Upload
dangtuyen
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyaratan Desa merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa yang
mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama
dengan Kepala Desa dalam rangka menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), maka untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan
kewajiban serta mekanisme kerja Anggota BPD, dipandang
perlu adanya Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun
2006, maka perlu mengatur mengenai Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
BUPATI BULUNGAN
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
5. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat dalam wilayah Kabupaten
Bulungan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
maupun Peraturan Kepala Desa.
BAB II
MATERI PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 2
Peraturan tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat dan mengatur tentang hal-hal
sebagai berikut :
a. Kedudukan, Susunan Organisasi, Keanggotaan, Fungsi, Tugas dan Wewenang BPD;
b. Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPD;
c. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD;
d. Sekretraiat dan Alat Kelengkapan BPD;
e. Rapat-Rapat BPD;
f. Produk BPD;
4
g. Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa;
h. Mekanisme Pengambilan Keputusan;
i. Administrasi Surat Menyurat;
j. Keuangan ;
k. Penyaluran Aspirasi Masyarakat;
l. Program Kerja BPD;
m. Hubungan Kerja; dan
n. Penyidikan.
BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN,
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
(2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan oleh
masyarakat Desa yang bersangkutan.
Pasal 4
Susunan organisasi BPD terdiri atas :
a. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1
(satu) orang Sekretaris;
b. Anggota BPD.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 5
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua RT/RW,
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
Pasal 6
(1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah / Janji
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan
atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji “ :
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. dan
5
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 7
Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 8
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 9
BPD mempunyai tugas dan wewenang :
a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan
APB-Desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap :
1. Pelaksanaan Peraturan Desa ;
2. Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ;
3. Pelaksanaan APB-Desa;
4. Kebijakan Pemerintahan Desa;
5. Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
6. Kekayaan Desa.
c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia
Pemilihan Kepala Desa;
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat ;
f. Mrmberikan persetujuan kerjasama desa; dan
g. Menyusun Tata Tertib BPD.
BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD
Bagian Kesatu
H a k
Paragraf 1
Hak BPD
Pasal 10
BPD mempunyai hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat.
6
Pasal 11
(1) Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, meliputi ;
Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, APB-Desa dan Kebijakan
Pemerintahan Desa.
(2) Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), diajukan oleh
paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
(3) Jika Pemerintah Desa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat
diterima oleh BPD, maka pimpinan BPD memberikan catatan-catatan kepada
Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, diajukan
oleh paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
Paragraf 2
Hak Anggota BPD
Pasal 13
Anggota BPD mempunyai hak :
a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Memperoleh tunjangan.
Pasal 14
Hak mengajukan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf
a, diusulkan paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
Pasal 15
Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, dapat
diajukan kepada BPD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Keputusan
BPD.
Pasal 16
(1) Hak mengajukan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c,
dapat diajukan kepada BPD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan
Keputusan BPD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan
usul dan pendapat BPD.
7
Pasal 17
Hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d, yaitu setiap
anggota BPD berhak menjadi Pimpinan BPD dan Alat Kelengkapan BPD lainnya.
Pasal 18
Hak memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e, yaitu setiap
anggota BPD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan
kemampuan keuangan desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa.
Bagian Kedua
Kewajiban BPD
Pasal 19
Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-
undangan;
b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan
golongan;
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat – istiadat masyarakat setempat;
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan;
i. Mentaati Peraturan Tata Tertib BPD; dan
j. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun baik melalui pertemuan maupun media cetak.
Bagian Ketiga
Larangan Anggota BPD
Pasal 20
(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai
Kepala Desa, Perangkat Desa dan LKMD / LPM atau dengan sebutan lainnya.
(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
a. Sebagai pelaksana proyek desa;
b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan
yang akan dilakukannya;
d. Menyalahgunakan wewenang ; dan
e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
8
BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 21
Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan, karena :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru;
d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
e. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji ;
f. Terpidana dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap paling singkat 5 (lima) tahun.
g. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-
turut.
h. Melanggar larangan bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 22
(1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati
melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat setempat.
(2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan / atau atas
permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD dan ditetapkan dengan
Keputusan BPD.
(3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c , d, e, f, g, dan h, harus mendapat persetujuan ⅔ dari jumlah Anggota BPD.
Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu Anggota BPD
Pasal 23
(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa
jabatan diadakan Pergantian Antar Waktu.
(2) Calon anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan dari penduduk desa
yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan dari anggota BPD yang akan
diganti kepada Pimpinan BPD.
(3) Masa jabatan keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh
Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(4) Mekanisme penetapan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pasal 24
(1) Apabila Pimpinan berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannnya
berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(2) Mekanisme pergantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan
mufakat.
9
(3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang
belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Pasal 25
Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dan Pasal 24, segera diusulkan oleh BPD kepada Bupati untuk mendapat
pengesahan, melalui Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.
BAB VI
SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Bagian Kesatu
Sekretariat BPD
Pasal 26
(1) Sekretariat BPD merupakan pembantu Pimpinan dalam menyelenggarakan
tugas dan kewajiban.
(2) Sekretariat BPD membantu BPD dalam menyelenggarakan tugas dan
kewenangannya.
(3) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
(4) Sekretariat BPD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu BPD
dalam menjalankan fungsinya.
(5) Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Ketua BPD.
(6) Anggaran belanja Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan
dicantumkan dalam APB-Desa.
Pasal 27
Sekretaris BPD mempunyai tugas :
a. Melayani segala kebutuhan BPD agar dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan sebaik-baiknya;
b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan
rapat;
c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan BPD, khususnya dalam
Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran; dan
d. Melaksanakan lain-lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.
Bagian Kedua
Alat Kelengkapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 28
(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, BPD dapat
membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari :
10
a. Pimpinan;
b. Panitia Musyawarah; dan
c. Panitia Anggaran.
(2) Susunan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan BPD berdasarkan Rpat BPD atas usul anggota.
Paragraf 2
Pimpinan BPD
Pasal 29
(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, merupakan
alat kelengkapan BPD yang bersifat Kolektif.
(2) Masa jabatan Pimpinan ditentukan sesuai dengan kesepakatan anggota.
(3) Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam Rapat Khusus
BPD.
Pasal 30
(1) Pimpinan terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
(2) Setiap anggota dapat menjadi unsur Pimpinan.
(3) Dalam hal terjadi permasalahan mengenai jumlah unsur pimpinan, maka
penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah.
Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban
Pasal 31
Pimpinan mempunyai tugas dan kewajiban :
a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil
Ketua dan Sekretaris serta mengumumkan dalam rapat musyawarah;
b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah, menetapkan acara rapat serta
melaksanakannya;
c. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan
secara seksama;
d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat dan menindaklanjuti berbagai catatan
yang disampaikan anggota;
f. Menyampaikan keputusan rapat kepada para pihak; dan
g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Pemerintah
Desa.
Pasal 32
(1) Ketua dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris memegang pimpinan secara
penuh, serta merupakan pimpinan rakyat yang dilaksanakan oleh BPD.
(2) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh
Wakil Ketua.
11
(3) Apabila Wakil Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan
oleh Sekretaris.
(4) Apabila Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berhalangan tetap, mengundurkan
diri, atau meninggal dunia, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan
dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
Pasal 33
(1) Selama pimpinan belum ditetapkan, pelaksanaan rapat dipimpin oleh anggota
tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
(2) Dalam hal anggota yang tertua dan / atau yang termuda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota
tertua dan / atau termuda usiannya di antara yang hadir.
Paragraf 4
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 34
Untuk menjadi pimpinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Diusulkan oleh anggota;
b. Mempunyai kemampuan dan kualitas kepemimpinan; dan
c. Bersedia untuk dicalonkan.
Pasal 35
(1) Calon pimpinan diusulkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan
pemilihan.
(2) Usul Calon Pimpinan disampaikan kepada Pimpinan Sementara BPD untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
(3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan Pimpinan Sementara BPD setelah dibahas bersama-sama
dengan anggota.
(4) Pemilihan pimpinan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(5) Pemilihan pimpinan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :
a. Tahap Pertama memilih 1 (satu) orang Ketua;
b. Tahap Kedua memilih 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
c. Tahap Ketiga memilih 1 (satu) orang Sekretaris.
(6) Setiap Anggota BPD hanya memilih 1 (satu) orang calon untuk Ketua, 1 (satu)
orang Calon untuk Wakil Ketua dan 1 (satu) orang untuk Sekretaris yang
pemilihannya dilakukan secara terpisah.
Pasal 36
Apabila dalam pemilihan terdapat perolehan suara yang sama, maka dilakukan
pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya calon yang mendapat suara terbanyak.
12
Paragraf 5
Pengisian Kekosongan Jabatan
Pasal 37
Aapabila terjadi kekosongan jabatan pada pimpinan, maka secepatnya diadakan
pengisian yang dipilih oleh seluruh anggota dengan menggunakan tata cara
pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
Paragraf 6
Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran
Pasal 38
(1) Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c, merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat
tetap.
(2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan desa.
(3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan hasil rapat BPD atas usul anggota.
Pasal 39
(1) Anggota Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),
terdiri dari : Pimpinan dan Anggota untuk selama masa jabatan.
(2) Apabila pimpinan berhalangan, maka dapat diwakili oleh anggota yang lain
yang ditugaskan.
Pasal 40
(1) Susunan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh rapat musyawarah.
(2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD karena jabatannya adalah Ketua, Wakil
Ketua, dan Sekretaris merangkap anggota Panitia Musyawarah.
Pasal 41
(1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
a. Memberikan saran pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta
kepada Pimpinan tentang Penetapan Rencana Kerja BPD dan Acara Rapat
serta pelaksanaannya;
b. Menetapkan jadwal kegiatan;
c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan
pendapat; dan
d. Memberi saran atau pendapat kepada Pimpinan untuk memperlancar
segala pembicaraan atas dasar musyawarah mufakat.
(2) Apabila dianggap perlu panitia musyawarah dapat bermusyawarah dengan
Kepala Desa mengenai Penetapan kegiatan serta pelaksanaannya.
13
Pasal 42
Susunan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri
dari : 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang Ketua Wakil Ketua, 1(satu) orang Ketua
Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
Pasal 43
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan
rancangan nota keuangan dan rancangan APB-Desa serta Perubahan APB-
Desa.
b. Mengadakan koreksi dan penelitian terhadap rancangan APB-Desa dan
Perubahan APB-Desa serta nota keuangan yang diajukan Kepala Desa;
c. Meminta keterangan / penjelasan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai
pelaksana program yang tertuang dalam rencana APB-Desa maupun
Perubahan APB-Desa;
d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan
perbaikan nota keuangan dan rencana APB-Desa, Perubahan serta
perhitungannya; dan
e. Menyusun dan membuat anggaran belanja BPD untuk dicantumkan dalam APB-
Desa.
BAB VII
RAPAT-RAPAT BPD
Bagian Kesatu
U m u m
Pasal 44
(1) BPD mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
(2) Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurang-
kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau
atas permintaan Kepala Desa.
(3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
Bagian Kedua
Jenis Rapat
Pasal 45
Jenis rapat BPD terdiri dari :
a. Rapat Terbuka yaitu rapat anggota yang dapat dihadiri oleh Pejabat,
Pemerintah Desa dan Warga Desa;
b. Rapat Tertutup yaitu rapat anggota yang tidak dapat dihadiri oleh umum, antara
lain :
14
1. Dilaksanakan apabila pimpinan rapat menganggap perlu atau atas usul
Kepala Desa, atau paling sedikit ½ (satu per dua) anggota mengusulkan
untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup;
2. Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh
diumumkan, serta harus dipegang kerahasiaannya oleh mereka yang
mengetahui dalam pembicaraan rapat tertutup.
Pasal 46
Rapat Tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :
a. APB-Desa, Perubahan APB-Desa serta Perhitungannya;
b. Penetapan, perubahan dan penghapusan pungutan desa;
c. Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga;
d. Badan Usaha Milik Desa;
e. Persetujuan perkara perdata secara damai untuk penyelesaiannya;
f. Pemilihan dan pengesahan Kepala Desa; dan
g. Mengadakan Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan pelantikan anggota baru.
Pasal 47
(1) Setiap Rapat Tertutup dibuat laporan tertulis mengenai pembicaraan yang
dilakukan;
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan
jelas pernyataan mengenai rapat “RAHASIA”
Bagian Ketiga
Waktu dan Tempat Rapat
Pasal 48
(1) Waktu dan tempat rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah.
(2) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan BPD dapat menentukan waktu dan tempat
rapat.
Bagian Keempat
Tata Cara Rapat
Pasal 49
(1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota harus menandatangani daftar
hadir, sedangkan untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
(2) Rapat dapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila dihadiri ½ (satu per dua)
jumlah anggota BPD, kecuali untuk rapat yang membahas dan/atau
memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa harus dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah
anggota BPD.
(3) Jika anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir akan
meninggalkan tempat, maka harus memberitahukan kepada pimpinan rapat.
Pasal 50
(1) Jika pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),
maka pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (dua) jam.
15
(2) Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peserta rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2), maka rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh pimpinan
rapat dan anggota BPD yang hadir.
Pasal 51
Sekretaris BPD memberitahukan surat-surat yang dianggap perlu untuk dapat
dibicarakan dalam rapat, kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga.
Pasal 52
(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu
berbicara.
(2) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya
menyimpang atau bertentangan dengan agenda rapat dan/atau
pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
Pasal 53
(1) Pimpinan rapat merupakan mediator dalam menyelesaikan masalah yang
menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat.
(2) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota, maka untuk
sementara pimpinan diserahkan kepada pimpinan atau anggota rapat
lainnya.
Pasal 54
(1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari
pimpinan rapat dan tidak boleh diganggu selama berbicara.
(2) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
(3) Untuk kepentingan pembicara, pimpinan rapat mengadakan perubahan dari
urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Apabila seorang anggota berhalangan pada waktu mendapat giliran
berbicara, maka dapat diganti oleh anggota lain.
Pasal 55
(1) Setiap anggota dengan seizin pimpinan rapat dapat menyampaikan
pembicaraan sela (interupsi) pada saat anggota lain sedang berbicara untuk :
a. Menjelaskan, memberikan pendapat, dan/atau meminta penjelasan
tentang permasalahan yang sedang dibahas; dan/atau
b. Mengusulkan menunda pembicaraan.
(2) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibahas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ditentukan pimpinan rapat.
Pasal 56
(1) Apabila seorang pembicara dalam rapat mengucapkan perkataan yang tidak
layak dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat,
pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicaraan tertib kembali.
16
(2) Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik
kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah rapat.
Pasal 57
Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, maka pimpinan rapat dapat meminta yang
bersangkutan meninggalkan rapat.
Pasal 58
(1) Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil kesimpulan mengenai hasil
pembicaraan, dan apabila rapat tidak memerlukan keputusan, pimpinan
menyatakan bahwa rapat selesai.
(2) Apabila pembicaraan mengenai pokok pembicaraan telah selesai, pimpinan
rapat dapat menutup rapat.
Bagian Kelima
Risalah Rapat
Pasal 59
(1) Untuk setiap rapat musyawarah, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh
Sekretaris BPD dan diketahui pimpinan rapat.
(2) Risalah merupakan catatan rapat secara lengkap mengenai seluruh jalannya
pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat
dalam rapat mengambil keputusan serta dilengkapi keterangan mengenai :
a. Jenis dan sifat rapat;
b. Hari dan tanggal rapat;
c. Tempat rapat;
d. Acara rapat;
e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f. Ketua dan Sekretaris rapat;
g. Jumlah dan nama anggota yang hadir; dan
h. Undangan.
(3) Setelah rapat selesai sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPD
secepatnya menyusun rancangan atau risalah sementara untuk segera
dibagikan kepada anggota pihak yang terkait.
(4) Setiap anggota dan pihak yang terkait diberikan kesempatan untuk
mengadakan koreksi terhadap rancangan atau risalah sementara tersebut dan
disampaikan kepada Sekretaris BPD.
(5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan
diserahkan kepada pimpinan rapat.
(6) Setelah pimpinan rapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), maka Sekretaris BPD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan
kepada anggota.
17
Pasal 60
(1) Acara rapat dapat diubah atas usul paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah
anggota dan disampaikan melalui pimpinan rapat.
(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa
perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan disampaikan melalui
pimpinan rapat.
(3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan
paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat dimulai.
(4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diputuskan oleh
pimpinan rapat.
Bagian Keenam
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 61
(1) Undangan yaitu bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat berdasarkan
surat undangan Pimpinan BPD.
(2) Peninjau yaitu mereka yang hadir dalam rapat paripurna tanpa surat
undangan atas sepengetahuan Pimpinan BPD.
(3) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri, serta wajib menaati tata
tertib rapat dan ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam
rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(5) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu,
baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
Pasal 62
(1) Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua BPD.
(2) Jika ketua BPD berhalangan, maka Wakil ketua BPD dapat menendatangani
surat undangan tersebut setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta izin kepada Ketua BPD.
(3) Jika ketua BPD tidak memberikan izin, maka Wakil Ketua BPD dapat
menandatangani surat undangan rapat dengan dukungan dan/atau atas
permintaan paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang ada,
yang dinyatakan secara tertulis.
(4) Dalam hal ketua dan wakil ketua BPD berhalangan, maka Sekretaris
menandatangani surat undangan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan
memperoleh izin dari Ketua dan Wakil Ketua BPD.
BAB VIII
PRODUK BPD
Pasal 63
Produk BPD terdiri dari :
a. Peraturan Desa,;
b. Keputusan BPD; dan
c. Keputusan Pimpinan BPD.
18
Pasal 64
(1) Materi Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD
ditetapkan dalam rapat.
(2) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan
bersama BPD.
(3) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan oleh pimpinan
berdasarkan hasil keputusan rapat panitia musyawarah.
BAB IX
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Desa
Pasal 65
(1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa
disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada BPD.
(3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan
dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
(4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dibahas oleh BPD dan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama.
(5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Peraturan Desa dimaksud
dibahas dalam Rapat Paripurna.
Pasal 66
Apabila Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan
Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang
berasal dari Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Pasal 67
Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam
rangka proses penyusunan dan / atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Pasal 68
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65, dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui Rapat Musyawarah Paripurna BPD.
(3) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui Tiga tingkat
pembicaran :
19
a. Pembicaraan Tingkat Pertama, meliputi :
1. Penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian
Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa;
2. Penjelasan Pimpinan BPD dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian
Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD;
b. Pembicaraan Tingkat Kedua, meliputi :
1. Pemandangan Umum dari BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa
yang berasal dari Kepala Desa dan jawaban Kepala Desa atas
pemandangan umum dari BPD;
2. Pendapat Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang
berasal dari BPD dan jawaban BPD atas pendapat Kepala Desa.
c. Pembicaraan Tingkat Ketiga, meliputi pembahasan materi Rancangan
Peraturan Desa dalam Rapat Panitia Musyawarah BPD dilakukan bersama
dengan Kepala Desa atau pejabat Pemerintah Desa yang ditunjuk.
d. Pembicaraan Tingkat Keempat, meliputi :
1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan
: Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat Ketiga; Pendapat Akhir BPD dan
Pengambilan Keputusan BPD;
2. Penyampaian sambutan Kepala Desa terhadap pengambilan
Keputusan BPD.
(4) Apabila dipandang perlu BPD dapat melakukan pembahasan Rancangan
Peraturan Desa sekaligus melalui tahapan pembicaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), atau secara bertahap sesuai kesiapan dari masing-
masing pemrakarsa.
Bagian Ketiga
Penarikan Rancangan Peraturan Desa
Pasal 69
(1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama
oleh BPD dan Kepala Desa.
(2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berasal dari BPD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan BPD
dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
(4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berasal dari Kepala Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala
Desa dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
(5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), yang dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan
Desa antara BPD dengan Kepala Desa dengan disertai persetujuan bersama.
(6) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan
kembali.
20
Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Desa
Pasal 70
(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala
Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan bersama.
Pasal 72
(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, wajib
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tersebut.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan
Desa belum ditandatangani, maka Peraturan Desa dimaksud dapat disahkan.
(3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
Bagian Kelima
Penetapan APB Desa
Pasal 73
(1) Setiap tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB-Desa beserta lampirannya disertai dengan Nota Keuangan
kepada BPD.
(2) Pimpinan BPD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Rancangan APB-Desa beserta lampirannya kepada Panitia Anggaran
untuk memperoleh saran dan pendapatnya.
(3) Saran dan pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oleh Pimpinan BPD sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan.
(4) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa mengikuti
ketentuan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 72.
Pasal 74
Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa
dilakukan dalam Rapat-rapat yang khusus untuk keperluan itu.
Pasal 75
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa ditetapkan selambat-
lambatnya selama 3 (tiga) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berjalan.
(2) Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa ditetapkan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.
21
(3) Perubahan / Pergeseran Pos atau Pasal dalam APB-Desa harus dilengkapi
dengan uraian penjelasan secukupnya dan harus mendapatkan persetujuan
BPD.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat
30 (tiga puluh) hari.
BAB X
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76
(1) Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib memegang dan
mengembangkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
(2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat
yang dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah anggota BPD dan disetujui
oleh suara terbanyak.
(3) Dalam hal keputusan merupakan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis,
maka pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan setujui oleh paling sedikit
½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(4) Jika perhitungan ⅔ (dua per tiga) dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota
BPD menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas.
Pasal 77
(1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat musyawarah tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka rapat
diundur untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.
(2) Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah
peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, maka rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan.
(3) Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57, rapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(4) Dalam hal rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
peserta rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76, maka rapat musyawarah dibatalkan.
Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan Usulan Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 78
(1) Pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa,
didasarkan dengan alasan :
a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
22
b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau norma-norma yang hidup dan
berkembang di masyarakat;dan
c. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang
melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus tersebut
ditolak oleh BPD.
(2) Pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) jumlah
anggota BPD.
BAB XI
PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 79
(1) BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
(2) Aspirasi dapat berupa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat,
pemerintah Desa maupun yang berasal dari BPD yang disampaikan secara
tertulis.
(3) Aspirasi dibicarakan dengan Pemerintah Desa, tenaga ahli, tokoh masyarakat
dan instansi terkait dan hasil kesimpulannya disampaikan kepada Pimpinan
BPD.
(4) Aspirasi diputuskan dalam rapat Paripurna BPD.
(5) Keputusan Rapat Paripurna oleh Pimpinan BPD disampaikan kepada instansi
yang berwenang.
Pasal 80
(1) BPD berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat baik lisan maupun
tulisan.
(2) Masyarakat yang menyampaikan aspirasi diterima oleh Pimpinan BPD.
(3) Pimpinan BPD menampung terlebih dahulu aspirasi masyarakat dengan
mendengarkan pokok permasalahan, tujuan dan kronologisnya.
(4) Selajutnya Pimpinan BPD menyampaikan permasalahan dimaksud kepada
Anggota BPD untuk ditindaklanjuti berupa :
a. Mempertanyakan dengan instansi terkait atau dengan melakukan Rapat
Kerja.
b. Dengar pendapat dan atau melaksanakan peninjauan apabila dianggap
perlu.
(5) Setelah memperoleh kesimpulan Pimpinan BPD menyampaikan kepada instansi
terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
BAB XII
KEUANGAN
Pasal 81
(1) BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan yang
dianggarkan dalam APB-Desa.
23
(2) BPD dan Sekretaris BPD menyusun rencana anggaran belanja BPD setiap Tahun
Anggaran dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa.
(3) Tata cara pengeluaran anggaran belanja BPD dan sekretaiat BPD dilaksanakan
dengan persetujuan Ketua BPD, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII
ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
Pasal 82
(1) Surat-surat yang berasal dan ditujukan kepada BPD dan alat kelengkapan BPD
harus melalui Pimpinan untuk memperoleh disposisi.
(2) Alat kelengkapan BPD yang berkepentingan membahas surat-surat masuk
yang diterima melalui disposisi, serta harus diselesaikan dalam waktu yang
singkat
(3) Apabila penyelesaian terhadap surat-surat memerlukan kunjungan atau
peninjauan, maka pimpinan menetapkan alat kelengkapan BPD yang harus
melakukan kunjungan atau peninjauan.
Pasal 83
Dalam menjalankan kegiatan, tugas dan fungsinya, BPD menggunakan :
a. Stempel BPD;
b. Kop surat dan amplop BPD;
c. Atribut/emblem BPD; dan
d. Kartu anggota BPD.
BAB XIV
PROGRAM KERJA
Pasal 84
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas setiap tahun anggaran BPD
menyusun program kerja BPD.
(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan
dan kemasyarakatan.
(3) Program kerja disusun berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan
anggota BPD dengan memperhatikan kemampuan SDM dan keuangan
desa.
BAB XV
HUBUNGAN KERJA
Pasal 85
(1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan saling
melengkapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.
(2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
merupakan hubungan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinasi.
24
BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 86
(1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan
setelah adanya persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. Telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati.
(3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada
Bupati paling lama 3 (tiga) hari .
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan
dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 88
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2009
BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
H. SUDJATI
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 24