BUPATI KLATEN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 47 TAHUN …jdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/Peraturan-Bupati-2017/Perbup... · Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 89

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);


Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik


8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292,


Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara


Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);


Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,


Nomor 4576);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,


Nomor 4593);


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah





Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan



Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara



Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara


Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 168,


Nomor 5558);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;


2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;


2O14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;


Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;



tentang Pendampingan Desa;



tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;



tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;


2016 tentang Kewenangan Desa;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun

2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025;


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-

2021;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43);


tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 Nomor 32);


tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di

tingkat Kecamatan.

5. Desa adalah Desa di Kabupaten Klaten.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,

program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat

Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

dengan Badan Permusyawaratan Desa.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk desa sebesar-besarnya adalah proses oleh Badan

kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan

pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan

oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

16. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan

data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan

berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan

lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang

meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana,

kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa

adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi

bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan dan pemberdayaan pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, masyarakat Desa.

30. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus.

31. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama mitra lain

adalah lembaga Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan Pemerintah dalam memberdayakan

masyarakat

32. Lembaga adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi

adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh

dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

33. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan

untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan

peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

34. Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku

pembangunan ditingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan

memilih delegasi dusun ditingkat dusun.

35. Utusan atau perwakilan dusun adalah orang yang dipilih dan

disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang

ada ditingkat dusun.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa dengan

berdasarkan pada perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga

kemasyarakatan Desa.

(3) Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat yang

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan

pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(4) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan cara mengoordinasi pendampingan dalam proses penyusunan

perencanaan pembangunan Desa di wilayahnya.

(5) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap proses

perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang

meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

(2) Penetapan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun

oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

(4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

(1) Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Arah

Kebijakan Pembangunan Desa, serta Rencana Kegiatan yang meliputi

bidang:

a. penyelenggaraan Pemerintahan;

b. pelaksanaan Pembangunan;

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, antara lain:

a. penetapan dan penegasan batas desa;

b. pendataan desa;

c. penyusunan Tata Ruang Desa;

d. penyelenggaraan musyawarah desa;

e. pengelolaan informasi desa;

f. penyelenggaraan perencanaan desa;

g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan

desa;

h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;

i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan

j. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

(3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan desa antara lain:

1. jalan pemukiman;

2. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

4. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan

5. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;

2. Pendidikan Anak Usia Dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

antara lain:

1. pasar desa;

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

3. penguatan permodalan BUM Desa;

4. pembibitan tanaman pangan;

5. penggilingan padi;

6. lumbung desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. cold storage (gudang pendingin);

11. kandang ternak;

12. instalasi biogas;

13. mesin pakan ternak; dan

14. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;

4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, antara lain:

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, antara lain:

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan

perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa, dan BPD;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader Pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan;

4. kelompok tani;

5. kelompok masyarakat miskin;

6. kelompok nelayan;

7. kelompok pengrajin;

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

9. kelompok pemuda; dan

10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

Pasal 6

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan

mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan

prioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan

Daerah;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah

Desa;

e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang

Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 7

(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.

(2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari:

a. Kepala Desa selaku Pembina;

b. Sekretaris Desa selaku Ketua;

c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga

pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat

Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11

(sebelas) orang.

(4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

(5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;

b. pengkajian keadaan desa;

c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 9

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan terhadap arah

kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan

pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah

kebijakan pembangunan Daerah.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. Rencana Strategis PD;

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;

d. Rencana Detail Tata Ruang; dan

e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan

kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan

pembangunan yang akan masuk ke desa.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 11

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa.

(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 12

(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

(2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya

alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber

daya sosial budaya yang ada di desa.

(3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi

lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka

penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 13

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan

peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang

dihadapi desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana

kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur

masyarakat sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah

khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara

lain:

a. tokoh agama;

b. tokoh adat;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. kelompok tani;

f. kelompok nelayan;

g. kelompok perajin;

h. kelompok perempuan;

i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

j. kelompok masyarakat miskin;

k. Kelompok masyarakat difabel dan/atau

l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi

sosial budaya masyarakat Desa.

(4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap

musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur

masyarakat.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan

kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan

masyarakat.

(3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan

kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM

Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan

kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 16

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana

kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 17

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa

untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 18

(1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan

desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita

acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke

desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan hasil pengkajian keadaan desa

kepada Kepala Desa.

(2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 20

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan Kepala

Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan

menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi

dan misi Kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,


masyarakat Desa.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dituangkan dalam berita acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

(1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa

berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

(3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil

penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh

Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah

disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23.

(2) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Tim Penyusun RPJM Desa

melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa

maka dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

Pasal 25

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan

untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh

Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. tokoh agama;

b. tokoh adat;



e. kelompok tani;

f. kelompok nelayan;

g. kelompok perajin;

h. kelompok perempuan;

i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

j. kelompok masyarakat miskin;

k. Kelompok masyarakat difabel dan/atau

l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat Desa.

(4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan

perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil

kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

Lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

(3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan

BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 27

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas

dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Pasal 28

Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah

berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai disusun oleh

Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September Tahun Berjalan.

(5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar

penetapan APB Desa.

Pasal 30

(1) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan

mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah

Desa;

b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke Desa;

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

e. penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;

g. penetapan RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan Desa.

(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa

dan daftar usulan RKP Desa.

(3) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

(1) Pelaksanakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

b. Penyepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan

keahlian yang dibutuhkan.

(2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c berasal dari warga masyarakat Desa.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam

menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.

(2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. Kepala Desa selaku Pembina;

b. Sekretaris Desa selaku Ketua;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris;

dan

d. Anggota yang meliputi: perangkat Desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur

masyarakat.

(3) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)

orang.

(4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


(5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat

bulan Juni tahun berjalan.

(6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke desa;

b. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

c. melakukan penyusunan rancangan RKP Desa; dan

d. melakukan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan

Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 35

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima

Kepala Desa paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 36

(1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:

a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Daerah;

c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD

Kabupaten Malang.

(2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana

program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang meliputi:

a. rencana kerja Pemerintah Daerah;

b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah; dan

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke

dalam format pagu indikatif Desa.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke

dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana

pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan

RKP Desa.

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati menerbitkan

surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah

Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan

sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember

tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

(1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana

kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran

berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP

Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;

b. pagu indikatif desa;

c. pendapatan asli desa;

d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Daerah;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

g. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan

h. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

(1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan

Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya meliputi:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib


Pasal 41

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui

kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa

dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli untuk

dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari warga masyarakat

Desa, dan dapat didukung dari PD yang membidangi pembangunan

infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa, disusun dan disepakati

bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 43

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan

pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun RKP Desa.

Pasal 44

(1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil

penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan

RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 45

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan

perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan

Musrenbang Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 46


untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan pada bulan Januari tahun sebelumnya.

(3) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh

Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh agama;

b. tokoh adat;



e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok perajin;

g. perwakilan kelompok perempuan;

h. perwakilan kelompok difabel;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memuat

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan


masyarakat Desa.

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi

prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari:

a. pagu indikatif Desa;

b. pendapatan asli Desa;

c. swadaya masyarakat Desa;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah

Daerah.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat

Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang

tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

Desa.

Pasal 48

(1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46, dituangkan dalam berita acara.

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan

perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil

kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

(4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan

BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8

Perubahan RKP Desa

Pasal 49

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai

kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang

terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan

Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan

mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang

terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan

Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 50


secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan

perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau

terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa

perubahan.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai

dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

(1) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (3) yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dilakukan

melalui Camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan

tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah.

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil

pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa

setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di

Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah

Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 52

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 53

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang

dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerja

sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung

sejak ditetapkan APB Desa dengan Peraturan Desa.

Pasal 54

Pedoman pelaksanaan pembangunan Desa termasuk petunjuk teknis atau

tata cara pengadaan barang/jasa di Desa diatur dalam Peraturan Bupati

tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan

sampai dengan berakhir masa berlakunya;

b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan

sampai dengan tahun 2017, dan untuk selanjutnya wajib direview

serta disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir,

maka Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu wajib

melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal, 7 November 2017

Plt. BUPATI KLATEN

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal, 7 November 2017 SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 48

Documents

BUPATI KLATEN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 47 TAHUN …jdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/Peraturan-Bupati-2017/Perbup... · Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang