BUPATI BADUNG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_38_2008.pdf · atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok - ... Perangkat

BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VII pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung maka dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tantang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN BADUNG BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

3

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Kabupaten Badung.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris

Daerah Kabupaten Badung Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat.

7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Badung Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

8. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten

Badung Bidang Administrasi Umum.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah telah diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Badung terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :

a) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah;

c) Sub Bagian Kependudukan, Pertanahan, Kerjasama dan Perbatasan.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b) Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja;

c) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

4

3. Bagian Hukum dan HAM terdiri dari :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Sub Bagian Pengendalian;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :

a) Sub Bagian Penanaman Modal;

b) Sub Bagian Pengendalian Produksi, Ketahanan Pangan, dan Sumber

Daya Alam;

c) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian.

d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

1. Bagian Keuangan terdiri dari :

a) Sub Bagian Anggaran;

b) Sub Bagian Perbendaharaan;

c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

2. Bagian Umum terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b) Sub Bagian Kepegawaian;

c) Sub Bagian Sandi.

3. Bagian Perlengkapan Administrasi dan Asset Daerah terdiri dari :

a) Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan;

b) Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan;

c) Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Asset Daerah.

4. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

a) Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan;

b) Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers;

c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Tata Laksana;

c) Sub Bagian Analisa Jabatan.

5

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah;

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelengaraan pemerintahan daerah;

c. merencanakan Program Kerja dan Anggaran Pembiayaan baik rutin

maupun pembangunan;

d. mengendalikan dan membina seluruh unsur staf selaku aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan bidang permasalahan masing-masing;

e. mengkoordinir penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah baik kedalam

dengan para Asisten beserta Kepala Bagian maupun keluar dengan Instansi/Badan Pemerintah dan Organisasi non Pemerintah;

f. mengarahkan para Asisten beserta Kepala Bagian unit kerja

bawahannya masing-masing dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sesuai dengan kondisi beban tugas dan bidang permasalahannya;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan baik secara formal maupun non formal;

h. menyampaikan laporan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan kepada Bupati;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab Kepada Bupati;

Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan baik rutin maupun pembangunan sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

6

b. mengkoordinasikan para bawahan, instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

d. menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

e. memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna

mengetahui permasalahannya;

f. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;

g. menyusun bahwa kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;

h. menyusun program pengisian jabatan aparat pemerintahan desa,

kecamatan dan kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku agar jabatan dapat terisi dengan tepat;

i. merencanakan peningkatan keputusan Bupati menjadi peraturan daerah

sesuai data dan peraturan berlaku agar kekuatan hukumnya lebih kuat;

j. merencanakan pengembangan produk hukum daerah sesuai peraturan yang berlaku agar penyelenggaraan otonomi dapat ditingkatkan;

k. membuat laporan kegiatan pelaksanaan kepada atasan sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban dan informasi;

l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

baik rutin maupun pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan Bawahan

dilingkungan Unit kerjanya agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan

bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;

d. menilai pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan realisasinya;

e. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan dalam

melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

7

f. memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;

g. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi Instansi Vertikal oleh

Kepala Wilayah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik Pemerintahan;

h. mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan

pertimbangan dalam pembinaan perangkat daerah;

i. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kependudukan dan pertanahan;

j. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum;

k. membuat laporan kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat berdasarkan data dan program Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan

petunjuk kerja yang diberikan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian kerja dan kebenaran kerja;

d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar

sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

e. melaksankan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Badung;

8

f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data/bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

g. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

h. mengkoordinasikan kegiatan perlindungan kepada masyarakat dan

membina anggota linmas;

i. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan masyarakat;

j. membuat laporan Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Otonomi dan Perangkat

Daerah sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian didalam bagian untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;

c. menyusun kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan

bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

d. menyusun langkah teknis operasional kegiatan Sub Bagian sebagai

pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengadakan penggalian potensi otonomi daerah untuk dikembangkan

sebagai sumber otonomi daerah yang meliputi potensi fisik maupun non fisik;

f. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang diperlukan dalam

rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;

g. menyusun bahan dan penanganan pelaksanaan kunjungan kerja/study

banding Eksekutif dan Legislatif dari luar daerah;

h. mengadakan penggalian data potensi daerah melalui pembuatan monografi kecamatan;

i. menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan tugas dinas / instansi

dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung dan rapat koordinasi muspida;

j. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;

l. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil

yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya;

o. membuat laporan Sub Bagian Otonomi dan Perangkat daerah sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Sub Bagian Kependudukan, Pertanahan, Kerjasama dan Perbatasan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kependudukan, Pertanahan,

Kerjasama dan Perbatasan berdasarkan data dan program Bagian Tata Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;

c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar


f. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai, agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan tugas;

g. mengumpulkan data laporan kependudukan dari instansi dan dinas

terkait termasuk didalamnya data perkawinan, kelahiran dan kematian serta lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kerjasama antar

lembaga/daerah yang meliputi : kerjasama antar lembaga dengan lembaga, lembaga dengan daerah, dan daerah dengan daerah;

10

i. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan penataan serta pengembangan wilayah;

j. mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan batas,

perubahan nama daerah, dan wilayah kecamatan serta pemindahan ibukota daerah dan kecamatan;

k. melaksanakan pengelolaan administrasi dibidang pertanahan;

l. membuat laporan Sub Bagian Kependudukan, Pertanahan, Kerjasama

dan Perbatasan sebagai bahan Informasi dan Pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

Pasal 8 (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan

tugas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya;

e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan berpedoman

pada rencana dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

f. melalaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan

sistem kerja yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan kebijakan penyusunan program pembinaan dan petunjuk

teknis dibidang kesejahteraan rakyat, sosial dan tenaga kerja, dan pendidikan mental dan spiritual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11

i. memonitor perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan dan pelayanan, kesejahteraan rakyat, sosial dan tenaga kerja, pendidikan, mental dan spiritual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : a. menyusun rencana Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan






e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

f. mempersiapkan dan mengkoordinasikan Instansi/SKPD terkait dalam

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program pembangunan kesehatan, perumahan rakyat, peranan wanita, agama, kebudayaan dan keluarga berencana;

g. merumuskan rencana, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat;

h. membuat laporan Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

12

(2) Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







f. menyusun langkah kegiatan dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang sosial dan tenaga kerja berdasarkan program yang telah ditentukan;

g. menyiapkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan pemberian

bantuan dibidang sosial dan tenaga kerja;

h. menginventarisasi permsalahan yang berkaitan dengan usaha dalam rangka meningkatan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengkoordinasikan pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiatan sosial

yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian, pasar malam;

j. merencanakan mengatur dan mengkoordinasikan bantuan kepada

badan-badan sosial dan korban bencana alam;

k. melaksanakan administrasi bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. membuat laporan Sub Bagian Sosial dan tenaga kerja sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

13

(3) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







f. mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan program untuk

meningkatkan kegiatan-kegiatan keolahragaan, kepramukaan, dan kepemudaan;

g. merencanakan pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat dalam

bidang pendidikan;

h. membuat laporan Sub Bagian pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

(1) Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas : a. menyusun program/rencana kerja dibidang tugasnya berdasarkan

kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

b. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratip kepada satuan

kerja perangkat daerah yang terkait dengan bidang tugasnya;

c. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah

operasional dibidang tugasnya bersama Kepala Sub Bagian untuk

14

kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bagian dan


e. menilai pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan

realisasinya;

f. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan dalam

melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang

berlaku;

g. memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian serta

mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;

h. menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah;

i. mengkoordinasikan pembahasan perumusan Rancangan Produk

Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

j. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan;

k. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua

unsur Pemerintahan Daerah atas masalah Hukum yang timbul dalam

pelaksanaan tugas;

l. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, melakukan publikasi

produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;

m. melaksanakan program utama RAN HAM;

n. mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan

perlindungan, pemajuan, penegakkan, pemenuhan dan penghormatan

HAM;

o. membagi tugas dengan staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan


p. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuain dan kebenaran kerja;

15

q. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil

yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan rencana serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

dalam menilai peningkatan karier;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan

ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap

pelaksanaan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan;

t. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

(2) Bagian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan perundang-

undangan sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian didalam

bagian untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;

c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan Sub Bagian Peraturan

Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan

dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam

pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

16

e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar


undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;

f. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang



g. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-

undangan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;

h. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang

menyangkut tugas pemerintahan;

i. membuat atau meneliti rancangan peraturan daerah dan produk-produk

hukum lainnya;

j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan,

peraturan, dan keputusan bupati dan membuat atau meneliti rancangan,

peraturan dan keputusan Bupati;

k. mempersiapkan bahan-bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit

lain dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan

rancangan keputusan/instruksi Bupati;

l. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan untuk mengambil langkah tugas Bagian

Hukum dan HAM;

m. melakukan evaluasi dan pengkajian hukum;

n. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum dan

pengkajian hukum;

o. mengkoordinasikan pembuatan prolegda;

p. meneliti kembali peraturan daerah yang telah diundangkan sebagai

bahan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat;

q. mengikuti dan memonitor proses pembahasan Peraturan Daerah

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

17

r. menyusun dan mengkoordinasikan peraturan dan keputusan Bupati;

s. mempersiapkan bahan penyusunan konsep surat edaran Bupati;

t. mengkoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaan teknis yang

perlu ditertibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

u. membagi tugas dengan staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan


v. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar



w. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil

yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan dalam menilai peningkatan karier;

x. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang


ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

y. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan Koordinasi yang diperlukan antar sub bagian didalam


c. menyusun langkah teknis operasinal kegiatan Sub Bagian Hukum dan

HAM sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam



18




e. mengadakan pembinaan hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum

terhadap masyarakat di Kabupaten Badung;

f. melakukan desiminasi HAM kepada instansi / lembaga dan

masyarakat;

g. melaksanakan program utama rencana aksi Nasional HAM;

h. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data yang berhubungan

dengan bidang tugas bantuan hukum, penyelesaian sengketa

pidana/perdata yang menyangkut tugas pemerintahan kabupaten;

i. memberi bantuan hukum didalam dan di luar pengadilan pada Pegawai

di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tersangkut perkara dalam

hubungan kedinasan;

j. mempersiapkan bahan-bahan konsultasi dengan instansi lain dalam

rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata yang menyangkut tugas

Pemerintah Daerah;

k. melakukan penelahaan terhadap perjanjian kerja sama antara

pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah lain;

l. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyuluhan peraturan

perundang-undangan daerah;

m. membagi tugas pada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian dan

kebenaran kerja;

o. melakukan penilaian pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil yang

dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan rencana serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

dalam menilai peningakatan karier;

19

p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang



q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap

pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggung jawaban pada atasan;

r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagai

penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan


b. melakukan Koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian didalam


c. menyusun Langkah teknis operasional kegiatan Sub Bagian

Dokumentasi Hukum sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan

dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan





e. melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum,

menerbitkan lembaran daerah, berita daerah serta mengatur

penyerahan dokumentasi hukum;

f. mengumpulkan data dan bahan tentang semua produk-produk hukum

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk dicetak dan diterbitkan

menjadi buku himpunan informasi;

g. menghimpun produk-produk hukum daerah yang telah diundangkan

dalam berita daerah dan lembaran daerah;

h. melakukan pencatatan termasuk statistik dibidang perundang-

undangan data dan tata hukum;

20

i. mencatat bahan laporan teknis untuk kepentingan penyusunan laporan

dibidang hukum;

j. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-

bahan/literatur/katalog yang ada dibagian hukum;

k. mempersiapkan bahan dalam rangka administrasi dan inventarisasi

katalog dilingkungan bagian hukum;

l. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan system jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI)

hukum;

m. membuat katalog semua produk-produk hukum pemerintah pusat dan

daerah dengan system Universal Desimal Clasification (UDC);

n. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan


o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar



p. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil

yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan dalam menilai peningkatan karier;

q. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan ketentuan serta


r. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap

pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan


s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.


yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum

dan HAM.

21

Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 12

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

a. meyusun rencana kegiatan baik rutin maupun pembangunan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;




d. memberikan petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi guna mengetahui permasalahannya;

e. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis

pembinaan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor, pemberian bantuan dan pelayanan sosial;

f. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata;

g. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis

pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

h. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban dan informasi;

i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pembangunan berdasarkan kegiatan

tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan;

22

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan bawahan dilingkungan

unit kerjanya agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;

d. menilai pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan

realisasinya;

e. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

f. memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian serta


g. mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah;

h. melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai

APBD, bantuan pembangunan dan pembangunan lainnya;

i. mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;

j. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

k. menyiapkan bahan laporan dan visualisasi hasil pelaksanaan

pembangunan daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah, Inpres dan Sektor Departemen Dalam Negeri;

l. membina tertib administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk

menunjang kelancaran tugas;

m. membuat laporan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

23

Pasal 14

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas

bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







f. mengumpulkan data dan bahan dalam rangka penyusunan pedoman

pembangunan Daerah dilingkungan Setda;

g. mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan pelaksanaan program Pembangunan Daerah dilingkungan Setda;

h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengajuan usulan skala

prioritas dalam struktur program pembangunan dilingkungan Setda sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;

i. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana

pedoman dan petunjuk umum dalam penyusunan pelaksanaan program Pembangunan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program

pembangunan daerah serta mengolah konsep RKA yang diajukan oleh satuan kerja dilingkungan Setda;

k. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan

Sektoral Non Departemen Dalam Negeri dan Inpres, bantuan pembangunan di daerah yang meliputi Inpres daerah tingkat II dan penunjang jalan;

l. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mensinkronisasikan

rencana pembangunan sektoral dengan rencana pembangunan lainnya yang ada dilingkungan pemerintah daerah;

24

m. mempersiapkan bahan-bahan untuk penelitian dalam rangka sinkronisasi usulan proyek-proyek sektoral dengan proyek-proyek pembangunan lainnya yang terdapat dilingkungan pemerintah daerah;

n. membuat laporan Sub Bagian Penyusunan Program sebagai bahan


o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tuntas;






f. mengumpulkan data dan bahan dalam rangka pembangunan daerah;

g. melaksanakan usaha dalam rangka menyiapkan rancangan peraturan,

pedoman dan petunjuk teknis serta mengumpulkan data pembangunan daerah;

h. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan daerah;

i. mempersiapkan konsep rekomendasi dibidang penyusunan pelaksanaan program pembangunan daerah;

j. mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan baik

yang dibiayai oleh APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten;

k. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD;

25

l. mempersiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi lain terhadap kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan proyek APBD;

m. mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan proyek-

proyek sektoral Departemen Dalam Negeri dan proyek-proyek sektoral yang ada di daerah;

n. mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan program pembangunan daerah;

o. membuat laporan Sub Bagian Pengendalian sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuain dan kebenaran hasil kerja;



f. mengolah data hasil pelaksanaan program pembinaan pembangunan

daerah dan menuangkan dalam bentuk statistik dan grafik;

g. mengevaluasi segala usaha kegiatan yang bersangkutan dengan masalah pembangunan daerah;

h. mengikuti dan memonitor perkembangan pelaksanaan program

pembangunan daerah;

i. menghimpun dan menganalisa permasalahan-permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah;

j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan

pelaksanaan program pembinaan pembangunan daerah;

26

k. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah;

l. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan

pembangunan daerah;

m. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap proyek-proyek Sektoral Departemen Dalam Negeri yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah;

n. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan keterangan

pertanggungjawaban Bupati baik tahunan, lima tahunan maupun memori menjelang akhir masa jabatan;

o. menginventasisasi semua masalah/hambatan dalam pelaksanaan proyek

pembangunan daerah untuk bahan laporan;

p. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai APBD;

q. mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan proyek Inpres

bantuan pembangunan daerah;

r. mengumpulkan data dan mengevaluasi pembangunan proyek Sektoral Departemen Dalam Negeri dan proyek sektoral yang ada di daerah;

s. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun laporan hasil

pelaksanaan proyek Inpres di daerah;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan proyek Inpres Daerah;

u. membuat laporan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 15

(1) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas :

a. menyusun program/rencana kegiatan Bagian Administrasi

Perekonomian baik rutin maupun pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

27

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan bawahan dilingkungan unit kerjanya agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;






g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya

agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

k. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi serta kepariwisataan;

l. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang perkoperasian dan perkreditan dan permodalan;

m. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perusahaan daerah dan perbankan daerah;

n. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang transportasi dan komunikasi;

o. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang lingkungan hidup;

28

p. mengevaluasi kegiatan monitoring perkembangan harga pasar sebagai bahan dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang ekonomi dan perdagangan;

q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang

tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. membuat laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanaan

kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

s. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Administrasi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Penanaman Modal sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







f. menyusun rencana kegiatan penanaman modal;

g. menyiapkan data potensi dan mengadakan promosi dibidang

penanaman modal;

h. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan serta petunjuk teknis dalam rangka penanaman modal;

29

i. menyiapkan petunjuk pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal;

j. menyelenggarakan proses perijinan yang berkenaan dengan penanaman

modal/investasi di Kabupaten Badung;

k. mempersiapkan syarat-syarat permohonan dalam rangka penanaman modal;

l. melaksanakan pemantauan kelapangan terhadap pelaksanaan

kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal;

m. memperoleh permohonan perijinan/rekomendasi yang berkaitan dengan berbagai bidang usaha;

n. mengadakan koordinasi khusus dibidang penanaman modal asing dan

penanaman modal dalam negeri dengan instansi terkait;

o. mmebuat laporan kegiatan Sub Bagian Penanaman Modal sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Bina Usaha Pengendalian Produksi, Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bina Usaha Pengendalian

Produksi, Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







f. mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pengembangan

usaha-usaha peningkatan produksi lingkup pertanian, industri, perdagangan, transportasi, pertambangan dan energi;

30

g. menganalisa bahan dan data dalam rangka penyusunan pedoman petunjuk pembinaan terhadap usaha-usaha peningkatan produksi lingkup pertanian, industri, perdagangan, transportasi, pertambangan dan energi;

h. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan

pembinaan terhadap usaha peningkatan produksi lingkup pertanian, industri, perdagangan, transportasi, pertambangan dan energi;

i. memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan peningkatan

produksi pertanian, industri, transportasi, perdagangan, pertambangan dan energi;

j. memantau dan menganalisa perkembangan informasi pasar untuk

bahan penyusunan langkah kegiatan selanjutnya;

k. memfasilitasi pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam;

l. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Pengendalian Produksi, Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Pemerdayaan Lembaga Perekonomian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pemberdayaan Perekonomian

sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;







f. mengumpulkan bahan pembinaan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pengembangan usaha perkreditan, permodalan, perusahaan daerah, perbankan daerah dan koperasi;

31

g. menganalisa bahan dan data dalam rangka penyusunan pedoman petunjuk pembinaan terhadap usaha perkreditan, permodalan, perusahaan daerah, perbankan daerah dan koperasi;

h. mengadakan pembinaan dan pengembangan usaha perkreditan,

permodalan, perusahaan daerah, perbankan daerah dan koperasi;

i. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang usaha perkreditan, permodalan, perusahaan daerah dan koperasi;

j. membuat laporan Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian

sebagai bahan Informasi dan Pertanggungjawaban kepada atasan;

k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum

Pasal 17

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Administrasi Umum sesuai dengan


b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;

c. mengkoordinasikan para kepala bagian dan instansi terkait sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

d. memberi petunjuk kepada para kepala bagian untuk

mengadakan/melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

e. memberi saran dan masukan kepada sekretariat daerah dibidang

protokol, umum, perlengkapan dan keuangan;

f. mengevaluasi dan menilai hasil kerja kepada bagian dan bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

g. mengakaji dan menelaah kebijakan dibidang administrasi umum;

32

h. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tata laksana;

i. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk

pembinaan kepegawaian serta tata usaha kepegawaian;

j. membantu sebagian tugas sekretariat daerah dibidang protokol, umum, perlengkapan dan dibidang keuangan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun program/rencana kerja bagian berdasarkan kebutuhan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




d. menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

e. memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna


f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier;

g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

h. menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

i. melaksanakan BUD;

j. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

33

l. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

m. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

n. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

o. menetapkan SPD;

p. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

q. melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;

r. menyajikan informasi keuangan daerah;

s. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan informasi;

t. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan para bawahan dilingkungan unit kerjanya agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis

maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;

d. menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan realisasinya;

e. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

f. memantau pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasinya guna


34

g. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

h. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya

yang terkait Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Badung bersama TAPD;

i. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan APBD dan

perubahan APBD, pengendalian pelaksanaan anggaran;

j. melakukan penelitian terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

k. menyiapkan Anggaran Kas;

l. membuat laporan Sub Bagian Anggaran sebagai bahan informasi dan


m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku;


c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis

maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;

d. menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan realisasinya;

e. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

f. memantau pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasinya guna


g. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

h. menyiapkan SPD dan menerbitkan SKPP;

i. melakukan administrasi penatahusahaan keuangan daerah (register

SPM dan SPD);

35

j. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak melampaui pagu anggaran;

k. melakukan penatahusahaan keuangan bendahara selaku bendaraha pada

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja tak terduga, pembiayaan dan yang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

l. mengadakan pengujian terhadap semua penagihan dan surat-surat

permintaan pembayaran dari bendaharawan;

m. melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran pada kas daerah;

n. membuat laporan Sub Bagian Pembendaharaan sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban;

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan

kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;

d. menilai pelaksanaan kegiatan bawahan sesuai dengan realisasinya;

e. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya agar


f. memantau pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;

g. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

h. melakukan verifikasi atas kelengkapan surat pertanggungjawaban

penerimaan, penggunaan / pengeluaran atas UP/GU/TU sebagai dasar untuk pengajuan Ganti Uang (GU) berikutnya;

36

i. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan penerimaan dan laporan pengeluaran pada SKPD;

j. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

k. melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu;

l. menyusun laporan keuangan tahunan yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 20

(1) Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum baik rutin maupun

pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. mengkoodinasikan para Kepala Sub Bagian dan bawahan di lingkungan unit kerjanya agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;








g. menyelenggarakan urusan tata usaha pimpinan dan urusan tata usaha Sekretariat Daerah;

37

h. menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Bupati, Rumah Tangga

Sekretaris Daerah, Rumah Jabatan Bupati, dan Rumah Jabatan lainnya;

i. menyelenggarakan urusan Penatahusahaan Keuangan Sekretariat Daerah;

j. menyelenggarakan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;

k. menyelenggarakan urusan di bidang sandi dan telekomunikasi

Sekretariat Daerah;

l. membuat laporan kegiatan Bagian Umum sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 21

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas








f. menerima, mengetik, menggandakan, mengagendakan,

mengekspedisikan dan mengirimkan surat-surat;

g. melaksanakan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan;

h. melakukan urusan keamanan dalam, terhadap materiil dan informasi

surat;

i. menyampaikan surat-surat yang bersifat rahasia dalam keadaan sampul tertutup kepada Sub Bagian Sandi;

38

j. melakukan pencatatan terhadap surat-surat yang bersifat naskah penting

pada kartu kendali dan naskah biasa pada daftar pengantar;

k. menyusun dan menyiapkan kartu kendali sesuai dengan klasifikasi dan menurut urutan tanggal secara kronologis;

l. memberikan nomor urut surat masuk dan keluar, kecuali nomor

Keputusan Bupati;

m. mempersiapkan aci-aci, akomodasi/konsumsi serta cendara mata dalam rangka penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah;

n. menyiapkan kado/bingkisan untuk pimpinan dalam rangka menghadiri

kegiatan keagamaan;

o. mengurus penyediaan barang/jasa untuk keperluan Bupati, jabatan lainnya, rumah jabatan Bupati, dan rumah jabatan lainnya;

p. menyediakan tempat dan keperluan rapat/pertemuan;

q. menyelenggarakan pengelolaan inventaris kantor Sekretariat Daerah,

rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan lainnya;

r. mengurus penggunaan, pemeliharaan dan tempat penyimpanan kendaraan dinas Sekretariat Daerah dan kepala daerah;

s. mengurus surat-surat kendaraan dinas dan surat-surat lainnya yang

diperlukan seperti STNK, Jasa Raharja surat Pajak dan lain-lainnya;

t. menyelenggarakan penjagaan dan pengamanan fisik Kantor Sekretariat Daerah, Gedung Wanita Karya Graha, dan Rumah Jabatan;

u. mengatur, menata, dan memelihara keberhasilan ruangan, halaman

kantor, taman dan seluruh ruangan lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah, Gedung Wanita Karya Graha dan Pura Lingga Bhuwana Kantor Bupati Badung;

v. menyelenggarakan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kerja, peralatan dan elektrikal kantor, serta peralatan mekanikal dan elektrikal kantor, serta peralatan “sound system” keliling;

w. melakukan perencanaan belanja pegawai dan non pegawai pada

Sekretariat Daerah;

x. melakukan tata usaha keuangan, memeriksa penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;

y. memeriksa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta buktinya baik

merupakan belanja pegawai maupun belanja non pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Sekretariat Daerah;

z. menyelenggarakan Penatahusahaan Keuangan Sekretariat Daerah;

aa. memeriksa SPJ belanja pegawai dan non pegawai pada Sekretariat

Daerah;

39

bb. mengontrol realisasi pelaksanaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

cc. meneliti bukti tagihan dari pihak ke III kepada Pemerintah Daerah;

dd. memeriksa penyelenggaraan administrasi keuangan tentang belanja

pegawai dan non pegawai pada Setda;

ee. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Setda sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

ff. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permalsahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;






f. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam

pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. merencanakan kegiatan pembinaan pegawai melalui peningkatan

disiplin dengan sistem absensi di lingkungan sekretariat daerah;

h. melayani dan mengurus pengaduan pegawai serta melakukan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah;

i. menyusun dan memelihara data pegawai, daftar urut kepangkatan serta

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dilingkungan sekretariat daerah;

j. mengkoordinir urusan administrasi kepegawaian antara lain mutasi

kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pengusulan permintaan Karpeg, tugas belajar dan mutasi lainnya dilingkungan sekretariat daerah;

40

k. mengkoordinir pengumpulan data dan bahan rangka penyusunan

KARIS / KARSU (Kartu Istri / Kartu Suami), pensiun PNS dilingkungan sekretariat daerah;

l. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan peraturan

perundang-undangan dibidang kepegawaian;

m. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karier pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai;

n. melaksanakan tata usaha kepegawaian;

o. merencanakan dan mengurus pengusulan administrasi yang

menyangkut bidang kepegawaian;

p. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas pada Sub Bagian Kepegawaian untuk dapat mengetahui ketetapan dan kesesuaiannya dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;

q. membuat laporan Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan;

r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Sandi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

c. memeriksa hasil kerja bawahan dan prestasi kerja bawahan;

d. melakukan urusan penerimaan dan pengiriman sandi telekomunikasi;

e. melaksanakan tata usaha dan memelihara peralatan sandi, telekomunikasi dan pengamanan terhadap berita sandi dan telekomunikasi;

f. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan perencanaan

dan perluasan jaringan;

g. melaksanakan kontra pengindraan/sterilisasi pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati serta pada tempat-tempat tertentu;

h. mengurus penyelesaian pekerjaan administrasi untuk menunjang

kelancaran tugas;

41

i. melakukan pencatatan segala kegiatan di bidang sandi dan telekomunikasi;

j. mengadakan pemusnahan sistem persandian dan membuat berita acara

pemusnahan;

k. menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi dan telekomunikasi pemerintah daerah;

l. membantu usaha-usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan

personil sandi dan telekomunikasi;

m. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan peralatan sandi dan telekomunikasi;

n. melakukan usaha dalam rangka peningkatan mutu dan kelancaran

hubungan bidang sandi;

o. mengatur tugas dinas, baik pembagian waktu maupun teknis di bidang komunikasi;

p. mengatur penyelenggaraan teknis operasional sarana komunikasi;

q. mengatur dinas kerja 24 (dua puluh empat) jam terus menerus baik

pembagian waktu maupun teknis bidang komunikasi;

r. mengamankan lalu lintas pemberitaan, jaringan dan pesawat sandi telekomunkiasi pemerintah daerah;

s. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Sandi sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan;

t. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 22

(1) Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

baik belanja jasa dan modal sesuai program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Badung;

42

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan seluruh bawahan dilingkungan unit kerjanya agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;








g. menganalisa rencana kebutuhan dan standarisasi harga terkait pengadaan barang/jasa dan prasarana kerja pemerintah daerah;

h. menyusun bahan pembinaan, pengendalian dan petunjuk teknis

pengelolaan asset daerah;

i. mengadakan penertiban dalam upaya pengelolaan Asset Daerah, baik secara fisik, administrasi dan tindakan hukum;

j. membuat laporan kegiatan Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum;

Pasal 23

(1) Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas



c. memberi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

43

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku;



f. menyusun rencana dan menganalisa kebutuhan kegiatan baik rutin

maupun pembangunan dalam rangka menunjang kegiatan perlengkapan dan pemeliharaan gedung, kantor dan pekarangan;

g. menyusun rencana dan menganalisa kebutuhan kegiatan baik belanja

jasa dan belanja modal dalam rangka menunjang kegiatan pengadaan barang dan jasa;

h. melakukan pengadaan perbekalan dan material yang diperlukan oleh

pemerintah daerah;

i. mengumpulkan informasi serta menilai mutu perbekalan, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa;

j. menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah

dan standar harga pengadaan barang/jasa;

k. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;

c. memberi penilaian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan kegiatan





f. melakukan administrasi pemanfaatan asset daerah dengan surat

perjanjian dan berita acara;

g. mengurus penyelesaian administrasi kendaraan dan barang yang akan didistribusikan kepada unit pemakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

44

h. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan fisik gedung sekretariat daerah, rumah jabatan, rumah dinas dan asset-asset pemerintah daerah;

i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan

Perawatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Asset Daerah mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas



c. memberi penilaian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan kegiatan





f. melakukan pemeriksaan dokumen dan kwalitas / spesifikasi teknis atas

pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilingkungan sekretariat;

g. mengkoordinasikan laporan mutasi barang inventaris asset daerah;

h. melakukan pembinaan administrasi pengelolaan barang pada unit satuan kerja perangkat daerah;

i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan

Perawatan lainnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

j. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan fisik gedung setda,

dharma wanita, diklat dan gedung asset pemerintah daerah lainnya;

k. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap asset daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

l. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Asset

Daerah sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

45

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah;

Pasal 24

(1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas : a. menyusun program/rencana dan target kegiatan Bagian Humas dan

Protokol berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah

operasional dibidang tugas bersama kepala Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menyiapkan kebijakan umum dibidang pelayanan informasi dan

komunikasi “serta pemberdayaan kelompok masyarakat”;

e. menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan informasi dan komunikasi daerah “yang menjadi tanggung jawabnya” sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

f. melaksanakan kerjasama dengan dinas instansi dan organisasi terkait

dibidang pelayanan informasi dan komunikasi;

g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka menjaga citra/image Pemerintah;

h. merumuskan kebijakan teknis dibidang hubungan masyarakat, protokol

dan perjalanan dinas;

i. memberikan pelayanan kepada wartawan yang membutuhkan informasi dan melakukan peliputan terhadap aktivitas dibidang kemasyarakatan dan pembangunan;

j. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan menyerap serta

menyalurkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan oleh pimpinan;

k. mendorong peranan media massa dalam rangka menciptakan

masyarakat informasi yang demokratis;

l. menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang informasi dan komunikasi;

m. menjalin hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat

umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;

46

n. mengumpulkan bahan/data dan menyaring informasi serta mengevaluasi informasi;

o. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan pelaksanaan hubungan msyarakat;

p. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang permasalahannya;

q. menilai pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan

realisasinya;

r. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

s. memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Sub Bagian serta mengevaluasi

guna mengetahui permasalahannya;

t. membuat laporan kegiatan Bagian Humas dan Protokol sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

u. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 25

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan mempunyai tugas : a. menyusun program / rencana Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian didalam bagian untuk menjalin kerja sama dan keserasian tugas;

c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan Sub Bagian sebagai

pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



e. mengumpulkan dan mengolah bahan informasi dan komunikasi untuk

pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan masyarakat;

f. menyiapkan dan melakukan kegiatan peliputan terhadap aktivitas sosial, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan atau masyarakat;

47

g. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi, pegolahan data

dan informasi;

h. menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui media penerbitan siaran;

i. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk dapat dipakai bahan

dalam penetapan kebijaksanaan pimpinan Pemerintah Kabupaten dan melakukan perekaman serta penyajian data;

j. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

k. menyusun dan mensistematisasikan data dibidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan;

l. mempersiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan Pemerintah

Kabupaten dengan mengundang pers dan mengikuti rapat-rapat koordinasi kehumasan yang diadakan Pemerintah Daerah;

m. mengumpulkan dan menghimpun data/informasi termasuk

permasalahannya tentang audio visual dan menyiapkan serta menyebar foto/berita;

n. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;

o. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar


p. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas





d. menyusun, kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam


e. menyusun standar prosedur operasional Sub Bagian sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

48

f. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dapat dilaksanakan dengan tuntas;

g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai


h. menyusun anggaran satuan kerja untuk pelaksanaan bidang tugasnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. membangun jaringan kerja informasi yang positif antara pemerintah, masyarakat dan pers;

j. mengkomunikasikan dan memberikan pelayanan informasi tentang

kebijakan dan kegiatan pemerintah kepada pers, masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya secara intensif sarana multi media dengan berbagai bentuknya;

k. membangun basis data yang dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas;

l. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka memberikan tanggapan dan

penjelasan terhadap surat pembaca dan pemberitaan dimedia masa atau surat-surat dari masyarakat yang memerlukan jawaban dari pemerintah;

m. menyiapkan dan melaksanakan publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah

Daerah;

n. melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan informasi dan komunikasi;

o. melaksanakan upaya-upaya peningkatan interaksi positif antara pemerintah, masyarakat dan pers;

p. memberikan pelayanan kepada insan pers, masyarakat dan lembaga

pemerintah yang memerlukan informasi;

q. mencari pemecahan terhadap hambatan-hambatan yang terdapat dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan pers;

r. merumuskan, mensistimasikan dan menyajikan data dan informasi

sebagai bahan publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah;

s. mempersiapkan, saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang penerangan dan pemberitaan;

t. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka memberikan tanggapan dan

penjelasan terhadap surat-surat pembaca di media massa atau surat-surat dari masyarakat yang memerlukan jawaban;

u. sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui media cetak,

elektronik tradisional (media-media yang sah);

v. menilai prestasi kerja bawahan berdasarjan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

49

w. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Komunikasi dan Pembinaan Pers sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

x. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas







e. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;

f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai


g. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dapat dilaksanakan dengan tuntas;

h. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar


i. mengolah surat untuk pimpinan (Bupati);

j. mengolah surat untuk Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;

k. mengatur acara-acara resmi, pelantikan dan rapat-rapat;

l. mengatur upacara peringatan hari besar nasional;

m. mengatur upacara peringatan hari raya keagamaan;

n. mengolah barang-barang inventaris Sub Bagian Protokol dan

Perjalanan Dinas;

o. mengolah data-data yang berkaitan dengan tugas-tugas Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;

p. mempersiapkan dan membahas kartu ucapan untuk pimpinan;

q. mengatur penerimaan tamu-tamu pimpinan;

50

r. mengolah administrasi keuangan penerimaan tamu;

s. mengatur perjalanan dinas pimpinan termasuk keberangkatan dan kedatangan;

t. membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk para petugas yang

mengikuti kunjungan kerja pimpinan;

u. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 26

(1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan bawahan dilingkungan unit kerjanya agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;






f. memantau kegiatan Kepala Sub Bagian serta mengevaluasinya guna


g. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;

h. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan

ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;

i. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN);

j. membuat laporan kegiatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

51

(2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 27

(1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas





d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

e. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dan pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menghimpun dan memepelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan

program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

h. memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan/program penataan organisasi

perangkat daerah;

j. mengumpulkan dan mengolah data kelembagaan perangkat daerah dalam rangka evaluasi penyempurnaan kelembagaan;

k. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat

daerah;

l. mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi perangkat daerah;

m. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang kelembagaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;

52

n. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menilai peningkatan karier;

o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahannya;

p. menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan sebagai bahan


q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian didalam bagian untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;





e. mengumpulkan dan mengolah data tentang prosedur dan tata kerja;

f. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan


g. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan;

h. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tata laksana;

j. memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan

petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

k. mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan

penyempurnaan tata laksana;

l. mempelajari dan menganalisa ketatalaksanaan;

m. melakukan penilain prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menilai peningkatan karier;

53

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o. menyusun laporan Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagai bahan


p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Analisa Jabatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai penjabaran tugas


b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian didalam Bagian untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;





e. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan


f. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan;

g. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

h. mengimpun dan menetapkan data jabatan fungsional dilingkungan pemerintah kabupaten badung;

i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang analisa jabatan;

j. menyiapkan bahan kebijakan/program evaluasi lembaga organisasi

melalui analisa jabatan;

k. menyiapkan bahan kebijakan/program evaluasi, ketatalaksanaan melalui analisa jabatan/beban kerja;

l. melaksanakan analisa jabatan/beban kerja dalam rangka pengembangan

/penyempurnaan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

m. melakukan penilain prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil

yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menilai peningkatan karier;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahannya;

54

o. membuat laporan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan sebagai bahan


p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Organisasi dan Tata Laksana.

BAB V

URAIAN TUGAS STAF AHLI

Pasal 28

Staf Ahli terdiri dari : a. Bidang Hukum dan Politik; b. Bidang Pemerintahan; c. Bidang Pembangunan; d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 29

(1) Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di

Bidang Hukum dan Politik;

b. menyelenggarakan pengkajian dan penelahaan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapatan, masukan dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Hukum dan Politik;

c. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang tekait dalam Bidang Hukum dan Politik;

d. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada atasan, guna

membantu proses penyusunan kebijakan daerah di Bidang Hukum dan Politik;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

tugas Bidang Hukum dan Politik, sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

55

(2) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di

Bidang Pemerintahan;

b. menyelenggarakan pengkajian dan penelahaan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Pemerintahan;


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Pemerintahan;


membantu proses penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan;


tugas Bidang Pemerintahan, sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;


(3) Bidang Pembangunan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di

Bidang Pembangunan;

b. menyelenggarakan pengkajian dan penelahaan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Pembangunan;

c. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Pembangunan;


membantu proses penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pembangunan;


tugas Bidang Pembangunan, sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;


(4) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

b. menyelenggarakan pengkajian dan penelahaan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari Satuan Kerja

56

Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;


membantu proses penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;


tugas Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;


(5) Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di

Bidang Ekonomi dan Keuangan;

b. menyelenggarakan pengkajian dan penelahaan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan;


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan;


membantu proses penyusunan kebijakan daerah di Bidang Ekonomi dan Keuangan;


tugas Bidang Ekonomi dan Keuangan, sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;


BAB VI TATA KERJA Bagian Kesatu

Umum Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekda, para Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Setda tersebut dalam ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

57

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Setda Kabupaten Badung

wajib melaksanakan pengawasan melekat.

(4) Kepala Sub Bagian Sandi dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekda dan secara teknis administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Bagian Kedua

Pelaporan Pasal 31

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan kerja secara berjenjang menyampaikan laporan

tepat pada waktunya kepada atasan langsungnya masing-masing yang selanjutnya oleh Asisten yang bersangkutan ditampung, diolah dan disusun menjadi laporan berkala Sekda.

(4) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila dipandang perlu

tembusan laporan disampaiakn pula kepada satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja dibantu oleh pimpinan satuan kerja bawahannya dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

(2) Masing-masing pejabat dilingkungan Setda melakukan hubungan kerjanya secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horisontal.

(3) Para Asisten yang melakukan hubungan kerja dengan Kepala Bagian yang

berada diluar lingkungannya melalui Asisten atasan Kepala Bagian yang bersangkutan.

58

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat menyerahkan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Hal Mewakili Pasal 34

(1) Didalam hal Bupati berhalangan dalam waktu tertentu Wakil Bupati melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan dalam waktu tertentu, tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekda.

(3) Didalam hal Sekda berhalangan dalam waktu tertentu, tugas-tugas Sekda

dilaksanakan oleh Asisten.

(4) Apabila Asisten berhalangan dalam waktu tertentu tugas-tugas bagian berada dalam koordinasi seorang Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Sekda sesuai dengan lingkup tugas Asisten.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Diundangkan di Badung Pada tanggal 25 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 30

Ditetapkan di Badung pada tanggal 25 September 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Documents

BUPATI BADUNG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_38_2008.pdf · atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok - ... Perangkat