Upload
belagar-fathony
View
250
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
slide
Citation preview
Oleh:Prof Dr Jamal WiwohoSH MHum
[email protected] 08122601681 125 Agust 2010
Sejarah Pengaturan BUMN
(Empattahap perkemb BUMN)1. Perusahaan Negara Sebelum Th 1960a. Perusahaan Neg. IBW (Indonesische Bedrijven Wet)
Staatsblad Th 1927 No. 419 diubah & ditambah dg UU No. 12 Th 1955. Contoh: Jawatan Pegadaian, Perc. Negara.
b. Perusahaan Negara ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet Undang2 Perbendaharaan Negara) Staatsblad Th 1864 No. 106. Contoh: Pabrik Farmasi (Depkes), PLN (DPU), Damri (Dephub).
c. Perusahaan berdasarkan UU tertentu1) UU Darurat No. 5 Th 1952 ttg Badan Industri Negara (BIN) yang berusha di bidang Perindustrian, Perdagangan & Perkebunan.
2) Perusahaan asing yang dinasionalisasi3) Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan KUHD-PT4) Usaha Negara dg Modal pemerintah dalam bentuk Yayasan. Misal: Yayasan Urusan Badan Makam, Yayasan Motor, Yayasan Prapanca (Depatemen Penerangan).
[email protected] 08122601681 225 Agust 2010
Lanjutan .2. Perusahaan Negara Menurut UU No.
19/Prp/1960Dasar Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan UUD 1945 Pasal 33, Pem. Perlu menyeragamkan bentuk2 usaha negara, maka lahirlah Perpu No. 19 Th 1960 lalu dijadikan UU No. 19/Prp/1960. Perusahaan Negara berdsr UU ini adalah semua perusahaan dlm bentuk apapun yg modalnya utk seluruhnya mrpkan kekayaan negara RI, kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan UU. Sifat dari PN mrpkan kesatuan produksi perusahaan yg memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umum dan memupuk keuntungan, baik dibidang industri, pertambangan, perdagangan dg tujuan membangun ekonomi nasional.
[email protected] 08122601681 325 Agust 2010
Lanjutan 3. Perusahaan Negara menurut UU Nomor 9
Th 1969/Perpu Nomor 1 Th 1969 / Inpres RI nomor 17 Tahun 1967 ttg Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, yaitu:
a. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan);b. Perusahaan Negara Perum (Perum);c. Perusahaan Negara Persero (Persero).
Dasar hukum lain tentang mekanisme pembinaan & pengawasan Perushaan Negara, yaitu: PP No. 3 Th 1983, diperbaharui dg PP No. 12 Th 1998 ttg Perusahaan Perseroan (PERSERO), PP No. 13 Th 1998 ttg Perusahaan Umum (PERUM), dan PP No. 6 Th 2000 ttg Perusahaan Jawatan (PERJAN).
[email protected] 08122601681 425 Agust 2010
Tujuan Perusahaan Negara1. Memberi sumbangan perkembangan
perekonomian negara pd umumnya dan penerimaan negara pd khususnya;
2. Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan;
3. Menyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup org banyak;
4. Memberi bimbingan kpd sektor swasta atau golongan ekonomi lemah;
5. Menjadi perintis kegiatan usaha yg tdk dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi;
6. Turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah.
[email protected] 08122601681 525 Agust 2010
BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR UU NO. 19 TH 2003
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th 2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.
[email protected] 08122601681 625 Agust 2010
MODAL BUMNModal BUMN merupakan dan berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.Peyertaan modal negara dalam rangka
pendirian atau penyertaan BUMN bersumber dari:a. APBN;b. Kapitalisasi Cadangan;c. Sumber lainnya.
[email protected] 08122601681 725 Agust 2010
Lanjutan Penyertaan modal negara dlm rangka
pendirian BUMN atau perseroan terbatas dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3) UU BUMN).
Setiap perubahan penyertaan modal negara, berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau PT ditetapkan dg PP. pengecualian bagi penambahan penyertaan modal negara yg berasal dari kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.
[email protected] 08122601681 825 Agust 2010
Direksi BUMN Wajib Menerapkan
Good Corporate Governance (GCG)
1. Transparansi2. Kemandirian3. Akuntabilitas4. Kewajaran
[email protected] 08122601681 925 Agust 2010
Lain-lainMerger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur
melalui PPPrivatisasi hanya dapat dilakukan terhadap
BUMN yg berbentuk Persero.Perjan bersifat Departemental Agency,
berdasar UU BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan sering disalahgunakan oleh para direksi yang bermental birokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbg BUMN.
UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sbg Regulator.
[email protected] 08122601681 1025 Agust 2010
Perbedaan PERSERO & PERUM
PengaturanPersero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th 2003.Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003
Pendirian:Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri kepada Presiden dg pertimbangan Menteri teknis dan Menteri Keuangan
[email protected] 08122601681 1125 Agust 2010
Lanjutan Maksud & Tujuan:
Persero: a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.Perum: Menyelenggarakan usaha yang bertujuan utk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yg berkualitas dg harga yg terjangkau oleh masy berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
[email protected] 08122601681 1225 Agust 2010
LanjutanORGAN:
Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.Perum: Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
Sifat Usaha: Persero: Profit OrientedPerum: Public Service dan Profit Oriented seimbang.
[email protected] 08122601681 1325 Agust 2010
Lanjutan Modal:
Persero: Seluruh saham atau 51 persen dimiliki oleh Pemerintah RIPerum: Seluruh modal dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
Kewenagan Tertinggi:Persero: a) RUPS b) MenteriPerum: Dewan Pengawas
[email protected] 08122601681 1425 Agust 2010
PRIVATISASI BUMNPertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5
th 1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual sahamnya di Pasar Modal.
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bg negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UU BUMN No. 19 Th 2003).
[email protected] 08122601681 1525 Agust 2010
ALASAN PRIVATISASI BUMN
Alasan EfisiensiAlasan Fiskal
[email protected] 08122601681 1625 Agust 2010
Bentuk-Bentuk Privatisasi BUMN Pada Umumnya
1. The Sale of an Existing State Owned Enterprise;
2. Use of Private Financing and Management rather than Public for New Infrastructure Development;
3. Outsourcing (Contracting Out to Privat Vendor).
[email protected] 08122601681 1725 Agust 2010
Bentuk Privatisasi BUMN di Indonesia
Berdasar Inpres No. 5 Th 1988 yang dijabrkan dg SK Menkeu No. 740 dan 741 Tahun 1989, yg menekankan tentang perlunya kinerja BUMN yang lebik baik (restrukturisasi, Pelaksanaan kerjasama operasi atau Joint Venture, penggabungan usaha/Merger, penawaran saham kpd masy/swasta dan penempatan langsung).
[email protected] 08122601681 1825 Agust 2010
Tujuan Privatisasi BUMN pada Umumnya
1. Tujuan Keuangan2. Tujuan jasa-jasa & Organisasi3. Tujuan Ekonomi4. Tujuan Politik
[email protected] 08122601681 1925 Agust 2010
Maksud Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th
20031. Memperluas kepemilikan masy atas
Persero;2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas
perusahaan;3. Menciptakan struktur keuangan &
menejemen keuangan yg baik/kuat;4. Menciptakan struktur industri yg sehat &
kompetitif;5. Menciptakan Persero yg berdaya saing &
berorientasi global;6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi
makro, dan kapasitas [email protected] 08122601681 2025 Agust 2010
Tujuan Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th
2003Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.
[email protected] 08122601681 2125 Agust 2010
Konsekuensi Privatisasi BUMNKonsekuensi terbaik adalah dapat
menciptakan persaingan, efisiensi dan kekayaan serta keberhasilan;
Konsekuensi terburuk adalah terdapatnya pergeseran monopoli milik negara yang tidak sensitif dg monopoli swasta yang lebih sensitif thd lingkungan.
[email protected] 08122601681 2225 Agust 2010
Persero yg Tidak Dapat diPrivatisasi
(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan
per-UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.2. Persero yg bergerak disektor usaha yg
berkaitan dg pertahanan & keamanan negara.
3. Persero yg bergerak disektor tertentu yg oleh pemerintah diberikan tugas khusus utk melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg kepentingan masy.
4. Persero yg bergerak di bidang usaha sumber daya alam yg secara tegas berdasarkan perUU dilarang utk [email protected] 08122601681 2325 Agust 2010
Pelaksanaan PrivatisasiPersero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).
Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Persero harus seijin Menteri sbg pemegang saham.
Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19 Th 2003).
Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.
[email protected] 08122601681 2425 Agust 2010
Teknik atau Cara Privatisasi1. Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO)2. Penempatan langsung (Direct Placement),
yaitu penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg cara negosiasi, umumnya melalui tender.
3. Privat Placement, yaitu penjualan langsung se satu investor secara borongan.
4. Management Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut berpartisipasi disebut Management and/or Employee Buy-Out (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.
[email protected] 08122601681 2525 Agust 2010
Pro & Kontra Privatisasi BUMN?
Diskusi Kasus Privatisasi BUMN Indonesia?
[email protected] 08122601681 2625 Agust 2010
Pengaturan BUMDUU No. 5 Th 1962 tentang Perusahaan
Daerah.UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda Jo. UU No. 8 Th
2005 ttg Penetapan Perpu No. 3 Th 2005 ttg Perub UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda.
Bentuk-bentuk BUMD:1. Perusahaan Dinas Daerah (Perdinda);2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda);3. Persero Daerah (Perseroda)
[email protected] 08122601681 2725 Agust 2010
Matur Numun
Selesai alhamdulillahWassalam
[email protected] 08122601681 2825 Agust 2010
BUMN & BUMDSejarah Pengaturan BUMN (Empattahap perkemb BUMN)Lanjutan .Lanjutan Tujuan Perusahaan NegaraBADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR UU NO. 19 TH 2003MODAL BUMNSlide 8Direksi BUMN Wajib Menerapkan Good Corporate Governance (GCG)Lain-lainPerbedaan PERSERO & PERUMSlide 12LanjutanSlide 14PRIVATISASI BUMNALASAN PRIVATISASI BUMNBentuk-Bentuk Privatisasi BUMN Pada UmumnyaBentuk Privatisasi BUMN di IndonesiaTujuan Privatisasi BUMN pada UmumnyaMaksud Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003Tujuan Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003Konsekuensi Privatisasi BUMNPersero yg Tidak Dapat diPrivatisasi (Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)Pelaksanaan PrivatisasiTeknik atau Cara PrivatisasiPro & Kontra Privatisasi BUMN?Pengaturan BUMDMatur Numun