Buku Profil Data Kesehatan Indonesia Data data data data data 2011

5/24/2018 Buku Profil Data Kesehatan Indonesia Data data data data data 2011

1/209


2/209

PROFIL DATA KESEHATAN INDONESIATAHUN 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA2012

351.770.212IndP


3/209

Diterbitkan oleh

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950

Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277169

Fax no: 62-21-5203874

E-mail:[email protected]

Web site: http://www.depkes.go.id


4/209

i

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab

atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan

memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mendukung hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan

telah menerbitkan Profil Kesehatan Indonesia setiap tahun sejak tahun 1986.

Profil Kesehatan Indonesia merupakan sarana untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian

hasil pembangunan kesehatan, yang meliputi kinerja dari penyelenggaraan Rencana Strategis Bidang Kesehatan, Standar

Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, pencapaian target indikator Millenium Development Goalsbidang kesehatan,serta berbagai upaya yang terkait dengan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lintas sektor.

Tahun 2012, Profil Kesehatan Indonesia terbit dua kali, Buku ini adalah terbitan pertama yang berupa kumpulan data

kesehatan dalam bentuk tabel-tabel, yang akan diberi judul Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011, dan akan

dilanjutkan dengan terbitan kedua berjudul Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011 yang dilengkapi dengan narasi.

Sumber data Profil Kesehatan Indonesia berasal dari unit pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan,

lintas sektor terkait, hasil survei yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas kesehatan serta sumber data lainnya.

Adanya peningkatan awareness dari pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan dan tersedianya data

survei, penyusunan Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam upaya menjawab tantangan penyediaan data yang responsif gender, kami sudah mensosialisasikan Petunjuk

Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota yang responsif gender, sejak tahun 2010. Namun belum adanya


5/209

ii

petunjuk pelaksanaan dari unit teknis terkait, maka belum seluruh data yang tersaji berupa data terpilah menurut jenis

kelamin. Dengan tersedianya data Profil Kesehatan Indonesia yang responsif gender, diharapkan dapat mengidentifikasi

ada-tidaknya serta besaran kesenjangan mengenai kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi laki-laki dan

perempuan terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan bidang kesehatan.

Kiranya buku Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah,organisasi profesi, pihak swasta dan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 ini, kami

mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2012

Kepala Pusat Data dan Informasi

dr. Jane Soepardi

NIP.195809231983112001


6/209

iii

KATA PENGANTAR. i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

I CAPAIAN INDIKATOR INPRES, RENSTRA KEMENKES DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN

II GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK

III SITUASI DERAJAT KESEHATAN

IV SITUASI UPAYA KESEHATAN

V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

VI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEARO


7/209

iv

Tabel 1.1 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yangBerkeadilan

Tabel 1.2 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi

Tabel 1.3 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan PelaksanaanPrioritas Pembangunan Nasional

Tabel 1.4 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011,

Program/Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Program/Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan


Program/Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan


Program/Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak


Program/Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan


8/209

v


Program/Kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Program/Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan


Program/Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Tabel 1.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan Tahun 2010 dan 2011

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 2.2 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun2011

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Tabel 2.4 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 tahun), Jumlah Batita (0-2 tahun), Jumlah Anak Balita(1-4 tahun), Jumlah Balita (0-4 tahun) Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 2.5 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Tertentu, Angka BebanTanggungan dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 2.6 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15-49 tahun) WUS Imunisasi (15-39 tahun), Ibu Hamil, IbuBersalin, dan Ibu Menyusui Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 2.7 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia

Sd/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 2.8 Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Barang Makanan dan Non Makanan Per Kapita SebulanPerkotaan dan Perdesaan Tahun 2010

Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2011


9/209

vi

Tabel 2.10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan Menurut ProvinsiTahun 2010-2011

Tabel 2.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perdesaan Menurut ProvinsiTahun 2010 - 2011

Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2009 - 2011

Tabel 2.13.1 Indikator Pendidikan di Indonesia Tahun 2006 - 2010

Tabel 2.13.2 Indikator Pendidikan di Indonesia (Lanjutan) Tahun 2006 2010

Tabel 2.14 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut golongan Umur dan Status Sekolah Tahun2010

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006-2010

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010

Tabel 2.18 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur danDaerah Tempat Tinggal Tahun 2009 dan 2010

Tabel 2.19 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 2006 - 2010

Tabel 2.20 Data Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Puskesmas di 45 Kabupaten Perbatasan dan Pulau-Pulau KecilTerluar Berpenduduk Sasaran Prioritas dalam Pengembangan Pelayanan Kesehatan DTPK Tahun 2011

Tabel 2.21 Jumlah dan Persentase Kabupaten Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010

Tabel 2.22 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Fisik Air Minum Menurut Provinsi di Indonesia,Riskesdas 2010

Tabel 2.23 Daftar Kabupaten/Kota Penyelenggara Kab/Kota Sehat di Indonesia sampai Desember 2011

Tabel 2.24 Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Layak dan Air Kemasan/Isi Ulang Tahun 1993 - 2011


10/209

vii

Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Air Minum "Berkualitas" Menurut Provinsi diIndonesia, Riskesdas 2010

Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Pembuangan Tinja Layak Sesuai MDGs MenurutProvinsi di Indonesia, Riskesdas 2010

Tabel 2.27 Tren Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 1993 - 2011

Tabel 2.28 Jumlah Lokasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Indikator Inpres 3 Tahun 2010 danTahun 2011

Tabel 2.29 Data Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat Tahun 2011

Tabel 2.30 Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011

Tabel 3.1 Estimasi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita Tahun 2007 dan Angka Harapan HidupMenurut Provinsi Tahun 2010

Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2010

Tabel 3.3 10 Besar Penyakit Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2010

Tabel 3.4 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Rumah Sakit Tahun 2010

Tabel 3.5 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Umur (BB/U) Menurut Provinsi Tahun 2010

Tabel 3.6 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur (TB/U) Menurut Provinsi Tahun2010

Tabel 3.7 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB) Menurut ProvinsiTahun 2010

Tabel 3.8 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur dan Berat Badan per Tinggi Badan(TB/U dan BB/TB) Menurut Provinsi Tahun 2010

Tabel 3.9 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)dan Provinsi Tahun 2010

Tabel 3.10 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2011


11/209

viii

Tabel 3.11 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 3.12 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun2011

Tabel 3.13 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Success Rate(SR) Menurut ProvinsiTahun 2011

Tabel 3.14 Period Prevalence TB (D) dan Period Prevalence SuspectTB (G) pada Penduduk 15 Tahun, MenurutProvinsi Riskesdas 2010

Tabel 3.15 Jumlah Kasus AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2011

Tabel 3.16 Jumlah dan Persentase Kasus AIDS pada Pengguna NAPZA Suntikan (IDU) Menurut Provinsi sampaidengan Desember 2011

Tabel 3.17 Jumlah Kasus HIV Menurut Provinsi di Indonesia sampai dengan Desember 2011

Tabel 3.18 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2011

Tabel 3.19 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2011

Tabel 3.20 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 3.21 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR), per 100.000 Penduduk Menurut ProvinsiTahun 2011

Tabel 3.22 Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak 0 14 Tahun Menurut Provinsi Tahun2011

Tabel 3.23 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2011Tabel 3.24 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence RateCampak Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 3.25 Jumlah Kasus Campak per Bulan Menurut Tahun 2011

Tabel 3.26 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan ProvinsiTahun 2011


12/209


13/209

x

Tabel 3.44 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar di Indonesia Tahun 2010

Tabel 3.45 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mendengar di Indonesia Tahun 2010

Tabel 3.46 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun2010

Tabel 3.47 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun 2010

Tabel 3.48 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi di IndonesiaTahun 2010

Tabel 3.49 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi di Indonesia Tahun 2010

Tabel 4.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Kunjungan IbuNifas Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.2 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.3 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.4 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.5 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.6 Cakupan Penanganan Neonatal dengan Komplikasi dan Obstetri dengan Komplikasi Menurut ProvinsiTahun 2011

Tabel 4.7 Cakupan Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.9 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.10 Kasus Gizi Buruk Ditemukan dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.11 Cakupan Sekolah Dasar (SD) yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 Menurut ProvinsiTahun 2011


14/209

xi

Tabel 4.12 Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak di Panti Anak Terlantar MenurutProvinsi Tahun 2011

Tabel 4.13 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan KesehatanPeduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.14 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasanterhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.15 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 0-6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2010

Tabel 4.16 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, dan Balita Menurut Provinsi Tahun2011

Tabel 4.17 Cakupan Pemberian 90 Tablet Besi (Fe3) pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization(UCI) Menurut Provinsi Tahun 2008 2011

Tabel 4.19 Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.20 Droup Out Rate Cakupan Imunisasi DPT-HB1-Campak pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2007 2011

Tabel 4.21 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.22 Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.23 Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.24 Jumlah Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) Menurut Provinsi sampai denganTahun 2011

Tabel 4.25 Jumlah Layanan Terapi Rumatan Metadon (RTM) di Indonesia Tahun 2011

Tabel 4.26 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Success Rate (Hasil PengobatanPenyakit TB Tahun 2010) Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.27 Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2011


15/209

xii

Tabel 4.28 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2010

Tabel 4.29 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah DaerahMenurut Provinsi Tahun 2008-2010

Tabel 4.30 Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan danPemerintah Daerah Menurut Provinsi Tahun 2010

Tabel 4.31 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.32 Jumlah Kunjungan Peserta Jampersal Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 4.33 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun2011

Tabel 4.34 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun2011

Tabel 4.35 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan ReferensiMenurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010

Tabel 4.36 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan ReferensiMenurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perkotaan)

Tabel 4.37 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan ReferensiMenurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perdesaan)

Tabel 4.38 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh Indonesia Bulan Desember 2011

Tabel 4.39 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh Indonesia Bulan Desember 2011

Tabel 5.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2011

Tabel 5.2 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2007 2011

Tabel 5.3 Jumlah Puskesmas dengan Kegiatan Unggulan dan Rumah Sakit PONEK Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 5.4 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2011


16/209

xiii

Tabel 5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2007 - 2011

Tabel 5.6 Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Milik Kemenkes dan Pemda Menurut Kelas Rumah Sakit danProvinsi Tahun 2011

Tabel 5.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidurnya Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2007 - 2011

Tabel 5.8 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Pemerintah Menurut Kelas Perawatan dan ProvinsiTahun 2011

Tabel 5.9 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun2011

Tabel 5.10 Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (TRM) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2011

Tabel 5.11 Jumlah Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 5.12 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Menurut Jurusan/Program Studi danProvinsi Tahun 2011

Tabel 5.13 Jumlah Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Akreditasi dan Strata Tahun2011

Tabel 5.14 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) MenurutAkreditasi dan Strata Tahun 2011

Tabel 5.15 Jumlah Institusi Diknakes Non-Poltekkes Menurut Status Kepemilikan Tahun 2011

Tabel 5.16 Rekapitulasi Peserta Didik Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2012

Tabel 5.17 Rekapitulasi Peserta Didik Non-Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2011

Tabel 5.18 Lulusan Diknakes Poltekkes dan Non-Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2011

Tabel 5.19 Jumlah Lulusan Poltekkes Berdasarkan Jurusan/Program Studi Institusi Diknakes Seluruh IndonesiaTahun Ajaran 2011/2012


17/209

xiv

Tabel 5.20 Rekapitulasi Lulusan Non-Poltekkes Diknakes Seluruh Indonesia Menurut Jenis dan Provinsi TahunAjaran 2011/2012

Tabel 5.21 Jumlah SDM Kesehatan Menurut Jenis dan Provinsi Keadaan Desember 2011

Tabel 5.22 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 5.23 Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Puskesmas Menurut ProvinsiTahun 2011

Tabel 5.24 Jumlah SDM Kesehatan Rumah Sakit Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2011

Tabel 5.25 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011

Tabel 5.26 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011

Tabel 5.27 Rekapitulasi Keberadaan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011

Tabel 5.28 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011

Tabel 5.29 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011

Tabel 5.30 Rekapitulasi Pengangkatan Bidan Pegawai sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011

Tabel 5.31 Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai PTT Tahun 2011

Tabel 5.32 Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai PTT Tahun 2011

Tabel 5.33 Alokasi dan Realisasi Kementerian Kesehatan RI Menurut Eselon I Tahun 2011

Tabel 5.34 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2011

Tabel 5.35 Alokasi dan Realisasi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Menurut Provinsi Tahun 2011

Tabel 6.1 Perbandingan Beberapa Data Kependudukan di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2011

Tabel 6.2 Angka Kelahiran, Angka Kematian, dan Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN danSEARO


18/209

xv

Tabel 6.3 Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih dan Penduduk yang Menggunakan Sarana SanitasiSehat di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008

Tabel 6.4 Perbandingan Data Tuberkulosis di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008/2009

Tabel 6.5 Angka Estimasi HIV dan AIDS di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2009

Tabel 6.6 Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi di Negara-Negara ASEAN &SEARO Tahun 2011

Tabel 6.7 Perbandingan Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2009

Tabel 6.8 Perbandingan Upaya Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2000-2011

Tabel 6.9 Pembiayaan Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2008

***


19/209


20/209

RENCANA AKSIPENANGGUNG

JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

D2P9A26: Peningkatan

akses pelayanan

kesehatan dasar terhadap

anak terlantar di panti

asuhan

Kementerian

Kesehatan

Kementerian Sosial,

Pemerintah daerah

Terlayaninya pelayanan

kesehatan anak terlantar di

panti asuhan yang teregistrasi

TARGET 2011 : 100 % anak

terlantar dalam panti asuhan yang

sudah diregistrasi Kemensos

100% 100%

D2P13A37: Peningkatan

akses pelayanan

kesehatan dasar kepada

anak berhadapan dengan

hukum di Lapas anak

Kementerian

Kesehatan

KemenHukHAM Meningka tnya status

kesehatan anak berhadapan

dengan hukum di Lapas anak

yang sudah diregistrasi oleh

KemHukHAM

TARGET 2011: Meningkatnya status

kesehatan anak berhadapan

dengan hukum di Lapas anak yang

sudah diregistrasi oleh

KemHukHAM sebanyak 9 lapas

anak

9 Lapas dan 1 rutan; Sumut (Puskesmas Labuhan

Batu), Jambi , (Puskesmas Muara Bulian) Riau

(Puskesmas Harapan Jaya), Banten (Puskesmas

Tanah Tinggi), Kalsel (Puskesmas Pelambuan), Sulut

(Puskesmas Matani), NTT (Puskesmas Oesapa),

Kalbar (Puskesmas Sui Raya Dalam) dan 1 rutan:

Jabar (Puskesmas Ibrahim Adjie)

100%

D2P19A50: Pelayanan

Kesehatan bagi anak

dengan kecacatan di SLB

melalui program Usaha

Kesehatan Sekolah

Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah Meningkatnya pembinaan

kesehatan pada anak dengan

kecacatan di SLB melalui

program Usaha Kesehatan

Sekolah

TARGET 2011 : 10 Provinsi 10 provinsi yang melaksanakan pembinaan terhadap

anak dengan kecacatan di SLB: Sumatera Barat,

Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Bali,

NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi

Selatan

100 %

Peningkatan persentase

balita gizi buruk yang

mendapat perawatan

TARGET 2011: 100%. 101,3% (Jumlah balita yang dirawat 40.412) 101,03%

Persentase balita ditimbang

berat badannya (jumlah balita

ditimbang dibagi seluruh

balita atau D/S)

TARGET 2011 : 70 % 71,40% 102 %

CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILANTABEL 1.1

D2P19 Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan

D2P9: Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Terlantar

D2P13: Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABH

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat

D3P29A75:

Peningkatan kualitas gizi

anak

Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah

Provinsi: NTT,

Maluku, Sulteng,

Kalsel, NAD,

Gorontalo, Sulbar,

NTB, Kalteng, Papua

Barat, Malut, Sumut,

Sultra, Kalbar, Riau,

Papua, Sumbar,

Kaltim, Jambi


21/209



1 2 3 4 5 6 7

D3P34A86:

Peningkatan pelayanan

kesehatan anak

Kementerian

Kesehatan

Kementerian Dalam

Negeri, Pemerintah

Daerah Provinsi

diprioritaskan di: NAD,

Sumut, Papua Barat,

Maluku, Jambi, Kalsel,

Papua, Kalbar, Babel,

Sulsel, Gorontalo,

Malut, Sulteng,Sumbar, Sumsel,

Sulbar

Persentase anak usia 0-11

bulan yang mendapatkan

imunisasi campak

TARGET 2011: 85 % 85,1% (3.850.091 bayi) 100,1 %

D3P35A87:


kesehatan ibu

Kementerian

Kesehatan

Persentase puskesmas rawat

inap yang mampu

melaksanakan Pelayanan

Obstetrik Neonatal Emergensi

Dasar PONED

TARGET 2011: 70% 90,7% (Puskesmas Poned = 2.047 Puskesmas) 129,63 %

Persentase RS

kabupaten/kota yang

melaksanakan Pelayanan

Obstetrik Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK)

TARGET 2011: 85% 87,7% (RS PONEK = 389 RS) 103,18%

D3P35A89:

Penempatan tenaga

kesehatan strategis di

fasilitas kesehatan,

terutama di Puskesmas

dan Rumah Sakit

Kabupaten/Kota (Program

2011)

Kementerian

Kesehatan

Kemen PAN & RB,

Kemendagri, BKN

Persentase penempatan

tenaga kesehatan strategis

terutama dokter bidan dan

perawat di daerah-daerah

sesuai kebutuhan terutama di

daerah bermasalah

kesehatan (DBK) dan daerah

terpencil, perbatasan dankepulauan (DTPK), sesuai

formasi yang tersedia

TARGET 2011 : 30% 60,68% 202,3 %

D3P35: Penurunan Angka Kematian Ibu

Kemendagri,

Pemerintah daerah

provinsi terutama

provinsi dengan

angka pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

terlatih di bawah

angka rata-rata

nasional (


22/209



1 2 3 4 5 6 7

D3P37A91:

Pengendalian penyakit

HIV dan AIDS

Kementerian

Kesehatan

Komisi

Penanggulangan

AIDS Nasional,

Pemerintah Daerah

Provinsi: Papua, DKI

Jakarta, Jabar, Jatim,

Bali, Sumut, Kalbar,

Jateng, Riau, Sumsel

Jumlah orang yang berumur

15 tahun atau lebih yang

menerima konseling dan

testing HIV

TARGET 2011: 400.000 orang 548.256 orang 137,1 %

Persentase Orang dengan

HIV dan AIDS (ODHA) yang

mendapatkan Anti retroviral

Treatment ART

TARGET 2011: 75% 80,3% (23.311 ODHA mendapat ART) 107%

Persentase kabupaten/kota

yang melaksanakan

pencegahan penularan HIV

sesuai edoman

TARGET 2011: 60% 72% (335 kab/kota) 115,1 %

Persentase penggunaan

kondom pada kelompok

hubungan seks beresiko

tinggi (berdasarkan

pengakuan pengguna)

ro ram 2011

TARGET 2011:

Laki-laki : 20 %

Laki-laki : 14% Laki-laki :

70%

Perempuan : 35% Perempuan : 35,5% Perempuan :

101,5%D3P37A92:

Pengendalian penyakit

Malaria

Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah

Provinsi: Papua Barat,

NTT, Papua, Malut,

Babel, Maluku,

Bengkulu, NTB,

Jambi, Sulten

Angka penemuan kasus

malaria per 1,000 pendudukTARGET 2011: 1.75

0/oo 1,75

0/oo 100%

D3P37A93:

Pengendalian penyakit TB

Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah

Provinsi: Bali,

Gorontalo, Sumut,

Jambi, Bengkulu,

Papua, Jatim, Babel,

DIY, Sultra, Sumbar,

Jateng, Kalbar,

Sumsel, Aceh, Sulbar,

Papua Barat,Lampung, Kalsel,

Sulsel, Sulteng, Malut,

Kepri, NTT, NTB,

Riau, Kaltim dan

Kalteng

Persentase kasus baru TB

Paru (BTA Positif) yang

ditemukan

TARGET 2011 : 75 % 75.26%. 100,34%

D3P37: Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB


23/209



1 2 3 4 5 6 7

D3P40A97:

Peningkatan akses

sanitasi dasar yang layak

Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah

Provinsi: NTT, Papua,

Kalteng, Papua Barat,

Bengkulu, Lampung,

Maluku, Kalbar,

Sumbar, NTB, Jambi,

Kalsel, Sumsel,

Sulteng, Aceh, Malut,

Gorontalo, Sulbar,Kepri, Sultra, Jatim

Jumlah desa yang

melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

TARGET 2011: 5.500 desa 6.235 desa 113 %

D3P40 : Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar yang Layak


24/209


JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN

%

CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7

S1P27A75:

Pengawasan atas

penyaluran dan

penggunaan dana

BOK yang bebas

dari korupsi

Kementerian

Kesehatan

Kemendagri, Pemda

Prov/Kab/Kota

Sistem pengawasan atas

penyaluran

dan penggunaan dana BOK

yang

transparan dan akuntabel

secara on line

TARGET :

Terciptanya sistem

pengawasan atas

penyaluran dan

penggunaan dana BOK

Terlaksananya pengawasan atas penyaluran dan

penggunaan dana BOK online di 15 kabupaten/kota

100 %

S1P27 Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akuntabel

TABEL 1.2

CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI


25/209



%

CAPAIAN1 2 3 4 5 8 7

N3P15A1:

Pembinaan pelayanan

kesehatan ibu dan

reproduksi

Kementerian

Kesehatan

Kemendagri,

Kemeneg PP dan PA,

BKKBN, PKK,

Organisasi profesi

Semakin tinggi persentase ibu

bersalin yang ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih

(cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan (PN))

TARGET:

Tercapainya 86% ibu bersalin yang

ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih (cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan

(PN))

86,38% 100,44%

Semakin tinggi persentase ibu

hamil yang mendapatkan

pelayanan antenatal (cakupan

kunjungan kehamilan ke

empat (K4))

TARGET:

Tercapainya 88% ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan kehamilan ke

empat (K4))

88,27% 100,31%

Semakin tinggi persentase

fasilitas pelayanan kesehatan

yang memberikan pelayanan

KB sesuai standar

TARGET:

Tercapainya 40% fasilitas

pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan KB sesuai

standar

40,85% (26.554 fasilitas pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan KB sesuai standar)

102,13%

N3P15A2: Pembinaanpelayanan kesehatan

anak

KementerianKesehatan

Kemendagri,Kemeneg PP dan PA,

BKKBN, PKK

Semakin besar cakupankunjungan neonatal pertama

(KN1)

TARGET:Tercapainya 86% cakupan

kunjungan neonatal pertama (KN1)

87,26 % 101,46 %

Semakin besar cakupan

pelayanan kesehatan bayi

TARGET:

Tercapainya 85% cakupan

pelayanan kesehatan bayi

85,16 % 100,18 %

Semakin besar cakupan

pelayanan kesehatan balita

TARGET:

Tercapainya 80% Cakupan

pelayanan kesehatan balita

80,95 % 101,18 %

N3P15A3:

Pembinaan imunisasi dan

karantina kesehatan

Kementerian

Kesehatan

Kemendagri, MUI,

BKKBN, PKK, IDAI,

IBI, PPNI, IDI

Semakin tinggi presentase

bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasarlengkap

TARGET:

Tercapainya 82% bayi usia 0-11

bulan yang mendapat imunisasidasar lengkap

84,7% (3.828.738 bayi) 103,3 %

N3P15A4:

Pengembangan Bantuan

Operasional Kesehatan

Kementerian

Kesehatan

Kemendagri,

Bappenas.

Semakin banyaknya jumlah

puskesmas yang

mendapatkan bantuan

operasional kesehatan dan

menyelenggarakan lokakarya

mini untuk menunjang

pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

TARGET:

Tercapainya 8.608 puskesmas yang

mendapatkan bantuan operasional

kesehatan dan menyelenggarakan

lokakarya mini untuk menunjang

pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

8.740 Puskesmas 101,53 %

CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONALTABEL 1.3

N3P15: Pelaksanaan Upaya Kesehatan Preventif Terpadu


26/209



%

CAPAIAN1 2 3 4 5 8 7

N3P16A1: Penyehatan

lingkungan

Kementerian

Kesehatan

Kemen PU Semakin besar persentase

kualitas air minum yang

memenuhi syarat

TARGET:

Tercapainya 90% kualitas air minum

yang memenuhi syarat

90,80 %

100 %

N3P16A2: Pengendalian

penyakit menular

langsung

Kementerian

Kesehatan

Badan POM Semakin tingginya angka

keberhasilan pengobatan TB

TARGET:

Tercapainya 86% angka

keberhasilan pengobatan

86.22%. 100,26%

Persentase provinsi yangmelakukan sero survey HIV

dan Sifilis

TARGET:Tercapainya 24 Provinsi yang

melakukan sero survey HIV dan

Sifilis

26 provinsi 108,3 %

Upaya peningkatan

pengetahuan komprehensif

tentang HIV dan AIDS pada

penduduk usia 15-24 tahun

TARGET:

Jumlah Kabupaten/kota yang sudah

melakukan upaya peningkatan

pengetahuan komprehensif tentang

HIV dan AIDS pada penduduk usia

15-24 tahun sebesar 200 kab/kota,

yang dilengkapi rapid survey untuk

melihat dampak upaya tsb secara

acak di beberapa kab/kota

275 Kab/Kota 137,5 %

N3P17A1: Peningkatan

produksi dan

distribusi kefarmasian

Kementerian

Kesehatan

Jumlah bahan baku obat dan

obat tradisional produksi di

dalam negeri

TARGET:

Tercapainya jumlah 15 bahan baku

obat dan obat tradisional yang

diproduksi di dalam negeri

4 27 %

N3P17: Kefarmasian dan Alat Kesehatan


27/209


28/209



%

CAPAIAN1 2 3 4 5 8 7

N10P64A1:

Pembinaan upaya

kesehatan dasar dan

kesehatan rujukan

Kementerian

Kesehatan

Peningkatan puskesmas di

perbatasan dan pulau-pulau

kecil terluar menjadi

puskesmas perawatan

TARGET:Tercapainya 81

puskesmas yang menjadi

puskesmas perawatan di

perbatasan dan pulau-pulau kecil

terluar

83 Puskesmas 102,46 %


kesehatan RS bergerak

terutama di kabupaten/kota di

daerah tertinggal, perbatasan

dan kepulauan (DTPK)

TARGET:Terealisasinya

pembangunan 10 RS bergerak

didaerah tertinggal perbatasan dan

kepulauan (DTPK)

10 RS bergerak

100 %

N10P64: Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik


29/209


30/209

UNIT ORGANISASI

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR2011 2011

PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7

TARGET REALISASI

1 Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan

kepada publik (publikasi)

820 1075

2 Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif

(%)

82 93

3 Persentase pelayanan informasi yang telah

diselesaikan (%)

70 95

1 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan,

dan evaluasi pembangunan kesehatan

21 47

2 Persentase unit utama Kementerian Kesehatan yang

membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan

yang responsif gender

40 87,5

1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur

(PNS/PTT dan penugasan khusus)

75 -

2 Persentase Produk Administrasi Kepegawaian yang

dikelola melalui sistem layanan kepegawaian

40 73

3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan

diberi insentif di DTPK dan di DBK

2.445 2.714

4 Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan

insentif

1.550 -

1 Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan

setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) dengan Opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)

2 2

2 Persentase pengadaan menggunakane-procurement 65 72,31

12 Pengelolaan Urusan Tata

Usaha, Keprotokolan,

Rumah Tangga, Keuangan,

dan Gaji

Meningkatnya kualitas

pengelolaan/manajemen pembayaran gaji

PNS , CPNS, dan PTT tepat jumlah,

waktu, dan sasaran

1 Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS,

dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran

96 - Biro Umum, Setjen

1 Angka kematian jemaah haji (per 1.000 jemaah) 2,4 2,4 (cek lagi)

2 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan

dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar

50

1 Jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat

Inteligensia Kesehatan

16 16

2 Jumlah pelaksanaan penilaian inteligensia pejabat Pusat

dan Daerah (orang)

300 314

3 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemeliharaan,

peningkatan kemampuan dan penanggulangan masalah

inteligensia kesehatan

9 10

1 Jumlah surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter

gigi yang teregistrasi

118.000 125.252

2 Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi

77 -

15 Peningkatan Manajemen

Konsil Kedokteran

Indonesia

Terselenggaranya registrasi, pendidikan

profesi, pembinaan serta penanganan

kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter

dan dokter gigi

Sekretariat KKI

13 Peningkatan Kesehatan

Jemaah Haji

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan

kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan

pasca haji

Pusat Kesehatan Haji,

Setjen

14 Pengelolaan Inteligensia

Kesehatan

Meningkatnya Kesehatan Intelegensia

secara optimal

Pusat Intelegensia

Kesehatan, Setjen

10 Pembinaan Administrasi

Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi

kepegawaian

Biro Kepegawaian, Setjen

11 Pembinaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan

Barang Milik Negara

Meningkatnya kualitas pengelolaan

anggaran dan Barang Milik Negara (BMN)

Kementerian Kesehatan secara efektif,efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan

Biro Keuangan dan Barang

Milik Negara, Setjen

8 Pengelolaan Komunikasi

Publik

Meningkatnya pengelolaan komunikasi

publik

Pusat Komunikasi Publik,

Setjen

9 Perencanaan dan

Penganggaran Program

Pembangunan Kesehatan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran program pembangunan

kesehatan

Biro Perencanaan dan

Anggaran, Setjen


31/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

II Peningkatan Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan

Meningkatnya pengawasan dan

akuntabilitas aparatur Kementerian

Kesehatan

Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi

yang akuntabel

65 93,75 Inspektorat Jenderal

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan

Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan

kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar

Tan a Pen ecualian WTP

145 496

2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang

ditindaklanjuti

65 78,6

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi &

Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporan



40 131


ditindaklanjuti

65 67,21

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP-PL dan

Badan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dankeuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

115 62


ditindaklanjuti

65 69,02

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan

Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan



100 103


ditindaklanjuti

65 78,6

1 Persentase Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus

yang berindikasi merugikan negara dan menghambat

kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

40 46,76

2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang

ditetapkan

2 2

1 Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil

en awasan

50 83,33

2 Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 40 30,2

3 Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun 10 9

6 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur


Meningkatnya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

Program Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Kesehatan

Sekretariat Itjen

4 Pengawasan dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan

Ditjen Kefarmasian dan

Alkes dan Badan PPSDMK

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian

dan Alkes dan Badan PPSDMK

Inspektur IV

5 Pengusutan dan Investigasi

kasus-kasus yang

berindikasi merugikannegara dan menghambat

kelancaran tugas dan fungsi


Meningkatnya pengusutan dan investigasi

kasus-kasus yang berindikasi merugikan

negara dan menghambat kelancaran tugasdan fungsi Kementerian Kesehatan

Inspektorat Investigasi



Ditjen Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak dan

Itjen


pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

Inspektur II


pelaksanaan kebijakanDitjen PP-PL, dan

Balitbangkes


pelaksanaan kebijakan Ditjen PP dan PLdan Balitbangkes

Inspektur III

TABEL 1.5

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011

TARGET REALISASI



Ditjen Pembinaan Upaya

Kesehatan dan Setjen


pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan

Upaya Kesehatan dan Setjen

Inspektur I


32/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

Meningkatnya kualitas penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan di

bidan kesehatan

Meningkatnya penapisan, pengaturan,

pemanfaatan, serta pengawasan terhadap

penggunaan teknologi dan produk

teknologi kesehatan melalui penelitian,

pengembangan, pemanfaatan di bidang

kesehatan

Jumlah riset operasional yang dihasilkan:

1. Riset skala Nasional 1 1

2. Riset Ancaman Potensial (KLB) 1 1

3. Riset Pembinaan 80 87

1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/

formula di bidang biomedis dan teknologi dasar

kesehatan

6 13

2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang biomedis dan

teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada mediacetak dan elektronik:a. Nasional 15 13

b. Internasional 2 3

1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/

standar/formula di bidang teknologi terapan kesehatan

dan epidemiologi klinik

8 11

2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi terapan

kesehatan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada

media cetak dan elektronik:a. Nasional 10 10



formula di bidang teknologi intervensi kesehatan

masyarakat

10 10

2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi

kesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetak

dan elektronik:a. Nasional 10 35


3 Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Terapan Kesehatan dan

Epidemiologi Klinik

Meningkatnya penelitian dan

pengembangan di bidang Teknologi

Terapan Kesehatan dan Epidemiologi

Klinik

Pusat Teknologi

Terapan Kesehatan

dan Epidemiologi

Klinik

4 Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Intervensi Kesehatan

Masyarakat


pengembangan di bidang teknologi

intervensi kesehatan masyarakat

Pusat Teknologi

Intervensi Kesehatan

Masyarakat

1 Riset Operasional

Kesehatan dan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

Kedokteran

Meningkatnya jumlah riset operasional

kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK)

Sekretariat Badan

Litbangkes

2 Penelitian dan

Pengembangan Biomedis

dan Teknologi Dasar

Kesehatan


pengembangan di bidang biomedis dan

teknologi dasar kesehatan

Pusat Bio Medis dan

Teknologi Dasar

Kesehatan

Badan Litbangkes

TABEL 1.6


TARGET REALISASI

III Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI 4 -


33/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

TARGET REALISASI


formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat

18 21

2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora,

Kebijakan kesehatan dan pemberdayaan yang dimuat

ada media cetak dan elektronik:a. Nasional, 15 26

b. Internasional 2 46 Desentralisasi dan Daerah

Bermasalah Kesehatan

(DBK)

Meningkatnya kajian daerah bermasalah

kesehatan (DBK)

Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan (DBK) 4 4 Sekretariat Badan

Litbangkes

Hasil Kegiatan:

1. Regulasi Litbangkes 12 15

2. Manajemen bidang ilmiah dan etik 2 2

3. Manajemen fungsi generik Litbang (perencanaan;

umum dan keuangan; hukum, organisasi dan

kepegawaian; informasi, publikasi; dan diseminasi)

4 4

5 Penelitian dan

Pengembangan Humaniora,

Kebijakan Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat


pengembangan di bidang humaniora,

kebijakan kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Pusat Humaniora,

Kebijakan Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

7 Dukungan manajemen dan

dukungan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada

program penelitian dan

pengembangan kesehatan


pelaksanaan tugas generik dan tugas

teknis lainnya pada program penelitian

dan pengembangan kesehatan

Sekretariat Badan

Litbangkes


34/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes

terlatih (cakupan PN)

86 86,38

2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90,51

3 Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlahbalita ditimbang/balita seluruhnya (D/S) 70 71,40

Meningkatnya kualitas penanganan

masalah gizi masyarakat

1 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 70 71,40

2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat

perawatan

100 100

Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan ibu dan reproduksi

1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes

terlatih (cakupan PN)

86 86,38

2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan

antenatal (cakupan K4)

88 88,27

3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan KB sesuai standar

40 40,85

1 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90,51

2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 85 85,21

3 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 80 80,96

4 Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan siswakelas I

90 74,86

1 Cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan

pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,

alternatif, dan komplementer.

20 20,6

2 Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat

sebagai pelayanan alternatif dan komplementer

36 30

1 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya

kesehatan kerja di wilayah industri

384 412

2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya

kesehatan olahraga

176 217

6 Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan

lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM

8.606 8.725 Setditjen Bina Gizi dan

KIA

1 Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan

administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan

85 85

2 Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai

standar

70 70

5 Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Meningkatnya pembinaan upaya

kesehatan kerja dan olahraga

Direktorat Bina

Kesehatan Kerja dan

Olahraga



Lainnya Pada Program Bina

Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak



Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

Setditjen Bina Gizi dan

KIA

3 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Anak

Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan anak

Direktorat Bina

Kesehatan Anak

4 Pembinaan ,

Pengembangan, dan

Pengawasan Program

Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Alternatif dan

Komplementer

Meningkatnya pembinaan, pengawasan,

dan pengembangan pelayanan kesehatan

tradisional, alternatif dan komplementer.

Direktorat Bina

Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Alternatif

dan Komplementer

1 Pembinaan Gizi Direktorat Bina Gizi

2 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Reproduksi

Direktorat Bina

Kesehatan Ibu

TABEL 1.7


TARGET REALISASI

IV Bina Gizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak

Meningkatnya ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan

yang bermutu bagi seluruh masyarakat

Ditjen Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan

Anak


35/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

1 Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS standar

kelas dunia (world class )

2 2

2 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmasperawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

ber enduduk

81 83

1 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas

perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

berpenduduk

81 83

2 Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu

PONED

70 102,97

2 Pelayanan Kesehatan Dasar

bagi Masyarakat Miskin

Jamkesmas

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar

bagi penduduk miskin di Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan

kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

8.608 9.125 Setditjen BUK

1 Jumlah Kota yang memiliki RS standar kelas dunia

(world class )

2 2

2 Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 85 87,61

3 Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan

pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan

AIDS

70 70,00

4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar

DTPK

14 24

4 Pelayanan Kesehatan

Rujukan bagi Masyarakat

Miskin Jamkesmas

Meningkatnya pelayanan kesehatan

rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin

peserta program Jamkesmas

80 80,65 Setditjen BUK

5 Pelaksanaan Pengelolaan

Pendidikan Tinggi

Meningkatnya jumlah rumah sakit yang

mendapat sarana dan alat bantu

pendidikan

Jumlah RS yang mendapat sarana dan alat bantu

pendidikan

14 20 Direktorat Bina Upaya

kesehatan Rujukan

1 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan

keperawatan dan kebidanan sesuai standar danpedoman

354 450

2 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan

keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan

edoman

220 237

3 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keteknisian

medik dan keterapian fisik sesuai pedoman

95 95

6 Pembinaan Upaya

Keperawatan danKeteknisian Medik

Meningkatnya Pembinaan Pelayanan

Keperawatan, Kebidanan, dan KeteknisianMedik

Dit.Bina Pelayanan

Keperawatan danKeteknisian Medik

1 Pembinaan Upaya

Kesehatan Dasar

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar

kepada masyarakat

Direktorat Bina Upaya

Kesehatan Dasar

3 Pembinaan Upaya

Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik

kepada masyarakat

Direktorat Bina Upaya

kesehatan Rujukan

TABEL 1.8


TARGET REALISASI

V Pembinaan Upaya

Kesehatan

Meningkatkan upaya kesehatan dasar,

rujukan, keperawatan dan keteknisian

medik, penunjang medik dan sarana

kesehatan, dan kesehatan jiwa

Ditjen Bina Upaya

Kesehatan


36/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

TARGET REALISASI

1 Persentase laboratorium kesehatan aktif yang

melaksanakan pelayanan sesuai standar

41 41,8

2 Persentase RS yang melaksanakan pelayanan radiologi

sesuai standar

50 50,18

3 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan

Puskesmas) yang memenuhi standar sarana,

rasarana dan eralatan

206 388

1 Persentase RSJ yang memberikan layanan

subspesialis utama dan Napza

30 64,5

2 Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan

kesehatan iwa dasar termasuk Na za

20 22

3 Persentase Puskesmas yang memberikan layanan

kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat

10 13,7

9 Peningkatan dan

Pengawasan Rumah Sakit

Indonesia

Terselenggaranya pengawasan rumah

sakit Indonesia

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengawasan

RS

5 0 Sekretariat Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang

ditingkatkan sarana dan prasarananya

44 44

2 Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria an disusun

90 100

8 Pembinaan Upaya

Kesehatan Jiwa

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

jiwa

Dit. Bina Kesehatan

Jiwa



Lainnya Pada ProgramPembinaan Upaya

Kesehatan



Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Sekretariat Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

7 Pembinaan Upaya

Penunjang Medik dan

Sarana Kesehatan

Meningkatnya pelayanan penunjang medik

dan sarana kesehatan sesuai standar

Dit. Bina Pelayanan

Penunjang Medik dan

Sarana Kesehatan


37/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

VI 1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

82 93,4

2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75

3 Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) 231 289

4 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang

ditemukan

75 82,20

5 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang

disembuhkan

86 80,42

6 Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 54 27,56

7 Prevalensi kasus HIV


38/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

TARGET REALISASI

7 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut

pengetahuan tentang HIV dan AIDS

75 11,4

(Riskesdas

2010) ;27,47

(Rapid Survey

20111 Angka kesakitan penderita DBD per 100.000

penduduk

54 27,56

2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75

3 Persentase kasus zoonosis yang ditemukan ditangani

sesuai standar

75 93,4

1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap

air minum berkualitas

62,5 43,37

(triwulan I

BPS)2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 90 90,8

3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban

sehat

67 55,17

4 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat STBM

5.500 6.235

1. Menurunnya angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit tidak menular

1 Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

60 63,6

2. Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular

2 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan

pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak

menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)

70 84,85

1 1. Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan

prasarananya

59 59

2 2. Jumlah rancangan regulasi dan standar yang

disusun

21 21

5 Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Direktorat

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular




Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan



Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

Sekretariat Ditjen

PPPL

3 Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang

Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber

binatang

Direktorat

Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang

4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan

pengawasan kualitas lingkungan

Direktorat Penyehatan

Lingkungan


39/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

VII Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Meningkatnya sediaan farmasi dan alat

kesehatan yang memenuhi standar dan

terjangkau oleh masyarakat

Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87 Ditjen Binfar dan Alkes

1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87

2 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas

pelayanan kesehatan

65 82

3 Persentase instalasi farmasi kab/kota sesuai standar 65 71

1 Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang

beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan

manfaat

80 84,93

2 Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT

yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik

45 65,91

3 Persentase sarana distribusi alat kesehatan yangmemenuhi persyaratan distribusi

55 58,95

1 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah

yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai

standar

30 30

2 Persentase Puskesmas perawatan yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

7 15

3 Persentase penggunaan obat rasional di sarana

pelayanan kesehatan dasar pemerintah

40 66,12

1. Meningkatnya produksi bahan baku

dan obat lokal serta mutu sarana

produksi dan distribusi kefarmasian

1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi

di dalam negeri

15 4

2. Meningkatnya kualitas produksi dandistribusi kefarmasian

2 Jumlah standar produk kefarmasian yang disusundalam rangka pembinaan produksi dan distribusi

4 4

3. Meningkatnya produksi bahan baku

obat dan obat tradisional produksi di

dalam negeri1 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 85 85

2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan

Program Kefarmasian di daerah dalam rangka

dekonsentrasi

70 90,92

3 Jumlah rancangan regulasi yang disusun 10 12

4 Peningkatan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

Direktorat Bina

Produksi dan Distribusi

Kefarmasian




Kefarmasian dan Alat

Kesehatan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretariat Ditjen

Binfar dan Alkes

2 Peningkatan Produksi dan

Distribusi Alat Kesehatan

Meningkatnya mutu dan keamanan alat

kesehatan dan PKRT

Direktorat Bina

Produksi dan Distribusi

Alkes

3 Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

Meningkatnya penggunaan obat rasional

melalui pelayanan kefarmasian yang

berkualitas untuk tercapainya pelayanan

kesehatan yang optimal

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian

TABEL 1.10


TARGET REALISASI

1 Peningkatan KetersediaanObat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Meningkatnya ketersediaan Obat EsensialGenerik di Sarana Pelayanan Kesehatan

Dasar

Direktorat Bina ObatPublik dan Perbekalan

Kesehatan


40/209

UNIT ORGANISASI


PELAKSANA

1 2 3 4 6 6 10

1 Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan

memenuhi standar kompetensi

65 Badan PPSDMK

2 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM

kesehatan sesuai standar

65 81,1

3 Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang

memenuhi standar

15

1 Jumlah kab/kota di 33 provinsi yang telah mampu

melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM

Kesehatan (FK)

100

2 Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan

kesehatan (FK)

8

3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di

dalam dan di luar negeri (FK)

2.418

1 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan

kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOT

pelatihan teknis, fungsional, dan pelatihan

manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala

nasional dan lobal FK

10.000

2 Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang

terakreditasi (FK)

7

3 Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi (FK) 140

1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang

ditingkatkan kemampuannya (FP)

4.820

2 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen (FK) 1.500

3 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan

yang mengacu pada standar Nasional pendidikan (FK)

8

1 Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang

telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan

berkelanjutan (FP)

8.000

2 Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki

standar kompetensi (FK)

55 56,25

3 Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter

gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (FK)

6.600

1 Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan

sarana dan prasarananya (FP)

35

2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga

pendidikan pemerintah (FP)

27.000

3 Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP Permenkes,

Kepmenkes, Pedoman (FK)

62




Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM

Kesehatan



program pengembangan dan

pemberdayaan SDM kesehatan

Sekretariat Badan

PPSDM Kesehatan

3 Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Kesehatan

Meningkatnya pengelolaan pendidikan

dan pelatihan tenaga kesehatan

Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga

Kesehatan

4 Standarisasi, sertifikasi, dan

pendidikan berkelanjutan

SDMK

Terselenggaranya standarisasi, sertifikasi,

dan pendidikan berkelanjutan SDM

Kesehatan

Pusat Standarisasi,

sertifikasi dan

pendidikan

berkelanjutan SDM

Kesehatan

1 Perencanaan dan

Pendayagunaan SDM

Kesehatan

Meningkatnya perencanaan dan

pendayagunaan SDM kesehatan

Pusat Perencanaan

dan Pendayagunaan

SDM Kesehatan

2 Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur

Meningkatnya pendidikan dan pelatihan

aparatur

Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur

TABEL 1.11


TARGET REALISASI

VIII Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK)

Meningkatnya ketersediaan dan mutu

sumber daya manusia kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan kesehatan


41/209

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA2010 2011 2010 2011

1 2 3 4 5 6

1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 84% 86% 84,78% 86,38%

2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84% 86% 84,01% 90,51%

3 Persentase Balita (0-59 bulan) ditimbang berat badannya (D/S) 65% 70% 67,90% 71,36%

4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 85% 86% 89,60% 86,74%

5Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan

kesehatan231 463 110 388

6 Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia(world class) 100% 200% 2 2

7 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar 60% 65% 79,8% 81,1%

8 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi - 72.000 52.279 53.152

9 Persentase penduduk mempunyai jaminan kesehatan 59% 70,3% 59,07% 80,70%

10 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 50% 55% 54,85% 53,89%

11Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan

Kepulauan (DTPK)1.200 2.445 1.323 2,714

12 Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 40% 60% 33,30% 63,60%

13Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari

APBD dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)40% 60% 51,78% 39,50%

14 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80% 85% 82,00% 87,00%

15 Jumlah produk/model/intervensi/ prototipe/formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan 45 42 70 78

16 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan 40% 45% 60,00% 65,05%

17 Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 30% 40% 70% 73%

18 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65% 80% 70,00% 72,31%

19 Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel 60% 65% 54,17% 93,75%

TABEL 1.12

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN


42/209


43/209

No Provinsi Kabupaten Kota Kabupaten + Kota Kecamatan Kelurahan + Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Aceh 18 5 23 286 6.429

2 Sumatera Utara 25 8 33 414 5.687

3 Sumatera Barat 12 7 19 176 1.014

4 Riau 10 2 12 154 1.629

5 Jambi 9 2 11 128 1.406

6 Sumatera Selatan 11 4 15 223 3.126

7 Bengkulu 9 1 10 123 1.448

8 Lampung 12 2 14 206 2.423

9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 44 361

10 Kepulauan Riau 5 2 7 59 351

11 DKI Jakarta 1 5 6 44 267

12 Jawa Barat 17 9 26 625 5.863

13 Jawa Tengah 29 6 35 573 8.589

14 DI Yogyakarta 4 1 5 78 438

15 Jawa Timur 29 9 38 662 8.523

16 Banten 4 4 8 154 1.535

17 Bali 8 1 9 57 714

18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 116 962

19 Nusa Tenggara Timur 20 1 21 293 2.925

20 Kalimantan Barat 12 2 14 175 1.958

21 Kalimantan Tengah 13 1 14 131 1.469

22 Kalimantan Selatan 11 2 13 151 1.984

23 Kalimantan Timur 10 4 14 140 1.460

24 Sulawesi Utara 11 4 15 156 1.634

25 Sulawesi Tengah 10 1 11 149 1.740

26 Sulawesi Selatan 21 3 24 304 2.955

27 Sulawesi Tenggara 10 2 12 204 1.971

28 Gorontalo 5 1 6 70 700

29 Sulawesi Barat 5 5 69 570

30 Maluku 9 2 11 77 902

31 Maluku Utara 7 2 9 112 1.062

32 Papua Barat 10 1 11 160 1.373

33 Papua 28 1 29 381 3.997

399 98 497 6.694 77.465

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Indonesia

TABEL 2.1

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

Pembagian Wilayah


44/209

No Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan Rasio Jenis Kelamin

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Aceh 2.277.892 2.275.323 4.553.215 100

2 Sumatera Utara 6.550.849 6.567.478 13.118.327 100

3 Sumatera Barat 2.434.870 2.474.488 4.909.358 98

4 Riau 2.953.322 2.780.399 5.733.721 106

5 Jambi 1.620.275 1.549.538 3.169.813 105

6 Sumatera Selatan 3.860.359 3.724.004 7.584.363 104

7 Bengkulu 890.868 852.411 1.743.279 105

8 Lampung 3.962.684 3.736.144 7.698.828 106

9 Kepulauan Bangka Belitung 654.217 606.848 1.261.065 108

10 Kepulauan Riau 903.874 857.511 1.761.385 105

11 DKI Jakarta 4.936.618 4.801.679 9.738.297 103

12 Jawa Barat 22.311.424 21.537.996 43.849.420 104

13 Jawa Tengah 16.141.941 16.343.985 32.485.926 99

14 DI Yogyakarta 1.725.318 1.766.353 3.491.671 98

15 Jawa Timur 18.634.165 19.108.191 37.742.356 98

16 Banten 5.587.025 5.335.152 10.922.177 105

17 Bali 2.002.011 1.970.374 3.972.385 102

18 Nusa Tenggara Barat 2.207.584 2.342.962 4.550.546 94

19 Nusa Tenggara Timur 2.372.950 2.405.398 4.778.348 99

20 Kalimantan Barat 2.265.710 2.168.018 4.433.728 105

21 Kalimantan Tengah 1.173.311 1.077.228 2.250.539 109

22 Kalimantan Selatan 1.871.312 1.825.591 3.696.903 103

23 Kalimantan Timur 1.941.526 1.745.114 3.686.640 111

24 Sulawesi Utara 1.173.666 1.124.823 2.298.489 104

25 Sulawesi Tengah 1.375.999 1.309.025 2.685.024 105

26 Sulawesi Selatan 3.967.840 4.156.805 8.124.645 95

27 Sulawesi Tenggara 1.144.091 1.133.773 2.277.864 101

28 Gorontalo 532.952 530.179 1.063.131 101

29 Sulawesi Barat 596.321 592.776 1.189.097 101

30 Maluku 796.299 779.343 1.575.642 102

31 Maluku Utara 543.756 519.431 1.063.187 105

32 Papua Barat 416.629 371.604 788.233 112

33 Papua 1.585.756 1.398.824 2.984.580 113

121.413.414 119.768.768 241.182.182 101

Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

Indonesia

TABEL 2.2


45/209

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 0 - 4 12.086.387 11.425.945 23.512.851

2 5 - 9 12.409.963 11.731.840 24.142.336

3 10 - 14 12.087.627 11.427.117 23.515.263

4 15 - 19 10.846.995 10.552.946 21.400.095

5 20 - 24 9.905.359 10.026.204 19.931.296

6 25 - 29 10.704.691 10.726.933 21.431.449

7 30 - 34 10.067.869 9.988.901 20.056.710

8 35 - 39 9.495.536 9.328.693 18.824.269

9 40 - 44 8.422.579 8.356.515 16.779.044

10 45 - 49 7.082.249 7.096.966 14.179.100

11 50 - 54 5.993.781 5.831.296 11.825.162

12 55 - 59 4.621.571 4.248.785 8.870.681

13 60 - 64 2.840.910 3.061.089 5.901.728

14 65 - 69 2.122.754 2.363.517 4.485.989

15 70 - 74 1.370.646 1.716.867 3.087.132

16 75+ 1.354.497 1.885.154 3.239.077

121.413.414 119.768.768 241.182.182

Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011

TABEL 2.3

Jumlah


46/209

No ProvinsiLaki-laki Perempuan

Laki-laki +

PerempuanLaki-laki Perempuan

Laki-laki +


Laki-laki +


Laki-laki +


Laki-laki +

Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Aceh 50.483 47.668 98.151 49.486 46.726 96.212 154.352 145.774 300.126 207.320 195.943 403.263 256.814 242.661 499.475

2 Sumatera Utara 152.522 146.224 298.746 146.457 140.411 286.868 444.403 423.381 867.784 605.082 572.741 1 .177.823 751.544 713.147 1 .464.691

3 Sumatera Barat 53.824 51.645 105.469 51.684 49.592 101.276 154.466 146.417 300.883 210.517 197.365 407.882 262.233 246.924 509.157

4 Riau 68.048 63.860 131.908 66.022 61.960 127.982 204.927 193.057 397.984 277.678 262.396 540.074 343.712 324.345 668.0575 Jambi 34.033 32.250 66.283 33.020 31.290 64.310 101.015 95.746 196.761 136.216 129.110 265.326 169.243 160.393 329.636

6 Sumatera Selatan 81.386 77.179 158.565 78.149 74.111 152.260 239.413 226.845 466.258 322.637 304.968 627.605 400.793 379.071 779.864

7 Bengkulu 18.765 17.768 36.533 18.019 17.061 35.080 54.273 51.251 105.524 73.774 69.488 143.262 91.801 86.542 178.343

8 Lampung 81.999 76.560 158.559 78.739 73.516 152.255 233.298 219.509 452.807 305.593 288.853 594.446 384.324 362.374 746.698

9 Kepulauan Bangka Belitung 13.950 13.097 27.047 13.534 12.708 26.242 40.676 38.360 79.036 54.119 51.304 105.423 67.659 64.006 131.665

10 Kepulauan Riau 22.952 21.220 44.172 22.269 20.588 42.857 66.970 62.350 129.320 86.568 81.261 167.829 108.843 101.842 210.685

11 DKI Jakarta 85.401 84.978 170.379 83.714 83.299 167.013 258.822 248.241 507.063 348.805 324.446 673.251 432.415 407.846 840.261

12 Ja wa Bar at 4 28. 308 4 05. 830 83 4. 138 415 .5 63 393 .7 55 809 .31 8 1 .2 67. 226 1 .1 99. 527 2 .46 6. 753 1. 740 .3 85 1. 644 .9 69 3. 385 .35 4 2 .1 55. 961 2 .0 38. 713 4 .1 94. 674

13 Ja wa Teng ah 2 91. 123 2 69. 847 56 0. 970 285 .3 71 264 .5 16 549 .88 7 8 43. 241 7 90. 816 1 .63 4. 057 1. 113 .2 54 1. 054 .5 52 2. 167 .80 6 1 .3 98. 516 1 .3 19. 170 2 .7 17. 686

14 DI Yogyakarta 27.306 26.001 53.307 26.766 25.488 52.254 81.270 76.678 157.948 106.775 100.188 206.963 133.541 125.676 259.217

15 Ja wa T imur 2 93. 807 2 81. 122 57 4. 929 288 .0 02 275 .5 68 563 .57 0 8 82. 895 8 41. 781 1 .72 4. 676 1. 218 .5 90 1. 158 .1 00 2. 376 .69 0 1 .5 06. 601 1 .4 33. 662 2 .9 40. 263

16 Banten 108.887 102.790 211.677 104.557 98.703 203.260 325.493 307.084 632.577 450.304 424.456 874.760 554.867 523.155 1.078.022

17 Bali 34.643 31.655 66.298 33.958 31.030 64.988 105.852 97.747 203.599 143.050 133.395 276.445 177.011 164.422 341.433

18 Nusa Tenggara Barat 52.110 48.917 101.027 50.038 46.973 97.011 145.535 137.321 282.856 196.749 186.589 383.338 246.792 233.556 480.348

19 Nusa Tenggara Timur 60.785 57.934 118.719 58.368 55.631 113.999 179.854 171.344 351.198 252.669 240.178 492.847 311.045 295.802 606.847

20 Kalimantan Barat 46.192 43.712 89.904 44.355 41.974 86.329 137.793 130.350 268.143 189.701 179.731 369.432 234.063 221.699 455.762

21 Kalimantan Tengah 22.639 21.385 44.024 22.191 20.963 43.154 70.844 66.965 137.809 99.471 94.025 193.496 121.670 114.980 236.650

22 Kalimantan Selatan 39.384 37.050 76.434 37.818 35.577 73.395 112.452 105.658 218.110 149.363 140.244 289.607 187.189 175.812 363.001

23 Kalimantan Timur 41.756 39.373 81.129 40.931 38.595 79.526 125.796 118.421 244.217 168.129 157.858 325.987 209.066 196.447 405.513

24 Sulawesi Utara 20.688 19.677 40.365 20.071 19.092 39.163 61.584 58.144 119.728 85.376 79.892 165.268 105.462 98.969 204.431

25 Sulawesi Tengah 29.071 27.620 56.691 27.915 26.522 54.437 87.401 82.701 170.102 123.604 116.654 240.258 151.531 143.165 294.696

26 Sulawesi S elatan 83.113 79.201 162.314 79.808 76.052 155.860 241.729 228.914 470.643 331.111 312.061 643.172 410.951 388.080 799.031

27 Sulawesi Tenggara 28.505 27.101 55.606 27.371 26.024 53.395 82.467 78.009 160.476 113.393 106.800 220.193 140.772 132.815 273.587

28 Gorontalo 11.189 10.606 21.795 10.744 10.185 20.929 32.953 31.090 64.043 45.281 42.744 88.025 56.033 52.922 108.955

29 Sulawesi Barat 14.019 13.336 27.355 13.461 12.806 26.267 41.875 39.611 81.486 59.269 55.951 115.220 72.739 68.748 141.487

30 Maluku 19.048 18.323 37.371 18.290 17.595 35.885 57.448 54.789 112.237 80.580 76.069 156.649 98.877 93.657 192.534

31 Maluku Utara 12.494 12.029 24.523 11.997 11.551 23.548 38.372 36.795 75.167 54.669 52.194 106.863 66.672 63.740 130.412

32 Papua Barat 9.898 9.360 19.258 9.504 8.988 18.492 29.723 27.962 57.685 40.535 38.017 78.552 50.044 47.000 97.044

33 Papua 24.600 22.336 46.936 23.868 21.672 45.540 91.654 82.668 174.322 149.952 134.251 284.203 173.787 155.962 329.749

2.362.928 2.237.654 4.600.582 2.292.040 2.170.522 4.462.562 6.996.072 6.615.306 13.611.378 9.540.519 9.006.793 18.547.312 11.832.571 11.177.303 23.009.874

Sumber : Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (deng an bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010

TABEL 2.4

ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

Jumlah Lahir Hidup

Indonesia

Jumlah Bayi (0 tahun) Jumlah Batita (0-2 tahun) Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun) Jumlah Balita (0 - 4 tahun)


47/209

Angka Beban

No ProvinsiLaki- laki Perempuan

Laki-laki +


Laki-laki +


Laki-laki +

Perempuan

Tanggungan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Aceh 747.833 708.127 1.455.960 1.455.258 1.468.014 2.923.272 74.801 99.182 173.983 55,76

2 Sumatera Utara 2.240.897 2.117.146 4.358.043 4.096.514 4.152.012 8.248.526 213.438 298.320 511.758 59,04

3 Sumatera Barat 806.841 758.658 1.565.499 1.515.399 1.548.525 3.063.924 112.630 167.305 279.935 60,23

4 Riau 977.593 921.763 1.899.356 1.904.851 1.783.267 3.688.118 70.878 75.369 146.247 55,46

5 Jambi 496.845 470.701 967.546 1.069.174 1.020.546 2.089.720 54.256 58.291 112.547 51,69

6 Sumatera Selatan 1.178.722 1.114.477 2.293.199 2.538.762 2.442.310 4.981.072 142.875 167.217 310.092 52,26

7 Bengkulu 273.799 258.586 532.385 585.101 558.101 1.143.202 31.968 35.724 67.692 52,49

8 Lampung 1.165.209 1.099.162 2.264.371 2.609.974 2.448.305 5.058.279 187.501 188.677 376.178 52,20

9 Kepulauan Bangka Belitung 190.419 181.023 371.442 442.721 400.666 843.387 21.077 25.159 46.236 49,52

10 Kepulauan Riau 266.263 250.179 516.442 619.696 589.115 1.208.811 17.915 18.217 36.132 45,71

11 DKI Jakarta 1.195.041 1.132.388 2.327.429 3.600.169 3.511.228 7.111.397 141.408 158.063 299.471 36,94

12 Jawa Barat 6.585.567 6.234.060 12.819.627 14.781.345 14.218.537 28.999.882 944.512 1.085.399 2.029.911 51,21

13 Jawa Tengah 4.387.789 4.149.949 8.537.738 10.717.259 10.896.250 21.613.509 1.036.893 1.297.786 2.334.679 50,30

14 DI Yogyakarta 394.263 372.100 766.363 1.184.449 1.207.328 2.391.777 146.606 186.925 333.531 45,99

15 Jawa Timur 4.755.214 4.515.720 9.270.934 12.741.812 13.049.478 25.791.290 1.137.139 1.542.993 2.680.132 46,34

16 Banten 1.684.645 1.582.369 3.267.014 3.762.053 3.584.559 7.346.612 140.327 168.224 308.551 48,67

17 Bali 531.470 496.261 1.027.731 1.349.205 1.332.717 2.681.922 121.336 141.396 262.732 48,12

18 Nusa Tenggara Barat 726.584 690.019 1.416.603 1.384.400 1.541.319 2.925.719 96.600 111.624 208.224 55,54

19 Nusa Tenggara Timur 916.109 865.756 1.781.865 1.343.014 1.415.592 2.758.606 113.827 124.050 237.877 73,22

20 Kalimantan Barat 723.686 687.683 1.411.369 1.463.257 1.399.618 2.862.875 78.767 80.717 159.484 54,87

21 Kalimantan Tengah 358.146 337.802 695.948 782.602 706.361 1.488.963 32.563 33.065 65.628 51,15

22 Kalimantan Selatan 554.737 520.980 1.075.717 1.260.125 1.227.330 2.487.455 56.450 77.281 133.731 48,62

23 Kalimantan Timur 581.689 545.188 1.126.877 1.315.001 1.156.805 2.471.806 44.836 43.121 87.957 49,15

24 Sulawesi Utara 331.038 308.752 639.790 786.1

Documents

Buku Profil Data Kesehatan Indonesia Data data data data data 2011