BULAN JANUARI S D MARET - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan uji petik triwulan 1 OSP-4... · Melakukan review kesiapan kegiatan BPM dan PKM

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN KE-1

BULAN JANUARI S/D MARET 2019

OSP 4 – JAWA TIMUR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERALCIPTA KARYA

i | H a l a m a n

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ............................................................................................................ i

A. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

B. TUJUAN ........................................................................................................ 2

C. KELUARAN ................................................................................................... 2

D. LOKASI MONITORING (UJI PETIK) ................................................................ 2

E. HASIL MONITORING (UJI PETIK) .................................................................. 3

F. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING (UJI PETIK ......................................... 4

G. PENUTUP ..................................................................................................... 7

LAMPIRAN 1. FORMAT UJI PETIK 2. KESEPAKATAN TINDAK LANJUT

1 | H a l a m a n

LAPORAN UJI PETIK OSP 4 – JAWA TIMUR

TRIWULAN KE-1

(JANUARI s/d MARET 2019)

A. PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam permukiman kumuh memerlukan upaya yang

komprehensif, cerdas, dan inovatif, yang melibatkan dukungan dari segenap pemangku kepentingan. Peran

aktif dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan perlu dikembangkan sebagai salah satu bentuk

kontribusi nyata mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Pendekatan penanganan

permukiman kumuh harus berbasis pada karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan

Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran

Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung

gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi”

yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam penanganan kawasan permukiman kumuh

seluas 38.431 Ha menjadi 0 Ha di tahun 2019.

KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan

lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat

penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan

berkelanjutan. Melalui platform kolaborasi maka KOTAKU akan mengambil peran penting guna membantu

Pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sinergis berbagai sumber daya dan sumber pendanaan,

termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya untuk penanganan kumuh yang terpadu dengan mengedepankan partisipasi

masyarakat. Program KOTAKU di wilayah OSP 4 Jawa Timur dilaksanakan di 18 kota/kabupaten, 759

kelurahan/desa dengan sisa luasan kumuh sampai dengan akhir 2018 berdasarkan BA pengurangan kumuh

adalah 271 Ha.

Sebagaimana yang tercantum dalam Term Of

Reference (TOR) OSP 4 bahwa dalam rangka

pendampiangan maka dilaksanakan melalui 4

(empat) kegiatan utama, yaitu (a) menyusun

perencanaan atau planning; (b) melaksanakan

koordinasi atau coordinating dan (c) melakukan

supervisi atau supervision dan (d) melaksanakan

monitoring dan evaluasi atau monev. Melalui empat

kegiatan utama tersebut diharapkan seluruh

pelaksanaan kegiatan program, termasuk

pencapaian tujuan dan target program dapat dijamin

kualitasnya (Quality Assurance) dan dapat dikendalikan kualitasnya (Quality Controll). Diantara kegiatan

penting dalam rangka menjamin dan mengendalikan kualitas pelaksanaan program NSUP-KOTAKU adalah

kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monitoring (Pemantuan) dilaksanakan mulai dari pendataan

Kab. Banyuwangi

2 | H a l a m a n

(baseline); perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap keberlanjutan program. Kegiatan monitoring dilakukan

melalui berbagai cara salah satunya melalui uji petik (spot check).

Agenda monitoring (uji petik) triwulan ke-1 2019 difokuskan pada 1). Efektifitas pendampingan pasca

seleksi, 2). Hasil kegiatan 2018 dengan melihat kesiapan administrasi sekaligus persiapan BPKP dan kualitas

infrastruktur pasca kontruksi, 3). Kesesuaian master schedule 2019, dan 4). Kesiapan dokumen teknis BPM

2019;

B. TUJUAN

Tujuan umum dilaksanakannya uji petik triwulan ke-1 ini adalah memastikan dipahaminya

prosedur/ketentuan program oleh pendamping, pemda dan masyarakat serta

pendamping/masyakat melaksanakan prosedur yang dipahami tersebut dalam imlementasi sesuai

tahapan program, Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring komposisi tim korkot dan tim faskel pasca seleksi (penugasan Maret –

Desember 2019), Efektifitas dan Kendala;

2. Melakukan monitoring implementasi schedule 2019, ketepatan pelaksanaan dan pending

issue;

3. Melakukan monitoring hasil kegiatan 2018 (fisik dan Administrasi)

4. Melakukan review kesiapan kegiatan BPM dan PKM 2019;

C. KELUARAN

Keluaran khusus yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah :

1. Diketahuinya efektifitas kompisisi pendampingan periode Maret – Desember 2019;

2. Diketahuinya kegiatan lapang masih sesuai dengan schedule 2019 dan kendala pelaksanaan;

3. Informasi hasil kegiatan 2018 dan kesiapan dalam pelaksanaan Audit dari sisi administrasi dan

fisik, serta kegiatan pasca kontruksi;

4. Diketahuinya usulan kegiatan 2019 sesuai dengan redines kriteria, pemaketan benar dan hasil

kegaitan berdampak significant terhadap pengurangan kumuh

D. LOKASI UJI PETIK

Pemilihan lokasi monitoring (uji petik) merupakan hal

penting dalam perencanaan dan berpengaruh

terhadap hasil monitoring, karena itu data SIM

mempengaruhi apakah kota/kelurahan yang akan

dikunjungi adalah efektif menggambarkan isu lapang

selama ini, Dengan melihat progress master

schedule yang cepat dan lambat serta pemenuhan

prosedur yang benar dan kurang maka untuk lokasi

uji petik triwulan ke-1 tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Kab. PRobolinggo

3 | H a l a m a n

No Kota/Kabupaten Kel/Desa Tanggal Personil

1. Kabupaten Blitar 1. Satriyan (BPM 2019) 2. Bagelenan (BPM 2019) 3. Ngaglik (BDI 2018) 4. Maron (BDI 2018)

20-21 Maret 2019 1. Edi Sutanto 2. Zamroni

2. Kabupaten Malang 1. Jenggolo (BPM 2019) 2. Tanggung (BPM 2019)

22-23 aret 2019 1. Edi Sutanto 2. Zamroni

3. Kabupaten Banyuwangi

1. Lateng (BDI 2018) 2. Tambakrejo (BPM 2019) 3. Kedungringin (BPM 2019)

25-26 Maret 2019 1. Achmad Fauzi 2. Zamroni

4. Kabupaten Probolinggo

1. Gujegan (BDI 2018) 2. Kraksaan Wetan (BPM

2019)

27-28 Maret 2019 1. Winardi 2. Edi Sutanto

E. HASIL MONITORING (UJI PETIK)

Hasil monitoring ini menggambarkan kondisi riil lapang

setelah dilakukan analisis data hasil uji petik, tentunya

gambaran capaian kuantitatif dan isyu yang dihasilkan

harus diyakini bahwa kondisi riil yang terjadi memerlukan

tindak lanjut baik berupa kebijakan, peningkatan kapasitas

pelaku maupun strategi OSP 4 dalam akselerasi kegiatan.

Berikut hasil monitoring keseluruhan sesuai topic

monitoring (uji petik) yang dilakukan.

NO. TOPIK CAPAIAN KUANTITATIF

ISU/CATATAN LAPANGAN

FAKTOR PENYEBAB REKOMENDASI

1. Efektifitas Pendampingan pasca Februari 2019

97% pendamping pasca seleksi solid dan telah mendapatkan orientasi awal dari tim korkot

Efektifitas pendamping di Banyuwangi dan Probolinggo rendah

70% pendamping baru bulan existing

Tim Korkot melakukan koordinasi dengan Satker PPK Kota/Kabupaten untuk melakukan konsolidasi dan pemetaan masalah dan potensi lokasi dampingan

2. Pencapaian Master Schedule 2019

Capaian MS 34%, kagiatan terlambat sebagian besar di penyiapan dokumen teknis dan pelatihan

MS belum menjadi acuan tim faskel dalam pencapaian target kegiatan dan pendampiangan

Belum ada diseminasi MS ditingkat kota/kabupaten

Penguatan MS secara bersama ditingkat OSP melalui rakord OSP dan Tim Korkot

Kab. Malang

4 | H a l a m a n

3. Hasil kegiatan 2018 (Administratsi dan Infrastruktur)

87% Administrasi terpenuhi namun 60% kegiatan KPP tidak berjalan baik

BKM belum memiliki rencana pasca kontruksi

Pemahaman dan pelibatan BKM/KPP tidak dilakukan sejak awal kontruksi

Tim Korkot melakuan identifikasi di seluruh lokasi BDI 2018, kelengkapan administrasi dan keaktifan KPP setelah itu melakukan penguatan sesuai kebutuhan masing-masing (hasil pemetaan)

4. Perencanaan 2019 (Dokumen teknis dan Kesesuaian Kebutuhan dengan Kegiatan)

80% dokumen teknis belum siap

Titik kegiatan hasil survey belum disepakati dengan Masyarakat

Pre desain belum selesai

Kegiatan survey tidak bersama msy

Tidak adanya faskel UP

Melakukan susrvey ulang bersama KSM/Masyarakat

Pelibatan Tim Korkot dan aske Infra non BPM dalam penyelesaian

F. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

Tindak lanjut hasil monitoring merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh para pihak seelah melihat

issue lapang dan s=kesepakatan waktu yang dibangun. TIndak lanjut ini disusun saat wrapup di akhir

kegiatan, secara detil per Kota.Kabupaten seperti dalam table dibawah ini :

No. Kota/Kabupaten Permasalahan Rekomendasi/Tindak Lanjut Target Waktu

1. Kabupaten Blitar Tiak ada kendala karena sebagian besar adalah pendamping existing

Revisi tahapan persiapan dan perencanaan dari konsep sampai DED Kelurahan Satriyan

Penyelesaian tahapan persiapan dan perencanaan dari konsep sampai DED 2 lokasi ( Ngaglik, dan Maron )

Penyelesaian dokumen teknis

Strategi penyelesaian melalui kolaborasi untuk WATSAN yang belum tertangani (pemastian data investasi)

Pemilihan prioritas kegiatan Desa Bagelenan dilengkapi dengan peta permasalahan dan peta rencana penanganan (siteplan)

Minggu Ke-1 April 2019

5 | H a l a m a n

Berdasarkan simulasi pengurangan Kumuh Satriyan maka perlu revisi simulasi pengurangan kumuh untuk 8 lokasi BPM, karena ada aspek kumuh di Kelurahan Satriyan yang kolaborasinya masih perlu dikaji kembali yaitu pada aspek persampahan dan kebakaran

2. Kabupaten Malang

Tidak ada pendamping eksisting

Tidak ada BOP untuk lokasi non BPM

Progres MS 2019 sangat lambat, saat ini sampai paa pemilihan kegiatan prioritas (siteplan)

Kesiapan BPM 2019, belum dilakukan pendampingan yang efektif (Jenggolo dan tanggung)

Pemahaman tim faskel untuk penyiapan dokumen teknis masih kurang

Konsolidasi tim faskel lama dana baru untuk orientasi dan serah terima data

Pendampingan yg efektif dengan melibatkan forum BKM dan Pemda

Akselerasi kegiatan agar MS sesuai waktu yang ditentukan

Normalisasi drainase secara swadaya (berita acara kesepakatan diperlukan ) – Desa Jenggolo

Diperlukan Input kegiatan kolaborasi prasarana dan sarana persampahan, sistem persampahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Revisi volume dan lokasi rencana pembangunan jalan

Koordinasi dengan Bina Marga terkait pembangunan jalan (nota konsultasi)

Mencari data dan input kegiatan kolaborasi pembangunan jalan yang belum dimasukkan dikegiatan kolaborasi Tahun 2015 – 2018

Identifikasi Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Fasilitasi kegiatan DAK untuk RTLH


6 | H a l a m a n

Penyepakatan pembangunan TPST serta lahan clear and clean serta perencanaan secara detail

3, Kabupaten Banyuwangi

Pendamping belum kondusif karena sebagian besar adalah pendatang

KPP belum berjalan efektif

LPJ KSM masih ada yang kurang

Belum selesainya dokumen teknsi di 2 kelurahan terpilih untuk pencairan awal

Dokumen teknis di 2 kelurahan (kedungringin dan tambakrejo) belum selesai

Konsolidasi tim faskel dengan melibatkan PPK

Penguatan KPP melalui KBIK di BKM

Cek kesesuaian Kebutuhan dengan rencana usulan kegiatan BPM 2019 (Prioritas Watsan)

Pradesain (Before-After) masih perlu disempurnakan (Belum sesuai dengan rencana usulan)

Rencana kolaborasi dalam konsep penataan kawasan harus dipastikan dengan komitmen (ada semacam MOU atau dokumen pndukung lain)

RAB untuk perubahan wajah (beautifikasi) belum dimasukkan dalam perhitungan

Dok perencanaan teknis belum sesuai dengan format yg ditentukan


4. Kabupaten Probolinggo

Belum dipahami target pekerjaan non BPM

Lembar hasil pengukuran kiner KSM yang belum ada harus ditindaklanjuti lebih lanjut

Pengendalian KSM menggunakan lembar kendali (pengukuran kinerja dan cash opname)

Setiap kegiatan fisik harus menggunakan papan nama kegiatan dan difoto

BA penerimaan LPJ KSM dengan BKM harus dibuat

Survey 3 toko harus dimasukkan dalam LPJ dan menggunakan lampiran

Target kolaborasi SK per ha / 2 miliar, lokasi non SK 3 - 5 miliard sampai 3 tahun

Optimalisasi pendampingan klaster melalui FKA

Faskel ekonomi melakukan pemenuhan administrasi kegaitan BDI 2018, hal tersebut penting untuk penyiapan audit BPKP tahun ini

Melakukan konsolidasi dengan tim korkot untuk percepatan penyelesaian konsep desain

Melakukan identifikasi dampak dan rencana pengelolaan


7 | H a l a m a n

ampiran LPJ harus sesuai dengan peruntukan dana kegiatan (kegiatan fisik dan PKM)

Belum selesai Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)

Belum dilakukan Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan

Belum dilakukan Pemaketan pekerjaan

Melakukan pemaketan pekerjaan setelah pre desain dibuat

G. PENUTUP

Hasil-hasil dari uji petik diatas memberikan gambaran umum terhadap keseluruhan kualitas

pelaksanaan kegiatan pendampingan OSP dan menjadi input untuk strategi kedepan. Laporan uji

petik disampaikan kepada KMP program KOTAKU Wilayah-2 dan Menajemen Surveyor Indonesia

kerjasama dengan PT Surya Abadi Konsultan.

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1 Form A

Provinsi Tanggal Uji Petik : ……………………………….

Kota/Kabupaten Pelaksana Uji Petik : ……………………………….

Kel./Desa Nama : ……………………………….

Jabatan :………………………………..

Jenis Pekerjaan : ……………………………….

Progres Fisik :……...…….%, Keuangan :…….………%

1 2 3

1 Tertib /

Kelengkapan

Administrasi

1.1 100 1.1.1 10% 10Cek ke minimum 3 proposal

KSM/Panitia

1.1.2 10% 10Cek ke minimum 3 proposal

KSM/Panitia

1.1.3 10% 10Cek Berita acara di min 3

KSM/Panitia

1.1.4 10% 10Cek Berita acara di min 3

KSM/Panitia

1.1.5 10% 10 Cek di min 3 KSM/Panitia

1.1.6 10% 10 Cek dokumen laporan KSM/Panitia

1.1.7 10% 10 Cek BAP2 di min 3 KSM/Panitia

1.1.8 10% 10Cek dokumen LPJ minimal di 3

KSM/Panitia

1.1.9 10% 10Cek Lembaran SP3 minimal di 3

KSM/Panitia

1.1.10 10% 10 Cek di min 3 KSM/Panitia

100% 100 -

No Indikator Kategori

Bobot

Kategori

(%)

JAWABAN *) Rata2

Skor

:………………………………

:………………………………

:………………………………

Nilai Catatan KhususBOBOT

(%)Metode

Administrasi

KSM/Panitia

Apakah dokumen proposal kegiatan infrastruktur ada dan

lengkap?

Apakah ada berita acara verifikasi dokumen proposal?

Apakah ada administrasi pengadaan bahan, alat dan jasa

(termasuk survey harga bahan, alat dan tenaga kerja)?

Pertanyaan Kunci % @ Item

Apakah ada Laporan keuangan infrastruktur ( Buku Kas,

buku Material) dan Laporan progres pelaksanaan?

Apakah ada arsip dokumen SPPDL

Bila kegiatan infrastruktur telah disertifikasi apakah

sudah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

(BAP2) ?

Apakah sudah dibuat LPJ KSM/Panitia?

Apakah sudah dibuat Surat Pernyataan Penyelesaian

Pekerjaan (SP3)?

Apakah ada dokumen untuk status perolehan lahan

(Form-2 dan sketsa lahan) atau keterangan lain

Apakah ada dokumen cek daftar kegiatan terlarang

(Form-4) dan identifikasi potensi dampak lingkungan

(form-5)

Kategori 1.1 Total Nilai

PROSENTASE

LEMBAR UJI PETIK INFRASTRUKTURPEMANFAATAN BDI KEGIATAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2018

1 2 3


Bobot

Kategori

(%)

JAWABAN *) Rata2

SkorNilai Catatan Khusus

BOBOT

(%)Metode

Administrasi

KSM/Panitia


lengkap?


2 2.1 100 2.1.1 10% 10 Cek Dokumen DED

2.1.2 15% 15 Cek Dokumen DED






100% 100

3 3,1

100 3.1.1 15% 15Bandingkan jenis pekerjaan yang

dilaksanakan dengan standar teknis

perencanaan (DED dan Proposal)

3.1.2 15% 15Ukur volume pekerjaan yang

dilaksanakan bandingkan dengan

perencanaan.

3.1.3 15% 15Cek secara visual kualitas bahan

dilapangan.

3.1.4 15% 15Cek metode pelaksanaan di lapangan

termasuk urutan pekerjaan dilakukan

secara benar.

3.1.5 10% 10Lakukan pengamatan dan wawancara

Tenaga kerja dan peralatan yang dipakai

apakah sesuai standar

3.1.6 10% 10Lakukan pengamatan dan wawancara

apakah ada mandor / Kepala Tukang

3.1.7 10% 10Bandingkan waktu pelaksanaan dengan

jadwal pelaksanaan yang direncanakan

3.1.8 10% 10 Cek LPJ bandingkan dengan RAB

100% 100 -

Kelengkapan

Dokumen

Perencanaan

Teknis

(DED/Proposal

KSM)

Kualitas

Perencanaan

Teknis

(DED/Proposal

KSM)

Apakah ada Peta Site Plan?

Apakah ada Gambaran Visual 2 Dimensi?

Apakah ada Gambar Kerja /Detail (Potongan Memanjang,

Melintang & Detail)?

Apakah dibuat Jadual Induk/Time Schedule?

Apakah ada Daftar Kuantitas/Volume?

Apakah sudah ada Rencana Anggaran Biaya (RAB)?

Apakah ada Spesifikasi Teknik?


PROSENTASE

Infrastruktur

dan pelayanan

yang dibangun

berkualitas baik

Kualitas dan

Manajemen

Pelaksanaan

Jumlah dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang

dilaksanakan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan standar

teknis/RKS

Volume dari setiap jenis pekerjaan konstruksi yang

dihasilkan sesuai dengan volume setiap jenis pekerjaan

dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan;

Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi

persyaratan standar teknis/RKS (termasuk Uji Lab

kualitas pekerjaan)

Cara pelaksanaan setiap pekerjaan memenuhi

persyaratan cara kerja sesuai standar teknis/RKS

(memperhitungkan kondisi cuaca dan antisipasinya)

Penggunaan tenaga kerja/peralatan dalam pelaksanaan

pekerjaan yang memenuhi standar teknis/RKS

Pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh Mandor/Kepala

Tukang

Jumlah waktu penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal

pelaksanaan yang telah rencanakan

Jumlah biaya yang termanfaatkan minimal sesuai dengan

biaya pelaksanaan yang telah direncanakan


PROSENTASE

1 2 3


Bobot

Kategori

(%)

JAWABAN *) Rata2

SkorNilai Catatan Khusus

BOBOT

(%)Metode

Administrasi

KSM/Panitia


lengkap?


4 Kelengkapan

Dokumen

Safeguard 4,1 100 4.1.1 30% 30

Cek dokumen SPPL telah diregister oleh

Dinas Lingkungan Hidup atau jika ada UKL-

UPL telah disertai dengan ijin lingkungan dari

DLH

4.1.2 30% 30

Cek Surat Pernyataan Hibah/Ijin

Pakai/Ijin dilalui dari pemilik yang

ditandatangani oleh ahli waris, dilengkapi

dengan peta lokasi tanah dan amati

kesesuaian dengan lapangan.

4.1.3 20% 20

Cek desain teknis dan pelaksanaan,

misalnya ada pemisahan kebutuhan

pria/wanita pada toliet/MCK, jalan

dengan jalur untuk kaum difabel, pagar

pengaman /reling dll.

4.1.4 20% 20

Cek desain teknis dan pengadaan material

apakah terdapat penggunaan kayu lebih 3 m3

dan dilengkapi dengan dokumen resmi

seperti FAKO, SKHH atau surat keterangan

asal kayu dari Kepala desa/Lurah.

100% 100

5,1 100 5.1.1 10% 10Cek Berita Acara/legalitas organisasi

O&P, termasuk susunan kepengurusan

5.1.2 10% 10Cek dokumen rencana kegiatan

pemeliharaan

5.1.3 20% 20Lakukan pengamatan langsung pada

infrastruktur yang telah dibangun

5.1.4 15% 15Lakukan pengamatan langsung pada

infrastruktur yang telah dibangun

5.1.5 20% 20Lakukan pengamatan langsung dan

wawancara


wawancara


wawancara

100% 100

Keterangan :

1)

2) Tidak Diperkenankan Mengganti / merubah angka-angka pada kolom %@item dan Bobot %

Infrastruktur

terbangun tidak

menimbulkan

dampak negatif

terhadap

lingkungan dan

dampak sosial

Apakah ada dokumen pengelolaan dampak lingkungan,

seperti SPPL atau UKL-UPL yang telah disetujui oleh

instansi/dinas terkait? (Kecuali Motor Sampah, Motor

Pemadam Kebakaran)

Apakah dokumen pengadaan tanah sudah lengkap?

Apakah infrastruktur yang dibangun sudah

mempertimbangkan terhadap aspek gender?

Apakah penggunaan kayu dengan volume lebih dari 3 m3

sudah dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti SKHH,

FAKO atau Surat keterangan asal kayu oleh Kepala

Desa?


PROSENTASE

5 Pelaksanaan

Operasional

dan

Pemeliharaan

(O & P)

Pembentukan

dan Rencana

Kerja O&P

Apakah telah dibentuk pengelola O&P dan dituangkan

dalam Berita Acara?

Apakah tim O&P telah memiliki rencana kegiatan

pemeliharaan dan kesepakan pendanaannya?

Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun masih ada?

Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih dalam

kondisi baik?

Pelaksana Uji Petik

Kolom jawaban diisi dengan nilai 0 atau 1; Nilai Jawaban 'Ya' = 1, Nilai Jawaban 'Tidak' = 0

(……………………..……………)

Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih

berfungsi?

Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih

dimanfaatkan?

Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun

dikembangkan/ditingkatkan?


PROSENTASE

LEMBAR KENDALI KELENGKAPAN ADMINISTRASI untuk LPJ KSM INFRASTRUKTUR Catatan :Tanggal pemeriksaan ………………………. Beri nilai 0, jika Tidak ada atau Tidak lengkap Beri nilai 1. jika ada atau lengkap

Ada /

Tidak

Lengkap /

TidakKeterangan

Ada /

Tidak

Lengkap

/ TidakKeterangan

1 BUKTI KAS MASUK2 BUKTI KAS KELUAR3 BUKTI PEMINDAHBUKUAN

1 Slip setoran ke Bank

2 Slip penarikan dari Bank

3 Slip pemindahbukuan (transfer antar bank)

4 Nota dari Toko, Kwitansi, Bon, Daftar penerima upah, dll

1 BANK

2 KAS

1 DANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR & SWADAYA

2 RINCIAN PENERIMAAN SWADAYA

1 LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN UANG DI KSM

2 LAPORAN RENCANA & REALISASI ANGGARAN

1 Daftar penerimaan material dari Toko (harus sesuai dgn nota toko)

2 Daftar hadir pekerja

3 BA penetapan pemilihan toko yang telah disurvey

4 Daftar Hadir Rapat KSM

5 BA dan Notulensi Rapat KSM

6 Lembar hasil pengukuran kinerja pembukuan KSM

7 Lembar Cash Opname di KSM

8 Proposal KSM BDI 2018

9 RPD (Rencana Penggunaan Dana) thp 1, 2 dan 3

10 LPD (Laporan Penggunaan Dana) thp 1, 2, dan 3

11 Surat rekomendasi penarikan dana ke bank

KSM INFRASTRUKTUR

BUKTI TRANSAKSI

BUKTI PENDUKUNG TRANSAKSI

KSM ……..No Kelengkapan

Kelurahan ………………………………………

KSM ……..

BUKU UTAMA

BUKU BANTU & BUKU PENDUKUNG

LAPORAN

DOKUMEN PENDUKUNG

12 Perkembangan kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM

13 Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Tenaga Kerja

14 Papan Nama/Informasi Proyek (pastikan tertera juga nilai swadayanya)

15 Foto - foto laporan kemajuan

16 Berita Acara Perubahan Pekerjaan dan Lampiran RAB Perubahan (Jika Ada Perubahan)

17 Foto Dokumentasi Progres Fisik : 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

18 Gambar As Built Drawings / Gambar Terlaksana

19 Lembar Sertifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2)

20 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3)

21 Berita Acara Serah Terima LPJ dari KSM kepada LKM/BKM

22 LPJ KSM BDI 2018

23 Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL)

24 SPK / Surat perjanjian antara KSM dengan BKM

25 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BKM :

Sekretaris BKM :

Bendahara KSM :

Pemeriksa :

………………………

………………………

………………………

………………………

LAMPIRAN 2

Documents

BULAN JANUARI S D MARET - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan uji petik triwulan 1 OSP-4... · Melakukan review kesiapan kegiatan BPM dan PKM