BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA SERTA … · kesehatan, kefarmasina, alat kesehatan dan perbekalan ... kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ... klasifikasi rumah

BUPATI JEMBRANAPROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANANOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan DaerahKabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

6. Undang-Undang...

2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINASKESEHATAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenJembrana.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan KabupatenJembrana.

7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakansebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dankebutuhan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknisDinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II...

3

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olehKepala Dinas yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas membantu Bupati melaksanakan urusanpemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuanyang diberikan kepada kabupaten.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanankesehatan, kefarmasina, alat kesehatan dan perbekalankesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber dayakesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan kebijakan dibidang kesehatanmasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,pelayanan kesehatan, kefarmasina, alat kesehatan danperbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) sertasumber daya kesehatan;

c. pelaksana evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidangkesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalianpenyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alatkesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga(PKRT) serta sumber daya kesehatan;

d. pelaksana administrasi dinas dibidang kesehatanmasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan danperbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) sertasumber daya kesehatan;

e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitbidang tugasnya.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, terdiri dari :a. Sekretariat;b. Bidang;

c. Sub...

4

c. Sub Bagian;d. Seksi;e. Jabatan Fungsional; danf. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a, membawahkan:a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; danb. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawahdan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala SubBagian yang berada dibawah dan bertanggung jawablangsung kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb, terdiri dari :a. Bidang Kesehatan Masyarakatb. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; danc. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yangberada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepadaKepala Dinas.

Pasal 6

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, membawahkan :a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; danc. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga.

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,membawahkan :a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

danc. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa.

(3) Bidang...

5

(3) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,membawahkan :a. Seksi Pelayanan Kesehatan;b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT; danc. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yangberada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepadaKepala Bidang masing-masing.

Pasal 7

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

BAB IVRINCIAN TUGAS

Bagian KesatuKepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),dengan rincian tugas sebagai berikut :a. merumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas yang selaras

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD);

b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agarterlaksana dengan efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/pengembangan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan dengan organisasi perangkat daerah yangterkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkalaterhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan olehbawahan melalui system pengendalian intern agar programdan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikatorsasaran strategis yang diperjanjikan;

e. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturanperundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agartidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalanpencapaian target yang diperjanjikan;

f. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data olehpemerintah, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkatdaerah serta instansi lain yang berkepentingan agarkesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapatdipertanggungjawabkan;

g. menyelenggarakan...

6

g. menyelenggarakan upaya kesehatan primer dan rujukan,meliputi upaya kesehatan masyarakat, kesehatanperorangan, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan,pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatandan kesehatan makanan dan minuman serta pengelolaanupaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

h. menyelenggarakan pengkajian penerbitan izin danklasifikasi rumah sakit kelas C dan D serta fasilitaspelayanan kesehatan lainnya;

i. menerbitkan sertifikat Laik Sehat terhadap pengelolaanmakanan dan minuman;

j. menerbitkan surat ijin kerja bagi tenaga kesehatan;k. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada

bawahan terkait dengan pelaksanaan program dankegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuaidengan perencanaan dan standar operasional prosedur(SOP);

l. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerjadan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalampengembangan karier;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehatasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaranorganisasi; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban ataspelaksanaan tugasnya.

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberiaandukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi di lingkungan Dinas;b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsurorganissasi di lingkungan Dinas;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasadministrasi di lingkungan Dinas; dan

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

(3) Rincian...

7

(3) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut :a. merencanakan operasionalisasi administrasi umum,

rumah tangga, kepegawaian, penyusunan program,pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta keuangansesuai dengan RPJMD, Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) dan Renstra agar mendukungpencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Dinassecara berkesinambungan;

b. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalampengelolaan urusan administrasi umum, rumah tanggadan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporanserta keuangan agar terlaksana sesuai denganperencanaan;

c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya tidakterjadi penyimpangan berdampak pada kegagalanpencapaian target yang diperjanjikan;

d. mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakanevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedomankerja dan SOP pada Dinas agar pelaksanaan efektif danefisien;

e. menyelenggarakan manajemen pengelolaan administrasiumum, rumah tangga dan kepegawaian, penyusunanprogram, evaluasi dan pelaporan serta penata usahaankeuangan Dinas;

f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayananperawatan/pemeliharaan sarana prasarana,perlengkapan, peralatan dan inventaris Dinas;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan laporanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) danpenetapan kinerja Dinas berdasarkan masukan bidang-bidang dan persetujuan Kepala Dinas;

h. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secaraberkala agar program dan kegiatan berjalan sesuaidengan perencanaan;

i. mengevaluasi dan menyelenggarakan sistempengendalian intern;

j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahanpertimbangan dalam pengembangan karier;

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaatasan;

l. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala subbagian;

m. menyusun laporan hasil kegiatan;n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

dano. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

Pasal 10...

8

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh KepalaSub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan danmengkoordinasikan penatalaksanaan hukum, kepegawaian,aset dan dukungan administrasi umum yang menjaditanggungjawab Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi :

a. penyiapan kebijakan teknis sub bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian,pengawasan program dan kegiatan pejabat nonstuktural dalam lingkup sub bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstuktural dalam lingkup sub bagian.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebagai berikut :

a. membuat rencana operasional program kerja sub bagianumum dan kepegawaian;

b. mengendalikan penyusunan perundang-undangan,pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang,perlengkapan, kerasipan, humas, kerumahtanggaan,kebersihan dan keamanan dinas;

c. menyiapkan data dan administrasi penyusunanperundang-undangan, pengelolaan kepegawaian,pengelolaan barang, perlengkapan, kerasipan, humas,kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan dinas;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pejabat nonstruktural dalam lingkup sub bagian dalammelaksanakan kegiatan penyusunan perundangundangan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaanbarang, perlengkapan, kerasipan, humas,kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan dinas;

e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunanperundang-undangan, pengelolaan kepegawaian,pengelolaan barang, perlengkapan, kerasipan, humas,kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan dinas;

f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahanpertimbangan dalam pengembangan karier; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Pasal 11...

9

Pasal 11

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpinoleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugasmerencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas,memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi danmelaporkan tugas di bidang penyusunan program, dankeuangan.

(2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi :a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,

pengawasan program dan kegiatan pejabat nonstuktural dalam lingkup Sub bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstuktural dalam lingkup sub bagian.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebagai berikut :a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub

bagian penyusunan program dan keuangan;b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada

staf;c. menyiapkan administrasi terkait pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai.d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan

penatausahaan keuangan daerah sesuai denganketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas

pembantu pemegang kas;g. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap

dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran;h. menyiapkan proses administrasi pembayaran belanja

dinas.i. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan

memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ataspenerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannyadan laporan bulanan;

j. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dantahunan;

k. mengumpulkan dan mengolah data laporan pelaksanaankegiatan Dinas;

l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan,penganalisaan dan penyajian data statistik sertainformasi Dinas;

m. melaksanakan...

10

m. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunanRenstra, IKU, dan penetapan kinerja;

n. menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasipencapai Rencana Aksi Penetapan Kinerja Dinas secaraberkala;

o. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKAdan DPA Dinas;

p. melaksanakan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;

q. melaksanakan inventarisasi permasalahanpenyelenggaraan program dan kegiatan dan keuangan;

r. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;s. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan karier;t. membuat laporan hasil kegiatan sub bagian;u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya; danv. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

Bagian KetigaBidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidangyang mempunyai tugas melaksanakan perumusan danpelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatanmasyarakat.

(2) Kepala Bidang dalam melaksnakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidangkesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosikesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatanlingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidangkesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosikesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatanlingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidangkesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosikesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatanlingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan

d. pemantaun, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatankeluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,kesehatan kerja dan olahraga.

(3) Rincian...

11

(3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :a. menyusun rencana kerja bidang kesehatan masyarakat

berdasarkan Renstra Dinas;b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan

jadwal pelaksanaan urusan bidang KesehatanMasyarakat berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerjayang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjukkepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkandan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapaitarget sebagaimana diperjanjikan;

d. melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga, gizimasyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaanmasyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja danolahraga;

e. Menyiapkan data penyelenggaraan pembinaankesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosikesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatanlingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasidan pelaporan dalam urusan bidang kesehatankeluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,kesehatan kerja dan olahraga;

g. melakukan pengendalian internal dengan SistemPengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;

h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan denganjalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untukbahan pengembangan karier;

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Pasal 13

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpinoleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervise, sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi kesehatankeluarga dan gizi masyarakat.

(2) Kepala Seksi dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja operasional seksi kesehatan

keluarga dan gizi masyarakat sesuai dengan RenstraDinas;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;

c. penyelenggaraan...

12

c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan stafdalam lingkup seksi; dan

d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :a. menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai

Renstra Dinas;b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan

jadwal pelaksanaan urusan seksi kesehatan keluargadan gizi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerjayang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjukkepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkanpelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimanadiperjanjikan;

d. memberikan petunjuk kepada bawahan agarpelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman danketentuan berlaku;

e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor

dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahanpengembangan karier;

g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan kesehatan keluarga dan gizimasyarakat;

h. melaksanakan bimbingan teknis kesehatan keluargadan gizi masyarakat;

i. mengumpulkan data pelaksanaan bimbingan tekniskesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputikesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatanremaja, usia lanjut dan kelompok masyarakat;

j. menyusun upaya pengendalian dan penanggulanganmasalah gizi masyarakat;

k. melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pamantauanpenyelidikan, penanggulangan masalah gizi masyarakat

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Pasal 14

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin olehKepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervise, sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi promosi danpemberdayaan masyarakat.

(2) Kepala...

13

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja operasional seksi promosi

dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RenstraDinas;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf

dalam lingkup seksi; dand. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sesuai


jadwal pelaksanaan urusan seksi promosi danpemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, agar pelaksanaanrencana kerja yang disusun dapat terlaksana secaraefektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta member petunjukkepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkanpelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimanadiperjanjikan;




g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan promosi dan pemberdayaanmasyarakat;

h. melaksanakan bimbingan teknis promosi danpemberdayaan masyarakat;

i. menyusun dan melaksanakan upaya kesehatan dibidang penyuluhan kesehatan masyarakat, upayaperilaku hidup bersih dan sehat, upaya kesehatanbersumber masyarakat (UKBM) desa siaga, Posyandu,saka bakti husada dan tanaman obat keluarga (TOGA);

j. menghimpun dan menganalisa data promosi kesehatandan pemberdayaan masyarakat;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Pasal 15...

14

Pasal 15

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja danOlahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervise, sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi kesehatanlingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja operasional seksi KesehatanLingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuaidengan Renstra Dinas;



bidang tugasnya.



jadwal pelaksanaan urusan seksi kesehatan lingkungan,kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan,agar pelaksanaanrencana kerja yang disusun dapat terlaksana secaraefektip dan efisien;





g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan kesehatan lingkungan,kesehatan kerja dan olahraga;

h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknismelaksanakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerjadan olahraga;

i. menyiapkan penyelenggarakan Kesehatan Lingkunganmeliputi penyehatan lingkungan pemukiman,pengawasan tempat-tempat umum, penyehatanmakanan dan minuman, dan pengawasan kualitas airyang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan;

j. menyiapkan...

15

j. menyiapkan penyelenggaraan, pemantauan kesehatankerja dilingkungan dunia usaha dan industri yangberpotensi menimbulkan masalah kesehatan;

k. menyiapkan penyelenggaraan dan pemantauankesehatan olahraga yang berpotensi menimbulkanmasalah kesehatan;

l. menghimpun dan menganalisa data penyelenggaraankesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Bagian KeempatBidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpinoleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang survelans dan imunisasi, pencegahan danpengendalian penyakit menular, pencegahan danpengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

survelans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalianpenyakit menular, pencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidangsurvelans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalianpenyakit menular, pencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidangsurvelans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalianpenyakit menular, pencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

d. pemantaun, evaluasi dan pelaporan di bidang survelansdan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakitmenular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidakmenular dan kesehatan jiwa.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :a. menyusun rencana kerja bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit berdasarkan Renstra Dinas;b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan

jadwal pelaksanaan urusan bidang pencegahan danpengendalian penyakit berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, agar pelaksanaanrencana kerja yang disusun dapat terlaksana secaraefektif dan efisien;

c. membimbing...

16


d. melaksanakan bimbingan survelans dan imunisasi,pencegahan dan pengendalian penyakit menular,pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menulardan kesehatan jiwa.

e. membuat analisis pelaksanaaan kegiatan survelans danimunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakitmenular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidakmenular dan kesehatan jiwa;

f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasidan pelaporan dalam urusan bidang survelans danimunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakitmenular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidakmenular dan kesehatan jiwa;

g. melakukan pengendalian internal dengan SistemPengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;




Pasal 17

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksiyang mempunyai tugas menyiapkan perumusan danpelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dansupervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan diseksi surveilans dan Imunisasi.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja operasional seksi surveilans

dan imunisasi sesuai dengan Renstra Dinas;b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf


bidang tugasnya.


Renstra di bidang pencegahan dan pengendalianpenyakit;

b. menyusun...

17

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP danjadwal pelaksanaan urusan seksi Surveilans danImunisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yangdisusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;





g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan Surveilans dan Imunisasi;

h. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan surveilansdan Imunisasi;

i. melaksanakan kegiatan pengamatan penyebaranpenyakit dan upaya pencegahan dan pelaksanaanimunisasi masyarakat;

j. menyiapkan bahan dan alat pelaksanaan pengamatanpenyakit dan imunisasi;

k. menghimpun dan menganalisa data surveilans danimunisasi;



Pasal 18

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menulardipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugasmenyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervise, sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pencegahandan pengendalian penyakit menular.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja operasional seksi

pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuaidengan Renstra Dinas;



bidang tugasnya.(3) Rincian...

18


Rencana Strategis Dinas;b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan

jadwal pelaksanaan urusan seksi pencegahan danpengendalian penyakit menular berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, agar pelaksanaanrencana kerja yang disusun dapat terlaksana secaraefektif dan efisien;





g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan pencegahan danpengendalian penyakit menular;

h. melaksanakan bimbingan teknis pencegahan danpengendalian penyakit menular;

i. melaksanakan pengawasan penyakit menular yangberpotensi menjadi wabah atau kejadian luar biasa(KLB);

j. menghimpun dan menganalisa data penyakit menular;k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya; danl. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

Pasal 19

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TidakMenular serta Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksiyang mempunyai tugas menyiapkan perumusan danpelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dansupervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidakmenular serta kesehatan jiwa.


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menularserta kesehatan jiwa sesuai dengan Renstra Dinas;

b. penyelenggaraan...

19



bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja seksi sesuaiRenstra Dinas;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP danjadwal pelaksanaan urusan seksi pencegahan danpengendalian penyakit tidak menular serta kesehatanjiwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yangdisusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membimbing dan memotivasi serta member petunjukkepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkanpelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimanadiperjanjikan;


e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitordan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahanpengembangan karier;

g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan pencegahan danpengendalian penyakit tidak menular serta kesehatanjiwa;

h. melaksanakan bimbingan teknis pencegahan danpengendalian penyakit tidak menular serta kesehatanjiwa;

i. melaksanakan kegiatan pemantaun penyakit tidakmenular dan kesehatan jiwa;

j. mengumpulkan dan menganalisa data penyakit tidakmenular dan kesehatan jiwa;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Bagian...

20

Bagian KelimaBidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 20

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpinoleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanankesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alatkesehatan dan PKRT serta sumber daya manusiakesehatan.

(2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatanrujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanankesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan danPKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidangpelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatanrujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanankesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan danPKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatanrujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanankesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan danPKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

d. pemantaun, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanankesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatantradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT sertasumber daya manusia kesehatan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud padaayat (1), sebagai berikut :a. menyusun rencana kerja bidang pelayanan kesehatan

dan sumber daya kesehatan berdasarkan RenstraDinas;

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP danjadwal pelaksanaan urusan bidang Pelayanan Kesehatandan Sumber Daya Kesehatan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, agar pelaksanaanrencana kerja yang disusun dapat terlaksana secaraefektif dan efisien;


d. melaksanakan...

21

d. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatanprimer dan pelayanan kesehatan rujukan termasukpeningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan.

e. menghimpun dan menganalisa data pelaksanaaankegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanankesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alatkesehatan dan PKRT serta sumber daya manusiakesehatan.

f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasidan pelaporan dalam urusan bidang pelayanankesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukantermasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatantradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT sertasumber daya manusia kesehatan;

g. melakukan pengendalian internal dengan SistemPengendalian Intern (SIP) secara berkala agarpermasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;




Pasal 21

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yangmempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaankebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise,serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan sertapeningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidangpelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatanrujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.


a. penyusunan rencana kerja operasional seksi pelayanankesehatan sesuai dengan Renstra Dinas;



bidang tugasnya.


Renstra Dinas;

b. menyusun...

22

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP danjadwal pelaksanaan urusan seksi Pelayanan Kesehatanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapatterlaksana secara efektif dan efisien;





g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan pelayanan kesehatan;

h. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraanPelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatanrujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

i. menghimpun dan menganalisa data penyelenggaraanpelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatanrujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

Pasal 22

(1) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT dipimpin olehKepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervise, sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanankefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.


Kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT sesuai denganRenstra Dinas;



bidang tugasnya.(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sebagai berikut :a. menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai

Renstra di bidang pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan;

b. menyusun...

23

b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP danjadwal pelaksanaan urusan seksi Kefarmasian, AlkesDan PKRT berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerjayang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;





g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan pelayanan kefarmasian, alatkesehatan dan PKRT;

h. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kefarmasian,alat kesehatan dan PKRT;

i. menghimpun dan menganalisa data pelayanankefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;

j. menyiapkan rencana pengadaan bahan kefarmasian danalat kesehatan;

k. mengelola bahan kefarmasian dan alat kesehatan;l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya; danm. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.

Pasal 23

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin olehKepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan perumusandan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya ManusiaKesehatan.


a. penyusunan rencana kerja operasional seksi sumberdaya manusia kesehatan sesuai dengan Renstra Dinas;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;

c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan stafdalam lingkup seksi; dan

d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

(3) Rincian...

24



jadwal pelaksanaan urusan seksi Sumber Daya ManusiaKesehatan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerjayang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;





g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis danSOP dalam terkait dengan sumber daya manusiakesehatan;

h. melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusiakesehatan;

i. menyiapkan data sumber daya kesehatan tingkatKabupaten yang sesuai dengan peraturan perundang –undangan;

j. menyusun rencana peningkatan kompetensi tenagakesehatan;

k. menyiapkan bahan kajian penerbitan ijin kerja/praktekbagi tenaga kesehatan;



BAB VESELONERING

Pasal 24

Eselonering jabatan struktural Dinas, sebagai berikut :a. Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa;c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb; dand. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon

IVa.

BAB VI...

25

BAB VIJABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIITATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasidan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalamlingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasidi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lainsesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpanganagar mengambil langkah yang diperlukan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpindan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing danmemberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaantugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasanmasing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepatpada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakansebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjutdan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuanorganisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangkapemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkanmengadakan rapat-rapat berkala.

(8) Dalam...

26

(8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masingpimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasiwajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat,pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/ataustaf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidangtugasnya.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukanpembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitassumber daya pegawai pada bawahannya.

(10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atauatasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan satuan/unitorganisasi senantiasa mempedomani urusan pemerintahanyang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan potensi yangada pada organisasi perangkat daerah, ternyata terdapaturusan yang potensial untuk ditangani, namun belumcukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sepanjangurusan tersebut telah diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2016 tentang UrusanPemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yangmengatur hal yang sama tetap menjadi kewenanganOrganisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan BupatiNomor 35 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan FungsiDinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita DaerahKabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 611), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29...

27

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.pada tanggal 23 Desember 2016BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.pada tanggal 23 Desember 2016SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 40

Documents

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA SERTA … · kesehatan, kefarmasina, alat kesehatan dan perbekalan ... kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ... klasifikasi rumah