCI).

85,40 90,15 92,70 93,80 78,4

7

9

4

2010

8 Cakupan

pelayanan

anak balita.

79,67 86,00 73,69 87,91 90,8

7

9

0

2010

-39-

No.

Jenis

Pelayanan

Dasar &

Sub

Kegiatan

Indikator

Capaian Target

Nasional

2010 2011 2012 2013 2014 % Tahun

9 Cakupan

pemberian

makanan

pendampin

g ASI pada

anak usia

6-24 bulan

keluarga

miskin.

13,30 14,67 100,00 100,00 100,

00

1

00

2010

1

0

Cakupan

Balita gizi

buruk

mendapat

perawatan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,

00

1

00

2010

1

1

Cakupan

penjaringan

kesehatan

siswa SD

dan

setingkat

100,00 94,94 95,09 97,62 98,5

9

1

00

2010

1

2

Cakupan

peserta KB

Aktif

52,54 63,23 75,74 71,46 67,4

4

7

0

2010

13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit :

A. Acute

Flacid

Paralysis

(AFP) rate

per

100.000

penduduk

< 15 tahun

98,07 97,74 97,94 97,73 97,6

4

1

00

2010

B. Penemuan

Penderita

Pneumonia

Balita

18,53 13,45 15,68 24,50 24,4

99

1

00

2010

C. Penemuan

Pasien

Baru TB

BTA Positif

74,74 64,70 65,49 65,38 69,8

8

1

00

2010

D. Penderita

DBD yang

50,39 100,00 100,00 100,00 100,

00

1

00

2010

-40-

No.

Jenis

Pelayanan

Dasar &

Sub

Kegiatan

Indikator

Capaian Target

Nasional

2010 2011 2012 2013 2014 % Tahun

Ditangani

E. Penemuan

Penderita

Diare

37,10 34,45 35,30 36,17 42,4

7

1

00

2010

1

4

Cakupan

pelayanan

kesehatan

dasar

masyarakat

miskin

81,54 73,76 53,35 83,01 58,6

2

1

00

2015

II Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

1

5

Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat

miskin.

<10% <10% <10% <10% <10

%

<10% 2015

1

6

Cakupan

pelayanan

gawat

darurat

level 1 yg

harus

diberikan

sarana

kesehatan

(RS) di

Kab/Kota.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,

00

1

00

2015

III Penyelidika

n

epidemiolog

i

1

7

Cakupan

Desa/Kelur

ahan

mengalami

KLB yang

dilakukan

penyelidika

n

epidemiolog

i <24 jam

100,00 100,00 100,00 100,00 100,

00

1

00

2015

IV Promosi

Kesehatan

1

8

Cakupan

Desa Siaga

Aktif

31,58 75,34 79,75 81,50 84,6

2

8

0

2015

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

-41-

2.3.3 Pekerjaan Umum

Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terutama jalan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota, terus ditingkatkan baik

kuantitas maupun kualitasnya. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten

Tangerang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 27,93 Km, Jalan Propinsi

sepanjang 114,44 Km, dan 990,62 Km merupakan jalan kabupaten yang

terbagi menjadi 293 ruas dan jalan desa 640,93 Km. Sebagian besar jalan-

jalan yang ada sudah di beton, bahkan sampai ke jalan lingkungan dengan

kondisi faving blok.

Gambar 2.13

Grafik Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Tangerang

2009-2013

Tabel 2.11

Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan

No. STATUS JALAN PANJANG

(KM)

PERSENTAS

E

1. Jalan Negara 27,93 1,57

2. Jalan Propinsi 114,4 6,45

-42-

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2014

Selain peningkatan jalan, urusan pekerjaan umum juga diarahkan

pada pengembangan sistem irigasi yang tiap tahunnya terus mengalami

peningkatan. Infrastruktur irigasi yang ada di Kabupaten Tangerang

meliputi Saluran Induk, Saluran Sekunder, dan Saluran Tersier, dengan

luas irigasi seluruhnya mencapai 52.540.000 m2 dengan kondisi irigasi yang

baik sekitar 26.270.000 m2.

2.3.4 Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan primer yang merupakan prioritas

utama bagi sebuah keluarga. Rumah yang sehat merupakan salah satu

sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimum. Rumah juga

merupakan salah satu bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi

kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung

penghuninya agar dapat bekerja dengan produktif.

Hampir 94 persen dari total rumahtangga di Kabupaten Tangerang

sudah memiliki rumah dengan lantai bukan tanah dan hampir 90 persen

beratap genteng/beton dan berdinding tembok lebih dari 90 persen. Bahan

bakar utama untuk memasak memakai gas/elpiji mencapai lebih dari 87

persen dan sumber penerangan dari listrik PLN hampir mendekati 100

persen. Sedangkan penggunaan fasilitas air minum sendiri mencapai 66,69

persen, fasilitas bersama sebesar 26,10 persen, fasilitas umum sebesar 6,06

persen dan sisanya tidak ada fasilitas sebesar 1,15 persen.

Tabel 2.12

Statistik Perumahan Kabupaten Tangerang Tahun 2014

3. Jalan Kabupaten 990,62 55,84

4. Jalan Desa 640,93 36,13

Jumlah 1.773,92 100

NO. STATUS PANJANG

(KM)

PERSENTAS

E

1. Jalan Strategis 296 29,88

2. Jalan Pariwisata 4,84 0,49

3. Jalan Lintas Umum 698,78 69,63

Jumlah 990,62 100

-43-

Uraian %

Rumahtangga dengan rumah milik

sendiri 80.94

Rumahtangga menurut kualitas

perumahan

Lantai bukan tanah 93.89

Atap genteng/beton 88.75

Dinding tembok 90.09

Tempat pembuangan akhir

tangki/SPAL 71.90

Bahan bakar utama memasak

gas/elpiji 87.59

Sumber penerangan listrik PLN 99.82

Penggunaan fasilitas air minum

sendiri 70.76

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015

Bila dilihat dari sumber air untuk memasak, hampir 60 persen

rumahtangga di Tangerang menggunakan sumur bor/pompa, lebih dari 10

persen menggunakan air isi ulang, hampir 9 persen menggunakan leding

meteran, 8 persen menggunakan leding eceran, sekitar 2,5 persen

menggunakan air kemasan bermerk, lebih dari 6 persen menggunakan

sumur terlindung, 5 persen sumur tak terlindung dan sisanya lainnya 1.78

persen berasal dari mata air, air sungai.

Gambar 2.14

Persentase Sumber Air yang Digunakan Rumah Tangga

di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

Air kemasan bermerk;

2,56

Air isi ulang; 10,43

Leding meteran;

8,93

Leding eceran;

7,93 Sumur

bor/pompa; 57,14

Sumur terlindung;

6,30

Sumur tak terlindung;

4,94

Lainnya; 1,78

-44-

Capaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan dilaksanakan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun capaian sampai dengan

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Capaian Indikator SPM dibidang Penanggulangan Bencana Kebakaran

Kabupaten Tangerang

No Jenis Pelayanan

Dasar Indikator SPM

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Penanggulangan

Bencana

Kebakaran

Cakupan Pelayanan

Bencana Kebakaran

Kabupaten/Kota

1). Jumlah luas WMK

(Wilayah

Manajemen

Kebakaran)

29 29 29 29 29

2). Jumlah luas

potensi kebakaran 7 7 8 8 10

Tingkat Waktu

tanggap (response time

rate)

1). Jumlah kasus

kebakaran di WMK

yang tertangani

dalam tingkat

waktu tanggap

69 72 146 127 145

2). Jumlah Kasus

Kebakaran dalam

jangkauan WMK

72 89 168 127 145

3). Jumlah total terjadi

kebakaran 76 89 169 127 145

4). Jumlah kebakaran

dalam WMK 72 89 168 127 145

5). Jumlah kebakaran

diluar jangkauan

WMK

4 0 1 3 5

-45-

No Jenis Pelayanan

Dasar Indikator SPM

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

6). Jumlah kebakaran

dalam waktu

tanggap

64 71 135 100 120

Persentase aparatur

pemadam kebakaran

yang memenuhi

standar kualifikasi

1). Jml Satgas Damkar

memiliki sertifikasi

sesuai standar

kualifikasi

84 84 84 90 90

2). Jumlah Satgas

Damkar 84 84 84 150 150

Jumlah Mobil

Pemadam Kebakaran

diatas 3000-5000 liter

pada WMK

1). Jumlah WMK

memiliki mobil

dan/atau mesin

damkar yg laik

pakai

13 13 14 14 14

2). Jumlah WMK atau

lingkungan dan /

atau kawasan

berpotensi

kebakaran

3 3 5 9 9

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015

2.3.5 PENATAAN RUANG

Dalam konsep tata ruang Jabodetabek, Kabupaten Tangerang berfungsi

sebagai wilayah penyangga (buffer area) DKI Jakarta untuk kegiatan

permukiman dan industri, pengembangan pertanian dan perlindungan

terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Keberadaan wilayah

penyangga antara lain untuk menghindari tumbuhnya Jakarta menjadi kota

primer yang membawa dampak berbagai efisiensi.

-46-

Sebagai akibat perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya

kegiatan industri dan permukiman ke Wilayah Kabupaten Tangerang maka

banyak terjadi pergeseran lahan. Beralihnya fungsi lahan, perlu

mendapatkan perhatian dalam hal keseimbangan fungsi kawasan lindung

dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan. Penggunaan lahan di

Kabupaten Tangerang saat ini, meliputi penggunaan untuk kawasan lindung

dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung, meliputi

sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan

penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya, meliputi perumahan,

perkampungan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri,

pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, perkebunan, kebun

campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain.

Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 2 (dua),

yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan kegiatan tidak terbangun.

Penggunaan lahan terbangun, meliputi penggunaan untuk perumahan,

perkampungan, zona industri, kawasan industri, perusahaan dan

perdagangan, serta jasa. Luas lahan terbangun di Kabupaten Tangerang

sebesar 27.117 Ha (27,71 %) dan untuk lahan non terbangun sebesar

80.589,29 Ha (72,29 %) umumnya berupa lahan pertanian dan tanah

kosong (padang golf) sisanya untuk lain-lain, seperti jalan, sungai, lapangan

olah raga, kuburan, RTH, dan taman.

Pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang berguna

untuk mengoptimalkan tata ruang, demi kelestarian lingkungan dan

memanfaatkan sumber daya alam dengan sumber daya buatan agar dapat

tercapai tingkat kemakmuran yang selaras dengan aspek sosial budaya

secara efisien, meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan hidup secara

berkelanjutan, terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan

yang diarahkan pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan bakau

dipantai utara dan kawasan budidaya non pertanian.

Dalam Program Penyusunan Perencanaan Tata Ruang dilakukan

dengan Penyusunan Kebijakan penyusunan Tata Ruang Wilayah, Penetapan

Kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL, Sosialisasi Peraturan Perundangan Tata

Ruang, Penyusunan Rencana Detail & Teknis Tata Ruang Kawasan,

Penyusunan Rancangan Perda RTRW, Fasilitasi peningkatan peran serta

masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagai upaya untuk

-47-

perencanaan tata ruang kearah yang lebih tertata dengan disusunnya lebih

banyak produk perencanaan tata ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menunjukkan tren positif

dimana pada tahun 2012 jumlah angka pelanggaran sebesar 8% menurun

menjadi 5 % pada tahun 2013. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan

peran serta masyarakat dalam pengendalian Pemanfatan ruang, pengawasan

pemanfaata ruang dan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan

ruang yang lebih baik.

Prosentase ketaatan terhadap RTRW berhasil ditingkatkan dengan

angka yang menunjukan pada Tahun 2011 sebesar 85% , Tahun 2012

sebesar 90% dan Tahun 2013 sebesar 95% melalui kegiatan Penyusunan

kebijakan perijinan pemanfaatan ruang, penyusunan norma, standard dan

kriteria pemanfaatan ruang penyusunan kebijakan pemantauan

pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang

lintas kab/kota. Adapun indikasi program dalam mewujudkan rencana

struktur ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.14.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Tangerang

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

-48-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

1 2 3 4 5 6 7 8

I Rencana

pusat

pelayanan

Pengembangan PPL

Desa Buaran Jati

Kecamatan

Sukadiri

Pengembangan PPL

Desa Gandaria

Kecamatan

Mekarbaru

Pengembangan PPL

Desa Laksana

Kecamatan

Pakuhaji.

Pengembangan PPL

Desa Ranca Bango

Kecamatan

Rajeg

II Rencana

jaringan

transportasi

Pengembangan

terminal penumpang

type B

Kecamatan

Balaraja

Pembangunan

terminaal

Penumpang type B

Kecamatan

Teluknaga

Pembangunan

terminal type A

Kecamatan

Curug

Pembangunan

terminal type C

Seluruh

Kecamatan

Pembangunan

terminal type B

terpadu/terminal

antaramoda

Kecamatan

Pakuhaji dan

Kecamatan

Cisauk.

Peningkatan

jembatan timbang

Kecamatan

Legok;

Kecamatan

Cisauk,

Kecamatan

Curug dan

Kecamatan

Kosambi.

Pengembangan

pelayanan angkutan

penyeberangan

Kecamatan

Pakuhaji dan

Kecamatan

Teluknaga.

Pengembangan

sistem Double

track/rel ganda

Kecamatan

Legok;

Kecamatan

Cisauk,

Kecamatan

Pagedangan,

-49-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

Kecamatan

Panongan,

Kecamatan

Jambe,

Kecamatan

Cisoka.

Pengembangan

stasiun kereta api

Daru

Kecamatan

Jambe

Pembangunan

terminal

pelabuhan

Kawasan

reklamasi

Pengembangan

Bandara

Soekarno-Hatta

Kecamatan

Kosambi dan

Kecamatan

Teluknaga.

Pengembangan

Bandara Budiarto

Kecamatan

Legok

Ruas jalan pesisir

pantai dari Kohod–

Tanjung Burung–

Tanjung Pasir–

Muara–Lemo–

Salembaran Jaya–

Kosambi Barat–

Kosambi Timur–

Dadap

Kecamatan

Pakuhaji,

Teluknaga dan

kecamatan

Kosambi

Ruas jalan pesisir

pantai dari Jenggot–

Muncung–Kronjo–

Pagedangan Ilir–

Lontar –

Karanganyar–Patra

Manggala–Mauk

Barat–Mauk Timur–

Ketapang

kecamatan

Mekar Baru,

KecamatanKro

njo, Kecamatan

Kemiri dan

Kecamatan

Mauk

Ruas jalan poros

tengah

meliputi ruas jalan

Cikupa–Sindangjaya–

Rajeg–Mauk–

Kawasan Reklamasi

KecamatanCik

upa,

Kecamatan

Sindang

Jaya,

Kecamatan

-50-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

Rajeg, dan

Kecamatan

Mauk

Ruas jalan sejajar

dengan jalan tol dari

Desa Bunder,

Kecamatan Cikupa–

Desa Cibadak,

Kecamatan Balaraja

Kecamatan

Cikupa,

Kecamatan

Sindang Jaya

dan Kecamatan

Balaraja

Ruas jalan Cadas–

Kukun–

Benda–Buniayu–

Jengkol

Kecamatan

Sepatan

Timur,

Kecamatan

Sepatan,

Kecamatan

Rajeg,

Kecamatan

Kemiri,

Kecamatan

Sukamulya,

dan Kecamatan

Kresek

Ruas jalan Peusar–

Budimulya–

Bojong–Jalan Raya

Serang

Kecamatan

Cikupa dan

Kecamatan

Panongan

Ruas jalan Desa

Margasari– Desa

Mekar Bakti

Kecamatan

Tigaraksa dan

Kecamatan

Panongan

Ruas jalan Sampora–

Pakulonan

Kecamatan

Cisauk,

Kecamatan

Pagedangan,

dan Kecamatan

Kelapa

Dua

Ruas jalan yang

menghubungkan

wilayah

daratan Kabupaten

Tangerang dengan

Kecamatan

Kosambi,

Kecamatan

Teluknaga,

Kecamatan

-51-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

rencana

pengembangan

Kawasan Reklamasi

di pantai utara

Pakuhaji, dan

Kecamatan

Mauk

Ruas jalan Balaraja

Sindang Jaya

Kecamatan

Balaraja dan

Kecamatan

Sindang Jaya

Ruas jalan melingkar

Situ

Garukgag

Kecamatan

Kresek

Ruas jalan sejajar

Kali Perancis

Kecamatan

Kosambi

Jembatan yang

menghubungkan

kecamatan

Pagedangan dan

Serpong (Kota

tangerang Selatan)

Kecamatan

Pagedangan

Jembatan

yangmenghubungka

n kecamatan

Tigaraksa dan

kecamatan Panongan

Kecamatan

Tigaraksa dan

Kecamatan

Panongan

jembatan yang

menghubungkan

kecamatan Sepatan

Timur dan Kota

Tangerang

Kecamatan

Sepatan Timur.

jembatan Sukadiri Kecamatan

Sukadiri

Jembatan Dadap I

dan Jembatan

Dadap II

Kecamatan

Kosambi

III Pengembanga

n Jaringan

Kelistrikan

dan gas

Pengembangan

jaringan SUTET 500

Kilovolt

Kecamatan

Cisauk,

Kecamatan

Pagedangan,

Kecamatan

Panongan,

Kecamatan

Tigaraksa,

-52-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

Kecamatan

Cisoka,

Kecamatan

Jayanti,

Kecamatan

Pasar Kemis,

Kecamatan

Sindang Jaya,

Kecamatan

Sukamulya

dan Kecamatan

Kresek.

Pembangunan

jaringan baru SUTET

500 (lima ratus)

kilovolt

Kecamatan

Kresek,

Kecamatan

Rajeg,

Kecamatan

Sepatan,

Kecamatan

Sepatan Timur

pengembanganPLTU

Lontar kapasitas 300

sampai dengan 400

megawatt

Kecamatan

Kemiri

pengembangan

gardu induk 150

kilovolt

Kecamatan

Pagedangan,

Kecamatan

Panongan,

Kecamatan

Tigaraksa,

Kecamatan

Pasar Kemis,

Kecamatan

Sindang Jaya,

Kecamatan

Sepatan,

Kecamatan

Balaraja dan

Kecamatan

Kresek.

Pengembangan

jaringan pipa gas

Kecamatan

Tigaraksa,

Kecamatan

-53-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

Pasar Kemis,

Kecamatan

Sindang Jaya,

Kecamatan

Balaraja dan

Kecamatan

Cisoka

pembangunan SPBG Kecamatan

Kronjo,

Kecamatan

Kemiri,

Kecamatan

Mauk,

Kecamatan

Sukadiri,

Kecamatan

Pakuhaji,

Kecamatan

Teluknaga,

Kecamatan

Kosambi,

Kecamatan

Pagedangan,

Kecamatan

Legok,

Kecamatan

Cikupa,

Kecamatan

Rajeg,

Kecamatan

Kelapa

Dua,

Kecamatan

Pasar Kemis,

Kecamatan

Sepatan,

Kecamatan

Tigaraksa, dan

Kecamatan

Cisoka

-54-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

pengembangan

jaringan gas

Serpong–Merak;

Kecamatan

Kelapa Dua,

Kecamatan

Curug,

Kecamatan

Cikupa,

Kecamatan

Balaraja, dan

Kecamatan

Jayanti;

rencana

pembangunan jalur

pipa transmisi gas

Kecamatan

Kelapa Dua,

Kecamatan

Curug,

Kecamatan

Panongan,

Kecamatan

Tigaraksa,

Kecamatan

Balaraja,

Kecamatan

Cisoka, dan

Kecamatan

Jayanti

pengembangan

jaringan gas Avtur ke

Bandara Soekarno-

Hatta

Kecamatan

Teluknaga dan

Kecamatan

Kosambi

IV. Rencana

jaringan

telekomunikas

i

Pengembangan

jaringan primer

ruas jalan

Tangerang-

Merak

Pengembangan

jaringan sekunder

tersebar di

seluruh

kecamatan

Pembangunan

Menara

Telekomunikasi

bersama

tersebar di

seluruh

kecamatan

V. Rencana

sistem

jaringan

Peningkatan fungsi

sungai

Lintas provinsi

Sungai

Cisadane dan

Sungai

-55-

No

Rencana

Struktur

Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatan

Ruang/Indikasi

Program

Lokasi

Waktu pelaksanaan

Lima

tahun

ke-I

Lima

tahun

ke-II

Lima

tahun

ke-III

Lima tahun

ke-IV

sumber daya

air

Cidurian

Peningkatan fungsi

sungai

lintas kabupaten

Sungai

Cicayur,

Sungai

Cirarab,

Sungai Cisabi

dan Kali

Perancis.

Peningkatan fungsi

sungai

wilayah kabupaten

Sungai

Sekunder di

Kabupaten

Peningkatan fungsi

situ/danau

Situ/danau

yang ada

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031

Untuk mewujudkan rencana pola ruang berdasarkan dokumen RTRW

Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel 2.15.

Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Tangerang

No Rencana

Pola Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW

Arah

pemanfaatan

Ruang/Indika

si Program

lokasi

Waktu pelaksanaan

lima

tahun

ke-I

lima

tahu

n ke-

II

lima

tahun

ke-III

lima

tahun

ke-IV

1 2 3 4 5 6 7 8

I Rencana pola ruang kawasan lindung

Rencana

kawasan lindung

Revitalisasi

hutan bakau

Kecamatan

Kosambi,

Kecamatan

Teluknaga,

Kecamatan

Pakuhaji,

Kecamatan

Sukadiri,

Kecamatan Mauk,

-56-

No Rencana

Pola Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW

Arah

pemanfaatan

Ruang/Indika

si Program

lokasi

Waktu pelaksanaan

lima

tahun

ke-I

lima

tahu

n ke-

II

lima

tahun

ke-III

lima

tahun

ke-IV

Kecamatan

Kemiri,Kecamatan

Mekar Baru, dan

Kecamatan Kronjo.

Pembangunan

hutan kota

Kecamatan

Tigaraksa

Pengembanga

n taman

lingkungan

kawasan

perkotaan

Tersebar di seluruh

kecamatan

Peghijauan

kawasan

sempadan

pantai

Sepanjang pantai

Utara Kabupaten

Penghijauan

kawasan

sempadan

sungai

Sepanjang

kirikanan sungai di

kabupaten

Penghijauan

kawasan

sempadan

situ/danau

Sepanjang sisi

situ/danau

II. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis

II.

1

Perwujudan

Kawasan

Strategis

Dryport

Studi

kelayakan

Pembangunan

Dryport,

Pembangunan

Dryport dan

prasarana

pendukung

Kecamatan Jambe

II.

2

Perwujudan

Kawasan

strategis

sekitar Bandara

Soekarno- Hatta

perluasan

Bandara

Soekarna-

Hatta

Kecamatan

Kosambi

dan Kecamatan

Teluknaga

peningkatan

prasarana

Transportasi

menuju

Kecamatan

Kosambi

-57-

No Rencana

Pola Ruang

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW

Arah

pemanfaatan

Ruang/Indika

si Program

lokasi

Waktu pelaksanaan

lima

tahun

ke-I

lima

tahu

n ke-

II

lima

tahun

ke-III

lima

tahun

ke-IV

bandara

dan sekitar

Bandara

II.

3

Perwujudan

Kawasan

Strategis

Perbatasan

dengan DKI

Jakarta

penataan

kegiatan

perdagangan

dan jasa

Kecamatan

Kosambi

Perencanaan

Tata Ruang

Kawasan

Perbatasan

Kecamatan

Kosambi

II.

4

Perwujudan

Kawasan

Strategis PLTU

Lontar

Pengkajian

Dampak

lingkungan

PLTU Lontar

Kecamatan Kemiri

II.

5

Perwujudan

Kawasan

strategis

Reklamasi

penyusunan

KLHS

reklamasi

Kawasan Reklamasi

Penyusunan

Masterplan

kawasan

reklamasi

Kawasan Reklamasi

Pelaksanaan

pembangunan

Reklamasi

Kawasan Reklamasi

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031

2.3.6 PERHUBUNGAN

Dalam rangka mendukung pemimgkatan perekonomian masyarakat

diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, guna

kelancaran arus transportasi dan memberikan kepuasan pelayanan kepada

masyarakat.

-58-

Dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat,

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam bidang

perhubungan adalah dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan,

alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman jalan (guardrail), paku jalan

dan sarana pendukung keselamatan laul lintas lainnya.

Hanya memiliki 1 terminal di Balaraja yang belum optimal fungsinya,

dan memiliki 33 trayek angkutan umum dengan jumlah 1.873 kendaraan

angkutan umum yang sudah melayani trayek di dalam Kabupaten

Tangerang dari yang dialokasikan tahun 2011 sebanyak 2.852 kendaraan

umum. Jaringan jalan yang sudah terlayani oleh angkutan umum sepanjang

796,2 Km, dari 992,61 Km jaringan jalan Kabupaten Tangerang.

Memiliki 1 unit tempat pengujian kendaraan bermotor yang berfungsi

untuk meningkatkan kualitas laik jalan kendaraan bermotor, dengan

pertumbuhan industrial yang terus meningkat maka diperlukan

pengembangan pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar lebih

maksimal.

Tabel 2.16

Capaian Indikator SPM Bidang Perhubungan

di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No Jenis Pelayanan

Dasar Indikator SPM 2012 2013 2014

Target

Nasional

Batas Waktu

Pencapaian

1 Angkut

an

Jalan

Jaringan

Pelayanan

Angkutan

Jalan

Tersedianya

angkutan umum

yang melayani

wilayah yang telah

tersedia jaringan

jalan untuk

jaringan jalan

Kabupaten/Kota

80% 80% 80% 75% 2014

Pelayanan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Tersedianya unit

pengujian

kendaraan

bermotor bagi

Kabupaten/Kota

yang memiliki

populasi

kendaraan wajib

uji minimal 4000

(empat ribu)

kendaraan wajib

50% 50% 50% 60% 2014

-59-

No Jenis Pelayanan

Dasar Indikator SPM 2012 2013 2014

Target

Nasional

Batas Waktu

Pencapaian

uji.

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

Tersedianya

Sumber Daya

Manusia (SDM) di

bidang pengujian

kendaraan

bermotor pada

Kabupaten/Kota

yang telah

melakukan

pengujian berkala

kendaraan

bermotor.

60% 60% 60% 100% 2014

Tersedainya

sumber daya

manusia (SDM) di

bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin,

Pengelolaan Parkir

pada

Kabaupaten/Kota

30% 30% 30% 40% 2014

Keselamata

n

Terpenuhinya

standar

keselamatan bagi

angkutan umum

yang melayani

trayek di dalam

Kabupaten/Kota.

40% 48% 38% 100% 2014

2.3.7 Lingkungan Hidup

Kabupaten Tangerang sebagai daerah sentra industri memberi

dampak yang serius terhadap lingkungan hidup, dimana banyaknya industri

yang tersebar disetiap kecamatan mengakibatkan pencemaran udara, air

maupun gas. Pemantauan kualitas air sungai yang berpotensi terjadinya

pencemaran seperti di Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Sungai

Cirarab, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang secara berkala.

Berdasarkan pemantauan pada ketiga sungai tersebut, kondisi secara fisik

-60-

pada umumnya baik, dengan kondisi rata-rata masih di bawah baku mutu.

Namun demikian residu tersuspensi terlihat melebihi baku mutu terjadi di

sungai Cisadane, terutama pada sisi hulu (selatan Tangerang) dan tengah.

Hal yang sama juga terjadi pada sungai Cirarab bagian hulu. Limbah cair

atau air limbah sebagai buangan cair hasil aktivitas yang dilakukan oleh

makhluk hidup, pada umumnya tidak dimanfaatkan kembali dan langsung

dibuang ke lingkungan, yang kemudian akan timbul jika unsur-unsur yang

terdapat didalamnya langsung melakukan reaksi dengan unsur lingkungan

dan memberikan perubahan lingkungan yang negatif. Pengelolaan limbah

cair yang tepat dan optimal sangat diperlukan untuk dapat meminimalkan

perubahan-perubahan lingkungan yang negatif tersebut. limbah cair ini pada

umumnya dapat dibedakan, antara limbah cair domestik dan limbah cair

industri.

Sistem pengolahan sampah yang konvensional menyebabkan

penanganan sampah mulai dari pemilahan sampah, proses daur ulang

menjadi sangat sulit, TPA cepat penuh, serta tertumpuknya sampah di TPS

dengan waktu lama sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Kendala-

kendala ini menuntut dilaksanakannya sistem pengolahan sampah yang

lebih terpadu dengan prinsip 3R (Reuse, Recycle, Reduce), dengan

melibatkan masyarakat sejak awal.

Dalam hal urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

tangerang telah menggulirkan Program Peningkatan Pengendalian Polusi,

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

Perlindungan dan Konservasi SDA dan Program Pengembangan Kinerja

Pengelolan Persampahan.

Pada Program Peningkatan Pengendalian Polusi dilakukan dengan

Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan cair dimana Prosentase

Kepedulian terhadap polusi limbah padat dan Limbah Cair dan Penyuluhan

Pengendalian Polusi dan Pencemaran sudah dilakukan pada tahun 2008 s/d

2013 terhadap 30 industri.

Jumlah penanganan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan

merupakan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup melalui Pemantauan Kualitas Lingkungan, uji petik, analisa dan

pengambilan sampel air permukaan, sungai, situ dan air bersih,

Pengawasan dan penanganan kasus pencemaran dan kerusakan

lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Prokasih/Superkasih/ Superkelola.

-61-

Data yang diperoleh pada tahun 2011 terjadi 15 kasus dan pada tahun 2012

menurun menjadi 10 kasus. Hal ini menunjukan tren positif bagi

penanganan kasus pencemaran tersebut.

Pada Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam telah dicapai

dengan kegiatan pembangunan sumur resapan di 3 kawasan. Terkendalinya

Penggunaan Air Tanah oleh Perusahaan di 9 Kecamatan, Teridentifikasinya

Pemanfaatan Air tanah di 2 Kawasan, Penanaman 1000 pohon, Terdatanya

RTH yang berpotensi menjadi Hutan Kota, Distribusi air bersih untuk

masyarakat sulit air sebanyak 1.500 m³, Peningkatan kualitas Hutan

Mangrove di wilayah pesisir utara pada 7 Kecamatan serta Penghijauan

dikawasan hutan kota sebanyak 4.000 Pohon. Pemerintah Kabupaten

Tangerang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran air. Salah satu

upaya yang dilakukan Bagian Laboratorium BLHD adalah melakukan

pemantauan kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu

Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab, Cilongok dan Sungai Cisadane.

Tabel 2.17

Pengawasan dan Pengendalian Limbah (Limbah Cair)

di Sepanjang DAS Tahun 2014

2.3.8 Pertanahan

Sasaran pembangunan Urusan Pertanahan tahun 2012 adalah

meningkatkan sertifikasi tanah asset daerah, pengadaan tanah untuk

pembangunan daerah, serta meningkatkan ketersediaan TPU yang

representatif.

Untuk mencapai sasaran Urusan Pertanahan, pada tahun 2012 telah

dilaksanakan prioritas Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah dan Program Penyelesaian konflik-konflik hukum pertanahan.

Permasalahan Urusan Pertanahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2012

adalah Nilai penawaran harga tanah dari pemilik terlalu tinggi sehingga

-62-

sangat sulit untuk mendapat kesepakatan harga dan Pemerintah Kabupaten

Tangerang belum memiliki standar harga tanah. Solusi yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan tersebut diatas pada tahun yang akan datang

adalah membuat surat kepada kantor pelayanan pajak pratama Tigaraksa

agar NJOP diwilayah dimaksud disesuaikan dengan harga pasaran setempat,

sehingga akan merubah harga taksiran oleh tim appraisal.

2.3.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

Hasil Proyeksi Penduduk 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,26 juta orang, terdiri dari 1,67

juta laki-laki dan 1,59 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang

pada tahun 2014 mencapai 27,89 persen dari total penduduk Banten yang

berjumlah lebih dari 11,70 juta orang. Bila dibandingkan dengan kabupaten

lainnya, Tangerang adalah kabupaten dengan populasi tertinggi pertama di

Banten, diikuti Kota Tangerang (17,09 persen), Kabupaten Serang (12,50

persen), Kota Tangsel (12,76 persen), Kabupaten Lebak (10,76 persen),

Kabupaten Pandeglang (10,15 persen), Kota Serang (5,39 persen) dan

terendah Kota Cilegon (3,46 persen).

Gambar 2.15

Komposisi penduduk di Provinsi Banten Tahun 2014

Bila dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang, untuk

tahun 2014 tingkat kepadatannya mencapai 3.402 orang per kilo meter

persegi, lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan

Propinsi Banten dengan luas wilayah sekitar 9.662,92 kilo meter persegi

Pandeglang, 10.15

Lebak, 10.76

Tangerang, 27.89

Serang, 12.50

Kota Tangerang,

17.09

Kota Cilegon,

3.46

Kota Serang,

5.39

Kota Tangerang

Selatan,

12.76

-63-

yang didiami lebih dari 11,70 juta jiwa rata-rata tingkat kepadatan

penduduknya masih berada jauh di bawah Kabupaten Tangerang yaitu

sebesar 1.211 orang per kilometer persegi.

Hasil proyeksi penduduk 2014 di Kabupaten Tangerang

memperlihatkan bahwa Kecamatan Pasarkemis mempunyai jumlah

penduduk terpadat, yaitu mencapai 298.067 jiwa (9,13%), diikuti Cikupa

sebesar 261.508 jiwa (8,01%), Kelapa Dua sebesar 212.280 jiwa (6,50%), dan

Curug sebesar 193.916 jiwa (5,94%). Sedangkan kecamatan dengan

penduduk terendah adalah Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah

penduduk hanya sekitar 36,7 ribu jiwa.

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang 104,90 yang artinya jumlah

penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk

perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio

tertinggi terdapat di Kecamatan Kemiri yakni sebesar 108,69 dan yang

terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 98,75 dan

merupakan satu - satunya kecamatan yang mempunyai angka sex ratio

dibawah 100, yang artinya setiap 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-

laki / jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan

jumlah penduduk laki-laki.

2.3.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat perduli pada urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak karena dalam urusan

tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Tangerang secara umum.

Program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Tangerang meliputi

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan

Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan dan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan. Peningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

dapat dilihat dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta

perencanaan pembangunan berbasis PPRG. Indikator kegiatan dalam

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan

Perempuan dapat dilihat dari indikator Perumusan kebijakan peningkatan

kualitas hidup, peran dan posisi perempuan dan anak, Prosentase upaya

Sosialisasi Kebijakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

-64-

perlindungan anak sebesar meningkat berkisar 20% tiap tahunnya yaitu

60% di tahun 2011, Tahun 2012 sebesar 80% dan Tahun 2013 sebesar

100%. Angka tersebut cukup menggembirakan mengingat tingkat

kesejahteraan hidup masyarakat ditopang dari upaya tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator kegiatan pada

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Peran serta dan kesetaraan gender. Sedangkan Penyusunan sistem

perlindungan bagi perempuan; Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan merupakan Indikasi kegiatan yang sdh

dilakukan pada Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan. Prosentase peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan

ekonomi mencapai 100% di tahun 2013 dari sebelumnya di tahun 2012

sebesar 80%.

2.3.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah

Kabupaten Tangerang telah melaksanakan Program-programnya yang

meliputi Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri, Program Pengembangan

Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS. Sasaran pembangunan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2013 adalah

meningkatkan jumlah akseptor KB.

Program Keluarga Berencana tercapai dengan hasil meningkatnya

peserta KB baru, Terbinanya kualitas pelayanan KB di Puskesmas,

Terbinanya Pelayanan KB di Perusahaan beberapa perusahaan. Indikasi

kegiatan yang telah dilakukan adalah Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin; Pengadaan sarana mobilitas tim KB

keliling. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut seiring dengan

kesadaran masyarakan dirasa membuahkan hasil yang menggembirakan

dengan semakin meningkatnya peserta akseptor KB dimana pada tahun 2012

peserta sebanyak 323.801 meningkat di tahun 2013 sebesar 407.565 peserta.

Dalam Program Pembinaan Peran serta masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang mandiri hasil yang dicapai antara lain terfasilitasinya kegiatan

-65-

lomba-lomba dalam rangka HARGANAS di tingkat Kabupaten, terbinanya

kelompok ketahanan keluarga, koordinasi dan kegiatan Rakerda program KB

Tk.Kabupaten, koordinasi dan kegiatan review program Tk. Kabupaten dan

Koordinasi dan Kegiatan Rapat Program KB Tk.Kecamatan.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR,

dengan hasil yang dicapai yaitu pelayanan remaja bagi wadah PIK remaja dan

pengetahuan remaja triad KRR, kesehatan reproduksi dan Tugas duta remaja

PIK remaja. Dalam Program Peningkatan Penanggulangan Narkob, PMS

termasuk HIV/AIDS dengan hasil yang dicapai yaitu terlaksananya

penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

2.3.12 Sosial

Dalam urusan sosial, upaya-upaya terus dilakukan pemerintah daerah

dalam rangka mensejahterakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan

dan kerawanan sosial di Kabupaten Tangerang diantaranya melalui

peningkatan pelayanan perlindungan sosial dan pemberdayaan peran serta

masyarakat dalam menangulangi permasalahan sosial masyarakat.

Program yang dilakukan dalam meliputi Pemberdayaan fakir miskin

dan PMKS lainya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,

Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial serta Program

peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan.

Sedangkan Sasaran pembangunan Urusan Sosial tahun 2012 adalah

meningkatkan prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan dasar, serta meningkatkan prosentase korban bencana yang

menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Dalam Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial adalah

meningkatkan keterampilan berusaha penyandang penyakit sosial serta

berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten; membangun sarana

prasarana pusat rehabilitasi sosial yang representatif.

Tabel 2.18

Kondisi Sosial di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

-66-

Uraian Data Laki-Laki Perempuan Jumlah

Keluarga Miskin 14.573 9.411 23.984

Wanita Rawan Sosial Ekonomi 0 4.673 4.673

Rumah Tidak Layak Huni 3.024 2.086 5.110

Keluarga Rentan Sosial

Ekonomi

3.105 2.588 5.693

Balita Terlantar 20 25 45

Anak Terlantar 271 133 404

Lansia Terlantar 1.502 2.156 3.658

Keluarga Bermasalah Sosial

Psikologis

0 98 98

Penyandang Cacat 492 391 883

Gelandangan 78 36 114

Pengemis 85 25 110

Eks Narapidana 132 3 135

Anak Berhadapan dengan

Hukum

3 6 9

Korban Penyalahgunaan

Narkotika

27 11 38

Tuna Susila 33 10 43

Anak Jalanan 108 38 146

Korban Tindak Kekerasan 43 54 97

Korban Bencana Sosial 60 44 104

Jumlah 23.556 21.788 45.344

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014

2.3.13 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2014, dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang

sebanyak 3,26 juta jiwa terdapat 2,34 juta jiwa atau 71,68 persen

merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK 15 th keatas). Dari jumlah tersebut,

hampir 62,70 persennya merupakan angkatan kerja dan sisanya adalah

penduduk bukan angkatan kerja. Selama empat tahun jumlah angkatan

kerja di Tangerang terus berfluktuasi, terakhir tahun 2014 sebanyak 1,47

juta jiwa, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula

dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga berfluktuasi,

terakhir pada tahun 2014 mencapai level 62,70 persen.

Jumlah penduduk yang terserap dalam dunia tenaga kerja selama

empat tahun terakhir terus berfluktuasi, terendah di tahun 2012 sebanyak

1,18 juta jiwa, dan dua tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Hal

ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang juga terus mengalami

kenaikan dalam dua tahun terakhir ini. Namun berbeda dengan tingkat

-67-

pengangguran yang pada tahun 2014 mengalami penurunan cukup

signifikan sampai pada level 8,45 persen.

Tabel 2.19

Statistik Ketenagakerjaaan Kabupaten Tangerang

Uraian 2011 2012 2013 2014

Penduduk 15 th

keatas (juta orang) 2.04 2.09 2.24 2.34

Angkatan Kerja

(juta orang) 1.42 1.33 1.46 1.47

TPAK (%) 69.46 63.59 64.88 62.70

Tingkat

Pengangguran (%) 14.42 11.46 11.94 8,45

Bekerja (juta

orang) 1.21 1.18 1.28 1,34

Mencari Pekerjaan

(orang) 204 358 152 235 173 798 124.024

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2015

Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor industri pengolahan tetap

menduduki peringkat pertama penyerapan tenaga kerja di Tangerang

dengan persentase mencapai 46,92 persen. Sektor industri merupakan

sektor ekonomi utama untuk menunjang perekonomian Kabupaten

Tangerang. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan, RM ,dan Jasa

Akomodasi menduduki peringkat kedua dengan persentase 19,03 persen,

disusul sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan sebesar 14,02

persen, sektor lainnya sebesar 13,81 persen dan terakhir sektor pertanian,

perkebunan dll sebesar 6,21 persen.

Tabel 2.20

Capaian Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan

-68-

Kabupaten Tangerang Tahun 2014

No Jenis

Pelayanan Indikator

Pencapaian Awal 2012

Target Capaian

Target

Nasional

2012 2013 2014 Nilai Tahun

1 Pelayanan

Pelatihan Kerja

1 Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

berbasis

kompetensi

55,38 100 100 50% 2016

2 Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan

57,14 100 100 60% 2016

2 Pelayanan

Penempatan

Kerja

Besaran pencari

kerja yang

terdaftar yang

ditempatkan

17,18 19,31 14,42 40% 2016

3 Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

Besaran Kasus

yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama (PB)

72,32 53,55 70,49 50% 2016

4 Pelayanan

Kepesertaan

Jamsostek

Besaran

Pekerja/buruh

yang menjadi

peserta

Jamsostek

38,71 42,25 38,07 50% 2016

5 Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

1 Besaran

pemeriksaan

perusahaan

22,81 19,09 20,68 45% 2016

2 Besaran

pengujian

peralatan di

perusahaan

12,21 13,25 11,14 50% 2016

2.3.14 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan pada

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah.

-69-

Dalam Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah indikasi

kegiatan adalah membuat Kebijakan perencanaan dan pengembangan

koperasi dan UMKM, Pada Program Pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Penyelenggaraan indikasi

kegiatan Pelatihan kewirausahaan dan teknis pengelolaan lembaga maupun

pemanfaatan limbah, dengan Peningkatan kemampuan SDM Koperasi dan

UMKM, data yang dapat dilihat di tahun 2010 sebanyak 180 Koperasi dan

Usaha Mikro, tahun 2011 sebanyak 200 Koperasi dan Usaha Mikro.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah dengan hasil yang dicapai adalah sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan bagi Usaha Mikro melalui Lembaga Mikro Non Bank

(LPK dan LPP-UMKM) dan Koperasi, Terbentuknya klaster usaha mikro,

Terlaksananya pemantauan evaluasi kinerja dan pembinaan terhadap LKM

Non Bank (LPK dan LPP-UMKM) dan LKM Perbankan yaitu PD. BPR Kerta

Raharja yang difasilitasi oleh Dana Pemerintah, Tersedianya galeri produk

UMKM, Terlaksananya kegiatan pelatihan industri rumah tangga sebanyak

150 Usaha Mikro, pameran produk UMKM tingkat kabupaten dan tingkat

nasional sebanyak 2 pameran, fasilitasi pameran promosi produk UMKM,

pengembangan kebijakan peningkatan ekonomi lokal melalui pembentukan

2 Unit LPP-UMKM Kecamatan Sukamulya dan Solear, pembinaan koperasi

dan usaha mikro dan kecil sebanyak 38 Desa, peningkatan ekonomi lokal

melalui LKM yang difasilitasi pemerintah (LPK dan LPP-UMKM) memberikan

kontribusi kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2012 sebesar

Rp.3.382.417.698,- yang merupakan kontribusi hasil usaha lembaga Tahun

2011 dan hasil kontribusi Tahun 2012 yang rencana akan disetor di Tahun

2013 sebesar 4,5 Milyar.

2.3.15 Penanaman Modal

Selama Tahun 2011 total investasi di kabupaten Tangerang mencapai

Rp. 889 Miliar yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri Rp. 701

miliar dan penanam modal asing Rp. 187 miliar. Sebagian besar investor itu

menanamkan modalnya untuk usaha sepatu dan aksesoris kendaraan.

Investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang lebih

banyak dari dalam negeri dibandingkan penanam modal asing. Hal ini

karena Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan Kenyamanan

berinvestasi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penanam modal.

-70-

Kriteria Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal

seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat,

menyerap banyak tenaga lokal, menggunakan sebagian besar tenaga lokal,

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.

Dalam PP No. 45/2008 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif

dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangan kepada penanam

modal seperti tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman

modal. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanam modal, jenis

kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif serta

pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Sebagai gambaran, investasi industri di Kabupaten Tangerang sudah

mencapai 4.614 jenis usaha dengan rincian sebagai berikut:

PMA : 672 unit usaha

PMDN : 581 unit usaha

Swasta Nasional : 2.893 unit usaha

Perorangan : 468 unit usaha

Adapun investor PMA yang sudah masuk ke Kabupaten Tangerang

berasal dari negara Jerman, Jepang, Korea, Cina, Inggris, India dan Yaman.

Kegiatan Industri PMA maupun PMDN sebagian berorientasi ekspor dengan

tujuan pasar ke USA, Italia, Timur Tengah, negara-negara ASEAN dan

Jepang.

Dari sisi aksebilitas, peluang investasi yang dimiliki Kabupaten

Tangerang antara lain letak geografis yang dekat dengan Jakarta sehingga

kondisi fisik memungkinkan untuk perumahan, pergudangan dan

perkantoran.

Sasaran pembangunan Urusan Penanaman Modal tahun 2012 adalah

meningkatkan jumlah Perda yang mendukung pengembangan usaha,

peningkatan fasilitas pelayanan investasi dan promosi, peningkatan jumlah

investasi, serta peningkatan investasi dibidang pertanian, peternakan dan

perikanan kelautan. Untuk meningkatkan investasi di dunia usaha.

Jumlah Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mendukung

pengembangan usaha dalam waktu tiga tahun terakhir pada tahun 2010

telah menunjukan angka yang cukup tinggi seiring dengan meingkatnya

investasi dunia usaha pada tahun tersebut. Peningkatan jumlah realisasi

investasi mengalami peningkatan sebesar 0,67% dari tahun 2010 sebesar

-71-

1,33% menjadi 2% di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan

untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang cukup baik.

2.3.16 Kebudayaan

Kebudayaan, beragamnya suku bangsa, bahasa dan kesenian

tentunya merupakan aset daerah dalam rangka meningkatkan kerukunan

dan keragaman budaya. Bertitik tolak pada hal tersebut, pemerintah Daerah

diharapkan menjadikan kebudayaan sebagai alat perekat kesatuan dan

persatuan bangsa dalam peningkatan kepariwisataan.

Terdapat 6 suku besar yang tinggal di Kabupaten Tangerang,

diantaranya Jawa, Sunda, Betawi, Cina, Arab dan Melayu. Penduduk

Kabupaten Tangerang merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari

penduduk asli dan pendatang yang tinggal secara turun temurun. Para

pendatang berasal dari berbagai daerah melalui proses urbanisasi

dikarenakan daya tarik Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi terutama

dalam sektor tenaga kerja.

Masyarakat Kabupaten Tangerang yang memiliki kultur budaya

campuran Betawi dan Priangan, berbahasa Indonesia sebagai bahasa

nasional dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Bahasa Jawa yang

merupakan bahasa pendatang dari luar Kabupaten Tangerang yang

umumnya para pekerja di kawasan industri.

Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dan

gemar akan kesenian. Karakter kesenian yang ada perpaduan antara seni

budaya Betawi dan Priangan. Beberapa kesenian yang berkembang sampai

saat ini adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Cokek yang

merupakan tarian pergaulan yang banyak berkembang di kawasan

Teluknaga dan Kosambi.

Dalam urusan Kebudayaan pada Program Pengelolaan Keragaman

Budaya, Kegiatan Fasilitasi penyeleggaraan festival budaya belum

menampakkan hasil yang menggembirakan dimana Festifal Budaya tersebut

, data tidak menunjukan angka yang signifikan yaitu dari target 18 event

hanya 5 even saja dilaksanakan di tahun 2011 sedangkan di tahun

berikutnya tidak terjadi lonjakan kegiatan dibidang kebudayaan hal ini

disebabkan masih rendahnya pelaku seni tradisional terhadap perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan seni budaya; belum memadainya sarana

dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni, Masih

-72-

rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian

kesenian tradisional. Untuk itu perlu adanya peningkatan SDM pelaku seni

dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana seni budaya serta perlu

adanya event seni budaya secara berkelanjutan.

2.3.17 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam urusan Kepemudaan dan Olah raga, sasaran pembangunannya

di tahun 2012 adalah meningkatkan pembinaan kepada organisasi

kepemudaan, meningkatkan jumlah pemuda sebagai wirausaha baru,

peningkatan pembinaan klub olahraga, peningkatan penyuluhan bahaya

narkoba, serta peningkatan jumlah fasilitas olahraga dan kesenian.

Masyarakat Kabupaten Tangerang masih memiliki semangat

kekerabatan dan tingkat partisipasi yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari

tingginya minat masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan

kemasyarakatan yang diselenggarakan pada setiap kecamatan, salah satu

bentuk kekerabatan yang terjadi, yaitu kegiatan pertemuan rapat. Sementara

itu dalam rangka menumbuh kembangkan generasi muda maka terdapat 661

karang taruna dengan 79 organisasi kepemudaan.

Pada Kegiatan Pembinaan Klub Olah raga pada tahun 2009 sampai

dengan tahun 2012 mengalami perkembangan yang signifikan yaitu pada

tahun 2009 terdapat 12 klub yang dibina, sampai dengan tahun 2012

mengalami kenaikan sebesar 15 klub sehingga dapat dikatakan data tersebut

menunjukan angka yang cukup baik bagi pembinaan klub olah raga di

Kabupaten Tangerang. Pada kompetisi cabang olah raga data menunjukan

tidak ada perkembangan yang berarti yaitu dari tahun 2009 sampai dengan

tahun 2012 tetapi masih dalam batas normal dimana kompetisi tersebut

diikuti oleh 50 0rang tiap tahunnya.

2.3.18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, tahun 2012

adalah meningkatkan cakupan petugas perlindungan masyarakat,

peningkatan penyelesaian pelanggaran K-3, serta pembinaan orsospol/ormas.

Untuk mencapai sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

pada tahun 2012 telah dilaksanakan program prioritas yaitu Program

kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program pemeliharaan

-73-

kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program pendidikan politik

masyarakat, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Program

peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Tabel 2.21

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Menurut Fraksi dan Jenis

Kelamin Tahun 2015

No Fraksi Laki-laki Perempuan Jumlah

[1] [2] [3] [4] [5]

1 Partai Golkar 8 - 8

2 PDI Perjuangan 6 1 7

3 PPP 6 1 7

4 Partai Demokrat 4 2 6

5 Partai Gerindra 4 - 4

6 Partai Nasdem 3 1 4

7 Partai PKB 4 - 4

8 Partai PAN 3 1 4

9

Fraksi Hati Nurani

Keadilan

(Hanura+PKS)

4 1 5

Jumlah 43 7 50

Sumber : Tangerang Dalam Angka 2015

Peta politik di Kabupaten Tangerang 2015 didominasi Partai Golongan

Karya sebanyak 8 orang atau hampir seperlimas dari total anggota DPRD

Kabupaten Tangerang. Jumlah terbanyak kedua dan ketiga ditempati Partai

PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah

perolehan sama-sama 7 kursi. Disusul peringkat keempat adalah Partai

Demokrat dengan jumlah perolehan 6 kursi, kelima adalah Fraksi Hati

Nurani Keadilan dengan perolehan 5 kursi, dan terakhir empat partai

-74-

dengan perolehan yang sama yaitu 4 kursi adalah Partai Gerindra, Partai

Nasdem, Partai PKB, dan Partai PAN.

Gambar 2.16

Jumlah Anggota DPRD Kab. Tangerang Menurut Fraksi

Tahun 2015

2.3.19 Otda, Pem. Umum, AKD, Prkt Daerah, Kepeg, Prsndian

Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tahun

2012 adalah meningkatkan jumlah perda, peningkatan pelayanan

kedinasan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, tertibnya

pengelolaan keuangan desa, peningkatan tindak lanjut hasil temuan,

peningkatan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang

profesional, meningkatnya persentase penerapan teknologi informasi,

peningkatan kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan,

tertibnya administrasi aset daerah, meningkatnya layanan perijinan yang

cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, meningkatnya PAD, peningkatan

dana perimbangan propinsi dan pusat, peningkatan aparat yang mengikuti

diklat, peningkatan standar kompetensi jabatan, dan ketersediaan kebijakan

tatalaksana organisasi pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

Dan Persandian, pada tahun 2012 telah dilaksanakan prioritas Program

fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum, Program Koordinasi Perijinan dan

Non Perijinan, Program Mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program

0

2

4

6

8

87 7

6

4 4 4 45

-75-

Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan, Program Pendidikan Kedinasan, Program Penelitian dan

Pengembangan Yang Terkait dengan Perijinan dan Non Perijinan, Program

Pengembangan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Program

Pengembangan Data Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan,

Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program

Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Program

Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan

dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang

Daerah, Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,

Program Peningkatan kapasitas Perangkat Daerah, Program peningkatan

kapasitas sumberdaya aparatur, Program peningkatan pendapatan daerah,

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan, Program Perencanaan Pendapatan

Daerah, Program Perencanaan Perijinan dan Non Perijinan dan Program

Survey Perijinan dan Non Perijinan. Dalam penataan Peraturan Perundang-

undangan, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun Raperda dimana

Raperda yang disusun terdapat kenaikan dari yang semula 6 Raperda

menjadi 9 Raperda di tahun 2010 ke tahun 2011.

2.3.20 Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan dilakukan

dengan adanya pengembangan desa mandiri pangan menunjukan tren yang

positif. Peningkatan sebesar 20% seiring dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Prosentase ketersediaan pangan pada garis besarnya tidak

menampakkan hasil yang menggembirakan karena tidak setiap tahun dari

mulai 2010 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari data di Tahun

2009 sebesar 76,37%, Tahun 2010 turun menjadi 66% dan naik kembali di

Tahun 2011 sebesar 90%. Adapun hasil pencapaian kinerja Program

Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan dapat meningkatkan

persentase kenaikan produksi pertanian, peningkatan ketahanan pangan dan

pengembangan desa mandiri pangan dan apabila dihubungkan dengan target

-76-

kinerja RPJMD belum mencapai target disebabkan intensifikasi,

disversivikasi dan peran serta masyarakat dalam cadangan pangan belum

optimal. Prosentase cadangan pangan sangat baik dimana data menunjukkan

tren yang positif di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu kenaikan

rata rata 3%.

2.3.21 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,

Prosentase peningkatan kapasitas lembaga ekonomi pedesaan dimaksudkan

untuk menurunkan angka pengangguran. Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa tahun 2012 adalah meningkatkan kapasitas lembaga

ekonomi pedesaan, peningkatan kapasitas BKM/KSM, serta peningkatan

pelatihan aparatur pemerintah desa.

2.3.22 Statistik

Urusan statistik dimaksudkan untuk optimalisasi data sebagai dasar

dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam penyediaan

data makro Kabupaten Tangerang, lembaga yang sah untuk mengeluarkan

adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Akan tetapi untuk

mendapatkan hasil yang akurat dibutuhkan kerjasama antara pihak

Pemerintah Kabupaten Tangerang dan BPS kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang mempunyai kewajiban dalam

menginventarsir data sektoral yang dapat menggambarkan kondisi

Kabupaten dan digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan.

2.3.23 Kearsipan

Untuk Urusan Kearsipan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2012

berusaha untuk meningkatkan data base sistem kearsipan yang akurat dan

sistem keamanan data kearsipan.

Persentase Peningkatan cakupan pelayanan data kearsipan pada tiga

tahun kebelakang sudah mulai ada peningkatan dari 9,1% menjadi 10% hal

ini dikarenakan adanya data arsip in-aktif unit kerja dan semakin tertibnya

administrasi penyimpanan dokumen. Pemeliharaan rutin / berkala sarana

dan prasarana dapat dilihat dari Prosentase Penerapan pengelolaan Arsip

secara baku, dari data yang ada realisasi meningkat sebesar 23%.

Prosentase penyelamatan dan pelestarian arsip meningkat baik seiring

-77-

dengan Meningkatnya kinerja media dan meningkatnya sistem pelayanan

keliling, Meningkatkan dokumen arsip melalui scanning data arsip

sebanyak 76.700 lembar dokumen. Untuk lebih meningkatkan

penyelamatan dan pelestarian arsip diharapkan ada pembangunan kantor

arsip baru di tahun yang akan datang.

2.3.24 Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi di Kabupaten Tangerang berkembang dengan cepat,

pembangunan menara-menara komunikasi (pemancar/ BTS), sehingga

diperlukan pengaturan-pengaturan mengenai letak dan jumlah pemancar

yang ada agar lebih optimal dan tidak menggunakan lahan yang produktif,

dan tidak mempengaruhi kesediaan lahan yang ada.

Pelayanan pos dan giro di kantor pos cabang tangerang tahun 2013

tercatat jenis surat biasa dalam negeri yang dikirim sebanyak 2.816.537

pucuk surat dan yang diterima sebanyak 5.115.236 pucuk surat, sedangkan

untuk luar negeri jumlah surat yang dikirim sebanyak 4.111 pucuk surat

dan yang diterima 72.535 pucuk surat. Pelayanan wesel pos, giro, dan paket

yang terbesar adalah pada pengiriman wesel sebanyak 450.783 buah dengan

nilai mencapai Rp.423.942.843.712 disusul oleh jasa pengiriman paket

sebanyak 21.558 buah dan jasa penerimaan paket sebanyak 54.474 buah.

Persentase penerapan teknologi informasi (e-goverment) secara

keseluruhan mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat pada realisasi di

tahun 2009 yaitu 50%, meningkat ditahun 2010 sebesar 60% dan tahun

2011 mencapai 100%.

2.3.25 Perpustakaan

Prosentase kualitas pelayanan perpustakaan serta Persentase Koleksi

buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah yang merupakan Kegiatan dari

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, di

tahun 2012 tercatat jumlah pengunjung mencapai 48.369 orang. Pada tahun

2013 menjadi 39.750 orang dan tahun 2014 menjadi 38.772 orang

pengunjung. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung ditahun 2015 menjadi

74.680 orang. Hal ini dikarenakan layanan perpustakaan yang semula di

Balaraja pindah layanan ke TIgaraksa yang ditunjang berbagai kegiatan

inovatif dan gedung yang representatif.

-78-

Gambar 2.17

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Gambar 2.18

Koleksi Buku yang Tersedia

2.3.26 Pertanian

Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah

Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Peternakan terus

berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu potensi

wilayah yang terus dikembangkan. Diharapkan sektor pertanian di

Kabupaten Tangerang dapat terus berkembang dalam rangka turut

mensukseskan program pemerintah dalam mempertahankan swasembada

beras berkelanjutan.

Pada tahun 2014 di Kabupaten Tangerang, komoditas padi dan

palawija dengan luas panen terbesar tetap pada komoditas padi sawah yaitu

sebesar 72.049 Ha dengan produksi 433.953Ton. Angka ini meningkat jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 428 157 Ton.

Sedangkan komoditas dengan luas panen terkecil adalah ubi jalar yaitu 90

Ha dengan produksi 869 Ton, menurun jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, dengan produksi sebesar 1.062 Ton.

Jika dilihat dari sisi produktivitasnya, komoditas ubi kayu

-79-

menunjukkan produktivitas tertinggi dibanding komoditas lainnya dimana

pada tahun 2014 mencapai 129,63 kuintal/ha. Disusul produktivitas ubi

jalar dan padi sawah yang masing-masing sebesar 96,56 kuintal/ha dan

60,23 kuintal/ha. Produktivitas terkecil terdapat pada komoditas kacang

tanah yang hanya sebesar 18,33 kuintal/ha.

Tabel 2.22

Statistik Tanaman Pangan di Kabupaten Tangerang

Jenis Tanaman 2013 2014

PADI SAWAH

- Luas Panen (hektar) 71 515 72 049

- Produksi ( ton) 428 157 433 953

PADI GOGO

- Luas Panen (hektar) 910 96

- Produksi ( ton) 4 371 468

JAGUNG

- Luas Panen (hektar) 200 183

- Produksi ( ton) 605 562

UBI KAYU

- Luas Panen (hektar) 379 350

- Produksi (ton) 4 888 4 537

UBI JALAR

- Luas Panen (hektar) 110 90

- Produksi (ton) 1 062 869

KACANG TANAH

- Luas Panen (hektar) 164 114

- Produksi (ton) 295 209

-80-

Gambar 2.19

Produktivitas Padi Palawija Tangerang Tahun 2014 (kw/ha)

Pada tahun 2014, tercatat populasi ternak sapi potong mendominasi

populasi ternak besar dengan jumlah populasi sebanyak 40.534 ekor. Hal ini

dimungkinkan karena sapi lebih banyak diambil produksi dagingnya untuk

dikonsumsi. Sedangkan populasi kerbau menduduki peringkat kedua

sebanyak 9.799 ekor. Sementara itu, untuk kelompok ternak kecil seperti

kambing, domba dan babi, jumlah populasinya pada tahun 2014 mencapai

masing-masing 80.296 ekor, 90.248 ekor dan 3.271 ekor. Sedangkan pada

kelompok unggas, ayam ras pedaging mendominasi populasi tertinggi

dengan jumlah 21.381.000 ekor.

Tabel 2.23

Statistik Peternakan di Kabupaten Tangerang

Komoditi 2012 2013 2014

Sapi Perah 8 11 0

Sapi Potong 43 270 39 620 40 534

Kerbau 12 252 11 349 9 799

Kuda 19 22 35

Kambing 126 822 104 431 80 296

Domba 103 526 96 293 90 248

Babi 5 872 4 785 3 271

Ayam Buras 2 724 2 603 2 444

-81-

Komoditi 2012 2013 2014

983 620 000

Ayam Petelur 2 945

804

3 092

244

2 800

000

Ayam

Pedaging

20 426

720

20 656

720

21 381

000

2.3.27 Pariwisata

Obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tangerang, meliputi

obyek wisata sejarah, wisata alam dan wisata buatan (artifisial). Namun

pengelolaan asset tersebut masih harus ditingkatkan, agar dapat

meningkatkan arus kunjungan domestik (lokal) maupun wisatawan

mancanegara. Beberapa obyek wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten

Tangerang, antara lain Palagan Lengkong di Desa Lengkong, Makam Solear

di Desa Solear, dan Obyek Wisata Alam, antara lain Pantai Tanjung Kait

yang berlokasi di Desa Tanjung Anom, Pulau Cangkir di Desa Kronjo, Pantai

Dadap dan wisata buatan.

Tabel 2.24

Statistik Obyek Wisata di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

Obyek Wisata Jumlah

Pantai 7

Situ 11

Pulau 22

Agrowisata 1

Gedung Bioskop 2

Gelanggang Renang 17

Arena Bola Sodok 12

Cafe 5

Bar, Pub, Karaoke 14

Travel/Biro Perjalanan 23

Restoran 131

Spa, Salon, Message 14

Billyard 11

2.3.28 Kelautan dan Perikanan

Kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang meliputi kegiatan

-82-

perikanan laut, perikanan perairan umum (rawa, situ, bekas galian pasir,

sungai), tambak, kolam, japung dan budidaya laut. Penangkapan ikan di

laut tetap menghasilkan produksi terbesar dalam sektor perikanan yang

mencapai 20.070,3 ton dengan nilai 235.450,3 juta rupiah. Produksi kedua

terbesar dihasilkan dari budidaya tambak (air payau) yang mencapai

11.024,6 ton dengan nilai 168.559,9 juta rupiah dengan jenis ikan

terbanyak berupa ikan bandeng dengan produksi 6.402,9 ton dengan total

nilai 96.043,5 juta rupiah. Sedangkan produksi terendah terdapat pada

penangkapan ikan di perairan umum dengan jumlah produksi sebesar

116,52 ton dan total nilai sebesar 1.844,19 juta rupiah.

Gambar 2.20

Produksi Ikan Menurut Jenis Usaha Perikanan (ton) Tahun 2014

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang Tahun 2015

2.3.29 Perdagangan

Urusan Perdagangan tahun 2012 adalah meningkatkan volume dan

nilai ekspor, pengawasan barang dan jasa yang beredar, penyelesaian kasus-

kasus pengaduan konsumen, ketersediaan kebijakan efisiensi perdagangan,

serta penataan lokasi PKL.

Upaya Pengembangan ekspor meningkat seiring dengan meningkatnya

Pengetahuan Pelaku Usaha dan Aparat Tentang Prosedur Ekspor dan Impor;

Website Perindag Berfungsi Dengan Baik, Tersebarnya Data Keseluruhan

Indonesia; Terdapatnya Buku/Bahan Kebijakan Ekspor Impor; Meningkatnya

Permintaan Pasar Dalam dan Luar Negeri sebanyak 4 komoditi; Tersedianya

Sarana Untuk Showroom IKM Kabupaten Tangerang; Terpenuhinya Data

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0Laut,

20,070.3

Perairan Umum, 116.5

Tambak, 11,024.6

Kolam, 5,142.9

Japung, 520.0

Budidaya Laut,

4,721.0

-83-

Selayang Pandang Potensi Unggulan Kabupaten Tangerang serta

Meningkatnya Pengetahuan tentang Ekspor bagi Para Calon Eksportir.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah pengawasan barang & jasa yang beredar berhasil ditingkatkan

dengan Meningkatkan kenyamanan konsumen dan terselesaikannya

permasalahan pengaduan konsumen terhadap beberapa kasus ; Terpantau

dan termonitoringnya barang-barang bersubsidi, barang beredar dan

minuman beralkohol, ; Terciptanya tertib ukur, takar, timbang dan

kelengkapannya sera adanya kajian Kemetrologian Daerah.

Prosentase penyelesaian dan penanganan kasus-kasus pengaduan

konsumen menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dalam kurun

waktu tiga tahun ke belakang sudah mengalami penurunan dengan

berkurangnya pengaduan yaitu dari 100 % pengaduan di tahun 2009

menurun drastis diangka 26,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kenyamanan konsumen sudah mulai meningkat.

2.3.30 Industri

Proses dan pertumbuhan industrialisasi dipicu lahirnya Inpres Nomor

13 Tahun 1976, sebagai liberalisasi ekonomi yang memberikan keleluasaan

kepada pihak swasta ( privat sector ), baik dalam maupun luar negari, untuk

membuka kegiatan usaha di Indonesia, baik melalui kerjasama (Joint

ventura dan joint operation) maupun melalui pinjaman asing sedangkan

perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi pihak-pihak

yang berdagang merupakan ajang perluasan alternatif atau pilihan atas

barang yang dikonsumsi atau diproduksi oleh suatu negara atau bangsa.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah diarahkan pada

Jumlah Kemitraan usaha IKM pada garis besarnya belum mengalami

kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh adalah penurunan yang

terjadi di tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan jumlah

kemitraan dari tahun 2009 dari jumlah 32 kemitraan menurun menjadi 20

kemitraan, meskipun selanjutnya di tahun 2011 angka kemitraan

menunjukkan peningkatan sebesar 50 kemitraan. Hal ini dikarenakan

semakin yakinnya para pelaku usaha terhadap usaha IKM.

Jumlah pembinaan standar produk / manajemen yang diterapkan

adalah 56 IKM pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 80 IKM di tahun

2011 yang artinya bahwa pembinaan standar produk dalam kurun waktu

-84-

tiga tahun kebelakang sudah lebih baik. Jumlah merk dagang yang

terdaftarkan tidak mengalami kenaikan yang menggembirakan hal ini

dikarenakan Masih terbatasnya sarana dan prasarana klaster/sentra industri

kecil dan menengah, Kurangnya daya saing industri daerah dan penerapan

SNI; serta banyaknya perusahaan yang belum memenuhi kewajiban untuk

melporkan hasil/realisasi produksi dan terbatasnya data perusahaan IKM

baik formal dan non formal.

2.3.31 Ketransmigrasian

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam urusan ketransmigrasian

telah melaksanakan Program transmigrasi regional dimana jumlah

transmigran hal ini dimaksudkan untuk Meningkatnya taraf hidup serta

kesejahteraan Transmigran asal Kabupaten Tangerang dan Masyarakat Kab

Tangerang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di lokasi Transmigrasi.

Dalam rangka menerapkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa

kenaikan jumlah transmigran yang tidak signifikan diakibatkan karena

kesadaran masyarakat dalam bertransmigrasi masih rendah. Solusi yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan

penyuluhan program transmigrasi.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota

lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing

daerah meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

2.4.1.1 Aksesibilitas Daerah

a. Panjang jalan kondisi baik

Panjang jalan kondisi baik merupakan tingkat ketersediaan sarana

jalan dalam memberi akses mobilitas. Kabupaten Tangerang

memiliki panjang jalan yang cukup memadai untuk melayani

pertumbuhan perekonomian di wilayahnya. Panjang jalan dalam

-85-

kondisi baik pada tahun 2012 mencapai 787,54 Km atau 79,34%

dari total panjang jalan Kabupaten yaitu 992,61 Km.

Namun tidak dipungkiri bahwa di Kabupaten Tangerang juga

masih terdapat jalan yang rusak berat yang memiliki prosentase

kerusakan tinggi diantaranya yaitu jalan Cukang Galih II-Duku,

Dukuh-Ciakar, jalan Pesar - Mekar Bakti, Kelapa Kidul - Tegal

Sari, jalan Buniayu – Jambu, jalan Tol – Patrasana, jalan Kayu

Bongkok - Mekar Kondang, jalan Pelonco - Warung Bingung, jalan

Kajangan - Kebon Miring, jalan Karantina Hewan, jalan Rawa

Burung - Kebon Cau, jalan Lingkar Kec. Kosambi dan jalan Pete –

Kedongdong. Ruas jalan tersebut tersebar dibeberapa kecamatan

diantaranya yaitu Kecamatan Curug, Cikupa, Panongan, Sindang

Jaya, Sukamulya, Kresek, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga,

Teluknaga, Kosambi dan Tigaraksa

b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Berdasarkan data yang dihimpun bahwa terdapat 97.540 jumlah

penumpang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten

Tangerang, sedangkan jumlah angkutannya sendiri adalah 1.713

angkutan darat. Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini hanya

memiliki 1 terminal aktif yaitu terminal sentiong yang ada di

Balaraja, sehingga masih perlu mengoptimalkan terminal atau

bahkan menambah terminal baru untuk memberikan layanan

angkutan yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten

Tangerang.

2.4.1.2 Penataan Wilayah

a. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah

produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW

b. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata

ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang

direncanakan sesuai dengan RTRW. Berdasarkan evaluasi tahun

-86-

2012 kesesuaian ruang baru mencapai 90%, dimana tahun 2013

ditargetkan mencapai 95%.

c. Presentase RT yang menggunakan listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila

tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka

kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat

meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah

Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu

dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat

pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase

rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga

yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah

tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan

terhadap jumlah rumah tangga.

Saat ini masih terdapat 2.070 rumah tangga Kabupaten

Tangerang yang belum mendapat akses layanan listrik, sementara

yang sudah mendapat aliran listrik yang bukan PLN mencapai

6.910 rumah tangga. Rumah tangga di Kabupaten Tangerang

sendiri pada tahun 2012 mencapai 690.784, artinya rumah tangga

yang belum menikmati layanan listrik mencapai 0,30% dan yang

mendapat aliran listrik non PLN mencapai 1%. Anggka tersebut

relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk

Kabupaten Tangerang yang mencapai 2,834,376 jiwa sehingga

dapat diartikan bahwa Kabupaten Tangerang sangat berpotensi

dalam pengembangan investasi.

2.4.2 Iklim Investasi

a. Jumlah Demontrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes

yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa

biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok

tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak

atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan

secara politik oleh kepentingan kelompok. Pada tahun 2012

tercatat 2 (dua) aksi unjuk rasa yang masif yaitu unjuk rasa

-87-

serikat pekerja dari berbagai perusahaan yang berdomisili di

Kabupaten Tangerang menyangkut tuntutan hak mendasar pekerja

serta pemberlakuan kebijakan upah minimum dan aksi unjuk rasa

dari elemen masyarakat lainnya terkait dengan adanya tumpang

tindih ijin trayek.

b. Perda yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang

sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya

insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap

aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha

dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan

lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan

ketenagakerjaan.

Dalam pengembangan potensi investasi, usaha daerah dan sektor

informal di Kabupaten Tangerang diupayakan melalui penyusunan

Peraturan Daerah/Kepala Daerah mengenai kebijakan investasi,

dimana saat ini peraturan yang sudah tersusun yang mendukung

iklim usaha sejumlah 18 Peraturan Bupati.

c. Pengenaan pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur

dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah

yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib

yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan)

kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku). Pajak daerah yang diterima saat ini terdiri dari pajak

Hotel, pajak Restoran, pajak hiburan, pajak Reklame, pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

-88-

kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Retribusi daerah yang diterima Kabupaten Tangerang saat ini

terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa daerah dan retribusi

perijinan tertentu

2.4.3 Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban

yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif

terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia

dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum

produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua

atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia

diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati

masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia

kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah

penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak

terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan

gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Hingga kini

masyarakat Kabupaten Tangerang yang berusia < 15 th dan usia >64

th atau lebih sering disebut usia tidak produktif mencapai 906.266

penduduk, sedangkan penduduk usia 15 - 64 tahun atau disebut usia

produktif mencapai 1.928.110. Fakta tersebut menjelaskan bahwa

rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten

Tangerang adalah 47%.

-89-

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008-2012

ini, disajikan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun

2013-2018 dalam rangka membiayai program dan kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan. Kinerja keuangan ini meliputi kinerja pendapatan,

kinerja belanja dan kinerja pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada tabel

3.1.

Tabel 3.1.

Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Tangerang

2008 2009 2010 2011 2012

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah 336.921.813.888 372.841.974.479 350.295.783.693 665.231.223.713 839.459.000.807

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 148.148.805.725 150.231.262.735 117.198.221.318 426.863.508.462 535.855.875.314

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 70.604.589.953 61.523.494.270 54.709.900.558 62.162.553.234 67.364.749.246

4.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan12.090.178.305 14.722.143.170 19.975.404.750 17.263.890.515 17.668.545.184

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.078.239.905 146.365.074.304 158.412.257.067 158.941.271.502 218.569.831.063

4.2 Dana Perimbangan 1.255.932.366.786 1.376.748.937.820 1.106.703.700.035 1.288.462.389.417 1.542.498.443.349

4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 429.473.375.786 471.764.150.820 321.605.554.035 217.193.841.917 276.060.366.349

4.2.2 Dana Alokasi Umum 774.453.991.000 855.219.787.000 628.872.716.000 720.492.542.000 1.016.902.729.000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 52.005.000.000 49.765.000.000 70.529.900.000 51.524.350.000 84.826.250.000

4.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - - 85.695.530.000 299.251.655.500 164.709.098.000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 313.884.433.857 173.220.316.108 177.237.002.108 270.614.153.161 272.759.387.739

4.3.1 Pendapatan Hibah 4.999.965.000 - 2.999.965.000 24.799.965.000 -

4.3.2 Dana Darurat 3.000.000.000 - - - -

4.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya272.817.924.457 140.451.366.108 174.237.037.108 245.814.188.161 264.328.387.739

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13.066.544.400 17.668.950.000 - - -

4.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya20.000.000.000 15.100.000.000 - - 8.431.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 1.906.738.614.531 1.922.811.228.407 1.634.236.485.836 2.224.307.766.291 2.654.716.831.895

Kode UraianRealisasi Pendapatan

-90-

Adapun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebagai

berikut :

a. Intensifikasi

1. Penyiapan Sarana Penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Melaksanakan persiapan sarana prasrana untuk menunjang

pengelolaan pendapatan daerah

2. Survey Omzet Pajak Daerah

Dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, bidang pemeriksa

pajak. Dengan tujuan untuk mengetahui omzet pendapatan pajak

restoran yang sebenarnya.

3. Evaluasi Pendapatan Daerah

Berkoordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan untuk mengetahui

kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan

pendapatan daerah.

4. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah

Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan

dan mempermudah administrasi perpajakan.

5. Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan pajak daerah bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

b. Ekstensifikasi

1. Sosialisasi bagi wajib pajak self assesment

Sosialisasi ditujukan terhadap wajib pajak self assesment yang sudah

terdaftar untuk semua jenis pajak daerah, terutama pajak restoran.

2. Koordinasi Pajak Air Tanah

Dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, BP2T, Satpol PP dengan tujuan untuk

menjaring wajib pajak baru, terutama perusahaan-perusahaan yang

sudah mempunyai SIPA dan belum terdaftar sebagai wajib pajak.

3. Koordinasi Pajak Reklame

Dilaksanakan bekerja sama dengan BP2T, DKPP, Satpol PP dengan

tujuan untuk menjaring wajib pajak reklame yang belum terdaftar.

4. Koordinasi Pajak Penerangan Jalan

-91-

Berupa konsultasi dan koordinasi dengan pihak PLN Pusat dengan

tujuan untuk sinkronisasi data dan rekonsiliasi realisasi pajak

penerangan jalan.

5. Pendataan Pajak Daerah

Melaksanakan pendataan terhadap potensi semua mata pajak daerah

yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas,

solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk

penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 3.2.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tangerang

No. Uraian Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

1. ASET

1.1. ASET LANCAR 45%

1.1.1. Kas 58%

1.1.2. Piutang 2%

1.1.3. Piutang Lain-lain (PAD yg Sah) 42%

1.1.4. Persediaan 28%

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 30%

1.2.1. Investasi Permanen 30%

1.3. ASET TETAP 15%

1.3.1. Tanah 7%

1.3.2. Peralatan dan Mesin 13%

1.3.3. Gedung dan Bangunan 12%

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 23%

1.3.5. Aset Tetap Lainnya 15%

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 19%

1.3.7. Akumulasi Penyusutan 91%

1.4. DANA CADANGAN -77%

1.5. ASET LAINNYA -11%

-92-

No. Uraian Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0%

1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 78%

1.5.3. Aset Tidak Berwujud -62%

1.5.4. Aset Lain-lain -10%

JUMLAH ASET DAERAH 16%

2. KEWAJIBAN 54%

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 54%

2.1.1. Utang Jangka Pendek Lainnya 54%

3. EKUITAS DANA 16%

3.1. EKUITAS DANA LANCAR 45%

3.1.1. SILPA 58%

3.1.2. Pendapatan yg Ditangguhkan 50%

3.1.3. Cadangan Piutang 16%

3.1.4. Cadangan Persediaan 28%

3.1.5. Dana yg Harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendek

54%

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 16%

3.2.1. Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang 30%

3.2.2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 15%

3.2.3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya -11%

3.3. EKUITAS DANA CADANGAN -77%

3.3.1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan -77%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 16%

Tabel 3.3.

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tangerang

No Uraian 2010 2011 2012

% % %

1 Rasio lancar (current ratio) 25,42 31,58 20,96

2 Rasio quick (quick ratio) 23,24 30,31 19,60

3 Rasio kas (cash ratio) 18,61 27,22 17,03

4 Rasio total hutang terhadap total aset 0,0024 0,0030 0,0042

5 Rasio hutang terhadap modal 0,0024 0,0031 0,0042

-93-

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

pada Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai 38% pada tahun 2012

dibanding total pengeluaran anggaran yaitu anggaran belanja ditambah

dengan anggaran pengeluaran pembiayaan . Angka tersebut turun dari

tahun sebelumnya yang mencapai 44%, hal tersebut dicapai berkat

pendekatan terobosan (breakthrough) kebijakan penggunaan anggaran yang

terus dilakukan dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Namun angka tersebut dinilai masih cukup besar dibandingkan dengan

kebutuhan belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih

cukup besar, sehingga masih perlu pengetatan anggaran untuk belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur. Mengenai analisis proporsi belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dijelaskan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Tangerang

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh

kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya

terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan

kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas

pendanaan pembangunan daerah. Salah satu komponen pembiayaan yang

No Uraian

Total belanja untuk

pemenuhan

kebutuhan aparatur

Total pengeluaran

(Belanja +

Pembiayaan

Pengeluaran)

Prosentase

(Rp) (Rp) %

1 Tahun anggaran

2010 825.547.561.429 1.876.417.158.061 44%

2 Tahun anggaran

2011 895.477.509.877 2.034.118.117.580 44%

3 Tahun anggaran

2012 1.043.717.641.406 2.714.328.190.948 38%

-94-

dianalisis yaitu defisit riil anggaran, dimana angka defisit riil diperoleh

dengan mengurangi realisasi pendapatan daerah oleh jumlah realisasi

belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.5.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang

NO Uraian

2010 2011 2012

(Rp) (Rp) (Rp)

1.

Realisasi

Pendapatan

Daerah

1.634.236.485.836

2.224.307.766.291

2.654.716.831.895

Dikurangi

realisasi:

2. Belanja Daerah

1.783.247.996.252

2.027.969.740.162

2.709.434.074.090

3.

Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

93.169.161.809

6.148.377.418

4.894.116.858

Defisit riil (242.180.672.225) 190.189.648.711 (59.611.359.053)

Komposisi penutup defisit riil anggaran juga turut disajikan sebagai

bahan analisis, hal ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu

tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah

Daerah yang dilakukan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang

No. Uraian

Proporsi dari total

defisit riil

2010 2011 2012

(%) (%) (%)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun Anggaran sebelumnya

-141% 120% -

821%

2. Pencairan Dana Cadangan -51% 32% -83%

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di

Pisahkan -2% 6% -21%

4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0% 0% 0%

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah 0% 0% 0%

6. Penerimaan Piutang Daerah 0% 0% 0%

-95-

Komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah menjadi

penting untuk mengetahui bagian dari kemampuan keuangan daerah,

analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa

lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran

periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang

lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi

anggaran SILPA Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tangerang

No. Uraian

2009 2010 2011

Rp

%

dari

SiLPA

Rp

%

dari

SiLPA

Rp % dari

SiLPA

1. Jumlah SiLPA 342.221.186.849

227.446.014.783

489.250.770.302

2. Pelampauan

penerimaan

PAD

16.145.840.846

5% 48.237.392.738

21% 229.114.803.573

47%

3. Pelampauan

penerimaan

dana

perimbangan

127.514.700.820

37% 16.338.100.035

7% 52.332.844.149

11%

4. Pelampauan

penerimaan

lain-lain

pendapatan

daerah yang

sah

27.370.316.108

8% 29.875.070.108

13% 13.247.335.948

3%

5. Sisa

penghematan

belanja atau

akibat lainnya

149.797.841.825

44% 119.805.725.524

53% 188.144.069.992

38%

6. Kewajiban

kepada pihak

ketiga sampai

dengan akhir

tahun belum

terselesaikan

-

- - - -

7. Kegiatan

lanjutan -

- - - -

8. SILPA BLUD 21.406.801.879

6% 13.189.726.378

6% 2.389.100.990

0%

9. SILPA DAK - - - - 4.022.615.650

1%

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas

riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan

-96-

kegiatan pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke

depan yaitu sepanjang tahun 2013-2018. Kerangka pendanaan yang

diproyeksikan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan pendanaan

program dalam upaya pencapaian VISI MISI Bupati Kabupaten Tangerang.

Langkah yang dilakukan adalah menganalisis pengeluaran periodik wajib

dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan kapasitas

riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas

utama

Pertumbuhan Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas

Utama Kabupaten Tangerang pada 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 3% per

tahun dimana pada tahun 2012 mencapai Rp. 691.901.998.103

Penyumbang angka terbesar adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dengan

angka pertumbuhan 11% per tahun dimana pada tahun 2012 mencapai Rp.

596.084.849.684.

Tabel 3.8.

Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Tangerang

No Uraian 2010 2011 2012

Rata-rata

Pertumbuhan

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

A Belanja Tidak

Langsung

492.770.449.760

552.470.695.405

600.611.669.684 10%

1 Belanja Gaji dan

Tunjangan

487.997.329.760

547.697.575.405

596.084.849.684 11%

2 Belanja Dana

Pimpinan dan

Anggota DPRD

serta KDH /

WKDH

4.773.120.000

4.773.120.000

4.526.820.000 -3%

B Belanja Langsung

72.515.728.388

80.270.135.916

89.396.211.561 11%

1 Belanja

honorarium PNS

khusus untuk

guru dan tenaga

medis.

34.478.347.480

34.478.347.480

34.478.347.480

2 Belanja Beasiswa

Pendidikan PNS

283.300.000

349.000.000

116.182.200 23%

3 Belanja Jasa

Kantor ( khusus

tagihan bulanan

35.411.859.808

31.583.397.357

38.808.323.018 6%

-97-

No Uraian 2010 2011 2012

Rata-rata

Pertumbuhan

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

kantor seperti

listrik, air, telepon

dan sejenisnya)

4 Belanja sewa

gedung kantor

(yang telah ada

kontrak jangka

panjangnya)

998.950.000

1.034.600.000

1.358.646.000 17%

5 Belanja sewa

perlengkapan dan

peralatan kantor (

yang telah ada

kontrak jangka

panjangnya)

1.343.271.100

1.924.844.160

1.722.966.890 16%

6 Belanja Pegawai

BLUD

-

10.899.946.919

12.911.745.973 18%

7 Belanja Kegiatan

DAK

8 Belanja

Pendamping DAK

9 Cost Sharing

10 Alokasi Dana

Desa

C Pembiayaan

Pengeluaran

93.169.161.809

3.548.377.418

1.894.116.858 -71%

1 Pembentukan

Dana Cadangan

93.169.161.809

3.548.377.418

1.894.116.858 -71%

2 Pembayaran

pokok utang

-

-

-

TOTAL (A+B+C)

658.455.339.957

636.289.208.739

691.901.998.103 3%

3.3.2 Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan data pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir,

pada lima tahun kedepan diperkirakan terus mengalami kenaikan hingga

mencapai Rp. 5.438.463.185.505 pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terbesar diperoleh dari hasil pajak daerah, sedangkan untuk Dana

Perimbangan diperkirakan dana terbesar diperoleh dari Dana Alokasi

Umum. Lain-lain pendapatan daerah yang syah sendiri diperkirakan akan di

hasilkan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya sebagai penyumbang angka tertinggi.

-98-

Analisis terhadap proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan

untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu

tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah

pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya

dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan

pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang

telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.9.

Proyeksi Pendapatan

KODE URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

4 PENDAPATAN

DAERAH

4.1 Pendapatan Asli

Daerah

882.788.661.937 1.372.016.959.714 1.585.933.096.436 1.712.807.744.151 1.849.832.363.683 1.997.818.952.778

4.1.1 Hasil Pajak

Daerah

556.000.000.000 872.796.833.434 984.079.000.000 1.062.805.320.000 1.147.829.745.600 1.239.656.125.248

4.1.2 Hasil Retribusi

Daerah

75.013.113.398 132.440.415.106 104.451.008.900 112.807.089.612 121.831.656.781 131.578.189.323

4.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

36.230.403.437 38.627.149.300 39.907.992.395 43.100.631.787 46.548.682.330 50.272.576.916

4.1.4 Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

215.545.145.102 328.152.561.874 457.495.095.141 494.094.702.752 533.622.278.972 576.312.061.290

4.2 Dana

Perimbangan

1.586.137.148.777 1.469.780.363.541 1.565.716.669.000 1.690.974.002.520 1.826.251.922.722 1.972.352.076.539

4.2.1 Bagi Hasil Pajak

/ Bagi Hasil

Bukan Pajak

350.738.731.777 152.010.120.541 186.268.949.000 201.170.464.920 217.264.102.114 234.645.230.283

4.2.2 Dana Alokasi

Umum

1.115.364.627.000 1.213.857.913.000 1.212.934.842.000 1.309.969.629.360 1.414.767.199.709 1.527.948.575.686

4.2.3 Dana Alokasi

Khusus

120.033.790.000 103.912.330.000 91.384.830.000 98.695.616.400 106.591.265.712 115.118.566.969

4.2.4 Transfer

Pemerintah Pusat

Lainnya

- -

75.128.048.000

81.138.291.840 87.629.355.187 94.639.703.602

4.3 Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang Sah

538.635.948.342 669.802.385.517 858.721.106.969 927.418.795.527 1.001.612.299.169 1.081.741.283.102

4.3.1 Pendapatan

Hibah

- 6.000.000.000 - - - -

4.3.3 Dana Bagi Hasil

Pajak dari

Provinsi dan

Pemerintah

Daerah Lainnya

294.043.468.342 425.515.932.517 474.565.184.719 512.530.399.497 553.532.831.456 597.815.457.973

4.3.4 Dana

Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

226.592.480.000 225.371.373.000 304.041.731.000 328.365.069.480 354.634.275.038 383.005.017.041

4.3.5

Bantuan

Keuangan dari

Provinsi atau

Pemerintah

Daerah Lainnya

18.000.000.000 12.915.080.000 80.114.191.250 86.523.326.550 93.445.192.674 100.920.808.088

JUMLAH 3.007.561.759.056 3.511.599.708.772 4.010.370.872.405 4.331.200.542.197 4.677.696.585.573 5.051.912.312.419

-99-

PENDAPATAN

Tabel 3.10.

Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

yang Periodik, Wajib, Mengikat serta Perioritas Utama

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

A Belanja Tidak

Langsung

1 Belanja Gaji dan

Tunjangan

1.076.999.235.118 1.238.549.120.386 1.424.331.488.444 1.637.981.211.710 1.883.678.393.467 2.166.230.152.487

2

Belanja Dana

Pimpinan dan

Anggota DPRD

serta KDH /

WKDH

4.410.024.721 4.296.242.846 4.185.396.626 4.077.410.321 3.972.210.141 3.869.724.203

3 Belanja Bunga

4 Belanja bagi hasil

5 Belanja Tidak

Terduga

15.000.000.000 18.000.000.000 21.600.000.000 25.920.000.000 31.104.000.000 37.324.800.000

6

Belanja Bantuan

Keuangan

Kepada

Pemerintahan

Desa

55.600.000.000 63.940.000.000 73.531.000.000 84.560.650.000 97.244.747.500 111.831.459.625

B Belanja

Langsung

- - - - -

1

Belanja

honorarium PNS

khusus untuk

guru dan tenaga

medis.

36.202.264.854 38.012.378.097 39.912.997.002 90.198.690.276 203.838.457.110 460.650.996.927

2 Belanja Beasiswa

Pendidikan PNS

143.125.972 176.318.264 217.208.168 267.580.836 329.635.410 406.081.038

3

Belanja Jasa

Kantor

(khusus tagihan

bulanan kantor

seperti listrik, air,

telepon dan

sejenisnya)

41.149.331.104 43.631.554.229 46.263.510.813 49.054.233.123 52.013.298.279 55.150.861.111

4

Belanja sewa

gedung kantor

(yang telah ada

kontrak jangka

panjangnya)

1.595.659.377 1.874.019.317 2.200.938.652 2.584.888.484 3.035.817.681 3.565.410.674

5

Belanja sewa

perlengkapan

dan peralatan

kantor ( yang

telah ada kontrak

jangka

panjangnya)

2.005.596.397 2.334.587.468 2.717.545.091 3.163.321.754 3.682.222.073 4.286.240.999

6 Program SKPD 426.666.803.281 425.646.505.558 427.893.968.794 427.962.924.724 429.484.218.858 430.037.287.523

7 Belanja Kegiatan

DAK

120.033.790.000 150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 50.000.000.000

8 Belanja 12.003.379.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000

-100-

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Pendamping DAK

9 Cost Sharing 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 4.015.058.334

10 Lain-lain yang

mengikat 506.374.479.172 264.617.257.975 322.158.728.923 513.437.977.244 464.629.633.004 -

C Pembiayaan

Pengeluaran

1 Pembayaran

pokok utang

8.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000

TOTAL (A+B+C)

2.331.183.688.996

2.316.077.984.138

2.595.012.782.513

3.079.208.888.472

3.423.012.633.523

3.377.368.072.920

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus

dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu

pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga

medis serta belanja sejenis lainnya.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel

diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang

tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan

kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka

menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian

dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas

program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas

III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II

terpenuhi kebutuhan dananya

Tabel 3.11.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai

Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

No

. Uraian

Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

-101-

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan 2.901.075.440.56

1

3.293.354.063.27

0

3.709.247.340.16

0

4.190.568.208.81

2

4.753.295.294.89

6

5.438.463.185.50

5

2. Pencairan

dana

cadangan

(sesuai Perda)

- - - - - -

3. Sisa Lebih Riil

Perhitungan

Anggaran

Tahun

Sebelumnya

491.592.027.772 400.000.000.000 400.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000

Total

penerimaan

3.392.667.468.33

3

3.693.354.063.27

0

4.109.247.340.16

0

4.590.568.208.81

2

5.053.295.294.89

6

5.738.463.185.50

5

Dikurangi:

4. Belanja dan

Pengeluaran

Pembiayaan

yang Wajib

dan Mengikat

serta Prioritas

Utama

2.331.183.688.99

6

2.316.077.984.13

8

2.595.012.782.51

3

3.079.208.888.47

2

3.423.012.633.52

3

3.377.368.072.92

0

Kapasitas riil

kemampuan

keuangan

1.061.483.779.3

37

1.377.276.079.1

32

1.514.234.557.6

47

1.511.359.320.3

39

1.630.282.661.3

73

2.361.095.112.5

84

Tabel 3.12.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Tangerang

No Uraian

Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

I Kapasitas riil

kemampuan

keuangan

1.061.483.779.33

7

1.377.276.079.13

2

1.514.234.557.64

7

1.511.359.320.33

9

1.630.282.661.37

3

2.361.095.112.58

4

Rencana

alokasi

pengeluaran

prioritas I

II.a Belanja

Langsung

2.097.751.593.21

5

2.199.616.638.88

5

2.391.211.717.31

6

2.621.675.899.26

1

2.797.294.661.30

6

3.153.705.931.50

7

II.b Pembentukan

dana

cadangan

- - - - - -

Dikurangi:

Ii.c Belanja

langsung yang

wajib dan

mengikat

serta prioritas

utama

1.171.174.429.15

7 971.292.620.907

1.041.364.897.44

3

1.291.669.616.44

1

1.367.013.282.41

6

1.013.111.936.60

5

II.d Pengeluaran

pembiayaan

yang wajib

mengikat

serta prioritas

utama

8.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000

II Total

rencana

pengeluaran

918.577.164.058 1.208.324.017.97

8

1.319.846.819.87

3

1.295.006.282.82

0

1.390.281.378.89

0

2.095.593.994.90

2

-102-

No Uraian

Proyeksi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

prioritas I

(II.a+II.b-II.c-

II.d)

Sisa kapasitas

riil

kemampuan

keuangan

daerah

setelah

menghitung

alokasi

pengeluaran

prioritas I (I-

II)

142.906.615.279 168.952.061.154 194.387.737.774 216.353.037.519 240.001.282.483 265.501.117.683

Rencana

alokasi

pengeluaran

prioritas II

III.a Belanja Tidak

Langsung

1.286.915.875.11

8

1.473.737.424.38

6

1.688.035.622.84

4

1.933.892.309.55

0

2.216.000.633.59

1

2.539.757.253.99

8

Dikurangi:

III.b Belanja tidak

langsung yang

wajib dan

mengikat

serta prioritas

utama

1.152.009.259.83

9

1.324.785.363.23

1

1.523.647.885.07

0

1.752.539.272.03

1

2.015.999.351.10

8

2.319.256.136.31

5

III Total

rencana

pengeluaran

prioritas II

(III.a-III.b)

42.871.984.584 50.685.618.346 58.316.321.332 64.905.911.256 72.000.384.745 79.650.335.305

IV Total

rencana

pengeluaran

prioritas III

100.034.630.695 118.266.442.808 136.071.416.442 151.447.126.263 168.000.897.738 185.850.782.378

Surplus

anggaran riil

atau

Berimbang

- - - - - -

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema

atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif

harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk

prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan

publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan

nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat

dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping

itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-103-

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang

merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II

berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling

berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani

sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan

dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan

kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi

belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja

hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan

keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta

belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus

memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II

terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III)

bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk

keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar

persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan

dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas

dimaksud.

-104-

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Analisa Indikator Makro

Pembangunan manusia yang dikedepankan secara luas oleh United

Nation Development Programme (UNDP) merupakan model pembangunan

yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan

kegiatan pembangunan (people centered development). Pembangunan harus

ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk (a process of enlarging

people’s choice) melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan

peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya

berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya sehingga

dalam pembangunan akan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari

pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan.

Pendekatan Pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi

dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan

manusia sehingga pembangunan manusia mempunyai empat paradigma,

yaitu :

a. Produktifitas, manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan

produktifitasnya dalam proses pembangunan

b. Pemerataan, Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama.

c. Keberlanjutan, Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia

bukan hanya untuk genrasi sekarang tapi juga untuk generasi yang

akan datang.

d. Pemberdayaan, Semua orang harus ikut berpartisipasi penuh dalam

pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan

mereka.

Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika

kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat,

berpengetahuan (serta menguasai IPTEK) dan mempunyai akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (berdaya beli)

yang dimiliki oleh penduduk, sehingga pada akhirnya, tujuan atau sasaran

diprioritaskan kedalam tiga tujuan sasaran dasar, yaitu :

-105-

1. Usia hidup (longevity)

2. Pengetahuan (knowledge)

3. Standar hidup layak (decent living)

Dari ketiga tujuan sasaran dasar yang berkualitas tersebut, sangat terkait

erat dengan ketiga parameter dalam penyusunan IPM.

Laporan IPM pertama (1990) disusun dari perpaduan pendapatan

nasional (sebagai pendekatan dari standar hidup layak) dan dua indikator

sosial yaitu angka harapan hidup (ukuran dari lamanya hidup) dan angka

melek huruf (ukuran dari pengetahuan). Pada tahun kedua (1991)

ditambahkan satu indikator baru yaitu rata-rata lama sekolah kedalam

komponen pengetahuan. Perbaikan lain yang dilakukan adalah pada

komponen standar hidup layak. Akan tetapi tahun 2010 UNDP

menyempurnakan metode IPM baru dengan dimensi kesehatan berupa

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pendidikan dengan

indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta dimensi

standar hidup dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga dimensi tersebut IPM

Kabupaten Tangerang dengan nilai 69,57 berada pada kategori sedang dan

menempati posisi kelima di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan

79,17, Kota tangeramg 75,87, Kota Cilegon 71,57 dan Kota Serang 70,2 dan

nilai IPM terendah masih berada di Kabupaten Lebak 61,64 dan untuk nilai

IPM Provinsi Banten mencapai 69,8 berada pada peringkat 8 nasional.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, Kabupaten

Tangerang masuk dalam kategori sedang dengan nilai IPM antara 60 – 70.

Secara lengkap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada

tabel 4.1.

Tabel 4.1

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Tahun 2010-2014

Kode Kabupaten IPM

2010 2011 2012 2013 2014

3601 Pandelang 59,08 59,92 60,48 61,35 62,06

3602 Lebak 58,83 59,82 60,22 61,13 61,64

3603 Tangerang 68,01 68,45 68,83 69,28 69,57

3604 Serang 60,96 61,97 62,97 63,57 63,97

-106-

Kode Kabupaten IPM

2010 2011 2012 2013 2014

3671 Kota Tangerang 73,69 74,15 74,57 75,04 75,87

3672 Kota Cilegon 68,80 69,26 70,07 70,99 71,57

3673 Kota Serang 68,25 68,69 69,43 69,69 70,26

3674 Kota Tangerang

Selatan 76,99 77,68 78,65 79,17

3600 BANTEN 67,54 68,22 68,92 69,47 69,89

Membaiknya nilai IPM secara makro menunjukkan keberhasilan

program-program yang dijalankan pemerintah namun secara mikro bisa kita

lihat, indikator-indikator mana yang menunjukkan tingkat kemajuan lebih

dan sangat mempengaruhi naiknya nilai IPM ini dibanding indikator yang

lain.

Jika dilihat pada tabel 4.1, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir,

walaupun tiap tahun angka IPM senantiasa cenderung mengalami kenaikan

namun posisi peringkat tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Tangerang serta kabupaten/kota se Provinsi Banten senantiasa

berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakatnya

sehingga program-program yang dicanangkan harus senantiasa ditingkatkan

setiap tahunnya agar bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah yang lebih

dulu maju namun pembangunan dan kualitas manusia tidak ditangani

secara serius bisa jadi akan mengalami ketertinggalan dibanding daerah-

daerah lain.

Tabel 4.2

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Komponennya Tahun 2014

Kode Kabupaten AHH HLS RLS Penge-

luaran IPM Kategori

Pertumbuhan

(%)

3601 Pandelang 62,91 13,38 6,45 7.589 62,06 Sedang 1,16

3602 Lebak 65,88 11,88 5,84 7.977 61,64 Sedang 0,82

3603 Tangerang 68,98 11,65 8,20 11.666 69,57 Sedang 0,42

3604 Serang 63,09 12,35 6,69 9.886 63,97 Sedang 0,63

3671

Kota

Tangerang 71,09 12,86 10,20 13.671 75,87 Tinggi 1,10

3672 Kota Cilegon 65,85 13,07 9,66 12.057 71,57 Tinggi 0,81

-107-

Kode Kabupaten AHH HLS RLS Penge-

luaran IPM Kategori

Pertumbuhan

(%)

3673 Kota Serang 67,23 12,34 8,58 12.091 70,26 Tinggi 0,81

3674

Kota

Tangerang

Selatan 72,11 13,58 11,56 14.361 79,17 Tinggi 0,67

3600 BANTEN 69,13 12,31 8,19 11.150 69,89 Sedang 0,61

4.1.1.1 Indikator Kesehatan

Angka Harapan Hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang

dicapai masyarakat dimana semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat

maka derajat kesehatan semakin baik. Angka harapan hidup berbanding

terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka

kematian bayi maka angka harapan hidup semakin rendah demikian pula

sebaliknya.

Indikator harapan hidup juga dapat digunakan untuk mengukur

pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup

dapat berarti adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang

biasanya ditandai membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk,

membaiknya kesehatan, lingkungan dan sebagainya.

Berdasarkan Teori HL Blum, derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor

lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan dan faktor keturunan.

Sehingga faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang

adalah lingkungan diantaranya terpenuhinya akses terhadap air bersih dan

sanitasi yang layak. Faktor lain yang dominan adalah perilaku hidup bersih

dan sehat dari masyarakat. Pelayanan kesehatan diupayakan dengan

meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, berdasarkan data survey

Potensi Desa (Podes)hampir semua desa telah memiliki akses terhadap

fasilitas kesehatan dasar yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan

jaringannya.

4.1.1.2 Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai

kemajuan dan kualitas suatu bangsa karena masyarakat yang

berpendidikan akan lebih mudah menyerap informasi pembangunan,

sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk daerah tersebut. Angka

-108-

Harapan Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa

mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan

sistem pendidikan diberbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun

keatas seiring dengan kebijakan Pemerintah yaitu Program Wajib Belajar.

Capaian AHS dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan akan tetapi bila

dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, AHS di Kabupaten

Tangerang menduduki peringkat terendah. Hal tersebut harus menjadi

perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Indikator lain yaitu Rat-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah

tahun yang digunkan oelh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25

tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS merupakan indikator output

pendidikan sementara HLS merupakan indikator proses. HLS merupakan

pendorong (booster) untuk meningkatkan RLS. Sehingga intervensi

Pemerintah harus diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah untuk

meningkatkan HLS yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada

peningkatan RLS. Kabupaten Tangerang menempati peringkat kelima dalam

pencapaian RLS pada tahun 2014.

4.1.1.3 Indikator Ekonomi

Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran

perkapita dan paritas daya beli. Capain indikator pengeluaran perkapita dari

tahun 2010-2014 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi menduduki

peringkat kelima bila dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.

Pengeluaran Perkapita sangat dipengaruhi oleh indikator makro

lainnya antara lain Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran

Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi. Pada Tahun 2014

diperkirakan prosentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan menurun dari

7,82 persen menjadi 7,36 persen pada tahun 2014. Tingkat Pengangguran

Terbuka juga mengalami penurunan dari 11,94 persen menjadi 8,45 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami perlambatan dari 6,89 persen

persen menjadi 6,12 persen. Hal-hal tersebut yang mendukung kenaikan

Pengeluaran Perkapita pada tahun 2014. Upaya untuk meningkatkan daya

beli masyarakat memberikan indikasi Pemerintah Daerah harus jeli dan

tanggap dalam melaksanakan program - program pembangunan di

-109-

daerahnya sehingga akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan

masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat

agar dapat menjalani hidup yang sejahtera.

4.1.2 Permasalahan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk

menetukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi

terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan

ketetapan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria

tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara factual

dihadapi dalam pembangunan.

4.1.2.1. Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan terdapat beberapa permasalahan

pembangunan diantaranya yaitu:

1. Masih rendahnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini

2. Masih terdapat sekolah yang belum terpenuhi sarana dan prasarana

3. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah

4. Rasio ruang kelas dengan jumlah murid masih terdapat kesenjangan

5. Belum terpenuhinya akses dan pemerataan pendidikan

6. Belum maksimalnya kualitas pendidik

4.1.2.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan pada urusan kesehatan secara umum

yaitu masih kurangnya layanan kesehatan yang harus ditunjang dengan

sarana prasarana yang memadai dan SDM yang kompeten pada tiap tingkat

layanan, permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

1. Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat dan mutu kesehatan dasar

dan rujukan.

2. Masih terdapatnya desa resiko tinggi sanitasi

3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

4. Masih tingginya jumlah Kematian Ibu

5. Masih Tingginya jumlah Kematian Bayi

6. Masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular

7. Masih ditemukannya kasus Balita gizi buruk dan gizi kurang

-110-

8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kesehatan terutama dalam perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

9. Masih belum optimalnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan di

RSU Daerah

10. Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan sesuai

kompetensi.

4.1.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada urusan pekerjaan umum terdapat beberapa pokok permasalahan

pembangunan seperti infrastruktur jalan, jaringan drainase dan irigasi

seperti yang dijabarkan berikut ini:

1. Masih tingginya tingkat kemacetan pada koridor utama

2. Masih rendahnya kualitas jalan poros desa terutama antar pusat-pusat

kegiatan perdesaan seperti pasar tradisional dan tempat pengolahan

hasil pertanian.

3. Masih tingginya tingkat bencana banjir dan genangan air terutama

diwilayah perkotaan akibat kurangnya pemeliharaan jaringan drainase

dan saluran pembuang

4. Masih terdapat jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik

4.1.2.4. Urusan Perumahan

Permukiman kumuh masih menjadi permasalahan menahun pada

urusan perumahan di Kabupaten Tangerang. Selain permukiman kumuh

saat ini berkembang juga permasalahan lain diantaranya yaitu:

1. Masih terdapatnya wilayah rawan bahaya kebakaran

2. Masih terdapatnya permukiman kumuh dengan PSU yang tidak

memadai

3. Masih terdapatnya bangunan di Kabupaten Tangerang yang tidak

berIMB

4. Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih

dan sanitasi yang layak

5. Masih rendahnya proporsi TPU terhadap jumlah penduduk

6. Belum adanya database rumah tidak BerIMB se-Kabupaten Tangerang

7. Belum optimalnya Insfratruktur bangunan kantor Kelurahan yang

representatif

-111-

8. Belum optimalnya bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang

memadai mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh

9. Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan masih kecil yaitu

PDAM TKR sekitar 16 %, swasta sekitar 12 %. Sehingga target MDGS

belum terpenuhi

4.1.2.5. Penataan Ruang

Permasalahan utama penataan ruang adalah terkait pengendalian

pemanfaatan ruang yang belum optimal. Beberapa permasalahan terkait

penataan ruang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketidaktaatan masyarakat dan swasta dalam

memanfaatkan ruang di wilayah Kab Tangerang

2. Belum tercukupinya ketersediaan peta analog

3. Belum optimalnya forum konsultasi publik.

4. Masih adanya permohonan pengurusan Ijin Pemanfaatan Ruang yang

tidak sesuai dengan peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten

Tangerang.

5. Cukup banyaknya pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di

bidang penataan ruang.

6. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan Ruang Terbuka Hijau di

kabupaten Tangerang

4.1.2.6. Perencanaan Pembangunan

Inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan

pembangunan menjadi permasalahan tersendiri dalam urusan

perencanaan pembangunan. Dibawah ini adalah permasalahan

pembangunan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang

:

1. Belum Konsistennya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

pembangunan daerah

2. Belum maksimalnya keterpaduan antara berbagai dokumen

perencanaan pembangunan

4.1.2.7. Perhubungan

Permasalahan pembangunan pada urusan perhubungan adalah

sebagai berikut:

-112-

1. Masih tingginya tingkat kemacetan di beberapa titik lokasi di

Kabupaten Tangerang.

2. Belum adanya Terminal Tipe C yang refresentatif di Kabupaten

Tangerang, karena hanya memiliki 1 Terminal di Balaraja yang

belum optimal fungsinya.

3. Belum adanya Terminal Tipe A dan Terminal Tipe B di Kabupaten

Tangerang.

4. Terbatasnya palang pintu perlintasan kereta api dan SDM untuk

penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang melintasi wilayah

Kabupaten Tangerang.

5. Belum adanya dermaga penyebrangan dibeberapa titik lokasi di

wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi

aktifitas penyebrangan orang dan angkutan antar pulau.

6. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan

jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, pagar

pengaman jalan (guardrail), paku jalan dan sarana pendukung

keselamatan lalu lintas lainnya.

7. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

4.1.2.8. Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada urusan lingkungan hidup adalah

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian sumber pencemar

lingkungan baik bergerak maupun tidak bergerak yang

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan baik sungai,

udara maupun tanah

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah baik oleh Pemerintah

maupun swasta

3. Belum optimalnya proporsi RTH di wilayah perkotaan

4. Tingginya deforestasi hutan mangrove untuk mencegah abrasi dan

intrusi air laut

5. Terjadinya penurunan muka air tanah akibat dari banyaknya

pemanfaatan/ penggunaan air sebagai bahan baku industri.

6. Tingginya tingkat abrasi di wilayah pantai utara

-113-

7. Masih banyaknya pelaku industri yang tidak mentaati dan

melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

tentang pengelolaan lingkungan hidup

8. Rendahnya tingkat penegetahuan dan kesadaran pelaku usaha

dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi

dokumen-dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL;

9. Masih banyaknya perusahaan/pelaku usaha yang belum memiliki

dokumen lingkungan dan yang sudah memiliki dokumen

lingkungan belum membuat laporan semesterannya

10. Kurangnya Informasi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan

hidup oleh pihak industri

4.1.2.9. Pertanahan

Permasalahan pembangunan pada urusan pertanahan adalah

kurangnya koordinasi para pihak yang terkait dengan pengadaan tanah.

Disamping itu harga tanah yang akan dilakukan pengadaan, harga pasarnya

sering tidak diterima oleh pemilik tanah.

4.1.2.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pembangunan pada urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Tingginya arus urbanisasi ke wilayah Kabupaten Tangerang

2. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten

Tangerang

4.1.2.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

2. Belum semua kecamatan efektif melaksanakan kegiatan GSI

3. Belum optimalnya pelaporan kasus KDRT

4. Belum optimalnya Pengetahuan masyarakat tentang gender dan

kepedulian masyarakat dan dinas/instansi terkait terhadap kekerasan

Perempuan dan Anak

5. Masih tingginya jumlah keluarga Pra KS dan KS I

-114-

4.1.2.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang

2. Masih tingginya tingkat DO Peserta KB

3. Belum optimalnya pembinaan terhadap DBS, Klinik dan RS Swasta

4. Masih terdapatnya Perkawinan di bawah usia 20 tahun

5. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Tri Bina dan UPPKS

6. Belum optimalnya KIE KB Terhadap kelompok Tri Bina dan UPPKS

4.1.2.13. Sosial

Permasalahan pembangunan pada urusan sosial adalah sebagai

berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

2. Belum optimalnya fasilitasi bidang Keagamaan

3. Masih banyaknya PMKS Dan keluarga miskin yang belum terakses

pelayanan kebutuhan dasar

4. Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE

5. Kurangnya Penyediaan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

4.1.2.14. Ketenagakerjaan

Permasalahan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan adalah

sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi

tenaga kerja

2. Belum maksimalnya kesadaran dalam kepesertaan BPJS

ketenagakerjaan

3. Tidak adanya data base jumlah peralatan K3 yang terdaftar dan tidak

seimbangnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan dengan

jumlah obyek pemeriksaan

4.1.2.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-115-

Permasalahan pembangunan pada urusan koperasi dan usaha kecil

menengah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya akses permodalan dan kemitraan untuk para penggiat

UMKM

2. Rendahnya kualitas pelayanan Pasar Tradisional

3. Keberpihakan Perbankan dalam memberikan fasilitas Sumber Dana

pembiayaan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) Non Bank maupun Koperasi yang menjadi

Lembaga intermediari bagi UMKM masih belum optimal

4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang memiliki kewenangan

dalam kemitraan UMKM

5. Belum optimalnya pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dalam

peningkatan kualitas produk maupun manajemen usaha

4.1.2.16. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada urusan penanaman modal adalah

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kerjasama daerah dalam meningkatkan investasi

2. Belum maksimalnya penyediaaan informasi dan profil Investasi

3. Belum maksimalnya Sistem dan jaringan informasi data

4. Belum maksimalnya sarana dan Prasarana Promosi Investasi.

5. Belum maksimalnya data dan informasi investasi perusahaan swasta

6. Belum maksimalnya informasi tentang peraturan perijinan

penanaman modal

7. Belum maksimalnya data& informasi peluang investasi Unggulan

Daerah

4.1.2.17. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan pada urusan kebudayaan adalah masih

rendahnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian

tradisional dan belum tersedianya fasilitas penunjang pementasan kesenian

dan kebudayaan yang representatif.

4.1.2.18. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga

adalah sebagai berikut:

-116-

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan dan

kepemudaan

2. Belum maksimalnya wirausaha muda mandiri di Kabupaten

Tangerang

3. Masih terdapat penyalahgunaan narkoba

4. Belum maksimalnya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten

Tangerang

5. Belum optimalnya atlet yang mengikuti pertandingan di tingkat

nasional

4.1.2.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang kerukunan

antar umat beragama, pembauran kebangsaan, wawasan

kebangsaan, empat pilar kebangsaan dan bela negara

2. Belum optimalnya pembinaan politik daerah

3. Berkembangnya frekuensi gangguan Kantrantibmas tiap tahun

4. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum

4.1.2.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian

Permasalahan pembangunan pada urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah

2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi pajak dalam

meningkatkan pajak daerah

3. Belum optimalnya layanan perijinan ditandai dengan lamanya proses

perijinan

4. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur

di Kabupaten Tangerang

5. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan diklat pegawai baik

teknis, peningkatan ketrampilan dan profesionalisme, prajabatan,

struktural dan fungsional

-117-

6. Belum maksimalnya audit/pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan

yang bersumber dari APBD

7. Belum optimalnya SKPD menindaklanjuti temuan

4.1.2.21. Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan pada urusan ketahanan pangan adalah

sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya kemandirian pangan dengan menekankan pada

pengembangan 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula,

dan daging sapi)

2. Belum optimalnya data Neraca bahan Makanan

3. Belum meningkatnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

4. Masih tingginya angka kemiskinan

5. Masih kurangnya informasi stok dan harga pangan

6. Belum optimalnya data stabilitas harga dan pasokan pangan

7. Belum meningkatnya kualitas keanekaragaman konsumsi pangan

masyarakat

4.1.2.22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat

desa adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga desa

dalam membangun perekonomian desa

2. Belum optimalnya data organisasi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat desa

3. Belum meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Belum meningkatnya usaha ekonomi keluarga dan usaha simpan

pinjam yang dikelola masyarakat pedesaan

5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pedesaan

6. Belum optimalnya Kelembagaan Penyuluhan pertanian, perikanan,

dan kehutanan

7. Belum tersedianya pos penyuluhan desa

4.1.2.23. Kearsipan

Permasalahan pembangunan pada urusan kearsipan adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan

-118-

2. Pengembangan database kearsipan

3. Belum maksimalnya tertib administrasi kearsipan

4.1.2.24. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan

Informatika adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan

komunikasi dan Informatika yang diakibatkan oleh minimnya sarana dan

prasarana Komunikasi dan Informatika pada tiap kecamatan di wilayah

Kabupaten Tangerang.

4.1.2.25. Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada urusan perpustakaan adalah

sebagai berikut:

1. Layanan perpustakaan masih belum merata di setiap kecamatan

2. Kebutuhan bahan bacaan masyarakat masih belum terpenuhi secara

maksimal

3. Belum merata layanan perpustakaan di Kabupaten Tangerang

4. Belum terpenuhinya jumlah koleksi menurut Standar Perpustakaan

Nasional (SPN)

4.1.2.26. Pertanian

Permasalahan pembangunan pada urusan pertanian adalah sebagai

berikut:

1. Kurangnya intensifikasi lahan dan pengendalian hama penyakit serta

meningkatkan sarana prasarana pra panen dan pasca panen untuk

meningkatkan produktifitas pertanian dan peternakan

2. Banyaknya kerusakan saluran irigasi tersier dan kekurangan pasokan

air

3. Rendahnya ketersediaan benih/bibit tanaman dan bibit ternak

4. Belum berkembangnya kelembagaan petani dan usaha tani, pada

sektor pertanian.

5. Kurangnya jumlah sarana alat dan mesin pertanian

6. Belum optimalnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi

7. Belum optimalnya produktivitas pertanian komoditas utama seperti

padi, Jagung, kacang tanah dan Bawang Merah

8. Masih rendahnya tingkat pelayanan kesehatan hewan

-119-

9. Belum tersedianya data akurat mengenai penyakit hewan

10. Rendahnya produktivitas ternak

11. Belum optimalnya produktivitas kelompok ternak agribisnis

(Kelompok)

12. Belum optimalnya mutu dan kesehatan produk asal hewan

13. Belum optimalnya sanitasi dan higiene pada unit usaha produsen/

distributor produk asal hewan

4.1.2.27. Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pembangunan pada urusan energi dan sumberdaya

mineral adalah masih rendahnya layanan Penerangan Jalan Umum (PJU)

akibat belum terpasangnya sarana dan kurangnya pemeliharaan PJU secara

optimal di titik jalan Strategis, jalan Provinsi, Kabupaten dan Jalan

Kecamatan Kab. Tangerang

4.1.2.28. Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada urusan pariwisata adalah belum

tersedianya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang representatif di

wilayah Kabupaten Tangerang karena kurang mengoptimalkal

pengembangan potensi ODTW yang ada.

4.1.2.29. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan

adalah kurangnya produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya

yang tidak diiringi dengan pengembangan teknologi dan pengembangan

kawasan minapolitan secara optimal

4.1.2.30. Perdagangan

Permasalahan pembangunan pada urusan perdagangan adalah

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi daerah

2. Lemahnya kemampuan bersaing pedagang tradisional dengan

pedagang modern khususnya dari sisi manajemen.

3. Banyaknya keluhan/ pengaduan konsumen yang merasa dirugikan

oleh pelaku usaha karena kurangnya perlindungan terhadap

konsumen.

-120-

4. Masih lemahnya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar

dipasaran.

4.1.2.31. Industri

Permasalahan pembangunan pada urusan industri adalah sebagai

berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industri baik

pada tingkat produksi, distribusi maupun pemasaran

2. Masih banyaknya hasil industri di masyarakat yang belum memenuhi

standar nasional (SNI).

3. Belum optimalnya pemahaman pelaku IKM terhadap penggunaan

Merk.

4. Belum optimalnya pemahaman pelaku IKM terhadap proses produksi

dan penerapan system manajemen mutu.

5. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan lembaga-lembaga

usaha yang lebih besar, juga akses kepada perbankan.

6. Masih kurangnya pemahaman para pelaku industri tentang kawasan

industri.

7. Masih lemahnya pemasaran produk IKM.

4.1.2.32. Ketransmigrasian

Permasalahan pembangunan pada urusan ketransmigrasian adalah

kurangnya kuota dari provinsi untuk pemberangkatan transmigrasi asal

Kabupaten Tangerang sedangkan animo masyarakat untuk melakukan

transmigrasi cukup tinggi dengan harapan dapat meningkatkan

kesejahteraan hidupnya di tempat tujuan transmigrasi.

4.3 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengambil langkah atau tindakan

yang sesuai dengan isu strategis yang ada. Isu-isu strategis harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah

karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

-121-

i. Pengembangan Sistem Transportasi

Wilayah Kabupaten Tangerang yang notabene pertumbuhan

perekonomiannya cukup pesat tentu memerlukan sistem transportasi yang

memadai. Banyaknya industri baik skala nasional maupun internasional

turut meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu Kabupaten Tangerang

juga menjadi gerbang bagi wilayah barat indonesia dalam pendistribusian

produk ekonomi yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kemacetan lalu-lintas juga sudah tidak menjadi berita baru bagi

masyarakat Kabupaten Tangerang. Beberapa titik kemacetan diantaranya

yaitu simpang geometri Lippo-Karawaci, jalur Pasar Cikupa, Jalan

penghubung menuju Kawasan Industri Cikupa Mas, Simpang Bitung-Curug,

Toll Gate Balaraja dan Simpang Cadas.

Kerusakan infrastruktur jalan dan masih terbatasnya jalan

penghubung antar kawasan seperti Kedaung Barat-Kedaung Baru dan

minimnya sarana prasarana perhubungan Dermaga Cituis yang menjadi

salah satu penghambat perekonomian. Untuk itu perlu pembangunan

akses-akses alternatif dan pengembangan sistem transportasi baik sarana

maupun prasarana.

ii. Penanggulangan Banjir, Rob dan Genangan

Banjir kerap terjadi di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga,

Jayanti, Pasar Kemis dan Kresek. Beberapa penyebab banjir diantaranya

yaitu tersumbatnya sungai atau saluran pembuang oleh sampah dan

pengurugan liar atau bangunan tanpa ijin yang memakan badan air.

Rob atau banjir akibat pasang air laut terjadi di wilayah utara

Kabupaten Tangerang, sementara genangan air lebih sering terjadi diwilayah

perkotaan. Hal itu disebabkan oleh buruknya pemeliharaan drainase yang

ada dan kurangnya penertiban pada pihak-pihak yang memanfaatkan

saluaran drainase yang tidak dengan fungsinya.

Tabel 4.1

Sebaran Banjir

NO Kecamatan/Desa

1 KECAMATAN JAYANTI

1. Desa Cikande

-122-

NO Kecamatan/Desa

2. Desa Jayanti

3. Desa Pasir Gintung

4. Desa Pasir Mundang

2 KECAMATAN TIGARAKSA

1. Desa Pasir Nangka

2. Desa Cisereh

3. Pasir Bolang

4. Kelurahan Kadu Agung

3 KECAMATAN KRESEK

1. Desa Patrasana

2. Desa Talok

3. Desa koper

4. Desa Renged

5. Desa Kresek

6. Desa Pasir Ampo

4 KECAMATAN SUKAMULYA

1. Desa Kubang

2. Desa Kali Asin

3. Desa Bumi Ayu

4. Desa Bunar

5. Desa Sukamulya

5 KECAMATAN GUNUNG KALER

1. Desa Gunung Kaler

2. Desa Kandawati

3. Desa Onyam

4. Desa Cibetok

5. Desa Kedung

6 KECAMATAN PAKUHAJI

1. Desa Kali Bru

2. Buaran Banbu

3. Kelurahan Pakuhaji

4. Desa Rawa Boni

5. Desa Laksana

6. Desa Kohod

-123-

NO Kecamatan/Desa

7 KECAMATAN TELUK NAGA

1. Desa Babakan Asem

2. Desa Melayu Timur

3. Desa Pangkalan

4. Desa Tanjung Pasir

5. Desa Teluk Naga

6. Desa Tanjung Burung

8 KECAMATAN KEMIRI

1. Desa Klebet

2. Desa Lontar

3. Desa Legok

4. Desa Patra Manggala

5. Desa Karang Anyer

9 KECAMATAN PASAR KEMIS

1. Desa Gelam Jaya

10 KECAMATAN KOSAMBI

1. Desa Salembaran Jati

2. Kel. Salembaran Jaya

3. Desa Dadap

4. Desa Cangklung

5. Desa Kosambi Timur

6. Desa Kosambi Barat

11 KECAMATAN JAMBE

1. Desa Pasir Barat

2. Desa Ancol Pasir

12 KECAMATAN MAUK

1. Kel. Mauk Barat

2. Desa Mauk Barat

3. Desa Gunung Sari

13 KECAMATAN SOLEAR

14 KECAMATAN RAJEG

1. Desa Rajeg Mulya

2. Desa Ranca Bango

3. Desa Mekar Sari

-124-

NO Kecamatan/Desa

4. Desa Jambu Karya

15 KEC. SEPATAN

1. Desa Karet

2. Desa Pondok Jaya

3. Desa Pisangan Jaya

4. Desa Mekar Jaya

5. Kel. Sepatan

16 KECAMATAN KRONJO

1. Desa Cirumpak

2. Ds. Pagedangan Udik

3. Desa Pagedangan Ilir

4. Desa Muncung

17 KECAMATAN BALARAJA

18 KECAMATAN PAGEDANGAN

1. Desa Karang tengah

19 KEC. SINDANG JAYA

1. Desa sindang sono

2. Desa Badak Anom

20 KEC. LEGOK

1. Desa Bojong Kalam

21 KECAMATAN CIKUPA

1. Desa Budi Mulya

22 SEPATAN TIMUR

1. Desa Gempol

23 KECAMATAN CISAUK

1. Desa Cisauk

24 KECAMATAN KELAPA DUA

25 KECAMATAN PANONGAN

26 KECAMATAN SUKADIRI

27 KECAMATAN CURUG

-125-

Gambar 4.1

Peta Sebaran Banjir

Perlu penanganan serius dari SKPD terkait secara terintegrasi dan

konsisten karena bencana tersebut sangat merugikan masyarakat baik dari

sisi kesehatan maupun perekonomian.

iii. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyediaan Air bersih di Kabupaten Tangerang tergolong belum optimal,

hal tersebut dikarenakan minimya sumber air baku. Sebagian sumber air

baku sudah tercemar seperti sungai Cisadane, Cirarab, Cidurian dan

Cimanceuri. Sebagian lagi terintrusi air laut bahkan hingga 7 km dari bibir

pantai seperti terjadi diwilayah utara. Sehingga perlu konservasi,

pengembangan dan pengendalian sumber air untuk memenuhu kebutuhan

air bersih secara berkelanjutan. Begitupun dengan udara dan tanah yang

sudah tercemar.

Persampahan juga sudah menjadi permasalahan serius. Banyak TPA

liar di wilayah Kabupaten Tangerang terutama ditempat-tempat umum

-126-

seperti di sekitar Pasar. Perlu pengembangan TPST untuk mengurangi

volume sampah yang dibuang ke TPA Jatiwaringin. Selain persampahan

perlu juga pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin hari

semakin sedikit akibat pertumbuhan industri dan perumahan yang semakin

luas.

Tabel 4.2

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Luas area kawasan perkotaan 57.364,29 ha, jika dibandingkan dengan

luas wilayah Kabupaten Tangerang dengan luas 95.961 ha. Berarti luasan

kawasan perkotaan mencapai 60% dari total wilayah kabupaten dan

kebutuhan masih 17.266 Ha

Sementara terkait pemanfaatan air tanah saat ini harus mulai serius

untuk dikendalikan, mengingat banyaknya industri masuk ke kabupaten

Tangerang menggunakan air bawah tanah dangkal yang rawan menganggu

kesediaan air tanah untuk keperluan rumah tangga yang tingkat

kebutuhannya semakain tinggi. Sehingga konservasi air tanah penting

dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan,

-127-

kuantitas dan kualitas daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan

mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Prinsip

pengambilan air bawah tanah juga perlu di perhatikan yaitu :

1. Penyadapan air tanah yang terkandung dalam akuifer bebas atau

dangkal pada kedalaman kurang dari 50 m hanya diperuntukan bagi

penyediaan air untuk rumah tangga

2. Penyadapan pemanfaatan dan pengusahaan air tanah untuk

keperluan niaga, industri dan kegiatan lainnya dilakukan pada

akuifer tengah dan dalam yang merupakan akuifer tertekan dengan

kedalaman lebih dari 50 m.

3. SKPD melakukan evaluasi Zonasi Air Tanah setiap 3 (tiga) tahun

sekali melalui penganggaran yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah

Gambar 4.3

Peta Zonasi Air Tanah Kabupaten Tangerang

iv. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

berikut RDTR per kecamatannya yang disusun secara bertahap menjadi

pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Tangerang.

Saat ini masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang tidak sesuai

dengan kaidah RTRW. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua pihak

-128-

terkait untuk bersama-sama menegakan RTRW dengan berorientasi pada

pengembangan kawasan yang seimbang. Keterlibatan baik dalam

perencanaan , pemanfaatan maupun pengendalian ruang.

v. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Di Kabupaten Tangerang terdapat 76.773 rumah tidak layak huni dan

2.047 kawasan kumuh. Bukan perkara mudah memang untuk menangani

hal tersebut, namun penanganan yang sistematis, konsisten dan

komprehensif meliputi Prasarana, Sarana dan Utility (PSU) akan sangat

membantu dalam peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman

Perumahan komersial yang tersebar menjadi cluster-cluster kecil juga

menjadi permasalahan. Sarana prasarana pendukung yang tidak terintegrasi

seperti sistem drainase sering menyebabkan genangan yang berimbas pada

masyarakat sekitarnya. Hal itu juga perlu penerapan pola ruang dan

pengawasan yang tegas dari pemerintah daerah.

vi. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pendidikan dan kesehatan saat ini menjadi hal yang sangat penting,

sehingga akses masyarakat terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) dapat mudah dijangkau. Rumah Sakit Umum (RSU) saat ini

sudah terbangun RSUD Kab. Tangerang di wilayah selatan, RSUD Balaraja

di wilayah tengah dan RSU Pantura di wilayah utara. Sarana yang masih

perlu ditingkatkan adalah Puskesmas dan jaringannya, yaitu dengan

meningkatkan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan

Puskesmas mampu PONED 24 jam.

Untuk bidang pendidikan, kebutuhan ruang kelas masih tinggi

sehingga satu kelas masih ada yang digunakan untuk 2-3 shift. Perlu

ditingkatkan sarana dan prasarana pendidikan milik Pemerintah Daerah

yang lebih terjangkau, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar

pun menjadi penting, mengingat Kabupaten Tangerang memiliki banyak

perindustrian yang tentunya memerlukan tenaga kerja yang kompeten.

vii. Penguatan Ketahanan Pangan

-129-

Pemanfaatan lahan saat ini belum optimal yang disebabkan antara lain

oleh terbatasnya tenaga kerja (baik manusia, ternak kerja maupun

mesin/traktor), tingkat kesuburan tanah yang rendah dan belum

tersedianya saluran irigasi & drainase yang memadai serta terbatasnya

modal petani untuk mengelola usaha taninya.

Sehingga perlu adanya pengembangan agribisnis tanaman pangan di

Kabupaten Tangerang dalam penyediaan bibit, pupuk, irigasi, pengolahan,

penyuluh, dan jaringan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan

petani.

Pengembangan budidaya perikanan berbasis masyarakat dan kemitraan

juga diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan,

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dan

pelaku usaha perikanan.

viii. Penanggulangan Kemiskinan

Masyarakat miskin atau rumah tangga sangat miskin di Kabupaten

Tangerang pada tahun terakhir mencapai 151.150 rumah tangga sementara

keluarga yang rentan sosial ekonomi mencapai 6.935 keluarga. Dengan

angka kemiskinan yang masih cukup besar perlu penanganan lintas sektor

dan lintas SKPD secara terintegrasi dan konsisten melalui pelaksanaan

program dan kegiatan yang langsung, menyentuh dan berdampak luas .

Dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terarah

diharapkan dapat mencegah efek domino kemiskinan yang dikawatirkan

dapat meningkatkan jumlah kawasan kumuh, menurunnya kesehatan

masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan tentu saja meningkat pula

angka kriminal yang bukan tidak mungkin akan memperkeruh iklim

investasi di Kabupaten Tangerang.

ix. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Tangerang sangat

menggembirakan, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan penyiapan

dan penyediaan tenaga kerja. Hasilnya tenaga kerja masyarakat Kabupaten

Tangerang kurang memiliki daya saing sehingga banyak yang lebih memilih

lapangan kerja di sektor informal. Oleh karena itu perlu penyiapan tenaga

kerja yang handal dan kompeten diantaranya melalui penyediaan Balai

-130-

Latihan Kerja Industri (BLKI) yang profesional dan peningkatan kerjasama

pendidikan terutama SMK dengan dunia usaha.

Selain itu perlindungan terhadap tenaga kerja sudah harus menjadi

perhatian utama terkait banyaknya penyimpangan pelaksanaan

kelembagaan outsourching yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pengawasan terhadapa lembaga outsourching harus ditingkatkan

melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas tenaga kerja

untuk meminimalisir terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial

yang dapat merugikan tenaga kerja dan investasi industri itu sendiri

x. Peningkatan Iklim Investasi dan ekonomi daerah

Istilah Kabupaten Tangerang sebagai “Kota Seribu Industri” yang

memiliki potensi investasi yang luar biasa sudah seharusnya pemerintah

menjaga iklim investasi tetap pada koridor yang aman bagi para investor.

Menekan angka kriminalitas dan penyederhanaan birokrasi perijinan

menjadi bagian yang harus segera dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya.

Pengembangkan sistem Informasi Manajemen dalam bidang Penanaman

modal melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Multimedia serta

peningkatan kerjasama daerah dengan daerah lainnya maupun dengan

dunia usaha juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera

dirampungkan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Sisi lain perekonomian daerah yang harus diperhatikan adalah

peningkatan ekonomi daerah berbasis industri dan UMKM terutama pada

sektor pertanian dan perikanan. Peningkatan kualitas produksi harus terus

didorong melalui penerapan system manajemen mutu dan penyediaan

cluster yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

xi. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Permasalahan birokrasi pada umumnya adalah organisasi

pemerintahan dan SDM aparatur belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing), peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten,

tidak jelas, dan multitafsir serta pola pikir (mind-set) dan budaya kerja

(culture-set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif

dan produktif, dan profesional.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang perekonomiannya

sedang tumbuh pesat dan didiringi dengan pertumbuhan penduduknya yang

-131-

cukup tinggi. Namun hal tersebut belum menjamin seluruh masyarakat

Kabupaten Tangerang mendapatkan kesejahteraan yang layak secara

merata. Selain itu pengelolaan keuangan daerah dalam pembiayaan

pembangunan yang masih belum efektif dan efisien tutur berpeng, artinya

manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat nilainya belum

optimal. Pada kondisinruh dari kurang optimalnya palayanan publik. Untuk

itu perlu peningkatan layanan publik untuk memberikan pelayanan yang

lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang melalui reformasi

birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan

seiring dengan dinamisasi perubahan yang terjadi. Reformasi birokrasi

merupakan salah satu langkah untuk menata sistem organisasi. Oleh

karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai

visi dan misi yang diembannya, reformasi birokrasi harus diimbangi dengan

penataan pada berbagai elemen pendukungnya.

Kabupaten Tangerang untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan

suatu grand design yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi top

management dalam melakukan reformasi birokrasi bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Tangerang. Reformasi birokrasi yang dimaksudkan adalah

reformasi di bidang manajemen pemerintahan umum yang akan mencakup

4 dimensi yaitu dimensi tata nilai, kelembagaan, ketatalaksanaan dan

sumber daya aparatur.

Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini telah memulai langkah

perwujudan reformasi birokrasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Reformasi birokrasi perlu diwujudkan

demi meningkatnya kualitas pelayanan publik agar tercipta pemerintahan

yang profesional, baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

xii. Peningkatan Moral dan Peran Serta Masyarakat dalam

Pembangunan

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkatkan dalam setiap tahapan

pembangunan daerah hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-

undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah. Kegiatan yang telah melibatkan masyarakat secara

aktif saat ini diantaranya yaitu kegiatan Musrenbang, Program Gebrak

-132-

Pakumis dan lain sebagainya. Kegiatan semacam itu harus terus

ditingkatkan dan diadopsi oleh kegiatan-kegiatan lain pada tiap sektor

pembangunan.

Selain itu moral dan peran masyarakat terutama pemuda sebagai

tulang punggung daerah dalam pembangunan pun secara aktif perlu

ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang

memicu kegiatan positif seperti sarana keagamaan, olahraga, seni dan

budaya. Hal tersebut juga mencegah masyarakat usia muda terjerumus

dalam bahaya narkoba dan tindak kriminal.

Dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan masyarakat

yang cerdas dan berakhlak mulia pemerintah Kabupaten Tangerang

memberikan insentif kepada guru ngaji serta meningkatkan kemampuan

baca Al-Qur’an pada institusi pendidikan. Dalam rangka meningkatkan

pelayanan keagaamaan diberikan wadah untuk lembaga keagamaan berupa

Kantor Bersama Bidang Keagamaan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten

yang bertujuan meningkatkan pelayanan keagamaan dibangun Gedung

Bersama Bidang Keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan seperti LPTQ,

KUA, Bazda dan organisasi keagamaan yang lainnya.

4.2.13 Pengendalian Kependudukan yang lebih serasi dan

berimbang

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang cukup tinggi mencapai

3,03%, hal tersebut disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dan tingkat

kelahiran yang mencapai 52,248 jiwa per tahun. Implikasi ledakan

penduduk yang mungkin terjadi tidak hanya mengancam ketersediaan

pangan dan daya dukung lingkungan namun juga yang berdampak luas

terhadap bidang kehidupan lainnya yaitu kesehatan, pendidikan,

kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi secara makro dan berbagai matra

kependudukan lainnya.

Urbanisasi sendiri dapat menimbulkan banyak permasalahan kota

potret ini umumnya terekam melalui wajah perkotaan, dengan sudut-sudut

pemukiman kumuh. Hal ini, dikarenakan sebagian besar kaum urban

adalah tenaga tak terdidik yang biasanya menjadi buruh kasar dan

memperoleh penghasilan minim. Selain itu penduduk Kabupaten Tangerang

menyebar dengan tidak merata yang diakibatkan tidak meratanya pusat

-133-

kegiatan perekonomian hal tersebut memberi dampak negatif terhadap daya

dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah perkotaan. Pengelolaan

perkembangan kependudukan harus digarap secara serius sebagai upaya

penyelenggaraan kegiatan pengendalian penduduk melalui pengkajian,

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penyuluhan, dan evaluasi masalah

perkembangan kependudukan.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Pada awal tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tangerang memasuki

babak baru pembangunan daerah seiring terpilihnya kepala daerah baru.

Dalam masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, Kepala Daerah terpilih atau

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusung visi untuk menjadi

pandangan bersama dalam pencapaian yang diinginkan hingga akhir

periode. Misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi dan keterkaitan dengan perkembangan

pembangunan daerah sekitarnya, maka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Tangerang diarahkan dalam rangka menuju

Kabupaten Tangerang Gemilang yaitu Kabupaten Tangerang yang berhasil

mewujudkan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sehingga patut dan dapat dibanggakan oleh

segenap masyarakat Kabupaten Tangerang.

-134-

Berdasarkan motto juang “Satya Karya Kerta Raharja” yaitu dengan

yaitu dengan dasar kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah dan negara

kesatuan Republik Indonesia disertai doa dan kerja keras, diharapkan dapat

diwujudkan masyarakat yang sejahtera, adil serta makmur, baik fisik

materiil maupun mental spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945

Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masa jabatannya yaitu

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG

CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”. Visi

tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan,

dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga

mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek

pembangunan.

2. Makmur mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu

yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan

papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga

mampu mewujudkan kemandirian

3. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan

perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut

4. Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa kelestarian, daya

dukung dan keseimbangan lingkungan mendasari setiap kebijakan

pemerintah dan aktifitas masyarakat sehingga terciptanya lingkungan

yang sinergi guna keberlanjutan pembangunan

Visi tersebut juga memberikan pemahaman bahwa Pemerintah Kabupaten

Tangerang :

1. Senantiasa berupaya meningkatkan sumber daya manusia agar

memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan permasalahan, memenuhi

kebutuhan dan mewujudkan keinginannya

2. Senantiasa meningkatkatkan kesejahteraan dengan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak

sehingga memperoleh ketenangan

-135-

3. Senantiasa berupaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan

nilai-nilai agama melalui berbagai pendekatan dalam rangka

pembangunan mental spiritual

4. Senantiasa berupaya untuk memelihara kelestarian, daya dukung dan

keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan permaslahan

lingkungan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional

Selanjutnya setiap visi akan diterjemahkan kedalam misi pembangunan

Kabupaten Tangerang 2013-2018 sebagai acuan bagi kebijakan, sasaran

pembangunan, program dan kegiatan

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu

lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Dalam perencanaan pembangunan,

rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang

akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditentukan, dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan

internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten

Tangerang merumuskan misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

Misi pertama pada hakikatnya merupakan kewajiban pemerintah

daerah dalam memberikan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi fokus pemenuhan pelayanan pendidikan adalah

pemenuhan kebutuhan ruang kelas bagi siswa sekolah dasar dan siswa

sekolah menengah pertama.

Pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan

Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya memberikan bantuan biaya

pendidikan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan

-136-

sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium dan buku pelajaran

juga menjadi hal yang diprioritaskan untuk menunjang jalannya sistem

pendidikan yang bermutu.

Tenaga kependidikan yang menjadi aktor utama dalam pelayanan

pendidikan juga tidak luput dari perhatian pemerintah daerah. Pemerintah

Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mendorong tenaga pendidik

agar melanjutkan jenjang studinya untuk menjamin standar kompetensi

pendidikan.

Pada pelayanan kesehatan pengembangan puskesmas secara merata

menjadi salah satu program dalam mencapai misi pertama. Puskesmas yang

telah ada akan dikembangkan pada lima tahun kedepan menjadi puskesmas

rawat inap yang memenuhi standar pelayanan. Masyarakat Berpenghasilan

Rendah diharapkan pada lima tahun kedepan juga dapat menikmati layanan

kesehatan yang layak. Untuk menjamin hal tersebut Pemerintah Daerah

akan menerbitkan Kartu Sehat agar masyarakat mendapatkan fasilitas

kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Kartu Sehat tersebut

diharapkan akan menjadi program unggulan yang segera dapat

diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya bagi semua kalangan

masyarakat Kabupaten Tangerang.

Misi Kedua : Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan

perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan

daya saing masyarakat

Pada sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan

mengembangkan ekonomi daerah berbasis industri dan UMKM. Langkah

awal yang akan dilakukan pada periode lima tahun kedepan adalah

merevitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Kampung Melayu, Pasar Kelapa

Dua, Pasar Cituis, Pasar Korelet, Pasar Kuta Bumi, Pasar Kronjo, Pasar

Cisoka, Pasar Sepatan, dan Pasar Mauk.

Penyediaan kredit bagi kegiatan UMKM juga akan menjadi target misi

kedua, khususnya untuk UMKM sektor pertanian. Selain pemberian kredit

pada sekotor pertanian, pemeritah daerah juga berkomitmen untuk

mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Beberapa hal konkrit yang

akan segera dilakukan adalah pembangunan sarana dan prasarana yang

menunjang kegiatan pertanian, penyempurnaan sistem irigasi,

pembangunan jalan menuju kawasan pertanian, penyediaan peralatan

-137-

pertanian dan fasilitasi penyediaan bibit, pupuk, serta kebutuhan pertanian

lainnya.

Pada tatanan industri dan ketenagakerjaan, untuk menjamin

kesejahteraan tenaga kerja dan efektifitas kegiatan perekonomian daerah

pemerintah daerah juga akan terus mengurangi, memantau dan

mengendalikan lembaga outsourching agar operasionalnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kemakmuran

masyarakat, pemerintah daerah akan semaksimal mungkin dengan

menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan

daerah. Optimalisasi potensi pajak daerah dan peningkatan kualitas sumber

daya aparatur akan menjadi langkah strategis untuk mendongkrak kangka

pendapatan daerah.

Misi Ketiga : Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam

penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju

masyarakat yang religius;

Dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan masyarakat

yang cerdas dan berakhlak mulia pemerintah Kabupaten Tangerang akan

melanjutkan pemberian insentif kepada guru ngaji serta meningkatkan

kemampuan baca Al-Qur’an pada institusi pendidikan. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan keagamaan Pemerintah Kabupaten Tangerang

memberikan wadah pada lembaga keagamaan dengan dibangunnya Kantor

Bersama Bidang Keagamaan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Misi Keempat : Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif

yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang

merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;

Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif menjadi

tantangan yang harus dicapai pada misi keempat. Untuk mencapai misi

keempat ini pemerintah daerah akan menempuhnya melalui peningkatan

fasilitas pelayanan investasi dan promosi, peningkatan jumlah investasi,

serta peningkatan investasi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan

kelautan. Selain itu pemerintah daerah juga akan meningkatkan volume dan

-138-

nilai ekspor, pengawasan barang dan jasa yang beredar, penyelesaian kasus-

kasus pengaduan konsumen dan menjamin ketersediaan kebijakan efisiensi

perdagangan

Pada sektor infrastruktur pemerintah daerah akan membangun

infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Infrastruktur yang akan menjadi fokus pembangunan diantaranya yaitu

peningkatan ruas jalan, pembangunan jalan baru; fasilitasi pembangunan

jalan tol Serpong-Balaraja, pengembangan kawasan pantai utara melalui

reklamasi pantai dan pembangunan lapangan serba guna disetiap

kecamatan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk tetap dalam koridor

RTRW Kabupaten Tangerang. Pengendalian pemanfaatan ruang akan terus

ditingkatkan untuk meminimalisisr penyimpangan pemanfaatan ruang.

Keputusan aparatur dalam hal tentang pemanfaatan ruang ditekankan

agar tetap bersih, transparan dan konsisten.

Daya dukung lingkungan juga harus menjadi perhatian dalan

pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu peningkatan fungsi dan

sumber daya air menjadi penting mengingat hal ini sangat rawan terhadap

pencemaran dan penurunan kualitasnya. Sumber daya air untuk kebutuhan

air minum dan irigasi sangat vital untuk mendukung keberlanjutan ekonomi

daerah.

Hal lain terkait lingkungan yang menjadi fokus misi keenam adalah

perbaikan manajemen persampahan, dimana produksi sampah terus

meningkat pesat sehingga perlu langkah antisipasi yang tepat. Sebagai

alternative solusi pemerintah daerah bermaksud untuk pengumpulan dan

pengangkutan sampah dilimpahkan kepada kecamatan, selanjutnya

kecamatan dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengumpulkan,

menolah dan mengangkut sampah ke TPA.

Misi Kelima : Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh

birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan

bertanggung jawab.

Misi Kelima memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi; profesionalisme SDM aparatur yang

-139-

didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis

kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur

antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta

memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Langkah yang diambil untuk merealisasikannya adalah

pengembangan tiga pilar reformasi yaitu kelembagaan, tata laksana, dan

SDM. Penegakan peraturan sesuai dengan kewenangan Pemda secara

konsisten dan berkelanjutan serta pengembangan kapasitas desa

merupakan bagian dari langkkah awal untuk mewujudkan visi ketujuh ini.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Pada prinsipnya tujuan dan sasaran merupakan target atau hasil yang

diharapkan dari visi misi yang telah dicanangkan. Yang pada akhirnya

tujuan dan sasaran tersebut akan melahirkan program dan kegiatan yang

membantu dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang

cerdas, makmur, religius, dan berwawasan lingkungan. Keterkaitan antara

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tangerang

VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI TUJUAN SASARAN

MISI 1: Peningkatan

pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

Meningkatkan

pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang

Meningkatnya

akses dan kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

MISI 2: Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan

Meningkatkan pertumbuhan, daya saing dan peran ekonomi daerah dalam perekonomian regional untuk mendukung

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

-140-

VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI TUJUAN SASARAN

daya saing masyarakat

aktivitas ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan

Meningkatnya kesempatan kerja

MISI 3:

Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;

Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama

Menumbuhkan nila-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui penyadaran politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan

Meningkatnya keamanan dan ketertiban

MISI 4:

Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan

infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;

Meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan pertumbuhan

perekonomian secara merata

Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan mengotimalkan keseimbangan ruang dan lingkungan

MISI 5: Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa,

Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi

-141-

VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI TUJUAN SASARAN

transparan dan bertanggung jawab.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. STRATEGI

Berdasarkan pemaparan VISI dan MISI pada Bab V sebelumnya maka

disusun strategi pelaksanaan pembangunan sebagai langkah-langkah

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan VISI dan MISI

Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sedangkan kebijakan sendiri adalah arah

atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk

mewujudkan strategi yang telah dirumuskan.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama adalah sebagai

berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia

dini

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan jenjang

SD

-142-

3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan jenjang

pendidikan SMP

4. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin

5. Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan

6. Mengembangkan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup

7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan non formal

8. Meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah

9. Menciptakan lingkungan yang

sehat

10. Menekan penyebaran penyakit menular

11. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan

12. Peningkatan standar pelayanan rumah sakit

13. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan

14. Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kemudahan

pelayanan kesehatan yang terjangkau

15. Meningkaatkan Gizi Masyarakat

16. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita

17. Menciptakan keluarga berencana yang sehat

18. Meningkatkan lingkungan sehat perumahan

19. Meningkatan akses sanitasi

20. Meningkatkan layanan air bersih

21. Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sektor keuangan dan pelaku usaha untuk membantu

pengembangan produk-produk unggulan dan industri kreatif

2. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

3. Peningkatan kemampuan teknologi industri

4. Meningkatkan produksi pertanian

5. Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

6. Meningkatkan produksi peternakan

7. Meningkatkan produktifitas budidaya air tawar dan air payau

8. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap

9. Gerakan membangun masyarakat pantai

10. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi

11. Meningkatkan kapasitas KUKM

-143-

12. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan

13. Mengembangkan destinasi pariwisata

14. Mengembangkan komoditi icon daerah

15. Meningkatan akses perdagangan

16. Akselerasi pendapatan daerah

17. Meningkatkan pemberdayaan PMKS

18. Mengembangkan Desa Mandiri Tahan Pangan (Desa Mantap)

19. Penguatan kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat

20. Peningkatan Kesempatan Kerja

21. Pemerataan kesempatan kerja dan fasilitasi hubungan industrial

harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta

peningkatan kesejahteraan pekerja

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Mendorong anak didik pada untuk mempelajari baca Al-Qur'an

2. Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar umat

beragama

3. Meningkatkan kapasitas organisasi kepemudaan

4. Meningkatkan kesadaran berolah raga

5. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga

diseluruh wilayah kecamatan

6. Pencegahan penyalahgunaan narkoba

7. Meningkatkan keragaman budaya

8. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan

9. Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan

10. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

11. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan

waawasan kebangsaan

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keempat adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal

dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pengembangan produk

unggulan

-144-

2. Meningkatkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang

efektif

3. Meningkatkan Pemanfaatan ruang yang konsisten

4. Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas

5. Penanggulangan Banjir

6. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

7. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

8. Meningkatkan pengelolaan persampahan

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan jalan

10. Meningkatnya kewaspaan terhadap bencana

11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah

3. Meningkatnya sarana informasi dan komunikasi

4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal

5. Meningkatakan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

6. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

7. Peningkatan layanan perijinan dan non perijinan melalui

pengembangan sistem informasi

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa

9. Meningkatkan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

10. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan tata

laksana

11. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan

12. Meningkatnya penyebarluasan dan kualitas informasi dan media

massa

13. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta

14. Meningkatkan pengelolaan tanah asset Pemerintah Daerah

15. Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

16. Meningkatkan pelayanan kearsipan

17. Meningkatkan penataan adminstrasi kependudukan

18. Meningkatan pelayanan pemakaman

-145-

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran

dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Tangerang tahun 2013-2018 tidak terlepas dari arahan Rencana Jangka

Panjang Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 dimana pada RPJPD

tersebut masih pada periode lima tahun kedua dan ketiga yaitu tahun

2010-2015 dan tahun 2015-2020.

Pada tahap kedua RPJPD pembangunan diarahkan pada pemantapan

perubahan struktural secara sosial–ekonomi, sehingga pembangunan akan

lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia,

pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai

berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada peningkatan

struktur industri. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukan

pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai

terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam

kemandirian pembangunan.

Sedangkan pada tahap ketiga difokuskan pada penataan ruang

menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan

secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya. Arah

kebijakan RPJPD tersebut menjadi acuan dalan penentuan arah kebijakan

pembangunan RPJMD tahun 2013-2018.

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Maret 2013 - Maret

2014)

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada

tahun pertama RPJMD Tahun 2013-2018 diarahkan pada penanganan

permasalahan mendesak seperti sarana dasar pada sektor pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur jalan dengan indikasi kegiatan antara lain

pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah,

penambahan ruang guru sekolah, sertifikasi puskesmas, pembangunan

RSUD di wilayah utara, peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin

dan pembangunan/peningkatan jalan

-146-

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan

seperti ruang kelas diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan

pendidikan sehingga pembagian ruang kelas menjadi beberapa shift

diharapkan tidak terjadi lagi dimasa-masa mendatang. Penyediaan sarana

dan prasarana kesehatan di fokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti peningkatan kualitas

layanan Puskesmas di setiap wilayah di Kabupaten Tangerang. Sedangkan

peningkatan infrastruktur jalan dapat mempercepat pertumbuhan dan

pemerataan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Selain infrastruktur dasar pada tahun pertama arah kebijakan

pembangunan diarahkan pada perwujudan reformasi birokrasi, penciptaan

iklim investasi yang baik dan peningkatan pendapatan daerah untuk

meningkatkan pelayanan publik mulai dari tingkat desa/kelurahan menjadi

lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan

langkah-langkah konkrit dalam perwujudan reformasi birokrasi menjadi

fokus pembangunan dimana penerapan e-goverment di berbagai sektor

dijadikan sebagai langkah awal reformasi. Reformasi birokrasi diharapkan

dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan road map reformasi

birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,

dimana keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah

akan berkontribusi besar bagi pencapaian sasaran reformasi birokrasi

nasional. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagai wujud

keberhasilan reformasi birokrasi akan memberikan dampak positif yang luar

biasa bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Penciptaan iklim investasi yang baik diupayakan melalui peningkatan

pelayanan perijinan, pengendalian tata ruang, menekan angka kriminalitas

dan peningkatan kesempatan kerja. Sedangkan untuk meningkatkan PAD

dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sektor, baik pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bahkan saat ini telah dibentuk

dan dibangun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada 5 (lima) kecamatan

untuk memperluas jangkauan pelayanan pajak.

-147-

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Maret 2014) – Tahun

Keempat (Maret 2017)

Pada tahap ini arah kebijakan pada tahun sebelumnya seperti

peningkatan sarana dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan,

perwujudan reformasi birokrasi, penciptaan iklim investasi yang baik dan

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terus ditingkatkan. Adapun arah

kebijakan pada Tahun kedua hingga tahun keempat selain meningkatkan

arah kebijakan tahun pertama yaitu meningkatkan pembiayaan pada

pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan infrastruktur

perekonomian.

Peningkatan pembiayaan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan

berupa peningkatan biaya bantuan pendidikan bagi siswa maupun tenaga

pendidik dan peningkatan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Sedangkan dalam upaya peningkatan infrastruktur

perekonomian dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

berbasis industri dan UMKM dengan menitikberatkan pada sektor hilir

(peningkatan kualitas jaringan irigasi dan pengolahan hasil-hasil pertanian,

perkebunan, perikanan kelautan). Merevitalisasi pusat-pusat perekonomian

masyarakat seperti pasar desa atau tradisional dan peningkatan mutu

produk unggulan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi percepatan

pengembangan perekonomian daerah.

Pengelompokan usaha (aglomerasi) terus didorong yang berarti semua

industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan

keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk

menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan

pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan

untuk menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan

wilayah. Pada periode ini juga dilakukan penguatan kelembagaan dan

pengembangan kebijakan-kebijakan industri dan perdagangan agar tercipta

iklim investasi yang kondusif. Selain itu juga turut dikembangkan kawasan-

kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi diantaranya merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi

yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh yang dapat menggerakkan

pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas

penunjang kegiatan ekonomi yang memadai.

-148-

6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Maret 2017-Maret

2018)

Tahun 2017-2018 merupakan tahun akhir Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten tangerang tahun 2013-2018, artinya arah

kebijakan pada periode ini masih digunakan dan dijadikan dasar pijakan

dalam RPJMD berikutnya. Tahap ini merupakan tahap konsolidasi untuk

memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan

jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Arah kebijakan periode ini selain difokuskan pada sektor yang masih

perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan pada

tahun-tahun sebelumnya, diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian

masyarakat.

Secara lebih rinci keterkaitan antara Misi, tujuan, sasaran, strategi

dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat

dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Tangerang

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

MISI 1 : Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan

dan kesehatan bagi masyarakat

Meningkatkan

pelayanan

pendidikan bagi

seluruh

masyarakat

Kabupaten

Tangerang

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pendidikan

masyarakat

Menyediakan

sarana dan

prasarana

penunjang

pendidikan anak

usia dini

Peningkatan sarana

pendukung PAUD

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

penunjang

pendidikan jenjang

SD

Meningkatkan ruang

kelas dan sarana

prasarana pada

tingkat SD

-149-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

penunjang

pendidikan jenjang

pendidikan SMP

Meningkatkan ruang

kelas dan sarana

prasarana pada

tingkat SMP

Meningkatkan

akses pelayanan

pendidikan bagi

masyarakat miskin

Pendidikan

terjangkau bagi anak-

anak dari golongan

tidak mampu serta

Bantuan Siswa

Miskin

Mewujudkan mutu

dan keunggulan

pendidikan

Mendorong tenaga

pengajar agar

melanjutkan jenjang

studinya untuk

pemenuhan standar

kompetensi

Pengembangan

kurikulum serta

kualitas materi dan

metode pembelajaran

Mengembangkan

pendidikan

keaksaraan dan

kecakapan hidup

Mengembangkan

pendidikan

keaksaraan dan

kecakapan hidup

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

pendidikan non

formal

Meningkatkan

cakupan layanan

perpustakaan

daerah

Meningkatkan luas

jangkauan layanan

perpustakaan daerah

dan penyediaan buku

bacaan bagi

masyarakat umum

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan bagi

seluruh

Meningkatnya

akses dan

kualitas

kesehatan

Menciptakan

lingkungan yang

sehat

Promosi Kesehatan

-150-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

masyarakat

Kabupaten

Tangerang

masyarakat

Menekan

penyebaran

penyakit menular

Penanganan TBC

BTA Positif

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan untuk

ibu melahirkan

Pelayanan kesehatan

untuk ibu

melahirkan disertai

dengan peningkatan

gizi

MEningkatkan

standar pelayanan

rumah sakit

Meningkatkan sarana

dan prasarana serta

manajemen rumah

sakit

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan rujukan

Menerapkan sistem

jaminan menyeluruh

bagi masyarakat

miskin melalui

pemberlakuan

KARTU SEHAT

Menigkatkan

sarana prasarana

dan meningkatkan

kemudahan

pelayanan

kesehatan yang

terjangkau

Mengembangkan

puskesmas rawat

inap

Menyediakan sarana

dan pelayanan

kesehatan Rumah

Sakit yang memadai

terutama di wilayah

utara

Meningkaatkan

Gizi Masyarakat

Pelayanan perbaikan

gizi masyrakat

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan anak

balita

Pelayanan kesehatan

anak balita

-151-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Menciptakan

keluarga

berencana yang

sehat

Pembinaan

masyarakat dalam

pelayanan KB

Meningkatkan

lingkungan sehat

perumahan

Penyediaan PSU yang

layak

Penyediaan air bersih

bagi komunitas

perumahan

Meningkatan

akses sanitasi

Pembangunan

sarana sanitasi

sekolah (Sanisek)

Pendampingan PHBS

Sanisek

Pembangunan

Seribu Sanitasi

(SERASI)

Meningkatkan

layanan air bersih

Pengawasan dan

pengendalian

terhadap industri dan

non

industri/komersial

penghasil limbah

cair, limbah padat

(B3), Gas, Getaran,

Kebauan dan

Kebisingan

Pelayanan Tindak

Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat

Adanya Dugaan

Pencemaran

Dan/Atau Perusakan

Lingkungan

Penyediaan SAB

Pengadaan tanah

untuk embung

Pembangunan

embung dan

bangunan

-152-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

penampung air

lainnya

Meningkatkan

kualitas

perumahan dan

pemukiman

Meningkatkan

kualitas pemukiman

kumuh disertai

dengan penyediaan

PSU yang layak

Penyusunan

database dan

perencanaan

pengembangan

kawasan

permukiman

MISI 2 : Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian

masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat

Meningkatkan

pertumbuhan,

daya saing dan

peran ekonomi

daerah dalam

perekonomian

regional untuk

mendukung

aktivitas ekonomi

Meningkatkan

pertumbuhan

dan pemerataan

ekonomi daerah

Mendorong sektor

keuangan dan

pelaku usaha

untuk membantu

pengembangan

produk-produk

unggulan dan

industri kreatif

Pembinaan dan

fasilitasi untuk

mendorong potensi

ekspor dan

optimalisasi pangsa

pasar local sentra-

sentra industri

potensial melalui

pengenalan produk

dan promosi

Pengembangan

Sentra-Sentra

Industri Potensial

Fasilitasi dan

pembinaan bagi

industri kecil dan

menengah

Peningkatan

kemampuan

teknologi industri

Pembinaan

kemampuan

teknologi industri

dan Perluasan

penerapan SNI untuk

mendorong daya

saing industri

Meningkatkan

produksi pertanian

Fasilitasi

peningkatan produksi

pertanian

Pengembangan

Pertanian Pangan

Regulasi Pertanian

Pangan

-153-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Berkelanjutan Berkelanjutan

Identifikasi

revitalisasi

kelembagaan petani

dan sarana produksi

pertanian

Bantuan benih padi

bersertifikat pada

kawasan LP2B

Bantuan pupuk

organik pada

kawasan LP2B

Meningkatkan

produksi

peternakan

Fasilitasi

peningkatan produksi

peternakan

Meningkatkan

produktifitas

budidaya air tawar

dan air payau

Fasilitasi

peningkatan

produktivitas

perikanan air tawar

dan air payau

Meningkatkan

Produksi

Perikanan

Tangkap

Pendampingan pada

kelompok nelayan

perikanan tangkap

dan peningkatan

kualitas alat tangkap

Gerakan

membangun

masyarakat pantai

Pembangunan

infrastruktur dasar;

penguatan ekonomi;

pemberdayaan

masyarakat pesisir

Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

Koperasi

Pembinaan,

pengawasan, dan

penghargaan

koperasi berprestasi;

Meningkatkan

kapasitas KUKM

Fasilitasi Kemitraan

Investasi dan Usaha

bagi UMKM

Pemanfaatan

Fasilitas Dana

Pemerintah bagi

-154-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

KUMKM melalui

UPDB

Meningkatkan

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Pengawasan terhadap

barang beredar

Mengembangkan

destinasi

pariwisata

Peyusunan

Masterplan dan DED

Penyediaan Objek

Daerah Tempat

Wisata (ODTW)

Peningkatan promosi

potensi wisata

Mengembangkan

komoditi icon

daerah

Pengembangan

komoditi icon daerah

Ayam Wareng

Pengembangan

komoditi icon daerah

Rambutan Parakan

Meningkatan

akses perdagangan

Revitalisasi dan

pembangunan pasar

tradisional

Akselerasi

pendapatan

dadrah

Optimalisasi

peningkatan

Pendapatan Daerah

Pembangunan UPTD

Kemeterologian

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Menurunnya

angka

kemiskinan

Meningkatkan

pemberdayaan

PMKS

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Mengembangkan

Desa Mandiri

Tahan Pangan

(Desa Mantap)

Tersedianya

cadangan pangan

desa 2,5 ton setara

beras

-155-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Penanganan Desa

Rawan Pangan

melalui

pemberdayaan

masyarakat kelompok

tani

Pembentukan Badan

Usaha Milik Desa

(BUMDes)

Penguatan

kelembagaan

pengembangan

partisipasi

masyarakat

Pembinaan lembaga

kemasyarakatan

perdesaan

Meningkatkan

ketersediaan

lapangan kerja dan

kesempatan

berusaha

Meningkatnya

kesempatan

kerja

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Penyiapan tenaga

kerja siap pakai

melalui kerjasama

pendidikan dan

pelatihan berbasis

kompetensi

Pembangunan dan

penyediaan sarana

prasarana

pendukung gedung

BLKI

Pemerataan

kesempatan kerja

dan fasilitasi

hubungan

industrial

harmonis, dinamis

dan berkeadilan,

kelangsungan

usaha serta

peningkatan

kesejahteraan

pekerja

Peningkatan

perlindungan tenaga

kerja, keselamatan

dan kesehatan kerja

MISI 3 : Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam

penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju

masyarakat yang religius

Meningkatkan Menumbuhkan Mendorong anak Menerapkan Baca

-156-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

kesadaran dan

toleransi antar

umat beragama

nila-nilai

keagamaan

dalam

kehidupan

bermasyarakat

didik pada untuk

mempelajari baca

Al-Qur'an

Tulis Al Qur’an dalam

jenjang pendidikan

Penyelenggaraan

pembinaan

kesadaran dan

toleransi antar

umat beragama

Pembinaan

masyarakat dan

lembaga keagamaan

Penbangunan Kantor

Bersama Bidang

Keagamaan

Meningkatkan

kapasitas

organisasi

kepemudaan

Pembinaan pengurus

kepemudaan

Meningkatkan

kesadaran berolah

raga

Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

raga

Pengembangan

sarana dan

prasarana

kepemudaan dan

olahraga diseluruh

wilayah kecamatan

Pembangunan sarana

olahraga melalui

pembangunan

stadion mini dan

Sport Center

Pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Pembinaan generasi

muda

Meningkatkan

keragaman budaya

Pengelolaan budaya

masyarakat

Pengembangan

sarana dan

prasarana

pengembangan

kebudayaan

Pembangunan Pusat

Seni Budaya

Penanganan bagi

perempuan dan

anak korban

tindak kekerasan

Pemberian layanan

kepada perempuan

dan anak korban

tindak kekerasan

-157-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Meningkatkan

daya dukung iklim

usaha dan

investasi yang

kondusif

Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban

Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban

Peningkatan

penanganan terhadap

pelanggaran Perda

Peningkatan cakupan

wiayah yang

tertangani Linmas

Meningkatkan

pemahaman

masyarakat dalam

pengembangan

waawasan

kebangsaan

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pengembangan

wawasan kebangsaan

MISI 4 : Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh

peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan

ruang dan lingkungan

Meningkatkan

jumlah investasi di

Kabupaten

Tangerang dalam

rangka percepatan

pertumbuhan

perekonomian

secara merata

Meningkatnya

pertumbuhan

investasi daerah

Pengembangan

potensi investasi,

usaha daerah dan

sektor informal

dengan

peningkatan

kinerja pelayanan

dan

pengembangan

produk unggulan

Penyusunan

kebijakan investasi

dan kemudahan

dalam berinvenstasi

Pelaksanaan promosi

investasi

Meningkatkan

akses dan kualitas

infrastruktur dasar

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur

dasar dengan

mengotimalkan

keseimbangan

ruang dan

lingkungan

Meningkatkan

instrumen

pengendalian

pemanfaatan

ruang yang efektif

Pengembangan

sistem integrasi

spasial dalam

perencanaan dan

pengendalian ruang

Perencanaan ruang

kawasan strategis

Pusat Pemerintahan

-158-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Meningkatkan

Pemanfaatan

ruang yang

konsisten

Pengembaangan

sistem pemanfaatan

ruang

Penanggulangan

Kemacetan Lalu

Lintas

Peningkatan jalan

strategis kabupaten

dalam kondisi baik

Peningkatan jalan

non strategis

kabupaten dalam

kondisi baik

Peningkatan

jembatan dalam

kondisi baik

Peningkatan jalan

baru dalam kondisi

baik

Peningkatan jalan

desa dalam kondisi

baik

Penyediaan lahan

untuk pembangunan

jalan

Penanggulangan

Banjir

Pembangunan dan

Rehabilitasi/

pemeliharaan

jaringan irigasi

Normalisasi saluran

sungai

Normalisasi saluran

pembuang

Perlindungan dan

konservasi Sumber

Daya Alam

Upaya peningkatan

cadangan/resapan

air tanah dengan

adanya sumur

resapan

Pengendalian

Kerusakan

Lingkungan

Mengembangkan

Ruang Terbuka

Peningkatan RTH

-159-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Hijau

Pengadaan tanah

untuk lahan terbuka

hijau

Pelatihan

Pemanfaatan Limbah

Skala Rumah Tangga

Meningkatkan

pengelolaan

persampahan

Pengelolaan

persampahan

Penyediaan Tempat

Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST)

Penataan,

penguasaan,

kepemilikan

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

untuk TPA

Jatiwaringin

Pengadaan Rambu

Rute angkutan

sampah

Penyusunan Kajian

Rambu rute

angkutan sampah

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas sarana

perlengkapan jalan

Pengadaan dan

pemeliharaan

Penerangan Jalan

Umum

Pengadaan dan

pemelharaan sarana

dan prasarana

perhubungan

Meningkatnya

kewaspaan

terhadap bencana

Peningkatan sarana

dan prasarana

kebakaran dan

penanggulangan

bencana

-160-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Meningkatnya

pengelolaan

lingkungan hiduo

Pengelolaan

pertamanan

Pengelolaan

persampahan

MISI 5 : Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang

bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab

Mendorong

penyelenggaraan

pemrintahan yang

professional dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

implementasi

Reformasi

Birokrasi

Meningkatkan

kinerja

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

Peningkatan kualitas

perencanaan dan

pengendalian

Pengembangan e

Planning

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

pemerintah

Pembangunan

gedung pemeritah

Meningkatnya

sarana informasi

dan komunikasi

Pemerataan sarana

informasi dan

komunikasi

Penyediaan jaringan

komunikasi data di

SKPD

Meningkatkan

kualitas

pengawasan

internal

Pengawasan internal

dan berkala

Peningkatan

kapasitas Aparat

Pengawasan Internal

Pemerintah ( APIP )

Meningkatakan

kapasitas Aparatur

Pemerintah

Daerah

Peningkatan

pembinaan dan

pengembangan

aparatur pemerintah

daerah

Meningkatkan

pengelolaan

keuangan yang

transparan dan

Pengembangan

sistem pengelolaan

keuangan terintegrasi

-161-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

akuntabel

Tertib Administrasi

Pengelolaan Asset

Barang Daerah

Peningkatan

layanan perijinan

dan non perijinan

melalui

pengembangan

sistem informasi

Penerapan dan

Updating SIG pada

Sistem Perijinan dan

Non Perijinan

Berbasis web

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pengadaan barang

dan jasa

Pengadaan barang

dan jasa yang

terintegrasi

Meningkatkan

Pelayanan

Adminstrasi

Terpadu

Kecamatan (Paten)

Peningkatan

pelayanan

administrasi

kecamatan

Pembinaan

penyelenggaraan

PATEN di Kecamatan

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

perangkat daerah

dan tata laksana

Penataan

kelembagaan

perangkat daerah

Meningkatkan

penataan

peraturan

perundang-

undangan

Penataaan peraturan

perundang-undangan

Meningkatnya

penyebarluasan

dan kualitas

informasi dan

media massa

Koordinasi dan

Kerjasama informasi

dan media massa

Meningkatkan

kerjasama

Peningkatan

kerjasama CSR

-162-

TUJUAN SASARA

N STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Pemerintah dan

Swasta

dengan pihak swasta

Meningkatkan

pengelolaan tanah

asset Pemerintah

Daerah

Penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

asset Pemerintah

Daerah

Meningkatkan

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

Peningkatan

kapasitas lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Meningkatkan

pelayanan

kearsipan

Peningkatan sarana

dan prasarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

Meningkatkan

penataan

adminstrasi

kependudukan

Peningkatan

pelayanan

adminstrasi

kependudukan

Meningkatan

pelayanan

pemakaman

Pengelolaan areal

pemakaman

-163-

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah

bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan

pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang

menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah

daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-

program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian

indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu

program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan bagian dari program

prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam

rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program prioritas

lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilakukan SKPD

dalam rangka pembangunan global (MDGs/SDGs).

3. Mendukung program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan

minimal dan operasional maupun program-program yang menjadi

arahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

4. Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang iklim investasi

-164-

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan

program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran

pembangunan daerah. Program pembangunan daerah berupa pernyataan

yang mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi

program prioritas yang bersifat strategis. Suatu program prioritas bersifat

strategis mengikuti arsitektur kinerja.

Gambar 7.1.

Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis

Dengan

Operasional

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas (Operasional)

Hasil/out come

Indikator Kinerja Strategis

Lagging Leading

Hasil/out come

Indikator Kinerja Oprasional

Lagging Leading

Program Prioritas (Strategik)

Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program

Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan

program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung

pencapaian VISI MISI yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi

program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian

sasaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan

mengawal serta melaksanakan 25 (dua puluh lima) program unggulan

sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas SKPD, sehingga

program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis

dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan

yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan

masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai

-165-

pemangku kepentingan. SKPD terkait dengan menggandeng swasta maupun

kelompok masyarakat secara konsisten bersama-sama melalui perencanaan

yang matang diharapkan dapat mewujudkan tujuan program ini.

1. PENINGKATAN AKSES

PENDIDIKAN

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah

meningkatkan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk

memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan

meningkatkan akses pendidikan. Perluasan pemenuhan hak dan

kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas

hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu diantaranya

pemenuhan akses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi

fokus utama dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Salah

satu langkah untuk memenuhi kebutuhan akses pendidikan adalah

Pembangunan Ruang Kelas, terutama untuk sekolah menumpang dan

sekolah yang masih membutuhkan Ruang Kelas Baru, hal ini untuk

memenuhi standar SPM khususnya pemenuhan target indikator Rasio

Murid per kelas di Kabupaten Tangerang. Untuk memenuhi

kebutuhan ruang kelas diperoleh dari berbagai sumber anggaran baik

dari APBD Kabupaten Tangerang maupun bersumber dari APBN dalam

bentuk Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan, dari

Kementerian Agama dalam bentuk pembangunan sekolah Madrasah di

Kabupaten Tangerang dan sumber pendanaan lainnya. Berbagai

yayasan pengelola sekolah pun turut ambil bagian dalam pencapaian

target tersebut. SKPD yang terkait dengan program ini antara lain

Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya.

2. PENINGKATAN SARANA

KESEHATAN

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan menjadi target

pembangunan yang diprioritaskan oleh Kepala daerah dan segenap

jajarannya. Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta

peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi

salah satu upaya dalam peningakatan derajat kesehatan masyarakat

-166-

Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2018 ditargetkan 8

Puskesmas ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan

beroperasinya RSUD Pantura untuk menangani masyarakat

Kabupaten Tangerang di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Sarana

dan prasarana kesehatan saat ini terkonsentrasi di wilayah tengah

dan wilayah selatan Kabupaten Tangerang, sedangkan diwilayah utara

masih kurang dalam akses kesehatan. Hal tersebut perlu segera

ditangani untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi

masyarakat yang berdomisili di wilayah utara. Oleh karena ini

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan program unggulan

berupa pembangunan RSUD di wilayah utara.

Pemenuhan standar Rumah Sakit tipe B Pendidikan untuk

Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang dan Standar Rumah Sakit Tipe

B untuk Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja terus diupayakan

dengan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit secara

bertahap. SKPD yang terkait dalam program ini diantaranya Dinas

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Tangerang, Rumah Sakit Umum

Daerah Balaraja, Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah dan

Dinas Cipta Karya.

3. KARTU PINTAR

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten

Tangerang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga pendidikan menjadi hak bagi seluruh masyarakat tidak

terkecuali untuk masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki inisiatif untuk

menerbitkan kartu pintar untuk membuka akses layanan pendidikan

seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Program yang

mendukung KARTU PINTAR yaitu Program Manajemen pelayanan

pendidikan yang dilaksanakan dengan melalui penyediaan beasiswa

bagi keluarga kurang mampu.

Diharapkan pada akhir masa RPJMD dapat membuka akses

layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh siswa MBR Kabupaten

Tangerang. Pihak yang terkait dalam mengawal terwujudnya

penerbitan dan penerapan kartu pintar ini antara lain Dinas

-167-

Pendidikan, BAPPEDA sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi

instansi terkait dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai instansi pendukung yang turut mensukseskan program ini.

4. KARTU SEHAT

Kartu sehat dikembangkan sebagai media yang dapat memberi

kemudahan akses layanan kesehatan terutama bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Diharapkan dengan adanya program kartu

sehat semua lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang dapat

menikmati layanan kesehatan yang ada. KARTU SEHAT didukung

dengan program upaya kesehatan masyarakat melalui penyusunan

database penduduk penerima kartu sehat, penyusunan regulasi,

sosialisasi mekanisme pelaksanaan Program KARTU SEHAT dan

penerapan KARTU SEHAT, sejak tahun 2013 penerapan KARTU

SEHAT ini dapat membuka akses layanan kesehatan yang memadai

bagi seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum

terjamin pembiayaan kesehatannya di Kabupaten Tangerang

Pihak yang terkait langsung dalam program ini antara lain Dinas

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit

Umum Daerah Balaraja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Kesejahteraan Sosial, Kecamatan dan kerjasama dengan

berbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah lainnya

sebagai rumah sakit rujukan.

5. REVITALISASI DAN

PEMBANGUNAN PASAR KABUPATEN

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa pasar tradisional yang

tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang. Pengembangan

pasar sebagai pusat perekonomian dirasakan besar manfaatnya bagi

masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang

bermaksud meningkatkan kualitas pelayanan pasar melalui

revitalisasi pasar dengan langkah-langkah konkrit yaitu memetakan

kembali kondisi pasar yang ada, mengevaluasi kinerja rancangan

pasar tradisional, menyusun sebuah model dan prototipe rancangan,

merumuskan perancangan revitalisasi pasar tradisional sebagai

sebuah “pasar modern”. Pihak yang terkait langsung dalam program

-168-

ini antara lain Dinas Perindustran dan Perdagangan dan Dinas Cipta

Karya.

6. GEBRAK SIPINTAR

Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan

rendah menjadi pendekatan yang dicanangkan dalam Program

GEBRAK SIPINTAR atau Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui

Simpan Pinjam Terpadu. Gerakan Berantas Kemiskinan melalui

Simpan Pinjam Terpadu ini memberikan stimulasi bagi yang benar-

benar membutuhkan tanpa agunan. Program yang menjadi bagian

dari program GEBRAK SIPINTAR yaitu program pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

melalui penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan

infrastruktur pendukung. Diharapkan pada akhir periode RPJMD

sebanyak 32.000 UMKM dapat ditingkatkan produk dan mutunya

melalui penyertaan modal pada Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB).

Pihak yang terkait dalam program ini antara lain Dinas KUMKM dan

lembaga-lembaga keuangan.

7. JALIN RASA

Saat ini setiap perusahaan didorong untuk berperan serta

dalam pembangunan kemasyarakatan yang berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,

baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun

masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya

terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan.

Untuk menangkap peluang tersebut, digulirkanlah Program

JALIN RASA atau Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera

sehingga kerjasama antar pihak dapat ditingkatkan untuk membantu

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan

meningkatkan kredibilitas pihak yang menjalin kerjasama. Kerjasama

ini ditargetkan sebanyak 10 kerjasama pertahun, sehingga pada

tahun 2018 di targetkan terdapat 40 kerjasama. Program yang terkait

dengan Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera adalah program

kerjasama pembangunanmelalui pembentukan tim pengendali

-169-

program TLSP. Pihak yang mendukung program ini antara lain

BAPPEDA dan Bagian Kerja Sama Sekretriat Daerah.

8. PENANGANAN PENGANGGURAN

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja mutlak

harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang

mengingat kebutuhan tenaga kerja industri sangat tinggi. Apabila

tidak segera dilaksanakan masyarakat usia produktif Kabupaten

Tangerang hanya akan berkumpul di sektor informal saja.

Pembangunan BLKI atau Balai Latihan Kerja Industri yang

terpusat dan terpadu skala Kabupaten merupakan langkah strategis

untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ditunjang teknologi yang memadai dan pendidik yang kompeten

diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai.

Program yang terkait dengan pembangunan Balai Latihan Kerja

Industri ini adalah program pembangunan gedung pemerintahan,

program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah dan program peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik

konstruksi dan pengadaan sarana pengadaan lahan dan

pengoperasian BLKI. Sarana dan prasarana diharapkan dapat

dilengkapi pada tahun 2015 sehingga dapat segera difungsikan

karena pembangunannya sudah mulai dibangun pada tahun 2013.

Pihak yang terkait dalam program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

9. PENINGKATAN AKSES SANITASI

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki fokus dalam

meningkatkan akses sanitasi dan air minum masyarakat Kabupaten

Tangerang meliputi sektor penyediaan air minum, pengelolaan air

limbah domestik, persampahan, drainase dan perilaku hidup bersih

dan sehat. Salah satu dari wujud program ini adalah program Sanitasi

Berbasis Sekolah atau SANISEK yang dimaksudkan untuk

meningkatkan layanan sanitasi bagi siswa tingkat dasar di Kabupaten

Tangerang. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemberdayaan sanitasi

komunitas sekolah dan pembangunan MCK di sekolah yang benar-

-170-

benar membutuhkan dengan jumlah 250 MCK per tahun. Dengan

program ini diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat

menyediakan 1.269 unit MCK untuk komunitas sekolah sehingga

dapat menikmati layanan sanitasi yang layak dan secara bersama-

sama memelihara sarana sanitasi yang disediakan Pemerintah Daerah.

Selain akses sanitasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Tangerang juga mencanangkan program Seribu Sanitasi (Serasi)

untuk masyarakat. Target program ini adalah menyediakan 1000

sarana sanitasi kepada masyarakat setiap tahun. Sehingga pada akhir

RPJMD dapat tercapai 3.000 sarana sanitasi masyarakat. Program ini

didukung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah.

Adapun pihak yang turut dalam pelaksanaan program ini antara lain

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya dan

Dinas Kesehatan.

10. PEMBANGUNAN SPORT CENTRE

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari semakin

meningkatnya kualitas infrastruktur yang terkait langsung dengan

pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan wilayah. Pada sisi

lainnya Pemerintah Daerah pun perlu memikirkan ketersediaan

sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan.

Sport centre dengan skala Kabupaten sudah mulai terbangun, hanya

kelengkapan venuenya masih belum memadai, sehingga mulai tahun

2014 dibangun venue sebagai bagian dari Sport Centre. Program

yang menjadi bagian dari Pembangunan Sport Centre ini adalah

program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah dan program peningkatan sarana dan prasarana

olahraga melalui pengadaan lahan, pembangunan fisik konsntruksi

dan pengadaan sarana, penyusunan feasibility study dan

penyusunan DED hingga pengoperasionalan sport centre. SKPD yang

terkait dengan Program ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olah Raga, Dinas Cipta Karya dan Setda Bagian Pertanahan.

-171-

11. PENGEMBAGAN PUSAT SENI BUDAYA DAN PARIWISATA

Dalam membangun karakter masyarakat Kabupaten Tangerang

dibutuhkan suatu wadah sehingga segala aktifitas dan kreatifitas

masyarakat khususnya Para Pemuda dapat berkontribusi dalam

pembangunan aspek sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tangerang

sehigga Pembangunan Pusat Seni Budaya menjadi suatu hal yang

penting,

Pengembangan komoditas icon Kabupaten Tangerang seperti

Rambutan Parakan dan Ayam Wareng harus terus mendapat

perhatian karena merupakan potensi bagi Kabupaten Tangerang.

Selain itu pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan

pembangunan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang telah

ditetapkan yaitu Kawasan Wisata Solear dan Tanjung Pasir. SKPD

terkait dalam program ini antara lain Disporabudpar, Dinas Cipta

Karya serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

12. GEMARIPAH

GEMARIPAH (Gerakan Masyarakat Mandiri Sampah) dalam

hal ini adalah program pengembangan Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST), sebagaimana arahan pemerintah dan kinerja di

lapangan bahwa TPST ini merupakan sarana yang dapat

menanggulangi tingginya timbulan dengan menerapkan konsep 3R

(Reduce, Reuse, Recycle). Program terkait Pembangunan MRF

(Material Recovery Facilities) di setiap Kecamatan adalah program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui

penyusunan database, pemberdayaan dan pembentukan kelompok

masyarakat pengelola TPST dan penyediaan infrastruktur TPST.

Pembangunan TPST ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2014

sebanyak 5 unit, dan kedepannya dibangun 5 unit per tahun

sehingga pada akhir RPJMD terbangun 15 unit TPST.

Mengurangi sampah dari hulu guna mengurangi beban TPA

(Tempat Pembuangan Akhir) menjadi sasaran program ini. Program

ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,

rencananya pada tiap kecamatan akan disediakan TPST yang secara

-172-

langsung dikelola masyarakat dengan monitoring dan evaluasi dari

SKPD terkait. Pihak yang terlibat dalam program ini antara lain

BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BLHD, dan Kelompok

Masyarakat pemberdaya dan pengelola sampah.

13. PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH

Bencana banjir dan kekurangan air bersih dan sumber air

baku menjadi permasalahan yang ironi di Kabupaten Tangerang.

Ketika musim penghujan turun banjir kerap melanda wilayah

Kabupaten Tangerang, namun pada musim kemarau beberapa

wilayah kekurangan air. Sebagai upaya dalam mempadupadankan

kedua permasalah tersebut agar berbuah manfaat, maka

dicanangkan program pembangunan embung atau tandon air.

Pada musin hujan tiba ketika volume air melimpah ruah,

embung menjadi wadah untuk menampung luapan air tersebut

sehingga dapat mengurangi atau bahkan mananggulangi area banjir.

Pada musim kemarau diharapkan simpanan air tersebut dapat

dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih

maupun air baku untuk PDAM Tirta Kerta Raharja. Apabila

dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin embung juga

dapat memenuhi kebutuhan air industri yang marak berkembang di

Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 2018 ditargetkan telah dibangun embung di

Kecamatan Solear. Program yang terkait dengan Pembangunan

Embung/tandon air ini adalah program pengembangan, pengelolaan

dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui

penyusunan Feasibility Study, Penyusunan DED, Pembangunan Fisik

Konsntruksi dan Pengadaan Sarana dan operasionalisasi

embung/tandon. Pihak yang menjadi ujung tombak dalam program

ini antara lain Dinas Bina Marga dan SDA dan Sekretariat Daerah.

14. KANTOR BERSAMA BIDANG

KEAGAMAAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada

masyarakat, perlu ditingkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga

keagamaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang menampung segala

-173-

aktifitas berbagai organisasi kemasyarakatan dibidang keagaamaan

seperti MUI, LPTQ, Bazda, KUA dan lain sebagainya dengan

mendirikan Kantor Bersama Bidang Keagamaan baik ditingkat

Kabupaten maupun Kecamatan. Pembangunan Kantor Bersama

tersebut juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang

keagamaan. Pada tahun 2018 ditargetkan telah terbangunnya 6 unit

Kantor Bersama Bidang Keagamaan di Kecamatan dan 1 unit Kantor

Bersama Bidang Keagamaan ditingkat Kabupaten. SKPD yang

terkait dengan program ini adalah Dinas Cipta Karya dan Kecamatan.

15. PENGEMBANGAN KAWASAN

STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Dalam upaya meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan

menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu

dilakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Program

yang mendukung adalah Program Perencanaan Tata Ruang dengan

kegiatannya penyusunan RDTR dan peraturan zonasi serta Program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui berbagai

kegiatan promosi untuk meningkatkan investasi ke Kabupaten

Tangerang.

Pihak yang turut serta dalam pelaksanaan program ini adalah

BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, BPMPSTP, dan Sekretariat Daerah.

16. GEBRAK PAKUMIS

Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi

Kawasan Padat Kumuh dan Miskin) ini diselenggarakan untuk

menangani permasalahan umum yang terdapat di kawasan

permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak

huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai

yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan.

Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas rumah tidak

layak huni dan penataan kawasan kumuh, sehingga pada akhir

periode RPJMD dapat teratasi 27 kawasan melalui dana hibah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung program

GEBRAK PAKUMIS ini adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan

dengan kegiatan berupa pelaksanaan penyusunan database,

-174-

pelatihan pengelola program stimulan dan penyaluran dana stimulan

pada pengelola program. Adapun SKPD yang diharapkan dapat

secara langsung menangani program ini antara lain BPKAD, Dinas

Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan

Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional. Selain SKPD

yang terlibat dalam program ini adalah kelompok masyarakat yang

bertugas sebagai pemberdaya sekaligus sebagai pelaksana dan

lembaga swasta yang terkait di bidang air minum dan sanitasi seperti

IUWASH.

17. GERBANG MAPAN

Program Gerbang Mapan ini atau Gerakan Pembangunan

Masyarakat Pantai dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan

infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara

Kabupaten Tangerang agar siap menyongsong pembangunan kawasan

reklamasi pantai utara yang direncanakan sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi wilayah pantai utara yang

didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta

dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan

peluncuran program ini. Selain pengembangan infrastruktur juga

turut didukung dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara

merata.

Program yang dilaksanakan dalam mendukung program

GERBANG MAPAN ini adalah Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir dengan kegiatan berupa penyusunan grand design,

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyediaan infrastruktur

pendukung pada 25 Desa Pesisir. Adapun pihak yang terkait dalam

program ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan.

18. E-GOVERMENT

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan good governence

melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka

dikembangkan E-Goverment pada tiap lini pemerintahan.

Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan,

penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain

-175-

pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, program ini

juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan

publik yang ada. Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh SKPD di

Kabupaten Tangerang tersambung kedalam satu jaringan sistem

inforrmasi berbasis web dengan media fiber optik, dan pada tahun

2018 seluruh SKPD ditargetkan sudah dapat tersambung.

Pengembangan sistem tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya

akan berdampak pada tranparansi dan akuntabilitas sebagai

indikator terselenggaranya tatakelola pemerintahan dengan grade

good governance. Program ini didukung dengan program pengkajian

dan pengembangan sistem informasi dan penyusunan serta

pengembangan SIM pelayanan publik. Pihak yang terlibat dalam

program ini adalah seluruh SKPD, dengan leading sektornya Dinas

Komunikasi dan Informatika.

19. DESA MANTAP (MANDIRI TAHAN PANGAN)

Program desa mandiri pangan ini dirancang dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan

kapasitasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan,

distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan

memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan

dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utama adalah

rumah tangga pedesaan. Pengembangan desa mandiri pangan

sebagai upaya mengintegrasikan dan mengimplementasikan berbagai

model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu

desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Melalui

pendekatan ini diharapkan tercapai desa yang memiliki ketahanan

pangan mantap dan tidak terjadi kerawanan pangan

Melalui program desa mandiri pangan ini, selain pemberian

modal kepada petani/masyarakat, juga disertai dengan penyuluhan,

pembinaan, pelatihan, bimbingan dan pengorganisasian, perbaikan

sarana dan prasarana desa, dan bimbingan teknologi, sehingga

kelompok masyarakat tersebut mampu mandiri dalam pengelolaan

usaha-usaha produktif di wilayahnya. SKPD penanggung jawab

program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

-176-

20. PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang disebutkan bahwa alokasi Ruang Terbuka Hijau di wilayah

perkotaan adalah 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10%

RTH Privat. Untuk mewujudkan hal itu Pemda Kab. Tangerang

menyelenggarakan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) yang merupakan salah satu langkah nyata dalam memenuhi

ketetapan UUPR, terutama terkait pemenuhan luasan RTH

perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di

Indonesia.

Hal ini untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan

komprehensif dalam mewujudkan komunitas hijau. SKPD yang terkai

dalam program ini adalah Dinas Tata Ruang, BAPPEDA, BLHD, Dinas

Bina Marga dan Pengairan, Setda Bagian Pertanahan, DKP dan

Kantor Pemakaman Daerah.

21. AKSELERASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan berasal dari hasil pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Angka tersebut pada tahun

kedepan dapat dinaikan dengan progresif mengingat tingginya

potensi PAD Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu dari Biaya

Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak Restroran, PJU,

pajak hotel, pajak parir, pajak Reklame dan pajak hiburan.

Potensi lain yang belum tergali adalah pajak air bawah tanah

yang saat ini penggunannya kurang terkendali. Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) pun saat ini sangat berpotensi untuk ditingkatkan

karena mulai tahun 2014 dikelola oleh Kabupaten Tangerang.

Sehingga diharapkan dapat terus meningkat untuk mendukung

jalannya pembangunan daerah yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. SKPD yang

bertanggung jawab langsung dalam program ini adalah Dinas

Pendapatan Daerah, BPMPTSP, Disperindag, DKP dan SKPD lainnya

yang bertugas dalam pemungutan retribusi.

-177-

22. PENANGGULANGAN BANJIR

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa wilayah banjir yang

diakibatkan oleh luapan air sungai diantaranya yaitu disekitar

daerah aliran sungai wilayah Sungai Cisadane menggenangi (5

Kecamatan) yaitu Kec. Curug, Legok, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga;

Sungai Cirarab menggenangi (4 Kecamatan) yaitu Kec. Legok,Curug,

Cikupa dan Pasar Kemis, Sungai Cimanceuri menggenangi (5

Kecamatan) yaitu Kec. Legok, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja dan Kronjo

dan Sungai Cidurian menggenangi (3 Kecamatan) yaitu Kec. Cisoka,

Jayanti, Kresek.

Berdasarkan fakta tersebut pada beberapa tahun kedepan

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan Program

penanggulangan banjir guna mengurangi titik banjir agar tidak

merugikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berdomisili di

wilayah banjir tersebut Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara

lain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,

normalisasi saluran sungai dan normalisasi saluran pembuang.

Adapun SKPD yang mendukung program ini adalah Dinas Bina

Marga dan SDA.

23. PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang

dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai,

terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik

dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka

menunjang aktifitas perekonomia masyarakat dan pertumbuhan kota

adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi

distribusi barang dan mobilitas manusia.

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki

banyak titik kemacetan terutama pada koridor Jalan Raya Serang,

Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal,

Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan

Raya Raya Pasar Kemis. Sejauh ini lintasan yang paling macet adalah

Lintasan Cikupa dan Dadap, maka perlu penanganan jalan atau

-178-

pembukaan akses. Untuk itu diperlukan kebijakan terpadu dalam

penanggulangan kemacetan seperti Pembukaan Jalur Baru,

Penertiban pasar/PKL di badan jalan utama, pemeliharaan baik rutin

maupun berkala (periodik) jalan penghubung Peningkatan, dan

pembangunan/relokasi koridor kemacetan serta rekayasa lalu lintas

yang komrehensif. SKPD yang bertanggung jawab dalam program ini

diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan,

BAPPEDA, Bagian Pertanahan, BPMPTSP dan Dinas Tata Ruang

24. PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah perlu

menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan

kesatuan ekonomi daerah;

Sementara itu itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian

masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat

memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan

perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada. Upaya

strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan

perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu dilakukan

melalui penetapan lahan dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya

ditindak lanjuti dengan Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan,

Pengendalian Pengawasan Perlindungan, Pemberdayaan Petani,

Pembiayaan serta Ketentuan Pidana dalam hal terjadi penyimpangan

pemamfaatan lahan. SKPD yang secara langsung terkait dengan

program ini adalah Dinas Pertanian Peteranakan dan Ketahanan

Pangan, Dinas Tata Ruang, dan BAPPEDA.

25. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

-179-

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan reformasi

pelayanan di tingkat kecamatan. Posisi kecamatan menjadi sangat

penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu

berperan sebagai pusat pelayanan, baik pelayanan administrasi

maupun pelayanan kepada pemerintah desa/kelurahan. Upaya

menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan ini dapat dilakukan

dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada kecamatan

untuk menyelenggarakan pelayanan. Fungsi sebagai pusat pelayanan

ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan

waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik di kecamatan

dilakukan melalui penerapan pelayanan administrasi terpadu

kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu

kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang

proses pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan

dokumen, dilakukan melalui satu meja atau loket pelayanan. Dengan

sistem ini warga hanya berhubungan dengan petugas meja/loket

pelayanan di kecamatan.

PATEN memiliki arti penting bagi kecamatan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta

mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah

terdepan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga memberikan

tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Pemerintah

Daerah Kabupaten Tangerang. Hingga tahun 2008 ditargetkan

seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat

menyelenggarakan PATEN. Pihak yang terkait dalam program ini

adalah Sekretariat Daerah dan semua Kecamatan.

Setiap program unggulan diatas sudah ditetapkan dengan sasaran

pembangunannya, begitupun dengan indikasi kegiatan, indikator kinerja,

target kinerja dan pendanaan per tahunnya. Secara lebih rinci mengenai

program unggulan dapat dilihat pada tabel 7.1.

-180-

-181-

Tabel 7.1

Program Unggulan Kabupaten Tangerang

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 PENINGKATAN

AKSES PENDIDIKAN

Program

Wajardikdas

Pembangunan

Ruang Kelas

Unit - - 720 55.000 720 55.000 720 55.000 720 259.200 720 259.200 3.600 683.400 Dinas

Cipta

Karya,

Disdik

2 PENINGKATAN

SARANA

KESEHATAN

Program

Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/

Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

Penambahan

Puskesmas

Rawat Inap

Unit - - 2 10.000 4 15.000 2 10.000 8 35.000 Dinas

Cipta

Karya,

Dinkes

PENINGKATAN

SARANA

KESEHATAN

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Pembangunan

RSUD Pantura

Unit - - 1 24.000 Multi years 40.000 Multi years 40.000 1 104.000 Dinas

Cipta

Karya

Program

Peningkatan

Pelayanan RS

Pemenuhan

sarana prasarana

pelayanan

terhadap standar

RS Kelas B

Pendidikan

Unit 2 (1 unit

IPAL & 1

Gedung

Radiologi

tahap 2)

6.140 2 (Rawat

Inap

tahap 1

dan

MCU)

13.124 1 rawat

inap

tahap 2

15.000 Rawat inap

tahap 3

15.000 1 unit

gedung

parkir

28.500 1 unit

kamar

operasi

30.000 6 107.764 RSUD

Tanger

ang,

Cipta

Karya

-182-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemenuhan

sarana prasarana

pelayanan

terhadap standar

RS Kelas B

Unit 5 : IPAL ,

Gedung

Jenazah,

Gedung

CSSD,

gudang

obat,

Gedung

Logistik

3.500 2 :

Poliklinik

Tahap I,

Gedung

SIM RS

15.750 2 :

Poliklinik

Tahap II,

Rawat

Inap

Tahap I,

lahan

Parkir

Poliklinik

45.000 6 : Rawat

Inap Tahap

II, Gedung

Gizi kelas

B, Interior

Poliklinik

Baru, lahan

parkir

rawat inap,

Selasar

Penghub

Gedung IPJ

ke Ruang

Perawatan,

Relokasi

Pengadaan

Gedung IPJ

Sesuai Tipe

B, gedung

farmasi

62.466 3 : Interior

rawat Inap,

Penataan

Lanscap

Kolam

Resapan,

Perkerasan

Beton Jalan

Lingkungan

RS

28.200 1:

bangunan

lainnya

10.000 19 164.916 RSUD

Balaraj

a,

Cipta

Karya

3 KARTU PINTAR Program

Pendidikan

Menengah

Penyediaan

beasiswa bagi

keluarga tidak

mampu

Siswa - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 25.000 Dinas

Pedidik

an

4 KARTU SEHAT Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Terlayaninya

peserta program

Kartu Sehat

%

Pendud

uk

miskin

100 44000 100 60000 100 60000 40 50000 70 75000 75 85.000 75 374.000 Dinas

Keseh

atan

5 REVITALISASI DAN

PEMB. PASAR

KABUPATEN

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Perdesaan

Revitalisasi dan

pembangunan

Pasar

Tradisional/

Kabupaten

Unit - - - - 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 3 15.800 Dinas

Cipta

Karya,

Diperin

dag,

Pertan

ahan

-183-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

REVITALISASI DAN

PEMBANGUNAN

PASAR KABUPATEN

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Perdesaan

Penyusunan DED

Pasar

Tradisional/Kabu

paten

DED - - 3 150 - - - - - - - - 3 150 DINAS

CIPTA

KARYA

6 GEBRAK SIPINTAR Program

Pengembangan

Sistem

Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Pemanfaatan

Fasilitas Dana

Pemerintah bagi

KUMKM melalui

UPDB

UMKM 5.000 5.000 7.000 5.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 32.000 50.000

DKUK

M

GEBRAK SIPINTAR Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan keunggulan

kompetitif usaha

kecil menengah

Fasilitasi

Kemitraan

Investasi dan

Usaha bagi

UMKM

UMKM - - 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 150 600

DKUK

M

7 JALIN RASA Program

Kerjasama

Pembangunan

Penyusunan SOP

dan Blue Book

Program

Buku 1 200 - - - - - - - - - 1 200

BAPPE

DA

JALIN RASA Peningkatan

Kerjasama CSR

dengan pihak

swasta

Kerja

sama

- - 10 500 10 500 10 500 10 500 40 2.000 SETDA

8 PENANGANAN

PENGANG GURAN

Program

pembangunan

gedung

pemerintah

Pembangunan

Gedung BLKI

Unit - 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 12.500 DINAS

CIPTA

KARYA

-184-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PENANGANAN

PENGANGGURAN

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Penyediaan

sarana prasarana

pendukung BLKI

Paket - - 1 5.000 1 5.000 - - 2 10.000

DISNA

KER

9 PENINGKATAN

AKSES SANITASI

Program

Wajardikdas

Pembangunan

sarana sanitasi

sekolah (Sanisek)

Unit 264 42.240 175 28.000 216 34.560 230 36.800 230 36.800 154 24.640 1.269 203.040 DINAS

CIPTA

KARYA,

DISDIK

PENINGKATAN

AKSES SANITASI

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Pendampingan

PHBS Sanisek

Unit - - 250 1.000 250 1.000 250 1.000 250 1.000 250 1.000 1.250 5.000

DINKE

S

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Seribu Sanitasi

(SERASI)

Unit - - - - - - 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 3.000 15.000

DINKE

S

10 SPORT CENTRE Program

peningkatan

sarana dan

prasarana olah

raga

Tersedianya

Sport Centre dan

kelengkapan

venue

Paket 1 50.000 1 50.000 1 93.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 283.000 DINAS

CIPTA

KARYA,

DISPO

RA

SPORT CENTRE

DAN PUSAT SENI

BUDAYA

peningkatan

sarana dan

prasarana olah

Terbangunnya

Stadion Mini

Unit - 3 10.500 10 40.000 4 20.000 4 48.000 4 48.000 25 166.500 DINAS

CIPTA

KARYA,

DISPO

RA

11

PUSAT SENI

BUDAYA DAN

PARIWISATA

Program

Pembangunan

Gedung

Pemerintahan

Terbangunnya

Pusat Seni

Budaya

Unit 1 10.000 1 30.000 1 30.000 1 21.000 2 91.000 DINAS

CIPTA

KARYA,

DISPO

RA

PUSAT SENI

BUDAYA DAN

PARIWISATA

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Tersedianya

Masterplan dan

DED

DED 2 200 200

DISPO

RA

-185-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PUSAT SENI

BUDAYA DAN

PARIWISATA

Tersedianya

Objek Daerah

Tempat Wisata

(ODTW)

ODTW 2 5.000 2 5.000 2 10.000 DINAS

CIPTA

KARYA,

DISPO

RA

PUSAT SENI

BUDAYA DAN

PARIWISATA

Program

peningkatan

produksi hasil

peternakan

Pengembangan

komoditi icon

daerah Ayam

Wareng

ekor 50 50 50 50 50 50 150 300

DPPKP

PUSAT SENI

BUDAYA DAN

PARIWISATA

Program

peningkatan

produksi

pertanian/perkeb

unan

Pengembangan

komoditi icon

daerah Rambutan

Parakan

pohon 1.000 100 1.000 100 1.000 100 3.000 300

DPPKP

12 GEMARIPAH

(Gerakan

Masyarakat Mandiri

Sampah)

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

sampah

Penyediaan

Tempat

Pengolahan

Sampah Terpadu

(TPST)

Unit 5 3.000 1 600 4 2.400 2 3.000 4 3.000 2 3.000 18 15.000 DKP

GEMARIPAH

(Gerakan

Masyarakat Mandiri

Sampah)

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pelatihan

Pemanfaatan

Limbah Skala

Rumah Tangga

Orang 90 100 90 100 100 100 200 150 200 150 200 150 880 650 BLHD

GEMARIPAH

(Gerakan

Masyarakat Mandiri

Sampah)

Program

Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan

tanah

Penataan,

penguasaan,

kepemilikan

penggunaan dan

pemanfaatan

tanah untuk TPA

Jatiwaringin

Ha 2,5 2500 2,5 2.500 SETDA

GEMARIPAH

(Gerakan

Masyarakat Mandiri

Sampah)

Program

Peningkatan dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Pengadaan

Rambu Rute

angkutan sampah

persen - - - - - - - - 50 500 50 500 100 1.000

DISHU

B

-186-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GEMARIPAH

(Gerakan

Masyarakat Mandiri

Sampah)

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Penyusunan

Kajian Rambu

rute angkutan

sampah

Dok - 1 150 - 1 150

DISHU

B

13

PENINGKATAN

LAYANAN AIR

BERSIH

PENINGKATAN

LAYANAN AIR

BERSIH

PENINGKATAN

LAYANAN AIR

BERSIH

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pengawasan dan

pengendalian

terhadap industri

dan non industri/

komersial

penghasil limbah

cair, limbah padat

(B3), Gas,

Getaran,

Kebauan dan

Kebisingan

Industri 200 250 200 250 200 300 250 350 250 350 1.100 1.500 BLHD

Program Pelayanan

Tindak Lanjut

Pengaduan

Masyarakat

Akibat Adanya

Dugaan

Pencemaran

Dan/Atau

Perusakan

Lingkungan

Jumlah

penga

duan

yang

ditang

ani

25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 125 1.500 BLHD

Program

Lingkungan Sehat

Perumahan

Penyediaan SAB Lokasi - - 10 15.000 10 15.000 10 15.000 10 15.000 10 15.000 50 75.000 DINAS

CIPTA

KARYA

14 KANTOR BERSAMA

BIDANG

KEAGAMAAN

Program

Pembangunan

Gedung

Pemerintahan

Pembangunan

Kantor Bersama

Bidang

Keagamaan

Unit - - - - 2 4.000 1 (Lingkup

Kab) dan 2

Kec

20.000 2 4.000 2 4.000 7 32.000 DINAS

CIPTA

KARYA

-187-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 KAWASAN

STRATEGIS CEPAT

TUMBUH

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Perencanaan

Ruang Kawasan

Strategis Pusat

Pemerintahan

Doku

men

- - - - - - - - 1 400 - - 1 400 DTR

KAWASAN

STRATEGIS CEPAT

TUMBUH

Program

Peningkatan

Promosi dan

kerjasama

investasi

Pelaksanaan

promosi investasi

Event 4 600 5 800 5 800 6 900 6 950 6 1.000 32 5.050

BPMPT

SP

16 GEBRAK PAKUMIS Program

Lingkungan

Sehat Perumahan

Penyusunan

database dan

perencanaan

pengembangan

kawasan

permukiman

Kawasa

n

2 500 5 4.000 15 14.000 25 15.000 25 15.000 25 15.000 97 63.500

BAPPE

DA

17 GERBANG MAPAN Program

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

pesisir

Pembangunan

infrastruktur

dasar; penguatan

ekonomi;

pemberdayaan

masyarakat

pesisir

Desa

Pesisir

- - - - 3 3.000 9 5.000 9 5.000 4 5.000 25 18.000

DISKA

NLA

18 E-GOVERMENT Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Tersedianya

Jaringan

Komunikasi data

di SKPD

Unit 25 897 10 500 10 500 10 500 50 2.397 DISKO

MINFO

Tersedianya

Integrasi sistem

(e-reporting)

Unit 5 616 6 500 6 500 6 500 23 2.116 DISKO

MINFO

-188-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pengembangan

Sistem Pelayanan

Perijinan dan Non

Perijinan

Penerapan dan

Updating SIG

pada Sistem

Perijinan dan Non

Perijinan Berbasis

web

Paket 1 135 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 6 2.385

BPMPT

SP

E-GOVERMENT Program

Pengembangan

data/informasi

Tersedianya e-

Planning

paket - 1 (Blue

print)

200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 1.000

BAPPE

DA

19 DESA MANTAP

(MANDIRI TAHAN

PANGAN)

Prorgam

peningkatan

ketahanan

pangan

masyarakat

Penanganan

Desa Rawan

Pangan melalui

pemberdayaan

masyarakat

kelompok tani

Kelomp

ok

4 300 3 300 17 2.010 20 2.380 10 2.975 10 4.165 64 12.130

DPPKP

Tersedianya

cadangan pangan

desa 2,5 ton

setara beras

desa 10 250 10 250 14 350 34 850

DPPKP

Pembentukan

Badan Usaha

Milik Desa

(BUMDes)

unit 5 50 5 50 7 70 17 170

DPPKP

20 PROGRAM

PENGEMBANGAN

RUANG TERBUKA

HIJAU

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Peningkatan

Ruang Terbuka

Hijau

Lokasi 4 7.350 5 7.350 17 8.000 18 8.100 18 8.100 18 8.100 18 47.000 BLHD,

DKP,

KPD

Program

penataan,

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan

Pengadaan

tanah untuk

lahan terbuka

hijau

Ha - - 1,5 6.000 1 6.500 - - - - - 3 12.500 SETDA

-189-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

tanah

21 AKSELERASI

PENDAPATAN

DAERAH

Program

peningkatan

pendapatan

daerah

Optimalisasi

peningkatan

Pendapatan

Daerah

persen 8,00 7.523 8,00 6.105 8 4.949 8 7.000 8 8000 8 9.000 8 42.577

DISPE

NDA

Program

pembangunan

gedung

pemerintahan

Pembangunan

UPTD

Kemeterologi an

Unit - - 1 5.000 - - - - - - - - 1 5.000 DINAS

CIPTA

KARYA

22 PENANGGULANGAN

BANJIR

Program

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Pembangunan

dan Rehabilitasi/

pemeliharaan

jaringan irigasi

Persen 12 - 12,00 16.850 12,00 19.093 12,00 21.671 12,00 24.637 12,00 28.048 100 110.299 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

BANJIR

Normalisasi

saluran sungai

Persen 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 9,00 2.100 54 12.600 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

BANJIR

Normalisasi

saluran

pembuang

Persen 9 9,00 17.798 9,00 20.152 9,00 22.860 9,00 25.974 9,00 29.555 54 116.339 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

BANJIR

Program

Perlindungan dan

konservasi

Sumber Daya

Alam

Upaya

peningkatan

cadangan/resapa

n air tanah

dengan adanya

sumur resapan

Unit 30 250 30 250 40 250 50 300 50 300 60 400 260 1.750 BLHD

23 PENANGGU

LANGAN

KEMACETAN LALU

LINTAS

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Peningkatan

jalan strategis

kabupaten dalam

kondisi baik

% 5,00 88.600 5,00 101.900 5 117.200 5,000 135.000 5,000 155.000 5,000 178.200 76 775.900 DINAS

BINA

MARGA

-190-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Peningkatan

jalan non

strategis

kabupaten dalam

kondisi baik

% 4,21 106.300 4,21 122.300 4,21 140.600 4,21 161.650 4,21 185.900 4,21 213.800 100 930.550 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

KEMACETAN LALU

LINTAS

Peningkatan

jembatan dalam

kondisi baik

% 2,62 5.500 2,62 6.300 2,62 7.250 2,62 8.300 2,62 9.550,0 2,62 11.000 100 47.900 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

KEMACETAN LALU

LINTAS

Peningkatan

jalan baru dalam

kondisi baik

Km - - 6,4 22.700 6,4 26000 - - - - - - 12,8 48.700 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

KEMACETAN LALU

LINTAS

Peningkatan

jalan desa dalam

kondisi baik

Km 30 45.256 30 52.044 30 59851 30 68.828 0 - 0 - 120 225.979 DINAS

BINA

MARGA

PENANGGULANGAN

KEMACETAN LALU

LINTAS

Program

penataan,

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan

tanah

Penyediaan

lahan untuk

pembangunan

jalan

Ha 0,4 4.000 0,9 9.000 0,8 8000 0,70 7.000 0,5 5.000 0,3 3.000 3,60 36.000 SETDA

24 PERTANIAN

PANGAN

BERKELANJUTAN

Program

peningkatan

produksi

pertanian/

perkebunan

Regulasi

Pertanian Pangan

Berkelanjutan

Perbup - - - - 1 400 - - - - 1 400

DPPKP

Bantuan benih

padi bersertifikat

pada kawasan

LP2B

desa 136 12.000 136 12.000 272 24.000

DPPKP

Bantuan pupuk

organik pada

desa 136 12.000 136 12.000

DPPKP

-191-

No PROGRAM

UNGGULAN

INDIKASI

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM SAT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD

Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg Target Angg .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

kawasan LP2B

25 PELAYANAN

ADMINISTRASI

TERPADU

KECAMATAN

(PATEN)

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan/Kelur

ahan

Peningkatan

pelayanan

administrasi

kecamatan

Keca

matan

7 1.050 10 4.900 11 3.850 1 350 29 10.150 KECAM

ATAN

Pembinaan

penyelenggaraan

PATEN di

Kecamatan

Keca

matan

7 200 17 250 28 300 29 350 29 1.100 SETDA

Program unggulan diatas tentu tidak berdiri sendiri, namun didukung dengan program yang mengungkit pencapaian

sasaran pembangunan daerah sesuai dengan VISI MISI daerah. Secara lebih rinci mengenai program pembangunan daerah yang

terdiri dari program unggulan dan program pendukungnya dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2.

-192-

Program Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MISI 1 Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang

1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat

1 Angka Partisipasi Murni(APM)

a Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

persen 91.27 91.77 92.27 92.77 93.27 93.77 94.27 94.27 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Disdik

b Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

persen 73.48 75.48 77.48 79.48 81.48 83.48 85.48 85.48 Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

Disdik, Cipta Karya

c Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C

persen 41.40 49.4 57.40 65.4 73.4 81.4 89.4 89.4 Program Pendidikan Menengah

Disdik

2 Rata-rata Lama Sekolah

tahun 8.07 8.18 8.20 8.22 8.24 8.26 8.28 8.28 Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan

Disdik

3 Angka Kelulusan Program Manajemen pelayanan Pendidikan

Disdik

a Angka Kelulusan SD persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kantor Perpustakaan

b Angka Kelulusan SMP persen 100 100 100 100 100 100 100 100

c Angka Kelulusan SMA persen 100 100 100 100 100 100 100 100

-193-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang

2 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

4 Angka Harapan Hidup tahun 68.92 68.92 68.93 68.94 68.95 68.96 68.96 68.96 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Dinas Kesehatan

5 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi

persen 6.20 6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 5.2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

6 Prosentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terstandarisasi

persen 23 48 55 55 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Dinas Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan umum

Dinas Kesehatan

Program penyakit tidak menular

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Dinas Kesehatan

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

-194-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Cipta karya

Program pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan RS

RSUD Balaraja

Program Keluarga Berencana BKKBD

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dinas Cipta Karya

Program pemberdayaan komunitas perumahan

Dinas Cipta Karya

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLHD

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Setda

-195-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Dinas Bina Marga

Program pengembangan perumahan

Dinas Cipta Karya

MISI 2 Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat

Meningkatkan pertumbuhan, daya saing dan peran ekonomi daerah dalam perekonomian regional untuk mendukung aktivitas ekonomi

3 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Persen 6.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.6 5.6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Diperindag

8 Indeks Gini Ratio 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Diperindag

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Diperindag

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

DPPKP

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

DPPKP

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

DPPKP

Program Peningkatan Produksi hasil peternakan

DPPKP

Program pengembangan budidaya perikanan

Diskanla

-196-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program pengembangan perikanan tangkap

Diskanla

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Diskanla

Program pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan

Diskanla

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam pesisir

Diskanla

Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Diskanla

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

DKUKM

Program Peningkatan Kuailitas Kelembagaan Koperasi

DKUKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

DKUKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

DKUKM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Diperindag

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

DISPORABUDPAR

-197-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

DISPORABUDPAR

Program peningkatan produksi hasil peternakan

DPPKP

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

DPPKP

Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaaan

Dinas Cipta Karya

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Dispenda

Program pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah

Dispenda

Program pengembangan pengelolaan pendapatan daerah

Dispenda

Program perencanaan pendapatan daerah

Dispenda

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Dispenda

Program pembangunan gedung pemerintahan

Dinas Cipta Karya

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4 Menurunnya angka kemiskinan

9 Prosentase penduduk miskin

Persen 5.71 5.70 5.65 5.60 5.55 5.50 5.45 5.45 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

DINSOS

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

DINSOS

-198-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prorgam peningkatan ketahanan pangan masyarakat

DPPKP

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan

BPMPPD

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

BPMPPD

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

BPMPPD

Program peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa

BPMPPD

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

BPMPPD

Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

5 Meningkatnya kesempatan kerja

10 Tingkat Penggangguran Terbuka

Persen 11.46 11.30 11.10 10.90 10.70 10.50 10.20 10.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Disnaker

11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen 63.59 61.70 61.90 62.10 62.30 62.50 62.70 62.7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Disnaker

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Disnaker

MISI 3 Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama

6 Menumbuhkan nila-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

12 Prosentase kenaikan jumlah zakat

Persen/thn 5 5 5 5 5 5 5 Program Wajib Belajar Sembikan Tahun

Disdik

-199-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepahlawanan

Dinsos

Program Pembangunan Gedung Pemerintahan

Dinas Cipta Karya

Program peningkatan peran serta kepemudaan

DISPORABUDPAR

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

DISPORABUDPAR

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Dinas Cipta Karya

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

DISPORABUDPAR

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

DISPORABUDPAR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

DISPORABUDPAR

Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

BPMPPD

Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

BPMPPD

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

BPMPPD

Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

BPMPPD

Meningkatkan 7 Meningkatnya 13 Cakupan penanganan persen 90 91 92 93 94 95 95 Program peningkatan SATPOL PP

-200-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

daya dukung iklim usaha dan investasi yang kondusif

keamanan dan ketertiban

gangguan ketenteraman dan ketertiban

keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program peningkatan

pemberantasan penyakit Masyarakat

SATPOL PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

SATPOL PP

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

SATPOL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

SATPOL PP

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol

MISI 4 Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan;

Meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian secara merata

8 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

14 Pertumbuhan nilai investasi

Persen 5 5 5 5 5 5 5 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi inventasi

BPMPTSP

Pertumbuhan nilai investasi

Program promosi dan kerjasama investasi

BPMPTSP

Pertumbuhan nilai investasi

Program pengembangan sistem investasi pelayanan perijinan dan non perijinan

BPMPTSP

Meningkatkan 9 Meningkatnya 15 Tingkat Ketaatan Persen 80 80 82 84 86 88 90 90 Program Perencanaan Tata DTR

-201-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

akses dan kualitas infrastruktur dasar

kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan mengotimalkan keseimbangan ruang dan lingkungan

terhadap RTRW Ruang

Program Pemanfaatan Ruang DTR

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DTR

16 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik

Persen 68.36 72.19 76.14 80.08 84.02 87.97 92.00 92.00 Program Pembangunan Jalan dan jembatan

DBMSDA

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Setda

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

DBMSDA

Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

BLHD

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLHD

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BLHD, DKP

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Setda

-202-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLHD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

DKP

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Setda

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Dishub

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dishub

Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

DKP

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

DISHUB

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ

DISHUB

Program peningkatan pelayanan angkutan

DISHUB

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

DISHUB

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

DISHUB

-203-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Diperindag

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

BPBD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

BPBD

Program Pengeloaan RTH DKP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

DKP

Program Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

DKP

MISI 5 Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.

Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel

10 Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi

17 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai 50 50 60 60 70 70 70 Program Pengembangan data / informasi

BAPPEDA

18 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Nilai - - - 70 70 70 70 70 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPEDA

19 Hasil penilaian Laporan Keuangan Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

BAPPEDA

20 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Nilai - 60 60 70 70 75 75 75 Program peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

BAPPEDA

Hasil Evaluasi SAKIP Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

BAPPEDA

-204-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program pembangunan gedung pemeritahan

Dinas Cipta Karya

Hasil Evaluasi SAKIP Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

Diskominfo

Hasil Evaluasi SAKIP Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen

Diskominfo

Hasil Evaluasi SAKIP Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Diskominfo

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Diskominfo

Program Kerjasama, Informasi dan Media Massa

Diskominfo

Hasil Evaluasi SAKIP Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedalian pelaksanaan kebijakan KDH

INSPEKTORAT

Program peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan

INSPEKTORAT

Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

BKPPD

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

BKPPD

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BPKAD

-205-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Barang Daerah

BPKAD

Program Perencanaan Perijinan dan Non Perijinan

BPMPTSP

Program Koordinasi Perijinan dan Non Perijinan

BPMPTSP

Program Survey Perijinan dan Non Perijinan

BPMPTSP

Program Pengembangan administrasi layanan perijinan dan non perijinan

BPMPTSP

Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah

Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum

Sekretariat Daerah, Kecamatan

program penyelenggaran pemerintahan kecamatan/kelurahan

Sekretariat Daerah

program peningkatan kapasitas perangkat daerah

Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program penataan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH

Sekretariat Daerah

Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat

Sekretariat Daerah

-206-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program kerjasama informasi dan media massa

Sekretariat Daerah, semua SKPD

Program kerjasama pembangunan

Sekretariat Daerah, Kecamatan, Bappeda

program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaat tanah

Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

KAD

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pengolahan dan Penyimpanan arsip

KAD

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

KAD

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

KAD

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program Pelayanan Administarasi Kependudukan

DISDUKCAPIL

-207-

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA

AWAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KINERJA AKHIR RPJMD

PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Program Peningkatan Pelayanan RS

RSUD TANGERANG

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Kantor Pemakanan Daerah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kantor Pemakanan Daerah

Program Pemakaman Kantor Pemakanan Daerah

-208-

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan telah menetapkan program

prioritas, dimana program tersebut merupakan seluruh program

yang dianggap penting baik yang bersifat strategis maupun

operasional yaitu terdiri dari program pembangunan daerah (program

unggulan) yang bersfat strategis dan program pendukung yang

sifatnya operasional, yang dilaksanakan SKPD sebagai tupoksinya

dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan kinerja

program tersebut merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun

bagi program prioritas yang dikategorikan strategik (program

pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala

SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Secara lebih

lengkap program SKPD pada tiap SKPD dapat dilihat pada tabel 7.3.

-209-

Tabel 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN

PEMERITAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar

Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Persen 26,74 36,74 25440 38,74 25440 42,74 25440 44,74 25440 46,74 25440 48,74 25440 48,74 152640 Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

Persen 91 91,77 5160 92,27 5158 92,77 5155 93,27 5150 93,77 5148 94,27 5145 94,27 30916 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

Persen 73 75,48 3675 77,48 3667 79,48 3651 81,48 3627 83,48 3611 85,48 3588 85,48 21819 Dinas Pendidikan

Rasio Sekolah yang menerapkan Penambahan Kemampuan

Baca/Tulis Al-Quran (muatan lokal) pada

jenjang SD/SMP

Persen 65 1300 70 7500 75 1500 80 1500 85 1500 90 1350 90 14650 Dinas Pendidikan

Jumlah peserta didik SD/SMP yang

berprestasi bidang sains, seni, dan olahraga tingkat

Provinsi dan nasional

Orang 0 0 40 400 50 500 60 700 70 800 80 900 80 900 Dinas Pendidikan

Rasio ketersediaan sarana meubeler

jenjang SD dan SMP

Unit 0 0 720 10800 720 10800 720 32400 720 36000 720 39600 720 39600 Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Unit -

- 720 55000 720 55000 720 55000 720 187200 720 187200 3600 539400 Dinas Pendidikan, Dinas Cipta

Karya

-210-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Tersedianya sarana sanitasi sekolah

Unit sarana santasi

264 44000 175 42500 216 40000 230 30600 230 30600 154 30600 1269 218300 Dinas Pendidikan, Dinas Cipta

Karya

Program Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/Paket C

Persen 55 62 86420 69 86279 76 86135 83 85970 90 85826 97 85685 0,97 516315 Dinas Pendidikan

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak

mampu

Siswa -

- -

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 25000 25000 Dinas Pendidikan, Kecamatan

Program Pendidikan Non Formal

Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)

Persen 95,89 96,37 500 97,25 500 97,5 500 97,75 500 97,8 500 97,85 500 97,85 3000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya keterampilan

anak/pemuda putus sekolah

Orang/ Kecamatan

25 1000 25 1000 25 1000 25/kecamatan/thn

3000 Kecamatan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Pendidik yang memiliki kompetensi

Persen 55,9 55,9 1800 63,9 1800 67,9 1800 71,9 1800 75,9 1800 79,9 1800 79,9 1800 Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan

Kecamatan 29 29 5000 29 5000 29 5000 29 5300 29 5500 29 6000 29 6000 Dinas Pendidikan

Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kecukupan obat dan

perbekalan kesehatan di puskesmas

Persen 100 100 13614 100 23577 100 17493 100 18242 100 19066 100 21000 100 112992 Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan

kesehatan

Persen - - - - - 75 250 77 276 79 315 85 360 85 1201 Dinas Kesehatan

Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin

Persen 100 100 100 100 RSUD Tangerang

-211-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Pendampingan PHBS Sanisek

Unit 0 0 0 250 1000 250 1000 250 1000 250 1000 250 1000 1250 5000 Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya jumlah rumah tangga

yang berprilaku hidup bersih dan

sehat

Persen 55 55 1118 58 1711 63 905 65 996 70 1096 75 1096 75 6922 Dinas Kesehatan, Kecamatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan

Gizi

Persen 6,43 6,2 6856 6 3533 5,8 3809 5,6 3809 5,4 4609 5,2 5028 5,2 27644 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan jamban /wc sehat

Persen 67 67 131 68 131 69 144 70 159 71 190 73 230 73 985 Dinas Kesehatan

Tercapainya Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

Desa 8 30 166 60 339 90 359 120 430 150 470 180 520 180 2124 Dinas Kesehatan

Seribu Sanitasi (SERASI)

Unit 0 0 0 0 0 0 0 1000 5000 1000 5000 1000 5000 3000 15000 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Tercapainya penemuan kasus Penyakit Menular

persen 68% 70% 2647 72% 3053 77% 1635 78% 1800 80% 1980 80% 2160 80 13275 Dinas Kesehatan

Tercapainya prosentase

kesembuhan Penyakit Menular

persen 78% 78% 410 85% 580 85% 660 85% 764 85% 820 88% 850 88 4084 Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi

PKM 7 9 300 11 350 13 400 13 200 14 300 15 350 15 1900 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

PKM 0 0 0 0 0 0 0 10 400 22 600 25 900 25 1900 Dinas Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

Penambahan puskesmas rawat

inap

Unit 0 0 0 2 10000 4 15000 2 10000 8 35000 Dinas Kesehatan, Dinas Cipta

Karya

-212-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B Pendidikan

Unit 6 2 6140 2 13124 1 15000 1 15000 1 28500 1 30000 6 107764 RSUD Tangerang, Cipta Karya

Pembanguan RSUD Pantura

Unit 0 - - 0 0 1 24000 Mltiyears 40000 Multiyears

- Operasion

al

40000 - - 1 104000 Dinas Kesehatan Cipta Karya

Pemenuhan alat kesehatan sesuai

dengan standar RS Kelas B Pendidikan

Persen 64 48 2160 58 2450 57 4788 199 19472 54 20000 56 25000 472 73870 RSUD Tangerang

Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Terpenuhinya pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

di TPM yang memenuhi syarat

Persen 81,6 75 88 76 88 77 466 78 550 79 650 80 800 80 2642 Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4

persen 95% 95% 1469 95% 1413 95% 1421 95% 1563 95% 1719 95% 1819 95 9404 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan

umum(Penguatan Yankes Primer)

Meningkatnya Jumlah Puskesmas

DTP

unit 7 7 1000 7 1000 9 2000 11 3000 13 3500 15 4000 15 14500 Dinas Kesehatan

Meningkatnya pelayanan Poned

PKM 10 10 300 17 300 29 400 32 150 35 150 38 150 38 1450 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pola pengelolaan

keuangan Puskesmas menjadi sistem

pengelolaan BLUD

unit 0 0 0 0 0 10 624 10 600 10 900 20 1200 20 3324 Dinas Kesehatan

Meningkatnya rujukan pasien yang terintegrasi dengan jejaring Rumah Sakit

Unit 0 0 0 3 200 15 1175 20 1292 20 1420 20 1560 20 5647 Dinas Kesehatan

-213-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Penyakit Tidak Menular

Cakupan Puskesmas yang melaksanakan

PTM

Persen 23 23 607 30 942 35 239 40 239 50 263 50 289 50 2579 Dinas Kesehatan

Peningkatan Tumbuh Kembang Balita

Meningkatnya Cakupan Kunjungan

Balita

Persen 80 90 390633 90 410215

90 372611 90 433591 90 463871 90 533451 90 603032 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Meningkatkan Cakupan Pelayanan

Kesehatan Pra Lansia dan Lansia

Persen 70 70 407473 75 679265

80 191150 85 245500 90 186360 95 214314 95 242268 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Rumah

Sakit

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Persen 75 75 10 75 13 75 15 75 18 75 20 75 23 75 98 RSUD Tangerang

Prosentase tingkat hunian RS (BOR) RSU

Tangerang

Persen 75 75 10071 75 11079 75 12186 75 13405 75 14750 75 16220 75 77707 RSUD Tangerang

Pemenuhan sarpras pelayanan terhadap standar RS kelas B

pendidikan

Unit 6 2 6140 2 13124 1 15000 1 15000 1 28500 1 30000 14 82959 RSUD Tangerang

Pemenuhan alkes pelayanan standar kelas B pendidikan

Unit 64 48 2160 58 2450 57 4788 199 19472 54 20000 56 25000 472 73870 RSUD Tangerang

Prosentase masyarakat miskin yang dilayani (Kartu

Sehat)

persen 80 80 3986 80 4384 80 4822 89 5305 80 5636 80 6419 80 8852 RSUD Tangerang

Terselenggaranya pelayanan PONEK (Pediatric Obstetri

Neonatal Emergency Komprehensif)

RSUD Tangerang

a. Kematian Ibu Karena:

RSUD Tangerang

Pendarahan Persen <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% RSUD Tangerang

-214-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Preeklamsia/ Eklamsia

Persen 30 <30% <30% <30% <30% <30% <30% RSUD Tangerang

b. Kematian Bayi Baru Lahir

RSUD Tangerang

BBLR Persen <20% <20% <20% <20% <20% <20% <20% RSUD Tangerang

Asfiksia Persen <20% <20% <20% <20% <20% <20% <20% RSUD Tangerang

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS

Kelas B

Unit - 5 3500 2 15750 2 45000 6 62466 3 28200 1 10000 19 164916 RSUD Balaraja,

Cipta Karya

Rasio Kelengkapan peralatan medik

RSUD Balaraja sesuai Master Plan

Persen 48 59 14808 72 19959 75% 20736 80 35010 85 6470 94 60000 94 215215 RSUD Balaraja

Prosentase tingkat hunian RS (BOR)

Persen 60 64 53802 69 55126 72 89366 73 80102 74 72802 75 86722 75 437922 RSUD Balaraja

Kepuasan pelanggan RS (Rata-rata dari semua pelayanan)

Persen 60 62 64 75 80 85 85 85 RSUD Balaraja

Program Kemitraan pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin

Persen 60 60 80000 65 120000

70 130000 72 130000 73 150000 75 160000 75 77000 Dinas Kesehatan, Kecamatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

Persen 10 10 80000 10 120000

9 70000 9 80000 9 90000 9 90000 9 530000 Dinas Kesehatan

Meningkatnya prosentase MBR

yang mendapatkan KARTU SEHAT

(Integrasi Kartu Sehat ke BPJS

Kesehatan)

Persen 70 100 44000 100 60000 100 60000 100 164000 Dinas Kesehatan

-215-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Meningkatnya prosentase MBR

yang mendapatkan KARTU SEHAT

(Integrasi Kartu Sehat ke BPJS

Kesehatan)

Persen 7,08E+08 50000 70 75000 75 85000 75 225000 Dinas Kesehatan, Kecamatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Proporsi jalan strategis kabupaten dalam kondisi baik

Persen 46,34 5 49553 5 56991 5 65548 5 75503 5 86689 5 99664 76,34 775900 Dinas Bina Marga

Proporsi jalan non strategis kabupaten dalam kondisi baik

Persen 74,75 4,21 106300 4,21 122300

4,21 140600 4,21 161650 4,21 185900 4,21 213800 100 930550 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Proporsi jembatan dalam kondisi baik

Persen 84 2,62 5500 2,62 6300 2,62 7250 2,62 8300 2,62 9550 2,62 11000 100 47900 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Proporsi jalan baru dalam kondisi baik

KM 0 0 0 6,4 22700 6,4 26000 0 30000 0 34500 0 40700 12,8 153900 Dinas Bina Marga

Proporsi jalan desa dalam kondisi baik

KM 0 30 45256 30 52044 30 59851 30 68828 0 79152 0 66752 120 371883 Dinas Bina Marga

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

KM 0 7 5000 7 5000 7 5000 7 5000 7 5000 7 5000 42 30000 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program Pembangunan

turap/talud/ brojong

Pembangunan turap/talud/ brojong

KM 0,2 0 0 2 2149 2 2450 2 2793 2 3184 2 3630 15921 42000 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program rehabilitasi/pemelihraan jalan dan jembatan

Proporsi pemeliharaan jalan

dan jembatan dalam kondisi baik

persen 50 30 9000 20 5500 30 11700 30 13450 30 15470 30 1779 80 63900 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan

Proporsi Sungai Kabupaten Dalam

Kondisi Baik

Persen 0 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 9,00% 2100 54 12600 Dinas Bina Marga

-216-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

lainnya

Proporsi Saluran Pembuang Dalam

Kondisi Baik

Persen 0% 9,00% 0 9,00% 17798 9,00% 20152 9,00% 22860 9,00% 25974 9,00% 29555 54 116339 Dinas Bina Marga

Proporsi Daerah Irigasi Kecil Dalam

Kondisi Baik

Persen 0 12,00%

0 12,00% 16850 12,00% 19093 12,00% 21671 12,00% 24637 12,00% 28048 72 110299 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

Pembangunan embung dan

bangunan penampung air

lainnya

lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Bina Marga

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Proporsi jalan desa dalam kondisi baik

km 228 30 45256 30 52044 30 59851 30 68828 0 0 0 0 120 225979 Dinas Bina Marga

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

Rasio lumpur tinja yang di tangani

Persen 40 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 76 4500 DKP

Program inspeksi kondisi jalan dan

jembatan

Terlaksananya inspeksi jalan dan

jembatan

Kegiatan 1 500 1 500 1 500 3 1500 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

Tersedianya database jalan dan

jembatan

Dokumen 1 500 1 500 1 500 3 1500 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah Kabupaten /Kota beserta rencana

rinciannya melalui peta analog dan peta

Peta analog 90 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 340 350 Dinas Tata Ruang

-217-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

digital.

Program Pemanfaatan Ruang

Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan izin pemanfaatan ruang

Persen 100% 100 182 100 350 100 350 100 400 100 400 100 400 100 2082 Dinas Tata Ruang

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat tentang

pelanggaran di bidang penataan

ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Persen 100 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 900 Dinas Tata Ruang

Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian luasan RTH publik di

kawasan perumahan tertata Kabupaten

Tangerang

Jumlah Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 70 300 70 300 70 300 210 900 Dinas Tata Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan

Perumahan

Pengolahan Data dan Pengumpulan Data

Perumahan dan permukiman

0 0 0 0 0 0 0 0 17 1250 17 1250 17 1250 51 3750 Dinas Cipta Karya

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan Layanan air dalam tanah

Unit 27 9641 45 9000 45 9000 45 9000 162 36641 Dinas Cipta Karya

Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah

Kawasan 2 7249 2 1500 2 1500 2 1500 8 11749 Dinas Cipta Karya,

Kecamatan

-218-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Penyediaan SAB Lokasi 10 15000 10 15000 10 15000 10 15000 10 15000 50 75000 Dinas Cipta Karya

Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan

Fasiitasi Pembangunan

sarana dan prasarana kegiatan

P2WKSS

Desa 2 2250 2 2250 2 2250 2 2250 2 2250 2 2250 12 13500 Dinas Cipta Karya

Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran

Menit 25 25 1026 25 2072 20 2018 20 2420 20 2158 20 1936 20 11631 BPBD

Program pengelolaan areal pemakaman

Rasio jumlah TPU yang sudah dikelola

Persen 40 7,5 2600 7,5 2600 7,5 6000 7,5 6000 7,5 6000 7,5 6000 85 29200 KPD

Program Pembangunan

Gedung Pemerintahan

Pembangunan Gedung

Pemerintahan

Unit 11 13 175000 11 159000

24 215300 14 110300 14 110300 14 110300 90 880200 Dinas Cipta Karya,

Kecamatan

Pemeliharaan Gedung

Pemerintahan

Unit - 6 19900 9 22000 24 17500 24 17500 24 17500 24 17500 111 111900 Dinas Cipta Karya

Pembangunan Gedung BLKI

Unit 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 12500 Dinas Cipta Karya

Terbangunnya Pusat Seni Budaya

Unit 0 0 0 0 0 1 10000 1 30000 1 30000 1 21000 1 91000 Dinas Cipta Karya

Program Penataan Lingkungan

Permukiman Perdesaan

Penataan Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

perdesaan

Kecamatan 24 37850 24 26588 24 32686 24 20686 24 20686 24 20686 144 159182 Dinas Cipta Karya,

Kecamatan

Program Penataan Lingkungan

Permukiman Nelayan

Dukungan Sarana dan Prasarana

Penataan Lingkungan Nelayan

Kecamatan 4 5625 4 2803 4 4206 4 2206 4 2206 4 2206 24 19252 Dinas Cipta Karya,

Kecamatan

-219-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Penataan Lingkungan

Permukiman Perkotaan

Dukungan Sarana dan Prasarana

Penataan Lingkungan perkotaan

Kecamatan 1 1560 1 851 1 650 1 650 1 650 1 650 6 5011 Dinas Cipta Karya

Program Pengawasan Gedung dan Bangunan

Rasio bangunan tidak BerIMB

Berkas 1,6 500 700 500 800 500 1000 500 1500 500 1500 500 1500 3000 6012 Dinas Cipta Karya

Ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Prosentase gangguan ketertiban umum

yang ditangani

Jenis 4 6 1325 8 3260 7 1800 8 2487 7 1750 7 1850 7 12472 Satpol pp, Kecamatan

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

Terpenuhinya upaya penanganan

gangguan penyebaran penyakit

masyarakat

Jenis 1 1 250 1 175 1 250 1 250 1 250 1 250 1 1425 Satpol pp

Program Pemeliharaan

kantribmas dan pencegahan tindak

kriminal

Prosentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti

Prosentase 55 55 60 65 70 75 75 75 Satpol pp

Terkendalinya potensi gangguan

ketertiban kota/kabupaten

kali 14 14 1388 14 1847 14 2560 250 2750 925 3000 250 3000 250 14545 Satpol pp

Terkendalinya stabilitas ketertiban umum saat pemilu

kec/desa 29 147 1821 29 850 78 1446 29 500 29 5500 150 2000 29 12117 Satpol pp

-220-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Terpenuhinya pelaporan data dan

informasi penegakan Perda

Laporan 12 100 12 100 12 100 36 300 Satpol pp

Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Persentase masyarakat yang paham tentang

wawasan kebangsaan

Persen 40 45 370 50 625 55 876 60 554 65 1547 70 1666 70 5638 Kesbangpol

Terlaksananya fasilitasi kegiatan

keagamaan

Kecamatan 29 1000 29 1000 29 1000 29 4000 Kecamatan

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Penurunan persentase konflik

bermotif SARA

Persen 7,00 7,00 493.5 6 675 5,00 785 3,00 1100 3 825 2 889 2 4768 Kesbangpol

Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan

Terfasilitasinya upaya penanganan

bencana alam

Jenis 1 300 1 300 1 300 1 900 Satpol pp

Peningkatan pemahaman dan

apresiasi masyarakat terhadap ketentuan

Perda

kali 6 100 0 0 6 188 5 100 5 100 5 100 27 588 Satpol pp

Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan

Terpenuhinya kompetensi aparat

Orang 300 185 450 250 425 150 200 500 350 500 350 500 350 2085 2125 Satpol pp, Kecamatan

Program pendidikan politik masyarakat

Persentase peningkatan pemahaman

organisasi masyarakat, sosial,

politik, yang mengikuti

pembinaan politik

Persen 45 45 1250 50 1275 55 1281 60 1085 65 1543 70 1543 70 7977 Kesbangpol

-221-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Cakupan Wilayah Rawan Byahencana

Lokasi - 23 2029 15 2412 15 2359 10 1205 10 2753 5 3555 5 14134 BPBD

Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Prosentase PMKS yang mendapatkan

Pemberdayaan

Persen 0 13,5 620 14,81 620 16,05 620 17,28 620 18,52 620 18,52 620 18,52 3720 Dinas Kesejahtera

an Sosial dan

Kecamatan

Prosentase Cakupan PKH

Persen 0 100 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 726 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Prosentase PMKS (lansia,korban

ekploitasi ,anak dan keluarga yang

bermasalah sosial psikologis yang

mendapat sosialisasi,pelayanan,

perlindungan dan rehabilitasi sosial

Persen 0 22,22 268 22,22 268 16,66 268 16,66 268 16,66 268 16,66 268 16,66 1608 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program pembinaan anak terlantar

Prosentase anak terlantar yang

mendapat keterampilan praktis

persen 0 25 76 25 76 12,5 76 12,5 76 12,5 76 12,5 76 12,5 456 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Prosentase penyandang

cacat/disabilitas yang mendapat

pembinaan, pelatihan dan

Persen 0 15,38 157 25 157 17,3 157 17,3 157 17,3 157 17,3 157 17,3 942 Dinas Kesejahtera

an Sosial

-222-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

fasilitasi alat bantu

Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

Tersedianya sarana prasarana panti dan

kelengkapannya

Persen 0 - - 50 1264 70 1264 80 1264 90 1264 95 1264 95 7568 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

Pembangunan Panti Rehabilitasi

Unit Bangunan 1 1 3800 1 (lanjuta

n)

3800 Lanjutan

1400 0 0 0 0 0 0 1 9000 Dinas Kesejahtera

an Sosial, Dinas Cipta

Karya

Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase PMKS eks penyandang

penyakit sosial yang mendapatkan

pembinaan keterampilan praktis

Persen 0 18,62 482 18,87 482 20,97 482 13,84 482 13,84 482 13,84 482 13,84 2892 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Terbinanya PSKS dalam penanganan PMKS di Kabupaten

Tangerang

Orang 0 630 70 580 70 490 70 430 70 430 70 430 70 2,99 560 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program penyuluhan dan penanggulangan korban bencana alam

Terciptanya keserasian sosial bagi masyarakat di lokasi

bencana

Orang - 100 206 100 206 300 206 100 206 100 206 100 206 800 1236 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan

kepahlawanan

Terfasilitasi pembinaan bagi

Aparatur Pemerintahan dan

masyarakat

kegiatan 0 84 711 84 711 84 711 84 711 84 711 84 711 420 4266 Dinas Kesejahtera

an Sosial

-223-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Terpeliharanya sarana dan prasarana

keagamaan

Sarana 5000 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,3 12,35 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Terfasilitasinya bantuan bagi

pemuka agama/ guru ngaji

orang 4,35 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 25,23 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Terbinanya Pemulasara jenazah

orang - - - 116 56 116 56 116 56 116 56 116 56 580 280 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Terpenuhi Sarana prasarana dan

petugas TMP,janda PKRI dan

tersosialisasikannya NK3

paket/ orang - 1/122 183 1/124 183 1/124 183 1/124 183 1/124 183 5/618 183 5/618 1098 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

tertib administrasi manajemen aset barang daerah

System - - - - - 1 201 - - - - - - 1 201 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Tertib administrasi pengelolaan SPPD

pada SKPD

system - - - - - 1 46 1 46 1 46 1 46 4 184 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Tertib administrasi bantuan Hibah dan

Bansos

Sarana - - - - - 1.950 111 - - - - - - 1950 111 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Terciptanya administrasi surat

menyurat,dan Pelestarian

dokumen/ Arsip

Surat 915 915 37 1085 37 1100 37 1100 37 1100 37 1100 37 6400 222 Dinas Kesejahtera

an Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Ketenagakerjaan

-224-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan berbasis kompetensi

Orang 720 500 633 500 950 500 1093 500 1256 500 1445 500 1662 500 7039 DISNAKER TRANS

Tersedianya sarana prasarana

pendukung BLKI

paket - - - - - - - 1 5000 1 5000 0 0 2 10000 DISNAKER TRANS

Pelatihan berbasis masyarakat

orang 180 290 1053 100 350 100 371 100 394 100 416 100 442 790 3026 DISNAKER TRANS,

Kecamatan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pelatihan berbasis kewirausahaan

Orang 80 380 1700 100 675 100 716 160 900 160 925 160 950 1,06 5866 DISNAKER TRANS

Peningkatan Kesempatan Kerja

Orang 8140 5500 425 5500 640 5500 550 5500 950 5500 970 5500 990 5500 4525 DISNAKER TRANS

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Jumlah pemeriksaan perusahaan

Perusahaan 1200 1200 613 1080 618 1080 678 1080 747 0 0 0 0 4440 2656 DISNAKER TRANS

Jumlah penanganan kasus/perselisihan ketenagakerjaan

Kasus 290 280 1400 200 1400 200 1610 200 1892 200 2169 200 2489 1,28 10960 DISNAKER TRANS

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Kecamatan 29 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 200 29 1200 BPMP2D Kecamatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan

Persen 100 100 140 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 1640 BPMP2D Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan

Persen 100 100 140 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 1640 BPMP2D

-225-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terlaksananya Kegiatan P2WKSS

Desa 2 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 30000 BPMP2D Kecamatan

Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Masyarakat

Ketersediaan energi dan protein per

kapita

kkal/kapita/hari 2200 2200 125 2300 125 2300 125 2400 90 2400 95 2400 100 2400 660 DISTANAKKP

gram/kapita/hari

57 57 123 63 123 63 123 63 90 63 95 63 100 63 654 DISTANAKKP

Penguatan cadangan pangan

ton 10 7 396 7 396 7 396 7 400 7 425 7 450 7 2463 DISTANAKKP

Ketersediaan informasi pasokan

harga dan akses pangan

% 60 5 200 7 200 7 200 7 200 7 225 7 250 7 1275 DISTANAKKP

Stabilitas harga dan pasokan pangan

% 60 5 25 6 25 6 25 6 200 6 225 6 250 95 750 DISTANAKKP

Pencapaian skor PPH % 85 1 25 1 25 2 25 2 90 1 95 1 100 91 360 DISTANAKKP

Pengawasan dan keamanan pangan

segar

% 80 3 180 3 180 3 180 3 185 3 190 5 300 100 1215 DISTANAKKP

Penanganan Daerah rawan pangan

% 10 5 270 7 270 7 270 7 300 7 350 7 400 50 1860 DISTANAKKP

Pertanahan

Program pembangunan sistem

pendaftaran tanah

Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah

Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Orang 100 130 100 130 100 130 100 130 100 130 100 130 600 780 Setda

Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Tersedianya lahan untuk kepentingan

umum

Ha 7,5 Ha 10 58624 10 76772 8 44670 8 53364 7 58517 7 63741 50 355688 Setda

Tersedianya Dokumen Hasil

survey Pengadaan

Dokumen 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 6 3600 Setda

-226-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Tanah

Tersedianya Dokumen Hasil

Penaksiran Harga Dasar Atas Tanah

Dokumen 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 6 4200 Setda

Penataan, penguasaan, kepemilikan

penggunaan dan pemanfaatan tanah

untuk TPA Jatiwaringin

Ha 2,5 2500 2,5 2500 Setda

Penertiban Tanah Milik Daerah

Sertipikat 150 2000 150 2000 150 2000 450 6000 Setda

Lingkungan Hidup

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rasio volume sampah yang di

tangani

persen 40 6 42500 7 44500 7 4450 7 4450 6 4450 6 4450 78 26500 DKP, Kecamatan

Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST)

Unit 0 5 3000 1 600 4 2400 5 3000 5 3000 5 3000 25 15000 DKP

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan amdal

Industri 0 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 25 1000 BLHD

Cakupan pengawasan

terhadap Pelaksanaan

UKL/UPL

Industri 50 200 50 200 50 200 50 200 50 200 50 200 300 1200 BLHD

-227-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat

Adanya Dugaan Pencemaran

Dan/Atau Perusakan Lingkungan

Jumlah pengaduan ditangani

25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 125 1500 BLHD

Pemantauan Kualitas Air Bersih, Air

Sungai/ Permukaan, Muara dan udara

Kecamatan 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 29 3000 BLHD

Tercapainya Piagam Perhargaan

kabupaten tangerang sebagai kota sehat atau mendapatkan

Penghargaan Adipura

Nilai 66,65 68,65 100 70,65 100 72 100 75 150 77 150 78,65 200 78,65 800 BLHD

Tercapainya Sekolah yang mendapatkan

penghargaan Adiwiyata / sekolah

yang peduli dan berbudaya lingkungan

sekolah 6 3 150 5 200 8 300 8 300 9 300 10 300 10 1550 BLHD

-228-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air, Sumber tidak

bergerak ( udara ) dan Padat ( B3 )

Industri 30 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 180 3000 BLHD

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Skala Rumah Tangga

Orang 90 100 90 100 100 100 200 150 200 150 200 150 880 650 BLHD

Pengawasan dan pengendalian

terhadap industri dan non

industri/komersial penghasil limbah cair, limbah padat (B3), Gas, Getaran,

Kebauan dan Kebisingan

Industri 200 250 200 250 200 300 250 350 250 350 1100 1500 BLHD

Pengendalian Air Bawah tanah bagi

industri

Perusahaan

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan rehabilitasi /Vegetasi tanaman mangrove Mangrove di pesisir

Pantai

Pohon 50000 50000 250 50000 250 50000 300 50000 300 50000 300 50000 300 300000 1700 BLHD

-229-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Terlayaninya masyarakat sulit air

bersih melalui pendistribusian air

bersih

Liter 300000

200 300000 200 300000 200 300000 200 300000 200 300000 200 1800000 1200 BLHD

Upaya peningkatan cadangan / resapan

air tanah

Unit 30 200 30 200 40 250 50 300 50 300 60 400 400 1650 BLHD

meningkatnya Monitoring terhadap

Kerusakan Lahan dan/atau Tanah

(Biomassa )

Titik sampel 50 200 50 200 75 250 75 250 100 300 100 300 450 1500 BLHD

Meningkatnya Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Perusahaan 0 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150 1200 900 Disperindag

Kecamatan 5 150 5 350 3 200 3 200 3 200 19 1100 Disperindag

Jumlah kecamatan untuk

mengidentifikasi karakteristik air

tanah

Perusahaan 8 350 5 200 5 200 5 200 23 950 Disperindag

Jumlah perusahaan untuk meningkatkan Akurasi Penggunaan

Air Bawah Tanah (AMR)

Kecamatan 5 150 5 150 10 300 Disperindag

-230-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Jumlah kecamatan untuk Perlindungan dan Konservasi SDA

dengan adanya Pemantauan Air Tanah (GWLR)

Perusahaan 20 150 20 150 20 150 20 150 80 600 Disperindag

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Menyediakan data dan informasi

sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang berkualitas

Dokumen 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 6 900 BLHD

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Terwujudnya taman makam yang hijau

Lokasi 12 600 12 600 12 600 12 600 12 2400 KPD

Pengelolaan Ruang Terbuka Hjau

Lokasi 1 1 350 1 350 1 400 2 500 2 500 2 500 2 2600 BLHD

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Rasio jumlah RTH Lokasi 5 3 7000 4 7000 4 7000 4 7000 4 7000 4 7000 4 36950 DKP, Kecamatan

Program Pemakaman Terpenuhinya dokumen

Penyediaan dan penyerahan TPU

DOkumen 2 300 KPD

Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Kepemilikan KTP Persen 75 79 4000 83 4000 87 4000 87 4000 87 4000 87 4000 87 24000 DISDUKCAPIL, Kecamatan

Prosentase Penduduk ber KK

Persen 90 91 90 92 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 540 DISDUKCAPIL, Kecamatan

Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000

Penduduk

Persen 70 73 2000 76 2000 72 2000 72 2000 72 2000 72 2000 72 12000 DISDUKCAPIL

Kepemilikan Akte Non Kelahiran

Akta 1200 750 1350 750 1240 750 1000 1000 1200 1050 1300 850 7290 5150 DISDUKCAPIL

Pemberdaya an BPMPPD

-231-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Tersedianya Rumah Pemberdayaan

1 800 1 800 BPMP2D

Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Persen 30 7 150 7 175 7 200 7 225 8 300 9 350 75 1400 BPMP2D

Pengembangan Posyantek

Kec. 7 400 7 400 7 400 8 400 29 1600 BPMP2D

Pengembangan Wartek

Desa 90 300 90 400 94 500 274 1200 BPMP2D

Jml Desa yang memiliki BUMDes

Desa 5 300 5 300 5 300 5 300 20 1500 BPMP2D

Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Pembangunan Pasar tradisional

Unit Pasar 0 0 3 7800 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 7 15800 DINAS CIPTA KARYA,

DIPERINDAG

Penyusunan DED Pasar Tradisional/

Kabupaten

DED 3 150 1 50 4 200 DINAS CIPTA KARYA

Meningkatnya pengembangan

lembaga ekonomi perdesaan

Unit 1 2000 2 2000 3 15800 Disperindag

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya Musrenbang Desa/Kel

Persen 100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 100 600 100 3600 BPMP2D

Inventarisasi Aset Desa

orang

Pelatihan Aparat dan Pemerintah Desa

Desa 3 300 2 300 2 300 2 300 9 1200 BPMP2D

Desa Yang memiliki Profil Desa

Persen 100 500 100 500 100 500 100 500 500 2000 BPMP2D

-232-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Desayang menyelenggarakan tata kelola Keuangan sesuai ketentuan perundangan

Desa 246 300 246 300 246 300 246 300 246 1200 BPMP2D

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

Meningkatkan capaian Peserta KB

Aktif PA/PUS

Persen 64,79 65,7 600 66,19 600 66,66 610 67,11 680 67,54 748 67,96 823 67,96 4061 BKKBD, Kecamatan

Menurunnya presentase PUS yang

ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet

need)

Persen 23,81 16,75 250 16,01 250 15,54 256 15,09 282 14,66 310 14,24 341 14,24 1689 BKKBD

Pemberdayaan Keluarga Pra

sejahtera

Orang per Kecamatan

25 500 30 500 30 500 30 500 30 2000 Kecamatan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya presentase PUS

dengan istri berusia kurang dari 20 tahun

Persen 7,88 7,23 200 6,58 200 7,42 200 7,27 200 7,12 9 6,97 242 6,97 1262 BKKBD

Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

madiri

Terbinanya semua PKKBD dan

subPKKBD yang ada di kabupaten

Tangerang

Angka 274 274 600 274 600 274 656 274 863 274 950 274 1045 274 4714 BKKBD

Angka 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 BKKBD

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang

dari tumbuh menjadi tegak

Angka 2 4 140 6 140 9 143 11 241 13 265 15 292 15 1221 BKKBD

-233-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang dari tegak menjadi

tegar

Angka 3 6 9 13 16 19 22 22 BKKBD

Program Pelayanan Keluarga Berencana ( Penduduk Tangerang Tumbuh Seimbang)

Meningkatnya % jumlah angota BKB, BKR, BKL dan UPPKS

yang ber KB

Persen 84,17% 67% 100 69% 100 84,47% 109 84,77% 125 84,97% 150 85,07% 175 85,07% 759 BKKBD

Persen 86,19% 100% 100 100% 100 100% 109 100% 125 100% 150 100% 175 100% 759 BKKBD

Persen 87,49% 100% 100 100% 100 100% 109 100% 125 100% 150 100% 175 100% 759 BKKBD

Persen 78,00% 78,00%

50 78,00% 50 100% 350 100% 300 100% 350 100% 400 100% 1500 BKKBD

Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya kualitas data

perencanaan di bidang perhubungan

Dokumen 0 1 73 0 0 3 244 8 1550 6 1080 3 510 21 3457 Dinas Perhubungan

Meningkatnya pengetahuan

tentang kebijakan / aturan di bidang

perhubungan

Kegiatan 0 1 50 1 55 1 37 1 40 1 40 1 40 6 262 Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Memelihara sarana dan prasarana

fasilitas perhubungan

Paket 4 2 150 3 400 4 320 3 470 6 820 3 470 21 2630 Dinas Perhubungan

Program peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatnya kualitas data

angkutan

Dokumen 0 1 105 0 0 2 190 2 160 4 910 2 160 11 1525 Dinas Perhubungan

Meningkatnya kesadaran

keselamatan berlalu lintas

Kegiatan 1 1 108 1 62 4 231 3 380 4 445 3 430 16 1658 Dinas Perhubungan

-234-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Meningkatnya sarana perlengkapan

jalan dalam pelayanan

transportasi

Paket 2 2 861 2 745 2 594 2 800 2 800 2 800 12 4600 Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

Membangun sarana dan prasarana perhubungan

Paket 1 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 196 Dinas Perhubungan

Program peningkatan dan pengamanan lalu

lintas

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana perlengkapan jalan

Paket 5 3 852 4 889 5 1390 5 2266 4 2640 4 2640 25 10678 Dinas Perhubungan

Meningkatnya ketertiban dan

keselamatan lalu lintas

Kegiatan 3 3 972 4 1133 4 2641 8 4440 7 5618 7 7213 33 22019 Dinas Perhubungan

Meningkatnya pengetahuan, informasi dan

koordinasi tentang keamanan dan keselamatan transportasi

Kegiatan 0 1 51 2 96 5 430 4 550 6 710 6 755 24 2593 Dinas Perhubungan

Meningkatnya sarana pendukung pengawasan dan pengaturan lalu

lintas

Unit 1 0 0 1 454 4 1285 3 800 0 0 0 0 8 2539 Dinas Perhubungan

Meningkatnya komunikasi antar

personil

Unit 0 0 0 30 105 5 20 30 155 32 160 33 165 130 606 Dinas Perhubungan

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor laik jalan

Paket 0 1 817 1 197 3 800 3 865 3 880 2 180 13 3739 Dinas Perhubungan

-235-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya pengembangan

komunikasi, informasi dan media

massa

Jenis - - - - - 46 2.900 40 2.650 20 1.500 10 1.000 116 8.050 DISKOMINFO

Meningkatnya kapasitas Sumber

Daya Komunikasi dan Informasi

Orang - - - - - 0 - 39 700 45 900 45 900 129 2.500 DISKOMINFO

Program Implementasi dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Meningkatnya Pelayanan Proses

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Melalui LPSE

Sistem 0 - 4 200 4 200 4 200 12 600 DISKOMINFO

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Pelayanan

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Melalui LPSE

Orang 100 506 100 800 100 900 100 900 400 3.106 DISKOMINFO

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

Meningkatnya pengembangan

Teknologi Informatika di

Kabupaten Tangerang

SKPD 25 1.397 27 2.000 36 2.500 46 3.000 134 8.897 DISKOMINFO

Meningkatnya sarana dan

prasarana teknologi informatika

Jenis

0 - 0 - 15 650 10 500 25 1.150 DISKOMINFO

-236-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Meningkatnya aplikasi/sistem

informasi di Kabupaten Tangerang

aplikasi

0 - 0 - 1 150 1 150 2 300 DISKOMINFO

Program kerjasama informasi dan media massa

Meningkatnya penyebarluasan

informasi pembangunan

Kabupaten Tangerang melalui

kerjasama informasi

Media

4 200 9 450 10 700 10 700 33 2.050 DISKOMINFO

Terlaksnanya penyebarluasan

informasi pembangunan daerah melalui

media informasi

Jenis 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 7 593 42 3558 Setda

Tersedianya Dokumen hasil dokumentasi

kegiatan KDH/WKDH melalui peliputan kunjungan kerja

kepala daerah dan wakil kepala daerah

Dokumen 16 551 16 551 16 551 16 551 16 551 16 551 96 3306 Setda

Tersedianya laporan Hasil jumpa pers

dan kunjungan kerja wartawan

laporan 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 474 1860 Setda

Terlaksananya publikasi dan

penyebarluasan informasi advetorial dan press realease

Berita 250 883 250 883 250 883 250 883 250 883 250 883 1500 5298 Setda

-237-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Tersedianya informasi

pembangunan daerah melalui media massa

Iklan 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 85086 85086 Setda

Terlaksananya penerbitan tabloid

swara tigaraksa dan penyediaan bahan

bacaan

Lembar 15.000 307 15.000 307 15.000 307 15.000 307 15.000 307 15.000 307 72 1842 Setda

Tersedianya DVD penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang

DVD 500 224 500 224 500 224 500 224 500 224 500 224 7,2 1344 Setda

Terpilihnya Pemenang Lomba

lomba 15 165 15 165 15 165 15 165 15 165 15 165 75 990 Setda

Tersedianya alat-alat sudio dan

Komunikasi

Jenis 8 319 8 319 8 319 8 319 8 319 8 319 48 1914 Setda

Terpublikasinya pembangunan

daerah melalui press tour

Media 10 109 10 109 10 109 10 109 10 109 10 109 60 654 Setda

Tersedianya Hasil Dokumentasi Berupa Foto Pembangunan

di Media Mass

Tayang 21 200 21 200 25 250 25 300 92 950 Setda

Tersedianya informasi

pembangunan

SKPD 64 3000 64 3000 64 3000 64 12000 Setiap SKPD

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi

dan informasi

Tersedianya Laporan Pengawasan &

Pengendalian Jasa Telekomonikasi

Kegiatan - - - - - 1 102 1 150 1 150 1 150 4 552 Setda

-238-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif

Fasilitasi Pengembangan

KUMKM

KUMKM 3 18 442 15 375 15 375 15 375 15 375 15 375 93 2317 Dinas Koperasi

dan UKM, Kecamatan

Pemberian Fasilitasi Pengamanan

Kawasan UMKM

KUMKM 150 150 85 100 100 100 150 100 150 100 150 100 150 650 785 Dinas Koperasi dan UKM

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Kemitraan Investasi dan Usaha

bagi KUMKM

KUMKM 0 0 0 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 150 600 Dinas Koperasi dan UKM

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Pemanfaatan Fasilitas Dana

Pemerintah bagi KUMKM melalui

UPDB

Unit 0 5000 5000 7000 5000 5000 10000 5000 10000 5000 10000 5000 10000 32000 50000 Dinas Koperasi

dan UKM, Kecamatan

Promosi KUMKM Event Promosi 2 4 310 5 1077 5 1250 5 1250 5 1250 5 1250 29 6387 Dinas Koperasi

dan UKM, Kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Pembangunan Sistem Informasi

Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

Koperasi 0 4 133 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 24 883 Dinas Koperasi dan UKM

Peningkatan dan Pengembangan

jaringan kerjasama usaha koperasi

Orang 65 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 480 600 Dinas Koperasi

dan UKM, Kecamatan

Penanaman Modal

-239-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Pelaksanaan Pameran Investasi

Event 4 4 500 5 500 5 800 6 900 6 950 6 950 32 4600 BPMPTSP

Kerjasama Investasi Pemda

Dokumen 0 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 6 2400 BPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Peraturan Daerah/Kepala

Daerah yang mendukung

Pengembangan Usaha

Perda/ Perka 2 4 200 6 250 4 450 2 450 2 450 0 450 20 2250 BPMPTSP

Monev Investasi Kegiatan 2 2 225 2 225 2 225 2 250 2 250 2 300 12 1475 BPMPTSP

Kepemudaan dan Olah Raga

Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan Kepemudaan

Orang per Kecamatan

25 1000 25 1000 25 1000 25 3000 Kecamatan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Menciptakan kesempatan kerja

penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua,

termasuk perempuan dan

kaum muda

Orang 0 0 0 100 420 100 350 0 0 200 350 325 500 725 1620 DISPORABUDPAR

Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

Peningkatan penanggulangan bahaya narkoba

serta virus HIV dan AIDS dikalangan generasi muda

Orang 0 900 196 1050 300 600 300 1500 300 1500 350 600 350 4650 1796 DISPORABUD PAR,

Kecamatan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Peningkatan keikutsertaan event

tingkat nasional

Cabang Olahraga 12 0 4 400 13 0 4 600 15 250 0 0 15 1250 DISPORABUDPAR

-240-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Peningkatan peran aktiv masyarakat dalam kegiatan

kebugaran olahraga

Orang 0 100 0 150 100 200 182 250 200 300 250 350 300 1100 1032 DISPORABUD PAR,

Kecamatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana

Olahraga

Dokumen 0 0 0 0 0 2 350 1 0 1 200 0 0 4 0 DISPORABUDPAR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Tersedianya Sport Centre dan

kelengkapan venue

Unit 1 50000 1 50000 1 93000 1 30000 1 30000 1 30000 1 283000 DISPORABUD PAR, DINAS CIPTA KARYA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Terbangunnya stadion mini

Unit 0 0 0 3 10500 10 40000 7 31500 4 48000 4 48000 28 178000 DISPORABUD PAR, DINAS CIPTA KARYA

Statistik

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

Tersedianya data/informasi/statis

tik daerah

Dokumen 0 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 12 900 Bappeda

Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi peningkatan

pengelolaan kekayan budaya (penyusun naskah akademik

kajian cagar budaya)

- - - - - 1 350 1 75 0 - - - 2 425 DISPORABUDPAR

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan gelar seni festival 2 2 200 2 500 2 500 2 400 2 400 2 500 10 2500 DISPORABUDPAR

Terlaksanannya Upacara Hari Besar

Pemerintah

kali - 22 270 22 270 22 270 22 270 22 270 22 270 132 1620 Setda

-241-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Perpustakaan

Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Prosentase luas jangkauan layanan

perpustakaan

Unit 8 2 0 4 0 4 1800 4 1800 4 1800 6 1800 18 5400 Perpusda

Jumlah perpustakaan kelurahan yang

tersedia

Unit 3 3 0 4 0 4 1400 5 1750 5 1750 7 3150 21 4900 Perpusda

1 ruang audio

visual, 3 layanan

366 3 layanan 150 Perpusda

Penambahan koleksi bahan pustaka perpustakaan

eksemplar 79.183 5.821 750000 10,91 750 10,91 1018 12,024 1100 12,024 1120 12,024 1120 46,982 5108 Perpusda

8000 RFID, 2

unit Circulatio

n Assisten

191 10.000 RFID, 1

unit security

gate

461 Perpusda

Kearsipan

Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

meningkatnya pengelolaan arsip In-aktif SKPD/ BUMD/ Lembaga di lingkungan pemerintah daerah

Dokumen 372.385 15.000 325 50.000 350 350.000 600 300.000 500 300.000 500 216.200 500 1.231.200 2.775 Kantor Arsip

Daerah

SKPD 14 2 196 1 200 3 200 9 350 9 300 9 300 33 1546 Kantor Arsip

Daerah

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana

kerasipan

Meningkatnya efektivitas sumber daya aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan daerah

Orang 113 116 512 116 600 116 750 500 500 40 400 40 400 478 3.162

Kantor Arsip

Daerah

-242-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Gedung 1 1 100 1 100 1 150 2 150 2 400 2 400 2 1.300 Kantor Arsip

Daerah

Set 1.500 2.000 150 3.000 200 5.000 300 3.500 500 3.500 500 3.000 500 20.000 1.950 Kantor Arsip

Daerah

Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Entry data/dokumen Arsip

Dokumen 48.070 12.250 169 21.250 225 100000 250 250.000 400 250.000 700 216000 700 850.000 2.444 Kantor Arsip

Daerah

Alihmedia Arsip Lembar 320.506 70.000 200 245.000 300 275000 450 450.000 600 450.000 800 430.000 800 1.920.000 3.150 Kantor Arsip

Daerah

Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

Meningkatnya pemahaman,

kemampuan dan kualitas pelayanan

publik

Orang 80 100 300 100 300 100 300 180 400 100 300 100 300 680 1900 Kantor Arsip

Daerah

Peraturan 2 0 0 1 100 1 100 1 150 1 150 1 150 5 650 Kantor Arsip

Daerah

Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir

Pembangunan Desa Pesisir

Desa Pesisir - - 0 0 0 3 3000 9 5000 9 5000 4 5000 25 18000 DISKANLA, Kecamatan

Program pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

Pelestarian Sumberdaya

Perikanan dan Pesisir

Pengawasan 0 6 250 12 350 7 400 8 450 9 500 10 550 46 2500 DISKANLA

-243-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program pengembangan

budidaya perikanan

Produksi perikanan budidaya

Ton/ha/ thn 3 3 1627 3,5 1000 4 1100 4,5 1200 5 1300 5,5 1500 5,5 7727 DISKANLA

Produksi budidaya perikanan air payau

Ton/ha/ thn 1,2 1,2 1,3 800 1,4 880 1,5 900 1,5 900 1,5 950 1,5 4430 DISKANLA

Pembinaan dan pengembangan

perikanan

Orang per Kecamatan

25 500 25 500 25 500 25 2000 Kecamatan

Program pengembangan

perikanan tangkap

Produksi Perikanan Tangkap

ton 38 38 625 38 1000 20000 1250 20500 1500 21000 1750 21500 2000 122000 8125 DISKANLA

Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

Tingkat konsumsi ikan perkapita

Kg/Kapita 16,3 16 185 17 300 27 500 29 550 31 600 33 650 33 2785 DISKANLA

Program Peningkatan Mutu dan

Pengembangan Pengolahan Hasil

Perikanan

DISKANLA

Pariwisata

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Mempromosikan potensi wisata yang

ada di Kabupaten Tangerang

Pameran 0 5 500 3 400 3 400 3 600 2 400 0 0 16 2300 DISPORABUDPAR

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Tersedianya masterplan Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)

Dokumen 0 0 0 1 200 2 305 2 300 0 0 0 0 3 805 DISPORABUDPAR

Tersedianya Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)

Objek 1 149 0 0 1 200 0 0 0 0 2 349 DISPORABUDPAR

Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Bertambahnya jumlah kelompok

Kelompok 20 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 32 900 DISTANAK KP,

-244-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

agribisnis Kecamatan

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/ perkebunan

Telaksananya Pameran Produksi

Hasil Pertanian

Kali 3 2 240 2 240 2 240 2 250 2 300 2 300 15 1570 DISTANAK KP

Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/ perkebunan

Jumlah alat dan mesin pertanian

(Unit)

Unit 800 53 952 46 775 46 775 46 775 46 775 46 775 1,083 4827 DISTANAK KP

Program peningkatan produksi pertanian/

perkebunan

Produktivitas Padi (Ton GKG/Ha)

Ton / Ha 5,59 5,7 499 5,8 500 5,9 800 6 900 6,1 1000 6,35 2500 6,35 6199 DISTANAK KP

Meningkatnya Indeks Penanaman

kali 1,9 2 420 2,1 420 1,8 2000 1,85 2000 1,9 2000 1,9 2000 1,9 8840 DISTANAK KP

Produktivitas Bawang Merah

Ton / Ha 5,8 6,9 300 6,4 300 6,7 110 7,0 300 7,4 300 7,7 300 7,7 1610 DISTANAK KP

Produktivitas Jagung Ton / Ha 2,9 3 90 3,1 90 3,02 90 3,3 90 3,4 90 3,4 90 3,4 540 DISTANAK KP

Produktivitas Kacang Tanah

Ton / Ha 1,7 1,8 90 1,9 90 1,9 90 2 90 2,1 90 2,1 90 2,1 540 DISTANAK KP

Produktivitas Cabai Ton / Ha 1 1,1 100 1,21 100 1,33 100 1,46 100 1,61 400 1,77 400 1,77 1200 DISTANAK KP

Pengembangan komoditi icon daerah Rambutan Parakan

pohon 1000 100 1000 100 1000 100 3000 300 DISTANAK KP

Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya Kapasitas Tenaga

Penuluh

Persen 20 5 200 5 200 5 200 5 200 5 250 5 300 50 1350 DISTANAK KP

Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

Cakupan pelayanan kesehatan hewan (Desa / Kelurahan)

Desa 36 18 70 44 220 44 220 44 220 44 220 44 250 274 1200 DISTANAK KP

Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Meningkatkan Produksi Peternakan

Kelompok 9 6 1925 6 1000 6 1000 6 1000 6 1000 6 1000 45 6925 DISTANAK KP

Peningkatan skala usaha kelompok

Kelompok 4 2 625 2 320 1 683 1 500 1 500 1 500 12 3128 DISTANAK KP

-245-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Pengembangan komoditi icon daerah

Ayam Wareng

ekor 100 50 100 50 100 50 300 150 DISTANAK KP

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan

Meningkatnya pemasaran ternak dan hasil produk

peternakan

Paket - - - 1 70 - - 1 150 1 1000 1 1000 4 2220 DISTANAK KP

Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan

peningkatan penerapan teknologi

peternakan

kelompok 1 2 100 1 100 2 125 1 200 1 200 1 200 9 925 DISTANAK KP

Program Peningkatan Kesehatanan Masy.

Veterinen

Meningkatnya mutu dan kesehatan

produk asal hewan

Sampel 50 120 60 60 90 60 90 60 90 60 90 60 90 470 510 DISTANAK KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

Pembinaan ketahanan pangan

Orang 25 500 25 500 25 500 25 2000 Kecamatan

Energi dan Sumberdaya Mineral

Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

Sambungan 0 0 1500 3000 1500 3000 0 0 0 0 0 0 3000 6000 Disperin dag

Kecamatan 5 200 5 200 5 200 0 0 0 0 0 0 20 600 Disperin dag

Laporan 1 200 1 200 2 400 Disperin dag

Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

Jumlah Pemasangan PJU

titik 13 466 3500 500 3500 500 3500 500 3500 500 3500 500 3500 1,966 10500 DKP

Jumlah Pemeliharaan PJU

titik 7,8 866 900 866 900 866 900 866 900 866 900 866 900 3,464 5400 DKP

Perdagangan

-246-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Perlindungan

Konsumen dan pengamanan perdagangan

Meningkatnya Perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan

Laporan 12 150 12 150 12 150 12 150 12 150 12 150 72 900 Disperin dag

Kasus 15 150 15 150 15 150 15 150 15 150 15 150 60 900 Disperin dag

Wajib Tera / Tera Ulang

(orang/perusahaan)

100 200 300 180 280 350 320 500 320 500 320 500 1640 2230 Disperin dag

Paket 1 1400 1 5000 1 5000 3 11400 Disperin dag

Tersedianya dokumen data

perusahaan

dokumen per kecamatan

1 500 1 500 1 500 1 2000 Kecamatan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

calon/ pelaku Ekspor dan

Impor

0 185 497,4 105 483 80 345 180 725 180 725 180 725 910 3500,4 Disperin dag

Dokumen 1 200 251 312,85 1 200 1 200 1 200 1 200 256 1312,85 Disperin dag

Perusahaan 25 80 25 80 25 80 75 240 Disperin dag

Pameran 5 670 6 870 4 710 3 450 5 600 5 600 28 3900 Disperin dag

Unit 1 150 1 400 1 170 1 2000 1 1500 1 1000 6 5220 Disperin dag

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

Terpenuhinya peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

Dokumen 53 / 26

275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 275 53 / 26 1650 Disperin dag

Orang 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 480 450 Disperin dag

Draft Peraturan 1 200 1 200 Disperin

-247-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

dag

Program Perdagangan Meningkatnya Perdagangan

Dokumen 1 70 1 75 1 180 1 180 1 180 1 180 6 865 Disperin dag

Pasar Murah/Baazar

3 140 3 215 3 200 4 300 6 450 6 450 25 1455 Disperin dag

Perindustrian 0 25

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Pelaku Industri 0 135 550 140 450 135 400 80 150 80 / 1 350 80 / 1 350 80 / 1 2250 Disperin dag,

Kecamatan

Kluster 3 100 3 100 Disperin dag

Dokumen 1 95 1 65 1 75 1 150 1 150 1 150 6 685 Disperin dag

Perusahaan 150 85 150 75 150 60 80 75 80 75 80 75 690 445 Disperin dag

Gudang/Kali 20 150 20 150 20 150 20 150 80 600 Disperin dag

Kube 5 125 5 125 Disperin dag

Tersedianya dokumen data

perusahaan

dokumen per kecamatan

1 500 1 500 1 500 4 2000 Kecamatan

Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Terpenuhinya Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

Pelaku Industri 0 100 200 180 415 120 285 180 275 120 / 3 475 120 / 3 425 120 / 3 2075 Disperindag

Ketransmigrasian

Program Transmigrasi Regional

Sosialisasi Transmigrasi

Kegiatan 1 1 340 1 425 1 451 1 451 1 200 1 200 6 1816 DISNAKER TRANS

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya Dokumen

Data/Informasi Pembangunan

Dokumen 0 3 400 3 400 3 400 2 600 2 600 2 600 15 3000 Bappeda

-248-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Tersedianya Dokumen Pelaporan

Pembangunan

Dokumen 3 400 3 400 3 400 3 600 3 600 3 600 18 3000 Bappeda

Program Kerjasama Pembangunan

Tersedianya Jumlah kerjasama dengan

pihak swasta

Dokumen - - - 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 20 2250 Bappeda

Tersedianya Dokumen Kerjasama

pembangunan

Dokumen 20 1700 20 1700 20 1700 20 1700 80 6800 Setda

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Tersedianya Dokumen

perencanaan pengembangan

kawasan

Dokumen 0 2 500 2 500 2 500 2 800 2 800 2 800 12 3900 Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan

besar

Tersedianya Dokumen

perencanaan Kota-kota menengah dan

besar

Dokumen 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6 1800 Bappeda

Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya kompetensi aparatur

perencana

Orang 0 150 1000 150 1000 150 1000 150 1270 150 1300 150 1270 1300 6840 Bappeda

Program perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan

Dokumen 0 11 5000 11 5000 11 5000 11 5700 11 5700 11 5700 66 32100 Bappeda

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Pembangunan

ekonomi

Dokumen 0 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 18 5100 Bappeda

Program perencanaan sosial

budaya

Tersedianya Dokumen

perencanaan sosial

Dokumen 0 5 1150 5 1150 5 1150 5 1150 5 1150 5 1150 30 6900 Bappeda

-249-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

dan budaya

Program penelitian dan pengembangan

Tersedianya Dokumen penelitian dan pengembangan

Dokumen 0 5 980 5 980 5 980 5 980 5 980 5 980 25 5880 Bappeda

Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Terlaksananya pembinaan pegawai melaui pendidikan

formal dan non formal

Orang 50 50 304 50 304 50 304 50 304 50 304 50 304 300 1824 Setda

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Tersedianya naskah sambutan Kepala

Daerah dam Wakil Kepala Daerah

naskah sambutan

250 44 250 44 250 44 250 44 250 44 250 44 1500 264 Setda

terlaksananya dan terfasilitasinya

kegiatan upacara hari besar nasional

kali 10 151 10 151 10 151 10 151 10 151 10 151 60 960 Setda

Tersedianya Dokumen Hasil

Rapat Koordinasi Lingkup Sekretariat

Daerah

Dokumen 60 1852 60 1852 60 1852 60 1852 60 1852 60 1852 360 1112 Setda

Terlaksananya penerimaan

kunjungan kerja dari luar daerah

Kunjungan Kerja 50 100 50 100 50 100 150 300 Setda

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

Tersedainya perda perda 10 10 5964 10 5964 10 6560 10 7216 10 7938 10 8732 60 42374 Setwan

Meningkatnya koordinasi lembaga perwakilan rakyat

kali 130 79 5645 156 5547 249 3474 215 5382 215 8373 215 10133 1129 38554 Setwan

Meningkatnya kualitas SDM

lembaga perwakilan rakyat

Orang 100 100 4792 100 5697 50 2914 100 4050 100 4505 100 5015 550 26973 Setwan

-250-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Terakomodirnya aspirasi masyarakat

kali 3 3 4000 3 4000 3 5413 3 6496 3 7797 3 7797 18 35503 Setwan

Meningkatnya kapasitas penentu

kebijakan

Laporan 103 103 8712 133 10637 133 11142 131 8508 107 13037 107 13037 714 65073 Setwan

Meningkatnya publikasi lembaga perwakilan rakyat

Kali 300 101 891 131 1053 11 746 111 1109 111 1415 111 1626 576 6840 Setwan

Meningkatnya kinerja lembaga

perwakilan rakyat

dokumen 0 0 0 2 144 2 298 2 433 0 519 2 622 8 2016 Setwan

Tersedianya dokumen

perencanaan dan pelaporan kinerja

lembaga perwakilan rakyat

dokumen 11 11 1247 11 1290 11 1130 11 1804 11 2297 11 2711 66 10479 Setwan

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Terevaluasinya kinerja anggaran

Setwan dan DPRD

dokumen 2 2 362 2 429 2 240 2 310 2 558 2 608 12 2507 Setwan

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Jumlah laporan stock opname dan cash

opname Kabupaten Tangerang

Dokumen 2 2 60 2 176 2 195 2 215 2 237 2 260 12 1143 Inspektorat

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Yang Berstandar

akuntansi Pemerintahan

Kebijakan 2 4 630 3 551,225

2 413,2 2 411,17 3 666,1 2 551,2 16 3223 BPKAD

Penyusunan APBD Yang Tertib

Kebijakan 10 10 2054 7 1290 7 1149 7 1269 10 1786 10 1984 51 9533 BPKAD

-251-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa

Terlaksananya Pembuatan

Peraturan Desa tentang

Pendapatan Desa yang sesuai perundang-undangan

Persen 100 300 100 300 100 300 100 300 100 1200 BPMP2D

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Jumlah laporan hasil pengawasan internal

LHP 942 942 3168 1174 4047 930 4150 165 4914 165 5405 165 5946 3541 27630 Inspektorat

Jumlah tindak lanjut temuan hasil pengawasan

TLHP 300 300 414 423 533 423 533 300 394 330 433 363 477 2139 2784 Inspektorat

Jumlah laporan revieu LKIP dan LKD

Dokumen 2 2 311 2 603 2 340 2 340 2 374 2 411 12 2379 Inspektorat

Jumlah SKPD terkait revieu RKA

SKPD 0 0 0 0 0 64 174 64 487 64 536 64 589 256 1786 Inspektorat

Jumlah frekuensi evaluasi berkala

temuan hasil pengawasan

Kali 2 2 83 4 14 4 193 4 129 4 141 4 155 22 715 Inspektorat

Jumlah peserta diklat peningkatan

koordinasi dan kompetensi aparatur

Orang 0 0 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 77 200 Inspektorat

Jumlah laporan hasil pengawasan kasus

LHP 30 45 115 35 144 30 83 30 83 35 100 40 120 215 645 Inspektorat

Jumlah laporan hasil pengawasan khusus

LHP 0 0 0 80 200 80 287 80 241 85 265 90 292 415 1285 Inspektorat

-252-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Jumlah frekuensi rakor pengawasan

Kali 1 1 162 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 2 191 Inspektorat

Jumlah frekuensi evaluasi berkala

temuan hasil pengawasan BPK-RI

Kali 0 0 0 0 0 0 0 4 84 4 92 4 92 12 268 Inspektorat

Terlaksananya Penanganan Masalah Hukum Pemerintah

Daerah

Kasus - 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 36 48 Setda

Program Peningkatan Profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah peserta diklat pengembangan

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Orang 70 70 456 40 308 0 0 48 352 50 387 50 426 258 1929 Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Jumlah dokumen SOP

Dokumen 0 0 0 0 0 1 76 0 0 0 0 0 0 1 76 Inspektorat

Program mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat

Tersedianya Laporan Hasil Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Dokumen 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 1200 Setda

Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur Pemerintah Daerah Dalam

Penanganan Perkara

Orang 150 200 150 200 150 200 450 600 Setda

-253-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Usulan Raperda Prioritas

Perda 10 10 2501 10 3700 10 4410 10 4636 10 5074 10 5377 60 25698 Setda

Terpublikasinya Peraturan Perundang

- undangan

Jenis 20 239 20 239 20 239 20 239 20 239 20 239 180 1434 Setda

Terfasilitasinya Penyusunan Produk

Hukum Daerah

Produk Hukum 30 332 30 332 30 332 30 332 30 332 30 332 180 1992 Setda

Peningkatan Pemahaman Hukum

Daerah

orang 780 996 780 996 780 996 780 996 780 996 780 996 4680 5976 Setda

Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan

umum

Tersedianya Sim Aplikasi dan Buku

Monografi Kecamatan

SIM dan Buku 24 1 59 1 59 1 59 1 59 1 59 1 59 6 354 Setda

Terpasangnya dan terbangunnya Pilar Batas Kecamatan

Pilar Batas 57 80 847 80 847 80 847 80 847 80 847 80 847 480 5082 Setda

Tersedianya Dokumen Kajian

Tipologi Kecamatan

Dokumen 1 325 1 325 1 325 1 325 1 325 1 325 6 1950 Setda

Tersedianya Buku Inventarisasi Data

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Buku 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 6 720 Setda

Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan

Orang 784 818 13581 640 10500 1338 8800 355 4425 240 5600 240 6 3631 48906 BKPPD

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti

pembinaan karir, penempatan

kenaikan pangkat, pemberian

penghargaan, pelantikan,

Orang 4365 4280 4980 5218 3029 5471 1795 2634 1979 2524 2215 2524 2255 22651 16253 BKPPD

-254-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

peningkatan status, ujian dinas, ujian

penyesuaian ijasah, pembinaan

kepegawaian dan pengembangan karir

Tersedianya sistem informasi

kepegawaian dan sistem informasi

penerimaan CPNS

Sistem - - - 2 766 2 588 2 625 2 1150 2 1150 8 4279 BKPPD

Tersedianya keakuratan data

pegawai

data pegawai 1 2500 5000 5000 11500 150 11500 150 11500 150 47000 450 BKPPD

Tersedianya ID Card Pegawai

Pcs 2500 100 2500 190 2500 92 2500 100 2500 130 2500 150 15000 662 BKPPD

Terlaksananya penanganan kasus pelangaran disiplin

dan monitoring evaluasi dan pelaporan

Kali 2 84 119 84 330 52 132 24 150 60 175 60 175 364 1081 BKPPD

Tersedianya Dokumen Kebijakan

Kepegawaian Daerah

dokumen 1 1 100 1 95 1 45 2 460 2 660 2 660 9 2020 BKPPD

Terlaksananya penegakan etika dan

disiplin pegawai

kali - - - - - - - - 2 150 2 150 4 300 BKPPD

Terselenggaranya Pembinaan &

Pengembangan Aparatur

Orang - 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 900 900 Setda

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan

Terpilihnya Pemenang

Penyelenggaraan Lomba Kelurahan

Kelurahan - 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 18 1554 Setda

-255-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Terlaksananya Pembinaan Kecamatan

Kecamatan - 17 205 17 205 17 205 17 205 17 205 17 205 102 1230 Setda

Tersedianya Dokumen Profil

Kelurahan

Dokumen - 28 299 28 299 28 299 28 299 28 299 28 299 168 1794 Setda

Tersedianya dokumen dan

pelaporan penyelenggaran

pemeritahan kecamatan/keluraha

n

Kecamatan 29 1000 29 1000 29 1000 29 4000 Kecamatan

Program peningkatan pendapatan daerah

Prosentase Peningkatan

Pendapatan Daerah

Persen 19,37 8 7523 8,00 6105 8,00 4949 8 7000 8 8000 8 9000 8 42577 Dispenda, Kecamatan

Program Pengendalian dan

Pengawasan Pendapatan Daerah

Tercapainya Target Pendapatan Daerah

Setiap Tahun

Persen 110,91 100 1264 100 1235 100 1572 100 2000 100 2000 100 2000 100 10071 Dispenda

Program Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terpenuhinya Data Realisasi Pendapatan Daerah yang Akurat

Dokumen 4 4 1241 4 1547 4 1746 4 1500 4 1500 4 1500 24 9034 Dispenda

Program Perencanaan Pendapatan Daerah

Tepenuhinya Data Rencana Target

Pendapatan Daerah Setiap Tahun

Dokumen 2 2 94 2 67 2 99 2 300 2 300 2 300 12 1160 Dispenda

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Penyusunan kajian peraturan

perundangan dan penyusunan produk

hukum terkait investasi dan

perijinan nonperijinan

Dokumen 0 2 200 2 225 3 225 2 250 2 250 2 250 13 1400 BPMPTSP

-256-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Perencanaan Perijinan dan Nonperijinan

Penyediaan pedoman pelayanan

dan sosialisasi informasi perijinan dan nonperijinan

Kali/Tahun 0 10 1000 10 1000 9 600 1 300 1 300 1 300 32 3500 BPMPTSP

Program Koordinasi Perijinan dan Non

Perijinan

Koordinasi BPMPTSP dengan SKPD Teknis

terkait/lembaga PTSP/Instansi/Lemba

ga lainnya

Kali/Tahun 24 24 300 24 300 48 300 48 300 48 300 48 300 240 1800 BPMPTSP

Program Survey Perijinan dan Non

Perijinan

Pelaksanaan peninjauan lapangan berkas jenis perijinan

dan nonperijinan

Dokumen Laporan

2 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 12 1800 BPMPTSP

Program Survey Perijinan dan Non

Perijinan

Verifikasi BAPL Perijinan

Berkas - - - - - 300 150 300 150 300 150 300 150 1,2 600 Dinas Cipta Karya

Program Pengembangan

Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Pelaksanaan peningkatan

kapasitas SDM pelayanan perijinan

dan nonperijinan

Kali/Tahun 2 2 100 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200 12 1000 BPMPTSP

Prosentase penyelesaian

pengaduan perijinan

Persen 68% 70% 200 72% 200 74,00% 200 76,00% 200 78,00% 200 80% 200 80% 1200 BPMPTSP

Program Penelitian dan Pengembangan Yang Terkait dengan

Perijinan dan Non Perijinan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan

dan nonperijinan

Indeks Indeks 3 - 400 Indeks 4 400 Indeks 4

400 Indeks 4 400 Indeks 5 400 Indeks 5 400 Indeks 5 2400 BPMPTSP

Jumlah Kecamatan Sasaran Operasi

Penertiban Perijinan Terpadu

Kec 0 10 600 10 600 9 900 29 600 29 600 29 600 29 3900 BPMPTSP, Kecamatan

-257-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Program Pengembangan Data Informasi Pelayanan

Perijinan dan Non Perijinan

Database Perijinan yang updated

Database 0 - - 29 450 29 450 29 450 29 450 29 450 29 2250 BPMPTSP

Program Pengembangan

Sistem Pelayanan Perijinan dan Non

Perijinan

Meningkatnya kualitas Sistem

Informasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan

Sistem 1 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 6 2700 BPMPTSP

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Asset/Barang Daerah

Daftar Inventaris BMD Yang Valid

Dokumen 11 10 2015 14 3926 10 2306 12 4120 14 4449 9 3536 69 20355 BPKAD

Administrasi Aset Daerah Yang Tertib

Dokumen 3 3 345,9 5 1311 3 625,4 6 1059 5 1194 3 1185 25 5723 BPKAD

Tersedianya Dokumen Barang Inventaris Daerah

dokumen 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 24 144 Setda

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat

Daerah

Jumlah SKPD terkait diklat

penyelenggaraan SPIP

SKPD 0 0 0 0 0 0 0 64 243 0 0 0 0 64 243 Inspektorat

Jumlah SKPD dalam penyusunan LHKASN

SKPD 0 0 0 0 0 0 0 64 100 64 100 64 100 64 243 Inspektorat

Jumlah SKPD terkait sosialisasi

pengendalian gratifikasi

SKPD 0 0 0 0 0 0 0 64 50 64 50 64 50 64 243 Inspektorat

Jumlah laporan rapat koordinasi pejabat

daerah bidang pengawasan

Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 1 89 1 89 40 89 64 243 Inspektorat

-258-

BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD SKPD

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp.

000.000 Target

Rp. 000.000

Target Rp. 000.000

Jumlah SKPD yang telah membentuk

zona integritas

SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 80 5 100 64 243 Inspektorat

Jumlah SKPD yang telah melakukan pemilihan tunas

integritas

SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 80 5 100 64 243 Inspektorat

Tersedianya Dokumen

Pendukung Peningkatan

Kapasitas Perangkat Daerah

Dokumen 12 2758 12 2758 12 2758 12 2758 12 2758 12 2758 72 16548 Setda

Program Peningkatan dan Pengembangan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengiriman Peserta

Bintek ULP

orang 30 200 30 200 30 200 30 200 30 200 30 200 180 1200 Setda

Terlaksananya Sosialisasi ULP

orang 300 98 300 98 300 98 300 98 300 98 300 98 1800 588 Setda

Tercapainya Pengadaan Barang/Jasa

paket 931 3241 931 3241 931 3241 931 3241 931 3241 931 3241 5586 19446 Setda

Tersedianya Tenaga Pelayanan ULP

orang 38 1605 38 1605 38 1605 38 1605 38 1605 38 1605 228 9630 Setda

Tersedianya Dokumen Hasil

Forum Group Diskusi

Dokumen 2 171 2 171 2 171 2 171 2 171 2 171 12 1026 Setda

Selain Program Wajib Pilihan yang diuraikan diatas, terdapat juga program SKPD yang sifatnya rutin dan menjadi

kebutuhan operasional mendasar SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program SKPD ini tidak

secara langsung menohok pada target pembangunan VISI MISI Kepala Daerah, namun bagaimanapun juga tetap

-259-

memberikan pengaruh karena terkait langsung dengan berjalannya roda organisasi SKPD dalam melaksanakan tugas

yang di embannya. Secara lebih lengkap program SKPD pada tiap SKPD dapat dilihat pada tabel 7.4.

Tabel 7.4

Indikasi Rencana Program SKPD (Program Rutin/Operasional SKPD) yang disertai Kebutuhan Pendanaan

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,743,638,552 53,987,887,500 63,583,947,484 69,942,342,232 76,936,576,456 80,783,405,278

1.01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,156,110,000 1,462,858,000 2,470,925,000 2,718,017,500 2,989,819,250 3,288,801,175

1.01 1.01.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 46,025,000 44,525,000 59,777,000 65,754,700 72,330,170 79,563,187

1.01 1.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

237,962,000 267,172,900 216,028,900 237,631,790 249,513,380 274,464,717

1.01 1.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

197,410,000 100,391,100 89,011,100 97,912,210 102,807,821 113,088,603

1.01 1.01.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 412,155,000 662,126,000 1,296,448,500 1,426,093,350 1,497,398,018 1,647,137,819

SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,309,076,381 25,833,211,239 23,042,288,372 25,346,517,209 27,881,168,930 29,275,227,377

1.02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3,220,209,000 2,761,423,500 4,036,783,173 4,440,461,490 4,884,507,639 5,372,958,403

1.02 1.02.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 42,840,000 120,377,000 136,688,000 150,356,800 165,392,480 181,931,728

1.02 1.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

101,760,000 564,111,000 140,255,000 154,280,500 161,994,525 178,193,978

1.02 1.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

54,470,000 84,360,000 122,841,488 135,125,637 141,881,919 156,070,111

1.02 1.02.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 77,025,000 103,270,000 217,341,406 239,075,547 251,029,324 276,132,256

-260-

SKPD : DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 919,954,000 1,237,959,700 1,695,844,767 1,865,429,244 2,051,972,168 2,154,570,776

1.03 1.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2,651,548,000 1,086,720,000 818,002,000 899,802,200 989,782,420 1,088,760,662

1.02 1.02.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 46,025,000 44,525,000 59,777,000 65,754,700 72,330,170 79,563,187

1.03 1.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

95,865,000 55,016,500 108,720,464 119,592,510 125,572,136 138,129,350

1.03 1.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

159,000,000 154,335,000 72,123,300 79,335,630 83,302,412 91,632,653

1.03 1.03.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 180,675,000 219,070,000 245,532,200 270,085,420 283,589,691 311,948,660

SKPD : DINAS CIPTA KARYA

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.04 1.04.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,073,868,000 1,381,140,000 1,329,910,242 1,462,901,266 1,609,191,393 1,689,650,962

1.04 1.04.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

967,800,000 869,670,000 1,069,670,000 1,176,637,000 1,294,300,700 1,423,730,770

1.04 1.04.02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 124,610,000 124,610,000 176,210,000 193,831,000 213,214,100 234,535,510

1.04 1.04.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03

1.04 1.04.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

70,708,600 85,118,600 69,848,600 76,833,460 80,675,133 88,742,646

1.04 1.04.02 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 156,392,000 231,917,000 308,742,000 339,616,200 356,597,010 392,256,711

SKPD : DINAS TATA RUANG

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.05 1.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 467,333,000 672,906,300 794,321,000 873,753,100 961,128,410 1,009,184,831

1.05 1.05.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

690,325,000 676,935,000 718,342,000 790,176,200 869,193,820 956,113,202

1.05 1.05.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 124,610,000 124,610,000 176,210,000 193,831,000 213,214,100 234,535,510

1.05 1.05.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03 1.02 1.02.01 03

1.05 1.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11,400,000 17,760,000 19,310,000 21,241,000 22,303,050 24,533,355

1.05 1.05.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 70,500,000 123,730,000 142,845,000 157,129,500 164,985,975 181,484,573

-261-

SKPD : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,576,892,000 1,827,403,700

1,949,175,504 2,144,093,054 2,358,502,360

2,476,427,478

1.06 1.06.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

612,770,000 628,520,000 815,078,000

896,585,800

986,244,380

1,084,868,818

1.06 1.06.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 101,450,000 101,450,000

113,812,000 125,193,200

137,712,520

151,483,772

1.06 1.06.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30,000,000 30,000,000 30,000,000

33,000,000

34,650,000

38,115,000

1.06 1.06.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35,600,000

62,000,000 69,235,000

76,158,500

79,966,425

87,963,068

1.06 1.06.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 138,660,000 130,916,000

145,237,400 159,761,140

167,749,197

184,524,117

SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.093.816.640 1.564.902.304 1.799.019.670 2.364.132.020 2.718.751.823 3.126.564.692

1.07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.559.794.400 1.638.661.340 1.775.411.081 1.808.502.406 2.079.777.767 2.391.744.433

1.07 1.07.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -

-

56.800.000 65.320.000 75.118.000

1.07 1.07.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16.000.000 17.600.000 -

168.000.000 200.000.000 200.000.000

1.07 1.07.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.875.000 29.540.000 22.445.000 22.670.000 26.070.500 29.981.076

1.07 1.07.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 52.350.000 70.100.000 62.647.000 95.730.000 99.574.250 111.510.389

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.25 1.25.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 358,607,508 394,468,259 433,915,085 455,610,839

1.25 1.25.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 279,678,256

307,646,082

338,410,690

372,251,759

1.25 1.25.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 113,812,000 125,193,200 137,712,520 151,483,772

1.25 1.25.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 30,000,000

33,000,000

34,650,000

38,115,000

1.25 1.25.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

- 50,475,000

17,360,000

18,228,000

20,050,800

1.25 1.25.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

83,535,000

91,888,500

96,482,925

106,131,218

-262-

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.08 1.08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575,328,000 651,933,000 680,189,904 748,208,894 823,029,784 864,181,273

1.08 1.08.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

992,975,000 923,380,000 1,071,430,000 1,178,573,000 1,296,430,300 1,426,073,330

1.08 1.08.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 101,450,000 101,450,000 113,812,000 125,193,200 137,712,520 151,483,772

1.08 1.08.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30,000,000 30,000,000 30,000,000 33,000,000 34,650,000 38,115,000

1.08 1.08.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14,000,000 14,300,000 17,360,000 17,360,000 18,228,000 20,050,800

1.08 1.08.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 62,200,000 68,350,000 95,920,000 105,512,000 110,787,600 121,866,360

SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.08 1.08.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

22,014,948,246 24,216,443,071

26,638,087,378

27,969,991,747

1.08 1.08.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 26,567,888,264 29,224,677,090

32,147,144,799

35,361,859,279

1.08 1.08.05 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

100,000,000

110,000,000

121,000,000

133,100,000

1.08 1.08.05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 38,295,499

42,125,049

44,231,301

48,654,431

1.08 1.08.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

- 27,540,527

30,294,580

31,809,309

34,990,240

1.08 1.08.05 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

226,119,269

248,731,196

261,167,756

287,284,531

SKPD : KANTOR PEMAKAMAN DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.08 1.08.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

206,166,956

226,783,652

249,462,017

261,935,118

1.08 1.08.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 159,048,000

174,952,800

192,448,080

211,692,888

1.08 1.08.06 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

101,450,000 101,450,000

113,812,000

125,193,200

1.08 1.08.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 30,000,000 30,000,000 30,000,000

33,000,000

1.08 1.08.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

- 37,075,000

40,782,500

42,821,625

47,103,788

1.08 1.08.06 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

92,285,000

101,513,500

106,589,175

117,248,093

-263-

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.10 1.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,639,905,000 1,977,725,500

2,349,531,429 2,584,484,572

2,842,933,029

2,985,079,681

1.10 1.10.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

512,600,000 532,350,000 536,671,000

590,338,100

649,371,910

714,309,101

1.10 1.10.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35,000,000 100,100,000

55,150,000

60,665,000

66,731,500

73,404,650

1.10 1.10.01 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

28,800,000 37,500,000

41,250,000

43,312,500

47,643,750

1.10 1.10.01 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

46,200,000

41,400,000 45,945,000

50,539,500

53,066,475

58,373,123

1.10 1.10.01 06 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 116,925,000 141,050,000

152,595,000

167,854,500

176,247,225

193,871,948

SKPD : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.10 1.10.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1,008,499,800 1,109,349,780

1,220,284,758

1,281,298,996

1.10 1.10.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 783,000,000

861,300,000

947,430,000

1,042,173,000

1.10 1.10.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

50,850,000

55,935,000

61,528,500

67,681,350

1.10 1.10.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 19,354,000

21,289,400

22,353,870

24,589,257

1.10 1.10.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- - 17,010,000

18,711,000

19,646,550

21,611,205

1.10 1.10.03 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

108,392,000

119,231,200

125,192,760

137,712,036

-264-

SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.13 1.13.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 493,265,000 1,701,951,200

1,317,544,558 1,449,299,014

1,594,228,915

1,673,940,361

1.13 1.13.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

337,785,000 339,935,000 367,505,000

404,255,500

444,681,050

489,149,155

1.13 1.13.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

12,000,000

13,200,000

14,520,000

15,972,000

1.13 1.13.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 150,000,000

165,000,000

173,250,000

190,575,000

1.13 1.13.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21,500,000

29,445,000

25,505,000

28,055,500

29,458,275

32,404,103

1.13 1.13.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 91,500,000 261,640,000

99,223,000

109,145,300

114,602,565

126,062,822

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.14 1.14.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596,276,000 711,909,600

887,812,246

976,593,471

1,074,252,818

1,127,965,459

1.14 1.14.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

339,700,000 383,849,000 409,987,000

450,985,700

496,084,270

545,692,697

1.14 1.14.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur -

-

-

-

1.14 1.14.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

55,700,000 37,200,000 32,000,000

35,200,000

36,960,000

40,656,000

1.14 1.14.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

37,975,000

50,000,000 35,845,000

39,429,500

41,400,975

45,541,073

1.14 1.14.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 160,265,000 199,080,000

150,157,500

165,173,250

173,431,913

190,775,104

-265-

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.15 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263,620,000 307,881,500

430,938,500

474,032,350

521,435,585

547,507,364

1.15 1.15.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

469,832,500 499,225,000 734,518,153

807,969,968

888,766,965

977,643,662

1.15 1.15.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15,750,000

30,600,000

33,660,000

37,026,000

40,728,600

1.15 1.15.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20,000,000 20,000,000 68,310,000

75,141,000

78,898,050

86,787,855

1.15 1.15.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

38,550,000

58,700,000 45,650,000

50,215,000

52,725,750

57,998,325

1.15 1.15.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 377,147,500 396,594,000

160,767,000

176,843,700

185,685,885

204,254,474

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.16 1.16.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1,010,931,235 1,112,024,359

1,223,226,794

1,284,388,134

1.16 1.16.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 483,172,000

531,489,200

584,638,120

643,101,932

1.16 1.16.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

-

-

-

1.16 1.16.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- -

-

-

-

1.16 1.16.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

- 42,113,200

46,324,520

48,640,746

53,504,821

1.16 1.16.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

158,329,200

174,162,120

182,870,226

201,157,249

-266-

SKPD : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.18 1.18.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,578,000 580,185,800

839,398,867

923,338,754

1,015,672,629

1,066,456,261

1.18 1.18.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

229,921,000 190,101,000 311,355,961

342,491,557

376,740,713

414,414,784

1.18 1.18.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

14,000,000

15,400,000

16,940,000

18,634,000

1.18 1.18.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

50,000,000 55,000,000 61,766,934

67,943,627

71,340,809

78,474,890

1.18 1.18.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

45,500,000

55,000,000 49,100,000

54,010,000

56,710,500

62,381,550

1.18 1.18.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 88,128,000 282,610,000

256,140,000

281,754,000

295,841,700

325,425,870

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.19 1.19.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618,820,000 766,782,000

845,383,473

929,921,820

1,022,914,002

1,074,059,702

1.19 1.19.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

769,082,000 732,320,600 965,946,000 1,062,540,600

1,168,794,660

1,285,674,126

1.19 1.19.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 250,000,000 248,030,000

358,085,000

393,893,500

433,282,850

476,611,135

1.19 1.19.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

150,000,000 165,000,000 50,000,000

55,000,000

57,750,000

63,525,000

1.19 1.19.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

33,725,000

37,097,500 30,945,000

34,039,500

35,741,475

39,315,623

1.19 1.19.03 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 78,400,000 99,740,000

106,367,500

117,004,250

122,854,463

135,139,909

-267-

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.19 1.19.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410,283,200 586,791,320

626,856,853

689,542,538

758,496,792

796,421,632

1.19 1.19.04 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

205,842,000 208,070,000 233,623,688

256,986,057

282,684,662

310,953,129

1.19 1.19.04 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000 20.000.000 48,620,000 53,482,000 58,830,200

1.19 1.19.04 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

1.19 1.19.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20,260,000

29,560,000 33,175,000

36,492,500

38,317,125

42,148,838

1.19 1.19.04 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 52,100,000 73,870,000

82,957,193

91,252,912

95,815,558

105,397,114

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,305,359,200 36,075,788,280

37,034,719,890 40,738,191,879

44,812,011,067

47,052,611,620

1.20 1.20.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

21,445,347,000 17,387,908,550 13,976,642,000 15,374,306,200

16,911,736,820

18,602,910,502

1.20 1.20.03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 351,810,000 555,010,000

561,806,000

617,986,600

679,785,260

747,763,786

1.20 1.20.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

247,950,000 272,745,000 304,740,000

335,214,000

351,974,700

387,172,170

1.20 1.20.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

86,070,000

92,860,000 18,653,640

20,519,004

21,544,954

23,699,450

1.20 1.20.03 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 796,690,000 433,555,000

198,355,000

218,190,500

229,100,025

252,010,028

1.20 1.20.03 08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3,495,971,700

2,621,426,100

2,629,389,725 2,892,328,698

3,036,945,132

3,340,639,646

-268-

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,193,639,000 6,749,554,500

9,931,283,500 10,924,411,850

12,016,853,035

12,617,695,687

1.20 1.20.04 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,384,150,000 1,402,297,000 2,050,136,000 2,255,149,600

2,480,664,560

2,728,731,016

1.20 1.20.04 03 Program peningkatan disiplin aparatur 513,150,000 857,017,000

1,130,535,000 1,243,588,500

1,367,947,350

1,504,742,085

1.20 1.20.04 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

487,200,000 188,760,000 567,534,000

624,287,400

655,501,770

721,051,947

1.20 1.20.04 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

147,645,000

75,165,000 24,170,000

26,587,000

27,916,350

30,707,985

1.20 1.20.04 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 995,205,000 524,351,000

372,097,500

409,307,250

429,772,613

472,749,874

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,501,307,000 1,957,835,000

1,980,733,904 2,178,807,294

2,396,688,024

2,516,522,425

1.20 1.20.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4,860,019,000 2,341,102,500 1,908,546,000 2,099,400,600

2,309,340,660

2,540,274,726

1.20 1.20.05 03 Program peningkatan disiplin aparatur 333,145,000 531,111,000

237,444,000

261,188,400

287,307,240

316,037,964

1.20 1.20.05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

56,000,000 196,950,000 296,920,000

326,612,000

342,942,600

377,236,860

1.20 1.20.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

73,780,000

31,870,000 27,070,000

29,777,000

31,265,850

34,392,435

1.20 1.20.05 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 130,031,000 150,965,200

215,337,500

236,871,250

248,714,813

273,586,294

-269-

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,327,240,000 1,593,644,266

1,575,774,454 1,733,351,899

1,906,687,089

2,002,021,444

1.20 1.20.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

668,676,160 730,820,510 705,383,000

775,921,300

853,513,430

938,864,773

1.20 1.20.06 03 Program peningkatan disiplin aparatur - 50,000,000

12,000,000

13,200,000

14,520,000

15,972,000

1.20 1.20.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

208,420,000 175,000,000 182,438,000

200,681,800

210,715,890

231,787,479

1.20 1.20.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

11,000,000 11,060,000 15,180,000

16,698,000

17,532,900

19,286,190

1.20 1.20.06 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 30,800,000 65,840,000

135,750,000

149,325,000

156,791,250

172,470,375

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,291,465,200 1,632,581,620

1,672,577,803 1,839,835,583

2,023,819,142

2,125,010,099

1.20 1.20.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

759,649,900 647,940,000 930,812,000 1,023,893,200

1,126,282,520

1,238,910,772

1.20 1.20.06 03 Program peningkatan disiplin aparatur 76,250,000 113,950,000

91,404,000

100,544,400

110,598,840

121,658,724

1.20 1.20.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 86,210,000 117,710,000

129,481,000

135,955,050

149,550,555

1.20 1.20.06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20,050,000 24,170,000 30,230,000

33,253,000

34,915,650

38,407,215

1.20 1.20.06 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 74,400,000 133,030,000

119,700,000

131,670,000

138,253,500

152,078,850

-270-

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,601,805,870 2,768,235,870

3,556,759,250 3,912,435,175

4,303,678,693

4,518,862,627

1.20 1.20.09 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

848,000,000 859,250,000 1,719,150,000 1,891,065,000

2,080,171,500

2,288,188,650

1.20 1.20.09 03 Program peningkatan disiplin aparatur 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000

1.20 1.20.09 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30,000,000 30,000,000 60,000,000

66,000,000

69,300,000

76,230,000

1.20 1.20.09 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

176,000,000 149,230,000 232,610,000

255,871,000

268,664,550

295,531,005

1.20 1.20.09 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 203,300,000 209,400,000

161,280,000

177,408,000

186,278,400

204,906,240

1.20 1.20.09 08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

790,600,000 858,010,000 780,292,500

858,321,750

901,237,838

991,361,621

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.21 1.21.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 984,760,000 886,722,500

1.21 1.21.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

498,565,000 682,250,000

1.21 1.21.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 74,700,000 74,700,000

1.21 1.21.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30,000,000 30,000,000

1.21 1.21.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15,000,000 20,000,000

1.21 1.21.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 81,500,000 113,800,000

-271-

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.21 1.21.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1,119,288,844 1,231,217,728

1,354,339,501

1,422,056,476

1.21 1.21.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 624,575,000

687,032,500

755,735,750

831,309,325

1.21 1.21.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - - 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000

1.21 1.21.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 60,000,000

66,000,000

69,300,000

76,230,000

1.21 1.21.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- - 40,000,000

44,000,000

46,200,000

50,820,000

1.21 1.21.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

161,572,000

177,729,200

186,615,660

205,277,226

SKPD : KANTOR ARSIP DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.24 1.24.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569,734,800 656,055,780

952,596,104 1,047,855,714

1,152,641,286

1,210,273,350

1.24 1.24.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

151,975,000 153,250,000 171,052,000

188,157,200

206,972,920

227,670,212

1.24 1.24.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

-

1.24 1.24.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

16,000,000 16,000,000 36,000,000

39,600,000

41,580,000

45,738,000

1.24 1.24.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31,350,000 37,500,000 40,410,000

44,451,000

46,673,550

51,340,905

1.24 1.24.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 49,800,000 76,180,000

89,132,800

98,046,080

102,948,384

113,243,222

-272-

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.24 1.24.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569,734,800 656,055,780

952,596,104 1,047,855,714

1,152,641,286

1,210,273,350

1.24 1.24.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

151,975,000 153,250,000 171,052,000

188,157,200

206,972,920

227,670,212

1.24 1.24.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

-

1.24 1.24.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

16,000,000 16,000,000 36,000,000

39,600,000

41,580,000

45,738,000

1.24 1.24.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31,350,000 37,500,000 40,410,000

44,451,000

46,673,550

51,340,905

1.24 1.24.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 49,800,000 76,180,000

89,132,800

98,046,080

102,948,384

113,243,222

SKPD : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.01 2.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1,154,603,712 1,270,064,083

1,397,070,492

1,466,924,016

2.01 2.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- - 993,747,000 1,093,121,700

1,202,433,870

1,322,677,257

2.01 2.01.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur - -

63,352,000

69,687,200

76,655,920

84,321,512

2.01 2.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- - 52,000,000

57,200,000

60,060,000

66,066,000

2.01 2.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- - 34,810,000

38,291,000

40,205,550

44,226,105

2.01 2.01.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD - -

195,725,000

215,297,500

226,062,375

248,668,613

-273-

SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.05 2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 905,893,375 912,495,213

1,239,025,192 1,362,927,711

1,499,220,482

1,574,181,506

2.05 2.05.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

514,150,000 709,860,000 583,448,000

641,792,800

705,972,080

776,569,288

2.05 2.05.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000

2.05 2.05.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

30,000,000 30,000,000 60,000,000

66,000,000

69,300,000

76,230,000

2.05 2.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22,600,000 33,930,000 32,687,500

35,956,250

37,754,063

41,529,469

2.05 2.05.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 134,095,000 184,470,000

241,860,000

266,046,000

279,348,300

307,283,130

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.07 2.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749,409,500 919,884,500

1,028,876,790 1,131,764,469 1,244,940,916

1,307,187,962

2.07 2.07.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

386,490,500 418,570,500 451,670,500

496,837,550

546,521,305

601,173,436

2.07 2.07.01 03 Program peningkatan disiplin aparatur

27,544,000 30,298,400

33,328,240

36,661,064

2.07 2.07.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

64,800,000 55,000,000

60,500,000

63,525,000

69,877,500

2.07 2.07.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48,600,000 66,760,000 29,450,000

32,395,000

34,014,750

37,416,225

2.07 2.07.01 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 88,620,000 95,855,000

63,390,000 69,729,000

73,215,450

80,536,995

-274-

SKPD : KECAMATAN

Kode Program Anggaran

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20.12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323,906,250 727,152,500 664,707,216 731,177,938 767,736,834 806,123,676

1.20 1.20.12 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

170,500,000 308,445,000 359,445,000 395,389,500 434,928,450 478,421,295

1.20 1.20.12 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20,000,000 20,000,000 16,000,000 17,600,000 19,360,000 21,296,000

1.20 1.20.12 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20,000,000 20,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000

1.20 1.20.12 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30,000,000 40,000,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000

1.20 1.20.12 07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 39,500,000 80,000,000 64,510,000 67,735,500 71,122,275 74,678,389