Upload
ika-may-lina
View
276
Download
26
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
1/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
2/119
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayahNya, Peraturan Organisasi yang dibahas dalam forum Rapat Kerja
Nasional pada tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi selesai disusun dan
disempurnakan penulisannya. Peraturan Organisasi ini sebagian
merupakan bentuk penyempurnaan Peraturan Organisasi yang ditetapkan
pada tahun 2010.
Kami mengucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu
dalam penyusunan dan penyempurnaan ini, baik sebelum atau sesudah
pelaksanaan Rapat Kerja Nasional 2015.
Semoga dengan tersusun Peraturan Organisasi, pengelolaan organisasi
Ikatan Apoteker Indonesia bisa lebih berkualitas dan transparan.
Jakarta, Mei 2015
Tim Penyusun
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
3/119
KATA SAMBUTAN KETUA UMUM
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Alhamdulillahirobbil Alamin, pada RAKERNAS dan PIT 2015 di
Bukittinggi dapat disetujui sejumlah Pedoman Organisasi yang
merupakan tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dan
ditaati oleh para Pengurus IAI disegala lini.
Proses pembahasan Peraturan Organisasi telah melalui
tahapan diskusi yang panjang yang dimulai dari gagasan yang terjadi di
lapangan yang diakomodir oleh Pengurus Daerah kemudian dibahas lagi
oleh tim Ad Hoc yang terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
Sehingga semestrinya Peraturan Organisasi ini adalah merupakan jawabandari masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman Pengurus Cabang.
Sesuai dengan strategi organisasi yang dicanangkan oleh Pengurus Pusat
yaitu yang salah satunya adalah peningkatan kualitas organisasi, maka
hendaknya Peraturan Organisasi ini dimaksudkan untuk memberi
kemudahan bagi pengurus maupun anggota yang memerlukannya.
Kepada pengurus hendaknya dapat mematuhi Pedoman Organisasi ini
dengan tanpa ditambah-tambah dengan hal-hal yang mempersulit anggota,
karena memang fokus utama kita di dalam melayani anggota berprinsipservice excellentyaitu memberikan pelayanan terbaik bagi anggota.
Pada saat RAKENAS dan PIT 2015 pengurus Pusat telah mencanangkan
Gerakan RUTOT (Rubah Total) wajah Pengurus IAI menjadi lebih ramah,
lebih cepat, lebih terjangkau di dalam melayani anggotanya. Sehingga
semua pelayanan kepada anggota yang meliputi pelayanan terhadap
administrasi, peningkatan kompetensi dan pelayanan bantuan advokasi
hokum semuanya harus dipermudah.
Akhirnya mari kita wujudkan kerja organisasi IAI yg berpihak kepadaanggota dimanapun mereka berada.
Wassalmualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Jakarta, Juli 2015
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptKetua Umum
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
4/119
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Kata Sambutan
Daftar Isi
1. Peraturan Organisasi No.001/PP.IAI/1418/V/2015tentang Registrasi Anggota
2. Peraturan Organisasi No.002/PP.IAI/1418/V/2015tentang Iuran Anggota
3.
Peraturan Organisasi No.003/PP.IAI/1418/V/2015tentang Kartu Tanda Anggota
4. Peraturan Organisasi No.004/PP.IAI/1418/V/2015tentang Penghentian Keanggotaan
5. Peraturan Organisasi No.005/PP.IAI/1418/V/2015tentang Rekomendasi Ijin Praktik dan Kerja
6. Peraturan Organisasi No.006/PP.IAI/1418/V/2015tentang Mutasi Anggota
7.
Peraturan Organisasi No.007/PP.IAI/1418/V/2015tentang Himpunan Seminat
8.
Peraturan Organisasi No.008/PP.IAI/1418/V/2015
tentang Tugas dan Wewenang Pengurus
9. Peraturan Organisasi No.009/PP.IAI/1418/V/2015tentang Tata Kelola Organisasi
Tim Penyusun
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
5/119
PO.001/PP.IAI/1418/V/2015
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
REGISTRASI ANGGOTA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
6/119
Hal 1 dari 2 - PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015
Tentang
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
REGISTRASI ANGGOTAIKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a.Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang
berkualitas bagi anggota dalam pelaksanaan registrasi
keanggotaan telah dilakukan penyempurnaan Surat
Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Registrasi
Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang
berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.
b.Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat IkatanApoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi
Tentang Registrasi Anggota.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi .
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan
Organisasi Tentang Registrasi Anggota.
Pertama
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
7/119
Hal 2 dari 2 - PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota inimerupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh
Apoteker di Indonesia
Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat
Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Registrasi Anggota
dinyatakan TIDAK BERLAKU.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan
akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
8/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.
Hal 1dari 3
PERATURAN ORGANISASITENTANG
REGISTRASI ANGGOTAIKATAN APOTEKER INDONESIA
A. KETENTUAN UMUM
1.
Setiap Apoteker berhak untuk menjadi Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
2.
Keanggotaan Apoteker ditentukan berdasarkan daerah tempatpraktik/kerja kefarmasian dilaksanakan.
3.
Nomor keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia bersifat unik, tunggal, tetapdan nasional.
4.
Registrasi Anggota ditujukan bagi :
a.
Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi apoteker
b.
Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota
5.
Proses Registrasi Anggota dapat dilakukan secara online.
6.
Registrasi Anggota tidak berlaku bagi Apoteker yang sedang dalam prosespidana atau sedang terkena sanksi organisasi.
B. REGISTRASI ANGGOTA YANG BARU LULUS PENDIDIKAN PROFESI
APOTEKER
1.
Permohonan Keanggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat melaluiPengurus Daerah dimana Perguruan Tinggi Farmasi berada secara kolektifoleh Perguruan Tinggi Farmasi bersangkutan.
2.
Permohonan Registrasi Anggota dilakukan dengan mengisi FormulirPermohonan Registrasi Anggota dengan melampirkan :
a.
Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
b.
Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
c.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
d.
Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
e.
Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker,Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di BidangKefarmasian.
f.
Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuaiketentuan berlaku.
3.
Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepadaPengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang
di isi secara lengkapdan dikirimkan dalam bentukfile soft copy.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
9/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.
Hal 2dari 3
4.
Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yangsudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerah dalambentukfile soft copy.
5.
Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu palinglama 12 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan
lengkap oleh Pengurus Daerah
6.
Apabila dalam waktu 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belum
diregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telahteregistrasi.
7.
Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh PengurusDaerah melalui Perguruan Tinggi Farmasi bersangkutan untuk dilengkapi.
8.
Setiap Calon Anggota wajib mengikuti Pembinaan Organisasi yangdilakukan oleh Pengurus Daerah setempat sesuai Peraturan Organisasitentang Pembinaan Organisasi.
C. REGISTRASI ANGGOTA YANG BELUM TERDAFTAR
1.
Bagi Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota dapat mengajukanpermohonan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang untukditeruskan ke Pengurus Daerah sesuai tempat dilaksanakanpekerjaan/praktik kefarmasian.
2.
Permohonan Registrasi Anggota dilakukan dengan mengisi FormulirPermohonan Registrasi Anggota dengan melampirkan :
a.
Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
b.
Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
c.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
d.
Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
e.
Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin ProfesiApoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangandi Bidang Kefarmasian.
f.
Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuaiketentuan berlaku.
3.
Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepadaPengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang
di isi secara lengkapdan dikirimkan dalam bentukfile soft copy.
4.
Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggotayang sudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerahdalam bentukfile soft copy.
5.
Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu palinglama 12 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan
lengkap oleh Pengurus Daerah.
6.
Apabila dalam waktu 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belumdiregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telahteregistrasi.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
10/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.
Hal 3dari 3
7.
Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh PengurusDaerah ke anggota bersangkutan melalui Pengurus Cabang setempatuntuk dilengkapi.
D. SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN (SKK)
1.
SKK diberikan kepada anggota yang telah melakukan pendaftaran menjadianggota.
2.
SKK diberikan setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh PengurusDaerah
3.
SKK tersebut dipergunakan untuk mengambil KTA.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
11/119
Lampiran. PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.
Kepada Yth. (isi dengan huruf kapital)
Ketua Umum PP IAI
cq. Ketua PD IAI
Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia dengan data sebagai berikut :Nama Lengkap
Gelar
Tempat, Tgl lahir - -
Nomor KTP (Tanggal-Bulan-Tahun)
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Agama
Alamat(sesuai KTP)
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
Handphone
Asal PTF
Tahun Lulus No. Ijazah Profesi
Tempat 1. Nama
Praktik/ Alamat
Kerja/ Jabatan Apoteker Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping Lainnya
Dinas 2. NamaAlamat
Jabatan Apoteker Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping Lainnya
3. Nama
Alamat
Jabatan Apoteker Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping Lainnya
Sebagai kelengkapan permohonan terlampir:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar5. Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker,
Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.
6. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.
Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.
., ..
(nama kota/kab , tanggal)
Pemohon,
lembar pertama untuk pengurus
FORMULIR REGISTRASI KEANGGOTAAN
IKATAN APOTEKER INDONESIA
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
12/119
(di isi oleh petugas)
Telah diterima berkas permohonan registrasi keanggotaan atas nama
dengan lampiran sebagai berikut :Ada Tidak ada
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
5. Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker,
Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.
6. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.
., ..
Petugas,
Berkas Lengkap Belum lengkap
Catatan : .
.
.
lembar kedua untuk pendaftar
TANDA TERIMA BERKAS
FORMULIR REGISTRASI KEANGGOTAAN
IKATAN APOTEKER INDONESIA
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
13/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang RegistrasiAnggota.
Contoh
SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI KODE ETIK DAN PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama Lengkap : ...........................................................................
Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................
Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Dengan ini menyatakan:
1.
Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan PedomanDisiplin Apoteker Indonesia.
2. Saya akan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dan PedomanDisiplin Apoteker Indonesia dengan baik dan benar, dalam rangkamenjaga dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat dimanapun saya melaksanakan praktik profesi saya.
3. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.
Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk saya laksanakan dengansepenuh hati.
....................................., .........................Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.
Yang membuat pernyataan,
MATERAI Rp.6.000
.........................................................................
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
14/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang RegistrasiAnggota
CONTOH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN
SURAT KETERANGAN KEANGGOTAANNomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun
(Contoh: Nomor : Ket-007/PD IAI/Sulawesi Utara/V/2015)
Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ..............................................,
dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : .....................................................................................
No.Anggota : ....................................................................... (dari PP IAI)
Tempat/Tgl.lahir : .....................................................................................
Alamat : .....................................................................................
.....................................................................................
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan harap diserahkan kembali saat pengambilan Kartu Tanda
Anggota.
............................................., ....................
IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH .................................
Ketua, Sekretaris,
................................. .........................NA. NA.
Catt : NA = Nomor Anggota
KOP SURAT PENGURUS DAERAH
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
15/119
Lampiran. PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.
FORMULIR PERMOHONAN NOMOR KEANGGOTAAN
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Pemohon : Pengurus Daerah .
1
2
3
4
5
6
7
89
dst
Nama Aalamat Sebagai Nama Alamat Sebagai
Nama Alamat Sebagai
,
Ketua PD IAI .
Tempat Praktik/Kerja (3)
Handphone Email Asal PTF
Tahun Lulus No.IjazahTempat Praktik/Kerja (1) Tempat Praktik/Kerja (2)
Alamat Lengkap (sesuai KTP) Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi
No. No.Keanggotaan (di isi oleh PP IAI) Nama Lengkap Gelar Tempat lahir Tgl lahir Nomor KTP Jenis Kelamin Agama
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
16/119
PO.002/PP.IAI/1418/V/2015
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
IURAN ANGGOTA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
2
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
17/119
Hal 1 dari 2 - PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015
TENTANG
PERATURAN ORGANISASITENTANG
IURAN ANGGOTAIKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a.Bahwa dalam rangka penguatan organisasi untuk
dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi
anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat
Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.002/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Iuran Tahunan
Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang
berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.
b.Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat IkatanApoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi
Tentang Iuran Anggota.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi .
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan
Organisasi Tentang Iuran Anggota.
Pertama
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
18/119
Hal 2 dari 2 - PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota secara lengkap
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota ini merupakanpedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di
Indonesia
Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat
Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.002/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Iuran Tahunan Anggota
dinyatakan TIDAK BERLAKU.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan
akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
19/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
Hal 1dari 2
PERATURAN ORGANISASITENTANG
IURAN ANGGOTAIKATAN APOTEKER INDONESIA
1.
Iuran Anggota terdiri dari :
a.
Uang Pangkal dan
b.
Iuran Tahunan
2.
Uang pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota
sewaktu pertama kali mendaftar sebagai anggota ke Pengurus Daerahsetempat, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
3.
Iuran tahunan bagi apoteker yang baru lulus dari perguruan tinggi farmasiuntuk satu tahun pertama sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh riburupiah), dan untuk tahun selanjutnya sesuai ketentuan.
4.
Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan melaluiPengurus Daerah setempat Rp. 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) pertahun dan akan ditinjau kembali secara periodik.
5.
Teknis penarikan iuran tahunan diatur oleh pengurus daerah masing-masing.
6.
Pengalokasian Iuran Tahunan kepada masing-masing Pengurus dilakukan olehPengurus Daerah.
7.
Besaran alokasi Iuran Tahunan untuk masing-masing Pengurus adalahsebagai berikut :
a.
Pengurus Pusat sebesar 10% (sepuluh persen)
b.
Pengurus Daerah sebesar 40% (empat puluh persen)
c.
Pengurus Cabang sebesar 50% (lima puluh persen)
8.
Apabila apoteker yang baru lulus dari perguruan tinggi farmasi melakukanmutasi ke propinsi lain pada tahun pertama, maka iuran tahunansebagaimana poin 4 diatas di alokasikan 50% (lima puluh persen) untukPengurus Daerah asal dan 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Daerahtujuan sesuai proporsi sebagaimana yang dimaksud pada poin 7.
9.
Pengurus Daerah menyampaikan Laporan Penarikan dan Distribusi IuranTahunan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Pusatdan Tembusan kepada Pengurus Cabang.
10.Bagi anggota yang lalai dalam membayar Iuran Tahunan akan dikenakansanksi.
Ditetapkan ..
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
20/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
Hal 2dari 2
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
21/119
mpiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
mor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
aporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan
engurus Daerah eriode Laporan : Bulan . Tahun. s/d Bulan .. Tahun .
Bulan Tahun Bulan Tahun Nominal (Rp) PP (10%) PD (40%) PC (50%) Nama PC Tanggal Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t
,
att : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang Ketua PD IAI .
Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan
o. Nomor Keanggotaan Nama AnggotaPeriode Penarikan & Nominal Nominal Distribusi (Rp)
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
22/119
PO.003/PP.IAI/1418/V/2015
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
KARTU TANDA ANGGOTA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
3
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
23/119
Hal 1 dari 2 - PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015
TENTANG
PERATURAN ORGANISASITENTANG
KARTU TANDA ANGGOTAIKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a.Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang
berkualitas bagi anggota dalam pembuatan Kartu
Tanda Anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat
Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.003/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Kartu Tanda
Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang
berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.
b.Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat IkatanApoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi
Tentang Kartu Tanda Anggota.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi .
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan
Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota.
Pertama
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
24/119
Hal 2 dari 2 - PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Kartu Tanda Anggota secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Peraturan Organisasi tentang Kartu Tanda Anggota inimerupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh
Apoteker di Indonesia
Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat
Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.003/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Kartu Tanda Anggota
dinyatakan TIDAK BERLAKU.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan
akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
25/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota
Hal 1dari 1
PERATURAN ORGANISASITENTANG
KARTU TANDA ANGGOTAIKATAN APOTEKER INDONESIA
1.
Setiap anggota yang telah terdaftar berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota
2.
Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Daerah dengan masa berlaku5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
3.
Format Kartu Tanda Anggota dan Nomor Registrasi Anggota ditetapkan olehPengurus Pusat.
4.
Nomor Anggota merupakan nomor yang diberikan oleh Pengurus Pusat danbersifat tetap untuk setiap Anggota sebagai bukti keanggotaan,
5.
Pemberian Nomor Anggota terdiri dari 12 angka dengan rincian :
a.
Delapan angka di awal menunjukkan masing-masing 2 digit tanggal, 2digit bulan dan 4 digit tahun kelahiran
b.
Enam angka di akhir menunjukkan nomor urut nasional
6.
Proses pembuatan Kartu Tanda Anggota diselesaikan dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari berkas permohonan dinyatakanlengkap oleh Pengurus Daerah setempat
7.
Kartu Tanda Anggota harus dikembalikan kepada Pengurus Daerah melaluiPengurus Cabang apabila yang bersangkutan berhenti menjadi anggota,
dikarenakan :
a.
Mengundurkan diri dari Keanggotaan
b.
Terkena sanksi Organisasi Profesi
8.
Pengurus Daerah memberikan Laporan Pengembalian Kartu Tanda Anggotasetiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Pusat.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
26/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota
8,5 cm
55cm
8,5 cm
55cm
FORMAT
KARTU TANDA ANGGOTA
Tampak Depan
Tampak Belakang
Warna Background: Silver/Perak dan
bermotif
Bingkai Warna Emas
Tulisan : Ikatan Apoteker Indonesia
(tipe huruf = Futura Md BTBold)
The Indonesian PharmacistsAssociation (tipe huruf =Futura Md BT Medium)
Warna emas dengan garis
Tulisan : Kartu Tanda Anggota(tipe huruf = Futura Md BT Bolddan berwarna Hitam)
Warna Background :Merah
Logo IAI
Nama : Prof. Dr. Mangku Broto, Apt.
No. Anggota : 08121949000006
Masa Berlaku : 10/14
Alamat : Jalan Dahlia RayaNo. 312 BubulakBogor 14455Jawa Barat
Tempat Foto(Background
Merah), Ukuran :Tinggi 2,50 cmdan Lebar 2 cm
3 Buah LogoIAI Samar
(Sebagaitambahan
Background)
I K A T A N A P O T E K E R I N D O N E S I A
(The Indonesian Pharmacist Association)
Tipe tulisan :Arial Black Bold Warna Hitam
Logo IAI
Warna Background: Silver/Perak dan
bermotif
PENGURUS DAERAH
Drs. Slamet R, Apt.Ketua PD..
Drs. Sugeng M., Apt.Sekretaris PD.
ALAMAT PENGURUS DAERAH.
Tulisan :Nama, No. Anggota, Masa
Berlaku dan Alamat = tipehuruf Arial Bold
Tipe tulisan : Futura Lt BT Bold Warna Hitam
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
27/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota
Hal 1dari 1
CONTOH LAPORAN PENGEMBALIAN KTA
No : B2-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun
(contoh: B2-006/PD IAI/Kalimantan Selatan/V/2015)Lamp : -Hal : Laporan Pengembalian KTA
Kepada Yth.
Ketua Umum PP IAI
di
JAKARTA
Bersama ini kami laporkan data pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) dari
Pengurus Daerah periode bulan
tahun sampai dengan bulan
. tahun .. dengan rincian sebagai berikut :
No.No.KTA Nama Pemilik
Alasan PengembalianMengundurkandiri
Terkenasanksi
1.
2.
3.
4.
5.
dst
.., .
IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH
Ketua, Sekretaris,
NA. NA.
Catt : NA = Nomor Anggota
KOP SURAT PENGURUS DAERAH
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
28/119
PO.004/PP.IAI/1418/V/2015
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PENGHENTIAN KEANGGOTAAN
IKATAN APOTEKER INDONESIA
4
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
29/119
Hal 1 dari 2 - PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015
TENTANG
PERATURAN ORGANISASITENTANG
PENGHENTIAN KEANGGOTAANIKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a.Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang
berkualitas bagi anggota telah dilakukan
penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat
Ikatan Apoteker Indonesia No.004/PO/PP-IAI/V/2010
tentang Penghentian Keanggotaan, dalam forum Rapat
Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015
di Bukittinggi.
b.Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat IkatanApoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi
Tentang Penghentian Keanggotaan.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi .
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan
Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan.
Pertama
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
30/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
31/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
32/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
33/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
34/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
35/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi IjinPraktik atau Kerja
Hal 1dari 6
PERATURAN ORGANISASI
TENTANGREKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
A. KETENTUAN UMUM
1.
Rekomendasi ijin praktik/kerja hanya diberikan kepada Apoteker anggotaIkatan Apoteker Indonesia.
2.
Permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja oleh anggota ditujukan kepada
Pengurus Cabang setempat dimana praktik/pekerjaan kefarmasian akandilaksanakan.
3.
Surat Rekomendasi ijin praktik/kerja ditujukan kepada Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota setempat dimana Pengurus Cabang tersebutberada dan memberikan tembusan kepada Pengurus Daerah sebagailaporan.
4.
Setiap permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dikenakan biayasebesar Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.,(seratus ribu rupiah).
5.
Surat rekomendasi ijin praktik/kerja yang tidak dipergunakan harus
dikembalikan kepada Pengurus Cabang yang menerbitkannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat tersebut.
6.
Surat rekomendasi ijin praktik/kerja khusus yang terkait denganketersediaan tenaga Apoteker pada daerah tertentu, dikoordinasikan olehpengurus cabang dengan pemerintah daerah setempat.
7.
Proses permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dapat dilakukan secaraonline.
8.
Penerbitan rekomendasi oleh pengurus cabang diselesaikan dalam waktupaling lama 15 (lima belas hari) hari sejak berkas diterima denganpersyaratan telah lengkap.
B. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWABDI APOTEK/KLINIK
Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabangsetempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi IjinPraktik/Kerja dengan melampirkan :
1.
Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku
2.
Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuaidengan tempat praktik/kerja
3.
Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3bulan sebelum berakhir,
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
36/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
37/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
38/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
39/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
40/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
41/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
42/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
43/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
44/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
45/119
11. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat
(bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping)
12. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya
(bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)
Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.
(di isi oleh petugas) ., ..
Diterima - - (nama kota/kab , tanggal)
Pemohon,Berkas Lengkap Belum lengkap
lembar pertama untuk pengurus
2
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
46/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
47/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
48/119
Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.
., ..
(nama kota/kab , tanggal)
Pemohon,
lembar pertama untuk pengurus
2
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
49/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
50/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
51/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang RekomendasiIjin Praktik atau Kerja
Contoh
SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN MODAL
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama Lengkap : ...........................................................................
No.Anggota : ...........................................................................
Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................
Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah pemilik modal Apotek/Klinik*tempat saya akan melaksanakan praktik kefarmasian.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.
....................................., .........................Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp.6.000
.........................................................................
*) coret salah satu
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
52/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
53/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
54/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
55/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
56/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi IjinPraktik atau Kerja
............................................., ....................IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG .................................Ketua, Sekretaris,
........................................ ..............................NA. NA.
Catatan :*) Coret yang tidak sesuaiNA = Nomor Anggota
- Surat Rekomendasi ijin praktik/kerja ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan rincian :1 (satu)rangkap untuk pemohon, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Daerah sebagai laporan dan1 (satu) rangkap untuk Arsip Pengurus Cabang.
-
Surat rekomendasi ijin praktik/kerja yang tidak dipergunakan harus dikembalikankepada Pengurus Cabang yang menerbitkannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak diterbitkannya surat tersebut
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
57/119
PO.006/PP.IAI/1418/V/2015
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
MUTASI ANGGOTA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
6
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
58/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
59/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
60/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
61/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota
Hal 2of 2
C. MUTASI ANTAR KABUPATEN/ KOTA DALAM SATU PROPINSI
1.
Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Cabang setempat denganmengisi Formulir Permohonan Mutasi dan melampirkan :
a.
Fotokopi KTA yang masih berlaku
b.
Fotokopi KTP yang masih berlaku
c.
Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerjasebelumnya
d.
Borang Resertifikasi masa kompetensi tahun berjalan yang sudah diverifikasi oleh tim resertifikasi..
2.
Pengurus Cabang memberikan surat pengantar mutasi Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang ditujukan kepada Pengurus Cabang yangdituju dengan tembusan kepada Pengurus Daerah setempat sebagaiLaporan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
62/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
63/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
64/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
65/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
66/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang MutasiAnggota.
Mutasi ke Kabupaten /Kota dalam satu Propinsi
CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PC IAI setempat ke PC IAI tujuan
No : B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun(contoh : B2-004/PC IAI/Kabupaten Pandeglang/V/2015)
Lamp : 1 (satu) rangkapHal : Pengantar Mutasi
Kepada Yth.Ketua PC IAI Di
Tempat
Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat :
Nama : .....................................................................................No.KTP : .....................................................................................No.Anggota : .....................................................................................
Tempat/Tgl.lahir : .....................................................................................Alamat : .....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................yang akan mutasi ke Kab/Kota ....................................................................
Bersama ini kami lampirkan :1)
Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku2)
Fotokopi KTP yang masih berlaku
3)
Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerjasebelumnya
4)
Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan.
Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupunsebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikanoleh yang bersangkutan.
Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimanamestinya.
............................................., ....................IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS CABANG .................................Ketua, Sekretaris,
............................... ...................NA. NA.Catt : NA = Nomor Anggota
Tembusan disampaikan kepada :1.
Yth. Ketua PD IAI ..
2.
Arsip
KOP SURAT PENGURUS CABANG
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
67/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
68/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang MutasiAnggota.
CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PD IAI setempat ke PD IAI Tujuan
No : B2-000/PD IAI/ Nama Provinsi/ bulan/ tahun
(contoh : B2-005/PD IAI/Banten/V/2015)Lamp : 1 (satu) rangkapHal : Pengantar Mutasi
Kepada Yth.Ketua PD IAI Di
Tempat
Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat :Nama : .....................................................................................No.KTP : .....................................................................................No.Anggota : .....................................................................................
Tempat/Tgl.lahir : .....................................................................................Alamat : .....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................yang akan mutasi ke Kab/Kota ....................................................................di Provinsi .......................................................................
Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupunsebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikanoleh yang bersangkutan.
Bersama ini kami lampirkan :1)
Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku ( 2 rangkap )2)
Fotokopi KTP yang masih berlaku ( 2 rangkap )3)
Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerjasebelumnya ( 2 rangkap )
4)
Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. ( 2 rangkap )Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimanamestinya.
............................................., ....................IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH .................................
Ketua, Sekretaris,
......................................................................
NA. NA.Catt : NA = Nomor Anggota
Tembusan disampaikan kepada :1.
Ketua Umum PP IAI sebagai laporan2.
Arsip
KOP SURAT PENGURUS DAERAH
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
69/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang MutasiAnggota.
CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PD IAI tujuan ke PC IAI tujuan
No : B2-000/PD IAI/ Nama Provinsi/ bulan/ tahun
(contoh : B2-008/PD IAI/Lampung/V/2015)Lamp : 1 (satu) rangkapHal : Pengantar Mutasi
Kepada Yth.Ketua PC IAI Di
Tempat
Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat :Nama : .....................................................................................No.KTP : .....................................................................................No.Anggota : .....................................................................................
Tempat/Tgl.lahir : .....................................................................................Alamat : .....................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................yang akan mutasi ke Kab/Kota ....................................................................
Bersama ini kami lampirkan :1)
Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku2)
Fotokopi KTP yang masih berlaku3)
Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerjasebelumnya
4)
Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan.
Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupunsebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikanoleh yang bersangkutan.
Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimanamestinya.
............................................., ....................IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH .................................Ketua, Sekretaris,
......................................................................
NA. NA.Catt : NA = Nomor Anggota
KOP SURAT PENGURUS DAERAH
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
70/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
71/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
72/119
Hal 2 dari 2 - PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
Kedua : Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat ini
merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh
Apoteker di Indonesia
Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka SuratKeputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.009/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Himpunan Seminat
dinyatakan TIDAK BERLAKU.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan
akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
73/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
74/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat
Hal 2dari 2
12.
Pengurus Himpunan Seminat di tingkat pusat memberikan laporan setiap 1 (satu)tahun kepada Pengurus Pusat IAI.
13.
Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah memberikan laporan setiap 1(satu) tahun kepada Pengurus Daerah IAI.
14.
Himpunan Seminat memiliki tugas dan fungsi :
a.
Membantu sosialisasi kebijakan dan program IAI dalam hubunganvertikal organisasi sesuai dengan tingkatannya.
b.
Melakukan komunikasi, interaksi dan kerjasama dengan himpunanseminat yang yang ada di lingkungan IAI.
c.
Melakukan Manajemen Internal Administrasi, Keuangan dan InventarisOrganisasi
d.
Berperan pada pembinaan dan pengembangan kompetensi praktikApoteker yang dilakukan IAI
e.
Membantu kebijakan dan skema program kegiatan CPD PD-IAI
f.
Melakukan peningkatkan dan pengembangan mutu praktik para anggota.
g.
Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuanilmiah dan keprofesian yang bersifat lokal, nasional dan internasional
h.
Memfasilitasi, mengkoordinasi dan membina keberadaan sertapengembangan himpunan seminat-sejenis.
i.
Membangun, mengelola dan mengembangkan sistem Informasi danpublikasi sesuai kebutuhan organisasi dan anggota.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
75/119
PO.008/PP.IAI/1418/V/2015
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
IKATAN APOTEKER INDONESIA
8
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
76/119
Hal 1 dari 2 - PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas & Wewenang Pengurus
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015
TENTANG
PERATURAN ORGANISASITENTANG
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUSIKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a.Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan
kualitas organisasi telah dilakukan penyusunan
aturan terkait tugas dan wewenang pengurus sesuai
tingkatannya dalam forum Rapat Kerja Nasional yang
berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.
b.Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan
Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi
Tentang tugas dan wewenang pengurus.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2.
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi .
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan
Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus.
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Tugas dan Wewenang Pengurus
secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
77/119
Hal 2 dari 2 - PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas & Wewenang Pengurus
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
Kedua : Peraturan Organisasi tentang Tugas dan Wewenang Pengurus
ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi
seluruh Apoteker di Indonesia
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 danakan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
78/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
79/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 2dari 13
BAB II
PENGURUS PUSAT
Pasal 4
Tugas dan WewenangKetua Umum
Tugas dan Wewenang Ketua Umum adalah :
1.
Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
2.
Melaksanakan Keputusan-Keputusan Kongres Nasional, Rapat Kerja
Nasional Ikatan Apoteker Indonesia dan Keputusan Rapat Organisasi
lainnya;
3.
Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana
strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus;
4.
Mewakili Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam kerjasama danpembinaan hubungan dengan pihak-pihak lain;
5.
Mewakili Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam konsolidasi
organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
6.
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi
kesehatan lainnya dan Asosiasi Kesehatan;
7.
Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa
bakti di forum Kongres Nasional;
8. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal
menandatangani surat-surat keluar;
9.
Bersama Bendahara Umum menanda tangani check atau giro;
Pasal 5
Tugas dan Wewenang
Wakil Ketua Umum
Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Umum adalah:
1.
Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau
dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/ badan/
himpunan dilingkungan Pengurus Pusat.
2.
Membantu Ketua Umum memantau dan mengkoordinasikan kegiatan
pelaksanaan program kerja dilingkungan Pengurus Pusat.
3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
4.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum bertanggung-
jawab kepada Ketua Umum.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
80/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 3dari 13
Pasal 6
Tugas dan Wewenang
Sekretaris Jenderal
Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal adalah :
1.
Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Pengurus
Pusat Ikatan Apoteker Indonesia;
2.
Mewakili tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan
menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan dari Ketua Umum;
3.
Mendampingi Ketua Umum dalam hubungan organisasi dengan pihak-
pihak internal organisasi maupun pihak-pihak eksternal organisasi.
4.
Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat keluar;
5.
Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum menandatangani dokumen-
dokumen keuangan, khususnya buku setoran dan Cheque pada Bankdimana dana organisasi tersimpan.
6.
Melakukan koordinasi penyusunan database organisasi dengan Bidang
Organisasi dan Koordinator Wilayah;
7.
Melakukan koordinasi terkait tampilan dan isi laman organisasi dengan
Bidang terkait;
8.
Mendampingi Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum dalam memimpin
rapat-rapat organisasi;
9.
Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian
tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
10.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab
kepada Ketua Umum.
Pasal 7
Tugas dan Wewenang
Wakil Sekretaris Jenderal
Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal adalah :
1.
Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal.
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal dalam rangka kelancaran Sekretariat Pengurus Pusat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
81/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 4dari 13
Pasal 8
Tugas dan Wewenang
Bendahara Umum
Tugas dan wewenang Bendahara Umum adalah :1.
Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
Pengurus Pusat.
2.
Bersama-sama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mendatangani
dokumen-dokumen keuangan, khususnya Buku Setoran dan Cheque pada
Bank dimana dana organisasi tersimpan.
3.
Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi
dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Organisasi.
4.
Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan
organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Pusat minimal 6 (enam) bulan
sekali.5.
Menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Bendahara yang bertindak
untuk dan atas nama Bendahara Umum apabila berhalangan tugas.
6.
Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara Umum dapat menentukan
pembagian tugas para Wakil Bendahara.
7.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum bertanggung-
jawab kepada Ketua Umum.
Pasal 9
Tugas dan Wewenang
Wakil Bendahara
Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara adalah :
1.
Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Membantu Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan tugas.
3.
Membantu Bendahara Umum dalam tugas pengadaan dana maupun
pengelolaan dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang
ditetapkan oleh Bendahara Umum,
4.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-jawab
kepada Bendahara Umum.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
82/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 5dari 13
Pasal 10
Tugas dan Wewenang
Ketua Bidang
Tugas dan Wewenang Ketua Bidang adalah:1.
Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-
program Bidang.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
3.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua
Umum.
Pasal 11
Tugas dan WewenangKetua Badan
Tugas dan Wewenang Ketua Badan adalah:
1.
Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-
program Badan.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua
Umum.
Pasal 12
Tugas dan Wewenang
Ketua Himpunan
Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan adalah:
1.
Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-
program Himpunan.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis
dari Ketua Umum.
3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua
Umum.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
83/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 6dari 13
Pasal 13
Tugas dan Wewenang
Koordinator Wilayah
Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah adalah :1.
Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap potensi daerah berdasarkan
kultur wilayah dan sumber daya manusia yang tersedia diwilayah kerjanya.
2.
Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program diwilayah
kerjanya.
3.
Menyerap aspirasi dan menyelesaikan masalah organisasi yang ada
diwilayah kerjanya.
4. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum
berhalangan menjalankan tugas di wilayahnya sesuai dengan penunjukan
secara tertulis dari Ketua Umum
5.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada KetuaUmum.
BAB III
PENGURUS DAERAH
Pasal 14
Tugas dan Wewenang
Ketua Pengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Ketua adalah :
1.
Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
2.
Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konferensi Daerah, Rapat Kerja
Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dan Keputusan Rapat Organisasi lainnya;
3.
Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana
strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus;
4.
Menjalin kerjasama dan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi
kesehatan lainnya
5.
Menjalin kerjasama dan membina hubungan dengan pihak-pihak lain;
6. Melakukan konsolidasi organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan
Apoteker Indonesia;
7. Menjalin kerjasama dan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi
kesehatan lainnya
8.
Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa
bakti di forum Konferensi Daerah;
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
84/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 7dari 13
9.
Bersama Bendahara menanda tangani check atau giro;
Pasal 15
Tugas dan Wewenang
Wakil Ketua Pengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Wakil Ketua adalah:
1.
Membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan
mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/tim/himpunan.
2.
Membantu Ketua memantau dan mengkoordinasikan kegiatan
pelaksanaan program kerja.
3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan
menjalankan tugas sesuai penunjukan dari Ketua.
4.
Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.
Pasal 16
Tugas dan Wewenang
Sekretaris Pengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Sekretaris adalah :
1.
Bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat.
2. Mewakili tugas Ketua, sesuai dengan penunjukan ketua.
3. Mendampingi Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam memimpin rapat-rapat
organisasi;
4.
Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian
tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris;
5.
Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.
Pasal 17
Tugas dan Wewenang
Wakil Sekretaris Pengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris adalah :
1.
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
2. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Sekretaris.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
85/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 8dari 13
Pasal 18
Tugas dan Wewenang
Bendahara Pengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Bendahara adalah :1.
Mengelola keuangan dan harta benda organisasi sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan Pengurus Daerah.
2.
Bersama Ketua mendatangani dokumen keuangan.
3.
Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan
organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Daerah minimal 6 (enam)
bulan sekali.
4. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.
Pasal 19
Tugas dan WewenangWakil Bendahara Pengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara adalah :
1.
Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Bendahara.
Pasal 20
Tugas dan Wewenang
Ketua BidangPengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Ketua Bidang adalah:
1.
Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-
program Bidang.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan
menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.
3.
Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.
Pasal 21
Tugas dan Wewenang
Ketua TimPengurus Daerah
Tugas dan Wewenang Ketua Tim adalah:
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-
program Tim.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan
menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
86/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 9dari 13
3.
Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.
Pasal 22
Tugas dan Wewenang
Ketua Himpunan Daerah
Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan adalah:
1.
Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-
program Himpunan.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan
menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.
3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.
BAB IVPENGURUS CABANG
Pasal 23
Tugas dan Wewenang
Ketua Pengurus Cabang
Tugas dan wewenang Ketua adalah :
1. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
2.
Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konferensi Cabang dan Rapat Kerja
Cabang Ikatan Apoteker Indonesia;
3.
Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana
strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus;
4.
Mewakili Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dalam kerjasama dan
pembinaan hubungan dengan pihak-pihak lain;
5.
Mewakili Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dalam konsolidasi
organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
6.
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi
kesehatan lainnya dan Asosiasi Kesehatan;
7.
Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa
bakti di forum Konferensi Cabang;
8. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat-surat
keluar;
9.
Bersama Bendahara menanda tangani check atau giro;
10.
Melakukan koordinasi dengan Himpunan Seminat tingkat Daerah.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
87/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
88/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
89/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan WewenangPengurus
Hal 12dari 13
Pasal 28
Tugas dan Wewenang
Wakil Bendahara Pengurus Cabang
Tugas dan wewenang Wakil Bendahara adalah :1.
Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya.
2.
Membantu Bendahara apabila Bendahara berhalangan tugas.
3.
Membantu Bendahara dalam tugas pengadaan dana maupun pengelolaan
dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh
Bendahara.
4.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-jawab
kepada Bendahara.
Pasal 29
Tugas dan WewenangKetua BidangPengurus Cabang
Tugas dan wewenang Ketua Bidang adalah:
1.
Membantu Ketua untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
pelaksanaan program-program Bidang.
2.
Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan
menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.
3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua Bidang bertanggung-jawab
kepada Ketua.
BAB V
MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA
Pasal 30
Tugas dan Wewenang
Tugas dan Wewenang Majelis Etik Dan Disiplin Apoteker Indonesia :
1.
Membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia
oleh anggota serta menjaga, meningkatkan dan menegakkan Disiplin
Apoteker Indonesia
2. Membuat putusan terkait permasalahan etik dan disiplin Apoteker oleh
anggota untuk ditindak lanjuti oleh Ketua Ikatan sesuai ketentuan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
3.
Memberikan pendapat dan/atau mediasi konflik pelaksanaan Kode Etik
Apoteker Indonesia
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
90/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
91/119
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
92/119
Hal 1 dari 2 - PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015
TENTANG
PERATURAN ORGANISASITENTANG
TATA KELOLA ORGANISASIIKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a.Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan
kualitas organisasi telah dilakukan penyusunan
aturan terkait tata kelola organisasi dalam forum
Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi.
b.Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan
Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi
tentang tata kelola organisasi.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2.
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9
Mei 2015 di Bukittinggi .
Memutuskan
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan
Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi.
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
93/119
Hal 2 dari 2 - PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 MEI 2015
PENGURUS PUSATIKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, AptNA. 23031961010827
Sekretaris Jenderal
Noffendri, S.Si., AptNA. 29111970010829
Kedua : Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi ini
merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh
Apoteker di Indonesia
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 danakan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
94/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 1dari 17
PERATURAN ORGANISASITENTANG
TATA KELOLA ORGANISASIIKATAN APOTEKER INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Ketentuan Umum
1.
Organisasi adalah Ikatan Apoteker Indonesia
2.
Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
3.
Dewan adalah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan DewanPengawas
4.
MEDAI Pusat adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
5.
Himpunan adalah Himpunan Seminat dan Indonesia Young Pharmacist Group
6.
Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
7. MEDAI Daerah adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
8. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan ditetapkannya Tata Kelola organisasi ini adalah :
1.
Memberikan panduan bagi jajaran pengurus organisasi dalam pengelolaanorganisasi.
2.
Menertibkan tata kelola organisasi.
Pasal 3
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Tata Kelola organisasi ini meliputi :
1.
Sekretariat
2.
Keuangan
3.
Rapat-rapat
4.
Surat Menyurat
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
95/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 2dari 17
BAB II
SEKRETARIAT
Pasal 4
Sekretariat
(1)
Sekretariat Pengurus Pusat dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawabSekretaris Jenderal Pengurus Pusat.
(2)
Sekretariat Pengurus Daerah dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawabSekretaris Pengurus Daerah.
(3)
Sekretariat Pengurus Cabang dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawabSekretaris Pengurus Cabang.
(4)
Sekretariat sebagai tempat dilakukannya kegiatan dan administrasi organisasiyang meliputi antara lain: rapat, sumber data, administrasi, keanggotaan,pengelola dan pengendali pelaksanaan program pengolah dan pendistribusian
informasi.
(5)
Sekretariat dilengkapi dengan:
a. Staf Sekretariat yang kualifikasi dan jumlahnya sesuai kebutuhandan kemampuan organisasi.
b.
Peralatan Sekretariat sesuai kebutuhan.
c. Standar Prosedur Operasional
BAB III
KEUANGAN
Pasal 5
(1)
Sumber Dana (Keuangan) organisasi diupayakan melalui :
a. Uang Pangkal dan luran Anggota
b. Bagian keuntungan Badan-Badan Usaha milik organisasi
c.
Pendapatan lain yang sah
d.
Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat
(2)
Penerapan prinsip-prinsip dan aturan lebih lanjut tentang sumber dana
organisasi akan diatur dalam Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatan.
(3)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, disusun setiap tahun kegiatanyang menyangkut :
a. Anggaran Rutin Sekretariat
b.
Anggaran Program
c.
Anggaran Non Rutin
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
96/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 3dari 17
(4) Penyusunan Anggaran Pengurus Pusat dilaksanakan oleh :
a.
Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Umum, SekretarisJenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal bersama Bendahara Umumatau Wakil Bendahara
b.
Anggaran Program, disusun oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderalatau Wakil Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan-Dewan, Ketua MEDAIPusat, Ketua Bidang, Ketua Badan, bersama Bendahara Umum atauWakil Bendahara.
c. Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara Umum
(5)
Penyusunan Anggaran Pengurus Daerah dilaksanakan oleh :
a.
Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua PengurusDaerah, Sekretaris atau Wakil Sekretaris bersama Bendahara atauWakil Bendahara
b.
Anggaran Program, disusun oleh Ketua Pengurus Daerah, Sekretarisatau Wakil Sekretaris, Ketua Dewan Pengawas Daerah, Ketua MEDAIDaerah, Ketua Bidang, Ketua Tim, bersama Bendahara atau WakilBendahara.
c. Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara
(6)
Penyusunan Anggaran Pengurus Cabang dilaksanakan oleh :
a.
Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua PengurusCabang, Sekretaris atau Wakil Sekretaris bersama Bendahara atauWakil Bendahara
b.
Anggaran Program, disusun oleh KetuaSekretaris atau WakilSekretaris, Ketua Bidang, Ketua Tim, bersama Bendahara atau Wakil
Bendahara.c.
Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara
(7)
Anggaran Rutin Sekretariat, Anggaran Non Rutin dan Anggaran Programdinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Rapat Pleno Pengurus sesuaitingkatan.
(8) Dana Organisasi disimpan atas nama organisasi di Bank Pemerintah atauBank Swasta yang terjamin bonafiditasnya, :
a.
dengan kewenangan penandatanganan cheque oleh Ketua Umum,Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum untuk Pengurus Pusat
b. dengan kewenangan penandatanganan cheque oleh Ketua dan
Bendahara untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
(9)
Dana milik organisasi berada di tangan Bendahara Umum/ Bendahara danpara Wakil Bendahara sesuai tingkatannya.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
97/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 4dari 17
(10)Dana Organisasi hanya dapat diuangkan/dicairkan melalui BendaharaUmum / Bendahara apabila :
a.
Dana Rutin Sekretariat
i. telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderaluntuk Pengurus Pusat
ii.
telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah danPengurus Cabang
b .
Dana Program :
i. telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderaluntuk Pengurus Pusat.
ii.
telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah danPengurus Cabang.
c.
Dana Non Rutin :
i.
telah disetujui oleh Ketua Umum bersama SekretarisJenderal untuk Pengurus Pusat
ii.
telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah danPengurus Cabang
(11)
Bendahara Umum/Bendahara melaporkan posisi dan kondisi keuanganorganisasi minimal 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan kepada RapatPleno sesuai tingkatan.
BAB IV
RAPAT-RAPAT
Pasal 6
(1) Rapat-rapat pengurus terdiri dari :
a.
Rapat Pengurus Harian :
i.
Untuk tingkat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum,Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakilSekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil wakilBendahara
ii.
Untuk tingkat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Ketua, WakilKetua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara danWakil wakil Bendahara
iii.
Untuk tingkat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh Ketua, WakilKetua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan WakilBendahara
b. Rapat Koordinasi, yaitu rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian danpengurus lainnya sesuai kebutuhan.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
98/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 5dari 17
c. Rapat Pleno :
i.
Untuk tingkat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh PengurusPusat lengkap serta dapat mengundang Ketua Dewan dan KetuaMEDAI Pusat.
ii.
Untuk tingkat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh PengurusDaerah lengkap serta dapat mengundang Ketua DewanPengawas Daerah dan Ketua MEDAI Daerah.
iii.
Untuk tingkat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh PengurusCabang lengkap.
d. Rapat Dewan Pengawas :
i.
Untuk membahas masalah internal Dewan Pengawas yangdihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas
ii.
Untuk membahas masalah eksternal Dewan Pengawas yangdihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas dan wajibmengundang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuktingkatan Pengurus Pusat atau Ketua dan Sekretaris untuktingkatan Pengurus Daerah.
e. Rapat MEDAI :
i.
Untuk membahas masalah internal MEDAI yang dihadiri seluruhanggota MEDAI
ii.
Untuk membahas masalah eksternal MEDAI yang dihadiriseluruh anggota MEDAI dan wajib mengundang Ketua Umumdan Sekretaris Jenderal untuk tingkatan Pengurus Pusatatau Ketua dan Sekretaris untuk tingkatan PengurusDaerah.
f. Rapat Bidang yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan,evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang dihadiri seluruhanggota Bidang
g. Rapat Badan yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan,evaluasi dan penyusunan laporan program Badan dihadiri seluruhanggota Badan
h. Rapat Tim yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan,evaluasi dan penyusunan laporan program Tim dihadiri seluruhanggota Tim
i. Rapat Himpunan yaitu rapat untuk membahas perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Himpunandihadiri seluruh anggota Himpunan.
(2) Setiap rapat dibuat notulen oleh Sekretaris Rapat, yang disahkanoleh Pimpinan Rapat.
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
99/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 6dari 17
BAB V
KORESPONDENSI
Pasal 7
Kop Surat
(1)
Kop surat pengurus di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia meliputi :
a.
Kop Surat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
b.
Kop Surat Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
c.
Kop Surat Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
d.
Kop Surat Himpunan Nasional Ikatan Apoteker Indonesia
e.
Kop Surat Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
f.
Kop Surat Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
g.
Kop Surat Dewan Pengawas Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
h.
Kop Surat Himpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
i.
Kop Surat Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
(2) Setiap Kop surat mencantumkan :
a.
Logo Ikatan Apoteker Indonesia
b.
Logo Ikatan Apoteker Indonesia dan Logo Himpunan bagi himpunan
c.
Nama kepengurusan
d. Alamat sekretariat berikut nomor telepon dan alamat email
e. Alamat website bila ada
Pasal 8
Stempel
(1)
Stempel surat pengurus di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia meliputi :
a.
Stempel Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
b.
Stempel Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat
c.
Stempel Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
d.
Stempel Himpunan Nasional Ikatan Apoteker Indonesia
e.
Stempel Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
f.
Stempel Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah
g.
Stempel Dewan Pengawas Daerahh. Stempel Himpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
i. Stempel Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
7/25/2019 buku peraturan organisasi IAI 2015
100/119
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker IndonesiaNomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi
Hal 7dari 17
(2) Setiap Stempel mencantumkan :
a.
Nama kepengurusan sesuai tingkatannya
b.
Logo Ikatan Apoteker Indonesia bagi Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah dan Pengurus Cabang
c.
Logo Himpunan bagi himpunan
Pasal 9
Surat Masuk
(1)
Surat Masuk dapat dibedakan berdasarkan sumber surat :
a.
Surat masuk dari kalangan internal organisasi
b.
Surat masuk dari kalangan eksternal organisasi.
(2)
Setiap surat masuk dicatat diagenda surat masuk, diberi lembar disposisiguna diproses lebih lanjut.
(3)
Surat masuk bagi Pengurus Pusat disampaikan kepada Ketua Umum melaluiSekretaris Jenderal untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepadayang berhak, yakni : Dewan atau Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umumatau Ketua Badan atau Ketua Bidang atau Ketua Himpunan atau sesuaidengan relevansi surat.
(4)
Surat masuk bagi MEDAI Pusat disampaikan kepada Ketua MEDAI Pusat
(5)
Surat masuk bagi Dewan Pengawas Pusat disampaikan kepada Ketua DewanPengawas Pusat
(6)
Surat masuk bagi Himpunan Nasional disampaikan kepada Ketua HimpunanNasional