Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI MANGGARAI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan bagi daerah yang dapat
dimanfaatkan untuk terwujudnya kemandirian
daerah dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1)
huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka perlu dibentuk peraturan daerah
tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
PU, Menteri Kominfo, dan Kepala BKPM Nomor : 18
Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor :
19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara telekomunikasi;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI dan
BUPATI MANGGARAI MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Manggarai.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi
tugas tertentu di bidang pengendalian menara telekomunikasi di
Kabupaten Manggarai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau
sistim elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha
milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi
pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin
untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi
dan telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.
11. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,
menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk
digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah
bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah,
atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang
struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat adalah
rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai yang memberi hak dan kewajiban
kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang
telah ada/akan dioperasionalkan dalam wilayah Daerah, yang berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
15. Izin Gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada
orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan Izin Gangguan, tidak termasuk
tempat usaha / kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara
adalah Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang–
undangan yang berlaku.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.
22. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari
Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundangundangan Retribusi.
29. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi
Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau
penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten atau
milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan
Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan
perizinan, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Bersama beserta
fasilitas pendukungnya.
30. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara
Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat TP3MT yang dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan
kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan menara
telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada
instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap
menara telekomunikasi di Daerah.
31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari tansaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
32. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar
yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara
nasional.
BAB II
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu Pembangunan dan Pengelolaan Menara
Pasal 2
(1) Penyedia menara menyediakan menara telekomunikasi.
(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
a. penyelenggara telekomunikasi; atau
b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
(3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengelola menara atau penyedia menara
jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan
nasional.
(5) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap
pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul
akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
Pasal 3
(1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah
daerah.
(2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku
tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan
memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan
kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan
struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama
Pasal 4
(1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh
wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara
Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap.
(2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar
pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah
dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan,
terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua
pihak serta dalam rangka :
a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari ;
b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta
kegiatan kepemerintahan;
c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak
terkendali;
d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara
telekomunikasi;
f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
h. meminimalisir gejolak sosial;
i. meningkatkan citra wilayah;
j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
l. mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin
legalitas setiap menara telekomunikasi ;
m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara
optimal;
n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area) ;
o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik
GSM (global system for mobile comunications) maupun CDMA (code
division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir
kabel, Local Area Network, dan lain-lain;
p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya
investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.
(3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama adalah
sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi
Bersama di Daerah.
(4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), habis masa berlakunya Pemerintah Daerah wajib
melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara
Telekomunikasi Bersama yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai
acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan
pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah untuk kurun
waktu berikutnya.
Bagian Ketiga
Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi
Pasal 5
(1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara
telekomunikasi Bersama di daerah Bupati membentuk Tim Penataan dan
Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
(2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan
kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan
masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan
pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap
Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi
Bersama di Daerah.
(3) Hal mengenai struktur, personalia, tugas dan tanggungjawab TP3MT
diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
(4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur unit
teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama
Pasal 6
Menara telekomunikasi yang berada pada wilayah atau ruang yang sama wajib
menggunakan menara telekomunikasi bersama.
Pasal 7
(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh
Badan Usaha yang terdiri dari :
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah; dan
c. badan usaha swasta nasional.
(2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara dari
bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib
memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah,
keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian
teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian
Menara Telekomunikasi Bersama dan didasarkan pada Rencana Induk
Menara Telekomunikasi Bersama.
(5) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB
Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara
Telekomunikasi Bersama.
(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan
perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi dengan
Pemerintah Daerah.
Pasal 8
(1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi wajib dilakukan pada
Menara Telekomunikasi Bersama.
(2) Penyelenggaraan menara Telekomunikasi dilarang melakukan
pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan
iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya,
selain pada Menara Telekomunikasi Bersama.
Pasal 9
(1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi
khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal
asing.
(2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang
bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan
sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
(3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga
wajib memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia
Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 10
Pembangunan menara Telekomunikasi Bersama harus sesuai dengan standar
baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan
memperhitungkan factor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :
a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk
penggunaan bersama;
b. ketinggian menara telekomunikasi;
c. struktur menara telekomunikasi;
d. rangka struktur menara telekomunikasi;
e. pondasi menara telekomunikasi; dan
f. kekuatan angin.
Pasal 11
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan menara
telekomunikasi bersama wajib melengkapi menara telekomunikasi dengan
sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, antara lain :
a. pentanahan ( grounding );
b. penangkal petir;
c. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
(3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
b. lokasi menara Telekomunikasi Bersama;
c. tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
e. kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.
Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus
Pasal 12
(1) Penyelenggara dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus
dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Menara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain meliputi untuk kepentingan :
a. pertahanan dan keamanan;
b. metereologi dan geofisika;
c. radio siaran;
d. navigasi;
e. penerbangan;
f. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
g. amatir radio;
h. TV;
i. Komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi
khusus instansi pemerintah tertentu/swasta; dan
j. Keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).
Bagian Keenam
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu
Pasal 13
Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
Pasal 14
Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan
kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara
lain :
a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
b. kawasan pengawasan militer;
c. kawasan cagar budaya;
d. kawasan pariwisata; dan/atau
e. kawasan hutan lindung.
Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase
Pasal 15
Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan
penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan
kehandalan cakupan dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan
dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara
Telekomunikasi Kamuflase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi
Bersama.
Pasal 16
Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila dimungkinkan menurut hasil
kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara
wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase serta bangunan
pendukungnya wajib selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan
setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.
Bagian Kedelapan
Jenis Menara Telekomunikasi
Pasal 17
(1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang
konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul
untuk menyatukannya.
(2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang
konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka
yang mengikat satu sama lain.
(3) Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah penyesuaian bentuk menara
telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara
tersebut berada.
BAB III
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 18
Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara
Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk
menggunakan menara telekomunikasi Bersama secara bersama–sama sesuai
kemampuan teknis menara telekomunikasi Bersama.
Pasal 19
Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat
permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus
memuat keterangan sekurang–kurangnya, antara lain :
a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi
teknis perangkat yang digunakan; dan
d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.
Pasal 20
(1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara
Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara
Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama
harus saling berkoordinasi.
(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang
menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia
Menara dapat meminta kepada Kepala Dinas untuk melakukan mediasi.
BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 21
(1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara
Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara
Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas
menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama
secara transparan.
(3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara
Telekomuniksi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan
mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang
lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara
Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan
kemampuan.
Pasal 22
(1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama antara penyelenggara
telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara
telekomunikasi atau antar pengelola menara dengan penyelenggara
telekomunikasi, wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan
dicatatkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
(2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh penyelenggara
telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.
BAB V
TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu Permohonan IMB Menara
Pasal 23
Penyedia menara telekomunikasi mengajukan permohonan IMB Menara
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 24
(1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari :
a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
b. surat keterangan rencana kota;
c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat
dan peruntukkannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;
d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah
disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi
penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan
ketinggian menara; dan
h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan
Izin gangguan dan izin genset.
(3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari :
a. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi :
1. situasi;
2. denah;
3. tampak;
4. potongan;
5. detail; dan
6. perhitungan struktur.
b. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan
tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik
tanah; dan
c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban
sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa),
beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem
kontruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
Pasal 25
(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen
teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan
lengkap.
(2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima
belum lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan
informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak dokumen diterima.
(3) IMB diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
dokumen administratif dan/atau dokumen teknis disetujui.
(4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi
darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap
tahun.
(5) Kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
(6) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku tanpa batas waktu
sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi
menara.
Bagian Kedua
IMB Telekomunikasi Bersama
Pasal 26
(1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan
pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki Izin
Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka
pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi
Bersama di Daerah sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk
Menara Telekomunikasi Bersama.
(2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan oleh
Bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan-
perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari
TP3MT.
(3) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama adalah
3 (tiga) tahun.
Bagian Ketiga IMB Menara Telekomunikasi Bersama
Pasal 27
(1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki
IMB menara.
(2) IMB dikeluarkan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu (KPPTSP) dengan cara diajukan oleh pemohon secara tertulis
kepada Bupati melalui Kepala KPPTSP, dilengkapi rekomendasi dari
Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Badan Lingkungan
Hidup Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama
Pasal 28
(1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki
rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
(2) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama dikeluarkan
oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan cara mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati Melalui Kepala Dinas.
(3) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima)
tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
(4) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak
lain;
c. bukti kepemilikan tanah ;
d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa
tanah atau lahan;
e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga
masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan
oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan
dioperasikan;
f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama
apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa
perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. IMB;
h. gambar teknis, meliputi :
1. peta situasi lokasi;
2. site plan;
3. denah bangunan 1: 100;
4. tampak,potongan,rencana pondasi 1: 100;
5. perhitungan struktur/konstruksi;
6. uji penyelidikan tanah;
7. grounding (penangkal petir); dan
8. titik koordinat ( dari GPS).
i. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara
telekomunikasi secara Bersama;dan
j. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.
(5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
permohonan Rekomendasi secara lengkap dan benar, Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati
menerbitkan Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
(6) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain.
Pasal 29
(1) Permohonan perpanjangan Rekomendasi Operasional setiap Menara
Telekomunikasi Bersama disampaikan kepada Bupati Melalui Kepala
Dinas secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
(2) Permohonan pembaruan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (4) huruf g.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 30
(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian
pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP3MT.
(3) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk :
a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB);
c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
e. memberikan rekomendasi pemberian izin;
f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
h. menjamin berjalanya operasional menara termasuk keamanan
menara telekomunikasi; dan
i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin
Menara Telekomunikasi.
(4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur instansi
terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian
diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek retribusi
Pasal 31
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.
Pasal 32
(1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi ini adalah pembangunan dan/atau
pengoperasian Menara Telekomunikasi untuk kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
Pasal 33
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk
melakukan pengelolaan menara telekomunikasi.
Bagian Kedua Golongan Retribusi
Pasal 34
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi
Jasa Umum.
Bagian ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 35
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi
diukur berdasarkan atas besarnya pemanfaatan penggunaan ruang,
keamanan, kepentingan umum, frekuensi, pengawasan dan pengendalian
untuk pembangunan Menara Telekomunikasi.
Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 36
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya pengawasan dan pengedalian atas pemanfaatan
ruang bagi menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya prasarana,
biaya operasional dan pemeliharaan.
Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 37 (1) Dasar pengenaan retribusi adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menera
telekomunikasi.
(2) NJOP menerata telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara
Telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
(3) Besaran retribusi dihitung dengan cara mengalikan tariff retribusi dengan
NJOP PBB Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4) Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :
NO KETINGGIAN TARIF
1. 6-25 meter 1,25% x NJOP Menara
Telekomunikasi
2. 26-55 meter 1,50% x NJOP Menara
Telekomunikasi
3. 56-81 meter 1,75% x NJOP Menara
Telekomunikasi
4. > 81 meter 2% x NJOP Menara
Telekomunikasi
Pasal 38
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 39
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan
Pasal 40 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
(4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling
lambat 1 (satu) hari kerja.
(5) Dalam kondisi geogfrafis dan transportasi sulit dijangkau, penyetoran ke
Kas Daerah dapat melebihi 1 (satu) hari kerja yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
(6) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
Pasal 41
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan
penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 42
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan
tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti
pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 43
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang
sejenis.
(3) Surat teguran surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai tindakan awal pelaksanaan
penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat
peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran, surat peringatan atau
surat lainnya yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Masa Retribusi Terutang
Pasal 44
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
Pasal 45
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kesembilan
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 46
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil
untuk mengangsur.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain
diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau
kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa
Pasal 47
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.
Pasal 48
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 49
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
Pasal 50
(1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi IMB Menara,
dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat dalam
rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi
diberikan peringatan secara tertulis apabila : a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam izin dan rekomendasi yang telah
diperolehnya;
b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan dan
rekomendasi yang diberikan;
c. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta
kelestarian fungsi lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
d. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari
pelaksanaan izin dan rekomendasi yang telah diberikan ; atau
e. tidak membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
petugas yang berwenang.
(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan
tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.
Pasal 51
(1) IMB Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara
Bersyarat dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara
Telekomunikasi dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin
dan rekomendasi dimaksud dalam rangka pembangunan dan
pengoperasian Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya
sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
Peraturan Daerah ini.
(2) Pembekuan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang
sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
(3) Selama IMB Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara
Bersyarat atas pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi
yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha pengelola menara
telekomunikasi tetap dapat mengoperasikan Menara Telekomunikasinya
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan
dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.
(4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Rekomendasi Operasional
Pengendalian Menara Bersyarat atas pembangunan dan pengoperasian
Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan
pembekuan izin.
(5) IMB Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara
Bersyarat atas pembangunan serta pengoperasian Menara
Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali
apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan
dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 52
(1) IMB Menara dan Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara
Bersyarat Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
a. ada permohonan tertulis dari pemilik izin/rekomendasi;
b. izin/rekomendasi dikeluarkan atas data yang tidak
benar/dipalsukan; dan
c. pemilik izin/rekomendasi tidak melakukan perbaikan sesuai
ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi.
Pasal 53
Kepala Dinas atas nama Bupati melaksanakan seluruh sanksi administrasi
bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi.
Pasal 54
(1) Pengusahaan Menara Telekomunikasi dicabut apabila pihak pengelola
Menara Telekomunikasi melakukan ingkar janji/wan prestasi atas
perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
(2) Pencabutan pengelolaan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Bupati
apabila pengelola Menara Telekomunikasi di Daerah tidak dapat
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
sebelumnya Bupati memperoleh rekomendasi pencabutan izin
pengusahaan menara telekomunikasi dari TP3MT.
Pasal 55
(1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan menara
telekomunikasi yang tidak sesuai dengan penetapan rencana detail tata
ruang, menara wajib dibongkar.
(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut–turut dengan
tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
(3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak sesaui
dengan ketentuan yang berlaku, langsung dibongkar setelah
mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu dan
pembongkaran dilakukan setelah dikeluarkannya rekomendasi
pembongkaran oleh TP3MT.
Pasal 56
Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan
pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati setelah
mendapat rekomendasi dari TP3MT.
Pasal 57
(1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang
menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan menara
telekomunikasi atau oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang
tidak dibongkar oleh pemilik bangunan, melainkan dibongkar paksa oleh
Pemerintah Kabupaten, maka barang bekas bongkarannya menjadi milik
Pemerintah Kabupaten.
BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 58 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang
berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang
dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
BAB X
SANKSI PIDANA
Pasal 59
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang
terutang yang tidak mau atau kurang bayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan
negara.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
(1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara telah selesai atau
sedang membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan wajib meyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.
(2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
(3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 29 Agustus 2014 BUPATI MANGGARAI, ttd CHRISTIAN ROTOK
Diundangkan di Ruteng pada tanggal 29 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ttd MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2014 NOMOR 06. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 006/2014.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Bour Maximus,SH Pembina TK. I NIP. 19630224 199003 1 006
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
I. UMUM
Bahwa pengendalian menara telekomunikasi sangat diperlukan
selain karena semakin banyaknya pengelola menara telekomunikasi
bersaing untuk membangun menaranya dengan berbagai fasilitas dan
jangkauan frekuensinya. Pemerintah Daerah juga berharap agar
dikemudian hari tidak sampai terjadi Kabupaten Manggarai menjadi
daerah hutan menara telekomunikasi yang selain bangunannya
menjulang tinggi, juga terdapat resiko bagi masyarakat sekitarnya yang
harus diminimalisir dengan cara dikendalikan dan diawasi
pengoperasiannya oleh Pemerintah Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 006.
BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,
Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Manggarai Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka
perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Manggarai Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PU,
Menteri Kominfo, dan Kepala BKPM Nomor : 18 Tahun
2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor :
19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06
Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Nomor 006);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06 Tahun 2014
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
.Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk
mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
Pasal 3
Menugaskan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengambil langkah koordinasi dan
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Manggarai untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran
pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.
Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 29 Agustus 2014 BUPATI MANGGARAI, ttd CHRISTIAN ROTOK
Diundangkan di Ruteng pada tanggal 29 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ttd MANSELTUS MITAK BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2014 NOMOR 28.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Bour Maximus,SH Pembina TK. I NIP. 19630224 199003 1 006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANGGARAI
