Upload
juliannathanael
View
36
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Buku
Citation preview
PANDUAN
Pemberdayaan Sekolah Bebas
Narkoba (PSBN)
2015
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan
intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari di hampir semua
tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi
maupun usia. Bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap
kejahatan apalagi terhadap sindikat Narkoba, tentu hal ini harus mendapat
dukungan dan peran serta aktif dari seluruh unsur
masyarakat/lembaga/intitusi yang peduli dan mempunyai komitmen tinggi
untuk bersama-sama melakukan upaya memerangi bahaya
penyalahgunaan narkoba.
Salah satu indikator penting dalam menentukan Indeks
Pembangunan Manusia adalah meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, yang tentunya hal ini menjadi prioritas utama dalam
mencapai segala sesuatu yang mengarah pada aktivitas positif dalam
pencapaian suatu prestasi. Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat
mengakibatkan sindrom ketergantungan berkepanjangan, yang pada
akhirnya akan merusak kesadaran, kemauan, dan kemampuan seseorang
dalam menjalani kehidupan dan menatap masa depannya. Ancaman
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang
pesat, dan bahkan sudah mengancam eksistensi generasi penerus
bangsa. Maka dari itu permasalahan narkotika psikotropika dan bahan
adiktif lainnya merupakan persoalan nasional maupun internasional yang
perlu segera kita tangani bersama. Terkait dengan hal tersebut negara-
negara Asia Tenggara termasuk Indonesia sepakat mewujudkan Bebas
Narkoba 2015 (Drugs Free 2015).
2
Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di
Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat memprihatinkan/
mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas
dari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau ke
semua lapisan masyarakat.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam
keadaan darurat narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba nasional
tahun 2011 adalah 2,2 atau 4,2 juta jiwa dan diproyeksikan akan
mencapai 2,8 pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sejumlah 1,2 juta
jiwa tidak lagi bisa direhabilitasi, dan 50 orang meninggal tiap harinya
karena narkoba. Selain itu ± 60% penghuni penjara saat ini adalah pelaku
kriminal terkait kejahatan narkoba. Menindaklanjuti hal tersebut, pada
tanggal 31 Januari 2015, Badan Narkotika Nasional bersama dengan TNI,
Polri, dan pihak terkait melakukan Deklarasi 2015 Gerakan Rehabilitasi
100.000 Penyalahguna Narkoba. Pendekatan rehabilitasi adalah bentuk
komitmen pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda yang telah
terjerumus dalam dunia narkoba untuk dapat kembali berdaya dan
berfungsi secara optimal baik demi masyarakat maupun bangsa dan
negara.
Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2011 dengan jumlah
penduduk 3,54 juta jiwa dan luas wilayah 3.185,80 km, menurut hasil
penelitian BNN dengan Puslitkes Universitas Indinesia tahun 2011 DIY
menduduki rangking ke 5 dari 33 provinsi di Indonesia dengan prevalensi
2,8 % dari jumlah penduduk rentan (usia 10-59 tahun) atau sekitar 69.700
orang. Dan dari jumlah tersebut baru sekitar 300 orang yang dapat
dilayani rehabilitasi setiap tahunnya. Sedangkan data ungkap kasus tindak
pidana narkoba di wilayah DIY dari Polda DIY dan BNNP DIY
menyatakan di tahun 2014 ditemukan kasus tindak pidana narkoba
sejumlah 397 kasus, dengan sejumlah 120 pelajar dan mahasiswa terlibat
di dalamnya.
3
Dari data tersebut menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan
dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya
mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja,
namun juga masa depan bangsa dan negara. Sebagian besar
penyalahguna narkoba adalah generasi muda yang merupakan modal dan
aset bangsa di masa depan. Di kalangan pelajar dan mahasiswa, narkoba
menjadi ancaman terhadap masa depannya. Hasil penelitian BNN bekerja
sama dengan Puslitkes UI tahun 2009 menunjukkan bahwa
penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar menghasilkan pelajar
dengan nilai rata-rata kelas lebih rendah, tingkat absensi dan tinggal kelas
lebih tinggi, aktivitas terganggu (mudah sedih, malah sekolah, sulit tidur,
prestasi menurun, cemas berlebihan), perilaku agresif (berkelahi, mencuri,
merusak barang), bermasalah dengan polisi dan guru.
Untuk mencapai Drugs Free 2015, pemerintah Indonesia telah
menetapkan suatu kebijakan dan strategi, yaitu
a. ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
b. penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban
penyalahgunaan yang dapat terjangkau seluruh lapisan
masyarakat, dan
c. pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba.
Dari kebijakan tersebut disusun suatu strategi sebagai berikut:
1. mendorong masyarakat menjadi imun narkotika, yaitu
mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan
narkoba agar tetap tidak menggunakan/menyalahgunakan narkoba;
2. membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, yaitu
memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi
korban penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse;
dan
3. memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, termasuk
memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap
4
narkoba. Kebijakan dan strategi yang pertama dan ke dua
dimaksudkan untuk mengurangi permintaan (demand reduction),
sedangkan yang terakhir untuk pengurangan pasokan (supply
reduction).
Untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi nasional
tersebut, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
diberikan instruksi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur
dan bupati/walikota. Instruksi tersebut dikemas dalam bentuk Rencana
Aksi Nasional (RAN) yang tertuang dalam Inpres Nomor 12 tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Instruksi tersebut antara lain berisi perintah untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
rangka pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN 2011-2015
meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan
pemberantasan.
Fokus utama dalam instruksi tersebut yang perlu mendapatkan
prioritas utama dalam P4GN adalah lingkungan pendidikan (terutama
pendidikan menengah dan tinggi), instansi pemerintah, dan tempat kerja.
Usaha-usaha preventif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di
lingkungan pendidikan telah dilakukan, baik berupa persyaratan-
persyaratan tidak menggunakan narkoba bagi calon siswa/mahasiswa,
atau adanya peraturan kampus/sekolah yang memberikan sanksi berat
bagi pelajar/mahasiswa penyalahguna narkoba. Selain itu, setiap satuan
pendidikan juga sering mengadakan upaya dalam bentuk ceramah,
sosialisasi penanggulangan, pameran, seminar dan lain sebagainya.
Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 14 April 2008
membuat langkah yang bernilai strategis dalam upaya pencegahan
5
bahaya narkoba di lingkungan pendidikan, yaitu dengan mengadakan
MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) perihal pelaksanaan
pencegahan bahaya narkoba melalui kegiatan usaha kesehatan sekolah
(UKS) dan unit kegiatan mahasiswa (UKM). Tindak lanjut selanjutnya
adalah program Anti Drugs Campaign 2008 Goes to School and Campus
dengan tema “Sobat Anti Madat”. Dalam kegiatan tersebut Mendiknas
juga melantik satgas UKS dan UKM anti narkoba dengan harapan
tentunya para satgas tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan nyata
yang terprogram berhubungan dengan P4GN. Namun apa yang
dicanangkan Menteri kelihatannya perlu mendapat dorongan yang lebih
intensif.
Dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat
membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh
karena itu sesegera mungkin harus dicari solusi yang lebih bisa dipahami
dan menyentuh masyarakat dalam hal ini khususnya pelajar, di mana
salah satunya adalah dengan pemberdayaan peran serta pelajar.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ada di tengah-tengah
masyarakat dan salah satunya yang menjadi sasaran adalah pelajar, oleh
karena itu pelajar diharapkan agar dapat lebih tahu sehingga nantinya
lebih mampu menangani dan mengatasi masalah tersebut. Peran serta
pelajar dalam mengatasi permasalahan Narkoba menjadi sangat penting
dan harus didorong secara terus menerus sehingga bisa secara mandiri
mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Untuk menindaklanjuti
program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup pendidikan
menengah pada tahun 2015 ini Badan Narkotika Nasional Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan “Pemberdayaan Satuan
Tugas/Organisasi dalam rangka mewujudkan Sekolah Bebas dari
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” (PSBN) yang pada
tahun ini menyasar satgas pelajar anti narkoba dari SMA di DIY yang
berstatus swasta. Melalui kegiatan ini diharapkan didapatkan optimalisasi
6
pelaksanaan program kerja dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan Narkoba oleh pelajar di lingkungan
sekolah mereka masing-masing. Selain itu program ini diharapkan dapat
menciptakan gerakan yang masif, menimbulkan “snow ball effect” dalam
upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah
menengah atas sehingga dapat mewujudkan pendidikan menengah atas
bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan da Peredaran Gelap Narkoba
Tahun 2011-2015
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi; Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan
6. Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba/ Napza
7. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan
Dilarang Merokok
8. Keputusan Kepala BNNP DIY Nomor: KEP/11/II/Ka/Pm.00.00/
2015/BNNP DIY tentang Pembentukan Tim Penilai “Pemberdayaan
Satuan Tugas/Organisasi dalam rangka mewujudkan Sekolah
Bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
Daerah Istimewa Yogyakarta
7
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP TA 2015, Nomor:
DIPA-066.01.2.682494/2015 tanggal 14 November 2014.
C. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Menciptakan gerakan yang masif dan menciptakan efek bola salju
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan
Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus Swasta sehingga dapat
meminimalisir dan mencegah secara totalitas penyalahgunaan
narkoba di kalangan pelajar.
2. Tujuan
Mewujudkan pendidikan menengah atas bebas dari penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba
3. Manfaat
a. Meningkatkan kesadaran segenap warga sekolah (kepala
sekolah, guru, siswa, komite sekolah, pengurus sekolah, dewan
pendidikan sekolah, dll) akan perilaku hidup bersih, sehat dan
menjauhkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba,
sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan
yang harmonis dan produktif dalam proses belajar-mengajar.
b. Bertambahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan warga
sekolah untuk melaksanakan prinsip hidup sehat anti narkoba,
serta berpartisipasi aktif di dalam usaha meningkatkan
kesehatan di sekolah, rumah tangga, maupun di lingkungan
masyarakat.
c. Terjalin kerjasama di antara instansi-instansi terkait dalam
mensukseskan program/kegiatan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdaran Gelap Narkoba
(P4GN) di sekolah.
8
d. Optimalisasi program kerja satgas anti Narkoba dalam rangka
implementasi P4GN di lingkungan pendidikan
e. Mendorong peran serta pelajar agar dapat mandiri dalam
mengatasi permasalahan Narkoba di lingkungan sekolah
masing-masing
f. Tumbuh daya cegah dan daya tangkal warga sekolah terhadap
pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, dan kebiasaan
merokok serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah masalah
sosial lainnya melalui kegiatan “Pemberdayaan Satuan
Tugas/Organisasi dalam rangka mewujudkan Sekolah Bebas
dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” dan
program UKS Anti Narkoba.
D. Ruang Lingkup
Seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) berstatus Swasta
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa kecuali dalam upaya
implementasi program P4GN di sekolah. Pelaksanaan PSBN meliputi
beberapa tahapan dan akan melibatkan guru, siswa bahkan orang tua,
dan masyarakat, serta instansi pemerintah terkait.
E. Sasaran
1. Sasaran Pokok dari PSBN 2015 meliputi siswa, kepala sekolah, para
guru, pamong belajar/tutor, pengelola pendidikan, dan pengelola
kesehatan.
2. Sasaran Pendukung dari PSBN 2015 meliputi
Lingkungan sekolah
Lingkungan keluarga
Lingkungan masyarakat sekitar sekolah (tokoh masyarakat, tokoh
agama)
9
Lingkungan aparat keamanan setempat
Lembaga/organisasi sosial/LSM yang peduli terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba
10
BAB II
BENTUK KEGlATAN PROGRAM
A. Tahap Persiapan
1. Melakukan kegiatan yang bersifat administratif, termasuk
pembentukan Panitia Penyelenggara Tingkat DIY, Panitia
Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Penilai, masing-masing
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNNP DIY
2. Tim Penilai berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Dinas Kesehatan DIY,
Polda DIY, Setwan DPRD DIY, dan Akademisi dari Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta
3. Perumusan tujuan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana
kerja yang mencerminkan partisipasi stakeholders dalam gerakan
P4GN
4. Menyusun blanko penilaian administratif bagi peserta PSBN dan
penetapan jadwal penyampaian kepada Tim Penilai sebagai dasar
evaluasi awal penilaian
5. Sosialisasi PSBN 2015
6. Kegiatan lain yang mendukung persiapan kegiatan
B. Tahap Pelaksanaan
1. PSBN tingkat kabupaten/kota se-DIY
Kabupaten/kota se-DIY melaksanakan PSBN di masing-masing
wilayah dengan penyelenggara adalah BNNK/BNK masing-masing.
Dari seleksi tersebut selanjutnya dipilih 5 (lima) sekolah terbaik untuk
diajukan mewakili ke tingkat DIY dengan SK Bupati/Kepala BNNK.
11
2. Kelengkapan administratif di provinsi (evaluasi dan penilaian
data yang disampaikan oleh peserta)
Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan cara menyerahkan formulir
profil sekolah terkait P4GN. Batas penyerahan profil tersebut
ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY melalui
Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah
melaksanakan PSBN di tingkat kabupaten/kota.
3. Presentasi Program/Kegiatan Sekolah dalam Rangka P4GN
Satgas pelajar anti narkoba di masing-masing sekolah
mempresentasikan program kegiatan terkait P4GN yang dibedakan
dalam 2 periode waktu:
a. Kegiatan yang telah dilaksanakan (s.d. Mei 2015)
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan dan difasilitasi oleh BNNP DIY
(Juni-November 2015)
Penyampaian program/kegiatan tersebut dilakukan secara tertulis
dan dipresentasikan di BNNP DIY sesuai dengan jadwal terlampir.
25 sekolah akan melaksanakan presentasi dalam 1 hari dengan
model presentasi terbuka di mana nominator lain dapat menyaksikan
presentasi dari sekolah lainnya. Tujuannya agar dapat terjadi tukar
informasi untuk pengayaan masing-masing rencana program satgas
dan sekaligus media untuk memperkuat jaringan satgas pelajar anti
narkoba. Setelah presentasi Tim Penilai dan BNNP DIY akan
menentukan sekolah yang selanjutnya mendapatkan supervisi.
4. Supervisi Pelaksanaan Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi
Sekolah Bebas Narkoba
Pelaksanaan Supervisi dilaksanakan oleh Tim Penilai dan BNNP DIY
yang pelaksanaan teknisnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut
diselenggarakan langsung di sekolah yang telah ditetapkan oleh
BNNP DIY. Pedoman supervisi oleh Tim Penilai sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh BNNP DIY.
12
5. Pemberian Penghargaan
Kepada Sekolah yang mendapat dukungan dari BNNP DIY akan
dilakukan pembinaan lebih lanjut. Kegiatan pemberian Penghargaan
tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo pada Puncak
acara HANI pada tanggal 26 Juni 2015.
6. Fasilitasi Sekolah Bebas Narkoba
Dari hasil penilaian melalui presentasi dan supervisi, Tim Penilai dan
BNNP DIY menentukan 5 (lima) sekolah yang mendapatkan
dukungan fasilitasi untuk pemberdayaan operasional P4GN.
Dukungan berupa dana tersebut merupakan dana pemberdayaan
yang akan digunakan lima sekolah terpilih untuk melaksanakan
program kegiatan satgas pelajar anti narkoba seperti yang telah
dipaparkan dalam presentasi di tingkat provinsi. Periode
pelaksanaan kegiatan adalah dari bulan Juni-November 2015.
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut
Monitoring dan Evaluasi PSBN dilaksanakan secara komprehensif
dan melibatkan seluruh stakeholders terkait. Untuk selanjutnya disusun
laporan dan Rencana Tindak Lanjut sebagai bahan penyusunan program
dan kegiatan P4GN di lingkungan Sekolah.
D. Koordinasi
Program/Kegiatan “Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi dalam
rangka mewujudkan Sekolah Bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba” dilaksanakan dengan melibatkan Instansi/lembaga
terkait antara lain:
1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa
Yogyakarta
a. Menyiapkan panduan pelaksanaan “Pemberdayaan Satuan
Tugas/Organisasi dalam rangka mewujudkan Sekolah Bebas
13
dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba/PSBN”
Tahun 2015.
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
c. Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan monev PSBN Tingkat
Kabupaten/Kota
d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
e. Mengoordinir teknis pencairan dana pemberdayaan untuk fasilitasi
operasional P4GN satgas
f. Menyusun rencana tindak lanjut program dan kegiatan yang
terkait dengan “Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi dalam
rangka mewujudkan Sekolah Bebas dari Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba pada tahun 2016.”
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan dinas/lembaga
terkait.
b. Memberikan dukungan operasional pelaksanaan “Pemberdayaan
Satuan Tugas/Organisasi dalam rangka mewujudkan Sekolah
Bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
Tingkat Kabupaten/Kota.
c. Melaksanakan supervisi serta monitoring dan evaluasi kegiatan
“Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi dalam rangka
mewujudkan Sekolah Bebas dari Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba” Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY/Kabupaten/Kota
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan
penyalahgunaan narkoba di lingkungan Sekolah.
b. Mendorong dan menggerakkan partisipasi lembaga pendidikan
dan masyarakat di sekitar sekolah dan orangtua untuk
melaksanakan program P4GN.
14
c. Memfasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba berbasis Sekolah yang mencakup antara lain:
penyusunan kebijakan tentang penanggulangan narkoba di
lingkungan Sekolah, kampanye anti narkoba, promosi hidup
sehat, penyusunan sistem rujukan bagi korban narkoba, dll.
d. Melakukan monitoring secara berkala pada program pencegahan
berbasis sekolah.
4. Kepala Sekolah
a. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, kepala sekolah
harus mampu membimbing baik guru, karyawan, siswa, maupun
staf lainnya dalam upaya P4GN.
b. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu menyusun
program, menyusun organisasi/kepegawaian di sekolah,
menggerakkan staf, dan mengoptimalkan sumber daya sekolah
dalam upaya P4GN.
c. Kepala sekolah sebagai penyedia harus mampu dalam menyusun
program supervisi, melaksanakan supervisi, dan memanfaatkan
hasil supervisi yang terkait dengan P4GN.
d. Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai pemimpin, harus
memahami visi dan misi sekolah, mampu mengambil keputusan,
dan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam permasalahan
P4GN.
e. Kepala sekolah sebagai inovator dan motivator harus mampu
mencari/menemukan gagasan baru sehingga pembaharuan-
pembaharuan di sekolah dalam upaya P4GN dapat dilakukan.
f. Membimbing Satgas Anti Narkoba dan seluruh pelajar dan
stakeholders terkait di Sekolah yang bersangkutan untuk
terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya P4GN.
g. Mendorong, mengarahkan dan menggerakkan serta
meningkatkan partisipasi seluruh komunitas di masing-masing
15
sekolah untuk berperan serta dalam mencegah timbulnya
gangguan Kamtibmas termasuk penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
h. Memelihara dan melindungi lingkungan sekolah dari segala
macam pengaruh yang bersifat negatif antara lain adalah bebas
dari pengaruh narkoba.
i. Menetapkan peraturan dan tata tertib di sekolah aman dan
terhindar dari permasalahan narkoba.
j. Mengawasi pelaksanaan dan mensosialisasikan kebijakan/
program/kegiatan PSBN dan kebijakan lain dalam upaya P4GN.
k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba di sekolah, termasuk program/kegiatan “Pemberdayaan
Satuan Tugas/Organisasi dalam rangka mewujudkan Sekolah
Bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
l. Membina dan menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan,
sosial, agama, penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat dan
tenaga profesi lain yang terkait dalam kegiatan P4GN.
m. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan-kegiatan Satgas Anti
Narkoba di sekolah.
n. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi/
Jaringan Anti Narkoba antar Sekolah
5. Tim Pembina UKS/Guru BP didukung oleh guru lainnya
a. Memberikan layanan bimbingan dan konseling secara proaktif
dalam upaya P4GN.
b. Mendata faktor resiko tinggi siswa dalam kaitanya dengan
Narkoba.
c. Melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
d. Melatih siswa sebagai konselor sebaya.
e. Mendata kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan
pelanggaran disiplin.
16
f. Merujuk kasus-kasus yang tidak mampu ditangani kepada ahlinya,
seperti tenaga medis, psikolog, psikiater dan aparat penegak
hukum.
g. Menyelenggarakan pertemuan teratur dengan orang tua siswa
dan warga di sekitar sekolah, termasuk sekolah lain, untuk
membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program P4GN.
h. Bersama-sama dengan semua stakeholders yang ada di Sekolah
menerapkan program/kegiatan untuk mendukung P4GN melalui
program/kegiatan UKS termasuk pencegahan penyalahgunaan
narkoba.
i. Membantu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia
dalam program anti narkoba di sekolah.
j. Memberikan advokasi dan sosialisasi kepada pelajar tentang
keberadaan program anti narkoba di sekolah.
6. Komite Sekolah dan Orangtua/Wali Murid
a. Komite Sekolah dan Orang tua sebagai mitra sekolah serta
masyarakat di sekitar sekolah mendukung program/kegiatan anti
Narkoba, khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba
melalui PSBN
b. Memelihara dan membina keluarga supaya terhindar dari masalah
narkoba.
c. Meningkatkan peranan Komite Sekolah/Orang Tua sebagai
contoh teladan, sebagai pengawas untuk mencegah pelajar dari
bahaya narkoba.
17
Panitia
Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba (PSBN)
Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
BAB III
PENUTUP
Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan lingkungan sekolah
telah menjadi permasalahan yang serius. Minimnya pengawasan terhadap
siswa, baik oleh guru maupun orang tua masih sangat minim. Dengan adanya
Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba sebagai bagian dari program P4GN ini
diharapkan mendapat tanggapan positif dan dilaksanakan secara efektif oleh
semua stakeholders yang berkompeten untuk mengatasi permasalahan
narkoba di sekolah.
Program PSBN 2015 adalah upaya untuk mempertahankan sekolah agar
bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan koordinasi yang terpadu antara
guru, orang tua, lingkungan, dan instansi terkait, program ini efektif untuk
memberdayakan sekolah khususnya melalui satgas anti narkoba agar dapat
berperan lebih optimal dalam implementasi program P4GN. Melalui kegiatan
pemberdayaan, sekolah didorong agar dapat lebih menaruh perhatian terhadap
bahaya narkoba di kalangan pelajar dan karenanya dapat secara swadaya
menciptakan daya tolak dari dalam lingkungan sekolah dengan motor
penggerak berasal dari pelajar sendiri yang tergabung dalam satgas anti
narkoba sekolah.
Demikian agar buku panduan ini dapat digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan bagi pihak-pihak yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan
PSBN 2015. Hal-hal yang belum tercantum dalam buku panduan ini dapat
dikoordinasikan kemudian.
Salam Generasi Muda Anti Madat Indonesia!
BNNP DIY
TAHAPAN / RENCANA JADWAL
KEGIATAN PEMBERDAYAAN SATUAN TUGAS/ORGANISASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
SEKOLAH BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (PSBN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NO TANGGAL/ JAM BENTUK DAN
TEMPAT KEGIATAN KETERANGAN
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
1 Jumat, 20 Pebruari 2015
Rapat koordinasi pra persiapan pelaksanaan PSBN Tahun 2015 BNNP DIY.
1. Peserta Rapat internal Bidang Pemberdayaan masyarakat 2. Agenda acara membahas uang pembinaan dan honor Tim Penilai dan masalah
SPJ administrasi PSBN Tahun 2015
BNNP DIY
2 Selasa, 24 Pebruari 2015
Rapat koordinasi Tim Penilai/Evaluasi PSBN BNNP DIY
1. Peserta Panitia DIY dan Tim Penilai BNNK/BNK Kab./Kota, Dinas Pendidikan Kab./Kota se DIY.
2. Membahas persiapan penyusunan buku panduan PSBN
BNNP DIY
3 Jumat, 27 Pebruari 2015
Rapat koordinasi Tim Penilai/Evaluasi PSBN BNNP DIY
1. Peserta rapat Panitia dan Tim Penilai PSBN DIY BNNK/BNK Kab./Kota, Dinas Pendidikan Kab./Kota se DIY.
2. Rapat pembahasan rancangan buku panduan PSBN
BNNP DIY
4. Selasa, 3 Maret 2015
Rapat koordinasi penyusunan Buku pedoman BNNP DIY
1. 1. Peserta rapat Panitia, Tim Penilai, BNNK/BNK Kab./Kota, Pemda Kab./Kota se DIY.
2. Rapat pembahasan/penyusunan buku panduan PSBN
BNNP DIY
5
Jumat, 6 Maret 2015 Rapat Koordinasi Tim Penilai/Evaluasi PSBN
BNNP DIY
1. Peserta rapat Panitia dan Tim Penilai PSBN DIY BNNK/BNK Kab./Kota, Dinas Pendidikan Kab./Kota se DIY.
2. Penyempurnaan dan penggandaan rancangan panduan PSBN
BNNP DIY
1 2 3 4 5
6.
Minggu II Maret 2015
Rapat Koordinasi di Kab/ Kota
1. Peserta rapat sebanyak 43 orang terdiri dari Panitia BNNP, Tim Penilai DIY, BNNK/BNK Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Rapat membahas rencana pelaksanaan teknis PSBN.
2. Tempat rapat:
Tanggal 9 Maret 2015 di BNK Bantul
Tanggal 10 Maret 2015 di BNK Kulon Progo
Tanggal 11 Maret 2015 di BNNK Sleman
Tanggal 13 Maret 2015 di BNNK Yogyakarta
Tanggal 20 Maret 2015 di BNK Gunung Kidul
7. Minggu III Maret 2015
Sosialisasi Pelaksanaan PSBN Tahun 2015 Tingkat DIY di Kab/Kota.
Peserta Sosialisasi 36 orang yang terdiri dari :
1. BNK/Kota,
2. Kepala Sekolah
3. Tim Penilai, Panitia PSBN tingkat Kabupaten
4. Tempat pelaksanaan Sosialisasi di Kabupaten/Kota;
Tanggal 16 Maret 2015 di BNK Kulon Progo
Tanggal 17 Maret 2015 di BNK Bantul
Tanggal 18 Maret 2015 di BNNK Yogyakarta
Tanggal 19 Maret 2015 di BNNK Sleman
Tanggal 23 Maret 2015 di BNK Gunung Kidul
MATERI SOSIALISASI YANG DISAMPAIKAN OLEH NARA SUMBER :
1. Program P4GN
2. Informasi teknis pelaksanaan PSBN 2015
BNNP DIY
8. Minggu IV Maret 2015
Sosialisasi Pelaksanaan PSBN Tahun 2015 Tingkat Kabupaten
1. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota se DIY
2. Peserta sosialisasi Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat
3. Materi sosial sama dengan materi sosialisasi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
CATATAN :
Pelaksanaan sosialisasi PSBN Tingkat SMA/SMK sederajat ditetapkan oleh BNNK/BNK Kabupaten/Kota dan dilaksanakan pada Minggu ke IV bulan Maret 2015
BNNK/BNK KAB./KOTA YOGYAKARTA
9 Bulan Mei 2015 Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kab/Kota.
1. Pelaksanaan PSBN Tingkat Kabupaten/Kota se DIY pesertanya dari Sekolah SMA/SMK sederajat di masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Setiap Kabupaten mengirimkan 5 Sekolah terbaik untuk di ajukan mewakili ke tingkat DIY, dengan SK Bupati/ Ketua BNNK
BNNK/BNK KAB/KOTA
10. Bulan Juni 2015 Pelaksanaan Evaluasi PSBN DIY
1. Akan melakukan evaluasi di 25 Sekolahan se Kabupaten/Kota se DIY melalui Presentasi di BNNP DIY selama 2 hari .
2. Dari pelaksanaan presentasi setiap Kabupaten/Kota akan diambil 1 Sekolahan terbaik untuk dilakukan supervisi.
3. Pelaksanaan supervisi ke 5 Kabupaten/Kota.
BNNP DIY
11. Kamis, 25 JUNI 2015
Rapat koordinasi Tim Penilai/Evaluasi DIY
1. Peserta rapat Tim Penilai, Panitia PSBN DIY, BNNK/BNK Kab./Kota, Dinas Pendidikan Kab./Kota se DIY.
2. Rapat penentuan evaluasi PSBN tingkat DIY
BNNP DIY
12 Jumat, 26 Juni 2015 Pemberian Penghargaan PSBN DIY
Pemberian penghargaan PSBN tingkat DIY akan dilaksanakan pada puncak acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo.
BNP DIY
Panitia Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba
Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
Mg I Mg II Mg III Mg IV Mg I Mg II Mg III Mg IV Mg I Mg II Mg III Mg IV Mg I Mg II Mg III Mg IV Mg I Mg II Mg III Mg IV
1 Persiapan penyusunan bahan Dipersiapkan oleh BNNP DIY
2 Rapat internal BNNP DIY BNNP, Panitia BNNP, Tim Penilai/Narasumber
3 Penyusunan Draf Panduan PSBN - BNNP DIY dan Tim Penilai/narasumber
4 Rapat Koordinasi dg BNK/Kota Rakor antara BNNP DIY, BNK/Kota, Dinas Pendidik
bersama instansi/lembaga terkait an/lembaga terkait Tim Penilai/narasumber
5 Finalisasi dan Pencetakan Buku BNNP DIY dan Penilai/Narasumber
Buku Puanduan PSBN 2015
6 Penyusunan dan Penyelesaian BNNP DIY
surat-surat dan Penetapan SK-SK
7 Rapat Koordinasi Tim Penilai Rakor internal dan eksternal dan difasilitasi BNNP
/Narasumber/Panitia PSBN DIY serta didukung instansi terkait
(Internal dan/atau eksternal)
8 Sosialisasi PSBN 2015 Dilaksanakan oleh BNNP DIY bersama Tim Penilai/
Narasumber bersama instansi/lembaga terkait
peserta terdiri dari BNNP DIY, Tim Penilai, BNNK/BNK
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Selanjutnya BNNK/BNK dan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan
Buku Panduan PSBN 2015 kepada sekolah.
9Pelaksanaan PSBN tingkat kabupaten
Dilaksanakan oleh BNNK/BNK untuk memilih lima
nominator terbaik dari tiap kabupaten
10 Pengiriman nominator dari BNNK/
BNK se DIY
11 Presentasi Nominator juara 1
Tingkat Kabupaten/Kota se DIYdi BNNP DIY
12 Penyusunan Bahan Supervisi
13 Pelaksanaan Supervisi
14 Penentuan sekolah yang akan
diberdayakan oleh tim evaluasi dan
BNNP DIY
15 Penetapan dan Pemberian Kegiatan dilaksanakan pada Peringatan HANI
Penghargaan PSBN 2015 di Kabupaten Kulon Progo.
Yogyakarta, Februari 2015
Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY
AGUS LEKSONO, S.Sos
TAHUN 2015
APRIL MEINO BENTUK KEGIATAN
FEBRUARI MARET JUNIKETERANGAN
TAHAPAN PEMBERDAYAAN SEKOLAH BEBAS NARKOBA
PROGRAM/KEGIATAN SEKOLAH
DALAM RANGKA P4GN
Kabupaten/kota :
Nama sekolah :
Alamat :
NO PROGRAM / KEGIATAN Tahun 2013 s.d. Mei 2015 Juni-November 2015 Tahun 2016
1 2 3 4 5
I Pencegahan
II Pemberdayaan
III Pemberantasan/Penegakan
IV Konseling dan Rehabilitasi
NB : Program kegiatan dikaitkan dengan persoalan kenakalan remaja, bahaya rokok, miras, HIV/AIDS, dan Narkoba
(Dilengkapi dengan data pendukung, foto/video dll dan terdokumentasi dengan baik)
PROFIL SEKOLAH
Kabupaten/kota :
Nama Sekolah :
Alamat :
No telp/fax :
E-mail :
NO JENIS DATA JUMLAH (orang)
JUMLAH (Unit)
Ada/Tidak Ada
1 2 3 4 5
A KONDISI INTERNAL
1 Jumlah Siswa(Putra/Putri)
2 Tenaga Pendidik/ Kependidikan :
a. Jumlah Guru tetap
b. Jumlah Guru Tidak tetap
c. Tenaga Kependidikan
d. Lainnya
3 Fasilitas Pendidikan :
a. Lapangan Olah Raga
b. Fasilitas Kegiatan Seni&Budaya
c. Gedung Pertemuan
d. Fasilitas Tempat Ibadah
e. Ruang BP
f. Ruang UKS
g. Kantin
h. Ruang IT/Lab Komputer
i. Media (radio/TV)
j. Mading
k. Fasilitas lainnya
B KONDISI EKSTERNAL
4 Sarana Parkir di luar Pagar Sekolah
5 Kegiatan Sektor Informal (PKL. Warung,
dan sejenisnya)
6 Kegiatan Ekonomi/ Pertokoan /Pusat
Perbelanjaan/Mall (Radius 500 meter)
7 Kegiatan Fasilitas Layanan Umum
(Rumah Sakit, Terminal, dan sejenisnya)
dalam radius 1 Km
8 Kegiatan Tempat Hiburan Umum (Dalam
Radius 1 Km)
9 Kegiatan lain di luar lingkungan Sekolah
yang dikhawatirkan berdampak buruk
terhadap Pelajar (sebutkan)
a. ....
b. . ....
c. ...
C PENERAPAN KAWASAN DILARANG
MEROKOK
10 Jumlah Guru yang merokok
11 Jumlah Tenaga Non Guru yang merokok
12 Jumlah Pelajar Yang merokok
13 Ruang Tempat untuk Merokok
14 Jumlah Asbak yang tersedia
D PELANGGARAN DISIPLIN
15 Jumlah Pelanggaran disiplin oleh Guru
(Ringan, Sedang , berat)
R:
S:
B:
16 Jumlah Pelanggaran Disiplin Tenaga Non
Guru (Ringan, Sedang, Berat)
R:
S:
B:
17 Jumlah Pelanggaran Disiplin Oleh Palajar
(Ringan, Sedang, Berat)
R:
S:
B:
18 Pemberian Teguran pelanggaran
ketentuan Sekolah oleh Komunitas yang
ada disekitar luar Pagar Sekolah (PKL,
Parkir, atau lainnya)
E FORUM KOMUNIKASI SEKOLAH
19 Forum Pertemuan Di Internal Sekolah
(termasuk dengan OSIS)
20 Forum Pertemuan Sekolah dengan
Komunitas disekitar luar pagar Sekolah
21 Forum Pertemuan Sekolah dengan Komite
Sekolah
22 Forum Pertemuan Sekolah dengan Komite
Sekolah Dan Orang Tua/Wali Murid
23 Forum Pertemuan Komite Sekolah dengan
Orang tua/Wali Murid
24 Forum Pertemuan Sekolah dengan
lembaga/instansi diluar sekolah yang
terkait
25 Forum Pertemuan Sekolah dengan
BNNP/BNK/LSM/Lembaga lain yang
terkait dengan P4GN
26 Forum Komunikasi Antar Sekolah dalam
wilayah satu Kecamatan atau
Kabupaten/Kota terkait dengan P4GN
atau bukan P4GN
F PENGGUNAAN MIRAS/ MINUMAN
BERALKOHOL
27 Pengguna Miras di kalangan Guru dan
Non Guru di Sekolah
28 Pengguna Miras/Mihol di kalangan Pelajar
29 Penjual Miras/Mihol di sekitar Sekolah
(Radius 1 Km)
G BAHAYA PENGGUNAAN NARKOBA
30 Jumlah Guru yang pernah terlibat dengan
penyalahgunaan Narkoba
31 Jumlah Non Guru yang pernah terlibat
dengan penyalahgunaan Narkoba
32 Jumlah Pelajar yang pernah terlibat
dengan penyalahgunaan Narkoba
33 Indikasi Penolakan Penyalahgunaan
Narkoba di lingkungan Guru, Non dan
Pelajar
34 Tindakan untuk penanganan korban
narkoba disekolah dengan melakukan test
urine
35 Tindakan untuk penanganan pengedar
narkoba disekolah
36 Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu
narkoba yang melaporkan diri di
lingkungan Sekolah
37 Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu
narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang
mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi
di lingkungan Sekolah
38 Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu
narkoba (teratur pakai dan pecandu) gagal
program (Drop Out)
39 Jumlah mantan penyalahguna dan/atau
pecandu narkoba (teratur pakai dan
pecandu) yang mengikuti program pasca
rehabilitasi
40 Jumlah mantan penyalahguna dan/atau
pecandu narkoba (teratur pakai dan
pecandu) yang tidak relapse
41 Pembentukan Jaringan Anti Narkoba antar
Sekolah dalam satu Kecamatan dan/atau
satu Kabupaten/Kota
42 Pertemuan/Forum Komunikasi Jaringan
Anti Narkoba antar Sekolah dalam kurun
waktu bulanan/Triwulan/setahun
43 Jumlah layanan konsultasi/ konseling
bagi siswa yang berisiko tinggi oleh guru
BP.
44 Jumlah fasilitasi kegiatan alternatif yang
dilakukan Sekolah yang menarik di
sekolah sebagai kegiatan pengganti atau
pilihan lain untuk membantu
mengembangkan diri atau
mengaktualisasi diri (Berupa berbagai
bentuk kesenian, kekaryaan, olahraga,
kegiatan sosial masyarakat.)
45 Prosedur Pelaksanaan Tindakan oleh
Sekolah terhadap jenis pelanggaran
(penggunaan, pemilikan, jual-beli
narkoba)
46 Upaya peningkatan pengetahuan dan
keterampilan para orangtua siswa di
Sekolah tentang "Parenting Skills"
(Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak) sebagai strategi
pencegahan penyalahgunaan narkoba.
NB : Cara pengisian Blangko/Formulir : 1. Untuk pengisian kolom 3 diisi terkait dengan jumlah orang. 2. Untuk pengisian kolom 4 diisi terkait dengan jumlah fasilitas, aset yang dimiliki atau
jumlah kegiatan. 3. Untuk pengisian kolom 5 diisi terkait dengan ketersediaan aset/kegiatan.
No. INDIKATOR DATA/KEGIATANINTERVAL
NILAIOrganisasi Dasar Pendirian Ada Akte/Kesepakatan 1. Dokumen Pendirian 10 – 20
Struktur organisasi 2. Dokumen Struktur Organisasi dan kejelasan Job
Description10 – 30
3. Proses Pemilihan Pengurus 10 – 20
4. Pertimbangan Pengalaman dengan Narkoba 10 – 20
5. Tingkat partisipasi peserta didik 10 – 20
6. Keterwakilan kelompok Penyalahguna 10 – 20
7. Keterwakilan Gender dan kelompok kelas 10 – 20
Max 150Rencana dan
Implementasi
8. Disusun bersama-sama 10 – 15
9. Disepakati/disahkan oleh pihak sekolah 10 – 20
10. Kegiatan terdokumentasikan 10 – 20
11. Berkesinambungan 10 – 20
Wujud Kegiatan
12. Kegiatan yang berkelanjutan 10 – 30
13. Mencerminkan Misi 10 – 20
14. Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan 10 – 20
Wujud Kegiatan
15. Kreativitas dan orisinalitas 10 – 20
16. Mencerminkan Misi 10 – 15
17. Tingkat Partisipasi dalam pelaksanaan 10 – 25
18. Kreativitas dan orisinalitas 10 – 15
19. Mencerminkan Misi 10 – 15
20. Tidak melanggar Etika 10 – 25
Ada Penambahan
pengetahuan
21. Warga sekolah menangkap pesan yang
disampaikan
10 – 15
Terbentuknya
jaringan/komunitas
22. Muncul kesadaran sekolah untuk membentuk
jaringan anti Narkoba
10 – 25
PEDOMAN PENILAIAN
PEMBERDAYAAN SEKOLAH BEBAS NARKOBA TAHUN 2015
Jenis kegiatan
II.
Ada slogan
VERIFIER
I.Bobot 15 %
Kepengurusan Ada pengurus
Kader
Cakupan dan Komposisi
JUMLAH INDIKATOR I
Penyusunan
Program dan
kegiatan
Ada Program dan kegiatan
yang terencana
Pelaksanaan kegiatan yang
maksimal
Ada kegiatan di dalam
lingkungan
Bobot 30 %
Adanya penataan lingkungan
dan Pemanfaatan media
Ruang
Lampiran 4
Max 300Fakta dan Kinerja
Organisasi
23. Penyuluhan, pendampingan, Out Bond atau
kegiatan lain yang berkaitan dengan Narkoba,
Penanggulangan HIV/AIDS, Kawasan Dilarang
Merokok dan Miras
10 – 50
24. Melibatkan Satgas lain 10 – 50
Ada Penurunan jumlah kasus
kaitan penurunan kasus dan
program
25. Jumlah turun setelah ada program 10 – 50
Max 150Fakta Penyelamatan 26. Ketersediaan Tempat konseling dan Konsultasi
peserta didik/jumlah penyalahguna Narkoba yang
telah direhabilitasi
10 – 50
27.Dukungan Anggaran Pendamping dalam upaya
Rehabiltasi dan Konsultasi
10 – 50
28. Keberadaan Konselor 10 – 50
29. Keterlibatan Pengurus sekolah 10 – 50
30. Adanya mekanisme Rujukan/alih tangan kasus. 10 – 50
31. Kebijakan terhadap peserta didik yang terkena
kasus penyalahgunaan narkoba (dikeluarkan/tidak)
10 – 50
Max 300Fakta Pendukung peserta didik Data jumlah peserta didik 32. Jumlah peserta didik Menurut Jenis Kelamin 10 – 20
Rokok Data Perokok 33. Jumlah perokok di sekolah 10 – 20
Penjual rokok/miras Data penjual di lingkungan
sekolah
34. Jumlah penjual rokok/miras di lingkungan
sekolah (+/- 100 m)
10 – 20
Minuman Keras Data pemakai miras 35. Jumlah Pemakai/Mantan Pemakai Miras 10 – 20
Narkoba Data penyalahguna narkoba 36. Jumlah Pemakai/Mantan Pemakai Narkoba 10 – 20
Max 100
Max. 1.000
PENILAI
………………………………………………………………..
Konseling dan
Rehabilitasi
JUMLAH INDIKATOR III
IV
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana
Bobot 30 %
Sumber Daya Manusia
JUMLAH INDIKATOR II
III Dampak Program
Aktifitas/kegiatan rutin jaringan
Bobot 15 %
JUMLAH INDIKATOR IV
VBobot 10 %
JUMLAH INDIKATOR V
JUMLAH TOTAL ( I + II + III + IV + V )
Standar Operasional Prosedur
NILAI TIM
EVALUASI
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saran: kaitkan dengan poin 5. Kalau tidak ada sama sekali, poin tinggi.
0
0
0
0
0
kapabilitas sekolah untuk tempat rehab. Diganti dengan konseling saja
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SEKOLAH BEBAS NARKOBA TAHUN 2015
Kabupaten/Kota : Nama Sekolah :
KEPESERTAAN GERAKAN
PROSES GERAKAN GERAKAN STAKEHOLDERS
DUKUNGAN KELEMBAGAAN
GERAKAN
KOMPETENSI GERAKAN
MOTIVATOR
1 2 3 4 5
(Indikasi peserta dalam Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba berdasarkan pada sekedar berpartisipasi ataukah ada dorongan untuk menumbuhkan gerakan di lingkungan sekolahnya)
(Pelaksanaan Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi sebagai sebuah gerakan)
(Gerakan yang dilakukan melibatkan seluruh stakeholders di sekolah serta bersifat sinergis atau tidak)
(Keberadaan organisasi/ lembaga yang dibentuk mampu melakukan upaya2 sebagai motor penggerak gerakan di internal dan eksternal)
(Organisasi/lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan P4GN harus mampu menjadi motivator antarsekolah dan atau lembaga/organisasi lainya di lingkungan dan sekitarnya)
Yogyakarta, Tim Penilai PSBN 2015
SUPERVISI KINERJA PESERTA
PEMBERDAYAAN SEKOLAH BEBAS NARKOBA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NO NAMA SEKOLAH KEKUATAN (FAKTOR PENDUKUNG) KELEMAHAN (FAKTOR PENGHAMBAT)
1 2 3 4
Yogyakarta, Tim Penilai PSBN 2015