Buku Saku Pengaduan Pelayanan Publik_ORI

8/17/2019 Buku Saku Pengaduan Pelayanan Publik_ORI

1/21


2/21


3/21

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negarauntuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiapwarga negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan

kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara demi mencapai kesejahteraan. Untuk memenuhi kewajibanitu, maka pemerintahan harus mampu menyelenggarakan pelayananpublik prima kepada rakyatnya secara adil dan tanpa diskriminasi.Dalam konteks itulah, maka wajar jika sebuah pemerintahan

dinilai efektif dan esien dari baik buruknya penyelenggaraanpelayanan publik di tengah masyarakat. Banyak pihak masih berkomentar bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sekarang ini masihbelum memuaskan. Ini ditandai dengan banyaknya keluhandan pengaduan dari masyarakat melalui media massa, seperti:prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktupenyelesaian, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan

yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif danlain-lain. Hal ini menimbulkan citra yang kurang positif terhadapkinerja pemerintah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu dilakukanupaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiksecara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik

yang prima. Diperlukan pemerintahan yang berkinerja tinggi,efektif dan esien serta SDM aparatur yang kompeten,

berintegritas dan melayani untuk mendukung hal tersebut.Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negarapengawas pelayanan publik berkewajiban untuk meningkatkanpartisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasanpelayanan publik. Dan, penerbitan buku saku panduan pelayananpublik ini merupakan salah satu ikhtiar itu.


4/21

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun birokrasi

yang baik. Hal ini dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi.Inti dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang baik.

Pemerintahan SBY-Boediono telah mencanangkan perbaikantata kelola pemerintahan dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi

yang berkesinambungan pada semua Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah. Salah satu fokus dalam agenda ReformasiBirokrasi (RB) yang disusun pemerintah dalam Grand Design dan RoadMap RB adalah perbaikan pelayanan publik.

Hingga saat ini program RB telah berhasil meningkatkanIndeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 2,8 (skala 1-10) pada tahun 2010menjadi 3,0 (skala 1-10) pada tahun 2011 dan 32 (skala 1 – 100) padatahun 2012.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


5/21

Menurut kementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, ada Tiga hal yangmenjadi masalah besar

yang menghambat dalampembangunan di Indonesia.Ketiga hal besar ini dapatkita lihat sebagai berikut:

Menurut Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasGadjah Mada, Rimawan Pradipto, yang meneliti ribuan kasuskorupsi di Indonesia yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA).Hasilnya, semakin besar jumlah korupsi maka nilai uang yang harusdikembalikan koruptor justru makin kecil. Nilai biaya eksplisitatau biaya terlihat korupsi sebesar Rp168,19 triliun sepanjang2012. Namun, dari total nilai hukuman nansial atau uang hasil

korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp15,09 triliun atau8,9 persen.

Percepatan Reformasi Birokrasi

1.Peningkatan Pelayanan PerijinanBentuk peningkatan pelayanan misalnya:

Kejelasan biaya dan persyaratan perijinan;ɶPenyederhanaan regulasi perijinan: penguatan pelayananɶterpadu satu pintu ; pembatasan waktu pengurusan ijin

2.Penguatan Budaya Pelayanan PrimaPelayanan harus menjadi budaya. Mengingat, upaya untukmengubah mindset dan culturalset itu jauh lebih sulit tinimbang

sekadar mengubah peraturan dan kebijakan;Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh kantor pelayananɶdan Pemda;Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);ɶPengelolaan Pengaduan Masyarakat.ɶ


6/21

Arti sesuai undang-undang bahwa Pelayanan publik adalah kegiatanatau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagisetiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan ataupelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009)

Yang menjadi Ruang lingkup pelayanan publik meliputipendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya (Pasal 5ayat (2))

Pengadaan barang dan jasa yang modalnya sebagian atauseluruhnya berasal dari APBN/APBD atau kekayaan negara yang dipisahkan atau bukan dari kekayaan negara namunketersediaannya menjadi misi negara dan diatur berdasarkanperaturan perundang-undangan.


7/21

Yang menjadi organisasi penyelenggara pelayanban publikadalah Satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yangberada di lingkungan institusi penyelenggara negara,korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkanundangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badanhukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatanpelayanan publik. (Pasal 1 ayat (4).

Pelaksana pelayanan publik adalah Pejabat, pegawai,petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasipenyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atauserangkaian tindakan pelayanan publik. Pasal 1 ayat (5).

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukanoleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publikdilakukan melalui:a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.


8/21


9/21


10/21


11/21


12/21


13/21


14/21


15/21


16/21


17/21


18/21


19/21


20/21


21/21

Documents

Buku Saku Pengaduan Pelayanan Publik_ORI