BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam pemanfaatan air minum, maka perlu melakukan penyertaan

modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Badung sebagai Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Badung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan

modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu

ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang–Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 /

PERDA / 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Tingkat II Badung

Nomor 24 Seri D Nomor 24 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Badung Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Badung.

4. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal

Daerah pada suatu usaha bersama pada perusahaan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum

merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas

pemanfaatan sumber daya yang ada / dimiliki dalam rangka peningkatan

perekonomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan

untuk:

a. meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sehingga mampu

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;

b. meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memberikan penyertaan modal

Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk modal

perusahaan.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah disetorkan sampai dengan tahun anggaran 2010 sebesar

Rp. 41.282.098.886,88 (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh

dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam

rupiah delapan puluh delapan sen), dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

4

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersumber dari APBD.

Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modal guna

perkembangan usaha dan investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum,

dilakukan melalui mekanime pembahasan APBD dan ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian

kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Badung.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 23 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 6

5

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 NOPEMBER 2010

TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO URAIAN JUMLAH (Rp ) KET

A.

B.

C.

D.

E.

Modal awal ( Neraca awal th.1976 )

Pembagian Laba s/d 1993

Pembagian Laba 1994 s/d 1996

Penghibahan kekayaan proyek air

minum/bersih dari Dep.Keuangan Kepada

Pemerintah Kabupaten Badung sebagai

penyertaan modal pada PDAM Kab. Badung

sesuai : Berita Acara Serah Terima No.BA-

2/MK/1980 tanggal 17 Maret 1989

Penghibahan status tetap aset exs proyek

penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2AB

dan Dep.PU kepada Pemda.Kab.Badung

sebagai Penyertaan Modal pada PDAM Kab.

Badung sesuai Berita Acara Serah Terima

Nomor : KU.09.04/W.14/637 tanggal 2 Juni

1997

Penyerahan sarana penyediaan air bersih dari

Pemda.Kab. Badung kepada PDAM Kab.

Badung sebagai Penyertaan Modal pada

PDAM Kab. Badung sesuai Berita Acara

Serah Terima No.52.A Tahun 2002 ( I ),

PDAM 56 / BA / XI/2002(II) tanggal 25

Nopember 2001

Dan PDAM 25/BA/XI/2003(II) tanggal 10

Nopember 2003

Kab.Badung sesuai Berita Acara Serah

Terima No.52A Tahun 2002 (I) kepada

PDAM Kab. Badung sebagai Penyertaan

Modal Pada PDAM Penyerahan sarana

penyediaan air bersih dari Pemda.Badung.

Penyerahan Sarana Penyediaan Air Bersih

dari Pemda. Badung

Kepada PDAM Kab. Badung sebagai

Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung

sesuai Berita Acara Serah Terima No. : 154

Tahun 2009 (I) dan PDAM 31/BA/VI/2009

(II) tanggal 22 Juni 2009

Penyerahan sarana Penyediaan Air Bersih

dari Pemda. Badung

Kepada PDAM Kab. Badung sebagai

Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung

2.425.810,00

2.313.300.000,00

3.527.150.000,00

5.840.450.000,00

7.818.128.151,88

4.218.096.925,00

17.267.976.000,00

2.385.300.000,00

868.815.000,00

560.583.000,00

6

sesuai Berita Acara Serah Terima No.155

Tahun 2009 (I) dan PDAM 35/BA/VIII/2009

tanggal 20 Agustus 2009

JUMLAH

38.961.774.886,88

7

NO URAIAN JUMLAH(Rp.) Ket.

A

Penyerahan Sarana Penyediaan Air Bersih

Pemda.Badung

Kepada PDAM Kab. Badung sebagai

Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Badung

sesuai Berita Acara Serah Terima No.145

Tahun 2010 tanggal 1April 2010

Penyerahan sarana Penyediaan Air Bersih dari

Pemda Badung

Kepada PDAM Kab. Badung sebagai

Penyertaan Modal Pada PDAM Kab. Badung

sesuai Berita Acara Serah Terima No.176

Tahun 2010 tanggal 12 April 2010

2.021.324.000,00

299.000.0000,00

JUMLAH

2.320.324.000,00

TOTAL PENYERTAAN S/D 2009

PENYERTAAN MODAL YANG

DISERTAKAN TAHUN 2010

TOTAL PENYERTAAN S/D 2010

38.961.774.886,88

2.320.324.000,00

41.282.098.886,88

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Dengan rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dipandang perlu

melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha / kegiatan usaha yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, konpetitif dan

menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah

satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Badung.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal

Pemerintah Kabupaten Badung kepada Badan Usaha / kegiatan usaha harus ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6