BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU PERATURAN … NO 18 T… · PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 T E N T A N G STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN

BUPATI SERAM BAGIAN TIMURPROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMURNOMOR 18 TAHUN 2016

T E N T A N G

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran satuankerja perangkat daerah perlu diatur pedoman tentang Standar BiayaMasukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa perlu menetapkan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan TahunAnggaran 2017 dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat IMaluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat danKabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang StandarBiaya masukan Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor53,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram BagianTimur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015Nomor 12)

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten SeramBagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian TimurTahun 2015 Nomor 13)

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen rencana kerjakeuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkupPemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah KabupatenSeram Bagian Timur;

4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan,tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponenmasukan kegiatan;

5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yangditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponenmasukan kegiatan;

6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan padawaktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukankegiatan;

7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakangabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitunganbiaya komponen masukan kegiatan.

BAB IISTANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagaiacuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukankegiatan dalam RKA – SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran2017;

(2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaiacuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batastertinggi yang besaran biaya tidak dapat dilampauhi dalampenyusunan RKA – SKPD Tahun Anggaran 2017;

(3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai :a. Batas tertinggi; ataub. Estimasi.

(4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaibatas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf amerupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampauhi;

(5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaiestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakanbesaran biaya yang dapat dilampauhi disesuaikan dengan hargapasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikanprinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsisebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsisebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atauc. Daerah terpencil/Daerah perbatasan/Pulau terluar;d. Kesulitan/belum tersedianya angkutan umum regular.

BAB IIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan BupatiSeram Bagian Timur Nomor 02.a Tahun 2016 tentang Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran 2016 dan perubahannya dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 02 Januari 2017

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Seram Bagian Timur.

ditetapkan di Bulapada tanggal 25 Oktober 2016


ABDUL MUKTI KELIOBAS

diundangkan di Bulapada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

DR. SYARIF MAKMUR, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMURTAHUN 2016 NOMOR 256

PENJELASANSTANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK) , Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar,Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan / Bendahara PengeluaranPembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggungjawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan padasetiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola PenanggungJawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ,dengan ketentuan sebagai berikut:a. Kepada Penanggungj awab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu)

DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah D I PA yangdikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masingDIPA . Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA

b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungansatuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikanmengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan se suai dengan pagu belanjapegawai yang dikelolanya.

c. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut :1. Jumlah SPK yang membantu KPA :

a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang,termasuk PPABP.

b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3(tiga) orang termasuk PPABP.

2. Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2(dua) kali dari jumlah PPK.

3. Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut :a) Jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;b) Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;c) Dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya,

maka jumlah SPK paling banyak jumlah SPK tahun sebelumnya;d. Jumlah seluruhnya alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola

keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaan paling banyak 10% (sepuluh persen) daripagu yang dikelola; dan

e. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara,maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Catatan :Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelolakegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannyabersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan ketentuanalokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

2. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Satker yang KhususMengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yangdutunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada KementerianNegara/Lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

3. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / JasaHonorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untukmelaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkanlangsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit PelayananPengadaan (ULP).Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi PanitiaPengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untukmelaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Catatan :Dalam hal Anggota Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, makakepada Anggota Kelompok Kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Honorarium Pengguna AnggaranHonorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada

penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnyasesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau

2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsunguntuk paket pengadaan j asa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Honoraium Perangkat Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri / TNI yangberdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagaiperangkat pada ULP.Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unitorganisasi yang sudah ada.Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telahdiberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikanhonorarium.

5. Honoraium Tim Pengelola LPSE

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Pejabatyang berwenang diberitugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah

6. Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan .

7. Honorarium Staf Pengelola Teknis Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagaiStaf Pengelola Teknis Kegiatan. Honorarium Staf Pengelola Teknis Kegiatan diberikan perpaket pekerjaan.

8. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri / TNI yangdiberi tugas oleh pej abat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional denganketentuan sebagai berikut :a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling

tinggi sebesar 1 0% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional;dan

c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menenma tunjangan fungsional bendahara,maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud .

9. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yangdiberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran sampai denganpelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembagasesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manualmaupun terkomputerisasi.SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang MilikNegara (SABMN).Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, palingb anyak 7 (tujuh) orang; danb. ditetapkan bukan atas dasar Keputu san Menteri , paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan :Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biayaHonorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

10.Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dilingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugasrutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpanbarang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2(dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

11.Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yangdiberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukanperekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lemburdan uang makan lembur.

12.Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatanpenelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagaipembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan suratperintah pejabat yang berwenang.Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, makapeneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.Catatan :

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama- sama dengan Pegawai NegeriSipil (non fungsional peneliti / perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jamkerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh limapersen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama sertatidak diberikan uang lembur dan uang makanlem bur.

2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harianminimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteriini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif denganmempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas .

13.Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/KegiatanSejenis.

13.1 Honorarium NarasumberHonorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yangmemberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan :a) Berasal dari luar SKPD penyelenggara;b) Berasal dari SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan denganmasyarakat.

c) Apabila menjadi tim panitia merangkap narasumber maka honorarium diberikansalah satu.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uangharian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

13.2 Honorarium ModeratorHonorarium Moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yangmelaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar / rakor / sosialisasi /diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatanseminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis dapatmenggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

13.3 Honorarium Pembawa AcaraHonorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yangmelaksanakan tugas sebagai pemandu acara pada kegiatanseminar/rakokr/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis.Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus groupdiscussion/kegiatan sejenis dapat menggunakana jasa pemadu acara dalam haldiperlukan.

14.Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/KegiatanSejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberitugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / sosialisasi / diseminasi /diklat / bimtek / sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dariluar lingkup penyelenggara.Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :a) Untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 20% (dua puluh) dari jumlah peserta.b) Untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (Sembilan) orang.

15.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Honorarium diberikan kepadaPejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota Polri / TNI yang diberitugas menghadiri dan memberikan informasi / keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau persidangan dipengadilan.Dalam hal instansi yang mengundang/ memanggil pemberi keteranganahli / saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberiketerangan ahli/ saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada Pej abat Negara/ PegawaiAparatur Sipil Negara/ Anggota Polri / TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakiliinstan si pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugastambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

16.Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipilyang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yangberwenang.Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari padasatuan biaya dalam Peraturan Menteri ini , satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacupada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan:a. Lulu san S LTA diberikan setinggi-tingginya se suai UMP setempat .b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114 % (seratus empat belas

persen) dari UMP setempat.c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari

UMP setempat.d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari

UMP setempat .

17. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur SipilNegara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimanadimaksud pada Undang Undang Nomor 1 6 Tahun 2006 tentang Sistem PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

18.Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada :1. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat

pengambilan sumpah jabatan dan do’a. Honorarium sudah termasuk uang transportbagi rohaniawan.

2. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas sebagaipengelola/penyelenggara ibadah, yang besaran dari jumlah personil ditetapkandengan keputusan Bupati.

19.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau nonpegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusanBupat/Kepala SKPD/PA/KPA.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Tim pelakana dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang diperintahkan

oleh peraturan perundang-undangan;b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;c. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja

lainnya;d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;e. Merupakan perangkapan fungsi tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas

pokok sehari-hari;f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugasuntuk melaksanakan kegiatan administrative yang berfungsi untuk menunjangkegiatan tim pelaksana kegiatan. Secretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjangtim pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepada SKPD PA/KPa. Jumlah secretariat timpelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

20. Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja PenyusunanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja dapat diberikan kepadapegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.

21. Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja PenyusunanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat DaerahPerubahan APBD

Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja dapat diberikan kepadapegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBDberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

22. Honorarium Tim Teknis Penyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipilyang diberi tugas untuk menyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas berdasarkankeputusan pejabat yang berwenang.a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)

orang;b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh)

orang;c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipilyang diberi tugas untuk menyusun Laporan Realisasi Semester APBD berdasarkankeputusan pejabat yang berwenang.a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



24. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji

Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji dapat diberikan kepada pegawai negerisipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Administrasi Gajiberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

25. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan

Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipilatau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk penyelesaian administrasi SPTtahunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

26. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasaab pada DPPKAD

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengaswasan dapat diberikan kepada pegawai negerisipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan Rekonsiliasi danPengaswasan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

27. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untukmelakukan tugas sebagai Tim Sismiop PBB-P2 berdasarkan keputusan pejabat yangberwenang.

28. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian dan Penyiapan SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD)

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untukmelakukan tugas sebagai Panitia untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian danpenyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan keputusan pejabat yangberwenang.

29.Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pengelola AAplikasi SIKD

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai SatuanTugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkankeputusan Bupati.

30.Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Pemerintah

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai TimPenyelesaian Kerugian Negara Daerah (TPKD) Pemerintah berdasarkan keputusan Bupati.

31.Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Honorarium Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan adalah honorarium yangdapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan tanggungjawab sebagai timBAPERJAKA berdasarkan keputusan Bupati.

32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipilyang diberi tugas untuk menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa kebutuhanPemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipilyang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintahberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



34. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Masukan

Honorarium Tim Penyusunan Standar Biaya Masukan dapat diberikan kepada pegawainegeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun StandarBiaya Masukan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

35. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil(Remuniration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)untuk Jasa Konsultansi

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipilyang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Langsung Personil (Remuniration/BillingRate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi berdasarkankeputusan pejabat yang berwenang.

36. Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPKD

Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD adalam honorarium yang diberikan kepadapegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk mengevaluasi Renstra SKPD berdasarkankeputusan pejabat yang berwenang.

37. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah

Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan adalah honorarium yang diberikan kepadapegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan reviuw laporan keuanganpemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

38.Honorarium Tim Pemutahiran Data

Honorarium Tim Pemutahiran Data adalah honorarium yang diberikan kepada pegawainegeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pemutahirandata berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

39. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP

Honorarium Tim Evaluasi LAKIP adalah honorarium yang diberikan kepada pegawainegeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi LAKIP berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.

40. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecmaatan dan Negeri

Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri adalahhonorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untukmelakukan pembinaan, pengawasan terhadap Aparatur Kecamatan dan Negeriberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

41.Honorarium Tim Pelaksana Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)

Honorarium Tim Pelaksana, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi,monitoring dan evaluasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

42. Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara adalah honorariumyang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pendataanterhadap kekayaan pejabat Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

43.Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan tindak lanjutterhadap hasil temuan pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

44. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah honorarium yang diberikankepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyelenggaraan MusrenbangRKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

45. Honorarium Tim Penyusunan Kebijaka Umum Anggaran

Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim PenyusunanKebijakan Umum Anggaran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

46.Honorarium Tim Penyusunan Kebijaka Umum Anggaran Perubahan

Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan adalah honorariumyang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim PenyusunanKebijakan Umum Anggaran Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

47.Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)

Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) adalahhonorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai TimPenyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.

48. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan

Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahanadalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagaiTim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan berdasarkankeputusan pejabat yang berwenang.

49.Honorarium Tim Pembahasan RKA

Honorarium Tim Pembahasan RKA adalah honorarium yang diberikan kepada pegawainegeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan RKA SKPD berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.

50. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah honorarium yang diberikankepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

51.Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan PNS

Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisi Jabatan PNS adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun InstrumenAnalisis Jabatan PNS, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



52.Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun StandarKompetensi Jabatan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



53.Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis adalah honorarium yang diberikankepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar KompetensiTeknis, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)orang;

b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh)orang;

c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

54. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas mengevaluasi terhadapkelembagaan perangkat daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



55. Honorarium Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan

Honorarium Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepadapegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun evaluasi jabatan, berdasarkankeputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



56.Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi

Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi adalah honorarium yang diberikankepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun tugas pokok dan fungsikelembagaan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



57. Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun rancanganperaturan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



58.Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yangdiberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk membahas rancanganperaturan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



59.Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalahhonorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untukmenyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



60. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lainnya yang ditetapkan denganPeraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Honorarium Tim Penyusun Dokumen lainnya yang ditetapkan dengan peraturandaerah/peraturan kepala daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawainegeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lainnya dan ditetapkan denganperaturan daerah/kepala daerah.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas)



61.Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup SKPD

Honorarium Tim Penyusun dokumen lingkup SKPD dapat diberikan kepada pegawainegeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun dokumenlingkup SKPD (Renstra, Renja, Lakip, dll), berdasarkan keputusan pejabat yangberwenang.

62.Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegeri dan Negeri Administratif

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Negeri dan NegeriAdministratif adalah honorarium diberikan kepada staf Pemerintah Negeri atau NegeriAdministratif atau orang lain yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK)untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegeri atau Negeri Administratis berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri atauNegeri Administratif.Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

a. Tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala pemerintahnegeri/negeri administrative;

b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;c. Bersifat koordinatif;d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada staf pemerintah

negeri/negeri administrative disamping tugas pokoknya sehari-hari;f. Paling banyak 5 (lima) orang

63. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satker yangMengelola Belanja Pegawai

Honorarium Tim penanggungjawab pengelola keuangan pada satker yang mengelolabelanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk untukmelakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai keputusan pejabat yangberwenang.Ketentuan menyangkut honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada satkeryang mengelola belanja pegawai dimaksud adalah sebagai berikut :1. Atasan langsung pemegang Kas/PA/KPA yang merangkap sebagai PPK hanya boleh

mengambil salah satu antara honorarium sebagai pemegang Kas/PA/KPA atauhonorarium sebagai PPK

2. Pemegang Kas/Bendahara yang merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atauBendahara Pengeluaran hanya boleh mengambil salah satu antara honorariumBendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Kas.

64. Honorarium Tenaga Pengolah Buku Perpustakaan

Honorarium Tenaga Pengolah Buku Perpustakaan adalah honorarium yang diberikankadapa pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengolah buku perpustakaanberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.Tenaga pengolah buku perpustakaan terdiri dari :a. Tenaga klasifikasi bukub. Tenaga katalogisasi bukuc. Tenaga inventarisasi bukud. Tenaga entri katalog bukue. Tenaga finishing buku

65.Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan

Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kadapapegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola buku perpustakaan negeriberdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

66.Honorarium Pembahasan APBD (DPRD)

Honorarium Pembahasan APBD adalah honorarium yang diberikan kadapa Pimpinan danAnggota DPRD yang melaksanakan pembahasan APBD berdasarkan peraturanperundang-undangan.

67.Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD)

Honorarium Pembahasan APBD Perubahan adalah honorarium yang diberikan kadapaPimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan pembahasan APBD Perubahanberdasarkan peraturan perundang-undangan.

68. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelolah Website

68.1 Honorarium Tim Penyusunan JurnalHonorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur SipilNegara/ Anggota Polri / TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkanjurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariatadalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa strukturorganisasi tersendiri .Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorariumkepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah).

68.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/MajalahHonorarium tim penyusunan bulletin/majalah dapat diberikan kepada PegawaiAparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun danmenerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yangberwenang.Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,pandangan tentang topic aktual yang patut diketahui pembaca.Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah bersisi warta singkatatau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodic yang ditujukan untuklembaga atau kelompok profesi tertentu.

68.3 Honorarium Tim Pengelola WebsiteHonorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur SipilNegara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola website yangdimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertical setingkat eselon II di daerahmaka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium timpengelola website.

69. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikantingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah,vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk,ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggaraUjian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian padapendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas sudah termasukuang transport.

70. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu,penyelenggara kegiatan pendidikan dan penerapan pemberian honorarium dimaksudharus berpedoman pada ketentun.

71. Satuan Tunjangan Kesejahteraan/Intensif Dokter & Paramedis

Tunjangan/insentif Dokter diperuntukan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun pegawaitidak tetap yang berstatus sebagai dokter dan paramedis dan bertugas di wilayahKabupaten Seram Bagian Timur

72.Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupan satuan biaya yang digunakanuntuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlahkerja

73. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai AparaturSipil Negara

a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerjalembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua pegawai dan diberikan setelah bekerjalembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.

74.Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai NonAparatur Sipil Negara

1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerjalembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

2. Uang Makan lembur diperuntukan bagi semua pegawai dan diberikan setelah bekerjalembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.

75. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawainegeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagaipengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor. Uangsaku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang :a. Melibatkan peserta dari masyarakat;b. Dilaksanakan minimal 4 jam, di luar jam kerja;c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;d. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon

II/Kepala Satuan Kerja;e. Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat

setingkat eselon II/Kepala Satuan Kerja; danf. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab

kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja/kepala bidang).Satuan biaya uang saku rapat belum termasuk konsumsi rapat.

76. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakansatuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepadaaparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yangberwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan internal dalam lokasiperkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. Terhadap aparaturfungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur danuang makan lembur.

77. Satuan Biaya Uang Saku Konstitutional Anggota DPRD (Reses)

Satuan biaya uang saku constitutional Anggota DPRD (Reses) merupakan satuan biayayang digunkana untuk perencanaan kebutuhan biaya kepada Anggota DPRD.

78.Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas PindahDalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakansatuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan danangkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai negeri yangdipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

79. Uang Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.Uanga harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batastertinggi.

80. Uang Representasi

Uang representasi adalah uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan AnggotaDPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II. Uang representasi dibayarkan secaralumpsum dan merupakan batas tertinggi

81. Satuan Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan merupakan penetapan biaya maksimal satuan biaya yangdigunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya :- Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti

pengeluaran yang sah atau pengeluaran riil.- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat

penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengantingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

82. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya rapat/pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakanuntuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakandiluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

83. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makan penambahan daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yangdigunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makan penambahan daya tahan tubuh.

84. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untukkegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisiensi. Satuan biayasewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi dan diberikan secara atcost.

85. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan pengadaan kendaraan dinas bagi pemerintah daerah danjajarannya.

86. Satuan Biaya pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit danatributnya.



PENJELASANSTANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yangmelakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugaskantor/instansi.Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabilaperjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifatrutin.Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawainegeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yangsama.

2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telahmenduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan,namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi pejabat/pegawai yang akan/telahmenduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan,namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakansatuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bagi pejabat/pegawainegeri/pegawai tidak tetap yang akan mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikandan pelatihan aparatur yang dapat dibiayai adalah bimbingan teknis atau pendidikan danpelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tidak diperkenankanmenggunakan biaya ini untuk mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikan danpelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain instansi pemerintah.

5. Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk mempertahankankendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai denganperuntukannya.Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) dan biaya bahan bakar minyak.

6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan baranginventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi),Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi

normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasukkebutuhan bahan bakar minyak.

7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-Gelar

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar merupakan satuan biaya yangdigunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, DiplomaIII, Diploma IV atau Strata 1 (satu) dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atauStrata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional

8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasienrumah sakit.

9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkandengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluansehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjangpenyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

10.Satuan Biaya Makan dan Minum

Satuan biaya makan dan minum rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk minumandan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon II/setaramaupun untuk rapat biaya yang diselenggarakan di kantor.Rapat koordinasi tingkat eselon II/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalaheselon II/pejabat yang setara.

11.Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian InventarisUntuk Pegawai Baru

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk PegawaiBaru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biayapenggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru.Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai,pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimaluntuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikandengan kebutuhan.

12.Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksudmenjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisisemula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (duapersen).

13.Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatandiluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dankegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untukpertemuan dan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedungpertemuan lainnya.

14.Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untukkegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisein. Satuan biayasewa kendaraan sesudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi pejabat Negara (Bupati/WakilBupati) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikansecara at cost.

15.Satuan Biaya Sewa Sound Sistem

Satuan biaya sewa sound sistem merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya sewa sound sistem yang terdiri dari sound systemruangan, sound sistem lapangan standar dan sound sistem lapangan lux untukmenunjang pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yangsejenis.

16.Satuan Biaya Sewa Generator

Satuan biaya sewa generator merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya sewa generator untuk menunjang pelaksanaan operasionalkantor, sudah termasuk bahan bakar minyak.

17.Satuan Biaya Sewa Tenda

Satuan biaya sewa tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaankebutuhan biaya sewa tenda yang terdiri dari tenda biasa dan tenda lux untukpelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainyang sejenis.

18.Satuan Biaya Sewa Meubeler

Satuan biaya sewa meubeler merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya sewa meubeler yang terdiri dari kursi, sofa dan meja untukmenunjang pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dankegiatan lain yang sejenis.

19.Satuan Biaya Sewa Dekorasi

Satuan biaya sewa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaankebutuhan sewa dekorasi untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yangsejenis.

20.Satuan Biaya Pembuatan Spanduk

Satuan biaya pembuatan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biayapembuatan spanduk dihitung dalam satuan luas.

21.Satuan Biaya Sewa Peliputan Media ELektronik

Satuan biaya sewa peliputan media elektronik merupakan perencanaan kebutuhan biayasewa peliputan media elektronik misalnya radio dan televisi.

22.Satuan Biaya Sewa Peliputan Media Cetak

Satuan biaya sewa peliputan media cetak merupakan perencanaan kebutuhan biaya sewapeliputan media cetak misalnya surat kabar/harian/tabloid/bulletin.

23.Satuan Biaya Dokumentasi

Satuan biaya dokumentasi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaandan pencetakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/gambar, belum termasuk biayabingkai foto.

24.Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit danatributnya meliputi :a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian Lengkap.

Satuan biaya pakaian dinas harian lengkap diperuntukan bagi pegawai yangpenyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja LengkapSatuan biaya pakaian dinas satuan polisi pamong praja lengkap diperuntukan bagisatuan polisi pamong praja, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL,kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atributlainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Hansip LengkapSatuan biaya pakaian hansip harian lengkap diperuntukan bagi pegawai yangpenyediannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.

d. Satuan Biaya Pakaian Sipil HarianSatuan biaya pakaian sipil harian diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannyadiberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

e. Satuan Biaya Pakaian Sipil ResmiSatuan biaya pakaian sipil resmi diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannyasecara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

f. Satuan Biaya Pakaian Sipil LengkapSatuan biaya pakaian sipil lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannyasecara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

g. Satuan Biaya Pakaian KorpriSatuan biaya pakaian korpri diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannyadiberikan 1 (satu) stel per tahun.

h. Satuan Biaya Pakaian Olah RagaSatuan biaya pakaian olah raga diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannyadiberikan 1 (satu) stel per tahun.

i. Satuan Biaya Pakaian DaerahSatuan biaya pakaian daerah diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secaraselektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

25.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biayayang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yangdiselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukansecara intensif.Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatanterbagi dalam 2 (dua) jenis :a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang dihadiri paling sedikit

1 (satu) pejabat eselon II.b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit

1 (satu) pejabat eselon III.Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lamapenyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yangdiselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponenpaket mencakup minuman datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali sehari,rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasiliasinya (termasukscreen proyektor, podium, flip chart, white board, standar sound system, alat tulis, airmineral dan permen)

b. Paket FulldaySatuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukandi luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakupminuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kaliruang pertemuan (termasuk screen proyektor, podium, flip chart, white board,standar sound system, alat tulis, air mineral dan permen)

c. Paket HalfdaySatuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yangdilakukan di luar kantor selama setengah hari minial 5 (lima) jam. Komponen biayamencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dankudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen proyektor, podium, flipchart, white board, standar sound system, alat tulis, air mineral dan permen)

Catatan :a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel

untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang samadisesuaikan dengan kelas kamar hotel yang ditetapkan untuk setiap pejabatNegara/pegawai negeri.

b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :Pejabat eselon II = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orangPejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang

c. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalamkota maupun di luar kota.1. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas :

biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuanfullboard, dan uang harian paket fullboard diluar kota (lampiran II nomor 25)

2. Pada kegiatan yang diselenggarakan didalam kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiriatas : indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biayatransportasi dalam kota.

d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor, ditetapkansebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 28 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan ini.

e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yangdilakukan secara insentif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

26.Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempatkedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal atau daribandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.Catatan :a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan

(Balikpapan) sampai dengan Kota Samarinda.b. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bula kaJakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :1. Berangkat :

a. Biaya taksi dari Pelabuhan Tulehu dan atau Dermaga Penyebrangan Hunimuake Bandara Pattimura Laha; dan

b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan(hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

2. Berangkat :a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; danb. Biaya taksi dari Bandara Pattimura Laha ke tempat Pelabuhan Tulehu dan atau

Dermaga Penyebrangan Hunimua.

27.Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Bula

Biaya transportasi perjalanan dinas dapat diberikan :1. kepada pejabat Negara/pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan

kegiatan pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugaskantor/instansi.

2. Uang transport perjalanan dinas tidak dapat diberikan apabila perjalanannyamenggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan dinas yang bersifat rutin.

3. Uang transport perjalanan dinas dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepadapegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleksperkantoran yang sama.

4. Uang transportasi merupakan penetapan batas maksimal dan mekanismepertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah ataupengeluaran riil

Catatan :a. Untuk kegiatan dalam kabupaten tidak yang mengharuskan menggunakan mode

transportasi udara dan/atau laut maupun memerlukan biaya yang melebihi biaya yangditetapkan dapat diberikan secara at cost/pembayaran riil.

b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenisdapat dibebankan pada anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.

c. Satuan biaya transportasi dan biaya hotel dibayar sesuai biaya riil yang dikeluarkan(at cost).

Catatan umum :1. SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-

langkah efiseinsi anggaran sebagai berikut :a. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;b. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat diluar kantor;c. Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternative penyediaan

kendaraan operasional.

2. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

Pengertian istilah :a. OJ : Orang / Jamb. OH : Orang / Haric. OB : Orang / Buland. OT : Orang / Tahune. OP : Orang / Paketf. OK : Orang / Kegiatang. OR : Orang / Respondenh. Oter : Orang / Terbitan



Documents

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU PERATURAN … NO 18 T… · PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 T E N T A N G STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN