BUKU PANDUAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI

KE REPUBLIK FEDERAL JERMAN (BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND)

BADAN LEGISLASI DPR RI 2012

2

KATA PENGANTAR

Buku saku ini merupakan pedoman bagi Anggota Badan Legislasi

dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Republik Federal Jerman

terkait dengan penyusunan RUU tentang Keinsinyuran. Buku ini berisi

informasi tentang latar belakang dan permasalahan terkait dengan

penyusunan RUU tentang Keinsinyuran. Selain itu, buku ini juga berisikan

informasi tentang urgensi kunjungan kerja ke Jerman yang terkenal sebagai

negara industri yang memiliki kebijakan yang baik dalam pengembangan

teknologi dan keinsinyuran (engineering).

Adapun tujuan dari pembuatan buku panduan ini adalah untuk

memberikan informasi tambahan yang diperlukan bagi anggota delegasi

Badan Legislasi untuk melihat dan membandingkan kebijakan dan praktek

Republik Federal Jerman dalam pengembangan teknologi dan

keinsinyuran. Kami berharap bahwa kunjungan ini dapat membantu Badan

Legislasi dalam rangka proses penyusunan RUU tentang Keinsinyuran

agar dapat menghasilkan Undang-Undang yang komprehensif, efektif dan

aspiratif sehinga dapat mengakomodasi kepentingan nasional.

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI

Jakarta, 17 November 2012

3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................

DAFTAR ISI........................................................................

BAB I PENDAHULUAN.........................................................

A. Latar Belakang............................................... .........

B. Dasar Hukum Kunjungan Kerja..................................

C. Urgensi......................................................................

D. Tujuan Kunjungan Kerja.............................................

E. Hasil Yang diharapkan.................................................

F. Institusi Yang Dikunjungi...............................................

G. Pokok Permasalahan..................................................

H. Pembiayaan................................................................

I. Penutup.......................................................................

BAB II PROFIL REPUBLIK FEDERAL JERMAN...........................

BAB III ORGANISASI TERKAIT KEINSINYURAN DI JERMAN......

BAB IV ISU-ISU POKOK.............................................................

BAB V PENUTUP.........................................................................

Lampiran I Jadwal Acara...............................................................

Lampiran II Daftar Nama Delegasi……………………………………..

Lampiran III Draf RUU..................................................................

4

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Keinsinyuran (engineering) difahami sebagai rekayasa teknik dengan

menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan

profesionalitas untuk merancang dan membangun sistem, struktur, proses,

material, mesin, dan perangkat demi tujuan peningkatan nilai tambah dan

daya guna barang atau jasa. Dengan demikian, Insinyur (engineer) adalah

sebutan bagi orang yang berprofesi di bidang keinsinyuran atau orang

yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam melakukan rekayasa

teknik.

Pada saat yang bersamaan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi sangat pesat dan memberikan dampak langsung terhadap

kemajuan, produktivitas kerja, kesehatan, keselamatan, keamanan,

kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan

kebutuhan masyarakat terhadap keahlian dan kompetensi keinsinyuran

dalam proses penyiapan dan pembangunan jalan, jembatan, gedung,

pabrik, perminyakan, pembangkit tenaga listrik, reaktor nuklir, perkapalan,

dan instalasi infrastruktur lain yang semakin meningkat seiring dengan

upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur

umum sosial ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan

nasional. Selain itu, upaya inovasi dan pengembangan teknologi

penerbangan, biologi pertanian, teknik industri, kimia, geologi, mekanika,

metalurgi, pertambangan, biomedis, maupun teknologi rekayasa lainnya

sangat penting guna meningkatkan produksi dan kualitas barang dan jasa

yang dihasilkan sehingga meningkatkan surplus nilai ekonomi yang dapat

5

mensejahterakan ekonomi masyarakat dan peningkatan pemasukan bagi

negara.

Insinyur yang melakukan rekayasa teknik meliputi berbagai disiplin

kejuruan, namun belum memiliki standar profesi. Akibatnya terdapat

banyak kekurangan dan kelalaian dari kegiatan keinsinyuran yang

berakibat pada kerugian material dan hilangnya nyawa manusia sebagai

akibat ambruknya sebuah gedung, runtuhnya jembatan, meledaknya

sebuah pabrik, bocornya kilang minyak, dan akibat lain yang secara umum

merugikan kepentingan nasional dan menganggu hajat hidup masyarakat

secara luas. Kelalaian dan kegagalan di beberapa kasus di atas memiliki

implikasi dan dampak yang secara luas meruntuhkan kredibilitas keahlian

dan kompetensi insinyur, merugikan kepentingan umum, menganggu

pencapaian pembangunan nasional, dan mengurangi daya saing dan

pengakuan terhadap sumber daya insinyur Indonesia. Intinya kegiatan

keinsinyuran yang tidak berdasarkan pada standar yang baku, kurangnya

kompetensi keinsinyuran, kurangnya etika dan tanggung jawab profesi

dapat berdampak terhadap kerugian pada masyarakat baik kerugian jiwa

maupun materiil.

Sebagian besar negara di dunia telah melakukan upaya perbaikan

dan peningkatan keahlian dan kompetensi insinyur, pengakuan dunia

internasional terhadap tenaga insinyur, serta perlindungan terhadap

masyarakat. Negara-negara dunia memberlakukan Engineering Act

(Undang-Undang tentang Insinyur), seperti: Negara Bagian Texas dengan

The State Texas Law and Rules Concerning The Practice at Engineering

and Professional Engineering Registration/The Texas Engineering

Practice Act, Jepang dengan Registered Engineer Law No. 25/1983,

Canada dengan Engineers and Geoscientists Act, Queensland dengan

6

Professional Engineers Act, New South Wales dengan Professional

Standards Act No. 81/1994, Malaysia dengan Registration of Engineers

Act 1967/Revised 2007, dan Singapore dengan Professional Engineers

Act Revised Edition 1992, Chapter 253.

Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN

sampai saat ini belum memiliki Engineer Act sebagai bentuk peraturan

yang secara komprehensif mengatur dan sekaligus memberikan

pengakuan terhadap profesi insinyur. Padahal liberalisasi sektor industri,

jasa dan perdagangan yang akan diberlakukan pada 2015 mendatang

akan berimbas pada peningkatan kebutuhan akan insinyur (engineer)

profesional di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan negara-negara yang telah memiliki

pengaturan yang komprehensif dalam rangka melakukan berbagai upaya

perbaikan dan peningkatan keahlian dan kompetensi dalam keinsinyuran

dengan standar kompetensi yang baku. Mereka mampu meningkatkan

daya saing dan memiliki sistem yang mampu memberikan perlindungan

terhadap keinsinyuran dan masyarakat yang memanfaatkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah bertanggungjawab

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, hal ini sejalan dengan amanat alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Dalam memenuhi tanggung jawab Pemerintah tersebut, salah

satunya dilakukan melalui pengaturan profesi Insinyur.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia memerlukan materi pembanding

dalam pengaturan keinsinyuran dengan negara-negara yang lebih maju,

seperti Jerman. Hal ini menjadi landasan Badan Legislasi Dewan

7

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR-RI) memerlukan studi

banding ke Jerman dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-

Undang tentang Keinsinyuran.

B. DASAR HUKUM KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja:

1. Pasal 143 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan

bahwa “Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran,

dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan

anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR”.

2. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 70/PIMP/IV/2006-2007 tentang

Pedoman Kunjungan Kerja Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia ke Luar Negeri.

3. Keputusan Rapat Intern Panja RUU tentang Keinsinyuran Badan

Legislasi.

C. URGENSI

Badan Legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan yang ditugasi

untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran

mencari banyak masukan dari beberapa lembaga di Jerman sebagai

negara maju yang sangat concern terhadap perkembangan dan kemajuan

keinsinyuran di Jerman. Hal itu dilakukan untuk memperkaya materi,

sehingga RUU tersebut benar-benar dapat bermanfaat dan menjawab

kebutuhan hukum keinsinyuran di Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut, Badan Legislasi DPR RI memandang

perlu, relevan, dan penting untuk melakukan kunjungan kerja sebagai

bahan komparasi untuk pengayaan materi dalam penyusunan RUU

tentang Keinsinyuran.

8

Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland) adalah

sebuah negara di Eropa Tengah. Jerman memiliki posisi ekonomi dan

politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, sebab Jerman

tercatat sebagai anggota NATO dan G8. Jerman terkenal dengan

teknologi dan industrinya, seperti; industri mobil (Volks Wagen, BMW,

Mercedes Benz, OPEL), industri elektronik, industri pesawat terbang,

industri galangan kapal, baja, lokomotif dan obat-obatan. Pusat industri di

Jerman antara lain: Kota Essen (industri alat pertanian), Leipzig (industri

transportasi dan manufaktur), Wuppertall (Industri tekstil), Hannover

(industri gula), Hamburg (Industri galangan kapal), Berlin (industri kimia

dan obat-obatan), Wolsburg (industri otomotif dan elektronik).

Sementara itu dalam konteks keinsinyuran, Jerman memiliki German

Engineer's Law (Ingenieurgesetz) dimana dalam ketentuannya, negara

melakukan sertifikasi terhadap insinyur dengan kualifikasi Uni Eropa

(mengikuti standar FEANI/Fédération Européenne d'Associations

Nationales d'Ingénieurs) untuk dapat disebut sebagai insinyur teknologi

professional (Professional Engineer of Technology).

Insinyur Jerman memiliki wadah Perkumpulan Insinyur Jerman yang

disebut Verein Deutscher Ingenieur (VDI). Namun kelembagaan insinyur di

Jerman yang lebih besar adalah Deutscher Verband Technisch-

Wissenschaftlicher Vereine (DVT) yang didirikan pada tahun 1916. DVT

merupakan induk organisasi insinyur yang didirikan oleh beberapa

organisasi profesi insinyur, seperti: VDI (The Association of German

Engineers), VDE (The Association of Electrical, Electronic & Information

Technologies), VDEh (The Steel Institute), STG (The German Society of

Maritime Technology), VDCh --today GDCh (The German Chemical

9

Society), dan DAI – German Association of Architects and Engineering

Organisations).

Pengalaman dan keberhasilan Jerman dalam mengatur keinsinyuran

yang sudah diakui oleh banyak negara di dunia dapat menjadi acuan dan

contoh untuk pengembangan keinsinyuran di Indonesia.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI adalah untuk

memperluas wawasan dan pengetahuan serta mengumpulkan

informasi dan data yang relevan mengenai pengaturan keinsinyuran di

Jerman untuk dijadikan masukan dalam rangka penyusunan RUU

tentang Keinsinyuran.

2. Adapun kegunaan diselenggarakannya Kunjungan Kerja ini adalah untuk

memperoleh data atau pembanding dari Jerman sebagai negara yang

relatif sukses dan maju dalam dunia keinsinyuran sehingga Badan

Legislasi DPR RI dapat menyusun formula pengaturan mengenai

keinsinyuran yang komprehensif dan berdaya jangkau jauh ke depan.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil kunjungan kerja diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang

berharga dalam rangka penyusunan RUU tentang Keinsinyuran,

khususnya yang terkait dengan sistem pengaturan dan kebijakan yang

dilakukan oleh Pemerintah Jerman.

Atas dasar tersebut di atas, diharapkan Badan Legislasi DPR RI dapat

menghasilkan produk legislasi yang mempunyai arah dan jangkauan yang

komprehensif, khususnya dalam hal penyusunan RUU tentang

Keinsinyuran yang benar-benar bermanfaat untuk peningkatan keahlian

10

dan kompetensi dalam keinsinyuran, meningkatkan daya saing dan

memiliki sistem yang mampu memberikan perlindungan terhadap

keinsinyuran dan masyarakat yang memanfaatkannya.

F. INSTITUSI YANG DIKUNJUNGI

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman

2. Deutsches Institut für Normung e.V. (Badan Standarisasi Jerman)

3. Asosiasi Insinyur Jerman: Deutscher Verband Technisch-

Wissenschaftlicher Vereine/DVT) atau (Verein Deutscher

Ingenieur/VDI)

4. Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi Jerman (Education,

Research and Technology Committee of Germany) di Parlemen

Jerman (Bundestag)

5. Komite Ekonomi Parlemen Negara Bagian Brandenburg

6. Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman (Federal Ministry of

Economics and Technology/BMWi)

G. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penyusunan RUU tentang Keinsinyuran, beberapa

permasalahan yang memerlukan masukan dan komparasi pengaturan dari

pemerintah dan parlemen serta pemangku kepentingan keinsinyuran di

Jerman, antara lain:

1. Ruang lingkup keinsinyuran

Bagaimana pengaturan keinsinyuran di Jerman. Apa saja keahlian

atau kompetensi yang masuk dalam ruang lingkup keinsinyuran.

2. Standar kompetensi dan keahlian keinsinyuran

11

Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi dan keahlian

keinsinyuran di Jerman. Siapa yang menetapkan standar kompetensi

keinsinyuran.

3. Sertifikasi dan registrasi

Bagaimana mekanisme sertifikasi dan siapa yang melakukan sertifikasi

dan registrasi terhadap insinyur.

4. Etika dan tanggung jawab publik insinyur

Bagaimana pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik

insinyur dalam melindungi masyarakat dalam kegiatan kegiatan

keinsinyuran.

5. Peran pemerintah dan Assosiasi Profesi Insinyur

Apa peran pemerintah Jerman dan Assosiasi Profesi Insinyur dalam

memajukan keinsinyuran dan mengatur profesi keinsinyuran.

6. Sanksi

Bagaimana pengaturan mengenai sanksi dalam kegiatan keinsinyuran.

Siapa yang melakukan penegakan sanksi dalam keinsinyuran.

H. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kunjungan kerja Badan Legislasi ke Jerman didanai dari

DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2012.

I. PENUTUP

Demikianlah Terms of Reference ini dibuat Badan Legislasi DPR RI

mengharapkan kiranya dengan pelaksanaan kunjungan kerja ke Jerman

dapat melengkapi substansi/materi pembahasan RUU tentang

Keinsinyuran.

12

BAB II

PROFIL REPUBLIK FEDERAL JERMAN

(BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND)

A. Umum

Nama Negara Republik Federal Jerman (Bundesrepublik

Deutschlandi)

Ibukota Berlin

Letak Geografis 47 oLU – 55o LU dan 6o BT – 15o BT

Luas Wilayah 357,021 km2

Perbatasan Utara: Denmark dan Laut Utara/ Selatan: Swiss dan Austria. Barat: Belanda, Belgia dan Luxemburg/ Timur: Ceko dan Polandia.

Negara Bagian 13 negara bagian (Flächenland; yaitu Baden-Württemberg, Freistaat Bayern atau Bavaria, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thüringen) dan 3 kota setingkat negara bagian (Stadtstaaten atau Stadtländer, yaitu Berlin, Bremen, dan Hamburg)

Penduduk 81.757.600

Bentuk Pemerintahan Republik Parlementer Federal

Presiden Joachim Gauck

Kanselir Angela Merkel

Parlemen (Bundestag) Professor Norbert Lammert

Bahasa Nasional Bahasa Jerman

13

Lagu Kebangsaan Das Lied der Deutschen (Einigkeit und Recht und

Freiheit)

Hari Nasional 23 Mei 1949

Etnis 91,5% Jerman, 2,4% Turki, 6,1% lain-lain

Agama Kristen 55 juta (66%), Islam 4,3 juta (5,2%),

Buddhisme 250.000, Yudaisme 200.000 (0,3%),

dan Hindu 90.000 (0,1%), serta 34% sisanya

mengakui tidak memiliki agama

Mata Uang Euro (€)

Total GDP AS$3,352 triliun

GDP per Kapita AS$40.874

IPM 0,947 (very high) ke-22

Zona waktu CET (UTC+1)

Kode Telpon +49

Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland) adalah negara

berbentuk federasi di Eropa Barat. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan

politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Jerman terletak

diantara 47°LU – 55°LU dan 6°BT – 15°BT. Dengan luas 357.021 kilometer

persegi (kira-kira dua setengah kali pulau Jawa) dan penduduk sekitar 82

juta jiwa, negara dengan 16 negara bagian (Bundesland) ini menjadi

anggota kunci organisasi Uni Eropa (penduduk terbanyak), penghubung

transportasi barang dan jasa antarnegara sekawasan dan menjadi negara

dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia.

14

Karena letak Jerman yang berada di tengah-tengah Eropa dan sejarah

panjangnya sebagai puak-puak yang berbeda sebelum akhirnya bersatu,

maka Jerman memiliki banyak nama sebutan, seperti Germany, Allemania,

Saksa, Deutsch, dan Niemcy.

Meskipun negara-bangsa Jerman modern baru terbentuk pada tahun 1871,

seusai Perang Perancis-Prusia, satuan-satuan politik di wilayah ini telah

lama memainkan posisi penting dalam era monarki di Eropa sejak

penguasaan oleh Kekaisaran Romawi menjelang era modern (Masehi)

hingga berakhirnya Perang Napoleon. Penyatuan wilayah Eropa Tengah

pada masa Karl Yang Agung (Charlemagne), pemimpin Kerajaan Franka,

pada abad ke-8 menjadi rintisan terbentuknya suatu imperium konfederatif

berusia hampir 1000 tahun yang dikenal sebagai Imperium Romawi Suci.

Imperium ini sangat mewarnai budaya feodal di seluruh Eropa serta menjadi

pusat Reformasi gereja kristen pada abad ke-16 yang melahirkan

Protestantisme. Ketika Imperium Romawi Suci dibubarkan pada tahun 1806

akibat perpecahan yang ditimbulkan oleh perang Napoleon, telah tumbuh

rasa satu kebangsaan sebagai masyarakat berbahasa sama (bahasa

Jerman). Namun demikian, negara modern yang terbentuk kemudian tidak

sanggup menyatukan cita-cita kebangsaan itu karena Austria membentuk

sekutu bersama Hungaria menjadi negara terpisah dari negara Jerman

modern. Pada tahun 1949, Jerman, dengan wilayah yang jauh berkurang

akibat dua perang besar di Eropa, terbagi menjadi dua negara terpisah:

Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemisahan ini berakhir 3 Oktober 1990

(menjadi hari nasional Jerman sekarang) ketika Jerman Timur secara resmi

menyatukan diri dengan Jerman Barat.

15

Jerman (Barat) adalah negara pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa (kelak

menjadi Uni Eropa pada tahun 1993). Negara ini juga menjadi anggota zona

Schengen dan pengguna mata uang Euro sejak 2002. Sebagai negara

penting, Jerman adalah anggota G8, G20, menduduki urutan keempat

dalam Produk Domestik Bruto dan urutan kelima dalam Keseimbangan

Kemampuan Berbelanja (2009), urutan kedua negara pengekspor dan

urutan kedua negara pengimpor barang (2009), dan menduduki urutan

kedua di dunia dalam nilai bantuan pembangunan dalam anggaran

tahunannya (2008). Jerman juga dikenal sebagai negara dengan sistem

jaringan pengaman sosial yang baik dan memiliki standar hidup yang sangat

tinggi. Jerman dikenal sebagai negara dengan penguasaan ilmu dan

teknologi maju di berbagai bidang, baik ilmu-ilmu alamiah maupun sosial

dan kemanusiaan, selain sebagai negara yang banyak mencetak prestasi di

bidang keolahragaan, seperti Formula Satu, sepak bola, dan lain-lain.

Jerman dianggap sebagai negara yang sangat menghidupkan dunia.

Dengan kata lain, Jerman juga merupakan negara yang memengaruhi

keadaan perekonomian/bursa saham dunia.

B. Keadaan alam Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan

sembilan negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia,

Luksemburg, dan Perancis; di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss

dan Austria; di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia; dan di

sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Apabila tetangga di seberang

laut (Laut Baltik) juga dihitung, maka Jerman juga bertetangga dengan

Swedia.

16

Wilayah negara ini sekarang adalah hasil dari Perang Dunia II dan

sebelumnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup bagian dari

Polandia, Ceko, serta Kaliningrad (atau Königsberg, sekarang dikuasai

Rusia). Wilayahnya pernah pula terpecah secara politik sejak tanggal 7

Oktober 1949 hingga tanggal 3 Oktober 1990, di saat bagian timur negara

ini dikuasai oleh rezim komunis dan bernama Republik Demokratik Jerman

(Jerman Timur, atau Deutsche Demokratische Republik disingkat DDR).

C. Pemerintahan dan Pembagian Administrasi Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari

dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di

negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria

juga memiliki kanselir. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat

utama partai pemenang pemilihan umum federal. Terdapat enam partai

politik utama di Jerman, dengan tiga yang terbesar (dua di antaranya

membentuk koalisi permanen), yaitu SPD (demokrat sosial, berhaluan kiri

progresif) dan CDU/CSU (kristen demokrat/sosialis yang berhaluan kanan

konservatif). Partai-partai lainnya adalah FDP (demokrat liberal), Bündnis

90/Die Grüne (kiri hijau), dan Die Linke (berhaluan kiri, merupakan

gabungan dari partai komunis dan pecahan SPD). Jabatan presiden lebih

banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak

menyetujui beberapa hal penting.

Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih.

Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam

parlemen ini. Selain Bundestag terdapat pula Bundesrat, yang anggota-

anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian.

17

Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya

memiliki wewenang yang berbeda.

Dari tahun 1949 sampai akhir periode legistalif 1990, 6700 rancangan

undang-undang (RUU) diajukan kepada parlemen dan 4400 telah

diputuskan. Kebanyakan RUU tersebut berasal dari pihak pemerintah,

bagian lebih kecil dari parlemen sendiri maupun dari Bundesrat. RUU

dibacakan dan dibahas tiga kali kepada komisi yang bersangkutan. Pada

pembacaan ketiga diadakan pemungutan sura. Suatu undang-undang

(kecuali perubahan terhadap konstitusi) diterima, apabila disetujui mayoritas

dari jumlah suara yang diberikan. Untuk undang-undang yang menyangkut

kewenangan negara bagian masih diperlukan persetujuan dari Bundesrat.

Anggota-anggota Bundestag Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum,

langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka masing-masing adalah wakil

seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan dan perintah siapapun dan

hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri. Walaupun seorang

anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang

mandatnya di Bundestag.

Sementara itu, Bundesrat dapat ikut serta dalam pembuatan undang-

undang dan administrasi negara federal. Berbeda dengan sistem senat di

federasi lain seperti di Amerika Serikat atau Swiss, Bundesrat tidak terdiri

dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah

negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut.

Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga,

empat, lima atau enam suara. Dalam pemungutan suara, setiap negara

18

bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari

setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat.

Artinya, undang-undang tersebut tidak dapat diputuskan tanpa disetujui oleh

Bundesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan

kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau kewenangan

administrasi mereka.

Secara administrasi, Jerman adalah negara federasi (Bundesland) dengan

13 negara bagian (Flächenland; yaitu Baden-Württemberg, Freistaat Bayern

atau Bavaria, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thüringen),

serta 3 kota setingkat negara bagian (Stadtstaaten atau Stadtländer, yaitu

Berlin, Bremen, dan Hamburg). Negara-negara bagian ini dibentuk secara

bertahap semenjak berakhirnya Perang Dunia II sebagai penyederhanaan

atas garis batas negara bagian peninggalan masa Reich Jerman yang lebih

bersifat feodalistik. Negara bagian diperintah oleh seorang perdana menteri

(Ministerpräsident) lengkap dengan kabinetnya. Terdapat pula parlemen

tingkat negara bagian. Setiap negara bagian mengirim wakil-wakil (anggota

kabinet, tidak dipilih langsung) ke Bundesrat.

Unit kesatuan komunitas terendah (aras pertama) adalah Gemeinde, yang

dapat merupakan gabungan dari beberapa desa atau kota kecil. Beberapa

Gemeinde akan membentuk satuan komunitas lebih besar yang disebut

Kreis (diterjemahkan sebagai distrik) sebagai aras kedua. Sejumlah Kreis

membentuk negara bagian, tetapi di Bayern terdapat satuan komunitas aras

ketiga yang dikenal sebagai Bezirk. Untuk melancarkan administrasinya,

19

pemerintahan di banyak negara bagian membentuk Regierungsbezirk untuk

membantu tata laksana administrasi. Di negara bagian kota (Stadtländer),

pembagian wilayah hanya bersifat administratif, bukan perwakilan

masyarakat.

D. Sejarah Sejarah Jerman sebagai suatu negara-bangsa dimulai semenjak

terbentuknya Konfederasi Jerman pada tahun 1915 yang dimotori oleh

Kerajaan Prusia. Namun demikian, penghunian wilayah tepian timur Sungai

Rhein, yang sekarang menjadi lokasi sebagian besar negara Jerman, telah

berlangsung sejak masa prasejarah, jauh hingga ke Zaman Batu Tua

(Paleolitikum). Di tempat-tempat dekat aliran beberapa sungai besar yang

berbukit-bukit (misalnya Rhein dan Sungai Neckar) sejak ratusan ribu tahun

sudah menjadi tempat bermukim beraneka ragam masyarakat. Fosil Homo

heidelbergensis dan Homo neanderthalensis ditemukan di tempat semacam

ini. Pada periode yang lebih modern ditemukan peninggalan dari manusia

Cro-Magnon dari Zaman Es terakhir. Peninggalan-peninggalan peradaban

Zaman Batu Baru (Neolitikum) dan Zaman Perundagian (baik Zaman

Perunggu dan Zaman Besi) juga ditemukan di banyak tempat.

Karena wilayahnya yang subur, berbagai suku pendatang menghuni wilayah

ini. Peninggalan peradaban pertama berasal dari masyarakat Kelt dari masa

milenium terakhir sebelum era modern (Masehi) yang datang dari timur.

Orang-orang Slavia juga menghuni bagian timur (sekitar Sungai Elba).

Kemudian datang kaum Germanik dari utara yang menghuni wilayah yang

sama dan perlahan-lahan mendesak kaum Kelt ke arah barat menuju

Perancis dan Inggris meskipun perkawinan campur di antara kedua

kelompok berbeda bahasa ini diperkirakan luas terjadi. Ketika orang

20

Romawi mulai berekspansi ke utara pada abad terakhir sebelum Masehi

muncullah catatan-catatan tertulis mengenai wilayah ini.

Catatan tertulis mengenai wilayah yang sekarang disebut Jerman (era

protosejarah) dimulai sejak adanya laporan-laporan tertulis Romawi dan

Yunani mengenai kaum "Barbar" (berarti "biadab") yang mendiami bagian

utara Pegunungan Alpen. Periode ini biasa disebut oleh sejarawan sebagai

Periode Antik. Pada masa menjelang ekspansi Romawi, wilayah Jerman

dihuni oleh berbagai puak Germanik yang saling bersaing satu sama lain.

Kelemahan ini dimanfaatkan oleh orang Romawi untuk menaklukkan

wilayah timur Sungai Rhein dan mendirikan provinsi Germania Magna. Pada

abad pertama Masehi, pasukan Romawi kembali dapat didesak mundur

hingga ke tepi barat Rhein dan selatan Sungai Main dan Sungai Donau.

Wilayah "Magna Germania" di awal abad ke-2 Masehi. Walaupun dalam

peta ini digambarkan sebagai satu kesatuan, dalam kenyataannya puak-

puak Germanik tidak terorganisasi dalam satu pemerintahan.

Perlahan-lahan, suku-suku Germanik ini mulai memperluas wilayahnya ke

arah barat setelah kekuatan Romawi memudar. Walaupun Romawi secara

politis sudah tidak kuat, namun secara budaya suku-suku Germanik sangat

terpengaruh oleh budaya Romawi. Secara bergantian bermunculan puak-

puak yang mendominasi dan mulai membentuk dinasti/wangsa berkuasa,

seperti wangsa Meroving dan wangsa Salia. Proses kristenisasi dan kultur

feodalisme juga mulai terbentuk pada periode ini.

Era sejarah dimulai sejak abad ke-5, umum dinamakan Abad Pertengahan

oleh sejarawan Eropa, dengan ditemukannya dokumen-dokumen berbahasa

21

Jerman Kuna, bahasa Latin yang ditulis oleh penduduk setempat sendiri,

atau bahasa-bahasa lainnya.

Pada abad ke-8 muncul satu suku Jerman yang mencuat dan mendirikan

imperium, mengikuti contoh yang pernah ditunjukkan oleh orang Romawi

sebelumnya, yaitu Franka, dengan penguasa pertama Karl Martel (Charles

Martel) dari Wangsa Meroving. Ia mendirikan Kerajaan Franka, yang

mendominasi Eropa barat dan tengah hingga beberapa abad sesudahnya.

Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Karl Yang

Agung (Charlemagne; memerintah 800-843) sekaligus mendirikan Wangsa

Karoling. Di akhir pemerintahannya, ia membagi wilayah luasnya menjadi

tiga, sesuai dengan tiga cucu lelakinya, yang dikenal sebagai Perjanjian

Verdun. Wilayah barat diperuntukan bagi Karl (Charles) yang kelak menjadi

Kerajaan Perancis, wilayah tengah diperintah oleh Lothar, dan wilayah timur

diperuntukkan bagi Ludwig (Louis).

Selanjutnya, panggung sejarah didominasi oleh suatu federasi longgar

berbagai dinasti feodal yang dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci

sebagai hasil penyatuan kembali wilayah Kerajaan Franka bagian timur dan

tengah, serta takluknya Italia bagian utara di tangan puak Jerman, yang

membentang selama 8,5 atau hampir 10 abad tergantung dari mana orang

menghitungnya, dari abad ke-9 atau ke-10 sampai tahun 1806, dan dipimpin

oleh seorang kaisar. Pada masa kejayaannya, teritori kekaisaran ini

mencakup wilayah modern Jerman, Austria, Slovenia, Ceko, Polandia,

Perancis timur, Swiss, dan Italia utara. Periode yang panjang ini mengalami

berbagai gejolak seperti Persaingan Investiturat, Kelaparan Besar 1315-

1317, Wabah Hitam (The Black Death) 1347-1351, dan disepakatinya

22

Piagam Emas 1356 (Die Goldene Bulle) sebagai konstitusi pertama

kekaisaran ini.

Pada abad ke-16, ketika telah kehilangan banyak teritori bangsa non-

Jerman, kekaisaran ini sempat disebut sebagai "Kekaisaran Romawi Suci

Bangsa Jerman". Abad ini menyaksikan pula dimulainya Reformasi

Protestan, yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517 di Wittenberg,

sekarang terletak di Sachsen-Anhalt. Akibat dianutnya aliran baru

kekristenan ini oleh berbagai raja anggota Kekaisaran terjadilah ketegangan

internal dalam Kekaisaran, yang memuncak dengan terjadinya Perang Tiga

Puluh Tahun (1618–1648). Rangkaian peperangan ini berakhir dengan

disepakatinya Perdamaian Westfalia. Perang tersebut selanjutnya

merombak tatanan politik Kekaisaran karena beberapa waktu kemudian

menandai era persaingan di antara dua kekuatan politik, yaitu Wangsa

Habsburg dari Kerajaan Austria yang menganut Katolik sebagai kekuatan

tradisional dan Wangsa Hohenzollern cabang Utara penguasa Kerajaan

Prusia yang menganut Kristen Protestan yang berangsur-angsur semakin

menguat.

Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi

negara militeristik, dengan terbentuknya Konfederasi Jerman tahun 1815–

1866. Karena peran negara yang represif, munculnya gerakan liberalisme di

Eropa, serta Revolusi Februari 1848 di Perancis, sempat terjadi revolusi

pada tahun 1848 yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum buruh. Walaupun

dapat diredam, revolusi ini menghasilkan parlemen pertama di Jerman, yaitu

Parlemen Frankfurt, matangnya simbol-simbol kebangsaan (bendera dan

bakal lagu kebangsaan), dan menjadi pendorong terbentuknya Kekaisaran

23

Jerman tahun 1871–1918 seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871).

Sejak saat ini Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan kanselir

sebagai kepala pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto von Bismarck.

Perang Dunia I berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman (dan juga

Kekaisaran Austria-Hungaria, saingannya) sekaligus menandai era republik

dengan berdirinya Republik Weimar tahun 1919. Jerman kehilangan wilayah

Alsace-Lorraine (yang dicaploknya pada tahun 1871) dan sebagian

wilayahnya di Polandia, terutama kota pelabuhan Danzig. Periode

demokrasi ini berlangsung relatif singkat dan berakhir 1933.

Setelah pemerintahan otoriter Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler tahun

1933–1945 yang membawa kehancuran bangsa ini dalam Perang Dunia II,

muncullah Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik

Demokratik Jerman (Jerman Timur) sebagai simbol Perang Dingin sejak

1949. Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan

wilayah timur yang jatuh ke tangan Polandia dan Rusia. Terjadi pula aksi

balas dendam di Polandia dan Cekoslowakia berupa pengusiran paksa

orang-orang Jerman dari wilayah mereka (Zwangsvertreibung). Di Rusia,

orang-orang keturunan Jerman banyak yang dibuang ke wilayah timur

(Siberia).

Era dwi-pemerintahan ini ditandai dengan berpindahnya ibukota Jerman

Barat ke Bonn (1949) dan dibangunnya tembok Berlin (1963). Keadaan ini

berlangsung hingga terjadinya Revolusi Rusia 1988 yang berakibat

melemahnya Blok Timur. Pada tahun 1989 Hungaria (anggota Blok Timur)

membuka perbatasannya dengan Austria (anggota Blok Barat) yang

24

berakibat mengalirnya ribuan pengungsi Jerman Timur ke kedutaan besar

Jerman di Wina dan gelombang demonstrasi di Jerman Timur. Krisis ini

memaksa pemerintah Jerman Timur meletakkan kekuasaannya dan

menyetujui penyatuan dengan Republik Federal Jerman, yang secara resmi

ditandatangani tanggal 3 Oktober 1990 (sekarang menjadi Hari Persatuan

Jerman, Tag der Deutschen Einheit).

Ibukota kemudian disepakati pindah ke Berlin lagi pada tahun 1993, dan

terlaksana pada tahun 1999. Tahun itu ditandai pula dengan mulai

digunakannya mata uang bersama Euro, menggantikan Mark Jerman.

E. Penduduk Dengan total penduduk sekitar 81,7 juta orang (2009), Jerman adalah

negara ke-15 terbanyak penduduknya di dunia. Sejak 2003 total penduduk

Jerman berkurang secara lambat meskipun negara ini masih menerima

imigran. Keengganan keluarga Jerman untuk memiliki anak dan naiknya

angka kematian menjadi sebab yang sering ditunjuk untuk keadaan ini.

F. Demografi Jerman memiliki banyak kota besar, beberapa di antaranya telah berusia

lebih dari dua ribu tahun. Namun demikian hanya tiga kota yang memiliki

penduduk lebih dari satu juta orang: Berlin dengan 3,4 juta orang, Hamburg

(1,8 juta), dan München (1,4 juta). Konsentrasi penduduk tertinggi terletak di

wilayah cekungan Ruhr (Ruhrgebiet atau Ruhrbecken, diambil dari nama

sungai yang mengalir di sana) di negara bagian Nordrhein Westfalen, yang

dihuni sekitar 20 juta orang dan menjadi salah satu kawasan megapolitan

terbanyak penduduknya di dunia. Kawasan ini menghimpun kota-kota

seperti Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, dan Gelsenkirchen, sehingga

25

praktis orang tidak melihat batas di antara kota-kota tersebut. Kota besar

dan penting lainnya adalah Bremen, Duesseldorf, Frankfurt am Main,

Hannover, Karlsruhe, Koeln, Nuernberg, dan Stuttgart.

G. Etnis Jerman adalah negara-bangsa untuk orang Jerman. Rasa satu bangsa ini

tumbuh pada abad ke-19 setelah banyak pihak merasa bahwa orang

Jerman terpecah-belah akibat Perang Napoleon. Secara legal, orang

Jerman adalah mereka yang berkewarganegaraan Jerman. Dengan batasan

ini, terdapat etnik-etnis asli minoritas dan etnis-etnis minoritas pendatang

(imigran). Etnis minoritas asli mencakup etnik Denmark di utara, etnik Frisia

di barat laut, serta etnik Sorbia dan Kashubia di beberapa tempat di Jerman

timur laut.

Orang Yahudi telah sejak lama menghuni kota-kota di Jerman dan,

sebagaimana di tempat-tempat lain, dikenal sebagai kaum pedagang.

Jerman sekarang memiliki populasi Yahudi terbesar ke-3 di Eropa.

Pada 2004, sekitar 6,7 juta non-warganegara tinggal di Jerman. Dengan

yang terbesar datang dari Turki, diikuti oleh Italia, Yunani, Kroasia, Belanda,

Serbia, Montenegro, Spanyol, Bosnia dan Herzegovina, Austria, Portugal,

Vietnam, Maroko, Polandia, Macedonia, Lebanon dan Perancis. Sekitar 2/3-

nya telah berada di negara ini selama delapan tahun atau lebih, dan oleh

karena itu bisa dinaturalisasikan. Derasnya imigran yang masuk ke Jerman

semenjak berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan sekitar 19% penduduk

Jerman pada tahun 2008 memiliki latar belakang kebangsaan lain.

26

H. Agama Jerman adalah tempat kelahiran Reformasi yang dimulai oleh Martin Luther

pada awal abad ke-16. Sekarang ini, Protestan (terutama di utara dan timur)

terdiri dari 33% populasi dan Katolik (terutama di selatan dan barat) juga

33%. Keseluruhan terdapat sekitar 55 juta orang beragama Kristen.

Agama terbesar kedua adalah Islam dengan 3,8 juta – 4,3 juta pengikut atau

diperkirakan (4,6% menjadi 5,2%), diikuti oleh Buddhisme dengan 250.000,

Yudaisme dengan sekitar 200.000 pengikut (0,3%), dan Hindu memiliki

beberapa pengikut 90.000 (0,1%), serta 34% sisa dari populasi Jerman

mengakui tidak memiliki agama.

I. Bahasa Bahasa resmi adalah bahasa Jerman. Bentuk bakunya dikenal sebagai

bahasa Jerman Baku (Hochdeutsch atau Standarddeutsch). Pembaku

bahasa ini adalah Martin Luther pada abad ke-16, sehingga ia dikenal pula

sebagai "Bapak Bahasa Jerman". Bahasa Jerman Baku dipelajari di sekolah

sehingga semua orang Jerman praktis menguasainya. Bahasa ini juga

dipakai di Austria, Swiss, Luksemburg, dan Liechstenstein sebagai bahasa

pengantar resmi sehingga penduduk negara-negara ini dapat saling

berkomunikasi dengan baik satu sama lainnya. Bahasa Jerman merupakan

bahasa yang paling indah didengar di seluruh Eropa.

J. Teknologi Jerman sebagai salah satu negara besar di dunia, memiliki banyak inovasi

canggih di dunia teknologi, seperti: penemuan Sinar X pada tahun 1895 oleh

Wilhelm Conrad Rontgen di laboratorium University of Wurzburg,

pengembangan mesin jet dengan penerbangan perdananya di kota Rostock

27

pada bulan Agustus 1939, penemuan teknologi four-stroke pada mobil,

aplikasi MP3 oleh lembaga riset Fraunhofer, penemuan komputer pertama

dibangun di ruang tamu Konrad Zuse tahun 1936 sehingga perangkat

pertama yang dibuat Zuse dinamai 'Z1' yang diakui hingga saat ini sebagai

program komputer yang dikendalikan pertama kali secara digital. Selain itu,

Jerman juga dikenal melalui penemuan teknologi kristal cair, tape recorder,

kaki palsu, secooter air, dan lain-lain.

28

BAB III ORGANISASI TERKAIT KEINSINYURAN DI JERMAN

A. Deutsches Institut für Normung e.V.

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN, Institut Jerman untuk

Standardisasi) berkantor di Berlin dan merupakan organisasi nasional di

Jerman yang melakukan standarisasi. Saat ini ada sekitar 30.000 (tiga puluh

ribu) Standarisasi DIN, yang meliputi hampir setiap bidang teknologi.

DIN didirikan pada tahun 1917 sebagai deutschen der

Normenausschuß Industrie (NADI, "Standardisasi Komite Industri Jerman"),

NADI ini berganti nama Deutscher Normenausschuß (DNA, "Komite

Standarisasi Jerman") pada tahun 1926 untuk mencerminkan bahwa

organisasi saat ini berurusan dengan masalah standardisasi di banyak

bidang, yaitu tidak hanya untuk produk industri. Pada tahun 1975 namanya

diubah lagi untuk Deutsches Institut für Normung, atau 'DIN' dan diakui oleh

pemerintah Jerman sebagai badan nasional standar resmi, yang mewakili

kepentingan Jerman di tingkat internasional dan Eropa.

Salah satu yang paling awal, dan mungkin yang paling terkenal,

adalah DIN 476 - standar yang memperkenalkan ukuran kertas A-series

tahun 1922 - yang diadopsi pada tahun 1975 sebagai International Standar

ISO 216. Contoh standar DIN lainnya adalah: DIN 946: Penentuan koefisien

gesekan baut / mur rakitan dalam kondisi tertentu; DIN 1.451: jenis huruf

yang digunakan oleh kereta api Jerman dan rambu lalu lintas; DIN 31.635:

transliterasi dari bahasa Arab; DIN 4512: Definisi kecepatan film, kini

digantikan oleh ISO 5800:1987, ISO 6:1993 dan ISO 2240:2003, serta DIN

72.552: nomor terminal listrik di mobil.

29

B. Verein Deutscher Ingenieur (VDI) Verein Deutscher Ingenieur (VDI) atau Perkumpulan/Asosiasi Insinyur

Jerman merupakan sebuah organisasi dari 139.000 insinyur dan ilmuwan

alam dengan 45 cabang regional. Didirikan pada tahun 1856, VDI saat ini

merupakan asosiasi rekayasa terbesar di Eropa Barat. VDI telah genap

berusia 156 Tahun. Selama 1,5 abad tersebut tidak terhitung sumbangsih

mereka terhadap kemajuan negara Jerman.

Peran VDI di Jerman adalah sebanding dengan American Society of

Civil Engineers (ASCE) di Amerika Serikat atau Australia Engineers (EA) di

Australia. VDI mempromosikan kemajuan teknologi dan mewakili

kepentingan insinyur dan usaha rekayasa di Jerman.

VDI memiliki anggota sebanyak 150.000 orang lebih dan merupakan

sebuah perkumpulan insinyur yang sangat berpengaruh dalam bidang Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Eropa. Anggota VDI memiliki

kesempatan untuk meminta bantuan mengenai prospek pekerjaan dan

kesempatan, menerima berita tentang profesi engineering, terutama di

Jerman, serta layanan lainnya seperti asuransi khusus. Anggota juga dapat

melampirkan akhiran VDI setelah menjadi anggota, dan diklasifikasikan

sebagai nama sah.

VDI menjadi partner utama pemerintah Jerman dalam pengembangan

IPTEK mulai dari A sampai Z. Kehadiran VDI sangat membantu

perkembangan IPTEK di Jerman. Di antaranya, ketika banyak terjadi

kecelakaan akibat Steam Boiler yang meledak, VDI mendirikan

Dampfkesselüberwachungsverein (Pusat Pengawas Industri Steam Boiler),

yang merupakan cikal bakal berdirinya Technischer Überwachungs Verein

(TÜV), semacam Pusat Uji Keamanan Produk Teknik.

30

C. Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine (DVT) Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine (DVT)

merupakan kelembagaan insinyur di Jerman yang lebih besar yang didirikan

pada tahun 1916. DVT yang berbasis di Berlin merupakan induk organisasi

insinyur yang memiliki 350.000 anggota dan konsorsium 95 organisasi di

bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. DVT didirikan oleh beberapa

organisasi profesi insinyur, seperti: VDI (The Association of German

Engineers), VDE (The Association of Electrical, Electronic & Information

Technologies), VDEh (The Steel Institute), STG (The German Society of

Maritime Technology), VDCh --today GDCh (The German Chemical

Society), dan DAI – German Association of Architects and Engineering

Organisations).

DVT dipahami sebagai penghubung antara anggota (insinyur), asosiasi

vokasi dan otoritas politik terkait masalah teknis kebijakan ilmiah dan

kejuruan. Tujuannya adalah promosi ilmu pengetahuan dan teknologi,

retensi di sektor rekayasa, layanan informasi bagi para anggotanya

(seminar, newsletter) dan pelibatan dalam kegiatan internasional FEANI dan

WFEO. Selama bertahun-tahun, DVT telah berhasil mempromosikan bakat

muda, sistem paten, dan saran kebijakan terkait pendidikan teknik di

Jerman.

DVT adalah anggota asosiasi Eropa rekayasa FEANI dan terkait

sertifikat atas nama "Insinyur Eropa" (EUR ING). Dengan sertifikat ini,

mobilitas insinyur di Eropa semakin meningkat. Dalam mempertimbangkan

aplikasi untuk EUR ING terserah Komite Pemantau Nasional. Insinyur DVT

masuk jajaran insinyur dunia dalam World Federation of Engineering

Organisations (WFEO).

31

BAB IV ISU – ISU POKOK

Pada kunjungan kerja ke Republik Federal Jerman, terdapat beberapa

permasalahan/issue pokok terkait dengan penyusunan RUU tentang

Keinsinyuran yang dapat digali dan menjadi bahan perbandingan dari empat

instansi yang direncanakan untuk dikunjungi yaitu Deutsches Institut fur

Normung (DIN) e.V., Komite Pendidikan Penelitian dan Teknologi, Komite

Ekonomi Parlemen Negara Bagian Brandenburg, serta Kementerian Ekonomi

dan Teknologi (BMWi) dan perwakilan Bundesingenieurkammer.

Adapun issu-issu pokok sebagai permasalahan yang dapat

digali adalah sebagai berikut:

1. Parlemen dan Senat Jerman (Bundestag dan Bundesrat) - Apa yang dipahami dari keinsinyuran dan meliputi apa saja ruang

lingkup pengaturan mengenai keinsinyuran? What is definition about the engineering and includes any arrangements regarding the scope of engineering?

- Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi dan keahlian keinsinyuran di Jerman. Kemudian siapa yang menetapkan standar kompetensi keinsinyuran? How will the competence and expertise of the engineering in Germany. Then who sets the standard engineering competence?

- Bagaimana sertifikasi dan registrasi insinyur di Jerman? Siapa yang melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap insinyur? How does the certification and registration of engineers in Germany? Who does the certification and registration of the engineers?

- Bagaimana pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur? Apakah pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur dapat menjamin perlindungan masyarakat dalam kegiatan kegiatan keinsinyuran. How will the public about the ethics and responsibilities of engineers? Is the regulation of ethics and public responsibility engineers can ensure protection of the public in the activities of engineering activities.

32

- Bagaimana regulasi kebijakan terkait pengembangan keinsinyuran di Jerman? Berapa banyak regulasi terkait keinsinyuran? Dan apa saja cakupan yang diatur di masing-masing regulasi tersebut? What regulatory policy related to the development of engineering in Germany? How many regulations related to engineering? And what are the scope of which is set in each of these regulations?

- Bagaimana parlemen mendukung pengembangan dan pemberdayaan insinyur, baik dalam konteks regulasi dan pengawasan? How to support the development and empowerment of the parliament engineers, both in terms of regulation and supervision?

2. Deutsches Institut für Normung e.V. (Badan Standarisasi Jerman): - Apa yang dipahami dari keinsinyuran dan meliputi apa saja ruang

lingkup pengaturan mengenai keinsinyuran? What is definition about the engineering and includes any arrangements regarding the scope of engineering?

- Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi dan keahlian keinsinyuran di Jerman. Kemudian siapa yang menetapkan standar kompetensi keinsinyuran? How will the competence and expertise of the engineering in Germany. Then who sets the standard engineering competence?

- Bagaimana sertifikasi dan registrasi insinyur di Jerman? Siapa yang melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap insinyur? How does the certification and registration of engineers in Germany? Who does the certification and registration of the engineers?

- Apa peran Deutsches Institut für Normung e.V. dalam sertifikasi dan penyelenggaraan keinsinyuran di Jerman? What is the role of the Deutsches Institut für Normung eV the certification and operation of engineering in Germany?

- Bagaimana pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur? Apakah pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur dapat menjamin perlindungan masyarakat dalam kegiatan kegiatan keinsinyuran. How will the public about the ethics and responsibilities of engineers? Is the regulation of ethics and public responsibility engineers can ensure protection of the public in the activities of engineering activities.

33

3. Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine/DVT dan Verein Deutscher Ingenieur/VDI –Perkumpulan/Asosiasi Insinyur Jerman: - Bagaimana pengaturan keinsinyuran di Jerman. Apa saja keahlian

atau kompetensi yang masuk dalam ruang lingkup keinsinyuran. Apa pengertian dan ruang lingkup insinyur dan keinsinyuran dalam praktek di Jerman? How are the engineering in Germany. What are the skills or competencies in the scope of engineering. What is the definition and scope of engineers and engineering in practice in Germany?

- Bagaimana kualifikasi dan standarisasi kompetensi insinyur di jerman? Kemudian apa saja parameter dan mekanisme kualifikasi dan standarisasi seseorang disebut insinyur? What qualifications and competency standardization engineers in germany? Then what are the parameters and mechanisms and standardization of qualifications someone called engineers?

- Bagaimana pengaturan mengenai standar rekayasa teknik atau teknologi di Jerman? Siapa yang membuat standar kompetensi teknik? Apa saja Prinsip pokok yang diatur dalam standar kompetensi teknik? How about setting a standard engineering or technology in Germany? Who makes the standard technical competence? What are the basic principles set forth in the standards of technical competence?

- Peran apa yang dapat dilakukan oleh DVT/VDI dalam mengatur penyelenggaraan keinsinyuran, baik terkait profesi insinyur, sertifikasi maupun pembinaan terhadap insinyur? What role do the DVT/VDI in regulating the organization of engineering, both related to the engineering profession, certification and guidance to engineers?

- Apa peran pemerintah Jerman dan Assosiasi Profesi Insinyur dalam pengaturan profesi keinsinyuran? Apa perbedaan kewenangan antara pemerintah jerman dengan asosiasi profesi, baik dalam menyiapkan insinyur, proses sertifikasi maupun pembinaan dan pengawasan? What is the role of the German government and the Association for Professional Engineers in regulating engineering profession? What is the difference between the authority of the German government with professional associations, both in preparing the engineer, the certification process and the guidance and supervision?

34

- Bagaimana hubungan DVT/VDI dengan anggota, asosiasi pendiri, masyarakat pengguna maupun pemerintah? Hal apa saja yang telah dilakukan dalam konteks hubungan tersebut? How does DVT/VDI with members, the association's founder, the user community and the government? What sort of things have been done in the context of the relationship?

- Bagaimana pengaturan etika dan tanggung jawab publik untuk menjamin perlindungan terhadap insinyur dan masyarakat pengguna jasa keinsinyuran? Siapa yang mengawasi etika dan tanggung jawab publik insinyur? How are the ethics and public responsibility to ensure the protection of the user community of engineers and engineering services? Who is overseeing ethics and public responsibility engineer?

- Apa saja sanksi dalam kegiatan keinsinyuran? Bentuk pelanggaran dan dendanya? Siapa yang menegakkan sanksi tersebut? What are the penalties in the activities of engineering? Forms of violations and penalties? Who would enforce sanctions?

4. Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi

- Apa yang dipahami dari keinsinyuran dan meliputi apa saja ruang lingkup pengaturan mengenai keinsinyuran? What is definition about the engineering and includes any arrangements regarding the scope of engineering?

- Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi dan keahlian keinsinyuran di Jerman. Kemudian siapa yang menetapkan standar kompetensi keinsinyuran? How will the competence and expertise of the engineering in Germany. Then who sets the standard engineering competence?

- Bagaimana sertifikasi dan registrasi insinyur di Jerman? Siapa yang melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap insinyur? How does the certification and registration of engineers in Germany? Who does the certification and registration of the engineers?

- Bagaimana pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur? Apakah pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur dapat menjamin perlindungan masyarakat dalam kegiatan kegiatan keinsinyuran. How will the public about the ethics and responsibilities of engineers? Is the regulation of ethics and public responsibility engineers can ensure protection of the public in the activities of engineering activities.

35

- Bagaimana regulasi kebijakan terkait pengembangan keinsinyuran di Jerman? Berapa banyak regulasi terkait keinsinyuran? Dan apa saja cakupan yang diatur di masing-masing regulasi tersebut? What regulatory policy related to the development of engineering in Germany? How many regulations related to engineering? And what are the scope of which is set in each of these regulations?

- Apa peran komite pendidikan, penelitian dan teknologi dalam pengaturan mengenai pendidikan, pengembangan teknologi dan profesi keinsinyuran? Apa ada keterlibatan komite dalam menyiapkan insinyur, proses sertifikasi maupun pembinaan dan pengawasan? What is the role of Research and technological education committee in the educational setting, technology development and the engineering profession? What was the involvement of the committee in preparing engineers, the certification process and the guidance and supervision?

- Bagaimana hubungan komite pendidikan, penelitian dan teknologi dengan para insinyur dan asosiasi profesi insinyur? Hal apa saja yang telah dilakukan dalam konteks hubungan tersebut?

- How does the committee with the engineers and engineers professional associations? What sort of things have been done in the context of the relationship?

5. Komite Ekonomi Negara Bagian Brandenburg - Apa yang dipahami dari keinsinyuran dan meliputi apa saja ruang

lingkup pengaturan mengenai keinsinyuran? What is definition about the engineering and includes any arrangements regarding the scope of engineering?

- Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi dan keahlian keinsinyuran di Jerman. Kemudian siapa yang menetapkan standar kompetensi keinsinyuran? How will the competence and expertise of the engineering in Germany. Then who sets the standard engineering competence?

- Bagaimana sertifikasi dan registrasi insinyur di Jerman? Siapa yang melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap insinyur? How does the certification and registration of engineers in Germany? Who does the certification and registration of the engineers?

- Bagaimana pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur? Apakah pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur dapat menjamin perlindungan masyarakat dalam kegiatan kegiatan keinsinyuran.

36

How will the public about the ethics and responsibilities of engineers? Is the regulation of ethics and public responsibility engineers can ensure protection of the public in the activities of engineering activities.

- Bagaimana regulasi kebijakan terkait pengembangan keinsinyuran di Jerman? Berapa banyak regulasi terkait keinsinyuran? Dan apa saja cakupan yang diatur di masing-masing regulasi tersebut? What regulatory policy related to the development of engineering in Germany? How many regulations related to engineering? And what are the scope of which is set in each of these regulations?

- Apa peran komite ekonomi dalam pengaturan dan pengembangan teknologi, profesi keinsinyuran dan pembangunan ekonomi jerman? Apa ada keterlibatan Kementerian dalam menyiapkan insinyur, proses sertifikasi maupun pembinaan dan pengawasan? What is the role of the Committe of Economics in the technology development, the engineering profession, and economic development? What was the involvement of the committe in preparing engineers, the certification process and the guidance and supervision?

- Bagaimana hubungan Komite Ekonomi dengan para insinyur dan asosiasi profesi insinyur? Hal apa saja yang telah dilakukan dalam konteks hubungan tersebut?

- How does the Committe of Economics with the engineers and engineers professional associations? What sort of things have been done in the context of the relationship?

6. Ministry of Economics and Technology of Germany (Federal Ministry of Economics and Technology/BMWi) - Apa yang dipahami dari keinsinyuran dan meliputi apa saja ruang

lingkup pengaturan mengenai keinsinyuran? What is definition about the engineering and includes any arrangements regarding the scope of engineering?

- Bagaimana pengaturan mengenai kompetensi dan keahlian keinsinyuran di Jerman. Kemudian siapa yang menetapkan standar kompetensi keinsinyuran? How will the competence and expertise of the engineering in Germany. Then who sets the standard engineering competence?

- Bagaimana sertifikasi dan registrasi insinyur di Jerman? Siapa yang melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap insinyur? How does the certification and registration of engineers in Germany? Who does the certification and registration of the engineers?

37

- Bagaimana pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur? Apakah pengaturan mengenai etika dan tanggungjawab publik insinyur dapat menjamin perlindungan masyarakat dalam kegiatan kegiatan keinsinyuran. How will the public about the ethics and responsibilities of engineers? Is the regulation of ethics and public responsibility engineers can ensure protection of the public in the activities of engineering activities.

- Bagaimana regulasi kebijakan terkait pengembangan keinsinyuran di Jerman? Berapa banyak regulasi terkait keinsinyuran? Dan apa saja cakupan yang diatur di masing-masing regulasi tersebut? What regulatory policy related to the development of engineering in Germany? How many regulations related to engineering? And what are the scope of which is set in each of these regulations?

- Apa peran Kementerian Ekonomi dan Teknologi dalam pengaturan dan pengembangan teknologi, profesi keinsinyuran dan pembangunan ekonomi jerman? Apa ada keterlibatan Kementerian dalam menyiapkan insinyur, proses sertifikasi maupun pembinaan dan pengawasan? What is the role of the Ministry of Economics and Technology in the technology development, the engineering profession, and economic development? What was the involvement of the ministry in preparing engineers, the certification process and the guidance and supervision?

- Bagaimana hubungan Kementerian Ekonomi dan Teknologi dengan para insinyur dan asosiasi profesi insinyur? Hal apa saja yang telah dilakukan dalam konteks hubungan tersebut?

- How does the Ministry of Economics and Technology with the engineers and engineers professional associations? What sort of things have been done in the context of the relationship?

38

Bab IV PENUTUP

Demikianlah Buku Panduan ini disusun untuk membantu Anggota Delegasi

memahami daerah tujuan kunjungan kerja sehingga diharapkan dapat menjadi

informasi awal yang bermanfaat bagi delegasi.

Jakarta, 17 November 2012

Badan Legislasi DPR RI

39

Lampiran I:

JADWAL ACARA Kegiatan kunjungan kerja Delegasi Badan Legislasi DPR RI ke Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland) akan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, yaitu mulai tanggal 17 November hingga tanggal 22 November 2012 dengan agenda acara sebagai berikut:

JADWAL KUNJUNGAN KERJA DELEGASI DPR RI KE REPUBLIK FEDERAL JERMAN

No WAKTU ACARA KETERANGAN

Hari 1, Sabtu/17 November 2012: Jakarta - Istanbul (Siapkan pakaian hangat mengingat Jerman di malam hari 0-6°C)

1 17.30 Berkumpul di Terminal 2D BandaraSoekarno-Hatta

Diatur travel - Premier Lounge Bandara Soekarno-Hatta

20.40 Take Off menuju Istanbul Turkish Airlines TK 67 (Boing 777-2000)

Hari 2, Minggu/18 November 2012: Istanbul-Berlin

2 06.40 Tiba di Istanbul Waktu tempuh 10 jam dan Transit 2 jam 10’

08.30 Take off menuju Berlin TK 1721 Waktu tempuh 1 jam 55’

10.25 Tiba di berlin - Proses imigrasi dilanjutkan menuju tempat makan siang

- Dikoordinasikan oleh Travel

12.00 makan siang lokal restoran

13.30 menuju hotel dilanjutkan dengan “check in” di “Holiday Inn”

Dikoordinasikan oleh Travel

15.00 Ishoma dilanjutkan dengan Istirahat

18.00 kumpul di lobby hotel dilanjutkan berangkat menuju restoran

dikoordinasikan oleh Travel

40

19.00 Makan Malam di restoran Lokal

21.00 kembali ke hotel dan istirahat

Hari 3, Senin/19 November 2012: Berlin

3 07.00 Makan Pagi

09.00 Berkumpul di lobby hotel dilanjutkan berangkat menuju gedung pertemuan

Dikoordinasikan oleh protokol KBRI Jerman

10.00 -12.00

Pertemuan dengan Deutsches Institut fur Normung (DIN) e.V

- Pakaian Resmi/Sipil Lengkap

- Dikoordinasikan oleh KBRI

13.00-15.00

Pertemuaan dengan Buta Besar dan Home staff KBRI (disertai makan siang)

Dikoordinasikan oleh KBRI Jerman

16.00-18.00

Kembali ke hotel dan istirahat (ISHOMA)

19.00-21.00

Makan malam dikoordinasikan oleh Travel

21.00 Acara bebas / istirahat di hotel

Hari 4, Selasa/20 November 2012: Berlin

4 08.00 Makan Pagi

09.30-12.00

Internal Meeting

12.00 Ishoma

14.00 Berangkat menuju Gedung Parlemen

Dikoordinasikan oleh KBRI dan Protokol Parlemen Jerman

15.00 -16.30

Pertemuan dengan komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi di Parlemen Jerman

- Pakaian Resmi/Sipil Lengkap

17.00 Kembali ke Hotel

19.00 -20.30

Makan Malam di koordinasikan oleh Travel

21.00 Istirahat

41

Hari 5, Rabu/21 November 2012: Berlin-Frankfurt-Istanbul

08.00 Makan Pagi

09.00 Menuju Brendenburg catatan: “Ceck out hotel”

- Pakaian Resmi/Sipil Lengkap

- Dikoordinasikan oleh KBRI

10.00 -11.30 Pertemuan dengan Komite Ekonomi, Parlemen Negara Bagian Brandenburg

12.00 ISHOMA

15.00-16.30 Pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Teknologi (BMWi) serta perwakilan dari Bundesingenieurkammer

- Pakaian Resmi/Sipil Lengkap

- Dikoordinasikan oleh KBRI

17.00 Berangkat menuju Bandara

18.00 Tiba di Bandara dilanjutkan dengan proses check in & Imigrasi

19.05 Take off menuju Istanbul TK 1724

22.55 Tiba di Istanbul

Hari 6, Kamis/22 November 2012: Dubai-Jakarta

00.40 Take off Menuju Jakarta TK 66

19.15 Tiba di Jakarta

Jadwal masih dapat berubah menyesuaikan arrangement dari KBRI Jerman.

Mengingat suhu udara di Jerman mencapai 0-6°C maka diharapkan kepada Anggota untuk membawa pakaian/jaket hangat.

JAKARTA, 17 November 2012 BADAN LEGISLASI DPR RI

42

Lampiran II DAFTAR NAMA DELEGASI

Delegasi Badan Legislasi DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan rincian: 1 (satu) orang Ketua Delegasi;

8 (delapan) orang anggota Delegasi;

2 (dua) orang Sekretariat Badan Legislasi; dan

1 (satu) orang Tenaga Ahli Badan Legislasi.

Tabel 2. Daftar Delegasi

NO. NAMA FRAKSI /

NO.ANGGOTA KETERANGAN

1.

H. SUNARDI AYUB, SH

F-HANURA/A-12

KETUA DELEGASI/ WAKIL KETUA

BALEG

2.

Ir. NANANG SAMODRA, KA., MSc

F-PD/A-537 ANGGOTA

3.

PAULA SINJAL, SH. M.Si.

F-PD/A-555 ANGGOTA

4.

FERDIANSYAH, SE., MM.

F-PG/A-220 ANGGOTA

43

5.

Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA

F-PG/A-180 ANGGOTA

6.

KH. Ir. ABDUL HAKIM, MM.

F-PKS/A-57 ANGGOTA

7.

INDRA, SH.

F-PKS/A-64 ANGGOTA

8.

H. CHAIRUL NAIM, SH., MH.

F-PAN/A-112 ANGGOTA

9.

DJAMAL AZIS, B.Sc., SH.,MH.

F-HANURA/A-10 ANGGOTA

10.

LIBER SALOMO SILITONGA

- SEKRETARIAT

BALEG

44

11.

AHMAD YANI HARI NUGROHO

- SEKRETARIAT

BALEG

12.

RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si

- TENAGA AHLI

BALEG

45

Lampiran III RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG KEINSINYURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia dalam mengembangkan

dirinya memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum, dapat dicapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian kebudayaan dan peradaban bangsa yang tinggi;

c. bahwa sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing-masing sehingga belum mempunyai standarisasi keahlian, kemampuan, dan kompetensi profesional;

d. bahwa saat ini belum ada pengaturan yang terintegrasi mengenai rekayasa teknik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik kepada sumber daya manusia yang melakukan rekayasa teknik maupun masyarakat pada umumnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Keinsinyuran;

46

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEINSINYURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keinsinyuran adalah rekayasa teknik dengan menggunakan ilmu

pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan profesionalitas untuk merancang dan membangun sistem, struktur, proses, material, mesin, dan perangkat demi tujuan peningkatan nilai tambah dan daya guna barang atau jasa.

2. Insinyur adalah orang yang berprofesi di bidang Keinsinyuran. 3. Insinyur Asing adalah Insinyur berkewarganegaraan asing yang berprofesi

di bidang Keinsinyuran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk

meningkatkan dan memelihara mutu dan pelayanan Keinsinyuran. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi. BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Penyelenggaraan Keinsinyuran berasaskan: a. profesionalitas; b. integritas; c. keadilan; d. keselarasan; e. kemanfaatan; f. keamanan dan keselamatan;

47

g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Keinsinyuran bertujuan untuk: a. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

Keinsinyuran; b. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Insinyur yang

andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas; c. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa dan masyarakat dalam

penyelenggaraan Keinsinyuran; dan d. mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB III SYARAT INSINYUR

Pasal 4

Untuk menjadi Insinyur, seseorang harus memenuhi persyaratan:

a. lulusan pendidikan tinggi teknik pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atau setara dengan penjenjangan kualifikasi profesi di bidang keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. berpengalaman dalam kegiatan Keinsinyuran sesuai standar atau kualifikasi yang ditentukan oleh asosiasi profesi; dan

c. lulus uji kompetensi.

BAB IV SERTIFIKASI, REGISTRASI, DAN IZIN KERJA

Bagian Kesatu Sertifikasi

Pasal 5

(1) Seseorang yang telah lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat lisensi dari badan yang berwenang melakukan sertifikasi profesi.

48

(3) Sertifikat kompetensi kerja untuk Insinyur diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atas usul asosiasi profesi.

(4) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 6 (1) Seseorang yang telah memenuhi sertifikasi kompetensi kerja sebagai

Insinyur wajib melakukan registrasi. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dewan Insinyur Indonesia.

Bagian Ketiga Izin Kerja

Pasal 7

(1) Insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran harus mendapatkan izin kerja dari pemerintah.

(2) Insinyur yang telah mendapatkan izin kerja dapat melakukan kegiatan Keinsinyuran di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki izin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.

(3) Dalam hal kegiatan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 9

(1) Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan izin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan kegiatan keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;

49

c. pembekuan izin kerja; d. pencabutan izin kerja; dan/atau e. denda.

Bagian Keempat Insinyur Asing

Pasal 10

Setiap warga negara asing yang bekerja pada bidang Keinsinyuran di Indonesia harus: a. dinyatakan sebagai Insinyur menurut hukum negaranya; b. mengikuti sertifikasi Keinsinyuran; c. melakukan registrasi; dan d. memiliki izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11 Insinyur asing yang bekerja di Indonesia wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

(1) Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran; c. pembekuan izin kerja; dan/atau d. pencabutan izin kerja.

(3) Dalam hal kegiatan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Insinyur asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, serta penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

50

PENGEMBANGAN PROFESI

Pasal 14 (1) Untuk menjamin kompetensi dan meningkatkan mutu profesi, Insinyur

mengikuti pengembangan profesi dan pemeliharaan kompetensi oleh organisasi profesi keinsinyuran.

(2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk: a. membentuk dasar-dasar kompetensi profesional Keinsinyuran; b. meningkatkan mutu Insinyur agar profesional dalam pelaksanaan

tugas dan tanggungjawab; dan c. menjamin kompetensi profesional Insinyur.

(3) Pengembangan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk menentukan jenjang kualifikasi profesi.

(4) Pengembangan profesi diselenggarakan berdasarkan suatu standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Insinyur

Pasal 15 Insinyur berhak: a. melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai standar kompetensi profesi; b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan standar profesi; c. memperoleh informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan jujur dari

pengguna jasa Keinsinyuran; d. menerima imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan; e. mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan f. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi

keinsinyuran.

Pasal 16 Insinyur berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai keahlian dan berdasarkan

Kode Etik Insinyur;

51

b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan jenjang kualifikasi yang dimiliki Insinyur;

c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan aspek lingkungan;

d. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atas kerahasiaan hubungannya dengan pengguna jasa tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan, bahkan setelah selesai pekerjaan dilaksanakan;

e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik dan budaya; dan

f. memelihara kompetensi, memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti perkembangan Keinsinyuran.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 17 Pengguna jasa Keinsinyuran berhak: a. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa

Keinsinyuran yang tidak kompeten dan tidak profesional; b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa Insinyur yang

akan dipakai atau digunakan; c. mendapatkan pelayanan dan jasa sesuai dengan perjanjian kerja; dan d. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran kontrak dan kerugian lain

diluar kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengguna jasa Keinsinyuran berkewajiban:

a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan jujur tentang pekerjaan dan jasa yang akan dilaksanakan Insinyur;

b. mempertimbangkan nasihat dan petunjuk Insinyur atas sebuah pekerjaan dan jasa yang akan diterima; dan

c. memberikan imbalan sesuai dengan jasa yang diterima.

BAB VII DEWAN INSINYUR INDONESIA

Bagian Kesatu

52

Umum

Pasal 19

(1) Untuk melindungi pengguna jasa dan masyarakat serta untuk meningkatkan mutu pelayanan profesi Keinsinyuran, dibentuk Dewan Insinyur Indonesia.

(2) Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh asosiasi profesi di bidang Keinsinyuran.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 20 Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi pengembangan dan pengawasan terhadap Insinyur dan penyelenggaraan Keinsinyuran.

Pasal 21 Dewan Insinyur Indonesia mempunyai tugas: a. mengembangkan standar kompetensi Keinsinyuran sesuai peraturan yang

berlaku; b. melakukan pemeliharaan kompetensi insinyur; c. melakukan registrasi terhadap Insinyur; d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa Keinsinyuran

yang dilaksanakan bersama instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; dan

e. melakukan pembinaan bersama Pemerintah terhadap Insinyur mengenai pelaksanaan etika profesi.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Dewan Insinyur Indonesia mempunyai wewenang: a. menetapkan bakuan kompetensi Insinyur; b. menetapkan kode etik Insinyur; dan c. menegakkan disiplin dan kehormatan Insinyur.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 23

(1) Dewan Insinyur Indonesia terdiri atas pimpinan Dewan dan anggota

53

Dewan.

(2) Pimpinan Dewan Insinyur Indonesia terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.

(3) Pimpinan Dewan Insinyur Indonesia adalah penanggung jawab tertinggi.

(4) Pimpinan Dewan Insinyur Indonesia bekerja secara kolektif kolegial.

(5) Pimpinan Dewan Insinyur Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.

(6) Untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya, Dewan Insinyur Indonesia dapat membentuk Komite-Komite yang bersifat tetap ataupun ad-hoc dari antara anggotanya.

Pasal 24

(1) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) anggota yang dipilih dari unsur-unsur yang berasal dari: a. organisasi-organisasi profesi Keinsinyuran: 3 (tiga) orang; b. akademisi teknik: 2 (dua) orang; c. industri atau masyarakat pengguna jasa dan penghasil produk

Keinsinyuran: 2 (dua) orang; dan d. Pemerintah: 2 (dua) orang.

(2) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia untuk yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Organisasi Profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Dewan Insinyur

Indonesia

Pasal 25 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Insinyur Indonesia harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65

(enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Dewan Insinyur Indonesia; dan

d. memiliki pengalaman dan praktik Keinsinyuran sekurang-kurangnya 5

54

(lima) tahun; melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Dewan Insinyur Indonesia.

Pasal 26

(1) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia berhenti atau diberhentikan karena : a. berakhir masa jabatan; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia; e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3

(tiga) bulan; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal anggota Dewan Insinyur Indonesia menjadi tersangka tindak

pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Insinyur Indonesia. (4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan Menteri kepada Presiden. (5) Pengisian kekosongan keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberhentian ditetapkan Presiden.

(6) Masa jabatan Dewan Insinyur Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Insinyur Indonesia dibantu sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kode Etik Insinyur

Pasal 28

(1) Untuk menjamin mutu jasa Keinsinyuran dibuat Kode Etik sebagai landasan tata laku Insinyur.

(2) Kode Etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Insinyur Indonesia.

55

Pasal 29

Kode etik insinyur harus dijadikan pegangan dan landasan tingkah laku setiap insinyur dalam menjalankan penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 30

(1) Pelaksanaan tugas-tugas Dewan Insinyur Indonesia dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pengelolaan Pembiayaan tugas-tugas Dewan Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan Pembiayaan tugas-tugas Dewan Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit secara berkala oleh akuntan publik.

BAB VIII

PEMBINAAN JASA KEINSINYURAN

Pasal 31 (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan jasa Keinsinyuran. (2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Pembinaan jasa Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan: a. menetapkan standar kompetensi Insinyur; b. melaksanakan program pemberdayaan kapasitas nasional

Keinsinyuran; dan c. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan jasa Insinyur.

Pasal 32

Pembinaan jasa Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diarahkan untuk : a. meningkatkan mutu dan kualitas jasa profesi insinyur; b. menjamin perlindungan bagi masyarakat atas pemberian jasa profesi yang

dilakukan oleh insinyur; dan c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 33

56

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan audit kinerja Keinsinyuran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit kinerja Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Keinsinyuran, tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan hingga ditetapkan pengaturan lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini;

b. Insinyur yang telah memiliki sertifikat dari Organisasi Profesi dan nomor registrasi dari lembaga berwenang yang telah ada, dinyatakan sebagai Insinyur yang telah teregistrasi; dan

c. sertifikasi dan registrasi Insinyur harus disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 36 Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dibentuk paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 37

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

57

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

58

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN … TENTANG

KEINSINYURAN I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang dalam mengembangkan dirinya memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan tersebut salah satunya dapat dicapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian kebudayaan dan peradaban bangsa yang tinggi.

Sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing-masing sehingga belum mempunyai standarisasi keahlian, kemampuan, dan kompetensi profesional. Insinyur sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan jasa teknologi haruslah memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril maupun materiil dan di muka hukum. Sehingga dalam memberikan pelayanan jasa teknik dan teknologi terhadap pengguna jasa, harus dilakukan secara professional dan bertanggungjawab.

Salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan jasa teknik dan teknologi adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi teknik yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang Insinyur mempunyai karakteristik yang khas yang terlihat dari kemampuan untuk melakukan suatu upaya rekayasa teknik dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknik dan teknologi yang ada. Kemampuan untuk melakukan upaya rekayasa

59

teknik dan teknologi ini untuk meningkatkan keunggulan infrastruktur, keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.

Pelayanan jasa yang berkualitas ini hanya dapat diberikan oleh Insinyur yang memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya. Namun kenyataan saat ini, profesi Insinyur belum memiliki aturan hukum yang memadai dan belum ada pengaturan yang terintegrasi mengenai rekayasa teknik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik kepada sumber daya manusia yang melakukan rekayasa teknik maupun masyarakat pada umumnya.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik kepada Insinyur maupun pengguna jasa Keinsinyuran, meningkatkan keselamatan kerja, keunggulan hasil rekayasa, serta bertambahnya kualitas hidup dan kesejahteraan Insinyur dan masyarakat, maka perlu diatur kegiatan Keinsinyuran dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga kegiatan Keinsinyuran benar-benar dilakukan berdasarkan atas penguasan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta keahlian professional serta berdasarkan suatu kerangka hukum yang jelas. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap seluruh kegiatan rekayasa teknik dan teknologi , diperlukan pengaturan mengenai Keinsinyuran dalam suatu undang-undang.

Penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran hendaknya berlandaskan pada asas profesional; integritas; keadilan; keselarasan; manfaat; keamanan dan keselamatan; kelestarian lingkungan hidup; dan keberlanjutan. Hal ini ditujukan agar tujuan pengaturan Keinsinyuran dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun Pengaturan Keinsinyuran bertujuan untuk: a. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam kegiatan

Keinsinyuran b. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Insinyur

yang andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas; dan

c. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa dan masyarakat dalam kegiatan Keinsinyuran; Adapun lingkup pengaturan dari Undang-Undang tentang Keinsinyuran

secara garis besar mengatur tentang bagaimana kegiatan Keinsinyuran terselenggara oleh sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab dengan terpenuhinnya syarat dan kualifikasi yang terstandar, demikian pula proses sertifikasi, registrasi dan izin kerja yang

60

jelas. Pengaturan juga mencakup bagaimana pengembangan profesi di bidang Keinsinyuran. Lingkup selanjutnya mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan atau kegiatan Keinsinyuran yang terkait dengan hak dan kewajiban antara Insinyur dan pengguna jasa. Sebagai suatu hubungan kerja maka hasil kegiatan Keinsinyuran harus dapat memberi manfaat tidak hanya bagi pengguna jasa tapi bagi masyarakat yang menjadi pengguna hasil karya kegiatan Keinsinyuran sehingga perlu diatur bagaimana pembinaan profesi Keinsinyuran ini termasuk di dalamnya mengenai kelembagaan yang bertanggung jawab menetapkan dan mengembangkan suatu standar profesi dan kode etik serta kedisiplinan pelaksanaan profesi Keinsinyuran sehingga mampu mengawal apa yang menjadi tujuan pengaturan Keinsinyuran sesuai yang diharapkan dalam Undang-Undang ini.

Sebagai suatu aturan, Undang-Undang ini dilengkapi pula dengan alat penegakan hukum berupa ketentuan sanksi baik berupa pidana maupun administratif. Untuk mengatasi kekosongan hukum diatur ketentuan peralihan terkait dengan kenyataan bahwa kegiatan Keinsinyuran telah lama dipraktikan dalam masyarakat sebelum lahirnya undang-undang ini, terutama terkait status mereka yang sudah berprofesi di bidang Keinsinyuran ini jauh sebelum lahirnya Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap Insinyur harus mempunyai keahlian dan keilmuan, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Insinyur harus mengikuti sistem dan standar yang berlaku.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah kesadaran Insinyur akan fungsinya dalam penyelenggaraan praktik Keinsinyuran serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

61

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan Keinsinyuran dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara, serta selaras dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan Keinsinyuran dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dan bagi kepentingan nasional.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan Keinsinyuran, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan Keinsinyuran dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Keinsinyuran memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Keinsinyuran dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

62

Yang dimaksud dengan “uji kompetensi” adalah proses sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6

Registrasi dimaksudkan hanya sebagai kegiatan pencatatan administrasi dalam rangka pendataan profesi Insinyur.

Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas. Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

63

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19

Cukup jelas. Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas. Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

64

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keinsinyuran meliputi menteri yang mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang riset dan teknologi, bidang pekerjaan umum, dan bidang perindustrian.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas. Pasal 33

Cukup jelas. Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas. Pasal 37

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

65

CATATAN

66

CATATAN

67

CATATAN

68

CATATAN