Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional serta guna
mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaaan
Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya
pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Kabupaten Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahaan
Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
(ILO Convention No. 111 Concerning Dicrimination in Respect of
Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik
4
Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas
Undang – Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119 / PMK.02 / 2009 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2010 ;
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BADUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki – laki dan
perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya
masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan
perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD
PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , Ruang lingkup,
Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dibentuknya Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian
Kesetaraan dan Keadilan melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan lembaga Kemasyarakatan
lainnya.
4
Pasal 3
Tujuan dibentuknya Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Badung adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan Pembangunan
Daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan lembaga
kemasyarakatan lainnya yang berperspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta
kewenangan masing – masing.
BAB III
SISTEMATIKA
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)
Pasal 4
(1) Sistematis RAD PUG Kabupaten Badung, terdiri dari :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ANALISA SITUASI
BAB III : ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH PUG
BAB V : PENUTUP
(2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Juni 2010
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 8 Juni 2010
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
ttd.
I KETUT MARTHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 20
4
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 JUNI 2010
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI
DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BADUNG.
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Secara geografis, wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung terletak antara 80 14,
20” – 80 50‟ 48” Lintang Selatan dan 115
0 26‟ 16‟‟ Bujur Timur. Bentuk wilayahnya
tergolong unik karena menyerupai sebilah keris melintang ditengah pulau Bali, yang
selanjutnya menjadi Lambang Daerah Kabupaten Badung. Pada ujung keris ( Badung
Utara berdiri Pura Pucak Mangu ) yang dipercaya oleh masyarakat Badung membawa
kesuburan dan ketentraman. Sedangkan pada “Dangan” atau pegangan keris ( Badung
Selatan terdapat “Pura Uluwatu” yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk
melindungi dan mensejahterakan masyarakat Badung
Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 (sembilan ) Kabupaten dan Kota
yang terdapat di Provinsi Bali, dengan luas wilayah 418.52 Km2 ( 7,43 % dari luas pulau
Bali ) dan terbagi menjadi 6 ( enam ) Wilayah Kecamatan. Dari 6 Kecamatan di wilayah
Kabupaten Badung, Kecamatan Petang memiliki wilayah yang paling luas yaitu 115 Km2
( 27,48 5 ), sedangkan Kecamatan Kuta merupakan Kecamatan dengan wilyah terkecil
dengan luas 17,52 Km2 ( 4,19 % ).
Penduduk Kabupaten Badung, selama dua tahun menunjukkan jumlah yang terus
bertambah pada tahun 2007, jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk (SP
2007) tercatat sebesar 377.480 jiwa dan tahun 2008 betambah menjadi sebesar 383.880
jiwa yang terdiri dari dari 192.914 ribu laki – laki dan 190.966 ribu perempuan dan pada
tahun 2009 bertambah sebesar 430.777 jiwa yang terdiri dari 216.658 laki-laki dan
214.119 perempuan.
Pembangunan Daerah yang telah dicapai selama ini salah satunya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan
dan peningkatan pendapatan keluarga. Indikasi keberhasilan adalah capaian Indeks
Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten Badung yang terus mengalami peningkatan
dari 73,64 pada tahun 2007 menjadi 74,12 di tahun 2008.
Berbagai upaya pembangunan yang selama ini diarahkan untuk peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, baik laki – laki maupun perempuan, ternyata belum dapat
memberikan akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki – laki maupun perempuan,
bahkan belum cukup efektif dalam memperkecil kesenjangan yang ada.
4
Hal ini menunjukkan bahwa hak – hak perempuan untuk memperoleh manfaat
secara optimal belum terpenuhi, karena belum termanfaatkannya kapasitas sumber daya
manusia secara penuh. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang
dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat serta tergantung dari
peran serta laki – laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan.
Kesenjangan gender masih ditemukan di berbagai bidang pembangunan, hal ini
disebabkan karena kondisi dan posisinya yang kurang menguntungkan dibanding laki –
laki. Seperti rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keterampilan, kesehatan,
sehingga peran, fungsi dan kontrol dalam mengakses sumber daya pembangunan sangat
terbatas.
Di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2008 masih terdapat perempuan yang
menunjukkan resiko KEK. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan relatif
rendah 40,48 persen dibanding dengan laki – laki(86,1) persen.
Dibidang politik, meskipun Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota
legislatif. Namun hasil pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 masih menunjukan rendahnya
keterwakilan perempuan, di DPRD Kabupaten Badung hanya 1 Orang dan rendahnya
keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari rendahnya prosentase
perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II
Kenyataan tersebut pada gilirannya telah mendorong pihak pemerintah daerah
berupaya untuk menghindari program pembangunan mensyaratkan partisipasi seluruh
komponen masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan, baik penduduk laki – laki
maupun perempuan.
Langkah strategis ditempuh dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden No. 9 Tahun
2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan dasar itu
Pemerintah Kabupaten Badung menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi
pembangunan yang merata, setara dan berkeadilan.
Pemahaman strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan perlu
diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung. Untuk
mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender ( PUG ), maka diperlukan dokumen
Rencana Aksi Daerah Pengarusutaman Gender ( RAD PUG ) secara terinci dapat
dipetakan skala prioritas strategi Pengarusutamaan Gender dengan melakukan beberapa
tahapan. Tahap pertama, inisiasi dan legalisasi prasyarat Pengarusutamman Gender
( 2007 ), merupakan tahap inisiasi yang diwujudkan dengan penguatan penggalangan dan
kerjasama, penguatan managerial pemantapan aturan dan pembelajaran bagi pimpinan
dan focal point di setiap SKPD. Tahap kedua, pelaksanaan ( executing ) dan pemantapan
( 2008 – 2010 ), merupakan pembangunan Kelembagaan dan Pemberdayaan Gender
secara teknis dan terukur . Tahap ketiga, pengembangan ( development ) merupakan
tahap pembangunan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus dari mulai
4
tahap pertama dan kedua, tahap ketiga ini merupakan kegiatan yang secara horizontal dan
vertikal, merupakan koreksi dan penyempurnan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan serta perwujudan
pembangunan kesetaran antara laki – laki dan perempuan sebagai pemetik manfaat dari
setiap pembangunan yang dilaksanakan serta menampilkan kinerja yang terukur,
terakuntabilitas secara periodik yang dapat dilaporkan dalam setiap penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ( LPPD ) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ )
Bupati dalam setiap tahunnya. Dari seluruh program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan dapat mewujudkan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dan
memperhatikan aspirasi masyarakat ( laki – laki dan perempuan ).
Sehingga strategi pembangunan yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan
keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki – laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang
pembangunan.
Adapun lahirnya dokumen RAD PUG Kabupaten Badung dimotivasi oleh :
1. Masukan dan Rekomedasi dari para pemangku kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung sebagai hasil dari kajian efektifitas strategi
Pengarusutamaan Gender.
2. Masukan dari stakeholders ( pemangku kepentingan ) untuk melaksanakan strategi
pengarusutamaan gender. Diharapkan dapat mendorong mempercepat tersusunnya
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
3. Sebagai strategi dalam memudahkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berbagai
kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.
4. Masukan / pemikiran para anggota legislatif dan mitra terkait dalam perwujudan
Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ).
5. Mempercepat tujuan dan program prioritas pembangunan Daerah .
b. Tujuan RAD PUG .
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG )
bertujuan untuk :
1. Mengkaji efektivitas pelaksanaan stratagi pengarusutamaan gender secara lebih
kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh
akses, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat dalam pembangunan yang
berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender.
2. Membuat panduan dalam menyusun kebijakan dan program dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pembangunan.
4
4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilai – nilai
anti kekerasan di semua aspek kehidupan.
5. Mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan
responsif terhadap persoalan gender terutama persoalan kekerasan terhadap
perempuan.
C. Ruang Lingkup
1. Substansi
a. RAD PUG pedoman bagi SKPD, dan lembaga terkait dalam
penyelenggaran kegiatan yang responsif gender
b. Fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi
c. Pelaksanaan Program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam PUG
2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Adanya semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan Pengarusutamaan
Gender di Pemerintahan Daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan
masyarakat lainnya
3. a. Semua SKPD yang bertanggung jawab kepada Bupati.
b. Instansi Vertikal
c. Perguruan Tinggi dan
d. Lembaga Swadaya Masarakat
D. Landasan Hukum
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap
Perempuan
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO
mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Aset Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Tambahan Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara /
Lembaga dan penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan daftar
isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 52 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Badung
BAB II
ANALISA SITUASI
A. Profil Gender di Kabupaten Badung
1. Penduduk
Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kab. Badung Tahun 2007, 2008, 2009
Kecamatan 2007 2008 2009
Laki Pr Jumlah Laki Pr Jumlah Laki Pr Jumlah
Petang
Abiansemal
Mengwi
Kuta Utara
Kuta
Kuta Selatan
14.234
39.414
52.588
29.480
19.833
34.206
14.080
39.537
53.243
28.963
18.709
33.193
28.314
78.951
105.831
58.443
38.542
67.399
14.248
40.163
53.382
29.805
19.987
35.329
14.089
40.352
54.157
29.278
18.946
34.144
28.337
80.515
107.539
59.083
38.933
69.473
14.980
45.344
56.046
34.784
24.662
40.842
14.668
45.509
55.888
34.227
23.725
40.102
29.648
490.853
111.934
69.011
48.387
80.944
Jumlah 189.755 187.725 377.480 192.914 190.966 383.880 216.658 214.119 430.777
Sumber : BPMD dan Pemdes Kab. Badung Tahun 2009
Secara nasional, pada tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari
200 juta jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2007 bertambah
menjadi sebesar 377.480 dan pada tahun 2008 menjadi 383.880 Yang terdiri dari 192.914
laki –laki dan perempuan 190.966 dan pada tahun 2009 menjadi 430.777 yang terdiri
dari 216.658 Laki-laki dan 214.119 perempuan.
Tabel II
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 h)
Menurut Jenis Kelamin
Kab. Badung Tahun 2007, 2008
No Kecamatan Laki –Laki Perempuan Jumlah
1 Kecamatan Petang 7.267 4.349 11.616
4
2
3
4
5
6
Kecamatan Abiansemal
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Kuta Utara
Kecamatan Kuta
Kecamatan Kuta Selatan
23.884
23.779
11.727
5.953
8.541
15.471
16.325
8.374
4.117
6.037
39.355
40.104
20.101
10.070
14.578
Jumlah 81.151 54.673 135.824
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2009
Usia Produktif seseorang adalah periode saat usia 15 sampai 60 tahun. Angka
nasional untuk prosentase penduduk usia produktif adalah sekitar 60 persen dari total
penduduk. Jumlah penduduk perempuan usia produktif hampir sama dengan jumlah
penduduk laki – laki usia produktif
Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang cendrung bertambah setiap tahun
dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban apabila kualitasnya rendah.
Ketersediaan data penduduk dengan berbagai ciri latar belakangnya seperti jenis kelamin,
ciri-ciri sosial budaya, dan penyebaran sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi
pembangunan. Karena tujuan pembangunan bukan bertumpu pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi semata namun upaya meningkatkan kualitas SDM.
Tabel III
Persentase Kepala Rumah Tangga
Menurut Jenis Kelamin
Kab. Badung tahun 2007, 2008, 2009
Kecamatan 2007 2008 2009
Laki Pr KK Laki Pr KK Laki Pr KK
Petang
Abiansemal
Mengwi
Kuta Utara
Kuta
Kuta Selatan
14.234
39.414
52.588
29.480
19.833
34.206
14.080
39.537
53.243
28.963
18.709
33.193
6.982
21.497
24.625
13.913
8.749
15.144
14.248
40.163
53.382
29.805
19.987
35.329
14.089
40.352
54.157
29.278
18.946
34.144
7.020
21.855
24.853
14.420
9.025
16.704
14.980
45.344
56.046
34.784
24.662
40.842
14.668
45.509
55.888
34.227
23.725
40.102
7.773
23.911
26.660
16.267
11.083
19.746
Jumlah 189.755 187.725 377.480 90.910 192.914 190.966 216.658 214.119 105.440
Sumber : BPMD dan Pemdes Kab. Badung Tahun 2009
Secara nasional terdapat sekitar 12,6 persen dari rumah tangga di Indonesia kepala
rumah tangganya adalah perempuan. Di Kabupaten Badung pada tahun 2007 terdapat
7.51 persen rumah tangga, perempuan menjadi kepala rumah tangga. Banyak faktor
penyebab, mengapa perempuan menjadi kepala rumah tangga antara lain suami
meninggal, bekerja di luar daerah dalam waktu yang relatif lama atau suami sakit.
4
2. Pendidikan
Tabel IV
Angka Melek Huruf Penduduk
Usia 15 – 44 Tahun di Kabupaten Badung tahun 2007, 2008
No. Kecamatan 2007 2008 Keterangan
1
2
3
4
5
6
Kecamatan Petang
Kecamatan Abiansemal
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Kuta Utara
Kecamatan Kuta
Kuta Selatan
204
794
229
23
-
-
204
794
229
-
-
-
Pengentasan
Buta Aksara
Jumlah 1.250 1.250
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Badung Tahun 2009
Pada Tahun 2007, pendidikan penduduk relatif membaik. Angka melek huruf
penduduk Badung usia 15-44 tahun, tahun 2007 sebesar 96,78 persen naik menjadi 98,55
pada tahun 2008.
Dilihat dari akses kepelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak,
khususnya usia pendidikan dasar (7-15 tahun) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan
yang cukup berarti. Ini berarti ada peningkatan dalam pembangunan pendidikan
perspektif pemerataan pendidikan, dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-
12 tahun (usia SD) telah meningkat dari 98,97 % pada tahun 2006 menjadi 98,99 % pada
tahun 2008. APS anak usia 13-15 tahun (usia SLTP) juga menunjukkan peningkatan dari
94,03 % pada tahun 2006 menjadi 96,84 % pada tahun 2008. Demikian pula untuk anak
usia 16-18 tahun meskipun angkanya semakin mengerucut dibanding kelompok anak usia
dibawahnya, juga telah meningkat dari 77,36 % pada tahun 2006 menjadi 78,44 % pada
tahun 2008. Partisipasi anak perempuan usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan
partisipasi sekolah anak laki-laki pada usia yang sama. Kesenjangan tahun 2006 ke 2008
nampak semakin membesar terjadi pada partisipasi sekolah tingkat SLTA (16-18 tahun).
Hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan semakin jauh tertinggal dalam hal
partisipasi sekolah pada tingkat SLTA dibanding anak laki-laki.
3. Kesehatan
Tabel V
Persentase Angka kematian Bayi tahun 2000 – 2005,2007,2008
Tahun Angka Bayi Meninggal persentase
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
48
55
45
28
36
32
51
54
7,34 %
8,70 %
7,40 %
4,10 %
5,25 %
4,72 %
6,85 %
7,22 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
4
Angka kematian bayi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat
kesehatan masyarakat secara umum yang sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistim
pelayanan kesehatan di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai sebagai output dari
upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup di Kabupaten Badung dari tahun 2000 Ke tahun 2005 menunjukkan
penurunan yang akan berkorelasi positif terhadap meningkatnya angka harapan hidup.
Penurunan angka kematian bayi yang berdampak langsung terhadap meningkatnya usia
harapan hidup merupakan kredit point dalam menimbang keberhasilan pembangunan
kesehatan. Angka kematian bayi pada tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan
Tabel VI
Persentase Kelahiran Balita yang ditolong Dokter / Paramedis Tahun 2000 – 2008
TAHUN PERSENTASE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
48,98 %
98,3 %
86,3 %
91,4 %
89,7 %
87,3 %
92,69 %
94,98 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
Persalinan yang ditolong tenaga medis terkait erat dengan upaya menurunkan angka
kematian bayi dan kematian ibu. Walaupun pergeraknnya lambat namun secara pasti
proporsinya menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 mencapai 92,69 % dan tahun
2008 meningkat menjadi 94,98 %. Hal ini menunjukan adanya perhatian masyarakat akan
pentingnya pemanfaatan tenaga medis .
Tabel VII
Persentase Rumah Tangga yang memiliki air bersih tahun 2000 -2005,2007,2008
TAHUN PEDESAAN PERKOTAN
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
88,57 %
89,10 %
91,02 %
92,86 %
91 %
92,94 %
93,15 %
94,56 %
95,15 %
93,97 %
94,40 %
94,91 %
91 %
95,56 %
96,25 %
96,79 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
4
Lingkungan fisik dan kesehatan lingkungan dapat dijadikan indikator untuk menilai
derajat kesehatan masyarakat disamping indikasi tingkat kesejahteraannya. Yang penting
untuk menjadi perhatian adalah akses terhadap air bersih dan sehat, dan akses terhadap
sanitasi.
Ketersediaan air bersih adalah kebutuhan pokok manusia sebagai konsumsi air
minum, memasak, mandi dan mencuci. Pada tahun 2007 daerah pedesaan yang memiliki
air bersiha sekitar 93,15 % rumah tangga dapat akses air bersih, meningkat menjadi 94,56
% rumah tangga pada tahun 2008. kemudahan memperoleh air bersih akan mengurangi
beban kerja bagi kaum perempuan dalam urusan rumah tangga.
Tabel VIII
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Mandi Cuci Kakus ( MCK )
TAHUN PERSENTASE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
84,54 %
96,53 %
79,20 %
84,82 %
100 %
89,33 %
98,9 %
93,14 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2009
Rumah Tangga yang mempunyai akses sanitasi semakin membaik. Pada tahun 2000
sekitar 84,54 % persen rumah tangga yang memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK),
meningkat menjadi 93,14 % persen pada tahun 2008. keberadaan fasilitas tersebut juga
memberikan manfaat bagi kaum perempuan.
4. Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah prosentase penduduk yang
termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun keatas. Pada
umumnya angka prosentase TPAK lebih besar pada laki-laki, dibanding pada perempuan.
Hal ini merupakan gejala normal masyarakat di Indonesia. Laki-laki bekerja mencari
nafkah keluarga, sedang sebagian besar perempuan pada posisi sekedar membantu.
TPAK Perempuan Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari 57,03 pada tahun
2006 menjadi 58.78 pada tahun 2007. Angka Partisipasi Angkatan Kerja perempuan
tahun 2008 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007.
4
Tabel IX
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Jenis Kelamin 2005 2006 2007
1 2 3 4
Laki 77,39 80,97 80,11
Perempuan 57,03 58,78 62,74
Laki + Perempuan 66,37 70,43 71,57
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Badung Tahun 2009
5. Politik
Pada sektor publik terutama di bidang politik kesenjangan gender masih nampak di
berbagai aspek seperti di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keterlibatan laki – laki
dan perempuan di lembaga legislatif, khususnya pada keanggotaan DPRD Kabupaten
Badung tampak sangat timpang gender. Dari hasil pemilihan umum terakhir ( 2009 )
dominasi laki – laki dalam keanggotaan DPRD sangat menonjol ( 97,5 % ) berbanding
( 2,5 % ) bahkan dari enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, hanya satu
Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta yang mempunyai wakil anggota DPRD Perempuan.
Tabel X
Data Anggota Legislatif di Kabupaten Badung hasil pemilu 2009
No. Nama Parpol Perempuan Laki-laki Total
1. Golkar 0 11 11
2. PDI-P 1 13 14
3. Hanura 0 1 1
4. PNBKI 0 2 2
5. P. Demokrat 0 9 9
6. PPIB 0 1 1
7. PNI- Marhenisme 0 1 1
Jumlah 1 39 40
Sumber : KPU Kab. Badung Tahun 2009
Tabel XI
Perbandingan prosentase perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten
Badung pada Pemilu 2009, sebagai berikut :
No.
Kabupaten Badung
Perempuan
%
Laki-laki
%
Total
1. 1 2,5 39 97,5 100 %
Sumber : KPU Kab. Badung Tahun 2009
4
6. Pemerintahan
Tabel XII
Di bidang Pemerintahan, jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Badung
menurut jenis kelamin Tahun 2007
No. Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah %
Laki-laki
%
Perempuan
1. Eselon II 27 1 28 96,3 % 3,7 %
2. Eselon III 116 25 141 80 % 20 %
3. Eselon III 438 171 609 70 % 30 %
B. Kemajuan yang dicapai
Pembangunan Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 s.d
tahun 2008. IPM tahun 2007 sebesar 73,64 meningkat menjadi 74,12 pada tahun 2008.
meningkatnya IPM selama periode 2007 – 2008 tidak terlepas dari makin membaiknya
kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen dasar IPM yaitu angka
harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita.
Dukungan dan perhatiam yang berarti yang ditunjukkan pemerintah dalam
mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender antara lain
1. Meningkatnya jumlah staf dan pejabat pemerintah yang mengikuti program
peningkatan kapasitas dalam rangka Impelementasi Strategi PUG;
2. Ketersediaan Data Statistik Gender;
3. Dibangunnya mekanisme kelembagaan PUG di lembaga pemerintah pemerintah
kabupatenBadung;
4. Meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG;
5. Startegi PUG merupakan proses teknis sekaligus politis;
6. Starategi PUG bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan;
Salah satu titik tolak implementasi strategi PUG dalam penyusunan program
pembangunan adalah memahami adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan.
C. Aspek Kelembagaan yang mendukung PUG
1. Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang
didalamnya terdapat Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang
membawahi 3 Bagian dan 9 Sub Bagian. Salah satu Bagiannya terdiri dari :
Bagian Adminitrasi Kesejahteraan rakyat , yang membawahi
Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja
Sub Bagian Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga
4
2. Terbentuknya Focal Point dan POKJA PUG
Telah terbitnya Keputusan Bupati Badung Nomor 3226/03/Hk/2008 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja ( Focal Point ) Pengarusutamaan
Gender di Kabupaten Badung tertanggal 18 September 2008, Keputusan Bupati
Badung Nomor 1026/03/Hk/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
( POKJA ) Pengarusutamaan Gender dii Kabupaten Badung tertanggal 13 Mei
2009 dan Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 1026/03/Hk/2009
tentang Pembentukan Kelompok kerja ( POKJA ) Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Badung tertanggal 19 Agustus 2009
D. Penganggaran
Untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di
Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan perhatian yang
positif dengan anggaran pemberdayaan perempuan tahun 2007 sebesar Rp. 1.394.025.600
dan tahun anggaran 2008 Rp.1.179.303.027.
E. Permasalahan yang dihadapi
1. Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman
kesadaran tentang kesetaraan gender, sehingga sosialisasi tentang PUG belum
dilakukan dengan tepat karena kemampuan penyelenggara program masih
relatif rendah.
2. Perangkat Daerah yang memiliki urusan dan tupoksi dalam Pemberdayaan
Perempuan belum maksimal akrena sampai saat secara kelembagaan dan
struktural diemban oleh setingkat eselon III (Kabag.) padahal beban
pekerjaannya dimungkinkan ditingkatkan perannya dan dipegang oleh setingkat
eselon II.
3. Sistimatika konsep akuntabilitas PUG secara sistimatis dan terkoordinasi
dengan baik belum ada, sehingga setiap tahunnya sasaran, tujuan, program dan
pelaksanaan evaluasi PUG belum dilaksanakan.
4. Strategi Komunikasi Informasi dan Edukatif PUG di Kabupaten Badung perlu
ditingkatkan melalui penerbitan dokumen, famplet „press release‟ dan
pemanfaatan „event‟ penting dan strategis.
5. Program pengembangan kapasitas (Capasity Building) belum sepenuhnya
diterima oleh para Pejabat Eksekutif dan Legeslatif dan Masyarakat.
6. Media di daerah belum memandang PUG sebagai isu menarik untuk diekspose
dan disosialisasikan.
4
F. Hambatan dan Peran SKPD dalam Melaksanakan Startegi SKPD
1. Kurangnya komitmen focal point yang ada di setiap SKPD untuk
mengimplementasikan kebijakan PUG.
2. Belum dibuatnya Rencana aksi daerah PUG Kabupaten Badung yang mewadahi
isu pokok dan kerangka pembangunan PUG.
3. Adanya beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari rapat Koordinasi
Pemberdayaan yang belum dapat dilaksanakan.
G. Upaya mempercepat implementasi strategi di Kabupaten Badung
1. Pendekatan reguler (regulasi Approach) dengan cara :
a. Pendalaman aturan tentang PUG.
b. Pendalaman materi tentang PUG.
c. Pembekalan Kelembagaan PUG.
d. Sosialisasi PUG kepada Pemangku Kebijakan.
2. Pendekatan Ad Hocresi dengan membentuk :
a. Focal Point di setiap SKPD.
b. Focal Point pada Lembaga Legislatif.
c. Focal Point pada Lembaga Yudikatif.
d. Focal Point di Lembaga Pendidikan.
e. Membentuk di LSM.
f. Membentuk panitia-panitia kecil untuk Sosialisasi PUG.
g. Melaksanakan kegiatan secara masal.
h. Pendekatan laporan secara berkala dan umpan balik (feed back) dari hasil
analisis laporan ke setiap pelaksana kegiatan PUG dan Penanggung Jawab
PUG di SKPD.
4
BAB III
ARAH KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi
Dalam rangka mewujudkan RAD-PUG secara efektif dan efesien maka perlu
ditetapkan suatu perencanaan matang yang berjangka menengah dan pendek termasuk
komitmen dalam melaksanakan sistem perencanaan yang baik dan bisa memacu SKPD
dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan.
Karena PUG bukan merancang program khusus perempuan maka yang harus
dilakukan adalah merancang program dengan penerima manfaat laki-laki dan perempuan,
program dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya bisa berpartisipasi, mengakses
mendapatkan manfaat dan memiliki kontrol yang sama antara laki-laki dengan
perempuan. Kebijakan khusus untuk kelompok perempuan sebagai upaya percepatan
mengurangi kesenjangan gender.
Komponen dari perencaaan yang menjadi visi dan misi, berpedoman pada RPJMD
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2006 – 2010 adalah :
“ Melangkah Bersama Membangun Badung Berdasarkan Tri Hita Karana
Menuju Masyarakat Adil Sejahtera dan Ajeg “
Maka Visi dan Misi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG)
Kabupaten Badung ditetapkan sembilan Misi Pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan srada dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta
eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten
Badung.
3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh
iklim kemitraan
5. mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat
6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( good
governance and clean government )
7. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
8. Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai funsi
wilayahnya
9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4
1. Strategi
a. Mengintegrasikan persfektif gender dalam semua aspek pembangunan melalui
tahapan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KIE dan advokasi
di setiap SKPD.
b. Pemberdayaan aparatur pemerintah, stakeholders dan masyarakat dalam
implementasi startegi PUG.
c. Peningkatan kapasitas dan kualitas focal point di SKPD dan Lembaga lainnya.
d. Mengupayakan adanya Pusat Data dan Informasi Gender untuk
mempermudah implementasi PUG.
e. Mengorganisasikan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dan memiliki
mandat dalam menjalankan strategi PUG.
f. Mengalokasikan anggaran dalam penatausahaan dan implementasi strategi
PUG.
2. Skala Prioritas Strategi PUG
a. Tahap Instalasi, legalisasi dan pembelajaran prasyarat PUG
b. Tahap pelaksanaan (executing) dan pemantapan
c. Tahap Pengembangan (development)
3. Kebijakan
a. peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan
pembangunan Kabupaten Badung.
b. Adanya komitmen dan akuntabilitas dari pimpinan.
c. Adanya kebijakan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kesetaraan
gender.
d. Adanya penanggung jawab untuk Pengarusutamaan gender.
e. Penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh Sumber Daya Manusia
yang profesional.
f. Mewujudkan strategi PUG melalui perencanaan berdasarkan analisis gender
dan data terpilah yang diimplementasikan pada program dan pengendalian
yang terarah.
g. Penerapan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berbasis strategi
PUG.
h. Tersedianya pakar analisis gender.
i. Tersedianya sumber dan instrumen gender.
4
4. Program
a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
b. Penguatan kelembagaan PUG dan Anak.
c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
d. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
e. Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah.
f. Semua program di SKPD yang memberikan pelayanan (service point) kepada
masyarakat (laki-laki dan perempuan).
5. Indikator Keberhasilan
a. Adanya data terpilah di setiap SKPD.
b. Bertambahnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (laki-laki
dan perempuan) setara dan adil oleh SKPD dan lembaga lainnya.
c. Semakin kecilnya kesenjangan gender.
d. Adanya peningkatan Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG
( Indeks Pembangunan Gender) dan GEM (Gender Empowerment Measure).
4
BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PUG
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD) Kabupaten Badung sebagaimana
tertuang dalam matrik sebagai berikut:
Aspek
Rencana
Aksi Daerah
Kebijakan
dan Sasaran
Program Kegiatan Tolok Ukur
Keberhasilan
Unsur Terkait Penanngung
Jawab
Skala
Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Membangun
komitmen
antar
pemangku
kebijakan
akan
pentingnya
strategi PUG
dalam
pembanguna
n daerah
Peningkatan
komitmen
bersama
dalam
penerapan
strategi PUG
pada kegiatan
pembanguna
n kabupaten
Badung
Keserasian
kebijakan
peningkata
n kualitas
anak dan
perempuan
Advokasi dan
pendampinga
n tentang
RAD PUG di
kabupaten
Badung
Perumusan
Kebijakan dan
sinkronisasi
anggran
Program PP
Lokakarya
dimensi
gender dlm
berbagai
kebijakan da
program
prioritas
pembangunan
daerah
Pelatihan
analisis
gender di
SKPD Kab.
Badung
Penyususan
pedoman Pug
(JobDesc,
juknis, Juklak,
jukang )
Melakukan
konsultasi dan
koordinasi
publik dlm
pelaksanaan
kegiatan PUG
Memfasilitasi
jaring aspirasi
masyarakat
untuk usulan
anggaran
responsif
gender
1.adanya
Komitmen
dari setiap
pimpinan
SKPD,DPRD
Kabupaten
badung,
Masyarakat
2.adanya
pendampinga
n dari SKPD
Kab. Badung
dan
Masyarakat
Adanya
komitmen
bersama dan
keberpihakan
anggaran pada
program PP
Terjadinya
kesepahaman
terhadap
pembangunan
yang
responsif
gender
Meningkatnya
ketrampilan
analisis
gender
Tersedianya
buku
pedoman
Terjadinya
kesepahaman
dalam
pelaksanaan
strategi PUG
dan Program
PP
Adanya usulan
kegiatan dari
masyarakat
yang
responsif
gender
SKPD
Kabupaten
Badung,
DPRD
Kabupaten
Badung
Tim anggaran
Pemerintah
Daerah dan
Tim anggaran
DPRD
SKPD Kab.
Badung
SKPD Kab.
Badung
KPP,Bappeda
litbang,
Diskes,
Disosnaker,
Bagian
Hukum dan
Bagian
Organisasi
dan
Adminitrasi
Pembangunan
SKPD Kab.
Badung
PKK, BPMD
dan Pemdes,
Bappeda
litbang, dan
KPP
Tahap
Inisiasi
KPP,
Bappeda
litbang
Bappeda
litbang,
Bagian
Keuangan
KPP Badung
KPP dan
Bappeda
litbang
Kantor PP
Kantor PP
Kantor PP
Kantor PP
Tahp 1
Inisiasi,
legalisasi
dan
pembelaja
ran
2.memperkuat
lembaga PP
untuk mampu
menjalakan
fungsi
Penguatan
kelembagaan
strategis yang
di dukung
oleh
Penguatan
kelembagaa
n Pug dan
Anak
Pembentukan
Pocal Point
dan Pokja di
SKPD Kab.
Badung
Terbentuknya
Focal point
dan pokja di
tiap SKPD
Kab. Badung
Semua SKPD
Kabupaten
Badung
Tahap
inisiasi
KPP, dan
Bappeda
Litbang
Tahap 2
pelaksana
an dan
Pemantap
an
4
fasilitasi,
advokasi,
koordinasi,
dan monev
implementasi
strategi PUG
sumberdaya
manusia yang
profesional
dan
sumberdaya
yang
memadai
Membentuk
jaringan kerja
permanen di
instansi
Vertikal Kab.
Badung
Memperkuat
kelembagaan
dan tata
laksana yang
menangani PP
dan PUG
Capasity
building bagi
lembaga –
lembaga yang
menangani
gender
Terbentuknya
Pokja di
Instansi
Vertikal
Adanya
SOTK PP
setingkat
Eselon II
Pemahaman
KSA gender
yang
konpherensif
di tiap
lembaga dan
Pemerintahan
KPP, Bappeda
Litbang,
Diskes, Disdik
pemuda,
olahraga dan
instansi
vertikal
KPP, Bagian
Organisasi
dan tata
laksana
Semua SKPD
, BKB dan KS
KPP,
Bappeda
Litbang
Bagian
Organisasi
dan Tata
Laksana
Badan
Kepegawaia
n Daerah,
pendidikan,
dan
Pelatihan
3.membangun
mekanisme
Pelaksanaan
strategi PUG
Mewujudkan
Srategi PUG
melalui
perencanaa,I
mplementasi
dan
pengendalian
yang terarah
Peningkata
n peran
serta
kesetaran
gender
dalam
pembangun
a n
Membangun
sistem
informasi
gender
Membuat
juknis khusus
PUG dlm
perencanaan
pembangunan
Menyelenggar
aka Rakor PP
dan Pug di
Kab. Badung
Penelitian
disparitas
gender di kab.
Badung
Kajian
Pelaksanaan
PUG
Adanya
sistem
jaringan
informasi
gender
Adanya
Juknis tentang
perencanaan
PUG
Terselenggran
ya Rakor
tahunan
Adanya data
terpilah
Kuantitatif
dan kualitatif
sebagai data
Base
Adanya
informasi
pelaksanaan
PUG
KPP, Dinas
Perhubungan,
komunukasi,
dan
informatika
SKPD Kab.
Badung
SKPD Kab.
Badung
BPS Kab.
Badung
Semua SKPD
di Kab.
Badung
KPP, Dinas
Perhubungan
komunikasi,
dan
informatika
Bappeda
Litbang,
KPP
KPP
KPP
KPP
Tahap 2
pelaksana
an dan
pemantap
an
4.membangun
kinerja dan
akuntabilitas
program
yang
responsif
gender
Penerapan
Akuntabilitas
dan kinerja
terhadap
pelaksanaan
program
yang berbasis
strategi PUG
Peningkata
n peran
serta dan
kesetaran
gender
dalam
pembangun
an
Monitoring
dan evaluasi
pelaksanaan
PUG
Menyusun
laporan IPM
Menyusun
laporan
Tahunan hasil
pelaksanaan
PUG kepada i
Meneg PP
melalui BP3A
Prov. Bali dan
Bupati
Badung
1.tersusunnya
laopran
kinerja
strategi PUG
masuk dalam
lakip, LKPJ
Bupati
Badung
2.adanya umpan
balik hasil
monev
pelaksanaan
PUG
Adanya data
terpilah dan
statistik
terpadu
Adanya
laporan
khusus
pelaksanaan
PUG di Kab.
Badung
KPP, Bappeda
litbang,
KPP, Bappeda
Litbang
KPP, Bappeda
litbang,
KPP,
Bappeda
litbang,
KPP,
Bappeda
Litbang
KPP,
Bappeda
litbang
Tahap 2
pelaksana
an dan
pemantap
an
Tahap 3
pengemba
ngan
4
BAB V
PENUTUP
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) memiliki arti yang
sangat penting untuk membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kelembagaan dan tata laksana serta
akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender dan aksinya baik
di lingkungan perangkat daerah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD
PUG ) sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan
Daerah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender ( RAD PUG ) Kabupaten Badung merupakan pedoman Penyelenggaraan
Rencana Aksi Daerah yang dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten
Badung 2010-2014, memuat visi, misi tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan
dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) ini merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi
pengarusutaman gender di Kabupaten Badung.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) Kabupaten Badung
ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pimpinan pemerintah daerah
serta stakeholders disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat Badung. Berhasil atau tidaknya
suatu rencana aksi bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat
diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Badung,
stakeholders serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan proses,
waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender ( RAD PUG ) yang lebih terarah dan didukung dengan aturan,
maka pelaksanaan aksi dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender ke depan
dapat dilakukan secara sistematik, bertahap dan berkesinambungan dalam upaya
mewujudkan good governence.
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
