1Panduan Pelaksanaan PNBP

Buku Saku

diLingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahua n Indonesia

2 Panduan Pelaksanaan PNBP

Hak Cipta 2017 pada Inspektorat LIPIPenanggung Jawab : Inspektur LIPIPenyusun dan Editor : Tim Inspektorat LIPI

3Panduan Pelaksanaan PNBP

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rezeki­nya sehingga Inspektorat LIPI dapat menyelesaikan Buku Saku Panduan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Lem­baga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Buku Saku ini kami ketengahkan pada satuan kerja di lingkungan LIPI sebagai wujud tanggung­jawab kami dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di ling­kungan LIPI.

Besar harapan kami, buku saku ini dapat ber­manfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan tu­gas dalam pengelolaan dana DIPA. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian.

Jakarta, Mei 2017

Inspektur LIPI

4 Panduan Pelaksanaan PNBP

5Panduan Pelaksanaan PNBP

Latar Belakang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meru­pakan salah satu sumber penerimaan negara. Lem­baga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengelola PNBP. Potensi PNBP di LIPI cukup besar, hai ini karena banyak stakeholder yang bekerja sama dengan LIPI dalam bidang riset. Dari hasil kerja sama ini, LIPI mendapatkan pembiayaan yang se­lanjutkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk menunjang operasional satuan kerja. Bagi LIPI, PNBP sangat membantu untuk menambah sum­ber pembiayaan selain dari anggaran rutin. Sumber penerimaan ini digunakan oleh satuan kerja untuk pemeliharaan maupun investasi seperti penyediaan peralatan mesin atau sarana prasarana fisik lain­nya.

Pengelolaan PNBP di LIPI bukanlah tanpa ma­salah atau kendala. Permasalahan dalam menge­lola PNBP di LIPI yang sering dijumpai mulai soal pencatatan, penyetoran, penerimaan ditengah ta­hun, terbatasnya waktu revisi anggaran, dan lain sebagainya. Permasalahan ini selalu menjadi penyebab tidak tercapainya target PNBP di LIPI. Selain itu, peraturan perundang­undangan yang berlaku, selalu dijadikan alasan sebagai salah satu hambatan pengelolaan PNBP LIPI. Untuk

6 Panduan Pelaksanaan PNBP

itu, Inspektora t LIPI menyusun buku saku tentang PNBP agar satuan kerja dilingkungan LIPI lebih mu­dah dalam mengelola PNBP.

Ruang Lingkup

Dasar Hukum1. Undang­undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak;2. Undang­undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Pe nyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak;

Penyetoran

Penggunaan

Pembayarandan

Penagihan

Pencatatandan

Pelaporan

7Panduan Pelaksanaan PNBP

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahnomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Pe­nyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999tentang Tatacara Penggunaan PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Bersumber dari Ke­giatan Tertentu;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004tentang Tata Cara Penyampaian Rencana danLaporan Realisasi Penerimaan Negara BukanPajak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009tentang Tata Cara Penentuan, Jumlah, dan Pe­nyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yangTerutang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayarandalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak oleh Benda­hara Penerimaan;

8 Panduan Pelaksanaan PNBP

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2013, tentang Kedudukan dan Tang­gung Jawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.02/2014 tentang Sistem PenerimaanNegar a secara Elektronik;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 309/KMK.02/2017 tentang Persetujuan PenggunaanSebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pa­jak Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone­sia;

13. Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran NomorPER­03/PB/2014 tentang Petnjuk Teknis Pena­tausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawa­ban Bendahara pada Satuan Kerja PengelolaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara ser­ta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Ben­dahara.

9Panduan Pelaksanaan PNBP

Definisi1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusatyang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2. Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelak­sana Teknis Kementerian/Lembaga yang mem­punyai PNBP;

3. PNBP yang Terutang adalah PNBP yang ha­rus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatuperiod e tertentu;

4. Rencana PNBP adalah hasil perhitungan/pene­tapan PNBP yang diperkirakan akan diterimadalam 1 (satu) tahun yang akan datang;

5. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yangmemuat PNBP yang telah dicapai dalam suatuperiode tertentu;

6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang di­tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor­kan, menatausahakan, dan mempertanggung­jawabkan uang pendapatan negara dalamrangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuankerja kementerian/lembaga;

7. Bendahara Penerimaan Pembantu adalahBendahara yang bertugas membantu benda­hara penerimaan untuk menerima menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan memper­

10 Panduan Pelaksanaan PNBP

tanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga;

8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badanyang ditentukan untuk melakukan kewajibanmembayar PNBP;

9. Bank Persepsi dan Pos Persepsi adalah pe­nyedia layanan penerimaan setoran penerimaannegara sebagai collecting agent dalam sistempenerimaan negara dengan menggunakansetoran elektronik;

10. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Benda­hara adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat ber­harga yang dikelolanya sebagai pertanggung­jawaban pengelolaan uang.

11. Surat Bukti Setor (SBS) adalah tanda buktipenerimaan yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan kepada penyetor;

12. Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)adalah sistem informasi yang dikelola olehDirektorat Jenderal Anggaran KementerianKeuangan untuk mengelola dana yang diperolehdari PNBP meliputi sistem perencanaan PNBP,sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

11Panduan Pelaksanaan PNBP

13. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)adalah nomor tanda bukti pembayaran/pe­nyetoran ke Kas Negara yang tertera pada buktipenerimaan negara yang diterbitkan oleh sistemsettlement.

14. Kode Billing adalah kode identifikasi yangditerbit kan oleh sistem billing atas suatu jenispembayaran atau setoran yang akan dilakukanWajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

Prosedur Umum PNBPSeluruh PNBP dikelola oleh sistem APBN, yang

tercantum dalam suatu dokumen anggaran tahun­an yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otori­sas (RKA­K/L). Sebagian dana dari PNBP dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu dalam rangka pembiayaan opera­sional dan pemeliharaan, dan/atau investasi, ter­masuk peningkatan kualitas SDM. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pembayran/penyetoran PNBP saat ini dapat dilakukan oleh Wajib Setor melalui aplikasi SIMPONI, yang dapat diakses melalui https://simponi.kemenkeu.go.id/in­dex.php/welcome/login.

12 Panduan Pelaksanaan PNBP

Penyetoran PNBP

1. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepat­nya ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsiyang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara;

2. Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukanpenyetoran secepatnya ke Rekening Kas Negarasetiap akhir hari kerja saat PNBP diterima;

3. Penyetoran PNBP oleh Bendahara Peneri­maan pada hari kerja berikutnya setelah PNBPditerim a dapat dilakukan dalam hal:

13Panduan Pelaksanaan PNBP

a. PNBP diterima pada hari libur/yang dilibur­kan,

b. Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekot adengan tempat/kedudukan BendaharaPenerimaan tidak tersedia, atau

c. Dalam hal tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota dengan tempatkedudukan Bendahara Penerimaan sepan­jang memenuhi ketentuan berikut :- Kondisi geografis satuan kerja yang tidak

memungkinkan melakukan penyetoransetiap hari;

- Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Per­sepsi dengan tempat/kedudukan Benda­hara Penerimaan melampaui waktu 2 jam;

- Biaya yang dibutuhkan untuk melakukanpenyetoran PNBP lebih besar daripadapenerimaan yang diperoleh.

4. Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaandapat dilakukan secara berkala

5. Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukanmelalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk olehBendahara Umum Negara.

6. Dalam hal pemungutan PNBP suatu satuan kerjaberada di beberapa tempat yang tidak satu kotadengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk

14 Panduan Pelaksanaan PNBP

Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Peng­guna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

7. Penyetoran PNBP oleh Bendahara PenerimaanPembantu ke rekening Kas Negara dilaksanakan pada hari kerja saat PNBP diterima;

8. PNBP yang diterima oleh Bendahara Peneri­maan Pembantu setelah pukul 12.00 waktu se­tempat disetorkan ke rekening Kas Negara padahari kerja berikutnya;

9. Kepala satuan kerja dapat mengajukan per­mohonan untuk melakukan penyetoran secaraberkala atas PNBP kepada Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaandisertai dengan penjelasan perlunya penyetoranPNBP dilakukan secara berkala;

10. Saldo lebih dari sebagian dana PNBP pada akhirtahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke KasNegara.

Pembayaran dan Penagihan PNBP

1. PNBP menjadi terutang pada saat sebelumatau sesudah Wajib Bayar menerima manfaatatas kegiatan Instansi Pemerintah;

15Panduan Pelaksanaan PNBP

2. Wajib Bayar wajib membayar seluruh PNBPyang Terutang secara tunai paling lambat padasaat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuanperaturan perundang­undangan;

3. Pembayaran PNBP yang terutang melampauijatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wa­jib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupadenda sebesar 2% (dua persen) per bulan daribagian yang terutang dan bagian dari bulan di­hitung 1 (satu) bulan penuh;

4. Sanksi administrasi berupa denda dikenakanuntuk paling lama 24 bulan;

5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukanpenagihan terhadap Wajib Bayar yang sampaidengan tanggal jatuh tempo pembayaran yangditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaranjumlah PNBP yang terutang;

6. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan surattagihan I, II dan III sampai dengan menerbitkanSurat Penyerahan Tagihan kepada instansi yangberwenang mengurus Piutang Negara untuk di­proses lebih lanjut penyelesaiannya;

7. Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan ke­pada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditin­jau kembali dari kewajiban pembayaran PNBPyang terutang dan/atau denda.

16 Panduan Pelaksanaan PNBP

Penggunaan PNBP

Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP dilakukan sebagai berikut :1. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP

sesuai dengan jenis PNBP dan batas terting­gi PNBP yang dapat digunakan sesuai yangditetapkan oleh Menteri Keuangan (KMK Nomor309/KMK.02/2017), yang merupakan batas ter­tinggi PNBP yang dapat digunakan oleh Satkerberkenaan;

2. Satker dapat menggunakan PNBP setelahPNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfir-masi dari KPPN;

3. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaan­nya secara terpusat, pembayaran dilakukan ber­dasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;

4. Besarnya pencairan dana PNBP secara ke­seluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBPSatker yang bersangkutan dalam DIPA;

5. Dalam hal realisasi PNBP melampaui targetdalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA di­laksanakan setelah mendapat persetujuan Men­teri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran;

17Panduan Pelaksanaan PNBP

6. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UPsebesar 20% (dua puluh persen) dari realisas iPNBP yang dapat digunakan sesuai paguPNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajuk­an TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulandengan memperhatikan batas Maksimum Pen­cairan (MP);

8. Pembayaran UP/TUP untuk Satker PenggunaPNBPdilakukan terpisah dari UP/TUP yangberasa l dari Rupiah Murni;

9. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukansetelah Satker pengguna PNBP memperolehMaksimum Pencairan (MP) dana PNBP palingsedikit sebesar UP yang diberikan;

10. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan ter­hadap Satker pengguna PNBP yang telah mem­peroleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPmelebihi UP yang telah diberikan;

11. Tata cara penerbitan dan pengujian SPP danSPM­UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS daridana yang bersumber dari PNBP mengacu padamekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan;

12. PPSPM menyampaikan SPM­UP/TUP/PTUP/GUP/GUPNihil/LS beserta ADK SPM kepadaKPPN dengan dilampiri:

18 Panduan Pelaksanaan PNBP

a. Dokumen pendukung SPM;b. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi

oleh KPPN; danc. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pen­

cairan (MP) dibuat sesuai format yang sesuaidengan ketentuan.

Pencatatan dan Pelaporan PNBP

1. Bendahara Penerimaan menyelenggarakanpembukuan terhadap seluruh penerimaan uang/surat berharga yang dilakukan pada Satker;

2. Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dasardokumen sumber;

3. Pembukuan terhadap seluruh penerimaandilakukan dengan aplikasi yang dibuat dandibangu n oleh Kementerian Keuangan cq. Di­rektorat Jenderal Perbendaharaan;

4. Dalam hal Bendahara Peneerimaan tidak dapatmelakukan pembukuan menggunakan aplikasi,Bendahara dapat melakukan pembukuan se­cara manual baik dengan tulis tangan maupundengan komputer;

5. Dalam rangka penatausahaan kas BendaharaPenerimaan, Kepala Satker atau Pejabat yangbertugas melakukan pemungutan penerimaan

19Panduan Pelaksanaan PNBP

negara memastikan bahwa penerimaan negara telah disetor ke Kas Negara dan/atau telah disetor ke rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan;

6. Kepala Satker atau Pejabat yang bertugasmelakukan pemungutan penerimaan negaramelakukan pengamanan atas uang tunai yangada dibarndkas Bendahara Penerimaan;

7. Kepala Satker atau Pejabat yang bertugasmelakukan pemungutan penerimaan negaramelakukan rekonsiliasi internal antara LaporanKeuangan UAKPA dengan pembukuan Benda­hara Penerimaan untuk meneliti kesesuaian atas:

a. Jumlah setoran penerimaan negara olehBendahara Penerimaan ke Kas Negara;

b. Saldo penerimaan negara yang belumdisetor kan oleh Bendahara Penerimaan keKas Negara;

8. Bendahara Penerimaan wajib menyusun LPJBendahara secara bulanan atas uang yang di­kelolanya baik yang dalam bentuk rupiah mau­pun valas;

9. LPJ Bendahara Penerimaan dituangkan sesuaiformat yang telah ditentukan dalam PeraturanDirjen Perbendaharaan dengan dilampiri :

a. Daftar rincian saldo rekening;b. Rekening koran;

20 Panduan Pelaksanaan PNBP

c. Berita acara kas dan rekonsiliasi;d. Konfirmasi penerimaan negara yang diterbit­

kan KPPN.10. LPJ Bendahara Penerimaan yang benar di­

sampai kan ke KPPN paling lambat tanggal 10bulan berikutnya;

11. KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasiatas LPJ Bendaharan Penerimaan.

21Panduan Pelaksanaan PNBP

Tanya Jawab

1. Berapa besaran honor pengelola PNBP apakahberdasarkan nilai DIPA atau pagu PNBP?

Jawaban:Berdasarkan Peraturan Menteri Keuang antentang Standar Biaya Masukan, bahwa alo­kasi honor pengelola PNBP dalam satu ta­hun paling besar 10% dari pagu penerimaan(targe t PNBP).

2. Bagaimana jika satuan kerja mendapatkan pe­kerjaan swakelola dari instansi pemerintah lain/pemda, apakah dana swakelola tersebut men­jadi PNBP atau Hibah?

Jawaban:

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Ta­hun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan seluruh perubahannya, pe­kerjaan swakelola yang berasal dari instansipemerintah lain ataupun pemda dilakukandengan kontrak kerja yang direncanakan dandiawasi oleh pemberi pekerjaan. Pekerjaanyang telah selesai akan diserahkan kepadapemberi pekerjaan, maka penerimaan ter­sebut bukan PNPB atau Hibah. Namun, apa­

22 Panduan Pelaksanaan PNBP

bila pekerjaan swakelola tersebut merupa­kan jenis penerimaan PNPB satker dan biaya tersebut disetor ke Kas Negara maka disebut PNBP.

3. Kapan waktu maksimal untuk melakukan penye­toran PNBP yang diterima langsung/melaluirekenin g Bendahara Penerimaan?

Jawaban:Bendahara Penerimaan berkewajiban me­lakukan penyetoran secepatnya ke Re keningKas Negara setiap akhir hari kerja saat PNBPditerima.

4. Apakah PNBP dapat digunakan langsung olehSatuan Kerja?

Jawaban:Seluruh pendapatan yang bersumber dariPNBP wajib disetor ke Kas Negara, dengandemikian Satuan Kerja tidak dapat mengguna­kan langsung penerimaan tersebut.

5. Apakah Satuan Kerja yang sudah memiliki jenisdan tarif PNBP dapat menerima PNBP yang be­lum ditetapkan dalam PP tarif?

23Panduan Pelaksanaan PNBP

Jawaban:Satuan Kerja dapat menerima PNBP walau­pun satuan biaya belum ditetapkan dalam PP tarif, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerinta h Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di LIPI pasal 2 ayat (1) yaitu Selain jenis PNBP se­bagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, LIPI dapat :a. Melaksanakan jasa pelayanan penelitian

dan/atau pengembangan di bidang ilmupengetahuan dan teknologi serta doku­mentasi dan informasi ilmiah berdasarkankontrak kerja sama;

b. Melaksanakan jasa royalti atas lisensiberdasarkan kontrak kerja sama;

c. Melaksanakan paket edukasi kelautan pu­lau pari pada UPT Loka PengembanganKompetensi SDM Oseanografi berdasar­kan kontrak kerja sama

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pe­latihan kepeminpinan tingkat III, IV danprajabatan yang dilaksanakan berdasar­kan ketentuan peraturan perundang­undang an

24 Panduan Pelaksanaan PNBP

Tarif atas jenis PNBP dimaksud pada huruf a s/d c sebesar nilai nominal yang tercan­tum dalam kontrak kerja sama, sedangkan huruf d, mengacu pada PP mengenai je­nis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

6. Apakah satuan kerja yang tidak memiliki jenisdan tarif PNBP sebagaimana tecantum dalamPP tarif dapat menerima PNBP?Jawaban:Berdasarkan Undang­undang Nomor 20Tahun 1997 tentang PNBP dinyatakan bahwaseluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.Sehingga bagi satker yang tidak memilikijenis dan tarif PNBP namun menerimapembayaran/penyetoran PNBP, wajib di­setor langsung secepatnya ke Kas Negaradan tidak ketika sudah disetor tidak dapat di­gunakan oleh satker yang bersangkutan. Haltersebut dikarenakan satker yang bersang­kutan tidak memiliki ijin penggunaan se­bagaian dana PNBP dari Menteri Keuangan.

25Panduan Pelaksanaan PNBP

7. Siapa yang menjadi atasan langsung benda­hara penerimaan, jika satuan kerja merupakaneselon IV, III dan II?

Jawaban:Pada satuan kerja eselon IV dan III atasanlangsung bendahara penerimaan dapat di­jabat oleh Kepala Satuan Kerja/KPA. Sedang­kan pada satuan kerja eselon II atasan lang­sung bendahara penerimaan dapat dijabatoleh Kepala Subbagian Keuangan/KepalaTata Usaha/KPA dan harus ditetapkan olehKepala Satuan Kerja.

8. Apabila saldo pada pembukuan BendaharaPenerimaan setiap bulan nihil (0), apakah Ben­dahara Penerimaan wajib membuat LPJ Ben­dahara dan Berita Acara Pemeriksaan Kas olehKPA?

Jawaban:Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor3/PB/2014, Bendahara Penerimaan wajib mem­buat LPJ Bendahara dan Berita Acara Pemerik­saan Kas oleh KPA berapa pun saldo padapembukuan yang dikelolanya.

26 Panduan Pelaksanaan PNBP

9. Apakah penerimaan dari pemanfaatan Aset/BMN yang belum mendapat ijin dari Kementeri­an Keuangan dan pemanfaatan Aset/BMN yangbelum diserahterimakan dari Instansi pemberiaset dapat langsung digunakan?

Jawaban:Tidak, setiap penerimaan dari pemanfaat anAset/BMN yang belum mendapat ijin dariKementerian Keuangan dan pemanfaatanAset/BMN yang belum diserahterimakandari Instansi pemberi aset wajib disetorkansecepatnya ke Kas Negara dan tidak dapatdigunakan.

10. Apakah penerimaan dari pemanfaatan Aset/BMN yang tidak sesuai dengan tugas fungsisatuan kerja (penyewaan ruang rapat untukacara pernikahan, bilik ATM, kantin dan lain­lain) dapat digunakan kembali?

Jawaban:Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentangPemanfaatan BMN penerimaan tersebut wa­jib disetorkan ke Kas Negara (sesuai ijin dariDirek torat Jenderal Kekayaan Negara) dantida k dapat digunakan.