BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI … · daerah, dan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap

PARAF KOORDINASI

BAPPEDA

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan

Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

BAPPEDA

2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5

(lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI

BAPPEDA

3

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI;

d. BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN;

e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF;

f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD;

DAN

g. BAB VII : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

PARAF KOORDINASI

BAPPEDA

4

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CHAERUL ANWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 84

TENTANG : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

CIANJUR TAHUN 2016-2021

A. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

B. LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu:

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021;

2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021; 3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2016-2021; 4. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Tahun 2016-2021; 5. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021; 6. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Tahun 2016-2021; 7. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun

2016-2021; 8. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR : 84 TAHUN 2016

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021; 9. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-

2021; 10. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan

Statistik Tahun 2016-2021; 11. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021;

12. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021;

13. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021;

14. Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016-2021;

15. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021;

16. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan

Hortikultura Tahun 2016-2021; 17. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2016-

2021; 18. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun 2016-2021; 19. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah

84

3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah

dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Salah satu perangkat daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib kabupaten Cianjur yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabuapten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Cianjur ini merupakan penggabungan dari beberapa dinas yang menangani urusan

bidang pekerjaan umum yang sudah ada sebelumnya, yaitu terdiri dari gabungan Dinas PU Bina Marga dan sebagian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan serta sebagian dari Dinas Tata Ruang

dan Permukiman. Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan Pasal

272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah harus memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

selanjutnya disebut Renstra Dinas PUPR tahun 2016 – 2021 memuat


85

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Kabupaten Cianjur

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021. Berdasarkan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka sebagai bagian dari upaya

untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka disusunlah Renstra

Dinas PUPR Tahun 2016 – 2021. Renstra Dinas PUPR ini berfungsi sebagai pedoman Dinas dalam

menyusun program kerja dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Cianjur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang termuat di dalam rencana kerja(Renja)

tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk masa lima tahun kedepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas PUPR tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut : a. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang

Pengairan. d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1999 Tentang

Jasa Konstruksi.

e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000

Tentang Pembinaa Jasa Konstruksi. i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001

Tentang Irigasi. j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2005

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Th 2008 Tentang Bangunan Gedung.

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006

Tentang Jalan. l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011

Tentang Pembangunan Banguinan Gedung Negara. n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015

Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


86

p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. q. Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi pemerintah. r. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

s. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

06/KPTS/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan.

u. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

12/KPTS/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

v. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/KPTS/M/2015 Tentang Bendungan.

w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 30/KPTS/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

x. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

y. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP), dan Jalan

Kolektor-1 (JKP-1). z. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

å. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 1529-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan

Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan dan Jaringan Jalan Sekunder menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan

Lokal,dan Jalan Lingkungan. ä. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 1530-Admrek/2011

tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

ö. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 20016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. aa. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 620/Kep. 168-Binamarga/2013

Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten. bb. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

cc. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 60 Tahun 2016 Tentang Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.


87

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dibuatnya Renstra Dinas PUPR Tahun 2016 – 2021 ini

adalah agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki dokumen perencanaan tentang tujuan dan sasaran serta arah kebijakan,

program dan kegitan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun

2016 – 2021 dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas PUPR Tahun 2016 – 2021, yaitu : a. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada

berbagai kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

b. Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Cianjur. c. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang secara keseluruhan. d. Menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

mempertanggungjawabkanakuntabilitas kinerjanya.

e. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Renstra Dinas PUPR, mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut : BAB I - PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

penyusunan Renstra Dinas PUPR, dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari Renstra Dinas PUPR.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAANA UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Berisi informasi tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, sumber daya

yang dimiliki meliputi jumlah pegawai, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta lingkup tugas Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur. Selain daripada itu pada bab ini juga berisi gambaran umum

capaian-capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Renstra periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui pelaksanaan program yang

direncanakan pada Renstra Dinas PUPR tahun 2016 – 2021. BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI Berisikan permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi

berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam periode


88

tahun 2011 – 2016, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada bab ini juga berisikan telaahan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, serta telaahan faktor-

faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari

implikasi Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten Cianjur. Pada bab ini menjelaskan isu-isu strategis yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

isu strategis apa saja yang akan ditangani melalui Renstra Dinas PUPR Tahun 2016 – 2021.

BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016 - 2021serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang.

BAB V - RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menerangkan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasara, serta indikasi pendanaan dan

sumbernya baik yang berasal dari APBD setempat, APBD propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan menurut lokalitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

lintas SKPD dan kewilayahan. BAB VI - INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi tentang indikator-indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016 – 2021

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016 – 2021.


89

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KABUPATEN CIANJUR

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. 2. 1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS

BerdasarkanPeraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangakat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur mempunyai : 1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan peperintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai

dengan peraturan perundang - undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya B. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangakat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,

terdiri dari : 1. Kepala.

2. Sekretariat, membawahkan: a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik, membawahkan:

a. Seksi Jasa Konstruksi; b. Seksi Bina Teknik;

c. Seksi Sistem Informasi dan Data Base. 4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;


90

b. Seksi Konstruksi Sumber Daya Air; c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

5. Bidang Pembangunan Jalan, membawahkan: a. Seksi Perencanaan Pembangunan Jalan;

b. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I; c. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II.

6. Bidang Preservasi Jalan, membawahkan: a. Seksi Perencanaan Preservasi Jalan; b. Seksi Preservasi Jalan Wilayah I;

c. Seksi Preservasi Jalan Wilayah II. 7. Bidang Bangunan Gedung, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung; b. Seksi Konstruksi Bangunan Gedung;

c. Seksi Pengendalian Bangunan Gedung. 8. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan, membawahkan:

a. Seksi Penataan Ruang;

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

9. UPTD. 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas PU Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1.

Lampiran II

Rencana Strategis Perangkat Daerah 91

GAMBAR 2.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR

Lampiran II


2. 2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang secara optimal sangat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana/prasarana.

A. SDM DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG Secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruangberdasarkan data pada bulan Maret tahun 2017adalah

sebanyak 327 orang dengan tingkat pendidikan terdiri dari: S2 Teknik Sipil 4 orang, S2 Non Teknik Sipil17 orang, S1 Teknik Sipil22orang, S1

Non Teknik Sipil 90 orang, D3 Teknik Sipil 6 orang, STM 30 orang, SMA/SMEA 94 orang dan SLTP/SD 61 orang, yang tersebar pada masing-

masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Secara lengkap gambaran tentang sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menurut tingkat pendidikannya

dapat dilihat pada Tabel 2.1berikut : Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Tingkat Pendidikan

NO SEKRETARIAT / BIDANG / BALAI

/ UPTD

Jumlah

Pegawai

TINGKAT PENDIDIKAN (Orang)

S2

TSipil

S2

Non TSipil

S1

TSipil

S1

Non T Sipil

D3

TSipil

D3

Non TSipil

STM SMA/

SMEA

SLTP

/SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SEKRETARIAT 27 1 1 1 14 - 1 - 6 3

2 FUNGSONAL PERENCANA

1 1 - - - - - - - -

3 BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN BINA TEKNIK

9 - 2 1 3 - - - 3 -

4 BIDANG PEMBANGUNAN JALAN

15 2 1 2 9 - - - - 1

5 BIDANG PRESERVASI

JAALAN

13 - 1 1 3 1 - 2 4 1

6 BIDANG SUMBER DAYA AIR

123 - 3 8 37 1 1 12 46 -

7 BIDANG BANGUNAN GEDUNG

15 - 2 4 4 - - 1 4 1

8

BIDANG PENATAAN

RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN

15 - 3 3 1 - 1 4 2 1

9 BPPJ CIANJUR 8 - - - 4 - - - 1 3

10 BPPJ SUKALUYU 8 - 1 - - 1 - - 2 4

11 BPPJ CIRANJANG 12 - - - 3 - - 1 5 3

12 BPPJ PACET 7 - - - 3 - - 2 - 2

13 BPPJ CIKALONGKULON

14 - - - 2 - - 1 5 6

14 BPPJ CIBEBER 6 - - - 2 - - - 2 2

15 BPPJ SUKANAGARA

7 - - - - 2 - 1 1 3

15 BPPJ KADUPANDAK

6 - - - - - - - 3 3

17 BPPJ PAGELARAN 2 - - - - 1 - - - 1

18 BPPJ CIBINONG 5 - - - 2 - - - 1 2

19 BPPJ LELES 3 - - - 1 - - - 1 1

20 BPPJ SINDANGBARANG

8 - 1 - - - - 2 - 5

21 BPPJ CIDAUN 5 1 1 1 2

22 BALAI PERALATAN &

PERBENGKELAN

11 - - - 1 - - 3 4 3

23 BALAI LABORATORIUM

PENGUJIAN

7 - - 2 2 - - - 3 -

Lampiran II


NO

SEKRETARIAT /

BIDANG / BALAI / UPTD

Jumlah

Pegawai

TINGKAT PENDIDIKAN (Orang)

S2 TSipil

S2

Non

TSipil

S1 TSipil

S1

Non T

Sipil

D3 TSipil

D3

Non

TSipil

STM SMA/ SMEA

SLTP/SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BAHAN JALAN

JUMLAH 327 4 17 22 90 6 3 30 94 61

Persentase terhadap

jumlah pegawai 100 1,2% 5,2% 6,7%

27,5

% 1,8% 0,9% 9,.2%

28,7

%

18,6

%

(Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Dari Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terbanyak dari berlatar belakang

pendidikan bukan dari teknik sipil yaitu sebanyak 295 orang (90,2%), sedangkan yang berlatar belakang pendidikan teknik sipil, yang

merupakan pendidikan utama yang dibutuhkan untuk pekerjaan jalan dan jembatan hanya terdiri dari 32 orang (9,8%) saja, terdiri dari perpendidikan S2 bidang Teknik Sipil 4 orang, S1 Teknik Sipil 22 orang

dan D3 Teknik Sipil 6 orang, ditambah tenaga pendukung dengan latar belakang pendidikan STM sebanyak 30 orang (9,7%).

B. PERALATAN/PRASARANA Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dina Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang memerlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran tugas tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memiliki prasarana dan sarana

yang terdiri dari : 1. Kendaraan Operasional Dinas

Kendaraan operasional dinas ini diperuntukkan bagi pejabat struktur untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari dan

pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari : Tabel 2.2.

Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional Dinas

NO JENIS KENDARAAN JUMLAH

(BUAH) KONDISI

1 Mini Bus 5 Baik

2 Pick Up Single/Doble Cabin

21 Baik 16 bh Sedang 4 bh

Rusak Berat 1 bh

3 SPM Roda tiga / Cator 20

Baik 6 bh

Sedang 7 bh Rusak Berat 7 bh

5 Sepeda Motor 49

Baik 39 bh


(Sumber : Sub bag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)

2. Sarana Alat Berat Sarana alat berat berfungsi untuk mendukung pelaksanaan

pekerjaan jalan. Peralatan berat yang terdapat pada dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang terdiri dari :

Tabel 2.3. Jenis dan Jumlah Alat Berat

NO ALAT BERAT JUMLAH (UNIT)

KONDISI

1 Wheel Loader 3 Baik 1 bh,

Rusak Berat 2 hb

2 Dump Truck 10 Baik 1 bh, Sedang 1 bh,

Lampiran II


NO ALAT BERAT JUMLAH (UNIT)

KONDISI

Rusak Berat 8 bh

3 Back Loader 1 Sedang

4 Stone Crusser 1 Rusak

5 Grader 1 Rusak Berat

6 Buldozer 1 Sedang

7 Mesin Gilas 38 Baik 15 bh Sedang 16 bh

Rusak Berat 7 bh

8 Mesin Stamper 14 Rusak

9 Mesin Stamper Plate 2 Rusak

10 Mesin Stamper Kuda 1 Rusak

12 Hydrolic Excavator 1 Baik

13 Asphalt Sprayer 10 Baik

14 Concrete Mixer 2 Rusak Berat

15 Stemper Kodok 29

Baik 16 bh


16 Jack Hammer 15

Baik 3 bh



3. Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan/Material

Untuk melakukan pengujian mutu pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memiliki laboratorium pengujian mutu bahan/materialjalan dan pengujian tanah

dengan jenis pengujian terdiri dari : Tabel 2.4. Jenis Pengujian Laboratorium

NO JENIS

PENGUJIAN JENIS ALAT

JUMLAH ALAT

(UNIT)

KONDISI

1 Pengujian Bahan/Materi

al

- Los Angelas Abrasitation Machine - Sample Spliter

- Precission Sample Spliter

- Spesific Gravity & Absorp

- Spesific Gravity - Organic Infurities Test

2 1 1

1 1

1 1

1 1 1

Sedang 1 bh, Rusak 1 bh Sedang

Sedang Sedang

Sedang Sedang

Sedang Sedang Sedang

Lampiran II


NO JENIS


JUMLAH ALAT

(UNIT)

KONDISI

- Bulk Dencity Test Test

- Sample Extruder - Hydrometer

Analisys Test - Thickness Gauge - Absorbtion of Fine

Agregat Test - Brass Round Sieve

1 5

Sedang Sedang

Sedang

2

Pengujian

Aspal/Hotmix

- Diamond Bit

- Core Drilling Machines Test - Flash and Fire Point

- Los On Heathing - Spesific Gravity of

Semi Solid Bitt - Duchitility of

Bitumeuous Material - Laboratory Penetration Test

- Reflux Extractor Test

- Centrifuge Extractor Test

- Marshall Test

5

2 1 1

1 1

1 2

1 1

Sedang 3 bh,

Rusak 2 bh Sedang 1 bh, Rusak 1 bh

Rusak Sedang

Sedang Sedang

Sedang Baik 1 bh, Sedang 1 bh

Sedang Sedang

3

Pengujian Beton

- Compression Machine - Cetakan Mortar

- Slump Test - Concrete Cube Mold

- Concrete Hammer - Hammer Test

- Laboratory Concrete Mixer

2 3 2

53

1 1

Sedang 1 bh, Rusak 1 bh Sedang

Sedang Baik 1 bh

Sdng 31 bh Rs 21 bh

Sedang Rusak berat

4

Pengujian

Tanah

- Compaction Test - Sand Equvalent

Test - CBR Laboratory

Electric - Field CBR Test - Direct Shear Test

- Consolidation Test - Liquid Limit

(Atterberg) - Handboard (Alat

Sample tanah) - Standard Proctor Mould

- Unconfined Compression Test

- Sand Cone Test - Sondir

1 2

1 1

1 1 3

1 3

1 4

2 25 3

Rusak berat Rusak berat

Sedang Rusak berat

Sedang Sedang Sedang

Rusak berat Sedang

Sedang Baik 2 bh,

Rusak 2 bh Sedang Sedang

Rusak berat 3 bh

Lampiran II


NO JENIS


JUMLAH ALAT

(UNIT)

KONDISI

- Pipa Sondir - Dynamic Cone

Penetro Meter


2. 3. SARANA DAN PRASARANA UMUM DI WILAYAH KABUPATEN

CIANJUR

A. JARINGAN IRIGASI DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan

pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasannya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Daerah irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2015 terbagi atas 3 kewenangan yaitu :

a. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah sebanyak 1 DI dengan luas areal 5.484 ha;

b. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 DI dengan luas areal 7.844 ha;

c. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 161 DI (irigasi permukaan) dengan luas areal 31.798 ha dan 2 DIAT (irigasi air tanah) dengan luas areal 25 ha.

Daerah irigasi (DI) yang terdapat di wilayah kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5 di berikut ini :

Tabel 2.5. Daerah Irigasi yang terdapat di Wilayah Kabupaten Cianjur

Kewenangan

Jumlah

Daerah Irigasi

Luas

Potensi (Ha)

Luas

Fungsi (Ha)

Teknis Semi

Teknis Sederhana

Pemerintah 1 5.506 5.484 1 - -

Provinsi 7 9.176 7.844 6 1 -

Kabupaten 163 37.258 31.823 21 40 102

Desa 700 700

Sumber : Renstra Dinas PSDAP Kab. Cianjur Th 2016 – 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015 tentang penetapan kriteria dan penetapan status wilayah sungai, bahwa

kewenangan wilayah sungai (WS) di Kabupaten Cianjur terbagi atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yaitu WS Citarum kewenangan pemrintah pusat, WS Ciwulan – Cilaki dan WS

Cisadea-Cibareno kewewnangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Adapun sungai-sungai yang ada di Kabupaten Cianjur terbagi atas 17 sungai

utama; terdoro dari 178 orde 1; 208 orde 2; 101 orde 3 dan 21 orde 4 dengan panjang ± mencapai 3401 km, seperti yang tercantum dalam Tabel

2.6berikut ini :

Lampiran II


Tabel. 2.6. Wilayah Sungai di Kabupaten Cianjur

Sungai Utama

Orde – 1 Orde – 2 Orde – 3 Orde – 4 Panjang

(km)

17 178 208 101 21 3401


Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap sumber-sumber air di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2013 maka jumlah situ/embung yang

ada di Kabupaten Cianjur sebanyak 65 buah dengan luas genangan mencapai 584.044 m² dan tampungan airnya mencapai 3.103.370 m³, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.7berikut ini :

Tabel 2.7. Rekapitulasi Inventarisasi Situ/Embung Di wilayah Kabupaten Cianjur

Jumlah Situ/Embung

Luas Genangan

(m2)

Tampungan Air (m3)

Pemanfaatan Situ

Pertanian

(Ha)

Penduduk

(KK)

65 584.044 3.103.370 2.570 3.399


B. JARINGAN JALAN DI KABUPATEN CIANJUR 1. Jaringan Jalan Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, terdapat sepanjang 212,45

km Jalan Nasional tersebut berada di wilayah Kabupaten Cianjur,dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 248/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringam Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), fungsi jalan tersebutterdiri dari jalan arteri

primer (JAP) sepanjang 47,48km, yaitu ruas jalan dari perbatasan kabupaten Sukabumi/Cianjur (Gekbrong) sampai perbatasan

Cianjur/Bandung Barat (jembatan Citarum) dengan nomor ruas 029 sampai 030, yang merupakan bagian dari ruas jalan arteri primer yang

menghubungkan kota Jakarta dengan kota Bandung via Sukabumi, dan jalan kolektor primer-1 (JKP-1) sepanjang164,97 km, terdiri dari ruas jalan yang menghubungkan perbatasan kabupaten Sukabumi/Cianjur

dengan perbatasan kabupaten Cianjur/Garut sepanjang 96,76 km, yang berada di wilayah Cianjur selatan dengan nomor ruas 056, 057, dan 058,

dan ruas jalan yang menghubungkan Puncak/batas kabupaten Cianjur dengan kota Cianjur sepanjang 27,9 km, dengan nomor ruas berawalan

075, serta ruas jalan yang menghubungkan perbatasan kabupaten Bandung/Cianjur dengan Cidaun sepanjang 40,31 km dengan nonor ruas 108. Ruas-ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur

tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut : Tabel 2.8 Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Cianjur

NO No.

Ruas NAMA RUAS JALAN

PANJANG

(km)

FUNGSI

JALAN

I. RUAS JALAN ARTERI PRIMER 47,48 JAP

1 029 GEKBRONG (BTS. KABUPATEN) – BTS.

KOTA CIANJUR

13,05 JAP

2 029 11 K

JL. PASIR HAYAM – SP. 3 PERINTIS KEMERDEKAAN (CIANJUR)

0,76 JAP

3 029

12 K JL. PERINTIS KEMERDEKAAN (CIANJUR) 2,83 JAP

Lampiran II


NO No.


PANJANG (km)

FUNGSI JALAN

4 029

13 K JL. PROF. M. YAMIN (CIANJUR) 1,01 JAP

5 029 14 K

JL. A. RAHMAN HAKIM (CIANJUR) 1,24 JAP

6 029

15 K LINGKAR CIANJUR 7,65 JAP

7 030 BTS. KOTA CIANJUR - CITARUM 16,30 JAP

8 030

11 K JLN. RAYA BANDUNG (CIANJUR) 4,64 JAP

II. RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 164,97 JKP-1

1 056 TEGALBULEUD (CIBUNI) – AGRABINTA – SINDANGBARANG

52,22 JKP-1

2 057 SINDANGBARANG – CIDAUN 26,30 JKP-1

3 058 CIDAUN – CISELA – CILAKI 18,24 JKP-1

4 075 PUNCAK – BTS. KOTA CIANJUR 20,89 JKP-1

5 075

12 K JLN. IR. H. JUANDA (CIANJUR) 4,17 JKP-1

6 075 13 K

JL. DR. MUWARDI (CIANJUR) 2,34 JKP-1

7 075

14 K JLN. CILOTO (PUNCAK) 0,50 JKP-1

8 108 BTS. BANDUNG/CIANJUR – NARINGGUL

– CIDAUN 40,31 JKP-1

Panjang Jalan Nasional 212,45

(Sumber : Kep.Men. PUPR No : 248/KPTS/M/2015 dan No : 290/KPTS/M/2015).

2. Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.

1530-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut

Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, terdapat sepanjang 137,85km Jalan Provinsi tersebut berada di wilayah Kabupaten Cianjur, dan fungsinya

sebagai jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 1529-

Admrek/2011,tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan dan Jaringan Jalan

Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektorj Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan. Ruas-ruas jalan provinsi tersebut terdiri

dari ruas jalan yang menghubungkan kota Cianjur dengan kota Sindangbarang sepanjang 105,09 km dengan nomor ruas 182 sampai

184, dan ruas jalan yang menghubungkan jalan raya Bandung(nomor Ruas 030) dengan perbatasan kabupaten Bogor sepanjang 28,70 km

dengan nomor ruas 234, serta ruas jalan ruas jalan menuju jembatan Citarum lama sepanjang 4,06 km dengan nomor ruas 2241. Sementara ruas jalan Cidaun – Naringgul – Bts. Cianjur/Bandung sepanjang 40,31

km dengan nomor ruas 108, telah berubah fungsinya menjadi jalan kolektor primer-1 (JKP-1) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya

Sebagaqai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), dan telah berubah statusnya menjadi jalan nasional berdasarkan Keputusan

Lampiran II


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya

Sebagai Jalan Nasional. Ruas-ruas Jalan Provinsi tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9 Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Cianjur

NO No


PANJANG (km)

FUNGSI JALAN

1 182 SP3. PERINTIS KEMERDEKAAN(PASIR

HAYAM ) – CIBEBER 10.56

Kolektor 2

2 182

11 K JL. RAYA CIBEBER (CIBEBER) 2.62

Kolektor

2

3 183

CIBEBER – SUKANAGARA 26.12 Kolektor

2

4 183

11 K JL. RAYA SUKANAGARA (SUKANAGARA) 2.07

Kolektor

2

5 184

SUKANAGARA – SINDANGBARANG 62.46 Kolektor

2

6 184 11 K

JL. RAYA SUKANAGARA (SINDANGBARANG)

1.26 Kolektor

2

7 234 SELAJAMBE - CIBOGO - CIBEET (LEWAT

JL BARU) 28.70

Kolektor

2

8 241

CITARUM – CIANJUR 4,06 Kolektor

2

Panjang Jalan Provinsi 137,85

(Sumber : Kep. Gubernur Jawa Barat No : 620/Kep.1530-Admrek/2011 dan No : 620/Kep. 1529-Admrek/2011)

Peta ruas-ruas jaringan Jalan Nasional dan jaringan Jalan Provinsi yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana terlihat pada peta

Gambar 2.2 berikut :

Lampiran II


Gambar 2.2. Peta jaringan Jalan Nasional dan Jalan

Provinsi di Wilayah Kabupaten Cianjur

3. Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/Kep. 168-

Binamarga/2013, panjang ruas Jalan Kabupaten Cianjur adalah 1.301,697 km. Ruas-ruas jalan tersebut terdiri dari :

a. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan kota Cianjur dengan ibu

kota kecamatan di dalam wilayah kabupaten Cianjur; b. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan di

wilayah kabupaten Cianjur; c. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan kota Cianjur dengan pusat

kegiatan lokal di dalam wilayah kabupaten Cianjur; d. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan lokal di

dalam wilayah kabupaten Cianjur;

e. serta ruas-ruas jalan strategis kabupaten Cianjur, yaitu ruas-ruas jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten

Lampiran II


berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhnan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Cianjur.

Apabila dilihat dari fungsi pelayanannya terhadap arus lalu lintas, ruas-ruas jalan tersebut merupakan jalan kolektor-4 dan jalan lokal

dalam sistem jaringan jalan primer yang bukan merupakan Ruas jalan jalan nasional dan jalan provinsi, serta ruas-ruas jalan dalam sistem

jaringan jalan sekunder yang terdapat di dalam wilayah kabupaten Cianjur. 4. Analisis Terhadap Status Jalan di Wilayah Kabupaten Cianjur

Dari hasil review dan inventarisasi terhadap data jaringan yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur, selanjutnya setelah dilakukan

analisis terhadap status ruas-ruas jalan tersebut di atas sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 1530-Admrek/2011 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan

Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, serta Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 620/Kep. 168-Binamarga/2013 tentang Penetapan

Status Ruas Jalan Kabupaten Cianjur, terdapat 1.651,997 km panjang jalan yang telah ditetapkan statusnya, yaitu terdiri dari :

a. Jalan Nasional = 212,450 km b. Jalan Provinsi = 137,850 km c. Jalan Kabupaten = 1.301,697 km

Jumlah = 1.651,997 km sementara berdasarkan data inventarisasi jaringan jalan yang dimiliki

oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Cianjur, terdapat panjang jalan di wilayah Kabupaten Cianjur lebih dari 7.300 km,

tidak termasuk jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Dari panjang jalan 7.300 km tersebut, baru sepanjang 1.301,697 km yang sudah ditetapkan statusnya, yaitu sebagai Jalan Kabupaten. Ini berarti terdapat lebih dari

5.700 km panjang jalan yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur belum ditetapkan fungsi dan statusnya (non status).

Apabila dilihat dari riwayat pengerjaannya, ruas-ruas jalan sepanjang 5.700 km yang belum ditetapkan fungsi dan statusnya

tersebut, sebagian besar berasal dari jalan-jalan desa berdasarkan Undang-undang Jalan Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 38

Tahun 2004 tentang Jalan, dan berasal dari jalan-jalan perkebunan dan jalan-jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

5. Wewenang Penanganan Jalan Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

wewenang Pemerintan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan jalan provinsi dan wewenang Pemerintah

Kabupaten meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014

tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 Th 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa diberi kewenangan untuk melaksanakan

pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, kewenangan

penyelenggaraan jalan kabupaten di kabupaten Cianjur adalah Dinas

Lampiran II


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Wewenang penyelenggaraan jalan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan

pengawasan. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Cianjur seperti telah diuraikan

diatas, dapat dilihat sebagaimana dalam Gambar 2.3.

Lampiran II


UKE JONGGOL

KABUPATEN BANDUNG

SAMUDERA INDONESIA KABUPATEN GARUT

KABUPATEN PURWAKARTACigunungherang

Kawungjajar

Ps. Kaderi

Ciramaeuwah

KE PLERED

Waduk CirataKEC. CIKALONG KULON

KE BOGOR

KE SUKABUMI

KE BANDUNG

Cimuncang

Ciwaregu

Cijagang

SP. Cijati

Hanjawar

SP. LojiSukanagalih

Sukamahi

Cibodas

ParagajenJoglo

KW. Luwuk

Simpang

Jeprah

KEC. SUKARESMI

Gembrong

Cibodas

Kemang

Gn. Putri

KEC. PACET

Ciherang

Mariwati

Majalaya

Jogjogan CiangsanaCinangsi

Trisakti

Janggari

BungbulangPS. Jawa

Kartajaya

Calincing

Cisaat

Sipon

Haurwangi

Muara

Mekarwangi

Cihea

CidogdogDarmaga

Sagatan

Cipeuyeum

KEC. CIRANJANG

KEC. BJ. PICUNGJati

Pangawaren

KemangCibarengkokLemburkolot

Sukarame

Cikondang

Girimulya

Margaluyu

WarungbitungBongas

Sindangsari

Campaka

Ciparay

Sarongge

Galudra

Gedeh

Salahun

Simpang

KEC. CUGENANG

CirumputAwilarangan

Garung

Panembong

Rasamala PanumbanganNagrak

Jebrod

Tegallega

Jambudipa

KEC. WR KONDANG

Rancagoong Ps. Hayam

Kubang

CibinongCiharashas

Sindangsari

Soreng

Panyusuhan

Jongga

MunjulPs Kuda

KandangsapiPs Menggah

Salaeurih

MukaMaleber

Ciwaru

KEC. KR TENGAH

CIANJUR

Gelarmaju

Sd. L

aka

Sukataris

Mekarjaya

Rasid

Samolo

Tungturunan

Tanjungsari

Sukasari

CikijingSukasarana

Sadang

Cikolotok

KEC. MANDE

Psr. Manggah

Paniisan

KademanganWr.Danas

Jamail

Kutawaringin

Cilaku

Peuteuy Condong

Cikancana

Bebedahan

Lampeugan

CimentengPal Dua

Gn. Padang

Girimukti

Karyamukti

Cisokan

KEC. CAMPAKAMULYA

Citiis

KEC. SUKANAGARA

Gn. Sari

Cikulit

Cisujen

KEC. TAKOKAK

Sindangresmi

Nyalindung

Sukasirna

Cibanggala

Sukabungah

Bunijaya

Buniwangi

Nusamba

Sp. Leuwimanggu

Leuwimanggu

Cinangka

CiguhaJayagiri

Simpang

Leuwimalang

Wargaasih Sukasari

Cimenteng

Sindanghayu

Sukagalih

Wargasari

Neglasari

Bojongkasih

KEC. KADUPANDAKPs. Dalem

Gn. Subang

Bj. LarangParakan Tugu

Pagermaneuh

KEC. TANGGEUNG

Sumur CigadogPs. Jambu

Sinagar

KEC. PAGELARAN

Gelaranyar

Cipari

Cicurug

KubangGirimukti

Girijaya

Cimaskara

Kalibaru

Rawagetok

Cipelah

Sukamulya

Cireundeu

Padasuka

Sukamulya

Sukasari

Balegede

Purutwates

Mekarjaya

Londok

Puncak Baru

Cisewu

Cibuluh

Wangunsari

Sukabakti

KEC. NARINGGUL

Warnasari

Keb. Muncang

Sukamulya

Kelapanunggal

Cisaranten

Cinerang

Wangunjaya

Cigerendem

Cikadu

Tapos

Pamoyanan

BatuiuhSp. Cikangkareng

Sukamekar

Dago

Angkola

KEC. CIBINONG

Wr. Tilu

Pananggapan

Tangkil

Walahir

KEC. LELES

Simasari

Padaasih

Cukanggaleh

Cibungur

Gn. Bitung

Mekarwangi

Cimaragang

Bayuning

Jayanti

KEC. CIDAUN

Ciujung

Karyabakti

Kertajadi

Simpang

MuaracikaduPancuihtilu

Sp. Pancuhtilu

Girimukti

Panyindangan

Bivak

Parigi

Cikakap

Sinarlaut

Seklok

Mulyasari

Bojongterong

Pusakasari

Nagasari

Ps. Kalapa

Cibaregbeg

Ps. MundingSukaharja

Cisalak

Mayak

Cipetir

Songgom KEC. CIBEBER

Tetelar

Cijengkol

Susukan

Kiara Payung

Maniis

Nambo

Gadog

Sindangjaya

Cibeureum

Gintung

Mangun

Gentur

Maleber

Ciherang

Lio

SD. Jaya

Palalangon

Mareleng

Kertamukti

CitalahabCisokan

KEC. CAMPAKA

Simpang

Cikeruh

Cibanoa

Cibuntu

Cibitung

Cijampang

Bunisari

Parakan Saat

Cibuni

Cianggapati

Cibuni

KEC. SINDANGBARANG

KEC. CIKADU

Koleberes

Patrol

Cikoronjo

KEC. GEKBRONG

KEC. CIJATI

KEC. AGRABINTA

Kubang

Puncaksimun

Paldua

Sukajembar

Batulawang

KABUPATEN SUKABUMI

Cikawung

KEC. CILAKU

KEC. SUKALUYU

2. 4.

Gambar 2.3. Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Cianjur

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur (2016))

Jalan Arteri

Primer(Jalan

Nasional)

Jalan Kolektor

Prime (Jalan

Provinsi)

Jalan Lokal

Primer

(Jalan Kabupaten)

Lampiran II


2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

A. PENYEDIAAN AIR BAKU Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat kabupaten

Cianjur diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari serta memenuhi

kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaan pemerintah kabupaten Cianjur.

1. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat Sehari-hari Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya

disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku

mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum.

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi

Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air

Minum. a. Indikator Kinerja Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan

Masyarakat

Indikator Kinerja Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah : Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah

kewajiban Pemerintah berdasarkan target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia. Kebutuhan pokok minimal setiap orang

akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m3. b. Target Capaian Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan Pokok

Minimal Sehari-hari. Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk

Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari ditingkat Kabupaten/Kota adalah 100% dari target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata)

masyarakat setempat. c. Cara perhitungan :

2. Penyedian Air Baku Untuk Kebutuhan Air Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk

penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori

yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi

sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan

pelengkapnya. Sistem irigasi di wilayah kabupaten meliputi sistem irigasi primer

dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Lampiran II


a. Indikator Kinerja Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Air Irigasi

Indikator kinerja penyediaan air baku untuk irigasi adalah persentase tersedianya air irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio

ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.

b. Target Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk

Kebutuhan Masyarakat ditingkat kabupaten adalah 70% (kinerja baik) pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah air yang

tersedia untuk melayani petakpetak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya.

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem

Irigasi sebagai berikut : • 80-100 : kinerja sangat baik

• 70-79 : kinerja baik • 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian • < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

c. Cara perhitungan :

3. Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Baku

Pencapaian kinerja pelayanan penyediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat sehari-hari dan untuk kebutuhan air irigasi Kabupaten Cianjur sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.10,

sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan untuk penyediaan air baku untuk kenutuhan masyarakat sehari-hari dan untuk kebutuhan

air irigasi Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Table 2.11. Tabel 2.10. Capaian Kinerja Penyediaan Air Baku Kabupaten Cianjur

Tahun 2012 – 2016

No. Indikator Kinerja

Target

SPM

Th 2019

Realisasi Capaian Tahun ke

2012

2013

2014

2015

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Persentase tersedianya air baku untukmemenuhi kebutuhan

pokok minimalsehari-hari

(Terhadap target MDGs 68,87%)

100 %

56,

63%

58,

08%

59,

53%

60,

98%

62,

43%

2

Persentase tersedianya air irigasi untukpertanian rakyat pada

sistem irigasi yangsudah ada sesuai dengan kewenangannya

70 % 93

%

94

%

91

%

83

%

104

%

Sumber : Renstra Dinas PSDAP Tahun 2016 – 2021 dan Bidang SDA

Dinas PUPR.

Lampiran II


Tabel 2.11. Realisasi Anggaran Penanganan Jaringan Irigasi pada Dians PSDAP Kabupaten

CiajurTahun 2012 – 2015.

Sumber : Renstra Dinas PSDAP Tahun 2016 – 2021.

B. PRASARANA JALAN

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat kabupaten Cianjur diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan

jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kabupaten/desa. Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah

meningkatnya kualitas layanan jalan di wilayah kabupaten, dan tersedianya konektivitas wilayah kabupaten.

1. Indikator Kinerja Penyediaan Jalan Indikator penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat

menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

i. persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (mantap), serta

ii. persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten.

a. Indikator Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik Dan Sedang (Mantap):

1) Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi „kondisi baik‟ dan „kondisi sedang‟ (mantap).

2) Tingkat kondisi jalan yang dimaksud dalam sasaran penyediaan

jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebagaimana yang dimaksud dalam Perturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi jalan minimal pada „kondisi sedang‟.

3) Tingkat kondisi jalan dinilai berdasarkan nilai International

Roughness Index (IRI) yang dapat diperoleh menggunakan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau metode visual (Road

Condition Index/ RCI). Berdasarkan tingkat IRI, kondisi jalan terbagi atas :

Untuk jalan aspal (paved): baik (IRI ≤ 4); sedang (IRI > 4 dan IRI ≤ 8); rusak ringan (IRI >8 dan IRI ≤ 12); dan rusak berat (IRI > 12).

Untuk jalan penmac (paved): baik (IRI ≤ 8); sedang (IRI > 8 dan IRI ≤ 10); rusak ringan (IRI > 10 dan IRI ≤ 12); dan rusak berat

(IRI > 12). Untuk jalan tanah/kerikil (unpaved): baik (IRI ≤ 10); sedang

(IRI > 10 dan IRI ≤ 12); rusak ringan (IRI > 12 dan IRI ≤ 16); dan rusak berat (IRI > 16).

Lampiran II


b. Indikator Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan Dan Pusat Produksi (Konektivitas) Di Wilayah Kabupaten:

Konektivitas wilayah yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Perturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi/kabupaten/kota. 2. Target Capaian Kinerja Penyediaan Jalan

a. Target Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Kabupaten: Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, target capaian standar pelayanan minimal

penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan kabupaten adalah persentasetingkat

kondisi jalan kabupaten (baik dan sedang) sebesar 60% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan kabupaten berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan

kabupaten. Penentuan persentase tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PU,

yang menetapkan 5 (lima) IKU dalam program penyelenggaraan jalan, antara lain : 2) Sasaran strategis : meningkatnya kualitas layanan jalan

nasional dan pengelolaan jalan daerah b) Tingkat kemantapan jalan

c) Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap

d) Tingkat penggunaan jalan nasional. 3) Sasaran strategis : meningkatnya kapasitas jalan

nasional

a) Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan b) Panjang jalan baru dibangun

Cara Perhitungan SPM Kondisi Jalan:

b. Target Penyediaan Konektivitas Wilayah Kabupaten:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, target capaian standar pelayanan minimal

penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui penyediaan konektivitas wilayah kabupaten adalah persentase

terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten sebesar 100% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada

tahun 2019, konektivitas wilayah kabupaten adalah 100% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Cara Perhitungan SPM Konektivitas Wilayah:

3. Kinerja Pelayanan Jalan Kabupaten

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan jaringan jalan yang memadai untuk mendukung aktifitas sosial dan ekonomi

masyarakat, pemerintah kabupaten Cianjur berkewajiban untuk

Lampiran II


menyediakan jaringan jalan yang dalam kondisi baik/sedang (mantap) guna mendukung aktifitas masyarakat tersebut,terutama untuk

menghubungkan kawasan pemukiman dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti, pusat layanan jasa, pusat layanan kesehatan,

kawasan pendidikan dan menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran, serta untuk mewujudkan keserasian pembangunan

antara wilayah utara, tengah dan selatan Cianjur yang sama, merata dan seimbang serta untuk membuka akses daerah-daerah yang terisolir. Namun pada kenyataannya dengan berbagai kendala, pemenuhan

kebutuhan akan jalan dalam kondisi baik dan sedang (kondisi mantap)untuk mendukung aktifitas masyarakat tersebut di wilayah

Kabupaten Cianjur belum dapat terpenuhi secara memadai terutama untuk jaringan jalan kabupaten dan jalan desa yang menjadi

tanggungjawab pemerintah kabupaten Cianjur. Pada akhir tahun 2015, dari panjang jalan kabupaten 1.301,697

km, kondisi kemantapan jalan kabupaten hanya mencapai 35,89%.

Berdasarkan alokasi anggaran untuk penanganan jalan tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 179,914 milyar (Tabel 2.13), tingkat capaian

kinerjajalan kabupaten dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai 36,35%. Sedangkan untuk konektivitas wilayah

kabupaten Cianjur, yaitu terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten Cianjur dengan jaringan jalan, seluruh pusat-pusat kegitan dan pusat produksi tersebut telah terhubungkan

dengan jaringan jalan (capaian 100%), baik oleh jaringan jalan Nasionl, provinsi maupun jalankabupaten dengan panjang total 801,734 km.

Namun kondisi ruas-ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi tersebut, sampai akhir tahun 2015

kondisi kemantapannya baru mencapai 54,72%, dan pada akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai 57,51%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya ruas-ruas jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dan pusat produksi tersebut dalam kondisi rusak, sedangkan untuk ruas-ruas jalan nasional dan provinsi kondisinya dalam

keadaan baik dan sedang. Sementara untuk jalan desa (non status)tingkat kemantapannya pada akhir tahun 2015 baru mencapai 27,

77% dan pada akhir tahun 2016 dipekirakan mencapai 28,40%. Tngkat pencapaian kinerja pelayanan kabupaten Cianjur dari tahun 2012 sampai 2016, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12.

Lampiran II


Tabel 2.12. Capaian Kinerja Pelayanan Jalan Kabupaten CianjurTahun 2012 - 2016

No. Indikator Kinerja

Target

SPM Th

2019*

Target

IKK

(%)

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Dinas PU BM Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian (%) pada Tahun ke

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Persentase

kondisi baik

dan sedang

(mantap) jalan

kabupaten

60 % - - 46,00

%

47,00

%

35,00

%

36,00

%

37,00

%

38,61

%

40,57

%

35,55

%

35,87

%

37,87

%

83,9

3%

86,32

%

101,57

%

99,6

4%

102,

35%

2

Persentase

terhubung-nya

pusat2

kegiatan dan pusat produksi

di wilayah

kabupaten

100 % - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

%

100

%

3

Persentase

kondisi mantap

jalan desa

- - - 11,08

%

12,24

%

13,40

%

14,56

% - 6,46 %

10,93

%

14,67

%

27,77

%

28,40

%

58,3

0%

89,23

%

109,48

%

190,

73% -

Sumber data : Rensstra Dinas PU Bina Marga Th 2016 – 2021.

Lampiran II


Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan UmumBina Marga Kabupaten Cianjur Tahun 2012 – 2016

URAIAN Anggaran (dalam juta Rp) Realisasi Anggaran (dalam juta Rp) Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)

Rata-rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016* 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH

354 429 429 236 300 309 428 429 366 76 87,29 99,77 100,00 155,08 25,33 -10,80 -44,80

Pendapatan Asli Daerah

354 429 429 236 300 309 428 429 366 76 87,29 99,77 100,00 155,08 25,33 -10,80 -44,80

BELANJA DAERAH 64.985 104.739 89.771 134.797 192.360 62.145 97.242 88.390 130.897 21.780 95,63 92,84 98,46 97,11 11,33 25.475,00 -8.073,00

Belanja Tidak Langsung

9.493 10.617 10.271 10.946 12.446 9.406 10.346 10.082 10.766 3.353 99,03 97,44 98,15 98,35 26,94 590,60 -1.210,60

- Belanja Pegawai 9.493 10.617 10.271 10.946 12.446 9.406 10.346 10.082 10.766 3.353 99,03 97,44 98,15 98,35 26,94 590,60 -1.210,60

Belanja Langsung 55.488 94.122 79.500 123.851 179.914 52.739 86.896 78.309 120.132 18.447 95,05 92,32 98,50 97,00 10,25 24.885,20 -6.858,40

- Belanja Pegawai 1.535 1.854 1.717 1.444 1.762 1.514 1.794 1.627 1.309 228 98,65 96,76 94,74 90,63 12,92 45,40 -257,20

-Belanja barang dan Jasa

21.504 21.515 31.122 32.631 76.449 20.642 20.239 30.579 31.215 6.558 95,99 94,07 98,25 95,66 8,58 10.989,00 -2.816,80

-Belanja modal 32.443 70.753 46.660 89.775 101.702 30.583 64.863 46.103 87.607 11.661 94,25 91,68 98,81 97,59 11,47 13.851,80 -3.784,40

Sumber data : Renstra Dinas PU Bina Marga Th 2016 – 2021.


111

Tabel 2.14. Target Kebutuhan Anggaran Penanganan Jalan dan Target Kondisi Jalan Mantap Dalam

Renstra serta Realisisi Anggaran dan Capaian Kondisi Jalan Mantap Tahun 2012 - 2016

TAHUN KEBUTUHAN ANGGARAN

(Juta Rp.)

ALOKASI ANGGARAN

(Juta Rp.)

TINGKAT

CAPAIAN

TARGAET

KONDISI

JALAN MANTAP

CAPAIAN

KONDISI

JALAN MANTAP

TINGKAT

CAPAIAN

2011 - 57.948 - - 40,42% -

2012 84.750 55.488 65,47% 46,00% 38,61% 83,93%

2013 100.000 94.122 94,12% 47,00% 40,57% 86,32%

2014 110.000 79.500 72,27% 35,00% 35,55% 101,57%

2015 125.000 123.851 99,08% 36,00% 35,87% 99,64%

2016 140.000 179.914 128,51% 37,00% 37,87% 102,35%

Gambar 2.4. Memperlihatkan grafik perbandingan kebutuhan anggaran yang direncanakan di dalam Renstra dan realisasi anggaran untuk penanganan jalan kabupaten serta target Renstra kondisi jalan

mantap dan capaian kondisi jalan mantap dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

84,75000

100,000 110,000

125,000

140,000

57,95000 55,49000

94,12000

79,5000

123,85000

179,91000

46,00%47,00%

35,00%36,00%

37,00%40,42%38,61%

40,57%

35,56% 35,89% 36,35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ko

nd

isi M

an

tap

Ja

lan

Ka

bu

pa

ten

, %

An

ng

ara

n P

en

an

ga

na

n J

ala

n (

Milya

r R

p.)

Tahun Anggaran

Target Renstra (Milyar Rp.)

Realisasi (Milyar Rp.)

Target Renstra Kond Mantap Jalan (%)

Gambar 2.4. Grafik Alokasi Anggaran Penanganan Jalan dan Kondisi Jalan Mantap Tahun 2011 - 2016

Dari Tabel 2.14 dan grafik kondisi mantap jalankabupaten dan grafik alokasi anggaran penanganan jalan pada Gambar 2.4 di atas

terlihat bahwa peningkatan kondisi mantap jalan kabupaten sejalan/berbanding lurus dengan besarnya alokasi anggaran untuk penanganan jalan. Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk

penanganan jalan, maka semakin besar pula panjang jalan dalam kondisi mantap yang dapat dihasilkan, sebaliknya semakin kecil anggaran yang

dialokasikan untuk penanganan jalan, maka semakin kecil pula kondisi jalan mantap yang dapat dihasilkan.

Dari grafik kondisi jalan mantap gambar 2.4 terlihat kondisi jalan mantap dari tahun 2011 sampai tahun 2016 terus menalami penurunan, dimana pada akhir tahun 2011 kondisi jalan mantap mencapai 40,24%,

kemudian terus menurun sampai pada akhir tahun 2016 kondisi jalan mantap turun menjadi 37,87%. Penurunan kondisi jalan mantap tersebut


112

dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan alokasi anggaran untuk penanganan jalan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sebagaimana

terlihat pada Tabel 2.12. Walaupun pada tahun 2016 aloksi anggaran penanganan jalan melebihi dari target yang direncanakan pada tahun

2016, tetapi karena penurunan kondisi jalan mantap sudah terjadi sejak tahun 2012, sehingga peningkatan alokasi anggaran pada tahun 2016

tersebut tidak dapat menaikkan kondisi jalan mantap dari tahun 2015 sejara signifikan. Dimana pada tahun 2015 kondisi jalan mantap sebesar 35,87% dan berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.

179,91 milyar, capaian kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 37,87%.

C. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI KABUPATEN

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasitentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data daninformasi mengenai jasa konstruksi.

Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKIadalah sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola

bersama oleh pembinajasa konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangkameningkatkan kemudahan akses

informasi usaha jasa konstruksi, danpeningkatan transparansi. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan adalah izin yang

diberikan kepadaorang perseorangan untuk melakukan usaha jasa

konstruksi yang diberikanoleh instansi penerbit IUJK dalam bentuk kartu.

Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi TingkatKabupaten adalah meningkatnya ketersediaan informasi jasa

konstruksi diwilayah kabupaten. 1. Indikator Kinerja Pengembangan Sistem Informasi Jasa

Konstruksi Tingkat Kabupaten.

Indikator kinerja pengembangan sistem informasi jasa konstruksi tingkat adalah persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi

jasakonstruksi Tingkat Kabupatenpada SIPJAKI. Layanan informasi jasa konstruksi yang dipublikasikan di Tingkat PemerintahKabupatentersebut

meliputi : a. Data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;

b. Data badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala; c. Data tenaga kerja konstruksi yang ter-update secara berkala;

d. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahunberjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumberpendanaan lainnya;

e. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-update secara berkala; f. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi

yang ter-updatesetiap 6 (enam) bulan; g. Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

2. Target Capaian Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan Sistem

Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2019

adalah 60%. 3. Cara Menghitung Nilai Pencapaian SPM

a. Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi TingkatKabupaten/Kota secara Nasional.

Pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi TingkatKabupaten/Kota secara nasional diketahui dengan menghitung rata-rata Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota


113

Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota diperoleh dari kumulatifpembobotan terhadap 7 (tujuh) jenis informasi jasa

konstruksi tingkatKabupaten/Kota pada SIPJAKI. Berdasarkan sifat strategis informasi, masing-masing jenis

informasi tingkatKabupaten/Kota memiliki bobot sebagaimana pada Tabel 2.15 berikut :

Tabel. 2.15. Persentase Bobot 7 (tujuh) Jenis Informasi Jasa Konstruksi pada SIPJAKI

No. Jenis Informasi Bobot

(%)

1. Izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secaraberkala

35

2. Data Badan usaha jasa konstruksi yang ter-update

secara berkala

10

3. Data tenaga kerja jasa konstruksi yang ter-update secara berkala

10

4. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya

10

5. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-

updatesecara berkala

10

6. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan materialkonstruksi yang terupdate setiap 6 bulan.

15

7. Profil tim pembina jasa konstruksi di

kabupaten/kota

10

Sumber : Permen PU No. 01/PRT/M/2014 Nilai Layanan Dasar SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota adalah total

dari jumlahprosentase bobot ketujuh jenis informasi tersebut. Nilai bobot

hanya diberikanpada layanan informasi yang ter-update. 4. Kinerja Pelayanan Jasa Konstruksi

Pencapai kinerja pelayanan dasar untuk Jasa Konstruksi kabupaten Cianjur sampai saat ini belum dapat dihitung karena belum

tersedianya layanan informsi jasa konstruksi melalui Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) mengingat urusan bidang jasa

konstruksi baru menjadi urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaiman Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangakat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Kabupaten Cianjur. Tabel 2.16. Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi

pada SIPJAKI No.

Indikator Kinerja Target SPM

Th 2019

Realisasi Capaian Tahun ke

2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Persentase

tersedianya 7(tujuh) layanan informasi jasa

konstruksi Kabupaten

Cianjur pada

SistemInformasi Pembina

JasaKonstruksi

(SIPJAKI)

60% - - - - 65%

Sumber : Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Bina Teknik


114

D. PENATAAN RUANG 1. Informasi Penataan Ruang

a. Informasi Berupa Peta Analog Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalambentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses

pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

peta analog dapat terdiri dari peta RTRWKabupaten dan peta

Rencana RinciTata Ruang Wilayah Kabupaten.

peta analog harus memuat informasi rencana strukturdan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW

Kabupaten), dan 1: 5.000 (rencana rinci),yang dilengkapi dengan legenda peta.

b. Informasi Berupa Peta Digital Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana

rincinya dalambentuk peta yang di digitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja, dantanpa dipungut biaya.

peta digital dapat terdiri dari peta RTRWKabupaten dan peta Rencana RinciTata Ruang Wilayah Kabupaten, yang minimal dibuat dalam format.jpg/.png.

peta digital harus memuat informasi rencana strukturdan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), dan 1: 5.000 (rencana rinci),yang dilengkapi dengan

legenda peta. c. Indikator Kinerja Informasi Penataan Ruang

Indikator Informasi Penataan Ruang adalah persentase tersedianya informasimengenai RTRW kabupaten berserta rencanarincinya melalui peta analog dan peta digital.

Sasaran Informasi Penataan Ruang adalah meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang.

d. Target Capaian Kinerja

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat kabupatenadalah 100%. Hal ini berarti bahwa pada

tahun 2019,masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruangkabupaten, khususnya melalui peta RTRW kabupate dan/ataurencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat

diakses dengan mudah. e. Cara perhitungan pencapaian target :

Keterangan:

Pembilang : Jumlah peta analog/digital adalah jumlah kumulatif peta analog/digital yang tersedia di Kabupatenpada akhir tahun pencapaian SPM.

Penyebut : Jumlah peta analog/digital adalah jumlah kumulatif petaanalog/digital yang seharusnya tersedia dikabupaten.

Ukuran Konstanta : Persen (%). 2. Penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik a. Indikator Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTHyang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

yangdigunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Indikator


115

penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) adalah persentase luas ruang terbuka hijau di wilayah kota/kawasan perkotaan dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan. Dalam SPM ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20%

dari luas wilayahkota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana (RTR masing-masingkabupaten).

b. Target Capaian Kinerja Persentase target pencapaian SPM Penyediaan RTH Publik di

tingkat kabupatendan kota adalah 50% pada Tahun 2019 dari. Hal ini

berarti bahwa pada tahun 2019,setiap pemerintah daerah kabupaten telah menyediakan RTH publiksebanyak 50% dari seluruh luasan yang

ditargetkan dalam perda tentang RTRW kabupaten. c. Cara perhitungan pencapaian target :

Keterangan:

Pembilang : Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota atau kawasan

perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

Penyebut : Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan

adalah luasan RTH publik sesuai amanat UU 26/2007 yaitu 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Ukuran Konstanta : Persen (%) 3. Kinerja Penataan Ruang

Pencapaian Kinerja penataan ruang kabupaten Cianjur yang terdiri

dari penyediaan informasi tata ruang kabupaten berupa peta analog dan peta digital, serta penyedian ruang terbuka hijaun (RTH) di wilayah

kota/kawasan perkotaan, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Penataan Ruang Kabuapen Cianjur Th 2012 - 2016

No

. Indikator Kinerja

Target

SPM Th 2019

Realisasi Capaian

Tahun 2016

(1) (2) (3) (4)

1

Persentase tersedianya informasi

mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta

digital

100 % -

2 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan

50 % 17.174%

Sumber : Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dalam

penyusunan Renstra Dinas PUPR tahun 2017 – 2021, dan untuk

mengukur kinerja pelayanan pemerintah kabupaten Cianjur dalam hal penyedian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kabupaten sebagai indikator tingkat

pelayanannya. Standar Pelayanan Minimal tersebut berdasarkan pada


116

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.18 berikut : Tabel 2.18. Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

N

o.

SUB

BIDANG

JENIS PELAYANAN

DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARGET TH

2019

SASARAN INDIKATOR NILAI

1.

Sub Bidang

Sumber

Daya Air

Penyediaan air

baku untuk

kebutuhan masyarakat

Meningkatnya keberlanjutan

dan

ketersediaan air

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat

Persentase tersedianya

air baku untukmemenuhi

kebutuhan pokok

minimalsehari-hari terhadap target MDGs

68,87%

100%


air irigasi

untukpertanian rakyat pada sistem irigasi

yangsudah ada sesuai

dengan

kewenangannya

70%

2. Sub Bidang

Jalan

Penyediaan

jalan untuk melayanikebut

uhan

masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan

jalanKabupaten

Persentase tingkat

kondisi baik dan

sedang (mantap) jalankabupaten

60%

Tersedianya

konektvitas

wilayah Kabupaten

Persentase

terhubungnya pusat-pusatkegiatan dan

pusat produksi

diwilayah kabupaten

100%

3.

Sub Bidang

Jasa Konstruksi

Pengembangan sistem

informasi jasa

konstruksi

Meningkatnya ketersediaan

informasi jasa

konstruksi


7 (tujuh) layanan

informasi jasa konstruksi Tingkat

Kabupaten pada

Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI)

60%

4.

Sub Bidang

Penataan Ruang

Informasi

Penataan

Ruang

Meningkatnya

ketersediaan informasi

penataan ruang

Persentase tersedianya informasi mengenai

rencana tata ruang

(RTR) wilayahKabupaten

berserta rencana

rincinyamelalui peta

analog dan peta digital

100%

Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Publik

Meningkatnya

ketersediaan

RTH

persentase tersedianya

luasan RTH

publiksebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasanperkotaa

n

50%

Sumber : Permen PU No. 01/PRT/M/2014


117

2. 5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

A. TANTANGAN DAN PELUANG DI BIDANG SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN TELAAHAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR PROV. JABAR 1. Tantangan dalam pengembangan bidang sumber daya air diantaranya

:

Jaringan irigasi. Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan

masih 35%.

Kebutuhan Air Baku. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk keperluan sehari-hari dan irigasi serta kebutuhan lainnya seperti

perkotaan dan industri yang semakin meningkat.

Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat

menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena

sedimentasi yang tinggi. 2. Peluang dalam pengembangan bidang sumber daya air diantaranya :

Optimasi pemanfaatan dan pengawetan air. Provinsi jawa barat

dengan luas sekitar 3.706.040 Ha dengan curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 1500 – 4000 mm memiliki potensi air permukaan sebesar 48.023,77 m3 pertahun.

Meningkatkan peran dunia usaha untuk berinvestasi pada aspek sumber daya air

Pelayanan penyediaan air baku untuk sektor non irigasi

B. TANTANGAN DAN PELUANG DI BIDANG SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN TELAAHAN RTRW KABUPATEN CIANJUR.

1. Tantangan dalam pengembangan di bidang Sumber daya air adalah:

Belum ada prioritas untuk pembangunan Jaringan irigasi, untuk itu adanya kajian tentang pemanfaatan Daerah irigasi yang telah

rusak, sebagai bentuk rehabilitasi dapat dijadikantantangan dalam pengembangan lahan pertanian berbasis irigasi.

Alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis, dalam RTRW telah

disusun adanya pengendalian untuk alih fungsil lahan yang beririgasi teknis namun lokasi pengembangan wilayah untuk industry/pemukiman pada daerah-daerah dengan areal irigasi

teknis Kec. Cianjur, Karang Tengah, Warung kondang, Cilaku. maka terjadinya alih fungsi lahan tidak dapat dipungkiri akan

terjadi.

Pengaturan garis sempadan pada irigasi dan sungai sebagai bagian konservasi lingkungan harus dijadikan kajian pengaturan

perundang-undangan tingkat kabupaten.

Pengamanan Abrasi dan pasang pada daerah pantai. Selama ini Pengelolaan sumber daya air belum menyentuh pada wilayah

pantai, dengan potensi kebencanaan akibat pasang dan abrasi serta adanya tsunami maka perlu adanya suatu kajian tentang

pengelolaan pantai di Cianjur Selatan. 2. Peluang dalam pengembangan di bidang sumber daya air adalah:

Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/OPprasarana sumber daya air pada wilayah-wilayah basis seperti Kecamatan Cipanas, Pacet Cugenang, Mande, Bojongpicung, Cibeber dan Takokak,

wilayah prospektif Kecamatan Cibinong, Kadupandak, Pagelaran, Campaka dan Warungkondang dan wilayah kering agar dapat meningkatkan ketahanan pangan seperti Kecamatan Pacet,


118

Sukaresmi, Cikalongkulon, Cugenang, Cianjur, Mande, Karangtengah, Ciranjang, Warungkondang, Campaka, Takokak,

Sukanagara, Pagelan, Sindangbarang, Ciibinong, Naringgul, dan Cidaun

Potensi SDA yang cukup tinggi. Dilihat dari kondisi sumberdaya air, baik itu air permukaan, air tanah maupun mata air Kabupaten Cianjur masih memiliki potensi sumber-sumber air. Untuk air

permukaan adanya sungai Citarum, Cibeet, Cisokan dan Cikundul serta Waduk Saguling. Untuk muka air tanah bebas bisa mencapai

kedalaman 3-4 meter, akan tetapi pada zona lapukan bisa >10 meter. Kawasan yang potensial bagi resapan air di Kabupaten Cianjur ini berada di sekitar Kecamatan Cugenang dengan luasan

sekitar 1.000,53 Ha. Salah satu sumber pengairan yang ada di Kabupaten Cianjur adalah Waduk Cirata yang mempunyai luas

genangan 6.400 ha, dimana ±3.400 ha menggenangi wilayah Kabupaten Cianjur. Genangan tersebut merupakan sumber air

permukaan/penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan persawahan. Wilayah yang berada di Cianjur bagian utara merupakan wilayah yang sebagian besar memiliki areal

potensial untuk daerah irigasi, yaitu sebanyak 79% dari total luas areal daerah irigasi, sedangkan Cianjur bagian tengah hanya

sebesar 9% dan bagian selatan sebesar 12%.

Adanya pengaturan wilayah kawasan lindung pada daerah hulu sumber air.

Adanya prioritas pengembangan pengelolaan waduk dan situ di kabupaten cianjur

C. ANALISIS RENSTRA KEMENTERIAN PUPR DAN RENSTRA DINAS

BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT DI BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Cianjur, strategi dan kebijakan serta program-program

penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa harus sinergi dengan strategi dan kebijakan serta program-program penyelenggaraan jalan nasional dan jalan provinsi. Oleh sebab itu, maka dipandang perlu untuk

melakukan analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

yang masih berlaku. Analisis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan UmumDan

Penataan Ruang Kabupaten Cianjur terhadap sasaran Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Baratdan sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas serta fungsi masing-masinglembaga. Analisis ini

dilakukan untuk mengidentifikasi:

Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur terhadap

pencapaian sasaran Renstra DinasBina Marga Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

Tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur terhadap sasaran Renstra

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat atau Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


119

Di dalam melakukan analisis ini, digunakan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019 dan

Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Selanjutnya, review dilakukan terhadap :

Isu-isu strategis tugas dan fungsi pelayanan Kementerian Pekerjaan Umum (sub bidang jalan) dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;

tujuan dan sasaran;

strategi dan kebijakan;

program prioritas beserta target kinerjanya;

indikasi lokasi program prioritas;

indikasi besaran pendanaan program strategis; dan

tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil review terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

tersebut,nantinya akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis penyelengaraan pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur di bidang penyelenggaraan jalan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hasil analisis terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sub bidang jalan) dan Renstra

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, beberapa permasalahanyang merupakan tantangan dalam penyelenggaran jalan di Kabupaten Cianjur

antara lain : 1. Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah (perbedaan kualitas

jaringan jalan),

Dalam hal perbedaan kualitas jaringan jalan, secara nasional terdapat perbedaan yang cukup besar antara wilayah Indonesia bagian

barat dengan wilayah Indonesia bagian timur, dimana di wilayah Indonesia bagian timur sangat kurang pembangunan infrastrukturnya.

Pada wilayah Indonesia bagian barat sendiri juga terdapat perbedaan yang mencolok antara kualitas jalan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Demikian pula di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat

terdapat perbedaan yang mencolok kondisi jalan di wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan,demikian juga sama dengan halnya

kondisi jalan di Kabupaten Cianjur terdapat perbedaan kondisi jaringan jalan di wilayah bagian utara tengah dan selatan. Di wilayah utara dan

tengah Kabupaten Cianjur, aksesibilitas antar lokasi pusat kegiatan cukup memadai, jaringan jalan yang menghubungkan antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten cukup lancar. Sebaliknya dengan

wilayah Kabupaten Cianjur bagian Selatan tingkat aksesibilitasnya masih rendah, masih terdapat ibukota kecamatan belum terhubung dengan

jaringan jalan yang memadai, sehingga untuk menjangkaunya perlu waktu yang lama dan biaya perjalanan yang lebih tinggi. Selain daripada

itu masih banyak terdapat desa-desa yang belum dapat terhubung dengan jaringan jalan dengan kondisi yang memadai, baik di wilayah bagian utara, tengah maupun selatan.

2. Bencana Alam Secara geografis Indonesia terletak di kawasan “ring of fire” yang

memiliki banyak gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik

dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian bencana alam gempa bumi.


120

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam.Daerah rawan bencana terbagi atas

tiga kategori, yaitu daerah rawan longsor, daerah rawan banjir, dan daerah rawan tsunami dan gelombang pasang.Daerah rawan longsor

tersebut meliputi Kecamatan Agrabinta, Bojongpicung, Campaka, Campakamulya, Cianjur, Cibeber, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu,

Cikalongkulon, Cilaku, Cipanas, Ciranjang, Cugenang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Karangtengah, Leles, Mande, Naringgul, Pacet, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang, Sukaluyu, Sukanagara, Sukaresmi,

Takokak, Tanggeung, dan Warungkondang. Sedangkan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Ciranjang, Sukaluyu, Haurwangi, Cilaku,

Cibeber, Kadupandak, Cijati, Agrabinta, Sindangbarang, dan Cidaun. Dan daerah yang termasuk rawan tsunami dan gelombang pasang meliputi

kecamatan Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun.

Terkait dengan bencana alam tersebut, untuk kabupaten Cianjur

bencana alam yang sering terjadi adalah bencana tanah longsor, pergerakan permukaan tanah yang mengakibatkan terputusnya ruas

jalan akibat tertimbun tanah longsor, atau putusnya ruas jalan akibat pergerkan tanah.

3. Sinergi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur

Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan

infrastruktur pekerjaan umumyang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan danpengawasan masih perlu terus dilakukan

perbaikan dan penataan yang intensifmengingat infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent (dilaksanakanbersama

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah. Sebagai contoh dalam penyediaan infrastruktur jalan, kemampuan Pemda kabupaten Cianjur, terutama

dalam aspek pendanaan untuk melakukanoperasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta komitmen (political will) masih harus

ditingkatkan. Terkaithal ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dari seluruh kabupaten dan kota, realisasi belanja

untuk urusan Pekerjaan Umum mencapai rata-rata14,24% dari seluruh total belanja Pemerintah Daerah, dan pada tahun 2012 justru

menurunhanya mencapai 13,95%, bahkan 38,57% diantaranya di bawah 10%. 4. Penyelenggaraan Jalan

Kualitas infrastruktur jalan di Indonesia dalam mendukung konektivitas dan daya saing secara nasionalsaat ini berada pada tren yang

cukup positif. Berdasarkan penilaian dari GlobalCompetitiveness Index, kualitas infrastruktur jalan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2013 – 2014, infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari nilai 3,4 pada tahun 2012 – 2013 menjadi 3,7 dari skala 7 pada tahun 2013-2014 dan beradapada urutan ke 78 dari 148 negara.

Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga tren positif kualitas infrastruktur jalan di Indonesia,sehingga

mampu mencapai nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Pada akhirtahun 2014, kondisi kemantapan jalan nasional sudah mampu

mencapai 94%. Sedangkan pada tahun 2012 kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 97,05%.

Meskipun kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat

kemantapan yang relatif tinggi, kondisi jalan daerah khususnya jalan kabupaten belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat

kemantapan jalan daerah rata-rata seluruh Indonesia masih pada kisaran


121

70%, sementara tingkat kemantapan jalan kabupaten Cianjur masih di bawah rata-rata tingkat kemantapan jalan daerah seluruh Indonesia,

dimana pada tahun 2015 persentase kondisi kemantapan jalan kabupaten Cianjur 35,89%, dan pada akhir tahun 2016 diperkirakan

mencapai 36,35%. Padahal, sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang

peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kinerja jaringan jalan di Indonesia, yang mengakibatkan permasalahan-permasalah seperti waktu tempuh

yang cukup lama serta tingginya biaya logistik. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan tersebut berimbas pada waktu tempuh perjalanan (trip

time jam/100 km) yang cukup tinggi yaitu di Indonesia waktu tempuh perjalanan rata 2,7 jam per 100 km, sedangkan jika dibandingkan dengan

negara tetangga, waktu tempuh perjalanan rata-rata per 100 km dapat dicapai kurang dalam 1-1,5 jam.

Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah

satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur jalan merupakan sarana

penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaatdalam usaha menghasilkan atau meningkatkan

produksi (Social Overhead Capital). Infrastruktur jalan dapat membuka akses terhadap kesempatan

kerja, pelayanan, investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

Selanjutnya infrastruktur jalan juga berperan sangat penting

sebagai tulang punggung (backbone) dalam pergerakan ekonomi dan daya saing nasional. Percepatanpenyediaan infrastruktur jalan yang

berkualitas menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan bagi Indonesia agar dapat keluar dari negara middle income trap.

5. Muatan Kendaraan Berlebihan (Overloading) Kelebihan muatan (overloading) kendaraan pengangkut barang

masih sering terjadi terutama pada ruas-ruas jalan lintas Pantura Jawa

dan lintas Timur Sumatera. Di wilayah kabupaten Cianjur hal tersebut terjadi terutama ruas jalan yang termasuk akses terhadap lokasi sumber

quarry (Galian C) dan pada ruas –ruas jalan yang melintasi daerah – daerah perkebunan. Beban lalu lintas yang ada khususnya kendaraan

pengangkut barang seringmelebihi batas maksimum Muatan Sumbu Terberat (MST) roda kendaraan. Semakin besar muatan kendaraan yang melebihi batas maksimum muatan sumbu terberat roda kendaraan, maka

tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan pada sumbu roda kendaraan dapat mengakibatkan tingkat kerusakan sebesar

16 kalinya terhadap jalan yang dilintasi. Sehingga dengan demikian banyak ruas-ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan yang kelebihan

muatannya mengalami kerusakan sebelum mencapai batas umur lanyanannya.

Selanjutnya dari hasil analisis dan review terhadap, pencapaian

sasaran Renstra Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, Dinas Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperoleh kesamaan indikator kinerja yang menjadi sasaran dari masing-masing

Renstra tersebut, yaitu Tingkat Kemantapan Jalan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga ke-PU-an tersebut di atas. Capaian sasaran dari Renstra masing-masing lembaga kePUanberdasarkan

kewenangan penyelenggaraan penanganan jalannya, yaitu jalan nasional untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan

provinsi untuk Dinas Bina Marga Provinsi Jawa barat, serta jalan


122

kabupaten untuk Dinas PU Dan Penataan Ruang kabupaten Cianjurdapat dilihat pada Tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur terhadap Sasaran Renstra Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No Indikator

Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra Dinas

PU Dan Penataan

Ruang

Sasaran pada Renstra OPD

Provinsi Jabar

Sasaran pada

Renstra

Kementerian PUPR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tingkat Kemantapan

Jalan

36,35% 99,00% 98,00%

2.

Jumlah

penyedia jasa yang

mendapatkan

pembinaan teknis

penyelengaraan jasa konstruksi

per tahun

80 orang 40 orang 50 angkatan

3. Ketersediaan peraturan

daerah tentang

rencana tata ruang

Kajian revisi RTRW

Kabupaten

Cianjur dan sampai

September 2011 masih

proses diperdakan

Kajian revisi RTRWP Jawa

Barat dan Perda

Provinsi Jawa Barat Nomor 25

tahun 2010 tanggal 31

Desember 2010 tentang

perubahan atas Perda Prov. Jabar

Nomor 2 tahun

2009 tentang RPJMD Provinsi

Jabar 2008-2013

4 kegiatan

legalisasi dan bantuan hukum

bidang

penataan ruang

13,5%

persentasi

provinsi/kab/kota yang RPJM

dan program tahunannya

mengikuti RTRW

Sumber : Renstra Dinas PU Bina Mrga dan Renstra Dinas Tarkim Th 2016 – 2021.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR DI BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang.

Dengan membandingkannya dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi

arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi

program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang akan dapat menyusun rancangan

program beserta targetnya yang sesuai denga RTRW.


123

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW kabupaten Cianjur tahun 2011 – 2031, aspek yang ditelaah adalah :

Rencana struktur ruang;

Struktur ruang saat ini;

Rencana pola ruang;

Pola ruang saat ini; dan

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Dari hasil telaahan terhadap RTRW kabupaten Cianjur tahun 2011

– 2031 tersebut, diperoleh gambaran tentang rencana struktur ruang

setiap wilayah kabupaten Cianjur yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang pada lima tahun mendatang dalam hal penyediaan

jaringan jalan. Hasil telaahan struktur ruang wilayah kabupaten Cianjur

sebagaimana terlihat pada Table 2.20 dan Rencana Struktur Ruang sebagai berikut.

Tabel 2.20. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

No Rencana

Struktur Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi

Program Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenan

Pengaruh Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan Pelayanan

Dinas PU Dan

Penataan

Ruang

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 WP Utara:

• Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) promosi (PKWp)

Cianjur

• Pusat Kegiatan

Lokal (PKL)

Perkotaan

promosi Cipanas

• Pusat

Pelayanan

Kawasan (PPK)

Pacet

• Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK)

Ciranjang

• Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK)

Warungkondan

g

• Pusat

Pelayanan

Lingkungan (PPL)

Cikalongkulon

• Pusat

Pelayanan

Lingkungan

(PPL) Bojongpicung

• PKL

perkotaan

Cianjur • PPK Cipanas

• PPK Pacet

• PPK

Ciranjang

• PPK Warung-

kondang • PPL

Cikalong-

kulon

• PPL Bojong-

picung

• Pemerinta

han

• Pertanian • Perikanan

• Pariwisata

• Perdagang

an dan jasa

• IKM

Diperlukan

jalan bebas

hambatan

Pembangunan jalan tol ruas

Ciawi–Sukabumi–Ciranjang–

Padalarang

Diperlukan

pembangunan

jalan lingkar kota

Pembangunan jalan lingkar kota

Cianjur, meliputi :

1. Pembangunan Jalan Arteri Lingkar Timur

2. Pembangunan Jalan Arteri

Lingkar Selatan kota Cianjur

3. Pembangunan Jalan Kolektor

Lingkar Barat kota Cianjur.

Diperlukan

Pembuatan

jalur alternatif

ruas jalan Puncak II

Pengembangan Ruas Jalan

Kolektor yang menghubungkan

kota Cipanas dan Pacet dengan

perbatasan kabupaten Bogor/ Kecamatan Sentul, meliputi :

Ruas jalan Sp. Loji – Ciseureh –

Arca.

Diperlukan

Peningkatan

kualitas dan

fungsi jalan

yang sudah ada

1. Pengembangan Jaringan Jalan

Lokal Cipanas – Sukaresmi –

Cikalongkulon – Ciranjang –

Bojongpicung – Sukaluyu –

Cibeber – Warungkondang – Cugenang meliputi :

• Ruas jalan Cipanas – Joglo –

Kawungluwuk – Simpang –

Sukaresmi–Mariwati –

Jogjogan – Sp Tarikolot –

Cikalongkulon. • Ruas jalan Cugenangl –

Salahuni – Rasamala –

Tegalega –Gekbrong.

• Ruas jalan Ciranjang – Jati –

Cikondang – Cibaregbeg – Cibeber – Cipetir –

Bebedahan;dan

• Ruas jalan Ciranjang –

Bojongpicung.

2. Pengembangan jaringan Jalan

Strategis Kabupaten :


124

No Rencana

Struktur Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi

Program Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenan

Pengaruh Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan Pelayanan

Dinas PU Dan

Penataan

Ruang


Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

• Ruas jalan Hanjawar – Pacet

• Ruas jalan Cikalongkulon –

Maniis • Ruas Kiarapayung – Cikendi –

Cijagang

• Ruas jalan Pasirkaderi –

Cirameuwah – Kawungjajar –

Cigunungherang – Ciwaregu.

• Ruas jalan Cipeuyeum – Huve. 3. Pengembangan jalan kolektor

Vertikal Cianjur – Agrabinta :

• Ruas jalan Warungkondang –

Cipadang – Bebedahan –

Lampegan – Karyamukti. 4. Pengembangan jalan kolektor

ruas Pasirhayam – Sukanagara.

2 WP Tengah : • PKL Perdesaan

Sukanagara

• PPK Pagelaran

• PPL Takokak

• PPL

Campakamulya

• PKL

Perdesaan

Sukanagara

• PPK

Pagelaran

• PPL Takokak • PPL

Campaka-

mulya

• Pertanian • Perkebuna

n

• IKM

• Pertamban

gan

Diperlukan jaringan jalan

yang handal

untuk

menunjang

kegiatan sosial

ekonomi menuju ke

pusat kegiatan

wilayah

promosi

(PKWp) Cianjur dan

pusat kegiatan

wilayah

pembangunan

(WP) tengah.

1. Pengembangan jalan kolektor Vertikal Cianjur – Agrabinta :

• Ruas jalan Karyamukti –

Sukajembar– Sp.

Leuwimanggu – Kadupandak –

Cijati.

2. Pengembangan Jalan Kolektor bagian tengah Bandung –

Cianjur – Sukabumi, meliputi :

• Ruas Nyalindung – Takokak –

Paldua – Sp. Leuwimanggu –

Sukanagara. • Ruas Citiis – Cisokan.

• Ruas Baros – Sukasirna.

• Ruas Sinagar – Cipelah.

3. Pengembangan Jalan Lingkar

Perkotaan Sukanagara.

4. Pengembangan Jalan Strategis Kabupaten :

• Ruas jalan Cibitung – Cipari

• Ruas jalan Wangunjaya –

Sukajembar

• Ruas Ciparai – Karyamukti.

• Ruas Wangunjaya – Cikulit.

3 WP Selatan :

• Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) Perkotaan

Sindangbarang

• Pusat

Pelayanan

Kawasan (PPK) Cidaun

• Pusat

Pelayanan

Lingkungan

(PPL) Cibinong

• Pusat Pelayanan

lingkungan

(PPL) Naringgul

• Pusat

Pelayanan Lingkungan

(PPL) Agrabinta

• Kawasan

Agrotechnopark

• Pertanian

• Perikanan

• Pariwisata • Pertamban

gan

Diperlukan

jaringan jalan

yang handal untuk

menunjang

kegiatan sosial

ekonomi

menuju ke pusat kegiatan

wilayah

promosi

(PKWp)

Cianjur dan

pusat kegiatan wilayah

pembangunan

(WP) selatan.

1. Pengembangan jalan kolektor Vertikal Cianjur – Agrabinta :

• Ruas jalan Cijati – Leles –

Agrabinta

2. Pengembangan Jaringan Jalan Lokal meliputi :

• Ruas jalan Angkola – Dago – Cimaskara – Padasuka –

Cirendeu

• Ruas jalan Dago –

Pamoyanan – Kalapanunggal

– Cigerendem.

• Ruas jalan Muara Cikadu – Mekarlaksana – Sukamulya –

Naringgu.

• Ruas jalan Bayuning –

Cimaragang – Cibuluh –

Puncakbaru – Mekarjaya – Londok.

• Ruas jalan Sindangbarang –

Muara Cikadu – Simpang

Pancuhtilu – Cigerendem –

Cikadu – Kebon Muncang –


125

No Rencana

Struktur Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi

Program Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenan

Pengaruh Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan Pelayanan

Dinas PU Dan

Penataan

Ruang


Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(ATP) Koleberes,

Kecamatan

Cikadu

Pondokdatar.

3. Pengembangan Jalan Lingkar Perkotaan Sindangbarang.

4. Jalan Strategis Kabupaten • Leles – Patrol

• Cikadu – Kebonmuncang –

Sukasari

• Sukasari – Purutwates

Sumber : Perda No. 17 Th 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2031


126

Gambar 2.5. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2011 –

2031

E. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DI BIDANG PENATAAN RUANG

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya

pemanfaatan ruang bagi permukiman;

Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Cianjur yang didukung oleh pengembangan jaringan prasarana wilayah sesuai


127

kondisi hubungan hirarki sistem kota-kota dalam wilayah Kabupaten Cianjur;

Dokumen penataan ruang wilayah Kabupaten yang telah dilegitimasi belum tersedia, sementara dokumen rencana ruang yang lebih rinci yang telah disusun belum disusun regulasinya;

Pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya: • Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;

• Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2019.


128

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pengusunan rencana pembangunan daerah.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang kabupaten Cianjur berasal dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal penyediaan

pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kabupaten Cianjur dan analisis eksternal berupa identifikasi

peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun mendatang.

3. 1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2.3

mengenai kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dimasa

lima tahun yang akan datang, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek

Kajian

Capaian/Kondisi

Saat ini

(Th 2016)

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan

DPUBM

Internal (Kewenangan

DPUPR)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan DPUPR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penyediaa

n air baku

untuk kebutuhan

sehari-hari

43%

Permen PU

No.01/PRT/M/2014 SPM

100% target

MDGs th 2019

Status situ/embung

masih belum

jelas

Pertumbuhan

penduduk

Persentase

ketersediaan air baku utk

kebutuhan sehari-

hari baru mencapai 62,43%

dari target MDGs

68,87% pada th 2019

Penyediaa

n air irigasi utk

pertanian

rakyat

91,28%

Standar

teknis

bangunan irigasi

Pelaksanaan Operasi dan

Pemeliharaan

jaringan irigasi belum

optimal

Keterbatasan anggran

untuk biaya

operasi dan pemeligharaan

Kondisi jaringan

irigasi banyak

mengalami kerusakan

Kondisi

jalan

Di bawah

SPM

Permen PU

No.01/PRT/M

/2014 SPM 60% pada th

2019

Ruas jalan

banyak yang

sudah habis umur

pelayanannya

Wilayah

Cianjur rawan

bencana pergerakan

tanah

Kondisi

kemantapan jalan

kabupaten baru mencapai 37,87%

pada tahun 2016

Konektivit

as wilayah

kabupaten

100%

Permen PU No.01/PRT/M

/2014 SPM

100% pada th 2019

Perencanan

sistem

jaringan jalan

Perencanaan

struktur ruang wilayah

kabupaten

Kondisi

kemantapan jalan

yang menghubungkan

pusat-pusat

kegiatan baru


129

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat ini

(Th 2016)

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan

DPUBM

Internal

(Kewenangan DPUPR)

Eksternal (Diluar

Kewenangan

DPUPR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

mencapai 64,14%

pada tahun 2016

Beban lalu

lintas

Melebihi

kapasitas daya

dukung

jalan

Muatan

sumbu

terberat rencana

Desain konstruksi

jalan

Penegakan

hukum oleh yang

berwenang

lemah

Sebagian besar

jalan kabupaten kapasitas daya

dukungnya masih

<MST 5 ton

Pembinaa

n Jasa Konstruksi

Pelaksanaa

n pembinaan

jasa

konstruksi belum

berjalan

dengan

baik

Undang-

undang No.

118 Th 1999 dan PPNo30

Th 2000

Organisisasi

Pembina Jasa

Konstruksi sesuai

Tupoksi

Dinas PUPR belum

terbentuk

Keputusan

Bupati tentang

pembentukan Unit Kerja

Pembina Jasa

Konstruksi perlu

diperbarui

Bidang yang

melaksakan

pembinaan jasa konstruksi baru

terbentuk

Rencana rinci tata

ruang

Di bawah

SPM

Permen PU

No.01/PRT/M/2014 SPM

100% pada th

2019

Belum seluruh

kecamatan

dibuat rencana rinci

tata ruang

Keterbatasan alokasi

anggaran

Baru 4 kecamatan

rencana rinci tata

ruangnya yg sudah di-Perda-kan

Ketersedia

n RTH di wilayah

kota/kawa

san

perkotaan

Di bawah

SPM

Permen PU

No.01/PRT/M

/2014 SPM 100% pada th

2019

Perencanaan

rinci tata

ruang di wilayah kota/

kawasan

perkotaan

belum lengkap

Keterbatasan

alokasi anggaran

Persentase RTH

publik di wilayah kota kawasan

perkotaan baru

mencapai 17,174%

pada tahun 2016

Kualitas SDM

Kurang memadai

Rasio pegawai

berpendidikan teknis dan

non teknis

Pembinaan Teknis

penerimaan pegawai

Persentase jumlah

pegawai yang

memiliki pendidikan sesuai

dengan kebutuhan

hanya 9,8%.

Kualitas

pekerjaan

konstruksi

Di bawah

standar

teknis

Spesifikasi Teknis

Lemahnya

kemampuan pengawasan

pekerjaan

konstruksi oleh pegawai

Dinas PUPR

Rendahnya

penguasaan

teknologi pekerjaan

konstruksi oleh

Penyedia Jasa

Umur pelayanan

pekerjaan konstruksi tidak

bertahan lama

Sumber : Resntra Dinas PSDAP, Renstra DPUBM, dan Renstra Dinas Tarkim

Th 2016 - 2021

3. 2. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Adapun isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berhubungan atau yang mempengaruhi kinerja pelayanankepada masyarakat dalam hal penyediaan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut.


130

Tabel 3.2 . Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika

Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

A PENYEDIAANA AIR BAKU

1

Krisis air dunia.

Hanya 0,4% dari

total air dunia yang dapat

dimanfaatkan

masyarakat

- - -

2

Sebagian besar

penduduk miskin tinggal di

daerah

pinggiran yang bergantung

pada hasil

pertanian, dan

sangat rentan apabila terjadi

kerusakan dan

penurunan lahan pertanian

dapat

berpengaruh terhadap

produkai

pertanian

- - -

3

Dampak

perubahan iklim yang

mengakibatkan

meningkatnya pemanasan

global yang

berpengaruh

terhadap penurunan

ketersediaan air

- - -

4 -

Penurunan

Ketersediaan Air (PKA) yang

berdampak

kekeringan pada

musim kemarau (Juni, Juli,

Agustus)

- -

5 -

Linerja jaringan

irigasi dalam

kondisi baik mencapai 43%.

- -

6 -

Kondisi daerah

aliran sungai (DAS)

mengalami kritis mencapai 60,98%

yang berdampak

pada debit air

sungai semakin berkurang.

- -

B INFRASTRUKTUR WILAYAH

1 _

Kenaikan harga

bahan bangunan akibat inflasi

Kenaikan harga

bahan-bahan untuk pekerjaan konstruksi

Ketergantungan terhadap material

produksi pabrik

masing tinggi


131

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

2 _

Kebijakan

Pemerintah pusat

yang menetapkan

daerah Cianjur sebagai daerah

konservasi

sekaligus daerah pariwisata

Menyebabkan tarikan kepentingan antara

keinginan

membangun dan

kebutuhan untuk mempertahankan

kondisi lingkungan,

sehingga menyulitkan dalam pengembangan

wilayah

_

3 _ _

Pengaruh

perkembangan dan

pertumbuhan ekonomi DKI

berdampak ke

wilayah Cianjur baik secara ekonomi,

lingkungan, sosial

dan bidang-bidang lainnya

Meningkatnya

tuntutan kesamaan

penyediaan sarana dan prasarana

umum akibat

meluasnya pengaruh

kemajuan DKI

Jakarta

4 _

Adanya rencana

pembangunan jalan tol Sukabumi –

Ciranjang –

Padalarang yang merupakan

kelanjutan dari

jalan tol Jagorawi

Berkembangan

alternatif daerah

tujuan wisata di kabupaten Cianjur

Penyediaan jaringan jalan

kolektor

penghubung dari jalan tol menuju

daerah wisata dan

penyediaan infrastruktur

lainnya.

5 _

Adanya rencana

pemerintah pusat

(Kementrian Perhubungan)

untuk

mengaktifkan kembali

transportasi Kereta

Api Bandung –

Cianjur - Sukabumi

Berkembangan

alternatif daerah tujuan wisata di jawa

barat, khususnya

kabupaten Cianjur

Penyedian jaringan

transportasi jalan sebagai pendukung

sistem transportasi

masal

6 _

Terwujudnya

pembangunan jalan lintas selatan jawa

barat

Meningkatnya kebutuhan akan

infrastruktur

transportasi dan infrastruktur lainnya

untuk mengantisipasi

perkembangan

wilayah jabar selatan

perlu action plan

untuk kesiapan menyiapkan

infrastruktur yang

menjadi tanggung

jawab pemerintah kabupaten Cianjur

7 _

Adanya kerjasama pembangunan

antara Pemda DKI,

Bogor, Depok,

Tanggerang, Bekasi dan Cianjur

Adanya tuntutan

pemenuhan sarana

dan prasarana bidang

pekerjaan umum yang terkait

dengankebutuhan

warga DKI

Meningkatnya tuntutan kesamaan

penyediaan sarana

dan

prasaranaumum akibat meluasnya

pengaruh

kemajuan DKI Jakarta

8

SDGs Tujuan 9:

Pembangunan Infrastruktur

yang tahan lama

Target kemantapan

jalan nasional

sebesar 98% pada

tahun pada tahun 2019

Target kemantapan

Jalan Provinsi Jawa Barat sebesar

99%pada tahun 2018

-

9 Isu Climate Kualitas dan a. Aksesibilitas dan a. Rendahnya


132

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

Change: -Water

Availability

-Banjir

-Kekeringan -Tanah Longsor

-Instrusi Air

Laut

jaringan infrastruktur

wilayah dalam

mendukung intra

regional connectivity

Kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat, PHBS

dan Lingkungan

Sehat b. Ketersediaan dan

kualitas

infrastruktur wilayah

c. Kesiagaan

penanganan bencana alam dan

pengendalian

d. Peningkatan kualitas lingkungan

hidup.

e. Pemerintahan

daerah belum efektif, yang

dipengaruhi oleh

kondisi politik yang belum mantap,

menyebabkan

pelayanan publik belum optimal dan

adanya

peningkatan tuntutan

pembentukan

daerah otonom

kualitas dan kuantitas

infrastruktur

wilayah, seperti

infrastruktur jalan dan

jembatan,

persampahan serta air bersih;

b. Pemantapan

kawasan lindung; c. Belum

optimalnya

pelayanan pemerintah

terhadap wilayah

bagian selatan;

d. Belum adanya kebijakan yang

jelas tentang

mitigasi dan penanggulangan

bencana;

e. Perlunya peningkatan

sanitasi dasar

dan kesehatan lingkungan.

10 Degradasi

lingkungan

Degradasi lingkungan hidup

termasuk

keragaman hayati

dan mitigasi bencana

11

Ketahanan

Pangan,

Berkurangnya lahan pertanian,

dan

Bertambahnya Populasi

Penduduk

- Optimalisasi dan

pengembangan

sektor unggulan wilayah

- Kualitas sumber

daya manusia dan tingkat kemiskinan

wilayah

12 Sustainability

Development

Kualitas birokrasi

dan tata kelola

termasuk didalamnya

permasalahan

tindak pidana korupsi dan

pelaksanaan tata

kelola dalam wilayah otonomi khusus

Sumber : Renstra Dinas PSDAP, Renstra Dinas PU Bina Marga, dan Renstra Dinas Tarkim th 2016 – 2021.

3. 3. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

CIANJUR TAHUN 2016 – 2021

Menelaah visi, misi, dan program daerah kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2021 bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2016 – 2021 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kabupaten Cianjur tersebut.

Adapun Visi Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021 adalah: “CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”.

Sedangkan misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk mencapai visi, adalah

sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi

berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan. 3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,telah disusun

program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang


133

akan dilaksanakan semala periode tahun 2016 – 2021 yang dirangkum dalam Sapta Cita, yang meliputi :

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan 2. Peningkatan ekonomi

3. Peningkatan sosial keagamaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan

5. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan 6. Peningkatan kesehatan 7. Peningkatan agribisnis dan pariwisata

Mengingat tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait langsung dengan misi ke 1, yaitu Peningkatan

pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan program prioritas ke 1 Sapta Cipta, sehingga diidentifikasi yang dilakukan adalah

permasalah dan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kabupaten Cianjur.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong penyediaan pelayanan

dasar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kabupaten Cianjur, juga menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor

penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten Cianjur. Hasil identifikasi

permasalahan terhadap penyediaan pelayanan dasar bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan faktor-faktor penghampat dan

pendorongnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut : Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021

Visi: Cianjur Lebih Maju dan Agamis

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan

berwawasan lingkungan

1. Program

Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai,

Danau Dan Sumber

Daya Air

Tingkat kondisi baik

jaringan irigasi masih rendah sehingga tidak

dapat memberikan

pelayanan kebutuhan air secara optimal

Perencanaan yang

belum optimal dan masih rendahnya

anggaran untuk

operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi

Adanya

kewenangan dalam

pengelolaan

jaringan irigasi.

2. Program Penyediaan

Dan Pengelolaan Air Baku

Ketersediaan air baku

untuk kebutuhan pokok sehari-hari masih

kurang sedangkan

kebutuhan akan air baku terus meningkat

seiring laju

pertumbuhan penduduk

Belum optimalnya

penanganan terhadap sumber-

sumber air untuk

memenuhi kebutuhan air

baku.

Adanya

kewenangan dalam

pengelolaan

bidang sumber daya air

3. Program

Pembangunan Jalan,Jembatan, dan

Trotoar

Banyaknya ruas jalan

yang mengalami kerusakan struktural,

dan terdapat beberapa

ruas jalan di kawasan

Keterbatasan

ketersediaan lebar badan jalan untuk

pelebaran

perkerasan jalan

Tersedianya

berbagai pilihan jenis konstruksi

jalan untuk

pekerjaan


134

Visi: Cianjur Lebih Maju dan Agamis

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

perkotaan yang tidak dilengkapi dengan

trotoar

dan pembuatan trotoar.

peningkatan jalan dan pilihan jenis

material untuk

trotoar

4. Program

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan,

Jembatan, Trotoar,

Saluran Drainase/Gorong-

Gorong

Sebagian besar ruas

jalan kabupaten sudah habis umur

pelayanannya, tidak

berfungsinya beberapa saluran drainase jalan

dan rusaknya trotoar di

kawasan perkotaan

Terlambatnya

pelaksanaana pemeliharaaan

jalan,

tersumbatnya drainase jalan dan

rusaknya trotoar

akibat pekerjaan

utilitas

Ketersediaan

pelalatan dan tenaga kerja

untuk

pemeliharaan jalan, dan

tersedianya

berbagai jenis

konstruksi pra cetak untuk

pembuatan

saluran drainase

5. Program

Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata

Ruang

Belum seluruh

kecamatan memiliki dokumen rencana rinci

tata ruang

Keterbatasan

alikasi anggaran

Adanya Permen

PU No. 20/PRT/M/2011,

tentang Pedoman

Penyusunan RDTR

Kabupaten/Kota

6. Program

Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung

Masih sedikitnya

gedung-gedung yang

memenuhi standar teknis

Kurangnya

pengetahuan

masyarakat mengenai

persyaratan teknis

bangunan gedung

Adanya UU N om

28 th 2002

tentang Bangunan

Gedung.

7. Program Pembinaan

Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan

Penataan Ruang

Belum tersedianya

sistem informasi jasa konstruksi, data

infrastruktur yang

secara cepat dan akurat untuk kondisi

infrastruktur

Masih belum adanya

teknologi sederhana utk konstruksi jalan

beton dan campuran

aspal panas yang berbasis padat karya

untuk jalan dengan

beban kendaraan berat

Belum adanya

pegawai Dinas PU BM yang

memiliki

keahlian di bidang sistem

informasi

Terbatasnya

kemampuan aparatur Dinas

PUBM untuk

melakukan pengkajian

pengembangan

teknologi pekerjaan jalan

Tersedianya

perangkat lunak sistem

informasi data

Terdapatnya

puslitbang Jalan dan

Jembatan

Kementerian PUPR yang

dapat

bekerjasama dalam

melakukan

penelitian dan pengembangan

teknologi jalan

3. 4. TELAAHANRENSTRA KEMENTERIAN PUPR DAN RENSTRA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 dan Renstra Dinas Bina Marga provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 diperlukan bagiDinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruanguntuk menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan

mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Dari hasil telaahanterhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019, terdapat faktor-faktor


135

penghambat dan pendorong pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyang akan mempengaruhi pencapaian sasaran jangka menengah

Renstra Kementerian PU. Identifikasi faktor-faktor tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.4berikut:

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Sasaran Renstra

Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementerian

PUPR

Permasalahan

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

dukungan

kedaulatan pangan dan ketahanan

energi

Persentase

ketersediaan air

baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari

pada tahun 2016 baru mencapai 43%.

Masih banyak

kerusakan pada

jaringan irigasi yang menjadi kewenangan

pemerintah

Kabupaten

Belum

optimalnya


pada daerah

irigasi

kewenangan Kabupaten

secara maksimal

dikarenakan keterbatasan

anggaran.

Adannya target

MDGs

pemenuhan air

baku untuk kebutuhan

pokok sehari-

hari minimal 68,87%

Adanya

pemberdayaan

P3A mitra cai sebagai mitra

dalam

pengelolaan irigasi serta

adanya

Sembilan agenda

prioritas

Nasional yang disebut Nawa

Cita.

Meningkatnya

ketahanan air

2. Meningkatnyaduku

ngan konektivitas

bagi penguatan daya saing

Kemantapan ruas-

ruas jalan yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan

dan pusat produksi di

wilayah kabupaten

Cianjur baru mencapai 64,14%

pada tahun 2016

Masih terdapat

ruas jalan yang

menghubungkan antar ibukota

kecamatan yang

mengalami

kerusakan

Secara fisik

seluruh pusat-

pusat kegiatan dan pusat

produksi di

wilayah

kabupaten Cianjur telah

terhubung

dengan jaringan jalan

3. Meningkatnya

kemantapan jalan

nasional

Kemantapan jalan

kabupaten Cianjur

baru mencapai

36,35% pada tahun 2016

Sebagian besar

ruas jalan

kabupaten

sudah habis umur

pelayanannya

Adanya target

SPM kondisi

kemantapan

jalan kabupaten yang harus

dicapai min 60%

pada tahun 2019

4. Meningkatnya

kapasitas dan

pengendalian

kualitas konstruksi nasional

Belum optimalnya

pelaksanaan

pembinaan jasa

konstruksi kepada Penyedia Jasa

Konstruksi

Belum

dimilikimya

sistem

pembinaan jasa konstruksi

kabupateb

Cianjur

Adanya UU No.

18 Th 1999

tentang Jasa

Konstruksi dan PP No. 30 Th

2000 tentang

Pembinaan Jasa Konstruksi

5. Meningkatnya pengendalian dan

pengawasan

Kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan

di bidang pekerjaan

Jumlah pegawai yang memiliki

latar belakang

Adanya program prioritas Bupati

Kab. Cianjur


136

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian

PUPR

Permasalahan Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

umum dan bidang

konstruksi

pendidikan

teknik Sipil masih sedikit

dibidang SDM

dan infrastruktur

yang tertuang

dalam Sapta Cipta.

Sumber : - Renstra Kementerian PUPR Th 2015 – 2019 Demikian pula hal-nya dari hasil telaahan terhadap Renstra Dinas

PSDAP dan Renstra Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat tahun 2013 –

2018,terdapat juga faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyang akan mempengaruhi

pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut

sebagaimana terlihat pada table 3.5 berikut. Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran

Renstra Dinas PSDAP dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra SKPD

Provinsi Jawa Barat


Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya kualitas

sistem manjemen jaringa jalan yang

komfrehensif dan

cermat

Sistem manajemen

jaringan jalan provinsi belum

tertata dengan baik

Belum

tersedianya data kondisi jalan

dan jembatan

secara akurat

Tersedianya

perangkat lunak sistem informasi

data

2. Meningkatnya sinergitas

pembangunan bidang

kebinamargaan di

Jawa Barat

Belum terpadunya penanganan jalan

provinsi dan jalan

kabupaten

Pelaksanaan pembangunan

jalan secara

parsial

Penyelenggaraan Musrenbang

tingkat

kabupaten dan

Provinsi

3. Meningkatnya ketersediaan

perencanaan teknis

penanganan jalan yang

sesuai dengan aspek teknis dan lingkungan

Masih terdapat dokumen

perencanaan teknis

penangan jalan

yang belum memenuhi aspek

teknis dan

lingkungan.

Perencanaan teknis

penanganan

jalan

menggunakan data yang tidak

akurat

Tersedianya perangkat survei

untuk

pendataan

kondisi jalan

4. Terpertahankannya kondisi jalan agar

tetap berfungsi secara

optimal melayani arus

lalu lintas sehingga umur jalan yang

ditetapkan dapat

tercapai

Banyak ruas jalan yang telah habis

umur pelayanannya

Terlambatnya pelaksanaan

pemeliharaan

jalan

Target kondisi kemantapan

jalan provinsi

jawa barat 99%

pada th 2018

5. meningkatnya

ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung

pengelolaan jalan dan jembatan

Masih kurangnya

sarana dan prasarana

pendukung

pengelolaan jalan dan jembatan

Mahalnya harga

prasarana dan sarana

pendukung

pengelolaan jalan dan

jemabatan

Tersedianya

berbagai jenis sarana dan

prasarana

kebinamargaan di pasar bebas

6. Meningkatnya Masih rendahnya Keterbatasan Tersedianya


137

No

Sasaran Jangka


Provinsi Jawa Barat


Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

kemampuan struktur dan kapasitas jalan

dan jembatan pada

ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat

daya dukung dan kapasitas jalan

kabupaten terutama

ruas-ruas jalan diluar kota

ketersediaan lebar badan

jalan untuk

pelebaran perkerasan jalan

berbagai pilihan jenis konstruksi

pekerjaan jalan

untuk pekerjaan peningkatan

jalan

7. Meningkatnya

keterhubungan antar

wilayah untuk pemerataan

pembangunan,

kelancaran arus lalu lintas, perkembangan

ekonomi dan distribusi

barang dan jasa

Kemantapan ruas-

ruas jalan yang

menghubungkan pusat-pusat

kegiatan dan pusat

produksi di wilayah kabupaten Cianjur

baru mencapai

64,14% pada tahun

2016

Masih terdapat

ruas jalan yang

menghubungkan antar ibukota

kecamatan yang

mengalami kerusakan

Secara fisik

seluruh pusat-

pusat kegiatan dan pusat

produksi di

wilayah kabupaten

Cianjur telah

terhubung

dengan jaringan jalan

8. Meningkatnya

penyelenggaraan

pengelolaan sumber daya air melalui

peningkatan prasarana

aparatur dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Masih banyak

kerusakan pada

jaringan irigasi yang menjadi

kewenangan

pemerintah

Kabupaten yang belum pernah

tertangani

sebelumnya.

Belum

optimalnya


pada daerah

irigasi

kewenangan Kabupaten

secara maksimal

dikarenakan keterbatasan

anggaran.

Adanya

pemberdayaan

P3A mitra cai sebagai mitra

dalam

pengelolaan

irigasi. Serta adanya common

goal dan

pembangunan tematik

kewilayahan

9. Meningkatnya kondisi

dan fungsi sarana dan

prasarana pengendali erosi dan sedimentasi

serta perlindungan di

kawasan sumber air

10. Meningkatnya

kapasitas tampung sumber air melalui

pembangunan,

operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan

peningkatan waduk,

embung, situ dan bangunan penampung

air lainnya

11. Berfungsinya

infrastruktur sumber

daya air yang terkena bencana alam

12. Meningkatnya sistem informasi sumber daya

air yang terintegrasi

dan mudah diakses masyarakat

13. Meningkatnya luas

layanan jaringan

irigasi melalui kegiatan

operasi, pemeliharaan, rehabilitasi,

pembangunan dan

peningkatan jaringan


138

No

Sasaran Jangka


Provinsi Jawa Barat


Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

irigasi

14. Meningkatnya

kapasitas sumber daya manusia pengelola

sumber daya air dan

terciptanya peran masyarakat dalam

pengelolaan sumber

daya air dan infrastruktur irigasi.

Sumber : Resntra Dinas PSDAP, dan Renstra DPUBM Th 2016 - 2021

3. 5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah pengembangan

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah

meliputi rencana struktur tata ruang; struktur tata ruang saat ini; rencana pola ruang; pola ruang saat ini; dan indikasi program

pemanfaatan ruang jangka menengah. Hasil telaahan struktur ruang wilayah kabupaten Cianjur

sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6 berikut : Tabel 3.6. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

No Rencana

Struktur Ruang

Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana

Struktur Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan OPD


Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pusat Kegiatan Wilayah Promosi

(PKWp) Cianjur

(RTRW Kab.Cianjur

2011-2031)

PKW(RTRW Kab. Cianjur

sebelumnya

2005-2015)

1. Proses Pengesahan

RDTR

kawasan perkotaan

Cianjur

2. Pembangunan Batas Kota

Cianjur

3. Pembangunan

sarana perkotaan

pasar,

sekolah, dll

Pengembangan sarana dan

prasarana

yang menunjang

fungsi PKW

- BWK D untuk perdagangan

dan jasa

(pasar)

- BWK C untuk

sport centre


139

No Rencana

Struktur Ruang

Struktur

Ruang Saat

Ini

Indikasi

Program Pemanfaatan

Ruang pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur

Ruang terhadap

Kebutuhan

Pelayanan OPD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perkotaan:

- Sindangbarang

- Cipanas

(promosi)

- PKL 2 (orde

III)

- PKL 1 (orde II)

- penyusunan RDTR Kawasan

perkotaan Kec.

Sindangbarang dan Cipanas

- Pembangunan

SPAM IKK Sindangbarang

- Proses

pengesahan2 RDTR

Sindangbarang

dan Cipanas

Pengembangan sarana dan

prasarana

yang menunjang

fungsi PKL

Perkotaan

Sindangbarang akan

dikembangkan

untuk SPAM IKK

3 Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) Perdesaan

Sukanagara

PKL 1 (orde I) - penyusunan rencana tata

ruang PKL

perdesaan

Sukanagara

- Proses

pengesahan rencana ruang

PKL Perdesaan

Sukanagar

Pengembangan


yang

menunjang fungsi PKL

Perdesaan

4 Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK): • Wilayah Utara:

Pacet,

Ciranjang,Warungkondang

• Wilayah Tengah:

Pagelaran

• Wilayah Selatan: Cidaun

PKL 1 (orde II)

PKL 2 (orde III)

PKL 3 (Orde IV)

PKL 2 (Orde III)

PKL 3 (orde IV)

- Penyusunan

dan pengesahan

rencana tata

ruang

Pengembangan


yang

menunjang fungsi PPK

- Pagelaran

akan dikembangka

n untuk

SPAM IKK dan Rumah

Sakit type C

5 Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL):

• Wilayah Utara:

Cikalongkulon, Bojongpicung

• Wilayah Tengah:

Takokak, Campaka Mulya

• Wilayah Selatan:

Cibinong, Naringgul,

Agrabinta

PKL 3 (orde IV)

PKL 3 (orde IV)

PKL 4 (Orde V)

PKL 4 (Orde V)

PKL 4 (orde V)

PKL 4 (Orde V) PKL 3 (Orde IV)

Penyusunan dan

pengesahan

rencana tata

ruang

Pengembangan

sarana dan

prasarana

yang menunjang

fungsi PPL

- Bojongpicung

(Haurwangi)

akan dikembangka

n untuk

SPAM IKK

Sumber : Renstra Dinas Tarkim 2016-2021

Dari hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Cianjur tahun 2011 – 2031, untuk menciptakan sistem pergerakan antar

wilayah di kabupaten Cianjur yang dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan sosial dan ekonomi serta untuk pengembangan wilayah, maka keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pelayanan

menjadi penting. Oleh sebab itu diperlukan ketersediaan jaringan jalan yang handal untuk menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat

Kegiatan Lokal (PKL), Pusat-pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat-pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).


140

Adapun permasalah serta faktor penghambat dan faktor pendorong untuk memenuhi ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pusat-

pusat kegiatan atau pusat pelayanan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7berikut :

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penyediaan Jaringan

Jalan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pembangunan jalan tol

ruas Ciawi–Sukabumi–Ciranjang–Padalarang

Belum adanya

investor yg akan melaksankan

pembangunan

jalan

Belum

menguntungkan secara finansial

Merupakan

bagian dari ruas jalan tol yang

menjadi prioritas

pemerintah

2. Pembangunan Jalan

Lingkar Kota Cianjur, meliputi :

• Pembangunan Jalan

Arteri Lingkar Timur • Pembangunan Jalan

Arteri Lingkar Selatan

kota Cianjur

• Pembangunan Jalan Kolektor Lingkar Barat

kota Cianjur

Tingginya tingkat

kerusakan jalan kabupaten yang

menjadi prioritas

untuk ditangani.

Terbatasnya

anggaran yang tersedia untk

pelaksanaan

pembangunan jalan

Ditetapkannya

kota Cianjur di dalan RTRW

sebagai pusat

kegiatan wilayah promosi (PKWp)

3. Pengembangan Ruas Jalan

Kolektor alternatif Puncak

II yang menghubungkan kota Cipanas dan Pacet

dengan perbatasan

kabupaten Bogor/ Kecamatan Sentul,

meliputi :

Ruas jalan Sp. Loji – Ciseureh – Arca.

Terkendalanya

pembangunan

jalan di wilayah kabupaten Bogor

ruas jalan

penghubung di

wilayah kabupaten Bogor

berada pada

kawasan lindung

Sering terjadinya

kemacetan arus

lalu lintas pada ruas jalan Ciawi –

Puncak –

Cipanas.

4. Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Cipanas –

Sukaresmi – Cikalongkulon

– Ciranjang – Bojongpicung – Sukaluyu – Cibeber –

Warungkondang –

Cugenang meliputi : • Ruas jalan Cipanas –

Joglo –Kawungluwuk –

Simpang – Sukaresmi –Mariwati – Jogjogan – Sp

Tarikolot –

Cikalongkulon.

• Ruas jalan Cugenang – Salahuni – Rasamala –

Tegalega – Gekbrong.

• Ruas jalan Ciranjang – Jati – Cikondang –

Cibaregbeg – Cibeber –

Cipetir – Bebedahan; dan • Ruas jalan Ciranjang –

Bojongpicung.

Diperlukan pembebasan

lahan untuk

pelebaran jalan guna

meningkatkan

kapasitas jalan

Terbatasnya alokasi dana

untuk

pembebasan lahan

Ditetapkannya kota Cipanas

sebagai pusat

kegitan lokal promosi (PKLp),

kota Pacet,

Ciranjang, dan Warungkondang

sebagai pusat

pelayanan kawasan (PPK),

serta

Cikalongkulon

dan Bojongpicung

sebagai pusat

pelayanan lokal (PPL)

5. Pengembangan jaringan

Jalan Strategis Kabupaten

Diperlukan

pembebasan

Terbatasnya

alokasi dana

Ditetapkannya

kota Pacet


141

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang


Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

:

• Ruas jalan Hanjawar –

Pacet • Ruas jalan

Cikalongkulon – Maniis

• Ruas Kiarapayung – Cikendi – Cijagang

• Ruas jalan Pasirkaderi –

Cirameuwah – Kawungjajar –

Cigunungherang –

Ciwaregu.

• Ruas jalan Cipeuyeum – Huve

lahan untuk

pelebaran jalan

guna meningkatkan

kapasitas jalan

untuk

pembebasan

lahan

sebagai pusat

pelayanan

kawasan (PPK), Cikalongkulon

dan

Bojongpicung sebagai pusat

pelayanan lokal

(PPL)

6. Pengembangan jalan

kolektor Vertikal Cianjur –

Agrabinta, meliputi : Ruas jalan

Warungkondang –

Cipadang – Bebedahan –

Lampegan – Karyamukti – Sukajembar – Sp.

Leuwimanggu –

Kadupandak – Cijati – Leles – Agrabinta.

Diperlukan

pembebasan

lahan untuk pelebaran jalan

guna

meningkatkan

kapasitas jalan

Terbatasnya

alokasi dana

untuk pembebasan

lahan

Ditetapkannya

kota Cianjur di

dalan RTRW sebagai pusak

kegiatan wilayah

promosi (PKWp)

dan Sindang-barang sebagai

pusat kegiatan

lokal (PKL)

7. Pengembangan jalan

kolektor ruas Pasirhayam –

Sukanagara –

Sindangbarang.

Diperlukan

pembebasan

lahan untuk

pelebaran jalan guna

meningkatkan

kapasitas jalan

Terbatasnya

alokasi dana

untuk

pembebasan lahan

Ditetapkannya

Cianjur sebagai

PKWp dan

Sindangbarang sebagai PKL

8. Pengembangan Jalan

Kolektor bagian tengah Bandung – Cianjur –

Sukabumi, meliputi :

• Ruas Nyalindung – Takokak – Paldua – Sp.

Leuwimanggu –

Sukanagara. • Ruas Citiis – Cisokan.

• Ruas Baros – Sukasirna.

• Ruas Sinagar – Cipelah.

Diperlukan

pembebasan lahan untuk

pelebaran jalan

guna meningkatkan

kapasitas jalan

Terbatasnya

alokasi dana untuk

pembebasan

lahan

Ditetapkannya

Sukanagara sebagai PKL dan

Takokak sebagai

PPL


Lingkar Perkotaan Sukanagara

Diperlukan

pembebasan lahan untuk

pelebaran jalan

guna meningkatkan

kapasitas jalan

Terbatasnya

alokasi dana untuk

pembebasan

lahan

Ditetapkannya

Sukanagara sebagai PKL


Lingkar Perkotaan

Sindangbarang

Diperlukan

pembebasan


guna

meningkatkan kapasitas jalan

Terbatasnya

alokasi dana

untuk pembebasan

lahan

Ditetapkannya

Sindangbarang

sebagai PKL

11. Pengembangan Jalan Strategis Kabupaten :

• Ruas jalan Cibitung –

Diperlukan pembebasan

lahan untuk

Terbatasnya alokasi dana

untuk

Ditetapkannya Sukanagara

sebagai PKL,


142

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang


Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Cipari

• Ruas jalan Wangunjaya –

Sukajembar • Ruas Ciparai –

Karyamukti.

• Ruas Wangunjaya – Cikulit.

• Leles – Patrol

• Cikadu – Kebonmuncang – Sukasari

• Sukasari – Purutwates.

pelebaran jalan

guna


pembebasan

lahan

Cibonong sebagai

PPL, dan

Koleberes sebagai kawasan

Agrotechnopark

12. Pengembangan Jaringan

Jalan Lokal meliputi :

• Ruas jalan Angkola – Dago – Cimaskara –

Padasuka – Cirendeu

• Ruas jalan Dago – Pamoyanan –

Kalapanunggal –

Cigerendem.

• Ruas jalan Muara Cikadu – Mekarlaksana –

Sukamulya – Naringgu.

• Ruas jalan Bayuning – Cimaragang – Cibuluh –

Puncakbaru – Mekarjaya

– Londok. • Ruas jalan

Sindangbarang – Muara

Cikadu – Simpang Pancuhtilu – Cigerendem

– Cikadu – Kebon

Muncang – Pondokdatar.

Diperlukan

pembebasan


guna


Terbatasnya

alokasi dana

untuk pembebasan

lahan

Ditetapkannya

kota

Sindangbarang di dalam RTRW

sebagai pusak

kegiatan lokal (PKL), Cibinong

sebagai pusat

pelayanan

lingkungan (PPL)

Sumber : Renstra Dinas PU Bina Marga 2016 - 2021

3. 6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan untuk

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa, serta analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun yang akan

datang. Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dalam

penyediaan air baku mempertimbangkan hasil telaahan terhadap dinamika global dan nasional, renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan


143

Perumahan Rakyatserta renstra Dinas PSDAP provinsi Jawa Barat. Isu-isu tersebut diantaranya :

A. Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyediaan Air Baku.

1. Peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten. Kinerja jaringan irigasi berdasar kewenangannya sampai saat ini

merupakan kinerja kurang dan perlu perhatian karena banyak faktor yang belum atau tidak dicapai seperti: a. prasarana fisik ( bangunan utama, saluran, bangunan

pendukung, kantor dan jalan inspeksi), b. produktifitas tanam (Kebutuhan air, realisasi tanam dan

produktifitas padi), c. Sasaran penunjang ( alat-alat OP,Transportasi,alat kantor, alat

komunikasi) d. Organisasi( organisasi OP dan Personil)

e. Database (data DI, Peta dan Gambar) f. P3A ( Status, kondisi, Koordinasi,partisipasi dan iuran) Kesemuanya merupakan kesatuan utuh dalam pengelolaan irigasi,

untuk itu perlu dilakukan penanganan pengelolaan irigasi dengan koordinasi dengan menfungsikan komisi irigasi kabupaten dan

peningkatan kemandirian masyarakat P3A untuk mewujudkan pelayanan air irigasi untuk pertanian dengan kondisi debit andalan

mencapai 70 %. 2. Penataan sungai di wilayah perkotaan.

Dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan dan daya rusak

air, perlu dilakukan penanganan khusus untuk sungai-sungai yang melintasi perkotaan, partisipasi masyarakat dalam operasi dan

pemeliharaan sungai sangat diperlukan, 3. Peningkatan pemanfaatan air baku permukaan untuk

memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat sehari – hari. Dengan pemanfaatan situ, embung, sungai maka diharapkan

kawasan-kawasan pembangunan di wilayah selatan dapat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, kebutuhan pokok

masyarakat perlahan di antisipasi dengan pemenuhan kebutuhan berdasar teknologi tepat guna dan sasaran.

4. Pemuktahiran dan pengelolaan data sumber daya air. Sebagai basis data dalam pembangunan maka pengelolaan data

merupakan subjek terpenting. Pola pengelolaan dan kajian pengaturan dalam bentuk PERDA perlu didorong sehingga ada kejelasan hukum dan tidak terjadi ketimpangan dalam pengelolaan

sumber daya air di kabupaten cianjur. 5. Peningkatan prasarana pengendali banjir, kekeringan dan

pengamanan pantai. Fungsi situ, embung selain sebagai penyedia kebutuhan air baku

merupakan bagian dalam konservasi lingkungan, dan prasarana dalam pengendalian banjir dan kekeringan, perlu juga diperhitungkan pengamanan daerah pantai dari abrasi dimana

wilayah pantai selatan merupakan daerah dengan ombak yang besar.

B. Isu-isuStrategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan jalan.

1. Masih Rendahnya Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Dukungan ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung bagi kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat Cianjur masih

jauh dari memadai dan masih terus menerus perlu ditingkatkan


144

dan dipertahankan ketersediaannya. Sampai saat ini ketersediaan infrastruktur jalan kabupaten dalam keadaan baik dan sedang

untuk mendukung kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, masih dirasakan sangat kurang oleh

masyarakat terutama yang berada di wilayah Cianjur selatan dan tengah. Pada saat ini dari 1.301,697 km panjang jalan kabupaten,

kondisi jalan dalam keadaan mantap (baik/sedamg) pada tahun 2015 hanya mencapai35,87% dan pada akhir tahun 2016 kondisi mantap diperkirakan naik menjadi 36,35%. Kondisi kemantapan

jalan kabupaten ini lebih rendah dari yang pernah dicapai pada tahun 2013, yaitu sebesar 40,57%. Sementara target pencapaian

SPM untuk jalan kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/PRT/M/2014

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, adalah persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota dalam keadaaan baik dan sedang sebesar 60%

harus dicapai pada tahun 2019. Penurunan kondisi kemantapan jalan kabupaten ini dikarenakan semakin mengecilnya alokasi

anggaran penanganan jalan dari yang dibutuhkan sejak dari tahun 2012 – 2015, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14. dan Gambar

2.4. 2. Kesenjangan Kondisi Jaringan Jalan Di Wilayah Cianjur Utara

Dan Selatan

Kondisi jaringan jalan di wilayah Cianjur bagian utara relatif lebih baik jika di bandingkan dengan wilayah bagian tengah dan selatan,

walaupun di wilayah Cianjur bagian utrara masih terdapat beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak. Aksesibilitas antar

bagian wilayah di Cianjur bagian utara cukup memadai. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan pada umumnya kondisinya baik sampai sedang. Sebaliknya di wilayah

Cianjur bagian selatan aksesibilitasnya masih rendah. Masih terdapat beberapa ruas jalan yang menghubungkan ibukota

kecamatan seperti Cikadu, Leles, dan Agrabinta dengan jaringan jalan provinsi kondisinya dalam keadaan rusak, sehingga perlu

segera adanya penanganan jaringan jalan yang membuka aksesibilitas ke dan dari wilayah tersebut karena kondisi seperti ini sangat menghambat bagi kegiatan perekonomian masyarakat dan

kegiatan lainnya. Kondisi seperti ini merupakan isu yang harus dijadikan target untuk diatasi dalam renstra dinasPekerjaan Umum

dan Penataan Ruang tahun 2016 – 2012, agar kesenjangan kondisi jalan antara wilayah Cianjur utara dan selatan semakin berkurang.

3. Sebagian Besar Jaringan Jalan Di Wilayah Tengah Dan Selatan Cianjur Berada Pada Daerah Rawan Bencana Wilayah Cianjur bagian tengah merupakan daerah yang labil,

rawan bencana alam berupa tanah longsor atau pergerakan tanah dan banjir akibat bandang akibat luapan air sungai. Banyak

diantaranya jalan-jalan wilayah Cianjur bagian tengah yang mengalami kerusakan bukan diakibatkan oleh beban lalu lintas

kendaraan, melainkan akibat tertimbunnya badan jalan olehtanah longsor sehingga merusak sebagian badan jalan atau putusnya badan jalan akibat terbawa longsoran tanah/gerakan tanah.

Kejadian tanah longsor ini dapat disebabkan oleh faktor alam berupa kondisi topografi yaitu daerah-daerah yang memiliki lereng

yang curam, intensitas curah hujan yang tinggi; kondisi drainase yang tidak baik, terdapatnya lahan-lahan kritis. Wilayah Cianjur

bagian tengah tersebut meliputi kecamatan Takokak, Pagelaran,


145

dan Kadu Pandak, Cibinong, Pasir Kuda. Sedangkan yang diakibatkan oleh faktor manusia antara lain disebabkan oleh

pemotongan tebing di lereng yang terjal; pengundulan hutan; sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman.

Bencana alam berupa tanah longsor atau gerakan tanah ini menyebabkan pemanfaatan jalan untuk melayani arus lalu lintas

menjadi tidak optimal. 4. Sebagian Besar Ruas Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur

Pelayanannya

Sebagaimana diketahui setiap ruas jalan yang dibangun atau ditingkatkan, umur pelayanannya terhadap lalu lintas sudah

ditentukan ketika pada tahap proses desain. Umur pelayanan jalan ini akan tercapai sesuai dengan rencana yamg ditetapkan apabila

seluruh kriteria yang diasumsikan atau di tetapkan ketika dalam proses desain terpenuhi. Beberapa kriteria yang ditetapkan ketika dalam proses desain diantaranya adalah beban lalu lintas yang

direncanakan melewati ruas jalan tersebut, meliputi jumlah kendaraan, dan berat maksimal sumbu kendaraan yang

direncanakan melewati ruas jalan tersebut selama umur rencana pelayanan jalan, perkiraan curah hujan pada lokasi rusa jalan

tersebut, topographi, tidak terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadi kerusakan jalan di luar kendali manusia seperti akibat bencana alam, serta dilakukanannya pemeliharaan rutin dan

periodik jalan selama umur pelayanan jalan. Habisnya umur pelayanan jalan sesuai dengan umur rencana akan

tercapai apabila seluruh kriteria yang diassumsikan pada proses desain terpenuhi. Habisnya umur pelayanan jalan tersebut ditandai

dengan rusaknya kondisi struktur jalan. Namum pada kenyataannya tidak semua ruas jalan habis umur pelayanannya sesuai dengan umur yang direncanakan. Pada kenyataannya

terdapat ruas-ruas jalan yang telah habis umur pelayanannya sebelum pada waktumya (mengalami kerusakan dini). Penyebab

dari kerusakan dini ini bisa diakibatkan oleh beberap faktor penyebab, diantaranya, akibat volume kendaraan yang lewat

melebihi kapasitas jalan; akibat kelebihan beban kendaraan; akibat air atau erosi; bencana alam, dan lain-lain. Beberapa tahun terakhir ini kerusakan jalan kabupaten Cianjur

semakin meningkat, karena banyak ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan tidak dapat ditangani. Hal tersebut

dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia untuk penanganan jalan. Akibatnya peningkatan kondisi jalan mantap

dari tahun ke tahun menjadi sulit untuk dicapai. Sebagai contoh pada tahun 2011 jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 40,42%. Namun karena terjadinya penurunan anggaran

untuk penanganan jalan dari Rp. 57,97 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 55,49 milyar pada tahun 2012, sehingga kondisi

mantap jalan kabupaten turun menjadi 38,61% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk penanganan jalan

meningkat menjadi sebesar Rp. 94,12 milyar, sehingga kondisi mantap jalan kabupaten sempat meningkat menjadi 40,57% dan pada akhir tahun 2013. Namun pada tahun 2014 alokasi anggaran

untuk penanganan jalan kembali turun menjadi Rp. 79,50 milyar, akibatnya kondisi mantap jalan kabupaten turun menjadi 35,55%

pada akhir tahun 2014. Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk penanganan jalan mengalami peningkatan menjadi Rp. 123,85

milyar, namun karena kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan


146

Penataan Ruang pada tahun 2015 lebih berorientasi pada program peningkatan jalan dari pada program pemeliharaan/ rehabilitasi

jalan, maka hal tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten secara

keseluruhan, sehingga kondisi mantap jalan kabupaten pada akhir tahun 2015 hanya mencapai 35,87%. Pada tahun 2016 alokasi

anggaran untuk penanganan jalan sebesar Rp. 179,914 milyar dan pada akhir tahun 2016 kondisi mantap jalan kabupaten mencapaai 37,87%.

5. Kerusakan Jalan Akibat Muatan Melebihi Kapasitas Daya Dukung Jalan

Umumnya Ruas-ruas jalan kabupaten terutama yang berada di luar kota, kapasitas daya dukung jalan belum memenuhi standar

muatan sumbu terberat (MST) 8 ton sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan. Hal tersebut dikarenakan

umumnya jalan-jalan kabupaten yang ada, dibangun pada waktu sebelum adanya ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan

dalam peraturan pemerintah tersebut. Pada umumnya Jalan-jalan kabupaten yang sudah terbangun kapasitas daya dukung muatan

sumbu terberatnya masih di bawah 8 ton. Sehingga jalan-jalan yang merupakan akses ke daerah perkebunan dan ke lokasi sumber quarry (galian C) pada umumnya mengalami kerusakan

yang lebih dini dibandingkan ruas jalan lainnya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan truk-truk pengangkut kayu glondongan

yang berasal dari daerah perkebunan maupun truk-truk pengangkut batu dari daerah quarry, muatannya melebihi

kemampuan daya dukung jalan kabupaten tersebut, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat meningkatkan kapasitas daya dukung jalan-jalan luar kota

tersebut, khususnya akses ke daerah perkebunan dikarenakan keterbatasan anggaran.

6. Penggunaan Ruang Manfaat Jalan Yang Tidak Sesuai Fungsinya

Penggunaan ruang manfaat jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya masih saja kerap terjadi pada ruas-ruas jalan kabupaten. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengertian warga

masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan untuk digunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga menyebabkan tergangunya

keamanan dari konstruksi jalan, yang mana pada akhirnya dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Hal

ini dapat dilihat masih sering ditemui adanya masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan tepi jalan, mencuci kendaraan pada bahu jalan yang dapat menyebabkan rusaknya

bahu jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir di daerah terlarang, dan lain-lain, semuanya ini

dapat membahayakan bagi lalu lintas. 7. Kondisi Kemantapan Jalan yang Menghubungkan Pusat-pusat

Kegiatan Masih Rendah Konektivitas wilayah kabupaten Cianjur, yaitu terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten

Cianjur dengan jaringan jalan, sudah memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) konektivitas wilayah kabupaten

berdasarkan Permen PU No. 01/PRT/M/2014. Pusat-pusat kegiatan yang dimaksud adalah merupakan ibukota-ibukota

kecamatan sebagaimana yang ditetapkan di dalam RTRW


147

kabupaten Cianjur tahun 2011 – 2031, dimana seluruh ibukota kecamatan yang terdapat di wilayah kabupaten Cianjur telah

terhubungkan dengan jaringan jalan (capaian 100%), baik oleh jaringan jalan Nasionl, provinsi maupun jalan kabupaten dengan

panjang total 801,734 km. Namun kondisi ruas-ruas jalan yang menghubungkan ibukota-ibukota kecamatan tersebut, sampai

akhir tahun 2015 kondisi kemantapannya baru mencapai 54,72%, dan pada akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai 57,51%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya beberapa ruas jalan

kabupaten yang menghubungkan antaribukota kecamatan tersebut dalam kondisi rusak, sedangkan untuk ruas-ruas jalan nasional

dan ruas-ruas jalan provinsi yang menghubungkan antaribukota kecamatan kondisinya dalam keadaan baik dan sedang.

8. Kualitas SDM yang masih kurang memadai Kualitas SDM yang kurang memadai baik dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun dari mitra kerja

Penyedia Jasa. Dari jumlah pegawai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 164 orang, yang memiliki tingkat

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di bidang penyelenggaran jalan dan jembatan baru mencapai 28 orang (17,07

%) terdiri dari pendidikan magister teknik bidang jalan 3 orang, pendidikan sarjana teknik sipil 8 orang, pendidikan diploma (D3) teknik 3 orang, dan berpendidikan STM 14 orang. Sedangkan

pegawai yang memiliki pengalaman kerja di bidangjalan dan jembatan < 5 tahun mencapai 4,3 %, dan yang memiliki

pengalaman kerja (5 – 10) tahun sebanyak 7,9 %, serta yang berpengalaman kerja > 10 tahun mencapai 32,3 %. Pegawai yang

mempunyai pengalaman di bidang jalan dan jembatan > 10 tahun adalah pegawai yang pada umumnya berlatar belakang pendidikan STM. Hal ini tentunya perpengaruh kepada kualitas penyediaan

prasarana jalan yang akhirnya berdampak pada tidak tercapainya masa layan jalan sesuai dengan umur rencana.

9. Belum Optimalnya Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi : pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang

jalan; pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan pemberian izin, rekomendasi,

dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan desa masih terkendala dengan alokasi anggaran dan tingkat

pendidikan aparatur penyelenggara jalan terutama untuk penyelenggara jalan desa. Dengan terbitnya Undang-undang No. 4

Th 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya PP No. 43 Th 2014, serta Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi No. 1 Th 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dimana berdasarkan peraturan dan perundangan tersebut,

pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan desa menjadi kewenangan Desa. Sehingga diperlukan bimbingan teknik,

penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa. Mengingat cukup banyaknya desa di


148

wilayah kabupaten Cianjur dan terbatasnya alokasi anggaran, sehingga belum seluluh aparatur desa yang mendapat pembinaan.

Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan masih belum berkembang karena belum dilakukannya

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Puslitbang

Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, sehingga belum dihasilkannya konstruksi jalan hasil pengembangan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah kabupaten Cianjur.

Dalam hal pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan ruang jalan masih banyak mengalami kendala,

karena belum semua masyarakat faham tentang pemanfaatan ruang jalan oleh masyarakat untuk kepentingan selain dari pada

untuk kepentingan lalu lintas harus mendapat izin atau rekomendasi dari pembina jalan. Sehingga masih banyak terjadi pemanfaatan ruang jalan yang dilakukan oleh masyarakat

menyalahi ketentuan peraturan dan perundangan. 10. Pembangunan Infrastruktur Yang Tahan Lama Sesuai Dengan

Tujuan SDGs Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada perayaan ulang

tahunnya yang ke 70, mengagendakan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan baru yang disebut dengan “Sustainable Development Goals (SDGs)” yang dimulai tahun 2016

sampai 2030. Agendapembanguanan tersebut terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 169 targetnya yang

terintegrasi dan tak terpisahkan. Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu Tujuan 9 membangun

infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.

Untuk mencapai tujuan SDGs tersebut, maka harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan,

berkelanjutan dan tahan lama, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. Permasalahan yang

terjadi dikabupaten Cianjur adalah masih banyaknya hasil pelaksanaan pembangunan jalan yang kualitasnya masih di bawah

standar, sehingga umur pelayanan jalan banyak yang tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya

tingkat penguasaan teknologi pekerjaan jalan oleh para Penyedia Jasa pekerjaan jalan yang masih rendah, penggunaan material untuk pekerjaan jalan yang di bawah standar, lemahnya

kemampuan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan oleh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta

kondisi wilayah kabupaten Cianjur yang rawan pergerakan tanah. Untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas

untuk dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan jalan, perlu dilakukan pemeringkatan terhadap

isu-isu strategis. Adapun penentuan peringkat Isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan

dengan cara sebagai berikut : a. Dibahas dalamrapat internal para pejabat struktural dan pejabat

fungsional dinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruangterhadap isu-isu yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penyelenggaraan jalan

kabupaten dan jalan desa.


149

b. Selanjutnya untuk melakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis tersebut, digunakan metode pembobotan dengan cara

sebagai berikut : 1) Menggunakan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah

ditetapkan, dengan mengisi bobot masing-masing kriteria pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No. Kriteria Bobot

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian sasaran renstraKementerian PUPR/Dinas Bina Marga Provi Jawa Barat/saran

RPJM Cianjur

25

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Cianjur

20

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat Cianjur

10

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

kabupaten Cianjur 15

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 10

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 20

Total 100

2) Memberikan penilaian keterkaitan isu strategis yang telah ditetapkan terhadap kriteria pada tabel 3.7 dengan skala 1 sampai 4, dimana :

Angka 4 :keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria sangat terkait.

Angka 3 :keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria ada terkait.

Angka 2 :keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria kurang terkait Angka 1: keterkaitan antara isu strategis dengan kriteria tidak

tekait. 3) Peringkat isu strategis bidang prasarana diurut berdasarkan

skor tertinggi sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan, sebagai

tabel 3.9 berikut : Tabel 3.9. Peringkat Isu-isu Strategis

No Peringkat Isu-Isu Strategis Total Skor

Rata-rata Skor

(1) (2) (3) (4)

1

Kondisi Kemantapan Jalan yang

Menghubungkan Pusat-pusat Kegiatan Masih Rendah

4760 366

2 Masih rendahnya tingkat Kemantapan Kondisi Jalan

4705 362

3 Pembangunan Infrastruktur Yang Tahan

Lama Sesuai Dengan Tujuan SDGs 4665 359

4 Kesenjangan kondisi jaringan jalan di wilayah Cianjur Utara dan Selatan

4575 352

5 Sebagian besar ruas jalan kabupaten sudah habis umur pelayanannya

4280 329

6

Sebagian besar jaringan jalan di wilayah

Tengah dan Selatan Cianjur berada pada daerah rawan bencana

4225 325

7 Kualitas SDM yang masih kurang memadai 3980 306


150

No Peringkat Isu-Isu Strategis Total Skor

Rata-rata Skor

(1) (2) (3) (4)

8 Kerusakan Jalan akibat muatan melebihi kapasitas daya dukung jalan

3900 300

9 Belum Optimalnya Pembinaan Jalan

Kabupaten dan Jalan Desa 3760 289

10 Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang tidak sesuai fungsinya

3430 264

Sumber : Renstra Dians PU Bina Marga Th 2016 – 2021 C. Isu-Isu Strategis Terkait Bidang Penataan Ruang Dan Penataan

Bangunan. a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di sekitar kawasan

perkotaan yang dapat mengancam ketersediaan pangan; b. Masih luasnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan

perdesaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan antara daerah

perkotaan dan perdesaan; c. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka

menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor;

d. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang akibat inkonsistensi dan lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang sehingga banyak ditemui pelanggaran terhadap tata ruang;

e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, sehingga tata ruang belum menjadi kebutuhan;

f. Masih lemahnya koordinasi antar para pelaku penataan ruang, sehingga sering timbul kepentingan antar sektor;

g. Peningkatan kapabilitas aparatur, khususnya di Bidang Tata Bangunan dan Balai dalam upaya pembinaan masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan gedung;

h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang terencana, tertata, dan terkendali.


151

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4. 1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat proritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang selanjutnya akan menjadai dasar penyusunan

arsitektur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun ke depan.

Tujuan adalah merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untukmencapai visi dan misi pemerintah kabupaten

Cianjur, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis kabupaten Cianjur dalam hal penyediaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaranadalah merupakan pernyataan-pernyataan hasil yang

diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut : 1. Mereview pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan

jangka menengah pemerintah daerah kabupaten Cianjur, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021;

2. Mereview hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabuapen Cianjur tahun 2016 – 2021 adalah :

Visi : “Cianjur Lebih Maju Dan Agamis”

dengan salah satu misinya, yaitu : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan

berwawasan lingkungan.”

Adapun tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian dari misi tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan dan yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMD kabupaten Cianjur tahun 2016 –

2021, disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut : Tabel 4.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD TH 2016 – 2021

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja Sasaran

Target RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan

pembangunan infrastruktur

yang

terintegrasi

dan

berwawasan

lingkungan

Meningkatkan

kualitas dan cakupan

pelayanan

infrastruktur

wilayah

dengan

menerapkan pembangunan

berwawasan

lingkungan

Meningka

tnya pembang

unan

infrastruk

tur

daerah

Persentase kondisi

mantap

jalan

kabupaten

36,35

%

44,0

0 %

52,00

%

60,0

0 %

65,00

%

70,0

0 %

Persentase

tersediany

a air baku

untuk memenuhi

kebutuhan

58,87

%

60,8

7%

62,87

%

64,8

7%

66,87

%

68,8

7%


152

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Target RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

pokok

minimal

sehari-hari

Sumber : RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.

Hasil dari review terhadap pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pemerintah daerah kabupaten

Cianjur, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021, dan review tehadap isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :

A. Tujuan dan Sasaran Bidang Sumber Daya Air 1. Tujuan :

Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat

2. Sasaran : Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakt dan meningkatnya luas layanan jaringan irigasi, serta terjaganya

kondisi dan fungsi sumber air dan infratruktur sumber daya air B. Tujuan dan Sasaran Bidang Jalan

1. Tujuan a. Meningkatkan kualitas penanganan jalan yang berwawasan

lingkungan, dan mempertahankan kondisi kemantapan jalan kabupaten

2. Sasaran

a. Meningkatnya kualitas konstruksi pembangunan/ peningkatan jalan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan dan meningkatnya kualitas sarana pejalan kaki yang berwawasan lingkungan pada ruas jalan di kawasan perkotaan

b. Bertambah dan terjaganya kondisi kemantapan jalan kabuapten serta terjaga kelestarian lingkungannya

C. Tujuan dan Sasaran Bidang Bina Teknik Jasa Konsturksi

1. Tujuan Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur Dinas PUPRdan

para penyedia jasa konstruksi di bidang pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan

2. Sasaran Meningkatnya informasi/data base infrastruktur lingkup pekerjaan umum yang mutakhir, dan tersedianya jumlah kajian/penelitian,

pengembangan teknologi di bidang pekerjaan umum, serta bertambahnya pengetahuan sumber daya aparatur Dinas PUPR dan

Penyedia Jasakonstruksi di bidang pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan

D. Tujuan dan Sasaran Bidang Penantaan Ruang dan Bangunan Gedung

1. Tujuan

Tertatanya ruang wilayah yang serasi untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung lingkungan dan

pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang.

2. Sasaran Terjaganya keharmonisan lingkungan antara keterpaduan sumber daya dan perlindungan fungsi ruang akibat pemanfaatan ruang,


153

dan meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan yang ramah lingkungan

Adapun tujuan dan sasarandan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruangdalam hal pelayanan di

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk jangka waktu 5(lima)tahun yang akan datang sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2

sebagai berikut. Tabel 4.2.

TujuandanSasaranJangkaMenengah

PelayananDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan

pengelolaan

sumber daya air

untuk pemenuhan

kebutuhan air

bagi masyarakat

Meningkatnya

ketersediaan air

baku untuk

kebutuhan masyarakt dan

meningkatnya

luas layanan

jaringan irigasi,

serta terjaganya kondisi dan

fungsi sumber air

dan infratruktur

sumber daya air

Persentase

ketersedian air

baku untuk

memenuhi kebutuhan

pokok sehari-

hari

19% 21% 22% 24% 25%

Persentase luas daerah irigasi

yang terairi

melalui jaringan

irigasi

72 % 73 % 74 % 74,5 % 75 %

Persentase

tingkat

penanganan

pengamanan

lahan kritis

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatkan

kualitas

penanganan jalan yang

berwawasan

lingkungan, dan

mempertahanka

n kondisi

kemantapan jalan kabupaten

Meningkatnya

kualitas

konstruksi pembangunan/

peningkatan

jalan yang tidak

menimbulkan

dampak negatif

terhadap lingkungan dan

meningkatnya

kualitas sarana

pejalan kaki yang

berwawasan

lingkungan pada ruas jalan di

kawasan

perkotaan

Persentase

panjang ruas

jalan yang meningkat

kualitasnya

6,76% 6,76% 6,76% 4,23% 4,23%

Persentase panjang jalan di

kawasan

perkotaan yang

dilengkapi

trotoar dengan

penghijauan

66,67 %

68,00 %

69,33%

70,67% 72,00%

Bertambah dan

terjaganya

kondisi

kemantapan

jalan kabuapten serta terjaga

kelestarian

lingkungannya

Persentase

panjang jalan

kabupaten yang

bertambah dan

terjaga kondisi kemantapannya

serta terjaga

kelestarian

lingkungnnya

37,24

%

45,24

%

53,24

%

60,78% 65,78

%

3. Meningkatkan

pengetahuan

sumber daya

aparatur Dinas

PUPRdan para penyedia jasa

konstruksi di

bidang pekerjaan

umum yang


Meningkatnya

informasi/ data

base

infrastruktur

lingkup pekerjaan umum

yang mutakhir,

dan tersedianya

jumlah

kajian/penelitian, pengembangan

teknologi di

bidang pekerjaan

umum, serta

Persentase

dokumen data

base/ informasi

perkembangan

infrastruktur pekerjaan umum

dan jasa

konstruksi yang

mutakhir, dan

persentase kajian, penelitian

dan

pengembangan

teknologi di

10% 35% 55% 75% 100%


154

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

bertambahnya

pengetahuan sumber daya

aparatur Dinas

PUPR dan

Penyedia

Jasakonstruksi

di bidang pekerjaan

konstruksi yang

berwawasan

lingkungan

bidang pekerjaan

umum yang dihasilkan.

Persentase sumber daya

aparatur Dinas

PUPR dan

Penyedia Jasa

konstruksi yang mendapat

pembinaan jasa

konstruksi

14,28% 35,71% 57,14% 78,57% 100%

4. Tertatanya ruang

wilayah yang

serasi untuk

pelestarian

fungsi

lingkungan hidup sesuai

daya dukung

lingkungan dan

pengendalian

yang handal dan konsisten

terhadap

pemanfaatan

ruang.

Terjaganya

keharmonisan

lingkungan

antara

keterpaduan

sumber daya dan perlindungan

fungsi ruang

akibat

pemanfaatan

ruang, dan meningkatnya

kualitas

bangunan

gedung

pemerintahan

yang ramah lingkungan

Persentase

kawasan

perkotaan

kecamatan/kawa

san strategis

yang mempunyai rencana tata

ruang dan

memiliki legalitas

53.33

%

66.66

%

84.44

%

93.33

%

100,0

0 %

Persentase

tingkat

kesesuaian

pemanfaatan

ruang terhadap RTRW

90% 95% 95% 100% 100%

Persentase

pembangunan gedung

pemerintah yang

representatif

51,57

%

70,44

%

83,65

%

93,71% 100%

4. 2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dinas secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana

program prioritas pemerintah kabupaten Cianjur di bidang infrastruktur. Adapunstrategi, kebijakan dan program prioritaspemerintah

kabupaten Cianjur sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD KabupatenCianjur di bidang infrastruktur tahun 2016 – 2021 disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas RPJMD Tahun 2016 – 2021 Bidang

Infrastruktur

Tujuan Sasaran Strategi Arah

Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah

Program

Prioritas

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan

lingkunagn

Meningkatk

ankualitasdancakupan

pelayanani

nfrastrukturwilayahden

ganpenerap

anpembang

unanberwawasanlingk

ungan

Meningkat

kanpembangunaninf

rastruktur

daerah

Meningkatkan

cakupan dan kualitas

pelayanan

infrastruktur wialyah

Pengembanga

n prasarana transportasi

serta jaringan

jalan strategis

Program

Pembangunan Jalan,

Jembatan dan

Trotoar

Pembanguna

n jalan beton 100

milyar/tahun

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan,

Jembatan, Trotoar, dan

Revitalisasi

Jembatan


155

Tujuan Sasaran Strategi Arah

Kebijakan

Program Pembangunan

Daerah

Program

Prioritas

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Peningkatankualitasdancaku

panpelayanans

aranadanprasaranairigasime

laluipengemba

nganpengelolaansistemirigasi

partisipatif

Program Pengembangand

anPengelolaanJ

aringanIrigasi, Rawa, dan,

Konservasi

Sungai, DanaudanSumb

erdaya Air

Lainnya

Revitalisasi Jaringan

Irigasi

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukan bagaimana cara Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD di bidang

infrastruktur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya menjadi dasar perumusan

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanguntuk setiap program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. A. PerumusanStrategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Segala sesuatu

yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal penyediaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Perumusan strategi pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Menyusunalternatifpilihan langkah yang dinilai realitis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT

(kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/ opportunuties, dan tantangan/threats), dengan langkah-langkah

sebagai berikut : a. Menentukan alternartif strategi pencapaian dari setiap indikator

sasaran seperti terlihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :


156

Tabel 4.4. Penentuan Alternatif Strategi dengan Metode SWOT

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang/Opportunites (O) :

1. Adanya UU No. 38 Th 2004 tentang Jalan.

2. Adanya UU No 11 Th 1974

tentang Pengairan 3. Adanya UU No 26 Th 2007

tentang Penataan Ruang

4. Adanya PP No. 30 Th 2000 tentang Pembinaan Jasa

Konstruksi

5. Masih terdapat program-

program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

6. Terdapatnya diklat SDM bidang ke-PUan bagi

aparatur Dinas Daerah

yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

7. Posisi Cianjur yang

strategis dan merupakan bagian dari PKN.

Tantangan/Threates (T) :

1. Terdapatnya daerah rawan bencana alam.

2. Muatan kendaraan yang

melebihi kapasitas daya dukung jalan.

3. Terdapatnya

pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai

dengan fungsinya.

4. Pembangunan

Infrastruktur yang tahan lama sesuai dengan

tujuan SDGs

5. Masih kurangnya pengetahuan para

pemangku kepentingan

bidang pekerjaan umum terhadap peraturan dan

perundangan di bidang

jasa konstruksi 6. Perkembangan investasi

regioal.

7. Meningkatnya

kebutuhan pembangunan/rehabilita

si bagunan/gedung

pemerintah

Kekuatan/Strengths (S) : 1. Kewenangan

penangann jalan sesuai

Peraturan Bupati No.

60 Th 2016 tentang Tugas, fungsi dan tata

kerja Dinas PUPR.

2. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.

3. Tersedianya sarana dan

prasarana kerja

Alternatif Strategi : 1. Melaksanakan pekerjaan

infrastrukturdengan jenis

konstruksi yang

sesuaidengan kebutuhan ndimasa yang

akandatang.

2. Melaksanakan penyususnan rencana

rinci tata ruang

3. Melaksanakan pelatihan danbimbinganteknisbidan

g ke-PU-an bagi

aparatDinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan para Penyedia

Jasa Konstruksi yang

sesuaidengankebutuhanlapangandenganberpedoma

nkepada persyaratan

teknisdan peraturan perundang-undangan di

bidang pekerjaan umum.

Alternatif Strategi : 1. Memanfaatkan SDM


yang dimiliki untuk

menanggulangi kerusakan infrastruktur

akibat bencana alam

2. Melaksanakanpeningkatan/pembangunan


irigasi yang tahan lama sesuai

dengankebutuhansaatini

dandimasa yang akan datang.

3. Melaksanakansosialisasi

danpembinaankepada

para Penyedia Jasa Konstruksi.

4. Melaksanakan

pembangunan dan rehabilitasi

bangunan/gedung

pemerintah secara selektif.

Kelemahan/Weaknesses (W) :

1. Terbatasnya alokasi

APBD untuk penanganan jalan.

2. Rendahnya

kemampuan teknis dan manajerial SDM Dinas

PUPR dalam

melaksanakan tupoksinya.

3. Masih terdapat kualitas

pekerjaan infrastruktur

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan

pengetahuan SDM

aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruangdengan

memanfaatkan diklat SDM bidang ke-PUan yang

diselenggarakan

Pemerintah. 2. Melaksanakanpemeliharaa

n dan rehabilitasi


Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan

koordinasi dengan

instansi terkait untuk mengatasi masalah

muatan kendaraan yang

melebihi kapasitas daya dukung jalan.

2. Meningkatkankualitaspe

kerjaan infrastruktur dengan menggunakan

jenis konstruksi yang

umurnya lebih tahan


157

yang belum optimal. 4. Kurangnya penanganan

pemeliharaan

infrastruktur secara kontinyu.

5. Belum optimalnya

pembinaan kepada para Penyedia Jasa

Konstruksi

irigasi untukmempertahankan

kondisi pelayanan

danmemperpanjang usia pelayanan dengan

memanfaatkan program

penanganan infrstruktur ke-PU-an dari

Kementerian Umum dan

Perumahan Rakyat..

lama dan minim biaya pemeliharaan.

b. Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode

SWOT sebagai mana terlihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut : Tabel 4.5. RumusanStrategi Terpilih

No

. SASARAN

INDIKATORKINERJA

SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya

ketersediaan air untuk

kebutuhan air baku dan

meningkatnya luas layanan jaringan irigasi,

serta terjaganya kondisi

dan fungsi sumber air dan infratruktur sumber daya

air

Persentase ketersedian

air baku untuk

memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari

Peningkatan pelayanan

kepada masyarakat dalam

pemanfaaan air baku

permukaan untuk kebutuhan sehari-hari

sesuai standar pelayanan

minimal.

Persentase luas daerah

irigasi yang terairimelalui jaringan

irigasi

Peningkatan pengelolaan

dan pengembangan jaringan irigasi untuk

memenuhi kebutuhan air

irigasi untuk pertanian

rakyat sesuai standar pelayanan minimal.

Persentase tingkat penanganan

pengamanan lahan

kritis

Peningkatan penanganan untuk perlindungan

terhadap kawasan lahan

kritis dan pengendalian pengamanan pantai

2. Meningkatnya kualitas konstruksi pembangunan/

peningkatan jalan yang

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan dan

meningkatnya kualitas sarana pejalan kaki yang


pada ruas jalan di

kawasan perkotaan.

Persentase panjang ruas jalan yang

meningkat kualitasnya

Melaksanakan pembangunan/peningkata

n jalan kabupaten dengan

konstruksi yang tahan lama dan dan tidak

berdampak negatif

terhadap lingkungan

Persentase panjang

jalan di kawasan perkotaan yang

dilengkapi trotoar

dengan penghijauan

Melaksanakanpembuatant

rotoar yang dilengkapidengantanaman

3. Bertambah dan terjaganya

kondisi kemantapan jalan kabupaten serta terjaga

kelestarian

lingkungannya.

Persentase panjang

jalan kabupaten yang bertambah dan terjaga

kondisi

kemantapannya serta terjaga kelestarian

lingkungnnya

Melaksanakanrehabilitasi,

rekonstruksidanpemeliharaanjalansecaraperiodikdan

rutindenganmenjagakelest

arianlingkungannya

4. Meningkatnya

informasi/data base

infrastruktur lingkup pekerjaan umum yang

mutakhir, dan tersedianya

jumlah kajian/penelitian, pengembangan teknologi

di bidang pekerjaan

umum, serta bertambahnya

pengetahuan sumber daya

Persentase dokumen

data base/ informasi

perkembangan infrastruktur pekerjaan

umumdan jasa

konstruksi yang mutakhir, dan jumlah

kajian, penelitian dan

pengembangan teknologi di bidang

pekerjaan umum yang

Melaksanakanpemutakhir

an data base/informasi

infrastruktur lingkup pekerjaan umum yang

mutakhir,

danmelaksanakan pengkajian, penelitian dan

pengembangan teknologi

konstruksi di bidang pekerjaan umum yang

ramah lingkungan


158

No.

SASARAN INDIKATORKINERJA

SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)

aparatur Dinas PUPR dan para penyedia jasa

konstruksi di bidang

pekerjaan Umum yang berwawasan lingkungan

dihasilkan.

Persentase sumber daya aparatur Dinas

PUPR dan Penyedia

Jasa konstruksi yang

mendapat pembinaan jasa konstruksi

Melaksanakansosialisasi terhadap peraturan dan

perundangan bidang jasa

konstruksi,pelatihandanbi

mbinganteknis kepada para apratur Dinas PUPR

dan para Penyedia Jasa

Konstruksi.

5. Terjaganya keharmonisan lingkungan antara

keterpaduan sumber daya

dan perlindungan fungsi

ruang akibat pemanfaatan ruang, dan meningkatnya

kualitas bangunan gedung

pemerintahan yang ramah lingkungan

Persentase kawasan perkotaan

kecamatan/kawasan

strategis yang

mempunyai rencana tata ruang dan

memiliki legalitas

Menyelenggarakanperencanaantataruang yang

partisipatifdanakuntabeld

enganmelibatkanseluruh

stakeholder dan pembuatan peraturan

daerah rencana rinci tata

ruang wilayah kabupaten Cianjur

Persentase tingkat kesesuaian

pemanfaatan ruang

terhadap RTRW

Menyelenggarakanfungsipemanfaatandanpengendali

antataruang yang

konsistendanterkoordinasi

Persentase pembangunan

infrastruktur gedung

pemerintah yang

representatif

Menyelenggarakan pembangunan dan

rehabilitasi

bangunan/gedung

pemerintah secara setektif

B. PerumusanKebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dibuat antara lain untuk:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara

lebih rasional; 2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/focus, konkrit, dan

operasional; 3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktorpenentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar tidak bertentangan dengan peraturan dan

perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Dinas PUPR

untuk jangka 5 (lima) tahun yang akan datang sebagaimana terlihat

padaTabel 4.6berikut : Tabel 4.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, danKebijakan

DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang VISIPemerintahKabupatenCianjur :CianjurLebihMaju Dan Agamis

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan

lingkungan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan

pengelolaan sumber daya air

untuk

pemenuhan kebutuhan air

Meningkatnya

ketersediaan air untuk kebutuhan air

baku dan

meningkatnya luas layanan jaringan

Peningkatan

pengelolaan dan pengembangan

jaringan irigasi untuk

memenuhi kebutuhan air irigasi untuk

Meningkatkankondisibai

kinfrastrukturirigasidenganupayaperehabilitasian

danpeningkatanjaringani

rigasi


159

VISIPemerintahKabupatenCianjur :CianjurLebihMaju Dan Agamis

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan


bagi masyarakat

irigasi, serta terjaganya kondisi

dan fungsi sumber air

dan infratruktur

sumber daya air

pertanian rakyat sesuai standar

pelayanan minimal.

Peningkatan upaya

konservasi pada

sumber – sumber air dengan tujuan

menjaga ketersediaan

air untuk kebutuhan masyarakat.

Meningkatkaninfrastrukt

ursumberdaya air

untukpendayagunaansumberdaya air

Peningkatan penanganan untuk

perlindungan

terhadap kawasan lahan kritis dan

pengendalian

pengamanan pantai

Meningkatkan pembangunan

infrastruktur pada

daerah kritis sempadan dan daerah aliran sungai

serta sarana

pengamanan pantai

Mewujudkan

kualitas penanganan

jalan yang


Meningkatnya

kualitas konstruksi pembangunan/

peningkatan jalan

yang tidak menimbulkan

dampak negatif

terhadap lingkungan

dan meningkatnya kualitas sarana

pejalan kaki yang

berwawasan lingkungan pada ruas

jalan di kawasan

perkotaan.

Melaksanakanpemba

ngunan/ peningkatanjalankab

upatendengankonstru

ksi yang tahan lama dandantidakberdamp

aknegatifterhadapling

kungan

Melaksanakanpenbangu

nan/peningkatanruasjalan yang

menghubungkanantarib

ukotakecamatandengankonstruksibetonsertadilen

gkapidenganpenghijauan

Melaksanakanpembu

atantrotoar yang dilengkapidengantana

man

Melaksanakanpembuata

ntrotoarpadaruasjalan di kawasanperkotaandan di

ibukotakecamatan yang

dilegkapidengantanaman

Mempertahank

an kemantapan

jalan

kabupatenn yang

berwawasan

lingkungan

Bertambah dan

terjaganya kondisi kemantapan jalan

kabuapten serta

terjaga kelestarian lingkungannya

Melaksanakanrehabili

tasi, rekonstruksidanpeme

liharaanjalansecarape

riodikdanrutindenganmenjagakelestarianlin

gkungannya

Melaksanakanrehabilitas

ijalandenganmenggunakankonstruksibetondanm

elaksanakanpemeliharaa

nperiodikjalanuntukruasjalan yang

akanhabisumurpelayana

nnyasertamelaksanakanpemeliharaanrutindanre

konstruksijalanuntukme

mpertahankankondisijalandalamkondisibaikdanse

dangsertamelengkapinya

denganpenghijauan

Meningkatkan

pengetahuan SDM aparatur

Dinas

PUPRdan para

penyedia jasa konstruksi di

bidang

pekerjaan umum yang

berwawasan

lingkungan

Meningkatnya

informasi/data base infrastruktur

lingkup pekerjaan

umum yang

mutakhir, dan tersedianya jumlah

kajian/penelitian,

pengembangan teknologi di bidang

pekerjaan umum,

serta bertambahnya pengetahuan

sumber daya

aparatur Dinas PUPR dan para

penyedia

Melaksanakanpemuta

khiran data base/informasiinfrast

rukturlingkuppekerja

anumum yang

mutakhir

Membuatsisteminformasi

/data base infrastruktur lingkup pekerjaan

umumdenganmenggunak

anteknologiinformasi

Melaksanakanpengkajian,

penelitiandanpengem

banganteknologikonstruksi di

bidangpekerjaanumu

m yang

ramahlingkungan

Melaksanakanpengkajian,

penelitiandanpengemban

ganteknologikonstruksidi bidang pekerjaan umum

yang

ramahlingkunganbekerja

samadenganPuslitbangJalandanJembatan

Melaksanakansosialis Melaksanakansosialisasi


160

VISIPemerintahKabupatenCianjur :CianjurLebihMaju Dan Agamis

MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan


jasakonstruksi di bidang pekerjaan

Umum yang

berwawasan

lingkungan

asiterhadapperaturandanperundanganbida

ngjasakonstruksi,

pelatihandanbimbing

antekniskepada para apraturDinas PUPR

dan para

PenyediaJasaKonstruksi.

peraturandanperundanganbidangjasakonstruksi,

pelatihandanbimbingante

knisbidangpekerjaanumu

mbagi aparatur Dinas PUPR dan para

penyediajasa Konstruksi

Tertatanya

ruang wilayah

yang serasi

untuk pelestarian

fungsi

lingkungan hidup sesuai

daya dukung

lingkungan dan

pengendalian

yang handal dan konsisten

terhadap

pemanfaatan

ruang.

Terjaganya

keharmonisan

lingkungan antara

keterpaduan sumber daya dan

perlindungan fungsi

ruang akibat pemanfaatan ruang,

dan meningkatnya

kualitas bangunan gedung

pemerintahan yang

ramah lingkungan

Menyelenggarakan

perencanaan tata

ruang yang

partisipatif dan akuntabel dengan

melibatkan seluruh

stakeholder dan pembuatan

rancangan peraturan

daerah rencana rinci tata ruang wilayah

kabupaten Cianjur

Mempercepat proses

penyusunanrencanarinci

tataruangtiap kecamatan

serta Mengusulkan pembuatan rancangan

peraturan daerah rencan

rinci tata ruang kecamatan yang telah

disusun dokumen

teknisnya.

Menyelenggarakan

fungsi pemanfaatan

dan pengendalian tata ruang yang

konsisten dan

terkoordinasi

Mengefektifkanpembinaa

ndanpengawasanteknisd

alampelaksanaanpenataanruang

Menyelenggarakan


bangunan/gedung

pemerintah secara setektif

Melaksanakan


bangunan/gedung

pemerintah yang ramah lingkungan


161

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 – 2021 merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Cianjur tahun

2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan

besarnya pagu anggaran yang dibutuhkan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.Adapun pemilihan

kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan

tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome

program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun 2017 – 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Lampiran II


Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Cianjur

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Penanggun

gjawab Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

Renstra

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan pengelolaan sumber daya air

untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat

Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

masyarakat dan meningkatnya luas layanan jaringan irigasi, serta terjaganya kondisi dan

fungsi sumber air dan infratruktur sumber daya air

Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari

1 03

02

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DANKONSERVASI JARINGAN

IRIGASI, RAWA, JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA, SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Persentase ketersedian air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari (*)

18% 19%

8.0

00.0

00.0

00

21%

10.0

00..

000.0

00

22%

20.0

00.0

00.0

00

24%

12.0

00.0

00.0

00

25%

12.0

00.0

00.0

00

25%

62.0

00.0

00.0

00

Bidang SDA

Kab. Cianjur

1 03

02

Jumlah

situ/rawa/ embung yang ditangani

1 lok. 5 lok.

8.0

00.0

00.0

0

0

5 lok.

10.0

00..000.0

00

6 lok.

20.0

00.0

00.0

00

3 lok

12.0

00.0

00.0

00

3 lok

12.0

00.0

00.0

00

23. lok.

62.0

00.0

00.0

00 Bidang

SDA

Kab.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Situ/Rawa/Embung

dan Sumber Air Lainnya

Jumlah situ/rawa/ embung yang dibangun/

direhab

1 lok. 5 lok.

8.0

00.0

00.0

00

5 lok.

10.0

00..000.0

0

0

6 lok.

20.0

00.0

00.0

0

0

3 lok

12.0

00.0

00.0

0

0

3 lok

12.0

00.0

00.0

0

0

23. lok.

62.0

00.0

00.0

0

0 Bidang

SDA Kab.

Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Persentase luas daerah irigasi yang terairi melalui jaringan irigasi

1 03

02

PROGRAM PENGEMBANGAN,

PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI JARINGAN IRIGASI, RAWA, JARINGAN

PENGAIRAN

LAINNYA, SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Persentase Tingkat Kondisi

Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

45% 46%

54.7

90.0

00.0

00

47%

65.1

09.0

00.0

00

48%

74.7

75..

800.0

00

49%

88.8

11.0

00.0

00

50%

97.1

15.5

00.0

00

50%

380.6

01.3

00.0

00

Bidang SDA

Kab. Cianjur

1 0

3

0

2

Kegiatan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/ Embung dan

Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah dokumen perencanaan jaringan irgasi, situ

/rawa/embung, sungai dan sumber air lainnya

1 dok

500.0

00.0

00

1 dok

2.1

50.0

00.0

00

1 dok

2.1

50.0

00.0

00

1 dok

2.1

50.0

00.0

00

1 dok

2.1

50.0

00.0

00

5 dok

9.1

00.0

00.0

00

Bidang

SDA

Kab.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah bangunan air dan jaringan irigasi yang

direhab/ ditingkatkan/ dibangun

- 32 DI

52.2

90.0

00.0

00

32 DI

57.5

19.0

00.0

00

32 DI

66.1

46.0

00.0

00

32 DI

79.3

76.0

00.0

00

33 DI

87.3

13.0

00.0

00

161 DI

342.6

47.0

00.0

0

0

Bidang SDA

Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Luas Daerah Irigasi yang dioptimalkan fungfsi, operasi dan pemeliharaanny

a

- 4.615

Ha

2.0

00.0

00.0

00

6.180 Ha

3.0

90.0

00.0

00

6.883 Ha

4.1

29.8

00.0

00

7.050 Ha

4.9

35.0

00.0

00

7.070 Ha

5.3

02.5

00.0

00

31.798 Ha

19.4

57.3

00.0

00

Bidang SDA

Kab. Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 03

02

Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah jaringan irigasi tersier yang direhab secara partisipatif

- - - 7 DI

350.0

00.0

00

7 DI

350.0

00.0

00

7 DI

350.0

00.0

00

7 DI

350.0

00.0

00

28 DI

1.4

.0.0

00.0

00

Bidang SDA

Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pembangunan/

Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai Situ/Rawa/ Embung dan Sumber Daya Air Lainnya Dalam Rangka Penunjang Produktivitas

Pertanian

Jumlah jaringan irigasi/sungai/si

tu/ embung yang dibangun/ditingkatkan/direhab

- - - 10 lok.

2.0

00.0

00.0

00

10 lok.

2.0

00.0

00.0

00

10 lok.

2.0

00.0

00.0

00

10 lok.

2.0

00.0

00.0

00

40 lok.

8.0

00.0

00.0

00

Bidang SDA

Kab. Cianjur

Persentase tingkat penanganan pengamanan lahan kritis

1 03

02

PROGRAM

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI

JARINGAN IRIGASI, RAWA,

JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA, SUNGAI, DANAU DAN

SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Tingkat

penanganan pengamanan lahan kritis

100 %

7.0

00.0

00.0

00

100 %

5.5

00.0

00.0

00

100 %

20.5

00.0

00.0

00

100 %

50.5

00.0

00.0

00

100 %

50.5

00.0

00.0

00

100 %

134.0

00.0

00.0

00

Bidang

SDA

Kab.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Rehabilitasi Sungai

Jumlah ruas sungai kritis yang ditangani -

2 sungai

7.0

00.0

00.0

0

0 1

sungai

5.0

00.0

00.0

0

0 1

sungai

5.0

00.0

00.0

0

0

1 sungai

5.0

00.0

00.0

0

0 1

sungai

5.0

00.0

00.0

0

0 6

sungai

27.0

00.0

00.0

00 Bidang

SDA Kab.

Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 03

02

Kegiatan Optimalisasi Sungai

Jumlah lokasi sungai yang dipelihara - - - 10 lok.

500.0

00.0

00

10 lok.

500.0

00.0

00

10 lok.

500.0

00.0

00

10 lok.

500.0

00.0

00

40 lok.

2.0

00.0

00.0

0

0 Bidang

SDA Kab.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pembangunan Pengendalian Banjir

Jumlah bangunan pengendali

banjir yang dibangun

- - - - - 1 lok.

15.0

00.0

00.0

00

1 lok.

15.0

00.0

00.0

00

1 lok.

15.0

00.0

00.0

00

3 lok.

45.0

00.0

00.0

00 Bidang

SDA Kab.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pembangunan Pengmanan Pantai

Jumlah bangunan pengamanan pantai yang dibangun

- - - - - - - 1 lok.

30.0

00.0

00.0

00

1 lok.

30.0

00.0

00.0

00

2 lok.

60.0

00.0

00.0

00 Bidang

SDA Kab.

Cianjur

Meningkatk

an kualitas penanganan jalan yang berwawasan lingkungan, dan mempertahankan kemantapan

jalan kabupaten

Meningkatnya

kualitas konstruksi pembangunan/ peningkatan jalan yang tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan dan meningkatnya kualitas sarana pejalan kaki yang

berwawasan

Persentase

panjang ruas jalan yang meningkat kualitasnya

1 03

02

PROGRAM

PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN

JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR

Persentase

Panjang Jalan kabupaten yang

meningkat kapasitas dan daya

dukungnya

3,01% 6,76%

269.9

50.0

00.0

0

0

6,76 %

297.9

00.0

00.0

0

0

6,76%

317.2

12.0

00.0

0

0

4,23%

212.4

00.0

00.0

0

0

4,23%

229.0

00.0

00.0

0

0 31,74

%

1.2

36.4

62.0

00.0

00 Bidang

Pembangunan Jalan

Kab. Cianjur

1 0

3

0

2

Kegiatan Perencanaan Pembangunan/

Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan/ peningkatan jalan kabupaten

1 dok.

1.5

00.0

00.0

00

1 dok.

1.5

00.0

00.0

00

1 dok.

1.5

00.0

00.0

00

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

5 dok.

6.5

00.0

00.0

00

Bidang

Pembangunan Jalan

Kab.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

Panjang jalan kabupaten yang meningkat kondisinya, kapasitas dan

daya dukungnya

4,24 km 59,60 km

178.8

00.0

00.0

0

0 59,60

km

196.6

80.0

00.0

0

0 59,60

km

208.6

00.0

00.0

0

0

36,50km

135.0

50.0

00.0

0

0 36,50

km

146.0

00.0

00.0

0

0 256,04

km

865.1

30.0

00.0

0

0

Bidang Pembangunan Jalan

Kab. Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

lingkungan pada ruas jalan di kawasan perkotaan

1 03

02

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah

Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan - - - 2 km

6.0

00.0

00.0

00

2 km

6.0

00.0

00.0

00

2 km

6.0

00.0

00.0

00

2 km

6.0

00.0

00.0

00

8 km

24.0

00.0

00.0

00


Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan

Pengadaan Alat-alat berat, Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum d

Jumlah alat

berat, alat ukur untuk pekerjaan jalan

- 4

unit

4.4

50.0

00.0

00

- - 2 unit

1.5

00.0

00.0

00

- - 1 unit

100.0

00.0

00

7 unit

6.0

50.0

00.0

00

UPTD Latbengda

n UPTD Laboratori

um

Kab. Cianjur

1 0

3

0

2

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pekerjaan infrastruktur

Laporan hasil Monev

1 dok - - - - 1 dok

60.0

00.0

00

1 dok

60.0

00.0

00

1 dok

60.0

00.0

00

4 dok

180.0

00.0

00


Kab.

Cianjur

Persentase panjang jalan di kawasan perkotaan

yang dilengkapi trotoar dengan penghijauan

1 03

02

PROGRAM PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN

JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR

Persentase jalan perkotaan yang memiliki

trotoar dalam kondisi baik

65,33% 66,67

%

2.5

00.0

00.0

0

0 68,00

%

2.6

00.0

00.0

0

0 69,33

%

2.6

50.0

00.0

0

0

70,67%

2.8

00.0

00.0

0

0 72,00

%

2.9

00.0

00.0

0

0 72,00

%

14.0

20.0

00.0

00 Bidang

Pembangu

nan Jalan

Kab.

Cianjur

1 03

02

Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar

Panjang Trotoar yang dibangun/ ditingkatkan 49,00

km 0,75 km

2.5

00.0

00.0

00

0,75 km

2.6

00.0

00.0

00

0,75 km

2.6

50.0

00.0

00

0,75 km

2.8

00.0

00.0

00

0,75 km

2.9

00.0

00.0

00

52,75 km

13.4

50.0

00.0

00


Kab. Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Bertambah dan terjaganyakondisi kemantapan jalan kabuapten serta terjaga

kelestarian lingkungannya

Persentase panjang jalan kabupaten yang bertambah dan terjaga kondisi

kemantapannyaserta terjaga kelestarian lingkungnnya

1 03

02

PROGRAM REHABILITASI/

/PEMELIHARAAN/ JALAN, JEMBATAN, DAN SALURAN DRAINASE/

GORONG-GORONG

Persentase panjang jalan

kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga

kondisinya

33,34 % 37,24

%

153.4

37.0

00.0

00

45,24%

249.7

46.0

00.0

00

53,24%

344.5

16.0

00.0

00

60,78%

298.4

45.0

00.0

00

65,78%

326.1

44.0

00.0

00

65,78%

1.3

72.2

88.0

00.0

00

Bidang Preservasi

Jalan

Kec. Cianjur

1 03

02

Perencanaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/ rekonstruksi/ pemeliharaan jala, jembatan, trotoar, saluran drainase/

gorong-gorong

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

1 dok.

1.0

00.0

00.0

00

5 dok.

5.0

00.0

00.0

00

Bidang Preservasi

Jalan

Kec. Cianjur

1 0

3

0

2

Kegiatan Rehabilitasi/ /Rekontruksi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/

Gorong-gorong

Panjang jalan, jembatan, sal. Drainase/gorong- gorng Kabupaten yang Direhabilitasi/ Direkonstruksi/

Dipelihara SecaraPeriodik

25,62

km

34,45

km

86.1

25.0

00.0

00

64,63

km

168.0

38.0

00.0

00

91,18

km

246.1

86.0

00.0

00

68,20 km

190.9

60.0

00.0

00

70,09

km

203.2

49.4

00.0

00

354,17

km

894.5

58.4

00.0

00

Bidang Preservasi

Jalan

Kec.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin

392,77 km

435,26 km

28.3

86.8

02.9

9

7 508,29

km

38.6

58.1

53.3

7

0 583,84

km

48.2

30.0

78.5

5

9 711,41

km

49.9

84.8

56.5

3

0 771,49

km

49.9

84.8

56.5

3

0

3.4

03,0

6 k

m

215.2

44.7

47.9

86 Bidang

Preservasi Jalan

Kec. Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 03

02

Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan /Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Direhabilitasi/ rekonstruksi

3,06 km 3,00 km

7.5

00.0

00.0

00

2,00 km

5.2

00.0

00.0

00

2,00 km

5.4

00.0

00.0

00

2,00 km

5.6

00.0

00.0

00

2,00 km

5.8

00.0

00.0

00

14,06 km

29.5

00.0

00.0

00

Bidang Preservasi

Jalan

Kec. Cianjur

1 03

02

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan labolatorium bidang pekerjaan umum

Jumlah alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan labolatorium bidang pekerjaan umum yang terpelihara

10

jenis

425.0

00.0

00

10 jenis

450.0

00.0

00

10 jenis

500.0

00.0

00

10 jenis

500.0

00.0

00

10 jenis

500.0

00.0

00

10 jenis

2.3

75.0

00.0

00

UPTD Latbengdan UPTD Laborator

ium

Kab. Cianjur

Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur Dinas PUPR

dan para penyedia jasa konstruksi di bidang pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya informasi/data base infrastruktur lingkup pekerjaan umum yang

mutakhir, dan tersedianya jumlah kajian/penelitian, pengembangan teknologi di bidang pekerjaan

umum, serta bertambahnya

Persentase dokumen data base/informasi perkembangan

infrastruktur lingkup pekerjaan umum yang mutakhir, dan persentase kajian, penelitian

dan pengembang

1 03

02

PROGRAM PEMBINAAN JASA

KONSTRUKSI, DAN PEMBINAAN TEKNIK

Persentase pengkajian,

penelitian dan pengembangan teknologi di

bidang jalan dan jembatan

yang dihasilkan

10%

84.0

00.0

00

35%

445.0

00.0

00

55%

465.0

00.0

00

75%

485.0

00.0

00

100%

500.0

00.0

00

100%

1.9

79.0

00.0

00

Bidang Jasa

Konstruksi dan Bina

Teknik

Kec. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum

Jumlah bahan rancangan kebijakan jasa konstruksi

1 dok

84.0

00.0

00

1 dok.

445.0

00.0

00

1 dok.

465.0

00.0

00

1 dok.

485.0

00.0

00

1 dok.

500.0

00.0

00

5 dok.

1.9

79.0

00.0

0

0

Bidang Jasa

Konstruksi dan Bina Teknik

Kec. Cianjur

1 0

3

0

2

Jumlah bahan rancangan

kebijakan daftar harga satuan pekerjaan

1 dok 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 5 dok.

Bidang Jasa


Kec.

Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

pengetahuan sumber daya aparatur Dinas PUPR dan para penyedia jasa konstruksi di bidang

pekerjaan Umum yang berwawasan lingkungan

an teknologi di bidang pekerjaan umum yang dihasilkan

1 03

02

Jumlah bahan pedoman perencanaan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan bangunan)

1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 4 dok.

Bidang Jasa


Kec. Cianjur

Persentase data

dan informasi sumber daya air yang

dimutakhirkan

37,50% 50,00

%

200.0

00.0

00

62,50

%

200.0

00.0

00

75,00

%

200.0

00.0

00

87,50%

200.0

00.0

00

100%

200.0

00.0

00

100%

1.0

00.0

00.0

0

0

Bidang

Jasa Konstruksi dan Bina

Teknik

Kec.

Cianjur

1 03

02

Kegiatan Penyusunan Database dan Informasi Sumber Daya Air

Jumlah Data base dan informasi kondisi daerah irigasi yang di update

1 dok

200.0

00.0

00

1 dok

200.0

00.0

00

1 dok

200.0

00.0

00

1 dok

200.0

00.0

00

1 dok

200.0

00.0

00

5 dok.

1.0

00.0

00.0

00

Bidang Jasa

Konstruksi dan Bina

Teknik

Kec. Cianjur

Persentase data dan informasi

jalan dan jembatan yang dimutakhirkan

44,03% 50,31

%

138.0

00.0

00

62,89%

585.0

00.0

00

75,47%

495.0

00.0

00

88,05%

525.0

00.0

00

100%

565.0

00.0

00

100%

2.3

08.0

00.0

0

0

Bidang Jasa

Konstruksi dan Bina

Teknik

Kec. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Penyusunan Sistem

Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah dokumen

informasi perkembangan kondisi ruas jalan, jembatan (K1, P1, P2, Leger) yang tersusun

- 1 dok

138.0

00.0

00

1 dok

585.0

00.0

00

1 dok

495.0

00.0

00

1 dok

525.0

00.0

00

1 dok

565.0

00.0

00

5 dok

2.3

08.0

00.0

00

Bidang Jasa


Kec. Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 03

02

Jumlah aplikasi sistem inforrmasi dan database

1 aplikasi

1 aplikas

i

1 aplikas

i

1 aplikasi

1 aplikas

i

1 aplikas

i

Bidang Jasa


Kec. Cianjur

1 03

02

Jumlah peta jalan, irigasi dan

infrastruktur gedung yang up date

1 dok. 1 dok. 2 dok.

Bidang Jasa


Kec. Cianjur

Persentase sumber daya aparatur Dinas PUPR dan para

penyedia jasa konstruksi di bidang pekerjaan umum yang mendapat pembinaan jasa

konstruksi

1 03

02

PROGRAM

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DAN PENATAAN RUANG

Prosentase

penyedia jasa dan kelompok masyarakat pelaksana

pekerjaan konstruksi yang mendapat

tambahan pengetahuan

bidang jasa konstruksi

- 14,28

%

50.0

00.0

00

35,71%

270.0

00.0

00

57,14%

285.0

00.0

00

78,57%

300.0

00.0

00

100%

325.0

00.0

00

100%

1.2

30.0

00.0

00

Bidang

Jasa Konstruksi dan Bina

Teknik

Kec. Cianjur

1 03

02

Kegiatan

Penyelenggaraan Pembinaan Teknik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah peserta

yang mengikuti kegiatan pembinaan teknik

- 80 org

50.0

00.0

00

120 org

270.0

00.0

00

120 org

285.0

00.0

00

120 org

300.0

00.0

00

120 org

325.0

00.0

00

560 org

1.2

30.0

00.0

00

Bidang Jasa


Kec. Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tertatanya ruang wilayah yang serasi untuk pelestarian fungsi lingkungan

hidup sesuai daya dukung lingkungan dan pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang.

Terjaganya keharmonisan lingkungan antara keterpaduan sumber daya dan perlindungan

fungsi ruang akibat pemanfaatan ruang, dan meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan yang ramah lingkungan

Persentase kawasan perkotaan kecamatan/ kawasan strategis yang mempunyai

rencana tata ruang dan memiliki legalitas

1 03

02

PROGRAM PERENCANAAN,

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

Prosentase dokumen

rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun

68,75 71,87

%

864.0

00.0

00

78,13%

3.4

00.0

00.0

00

90.63%

4.7

00.0

00.0

00

96,88%

1.6

50.0

00.0

00

100%

1.9

00.0

00.0

00

100%

12.5

14.0

00.0

00

Bidang Penataan

Ruang dan Penataan Bangunan

Kec. Cianjur

1 03

02

Kegiatan

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP)

Jumlah RDTR

Kawasan Perkotaan yang tersusun

22 1

700.0

00.0

00

2

1.5

00.0

00.0

00

4

2.8

00.0

00.0

00

2

750.0

00.0

00

1

750.0

00.0

00

32

6.3

00.0

00.0

00

Bidang

Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Review RDTR Kawasan Perkotaan (KLHS, GCP, Konsultasi

Publik)

Jumla Revisi RDTR kawasan perkotaan yang tersusun

0 - - 3

750.0

00.0

00

2

500.0

00.0

00

2

500.0

00.0

00

3

750.0

00.0

00

10

2.5

00.0

00.0

00

Bidang Penataan

Ruang dan

Penataan Bangunan

Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Penyusunan Rencana Terperinci Tata Ruang (RTTR) Kawasan

Jumla RTTR kawasan yang disusun 1

750.0

00.0

00

2

1.0

00.0

00.0

0

0

3

1.7

50.0

00.0

0

0

Bidang Penataan


Kab. Cianjur

PROGRAM

PERENCANAAN,


Persentase

legalitas produk

rencana tata ruang

0 3.125

%

15,625%

28,125%

34,375 %

40,625%

40,625%

9.5

64.0

00.0

00

Bidang

Penataan Ruang dan

Penataan Bangunan

Kec. Cianjur

1 0

3

0

2

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Persetujuan

Substansi Raperda RDTR

Jumlah dokumen Raperda RDTR

0 1 164.0

00.0

00

4

400.0

00.0

00

4

400.0

00.0

00

2

400.0

00.0

00

2

400.0

00.0

00

13

1.7

64.0

00.0

00

Bidang Penataan

Ruang dan

Penataan Bangunan

Kab.

Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Persentase tingkat keksesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW

1 03

02

PROGRAM PERENCANAAN,


Persentase ketaatan

terhadap RTRW - 90%

360.0

00.0

00

95%

360.0

00.0

00

95%

360.0

00.0

00

100%

360.0

00.0

00

100%

360.0

00.0

00

100%

1.8

00.0

00.0

00

Bidang Penataan


Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pengawasan Tata

Bangunan

Jumlah laporan pengawasan

bangunan 5 dok 1 dok

300.0

00.0

00

1 dok

300.0

00.0

00

1 dok

300.0

00.0

00

1 dok

300.0

00.0

00

1 dok

300.0

00.0

00

10 dok

1.5

00.0

00.0

00

Bidang Penataan


Kab. Cianjur

Persentase pembangunan gedung pemerintah yang

representatif

1 03

02

PROGRAM PEMBANGUNAN

DAN REHABILITASI GEDUNG

Jumlah gedung pemerintah

yang representatif

57 unit 25

unit

65.4

33.0

00.

000

30 unit

132.0

00.0

00

.000

21 unit

101.6

00.0

00

.000

16 unit

84.1

00.0

00.

000

10 unit

66.1

00.0

00.

000

159 unit

449.2

33.0

00

.000 Bidang

Pembangunan

Gedung

Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Renovasi/ Rehabilitasi/ PemeliharaanGedung

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ peningkatan/ renovasi/ rehabilitasi gedung

1 dok.

3.1

00.0

00.0

00

1 dok.

2.5

00.0

00.0

00

1 dok.

2.5

00.0

00.0

00

1 dok.

2.5

00.0

00.0

00

1 dok.

2.5

00.0

00.0

00

5 dok.

13.1

00.0

00.0

00

Bidang Pembangu

nan Gedung

Kab. Cianjur

1 03

02

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Gedung

Jumlah bangunan gedung yang dibangun /ditingkatkan

57 23 unit

59.7

50.0

00.0

00

28 Unit

127.4

00.0

00.

000

19 Unit

95.5

00.0

00.0

00

14 Unit

80.5

00.0

00.0

00

8 unit

62.5

00.0

00.0

00 159

unit

425.6

50.0

00.

000

Bidang Pembangu

nan Gedung

Kab. Cianjur

1 0

3

0

2

Kegiatan Renovasi/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Gedung

Jumlah bangunan gedung yang

direnavasi/ rehabilitasi/ dipelihara

2 unit 2.5

00.0

00.0

00

2 unit

2.0

00.0

00.0

00

2 unit

3.5

00.0

00.0

00

2 unit

1.0

00.0

00.0

00

2 unit

1.0

00.0

00.0

00

10 unit

10.5

00.0

00.0

0

0

Bidang Pembangu

nan Gedung

Kab.

Cianjur

Lampiran II



Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program


Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(Tahun 2016)




Kondisi Kinerja

pada akhir

periode Renstra



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 03

02

Kegiatan Pengendalian Keandalan Bangunan

Jumlah dokumen hasil pengendalian keandalan bangunan

1 dok

83.0

00.0

00

1 dok.

100.0

00.0

00

1 dok.

100.0

00.0

00

1 dok.

100.0

00.0

00

1 dok.

100.0

00.0

00

5 dok.

483.0

00.0

00

Bidang Pembangu

nan Gedung

Kab. Cianjur

Lampiran II


BAB VI INDIKATOR KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021 adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruangdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016 -

2021. Tujuan RPJMD tahun 2016 – 2021 di bidang infrastruktur adalah

meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur

tahun 2016 – 2021 sebagaimana terlihat padaTabel 6.1 sebagai berikut : Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

IndikatorSasaran

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target CapaianSetiapTahun

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJM Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Persentase kondisi

mantap jalan Kabupaten (%)

37,87% 44% 52% 60% 65% 70% 70%

2 Panjang jalan yang

dilalui roda 4 (km)

1.301,6

97

1.301,6

97

1.301,6

97

1.301,6

97

1.301,6

97

1.301,69

7

1.301,6

97

3

Persentase Panjang

Jalan kabupaten yang

meningkat kapasitas daya dukungnya

3,01% 6,76% 6,76% 6,76% 4,23% 4,23% 31,74%

4

Persentase jalan

perkotaan yang memiliki trotoar dalam

kondisi baik

65,33% 66,67% 68% 69,33% 70,67% 72% 72%

5

Persentase Panjang jalan kabupaten yang

bertambah umur

pelayanannya dan

terjaga kondisinya

33,34% 37,24% 45,24% 53,24% 60,78% 65,78% 65,78%

6

Drainase dalam kondisi

baik/ pembuangan

aliran air tidak

terseumbat (km)

49 50 51 52 53 54 54

7

Persentase ketersedian

air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

18% 19% 21% 22% 24% 25% 25%

8

Persentase tingkat

kondisi baik jaringan irigasi pada daerah

irigasi kewenangan

Kabupaten

45% 46% 47% 48% 49% 50% 50%

9

Persentase tingkat

penanganan

pengamanan lahan

kritis

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lampiran II


No

. IndikatorSasaran

Kondisi Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target CapaianSetiapTahun

Kondisi Kinerja

pada

akhir

periode

RPJM Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10

Persentase luas irigasi

Kabupaten dalam

kondisi baik (%)

45 46 47 48 49 50 50

11

Persentase pengkajian,

penelitian dan

pengembangan teknologi

di bidang jalan dan

jembatan yang dihasilkan

10% 35% 55% 75% 100% 100%

12

Persentase data dan

informasi sumber daya air yang dimutakhirkan

37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100% 100%

13

Persentase data dan

informasi jalan dan jembatan yang

dimutakhirkan

44,03% 50,31% 62,89% 75,47% 88,05% 100% 100%

14

Prosentase dokumen rencana detail tata

ruang (RDTR) yang

disusun

68,75 71,87% 78,13% 90.63% 96,88% 100% 100%

15 Persentase ketaatan

terhadap RTRW 90% 90% 95% 95% 100% 100% 100%

16 Rasio bangunan ber IMB

per satuan bangunan 10,50% 11% 11,50% 12,00% 12,50% 13% 13%

17 Jumlah gedung pemerintah yang

repsentatif

57 unit 25 unit 30 unit 21 unit 16 unit 10 unit 159 unit

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatkan kualitas

pelayanan infrastrukturwilayah

1.a Persentase ketersediaan airbaku untuk memenuhikebutuhan masyarakat (%)

72,90 74,58 76,25 76,58 76,92 1.1 Meningkatnya ketersediaanair baku untuk kebutuhanmasyarakat dan pertanianrakyat

1.1.a Persentase ketersediaan airbaku untuk memenuhikebutuhan pokok sehari-hari (%)

46,69 49,05 51,35 51,80 52,25 1.1.1 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanKonservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya

1.1.1.a Persentase infrastruktur airbaku yang disediakan (%)

11,76 5,88 7,35 4,41 2,94

Kegiatan Pembangunan /RehabilitasiSitu/Rawa/Embung danSumber Air Lainnya

Jumlah situ/rawa/ embungyang dibangun/ direhab (lok.)

8 4 5 3 2

1.1.b Persentase luas areal irigasikabupaten yang terairimelalui jaringan irigasi (%)

73,33 75,00 76,67 77,00 77,33 1.1.2 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanKonservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya

1.1.2.a Persentase rata2 daerahirigasi yang telahdilaksanakan indek kinerjasistem irigasi (IKSI) (%)

56,60 57,00 57,50 57,70 58,00

Kegiatan Perencanaan TeknisJaringan Irigasi, Sungai,Situ/Rawa/ Embung danSumber Daya Air Lainnya

Jumlah dokumenperencanaan jaringan irgasi,situ /rawa/embung, sungaidan sumber air lainnya (dok.)

1 1 1 1 1

KegiatanRehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi danJaringan Pengairan Lainnya

Jumlah bangunan air danjaringan irigasi yang direhab/ditingkatkan/ dibangun (D.I)

32 32 32 25 25

Kegiatan Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi Yang TelahDibangun

Jumlah luas areal Irigasi yangdioptimalkan fungfsi, operasidan pemeliharaannya (Ha)

4615 5886 6883 7050 7364

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/ RehabilitasiJaringan Irigasi, SungaiSitu/Rawa/ Embung danSumber Daya Air LainnyaDalam Rangka PenunjangProduktivitas Pertanian

Jumlah jaringanirigasi/sungai/situ/ embungyang dibangun/ditingkatkan/direhab (Lok.)

14 10 10 10

Kegiatan Pengelolaan IrigasiPartisipatif

Jumlah jaringan irigasi tersieryang direhab secarapartisipatif (D.I)

7 7

Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Sungai danPengendalian Banjir

Jumlah ruas sungai kritisyang ditangani (Lok.)

2 7 2 2 2

1.b Persentase kondisi mantapjalan kabupaten

44,00 52,00 55,00 57,50 60,00 1.2 Meningkatnya dan terjaganyakualitas jalan dalam kondisimantap

1.2.a Persentase panjang jalanKabupaten yang meningkatkapasitasnya(%)

7,65 8,00 7,73 2,50 2,50 1.2.1 Program Pembangunan Jalan,Jembatan dan Trotoar

1.2.1.a Panjang jalan Kabupatenyang meningkat kapasitasnya(km)

99,580 104,140 100,584 33,000 33,000

Kegiatan PerencanaanPembangunan/ PeningkatanJalan, Jembatan dan Trotoar

Jumlah dokumenperencanaan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten(dok.)

1 1 1 1 1

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatandan Trotoar

Panjang jalan, jembatan,trotoar yangditingkatkan/dibangun (km)

99,580 102,14 98,584 31,000 31,000

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan danJembatan Dalam RangkaPengembangan Wilayah

Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan untuk membukaakses pengembanganwilayah (km)

0 2 2 2 2

Kegiatan Pengadaan Alat-alatberat, Alat-alat ukur danBahan Laboratorium BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang

Jumlah alat berat, alat ukuryang dibeli (unit)

4 4 1 1 1

Kegiatan Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan pekerjaaninfrastruktur

Jumlah laporan hasil monev(dok.)

1 1 1

TARGET

Review Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Jangka Menengah Hasil PenyelarasanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUANTARGET

SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021TARGET




1.2.b Persentase panjang jalanmantap Kabupaten yangterjaga kondisinya (%)

36,35 44,00 47,27 55,00 57,50 1.2.2 ProgramRehabilitasi/PemeliharaanJalan, Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1.2.2.a Panjang jalan mantapKabupaten yang terjagakondisinya (km)

473,114 572,747 615,349 726,000 759,000

Kegiatan PerencanaanRehabilitasi/ Rekonstruksi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah dokumenperencanaan rehabilitasi/rekonstruksi/ pemeliharaanjala, jembatan, trotoar,saluran drainase/ gorong-gorong (dok.)

1 1 1 1 1

KegiatanRehabilitasi/Rekontruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan,Jembatan, Trotoar, SaluranDrainase/ Gorong-gorong

Panjang jalan,jembatan,trotoar sal.Drainase/gorong- gorngKabupaten yangDirehabilitasi/Direkonstruksi/ DipeliharaSecara Periodik (km)

20,656 46,063 33,165 24,900 24,900

Kegiatan Pemeliharaan RutinJalan dan Jembatan

Panjang Jalan dan JembatanKabupaten yang dipeliharaSecara Rutin (km)

449,458 523,684 579,184 699,600 732,600

Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan /JembatanDalam Rangka PeningkatanKinerja Pemerintah Daerah

Panjang Jalan dan JembatanKabupaten yangDirehabilitasi/ rekonstruksiuntuk meningkatkan kinerjapemerintah daerah (km)

3 3 3 1,5 1,5

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur danbahan labolatorium bidangpekerjaan umum

Jumlah alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahanlabolatorium bidangpekerjaan umum yangterpelihara (jenis)

10 10 10 10 10

1.3 Meningkatnya database,informasi, bahan kebijakandan pengetahuan sumber dayamanusia di bidang konstruksi

1.3.a Persentase database,informasi dan bahankebijakan di bidangpekerjaan umum yangdihasilkan (%)

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1.3.1 Program Pembinaan JasaKonstruksi, Bina Teknik danPenataan Ruang

1.3.1.a Persentase database,informasi dan bahankebijakan di bidangpekerjaan umum yangdihasilkan (%)

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Kegiatan Penyusunan BahanKebijakan Program BidangPekerjaan Umum

Jumlah bahan rancangankebijakan daftar harga satuanpekerjaan, survey kepuasanmasyarakat (dok.)

2 2 2 2 2

Kegiatan Penyusunan SistemInformasi/ Data Base BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang

Jumlah informasi dandatabase kondisi jalan,jembatan dan jaringan irigasiyang di update (dok.)

3 3 3 3 3

1.3.b Persentase meningkatnyakapasitas SDM dibidangkonstruksi (%)

10,00 20,00 20,00 25,00 25,00 Program Pembinaan JasaKonstruksi, Bina Teknik danPenataan Ruang

1.3.1.b Persentase pembinaan SDMbidang konstruksi (%)

10,00 20,00 20,00 25,00 25,00

Kegiatan PenyelenggaraanPembinaan Teknik BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang

Jumlah peserta yangmengikuti kegiatanpembinaan teknik (org.)

40 80 80 100 100

2 Meningkatkan optimalisasipenataan ruang

2.a Persentase ruang wilayahyang masuk dalam sistempusat kegiatan dan kawasanstrategis kabupatenberdasarkan RTRWkabupaten (%)

2,38 11,90 2,38 4,76 2,38 2.1 Meningkatnya kesesuaianpemanfaatan ruang pusatkegiatan dan kawasanstrategis

2.1.a Persentase raperda pusatkegiatan dan kawasanstrategis (%)

10 50 10 20 10 2.1.1 Program Perencanaan,Pemanfaatan danPengendalian Tata Ruang

2.1.1.a Persentase dokumenpenataan ruang yangdihasilkan (%)

8,70 26,09 13,04 26,09 26,09

Kegiatan Penyusunan RencanaDetail Tata Ruang PusatKegiatan dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis

Jumlah RDTR pusat kegiatanyang disusun (dok.)

1 5 1 2 1

Kegiatan Koordinasi danKonsultasi PersetujuanSubstansi Raperda RTRD danRTR

Jumlah RDTR pusat kegiatandan RTR kawasan strategisyang disusun (dok.)

0 0 1 2 3

Kegiatan PengendalianPemanfaatan Ruang

Jumlah dokumenpengendalian pemanfatanruang (dok.)

0 0 0 1 1

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021TARGET




Kegiatan Pengawasan TataBangunan

Jumlah laporan pengawasanbangunan (dok.)

1 1 1 1 1

3 Meningkatkan sarana danprasarana pemerintahanyang representatif untukmendukung peningkatanpelayanan publik

3.a Persentase bangun gedungpemerintah dan non gedungyang representatif (%)

33,73 10,65 13,61 4,14 4,14 3.1 Meningkatnya kualitasbangunan gedungpemerintahan dan non gedungyang representatif

3.1.a Persentase bangunangedung pemerintah dannon gedung yangmeningkat kualitasnya (%)

33,73 10,65 13,61 4,14 4,14 3.1.1 Program Pembangunan danRehabilitasi Gedung

3.1.1.a Jumlah bangunan gedungpemerintah dan non gedungyang meningkat kualitasnya(unit)

57 18 23 7 7

Kegiatan PerencanaanPembangunan/ Peningkatan/Renovasi/ Rehabilitasi/PemeliharaanGedung

Jumlah dokumenperencanaan pembangunan/peningkatan/ renovasi/rehabilitasi gedung (dok.)

1 1 1 1 1

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan BangunanGedung dan Non Gedung

Jumlah bangunan gedungdan non gedung yangdibangun /ditingkatkan (unit)

55 16 21 5 5

Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi/ PemeliharaanGedung

Jumlah bangunan gedungyang direnavasi/ rehabilitasi/dipelihara (unit)

2 2 2 2 2

Kegiatan PengendalianKeandalan Bangunan

Jumlah dokumen hasilpengendalian keandalanbangunan (dok.)

1 1 1 1 1

Documents

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI … · daerah, dan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap