Bentuk kepedulian dan rencana aksi nyata Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang bersama dengan mitra Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dalam program Pelestarian adalah bentuk penghargaan kita pada sejarah dan sebagai aset untuk masa depan bangsa Indonesia. Aset pusaka, pengelolaan, peran pemerintah daerah, stakeholder dan partisipasi lembaga pelestari serta masyarakat lokal dalam suatu tatanan ruang adalah unsur penting dalam mengembangkan suatu sistem pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang berkelanjutan dan diharapkan dapat menambah khasanah keragaman Kota Pusaka Dunia. Mari wujudkan Kota Pusaka Indonesia yang lestari.

Kota PusakaKota Pusaka

Saatnya Kita Peduli! Kota Pusaka

Kota Pusaka

Sekretariat P3KP:SUD Forum Lantai 8Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru - Jakarta Selatan 12110Tel/Fax: 021-7231611, 021-7243431www.penataanruang.net

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia

Langka

h Indonesia M

embuka M

ata Dunia

Pasar Apung, BanjarmasinFoto sumber: portalbanjarmasin.com

Balai Kota, MalangFoto sumber: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Kota PusakaLangkah Indonesia Membuka Mata Dunia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Pengantar Imam S. Ernawi

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi warisan budaya yang kaya dan beragam. Potensi ini terwujud dalam bentuk kesenian, adat istiadat, bahasa, situs, arsitektur

dan kawasan bersejarah. Kekayaan dan keragaman warisan budaya inilah yang telah memberikan kontribusi kepada kota-kota di Indonesia, sehingga masyarakat kota dengan proses budayanya, telah membentuk karakter, keunikan, dan citra budaya yang khas melekat pada setiap kota serta memberikan peran signifikan dalam pembentukan identitas kota

Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan pentingnya kota-kota memperhatikan nilai parsial budaya yang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.Hal ini mengandung makna bahwa tema budaya menjadi salah satu faktor determinan dalam pengelolaan kawasan disamping tema-tema lainnya, seperti lingkungan, sumber daya alam dan teknologi, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Pelestarian dan pengelolaan kota-kota pusaka sangat bergantung dengan potensi pusaka yang terdapat didalamnya.Kota-kota atau kawasan pusaka dengan nilai peninggalan budaya yang kuat perlu lebih komprehensif penanganannya,sehingga tidak terfragmentasi secara sektoral.Untuk itu, pendekatan pengelolaan kawasan pusaka harus berbasis pada kebijakan spasial penataan ruang daerah setempat yang solid dan konsisten, tercermin antara lain dari

Direktur Jenderal Penataan RuangKementerian Pekerjaan Umum

Kata Pengantar 3

urban leadership serta kebijakan program dan anggaran yang responsif. Integrasi antar sektor yang mengambil locus pada kawasan pusaka dengan aset-asetnya harus diselenggarakan dalam kerangka mewujudkan kota pusaka sebagai identitas utama, sekaligus mendorong berbagai potensi ekonomi yang mengikutinya.

Keragaman visi jangka panjang kota-kota pusaka seyogyanya tertuang pada kebijakan penataan ruang secara hirarkis dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang(RDTR), hingga elaborasi panduan tata bangunan dan lingkungan melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan(RTBL). Kebijakan tersebut dapat menjadi arahan dasar dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan pusaka secara terintegrasi dengan elemen kota sekitar sebagai sebuah entitas perkotaan yang utuh. Diperlukan kelembagaan yang adaptif untuk mewujudkan kualitas tata ruang berbasis pelestarian pusaka dan budaya kota yang berkelanjutan.

Pada tahun 2011 yang lalu, Kementerian Pekerjaan Umum c.q Ditjen Penataan Ruang bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) telah memetakan 9 (sembilan) kota pusaka sebagai laboratorium untuk mengenal beberapa karakter kota/kawasan pusaka di Indonesia. Kesembilan kota pusaka tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tipologi kota pusaka, sebagai berikut: (1) Bukittinggi adalah kota sedang di perbukitan/dataran tinggi, (2) Sawahlunto merupakan kota kecil peninggalan pertambangan, (3) Baubau adalah kota kecil dengan 1000 Benteng dan Pelabuhan tradisional, (4) Yogyakarta merupakan kota besar pada dataran rendah yang sudah berkembang pesat, (5) Banjarmasin merupakan kota besar dengan tipologi kota tepian air (waterfront city), (6) Ternate merupakan kota pesisir pantai dengan karakter

kepulauan, (7) Malang merupakan kota besar ex-pusat pemerintahan kolonial, (8) Banda Aceh merupakan kota sedang dengan pusaka religius yang kental, dan (9) Ambon merupakan kota sedang dengan karakter pesisir dan pelabuhan yang kuat.

Keragaman tipologi kota pusaka yang dimiliki oleh Indonesia membuktikan bahwa potensi kearifan lokal yang telah mengental dapat menjadi dasar terwujudnya Kota Pusaka Indonesia, sekaligus sebagai cikal bakal menuju Kota Pusaka Dunia (World Heritage City). Bagi kota-kota yang memiliki peninggalan kebudayaan yang kuat dan telah terjaga dengan baik diharapkan dapat terus meningkatkan integrasinya dengan lingkungan binaan perkotaan agar kota pusaka dapat meningkat kualitasnya secara simultan, sedangkan untuk kota-kota lainnya perlu terus didorong untuk meningkatkan pengelolaan kawasan pusakanya sesuai dengan arahan rencana tata ruangnya.

Akhirnya, kami berharap buku “Kota Pusaka: Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia” benar-benar dapat menjadi media belajar bagi semua pihak yang menaruh perhatian besar dalam pengelolaan dan pelestarian Kota Pusaka, sekaligus membangun motivasi dan inspirasi baruyang menjadi titik tolak dalam perumusan langkah tindak lanjut yang terukur, terjangkau, dan lebih sistematis menuju Kota Pusaka Dunia di tanah air yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang

Imam S. Ernawi

SambutanI Gede ArdikaKetua Dewan Pimpinan BPPI

Salam lestari!

Buku ringkasan eksekutif “Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia” merupakan sebuah upaya strategis untuk mengantarkan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pelestarian aset pusaka di daerahnya masing-masing serta pengelolaan untuk pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakatnya, yang pada akhirnya mengantarkannya untuk mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan dunia.

Menarik sekali mencermati hasil kajian dari survey dan pengumpulan data dalam penajaman kriteria kota pusaka dan penilaian kapasitas manajemen kota pusaka pada beberapa kota yang telah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Penataan Ruang bersama-sama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada akhir tahun 2011. Kajian yang akhirnya mengerucut pada pendefinisian kota pusaka Indonesia adalah “kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota, yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif.”

Pemahaman ini berangkat dari kriteria yang terlebih dahulu disusun oleh UNESCO mengenai kota pusaka dunia. Kota

Kata Pengantar 5

yang memenuhi deskripsi sebagai kota pusaka dunia merupakan kota yang penting dan istimewa sehingga melampaui batas-batas nasional dan memiliki nilai penting bagi umat manusia di masa kini maupun mendatang. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sebuah perencanaan tata ruang tidak mudah mengakomodasi kompleksnya aspek sosial budaya dan bahkan belum sepenuhnya RTRW Kota mendapatkan perhatian lintas sektoral yang terpadu dalam implementasi pelestarian dan pengelolaan pusaka di masing-masing kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mendukung sepenuhnya program dari Kementerian Pekerjaan umum cq. Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang akan memberikan perhatian kepada Kota Pusaka melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), guna mengawal implementasi Undang Undang Penataan Ruang.

Hal ini menjadikan P3KP strategis di samping mempersiapkan pelaksanaan pelestarian dan

pengelolaan Kota Pusaka dalam kaidah penataan ruang khususnya, maka sekaligus juga membantu penyadaran kepedulian dan apresiasi terhadap aset pusaka dan menghindarkannya dari penghancuran. Program ini akan mendorong perumusan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemerintah daerah dan masyarakat setempat, dalam meningkatkan kualitas ruang serta kualitas hidup masyarakat dalam aktualisasi Kota Pusaka Indonesia, atau bahkan dapat dinominasikan sebagai Kota Pusaka Dunia.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan sehingga tersusunnya buku ringkasan eksekutif ini.

Ketua Dewan Pimpinan BPPI

I Gede Ardika

NiasSumber Foto: BPPI

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka6

Panorama Candi Borobudur dan Gunung MerapiSumber Foto: Suparno, Borobudur, Magelang

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka 7

DAftAr ISIPendahuluan 9

Dasar Kebijakan 17

Kajian Pustaka 43

Studi Profil Kota Pusaka 59

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 95

Kesimpulan dan Rekomendasi 113

Lampiran 121

Daftar Pustaka 144

Tim Penyusun 146

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka8

Pendahuluan1

Taman Sari, YogyakartaSumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Kota Pusaka10

TANTANGAN KOTA PUSAKA

Pada dasarnya Penataan Ruang adalah suatu alat untuk mengatur alokasi ruang, manusia, dan kegiatannya. Ruang tidak hanya berisi

benda-benda mati seperti rumah, pasar, kantor, industri, jalan, jembatan, saluran, taman dll. Ruang berisi manusia dan kegiatan didalamnya yang meliputi seluruh upayanya memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Ruang harus memungkinkan manusia untuk hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya, mencari nafkah, membina keluarganya, mengembangkan masyarakat yang harmonis, mengembangkan kepribadian dan jatidirinya. Ruang kota/desa mencerminkan kepribadian dan jatidiri masyarakatnya, dan sebaliknya, ruang kota juga dapat membentuk kepribadian dan jatidiri warganya.

Ruang kota/desa perlu dibangun dan dipelihara menyesuaikan pada karakter, sejarah, dan budaya warganya, agar terbangun sambung rasa serta keharmonisan yang membahagiakan. Kota yang harmonis dan berkarakter tidak hanya membahagiakan warganya, tetapi juga dinikmati oleh semua pengunjung dan pendatang karena mereka dapat menemukan kejelasan alur yang dianut.

Sayang sekali nilai-nilai kehidupan, faktor estetika, etika, “jiwa”, serta harmoni dalam penataan ruang sering dilupakan dan diabaikan. Yang lebih mendapat perhatian adalah perhitungan fisik, kekuatan, dan efisiensi yang lebih terukur. Karakter dan jatidiri ruang kurang digarap dengan sungguh-sungguh, padahal ruang itu mencerminkan dan juga membentuk karakter manusianya.

Peninggalan sejarah berupa ruang, bangunan, kehidupan, tradisi dan sejarah dari masa lalu mengandung banyak pelajaran, inspirasi yang dapat dimanfaatkan kedepan. Peninggalan itu juga mengandung banyak collective memory yang menyatukan kita, yang memberi suasana akrab, kenangan lama dan semangat bersama untuk membangun dan memelihara.

Peninggalan lama itu merupakan bukti sejarah yang dapat langsung dilihat, dirasakan, dan dinikmati, yang membantu generasi berikutnya untuk memahami pengalaman dan perjuangan generasi sebelumnya dalam menjawab tantangan zamannya. Begitu banyak pelajaran yang dapat diserap, yang sayangnya sering diabaikan dan tidak dimanfaatkan.

Suatu kota tanpa ingatan ke belakang, tanpa collective memory, tanpa kesadaran sejarah adalah seperti orang hilang ingatan, orang yang tidak punya referensi, tidak tahu dari mana mau kemana. Sebaliknya suatu kota yang punya banyak peninggalan dan referensi akan berdiri mantab, percaya diri, dan dapat dengan mudah dikenali, diapresiasi, dan dicintai.

Kawasan lama atau kawasan bersejarah suatu kota atau desa perlu dilestarikan. Penataan Ruang harus dapat melindungi kekayaan sejarah itu, yang merupakan aset tak tergantikan yang tak ternilai. Keseluruhan kota atau desa harus merupakan kesatuan yang harmonis yang mencerminkan kepribadian dan jatidirinya.

Ini tidak berarti bahwa kota atau desa itu tidak boleh berubah dan berkembang. Pelestarian adalah perubahan yang terkendali. Ia adalah bagian dari

Pendahuluan 11

Kawasan Pusaka yang Diharapkan dapat Dikelola dengan BaikSumber Foto: CHC - BPPI

Kota Pusaka12

perubahan menanggapi tantangan zamannya, tanpa kehilangan aset dan nilai yang berharga yang harus dilestarikan. Bagaimana membuat pertahanan dalam perubahan itu adalah “seni” tata ruang yang harus dikembangkan.

Orang yang sadar dan berkepribadian tidak akan mau larut begitu saya dalam perubahan masal. Ia akan bertahan menjaga agar karakternya tetap eksis dalam perubahan yang melanda dunia. Suatu kota atau desa yang berkarakter harus menjaga agar karakter yang berasal dari sejarah dan budayanya dapat terus lestari ditengah perubahan masal itu.

Kelestarian ini yang membuat suatu kota tampil jelas ditengah keseragaman yang mewabah. Konsistensi ini yang membuat suatu kota atau desa dihormati dan dihargai, yang membuat warganya nyaman dan tenteram di dalam harmoni ruangnya, dan membuat tamu dan pendatang menikmati suguhan yang berkualitas dan punya karakter.

Indonesia terkenal dengan sejarah dan budayanya. Kota dan desa di Indonesia banyak yang mempunyai cirri khas yang merupakan cerminan dari budaya warganya yang tidak terdapat di daerah atau di negara lain. Kekayaan lingkungan yang berbasis budaya ini tidak boleh dibiarkan rusak dan hilang. Ia harus tetap dipelihara untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya, dan merupakan sumbangan bagi dunia.

KOTA PUSAKA INDONESIA MENJAWAB TANTANGAN

Tak disangkal bahwa wilayah Indonesia yang luas ini merupakan kekayaan akumulasi kota atau kawasan bersejarah. Penelitian Werner Rutz tahun

1987 menyebutkan bahwa kota-kota besar dan kecil yang ada di Indonesia memiliki akar sejarah yang dihasilkan dari berbagai situasi dan pengaruh budaya serta kehadiran penguasa yang berbeda. Ini dipertegas dengan berbagai studi tentang bentuk kota (urban morphology) di Indonesia yang banyak difokuskan pada pembangunan perkotaan dan kadang dalam konteks konservasi kota. Objek studi adalah kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta (Santoso 2011) Bandung (Siregar 1990), Semarang (Widodo 1988; Zahnd 2008), Lasem (Pratiwo 2010) dan Yogyakarta (Ikaputra 1993; Adishakti 1997, Zahnd 2008) atau di Sumatera, seperti Padang (Alvarez 2002) dan Bukittingi (Wongso 2001). Belum lagi berbagai penelitian tentang lansekap atau budaya setempat.

Sebagai contoh, dalam penelitiannya terhadap morfologi kota Yogyakarta, Adishakti (1997) menyimpulkan pusaka ruang perkotaan (urban space heritage). Setting ruang di dalam bentuk tatanan obyek-obyek di suatu lingkungan sesungguhnya merupakan suatu keunikan, yang berbeda dengan lingkungan yang lain. Elemen dari tiap obyek tersebut seperti fasad bangunan maupun teduh dan rimbunnya pepohonan saling terkait dalam menciptakan pelingkup atau ruang tertentu. Hal inilah yang dirasakan siapapun yang berada di ruang tersebut dan mendorong adanya kegiatan yang spesifik pula di ruang tersebut.

Hal tersebut menjelaskan komponen apa saja yang merupakan potensi sebuah kota pusaka. Bangunan bersejarah, kerajinan serta kesenian bersanding harmonis dengan pohon dan satwa setempat dalam bentang geografisnya. Surakarta adalah contoh kota yang telah mengupayakan pemanfaatan potensinya dipandu slogan ”Solo Past is Solo Future”. Ngarsapura sebagai kawasan kerajinan

Pendahuluan 13

Kawasan Wisata Batik Kauman SoloSumber Foto: CHC - BPPI

Kota Pusaka14

dan Galebo sebagai kawasan kuliner menunjukkan peran pemerintah untuk memperkuat potensi lokal yang ada, bukan sekadar memasukkan elemen kota baru seperti mall atau ”night park”. Saat bersamaan, kawasan kerajinan batik yang merupakan bukti hadirnya wirausahawan setempat pun menggeliat dan menghidupkan kawasan lama, yaitu Kawasan Kauman dan Laweyan.

Begitu pula dengan kota tambang Sawahlunto yang kembali bergairah sebagai kota wisata budaya. Penting pula menyebut Kota Yogyakarta yang bangkit setelah gempa tahun 2006 dengan tetap mengusung jati diri sebagai kota budaya serta Kota Surabaya yang pelan-pelan menempatkan diri sebagai kota metropolitan yang mengedepankan kelestarian budaya serta alamnya. Pengalaman mereka menunjukkan adanya upaya inovatif, seperti mengikutkan aspek ekonomi. Bukankah ekonomi tidak harus bertentangan dengan pelestarian.

Kota-kota yang telah disebutkan tadi berbagi cerita adanya kepemimpinan serta visi yang baik. Dalam jangka panjang, harus dapat dipastikan hal yang baik dalam satu atau dua periode kepala daerah menjadi satu rangkaian peristiwa menuju perubahan yang terbaik. Di sinilah perencanaan memegang peranan yang penting. Tentunya bukan sekadar perencanan yang baik di atas kertas, tetapi yang akan direalisasikan dengan dukungan warga daerahnya. Sanggahan adalah kekayaan dan dukungan adalah modal. Semata-mata, karena perencanaan tersebut merupakan wujud dari cita-cita bersama.

Di seluruh dunia, sejak tahun 1970an telah ada sekitar 200 kota yang dinobatkan sebagai pusaka dunia. Negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina telah memiliki kota pusaka dunianya. Menjadi pusaka dunia

tentunya bukan sekadar gelar kebanggaan, tetapi juga komitmen untuk mengelola pusaka secara berkelanjutan yang antara lain diwujudkan melalui perencanaan tata ruangnya. Mengelola berarti pula dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan warga.

Di Indonesia, sekitar 48 kota telah menghimpun diri dalam sebuah organisasi bernama Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Komitmen telah dibangun untuk melestarikan pusaka alam dan budaya bangsa melalui pengelolaan kota. Untuk kota-kota inilah, dukungan wajib diberikan.

ISI BUKUBuku ini berfokus pada kajian tentang pelestarian dan pengelolaan kota pusaka, yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan panduan pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Kajian ini bersifat deskriptif, untuk memberi gambaran konsep kota pusaka yang ada, baik menurut piagam atau konvensi yang telah disusun oleh badan dunia UNESCO dan institusi mitranya maupun secara teoritis menurut berbagai buku teks.

Selanjutnya, gambaran mengenai kota pusaka Indonesia serta tata kelolanya, yaitu aspek-aspek yang melekat dalam suatu sistem pengelolaan yang utuh. Kota yang dikaji dipilih dari anggota JKPI, yang mewakili karakteristik seperti sejarah atau geografisnya

Tersusunnya naskah kajian tentang Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan panduan pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP).

Susunan buku ini terdiri dari Bab 1, yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan

Pendahuluan 15

tujuan kajian ini serta metodologi yang digunakan. Disusul Bab 2 dan Bab 3 tentang Tinjauan Kebijakan dan Pustaka yang terkait pengelolaan kota pusaka. Bagian ini berisi kebijakan yang terkait perlindungan dan pengembangan pusaka kota, baik pada lingkup nasional maupun internasional dan definisi tentang kota pusaka dunia menurut UNESCO, serta operasionalisasinya.

Pada Bab 4 dapat dilihat Gambaran Kota Pusaka Indonesia. Isi adalah hasil pengamatan atas 9 kota dari anggota JKPI, yang memiliki karakter pusaka yang kuat dan pengalaman dalam mengelola

pusakanya. Bab 5 berisi Pembahasan, yakni aksi-aksi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kota pusaka yang baik. Disebutkan pula praktik yang telah terjadi pada 9 kota yang diamati.

Pada bagian akhir, berisi kesimpulan serta rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan kota-kota pusaka melalui suatu program lintas sektoral yang sistematis. Program ini (direncanakan P3KP) dalam jangka panjang bertujuan untuk mencapai Kota Pusaka Indonesia bahkan Kota Pusaka Dunia.

Bangunan Bekas Penjara, BukittinggiSumber Foto: BPPI

Jam Gadang, Bukit TinggiSumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Dasar Kebijakan 17

Kebanyakan kota di Indonesia merupakan kota bersejarah (historic city) yang usianya telah ratusan tahun (Lihat Lampiran 3). Dilihat dari aspek lain, kota di Indonesia memiliki keunikan, seperti keunikan geografis maupun sosial-budayanya. Berbagai peninggalan tersebut telah dikenali kualitasnya dan dianggap sebagai aset. Untuk itu dilakukan upaya untuk perlindungan dan pengembangan lebih lanjut yang dipandu dengan kebijakan berikut:

2.1. UNDANG-UNDANG RI NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang merupakan pembaruan UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang.

1) Bab I Ketentuan UmumPasal 1 5. Penataan ruang adalah suatu sistem

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah

kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Dasar Kebijakan2

Kota Pusaka18

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

2) Bab III Klasifikasi Penataan RuangPasal 5(5) Penataan ruang berdasarkan nilai

strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional,

penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan

memperhatikan:a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.

3) Bab IV Tugas dan Wewenang Pasal 7(1) Negara menyelenggarakan penataan

ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

4) Bab VIII Hak, Kewajiban, dan Peran MaysarakatPasal 65(1) Penyelenggaraan penataan ruang

dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

Dasar Kebijakan 19

(1) dilakukan, antara lain, melalui:a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

1) Bab I Ketentuan UmumPasal 11. Bangunan Gedung, Bangunan gedung

dapat diartikan sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2) Bab III Fungsi Bangunan Gedung, Pasal 5;1. Fungsi bangunan gedung meliputi

fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

3) Bab IV Persyaratan Bangunan Gedung, Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan,Paragraf 3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, Pasal 14;

1. Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilanbangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dankeselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbanganadanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadappenerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.2. Persyaratan penampilan bangunan gedung harus memperhatikan bentuk dan

2.3. UNDANG-UNDANG RI NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya merupakan pembaruan UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.

1) Bab I Ketentuan Umum

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak,

Kota Pusaka20

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk

mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

2) Bab III Kriteria Cagar Budaya

Pasal 5Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan

sebagai Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar

Budaya apabila memenuhi kriteria:a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau

lebih;b. mewakili masa gaya paling singkat

berusia 50 (lima puluh) tahun;c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 10Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:a. mengandung dua Situs Cagar Budaya

atau lebih yang letaknya berdekatan;b. berupa lanskap budaya hasil bentukan

manusia berusia sedikitnya 50 tahun;c. memiliki pola yang memperlihatkan

fungsi ruang pada masa lalu berusia sedikitnya 50 tahun;

d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

Dasar Kebijakan 21

f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

3) Bab VIII Tugas dan WewenangPasal 95(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatannya pemerintah dan/atau pemerintah daerah memiliki tugas, a. mewujudkan, menumbuhkan,

mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;

b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;

c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;

d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;

e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah

dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana

h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan

i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 97: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah

memfasilitasi pengelolaan KCB.

(2) Pengelolaan kawasan dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

(3) Pengelolaan KCB dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

(4) Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

2.4. PP RI NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Panorama Candi Borobudur dan Gunung MerapiSumber Foto: Suparno, Borobudur, Magelang

Macam-macam KerajinanSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka24

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

(2) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

(3) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

(4) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(5) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

(6) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

(7) Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

(9) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 1

(17) Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

(27) Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

(28) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(29) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang.

(30) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(31) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

Dasar Kebijakan 25

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

RTRWN menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:a. menetapkan kawasan lindung di ruang

darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan

c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

(3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup;b. melindungi kemampuan lingkungan

hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

Kota Pusaka26

c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya;

d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan

g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan

keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan

dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikankeunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;

d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;

f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan

g. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

(2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:a. menetapkan kawasan strategis nasional

berfungsi lindung;b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan

strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

Dasar Kebijakan 27

d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;

e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan

f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

(3) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:a. menetapkan kawasan strategis nasional

dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

(4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi:

a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;

b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam

agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;

d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

(5) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/

atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;

b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan

c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

(6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi:a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan

nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;

Kota Pusaka28Pemandangan kota tua di PadangSumber Foto: BPPI

Dasar Kebijakan 29

b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan

c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

(7) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia meliputi:

a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;

b. meningkatkan kepariwisataan nasional;c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi; dand. melestarikan keberlanjutan lingkungan

hidup.

(8) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:a. memanfaatkan sumber daya alam secara

optimal danberkelanjutan;b. membuka akses dan meningkatkan

aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;

c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;

d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan

e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

Dalam PP ini juga membahas secara rinci tentang Kawasan Lindung Nasional mulai dari pasal 51-62.

2.5. PP RI NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

2.5.1. Bab II Pengaturan Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Pengaturan penataan ruang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:b. rencana tata ruang pulau/kepulauan

dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan presiden;

Kota Pusaka30

(2) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:a. rencana tata ruang wilayah provinsi,

rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan

b. ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(3) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan:

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan

b. ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 5

(1) Selain penyusunan dan penetapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota mendorong peran masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis sebagai operasionalisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang.

2.5.2. Bab IV Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang

Pasal 19(1) Pelaksanaan perencanaan tata ruang

meliputi prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang.

(2) Pelaksanaan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. prosedur penyusunan dan penetapan

rencana umum tata ruang; danb. prosedur penyusunan dan

penetapan rencana rinci tata ruang.

Dasar Kebijakan 31

Pasal 20Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

a. proses penyusunan rencana tata ruang;

b. pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang;

c. pembahasan rancangan rencana tata ruang oleh pemangku kepentingan.

Pasal 21(1) Proses penyusunan rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. persiapan penyusunan rencana tata

ruang;b. pengumpulan data;c. pengolahan dan analisis data;d. perumusan konsepsi rencana tata

ruang; dan

e. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen rancangan rencana tata ruang dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang beserta lampirannya.

Pasal 45Penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan,

melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah.

Pasal 46Kawasan strategis terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi:a. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertahanan dan keamanan;b. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;c. kawasan strategis dari sudut kepentingan

sosial dan budaya;d. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 49Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan:

a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. tempat perlindungan peninggalan budaya;

e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kota Pusaka32

Pasal 51Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:a. tempat perlindungan keanekaragaman

hayati;b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi

perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f. kawasan rawan bencana alam; ataug. kawasan yang sangat menentukan dalam

perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 52(1) Kriteria nilai strategis untuk kawasan

strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota ditentukan berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan kawasan.

(2) Kawasan strategis nasional dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota.

(3) Kawasan strategis provinsi dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

2.5.3. Bab V Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 94(1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang

merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, harus mengacu pada rencana tata ruang.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

a. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

b. pembiayaan program pemanfaatan ruang; dan

c. pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

Pasal 123(1) Penyusunan program pemanfaatan

ruang kawasan strategis nasional menghasilkan program pengembangan kawasan strategis nasional.

(2) Program pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

Dasar Kebijakan 33

rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja tahunan Pemerintah.

Pasal 127(1) Penyusunan program pemanfaatan

ruang kawasan strategis provinsi menghasilkan program pengembangan kawasan strategis provinsi.

(2) Program pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang provinsi, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 131(1) Penyusunan program pemanfaatan

ruang kawasan strategis kabupaten menghasilkan program pengembangan kawasan strategis kabupaten.

(2) Program pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah kabupaten, dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 135(1) Penyusunan program pemanfaatan

ruang kawasan strategis kota menghasilkan program pengembangan kawasan strategis kota.

(2) Program pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah kota, rencana pembangunan jangka menengah daerah kota, dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah kota.

2.5.4. Bab VI Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 148Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:a. pengaturan zonasi;b. perizinan;c. pemberian insentif dan disinsentif; dand. pengenaan sanksi.

Jalan Braga BandungSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka34

2.6. PERMEN PU NO. 16/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAN PERMEN PU NO. 17/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

Muatan RTRW Kab/Kota

RTRW kab/kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kab/kota (penataan kota); rencana struktur ruang wilayah kab/kota; rencana pola ruang wilayah kab/kota; penetapan kawasan strategis kab/kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kab/kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kab/kota.

2.6.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kab/Kota

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kab/kota (penataan kota) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kab/kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang diharapkan.

2.6.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kab/Kota

Rencana struktur ruang wilayah kab/kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat

pelayanan kegiatan kab/kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kab/kota.

2.6.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kab/Kota

Rencana pola ruang wilayah kab/kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

2.6.4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kab/Kota

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kab/kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh

Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTR PulauRTR Kawasan Strategis Nasional

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RTRW Kota

RTRW Kabupaten

RDTR Kota

RTR Kawasan Strategis Kota

RDTR Kabupaten

RTR Kawasan Strategis Kabupaten

Rencana Umum Rencana Rinci

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RPJP Propinsi

RPJM Propinsi

RPJP Kabupaten/Kota

RPJM Kabupaten/Kota

Dasar Kebijakan 35

Proses dan Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kab/Kota

sangat penting dalam lingkup kab/kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

2.6.5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kab/Kota

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kab/kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kab/kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

2.6.6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kab/Kota

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kab/kota adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kab/kota.

Kota Pusaka36

2.7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Pengertian

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2) Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

3) Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.

4) Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

5) Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

6) Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi

Pasal 2 Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3Fungsi hutan kota adalah untuk : a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; b. meresapkan air; c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB II PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

(1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Dasar Kebijakan 37

(2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. penunjukan; b. pembangunan; c. penetapan; dan d. pengelolaan.

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 5 (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :

a. penunjukan lokasi hutan kota; dan b. penunjukan luas hutan kota.

(2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

(3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6 Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 14 (1) Penentuan Tipe hutan kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. tipe kawasan permukiman;

b. tipe kawasan industri; c. tipe rekreasi; d. tipe pelestarian plasma nutfah; e. tipe perlindungan; dan f. tipe pengamanan.

Pasal 15 (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 disesuaikan dengan karakteristik lahan.

(2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. jalur; b. mengelompok; dan c. menyebar.

Berikut adalah kebijakan pemerintah lainnya yang mengatur tentang kawasan ruang terbuka hijau, lingkungan hidup dan warisan budaya tak benda, sbb:

1 Peraturan menteri pekerjaan umum nomor05/prt/m/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

2 Peraturan lingkungan hidup nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan KLHS kebijakan terkait warisan budaya tak benda

3 Peraturan presiden republik indonesia nomor 78/2007 tentang pengesahan konvensi perlindungan warisan budaya tak benda

Kota Pusaka38

2.8. TABEL KONVENSI INTERNASIONAL

Piagam dan Rekomendasi tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kota Pusaka

Bila menyimak berbagai piagam atau rekomendasi di tingkat internasional tentang pelestarian pusaka, tampak adanya perkembangan konsep kota pusaka serta lingkup pelestariannya. Piagam atau rekomendasi pelestarian kota pusaka yang telah ada sejak tahun 1962, antara lain:

1. The Athens Charter (1931)

2. The Recommendation concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites (1962)

3. The International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments atau Venice Charter (1964)

4. The Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works (1968)

Relief candi BorobudurSumber Foto: BPPI

Dasar Kebijakan 39

5. The Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage (1972)

6. The European Charter of the Architectural Heritage (1975)

7. The Declaration of Amsterdam (1975)

8. The Vancouver Declaration on Human Settlements (1976)

9. The Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas (1976)

10. The Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas atau Washington Charter (1987)

11. The Charter about the Preservation and Revitalization of Historic Centres atau Charter of Itaipava (1987)

12. The Charter of European Cities and Towns towards Sustainability atau Aalborg Charter (1994)

13. The Nara Document on Authenticity (1994)

14. The Charter on the Built Vernacular Heritage (1999)

15. The International Charter on Cultural Tourism: Managing Tourism at Places of Heritage Significance (1999)

16. The Charter for Places of Cultural Significance – revisi Burra Charter (1999)

17. The European Landscape Convention (2000)

18. The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003)

19. The Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas (2005)

20. The Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place (2008)

Berikut ini beberapa di antaranya yang banyak mempengaruhi pengelolaan dan pelestarian kota pusaka:

Sumber: Oers (2010) mengutip presentasi Jade Tabet (2006)

Tari Persembahan, Sumatera BaratSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka40

1968 1976 1987 2005

Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works

Nairobi Recommendation

Concerning the Safeguarding

and Contemporary Role of Historic Areas

Washington Charter for the

Conservation of Historic Towns and Urban Areas

Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape

DEFINISI

a) Tak Bergerak: Situs arkeologis, historis dan ilmiah termasuk kelompok bangunan tradisional, kawasan bersejarah di kawasan terbangun perkotaan atau pedesaan maupun struktur etnologis b) Bergerak: (tidak relevan)

Kawasan bersejarah dan arsitektural: kelompok bangunan, struktur dan ruang terbuka baik pada lingkup perkotaan atau pedesaan, kohesi dan nilai yang diakui dari aspek arkeologis, arsitektural, prasejarah, sejarah, estetika atau sosial-budaya. Lingkungan: Lingkup alam atau buatan manusia yang mempengaruhi cara yang statis atau dinamis bagaimana suatu kawasan dirasakan atau yang langsung terkait dalam hubungan ruang atau sosial, ekonomi atau budaya.

Kawasan perkotaan bersejarah, besar dan kecil, termasuk kota, kota kecil dan pusat kota bersejarah atau kawasan beserta lingkungan alam dan buatan manusia.

Lansekap perkotaan bersejarah melampaui pengertian tentang pusat kota yang bersejarah, kesatuan, lingkungan untuk menyertakan konteks wilayah dan lansekap yang lebih luas. Terdiri dari elemen berkarakter: guna dan pola lahan, organisasi spasial, relasi visual, topografi dan tanah, vegetasi dan seluruh elemen teknis infrastruktur.

PRINSIP UMUM

a) Pelestarian seluruh situs atau struktur/bangunan dari efek pekerjaan swasta atau umum b) Penyelamatan suatu properti jika suatu kawasan akan diubah, termasuk pelestarian maupun relokasi

a) Kawasan bersejarah dan lingkungan sekitarnya dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan yang koheren, yaitu adanya keseimbangan dan sifat spesifik yang tergantung pada bagian-bagian kawasan tersebut. b) Elemen yang perlu dipertahankan termasuk kegiatan manusia, bangunan, organisasi spasial dan sekitarnya

a) Konservasi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang serta perencanaan perkotaan dan regional yang koheren. b) Kualitas yang harus dipertahankan termasuk pola tata ruang perkotaan, hubungan antara bangunan dan ruang terbuka, penampilan bangunan yang formal, hubungan dengan lingkungan sekitarnya dan fungsi.

a) Perubahan terus menerus diakui sebagai bagian dari tradisi kota: tanggapan terhadap dinamika pembangunan harus memfasilitasi perubahan dan pertumbuhan dengan tetap menghormati townscape yang diwariskan dan lansekapnya, begitu juga otentisitas dan integritas kota bersejarah . b) Meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi produksi untuk membantu memperkuat identitas dan kohesi sosial.

ANCAMAN

a) Ekspansi perkotaan dan proyek peremajaan yang dapat menghapus struktur atau bangunan yang berada di sekitar monumen yang telah terdaftar. b) Modifikasi individu bangunan yang gegabah c) Bendungan, jalan raya, jembatan, pembersihan dan peninggian tanah, pertambangan, penggalian, dll ..

a) Kawasan yang baru dikembangkan yang dapat merusak lingkungan dan karakter kawasan bersejarah yang berdampingan b) Pengrusakan kawasan bersejarah yang disebabkan oleh infrastruktur, polusi dan kerusakan lingkungan c) Spekulasi yang berkompromi dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

a) Degradasi dan kehancuran fisik yang disebabkan oleh pembangunan kota yang disebabkan industrialisasi. b) Lalu Lintas dan parkir yang tidak terkontrol, pembangunan jalan raya di dalam kota bersejarah sejarah, bencana alam, polusi dan getaran.

Perubahan dan pertumbuhan sosial-ekonomi yang tidak menghormati keaslian dan integritas kota bersejarah serta townscape dan lansekap yang mereka warisi.

Dasar Kebijakan 41

KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN DAN STRATEGI YANG DIREKOMENDASIKAN

a) Menetapkan dan memelihara tindakan legislatif yang diperlukan untuk menjamin perlindungan atau penyelamatan properti budaya yang terancam punah b) Memastikan anggaran publik yang memadai untuk perlindungan atau penyelamatan c) Mendorong pelestarian melalui tarif pajak, hibah, pinjaman, dll, yang menguntungkan d) Mempercayakan tanggung jawab pelestarian kepada badan-badan yang resmi di tingkat nasional dan lokal. e) Memberikan saran kepada penduduk dan mengembangkan program pendidikan

a) Menyiapkan survei detil untuk kawasan bersejarah dan lingkungannya termasuk data arsitektur, sosial, ekonomi, budaya dan teknis. b) Menetapkan rencana yang tepat dan dokumen yang mendefinisikan daerah dan objek yang akan dilindungi, standar yang harus diamati, kondisi yang mendorong konstruksi baru, dll .. c) Membuat prioritas untuk alokasi dana-dana negara d) Perlindungan dan pemulihan harus disertai dengan revitalisasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk menghindari adanya hambatan dari tatanan sosial

a) Rencana konservasi harus mencakup semua faktor yang relevan termasuk sejarah, arsitektur, sosiologi dan ekonomi dan harus memastikan hubungan yang harmonis antara kawasan bersejarah dan kota secara keseluruhan. b) Fungsi dan kegiatan yang baru harus kompatibel dengan karakter kawasan bersejarah. c) Program pendidikan dan pelatihan khusus harus ditetapkan.

a) Proses perencanaan pada lansekap perkotaan yang bersejarah membutuhkan perhitungan peluang dan risiko yang menyeluruh untuk menjamin pembangunan yang seimbang. b) Arsitektur kontemporer harus menjadi pelengkap nilai-nilai lansekap perkotaan bersejarah dan tidak boleh berkompromi dengan sifat kesejarahan kota tersebut. c) Pembangunan ekonomi harus terikat dengan tujuan pelestarian pusaka jangka panjang.

Tenun Ikat Tradisional Flores, Nusa Tenggara Timur Sumber Foto: BPPI

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka42Reog Ponorogo, Jawa TimurSumber Foto: BPPI

Kajian Pustaka 43

3.1. KONSEP PUSAKA

3.1.1. Pusaka Dunia

Konsep Pusaka Dunia atau World Heritage diperkenalkan oleh salah satu badan dunia PBB, yaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada saat Sidang Umum sesi yang ke-17 di Paris, 17 Oktober – 21 November 1972. Latar belakangnya adalah keprihatinan akan pusaka budaya dan alam yang semakin terancaman kerusakan. Penyebabnya tidak hanya kerusakan alam, tetapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi, yang memperburuk situasi bahkan berbagai fenomena kerusakan yang makin buruk. Lahirlah kemudian CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE.

3 Kajian Pustaka

Menurut Konvensi ini, pusaka adalah

Aset yang menunjukkan evolusi kehidupan manusia dan permukiman dari waktu ke waktu, dipengaruhi hambatan dan potensi fisik dari lingkungan alam mereka dan ditunjukkan melalui kekuatan sosial, ekonomi dan budaya, baik eksternal maupun internal.

Pusaka Dunia didefinisikan sebagai

Budaya dan/atau alam yang penting dan istimewa sehingga melampaui batas-batas nasional dan memiliki nilai penting bagi umat manusia di masa kini maupun mendatang.

Pada awalnya, pusaka dibedakan menjadi pusaka budaya dan alam.

Permainan Angklung Anak-anak, Jawa BaratSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka44

1) Pusaka Budaya, terdiri dari monumen, kelompok bangunan dan situs

Monumen : Monumen, yang berupa karya arsitektur, sculpture dan lukisan monumental, elemen struktur dari suatu objek arkeologis, prasasti, gua hunian dan gabungannya yang memiliki nilai universal yang unggul dari segi sejarah, seni dan ilmu pengetahuan.

Kelompok bangunan : Kelompok bangunan, yang berupa sejumlah bangunan baik yang terpisah maupun terhubung yang karena nilai arsitektural, homogenitasnya atau tempatnya di bentang alam memiliki nilai universal yang unggul dari segi sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan.

Situs : Situs, yang berupa karya manusia atau gabungan antara karya manusia dan alam memiliki keunggulan nilai universal yang unggul dari segi sejarah, seni, etnologis atau antropologis.

2) Pusaka Alam, yaitu bentukan alam, pembentukan geologis dan fisiografis dan situs alam.

Bentukan alam : Bentukan fisik atau biologis atau sekelompok bentukan, yang memiliki nilai sejagad dari aspek estetik atau ilmiahnya

Pembentukan geologis dan fisiografis

: Bentukan geologis atau fisiografis dan kawasan yang telah diidentifikasi dengan persis yang menyusun habitat dari spesies terancam baik hewan atau tanaman dengan nilai sejagad dari aspek ilmiah atau pelestarian

Situs alam : Situs alam atau kawasan alami yang telah diidentifikasi dengan persis yang memiliki nilai sejagad dari aspek ilmiah, pelestarian atau keindahan alam

Klaim bahwa sebuah objek merupakan pusaka dunia perlu didukung dengan adanya riset yang komprehensif terhadap area yang dilindungi serta subjeknya sendiri. Keberadaan riset ini yang mendukung statement of significance atau pernyataan pentingnya sebuah objek.

Untuk memberi kriteria pada pusaka dunia, disusunlah Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Panduan ini secara rutin diperbarui dan yang terbaru dikeluarkan pada tahun 2011.

Kriteria penilaian suatu objek pusaka dunia disebut Outstanding Universal Value atau Nilai Sejagat yang Unggul (= Keunggulan Nilai Sejagat/KNS). Ada sepuluh aspek, yaitu:

(i) Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia

(ii) Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap;

(iii) Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;

(iv) Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia

Kajian Pustaka 45

(v) Menjadi contoh utama permukiman, tata guna lahan atau tata guna lautan tradisional yang merupakan representasi budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan khususnya jika situs tersebut terancam oleh perubahan yang permanen

(vi) Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol;

(vii) Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan keindahan alam serta estetika yang luar biasa dan penting;

(viii) Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi signifikan yang

sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, atau geomorfik yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya;

(ix) Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan biologis yang signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan pengembangan darat, air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan;

(x) Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi in-situ keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam yang mengandung nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau pelestarian.

Untuk dapat disebut memiliki nilai sejagad yang unggul atau menonjol, suatu objek harus memenuhi syarat integritas dan/atau keotentikan dan haruslah memiliki sistem pelindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya.

Keaslian/keotentikan

: - Bentuk dan rancangan- Bahan dan substansi- Guna dan fungsi- Tradisi, teknik dan sistem pengelolaan- Lokasi dan setting- Bahasa dan bentuk warisan budaya tak bendawi lainnya- Semangat dan perasaan- Faktor internal dan eksternal lainnya

Integritas : - Memiliki semua elemen yang diperlukan untuk mengungkapkan nilai universal yang unggul- Memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin tampilnya secara utuh ciri-ciri dan proses yang

menunjukkan nilai pentingnya- Memiliki pelindungan terhadap efek negatif pembangunan atau pengabaian

Pelindungan dan pengelolaan

: - Kondisi fisik objek yang baik- Dampak penurunan kondisi terkendali- Proporsi tertentu dari objek menampilkan totalitas nilai yang terungkap- Hubungan dengan fungsi lingkungan yang dinamis yang penting bagi karakter utama objek tersebut

haruslah terjaga

Kota Pusaka46

Negara anggota yang mengajukan nominasi harus dapat menunjukkan upaya perlindungan keaslian serta integritas yang memadai. Itu dibuktikan dengan dokumen yang mendampingi

berkas nominasi ini, lengkap dengan penjelasan bagaimana perlindungan ini dijalankan untuk mengamankan objek yang diajukan.

Naskah atau teks ini setidaknya meliputi:

Instrument legislatif, peraturan dan kontraktual untuk perlindungan

: - Instrument legislative dan peraturan baik pada lingkup nasional dan local harus dapat memastikan keberlanjutan objek pusaka serta perlindungannya

- Instrumen-instrumen tersebut harus dapat terimplementasi

Lingkup yang tegas untuk perlindungan yang efektif

: - Lingkup yang tegas merupakan syarat mutlak untuk perlindungan yang efektif- Lingkup ini sebaiknya tergambar dan dapat menampilkan KNS-nya - Memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin tampilnya secara utuh ciri-ciri dan proses

yang menunjukkan nilai pentingnya- Memiliki pelindungan terhadap efek negatif pembangunan atau pengabaian

Area pendukung - Area di sekitar objek pusaka sebagai pelapis perlindungan

Sistem pengelolaan : - Rencana pengelolaan menjelaskan bagaimana sebuah objek dan KNS-nya dilindungi, terutama dengan cara partisipatoris.

- Bisa berupa praktik tradisional/adat, instrumen perencanaan atau mekanisme pengendalian baik formal maupun informal

Elemen sistem manajamen - Kesepahaman pengetahuan terhadap property- Siklus perencanaan, implementasi, monitoring , evaluasi dan umpan balik- Keterlibatan- Alokasi sumber daya- Peningkatan kapasitas- Deskripsi tentang bagaimana sistem manajemen berfungsi

Kajian Pustaka 47

Pada perkembangannya, pusaka tidak secara mutlak dipisahkan sebagai pusaka alam atau budaya. Ada kalanya, sebuah objek dapat memenuhi kedua kriteria sehingga lahirlah kategori Pusaka Budaya dan Alam dan pada perkembangannya kategori yang disebut tipe yang spesifik, yaitu kategori Pusaka Saujana (Cultural Landscape), Kota (Histotic Towns and Town Centres), Kanal (Heritage Canals) dan Rute (Heritage Routes). Dengan demikian, kategori kota pusaka merupakan hasil perkembangan pemikiran tentang pusaka (Lihat Lampiran 1).

World Heritage Commitee juga telah membuat panduan terkait nominasi suatu kota pusaka, yang tercantum dalam “Guidelines on the Inscription of Specific Types of Properties on the World Heritage List”, sebagai berikut yang didefinisikan sebagai:

Groups of urban buildings

Dengan kategori berikut:

i. kota yang tidak lagi dihuni, tetapi yang memberikan bukti arkeologi dari masa lalu yang tidak berubah; umumnya memenuhi kriteria keaslian dan kondisi pelestarian relatif mudah dikontrol;

ii. kota-kota bersejarah yang masih dihuni dan yang, dengan sifatnya, telah berkembang dan akan terus berkembang di bawah pengaruh perubahan sosio-ekonomi dan budaya, situasi yang membuat penilaian keaslian lebih sulit dan membuat setiap kebijakan konservasi lebih problematis;

iii. kota-kota baru dari abad kedua puluh yang secara paradoks memiliki sesuatu yang sama dengan kedua kategori tersebut: sementara tata ruang perkotaan

semula jelas dikenali dan keasliannya tidak bisa dipungkiri, masa depan kota-kota ini tidak jelas karena sebagian besar perkembangan tak terkendali.

Sejak tahun 1979 hingga saat ini, setidaknya telah ada 200 pusaka dunia yang berupa kota pusaka (Lihat Lampiran 2). Kedua ratus ini tersebar di berbagai belahan dunia. Dari jumlah tersebut, 18 diantaranya berada di benua Asia, yaitu di China, Iran, Laos, Malaysia, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Vietnam dan Yaman. Negara pertama di Asia yang memperoleh status kota pusaka dunia adalah Nepal, yaitu Kathmandu Valley pada tahun 1979. Sedangkan negara yang terakhir, yaitu negara tetangga Malaysia yang mengajukan Kota Melaka dan George Town dan pada tahun 2008 mendapat status pusaka dunia. Hingga saat ini, Negara China memiliki jumlah pusaka dunia yang terbanyak di antara negara lainnya, yaitu 6 kota pusaka.

Prosedur pengajuan sebuah kota menjadi pusaka dunia tetaplah mengikuti Operational Guidelines, yaitu menggunakan kriteria untuk menominasikan ke dalam World Heritage List. Kriteria penilaian KSN untuk beberapa kota di Asia yang sudah ditetapkan sebagai Kota Pusaka Dunia UNESCO menunjukkan bahwa sebuah kota memenuhi setidaknya kriteria berikut.

(i) Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap;

(ii) Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau

Kota Pusaka48

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

1987, 2004 Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang China 1997 Ancient City of Ping Yao 1997 Old Town of Lijiang 2000 Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun2005 Historic Centre of Macao2007 Kaiping Diaolou and Villages 2004, 2007 Bam and its Cultural Landscape Iran 1995 Town of Luang Prabang Lao People’s Democratic 2008 Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca Malaysia 1979 Kathmandu Valley Nepal 1999 Historic Town of Vigan Philippines 1988 Old Town of Galle and its Fortifications Sri Lanka 1988 Sacred City of Kandy1999 Hoi An Ancient Town Viet Nam 1982 Old Walled City of Shibam Yemen 1986 Old City of Sana’a 1993 Historic Town of Zabid

peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;

(iii) Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia

(iv) Menjadi contoh utama permukiman, tata guna lahan atau tata guna lautan tradisional yang merupakan representasi budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan khususnya jika situs tersebut terancam oleh perubahan yang permanen

(v) Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol;

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah beberapa kali mengajukan situs purbakala untuk menjadi pusaka dunia. Dua di antaranya yang berada dalam “daftar sementara” adalah kota lama, yaitu Kota Lama Banten (19/10/1995) dan Trowulan – Kota Lama Kerajaan Majapahit (06/10/2009).

Kajian Pustaka 49

Hoi An adalah sebuah kota yang terletak di Vietnam yang dinominasikan menjadi pusaka dunia dengan dua kriteria, yaitu ii dan iv berikut: Kriteria (ii): Hoi An adalah manifestasi material yang luar biasa dari fusi budaya pada pelabuhan komersial internasional dari waktu ke waktu.Kriteria (v): Hoi An adalah contoh pelabuhan dagang tradisional Asia yang lestari dengan baik.

Contoh yang lain yaitu Melaka dan George Town di Malaysia yang dinominasikan menjadi pusaka dunia dengan tiga kriteria, yaitu ii, iii dan iv berikut

Kriteria (ii): Melaka dan George Town merupakan contoh luar biasa dari kota perdagangan di Asia Timur dan Tenggara yang multi-budaya, ditempa dari perdagangan dan pertukaran bahasa Melayu, budaya Cina, dan India dan tiga kekuatan kolonial Eropa setelahnya selama hampir 500 tahun, masing-masing dengan jejak pada bentuk arsitektur dan perkotaan, teknologi dan seni yang monumental. Kedua kota menunjukkan tahap perkembangan yang berbeda dan perubahan-perubahan selama rentang waktu yang lama dan dengan demikian saling melengkapi. Kriteria (iii): Melaka dan George Town adalah saksi hidup warisan multi-budaya dan tradisi di Asia, dan pengaruh kolonial Eropa. Pusaka multi-budaya yang berwujud dan tidak berwujud dinyatakan dalam berbagai bangunan keagamaan dari keyakinan yang berbeda, tempat etnik, keragaman bahasa, festival pemujaan dan agama, tarian, kostum, seni dan musik, makanan, dan kehidupan sehari-hari. Kriteria (iv): Melaka dan George Town mencerminkan campuran pengaruh yang telah menciptakan sebuah arsitektur, budaya dan pemandangan kota yang unik mendatang tanpa disamai di Asia Timur dan Selatan lainnya. Secara khusus, menunjukkan berbagai ruko dan townhouse yang luar biasa. Bangunan-bangunan ini menunjukkan berbagai jenis dan tahapan pengembangan jenis bangunan, beberapa berasal dari periode Belanda atau Portugis.

Boks 1 : Contoh Kota Bersejarah

Kota Pusaka50

3.1.2. Kota Pusaka Indonesia

Menurut Piagam Pusaka Tahun 2003, Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.

1) Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa.

2) Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud.

3) Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.

Pada tahun 2008, dideklarasikanlah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)1 di Kota Surakarta bersamaan dengan penyelenggaraan World Heritage Cities Conference (WHC). Pertama kali anggotanya sebanyak 12 kota di Indonesia dan sekarang telah menjadi 48 kota, termasuk pula kabupaten.

1 Di India, ada Indian Heritage Cities Network (IHCN) yang dinisiasi oleh UNESCO. Jaringan ini dideklrasikan pada September 2006 melalui konferensi internasional “Indian Cities of Living Heritage” di Jaipur, yang didukung oleh Kementerian Pembangunan Perkotaan, Pemerintah India. Jaringan ini terdiri dari 24 kota di India (Ahmedabad, Berhampore, Bharatpur,Bhopal, Burhanpur, Chandigarh, Chamba,Cochin/Kochi, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jodhpur, Kota, Leh, Maheshwar, Madurai, Mysore, Puducherry, Srinagar, Udaipur, Ujjian dan Varanasi), 7 kota di Perancis (Aix-en-Provence, Bordeaux, Central Region, Chinon, La Rochelle, Nancy dan Rennes) dan mitra regional lain, beberapa universitas serta lembaga dan sejumlah mitra LSM. (Sumber: http://www.ihcn.in/)

NO LINGKUP NAMA WILAYAH PROVINSIKota Padang Sumatera BaratKota Bau-Bau Sulawesi TenggaraKota Banda Aceh NADKota Bukittinggi Sumatera BaratKota Banjarmasin Kalimantan SelatanKota Cirebon Jawa BaratKota Denpasar BaliKota Jakarta Barat DKI JakartaKota Jakarta UtaraKota Jakarta PusatKabupaten Kepulauan SeribuKota Langsa NADKota Lubuk Linggau Sumatera SelatanKota Madiun Jawa TimurKota Malang Jawa TimurKota Medan Sumatera UtaraKota Palembang Sumatera SelatanKota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka BelitungKota Pekalongan Jawa TengahKota Ambon MalukuKota Palopo Sulawesi SelatanKota Pontianak Kalimantan BaratKota Salatiga Jawa TengahKota Surabaya Jawa TimurKota Semarang Jawa TengahKota Surakarta Jawa TengahKota Sibolga Sumatera UtaraKota Ternate Maluku UtaraKota Yogyakarta DI YogyakartaKabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka BelitungKabupaten Karang Asem BaliKabupaten Purbalingga Jawa TengahKabupaten Cilacap Jawa TengahKabupaten Buleleng BaliKabupaten Tegal Jawa TengahKabupaten Bangli BaliKabupaten Brebes Jawa TengahKabupaten Banjarnegara Jawa TengahKabupaten Banyumas Jawa TengahKabupaten Batang Jawa TengahKabupaten Gianyar BaliKabupaten Gresik Jawa TimurKabupaten Badung BaliKabupaten Pekalongan Jawa TengahKota Bogor Jawa BaratKota Bengkulu BengkuluKota Sawahlunto Sumatera Barat

Kajian Pustaka 51

Tujuan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) adalah mendaya-upayakan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai jual tinggi, baik di mata bangsa maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, anggota JKPI merupakan kota dan Kabupaten yang mempunyai komitmen dalam melindungi kekayaan pusaka alam (tangible) maupun pusaka budaya (intangible). Kota dan kabupaten yang tergabung dengan JKPI diharapkan memiliki pemimpin yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kekayaan pusaka bangsa.2

3.2. PELESTARIAN KOTA DAN AREA KOTA BERSEJARAH

Terkait dengan pelestarian kawasan perkotaan, UNESCO telah memberikan rekomendasinya untuk melakukan safeguarding atau pelindungan dan pengelolaan peran masa kni dari kawasan bersejarah (Warsawa-Nairobi, 1976). Dalam konteks ini, pelestarian kota dan area kota bersejarah dipahami sebagai landasan penting untuk melindungi, melestarikan, dan memugar kota dan kawasan semacam, sebagaimana juga untuk kepentingan pengembangan dan adaptasi yang selaras bagi kehidupan masa kini.

Secara universal pelestarian kota dan/atau kawasan pusaka perlu mengacu pada Piagam Washington (Piagam Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka) yang diadopsi dari Sidang Umum International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) di Washington D.C., Oktober 1987 dan Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (Pedoman OWHC, 2003). Beberapa teks

2 http://indonesia-heritage.net/

dan konteks dari Indonesia tetap menjadi bahan pertimbangan juga.

Washington Charter 1987 telah diadopsi oleh ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Disebutkan di dalamnya sejumlah prinsip dan tujuan pelestarian kota dan area kota bersejarah. Pertama, agar memberikan hasil terbaik, pelestarian kota bersejarah maupun kawasan terbatasnya harus menjadi bagian yang integral dari kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial serta perencanaan kota. Kemudian, kualitas yang dipreservasi meliputi karakter kota atau kawasan yang bersangkutan, serta seluruh elemen material dan spiritual yang menunjukkan karakter tadi, terutama pola lingkungan (jalan dan perpetakan), kaitan antara bangunan dan ruang terbuka hijau, penampilan bentukan fisik bangunan, hubungan kota atau kawasan dengan setting lingkungan, dan beragam fungsi dari waktu-ke-waktu. Berikutnya, partisipasi dan keterlibatan warga sangat penting untuk keberhasilan program pelestarian. Oleh karena itu harus didorong adanya keterlibatan ini, bahkan menjadi prasyarat penting. Terakhir, konservasi kota dan area kota bersejarah membutuhkan kehati-hatian, disiplin, dan sebuah pendekatan sistematik, tanpa terkungkung pada penanganan yang kaku seragam.

Mengelola suatu kota/kawasan pusaka, apapun bentuknya – saujana, kota, desa, kawasan, area – akan menyangkut persoalan kepekaan, selera dan kreasi pengelolanya terhadap pusaka-pusaka yang dimiliki wilayahnya. Dan di dalamnya akan terjadi proses transaksi yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh. Pusaka bagaimanapun adalah barang publik (Navrud & Ready, 2002) yang memiliki dimensi ekonomi, di antaranya ekspresi nilai budaya yang muncul dari fungsi penggunaan

Kota Pusaka52

secara individual dan dapat diukur, terutama banyak kemauan berbagai pihak untuk membayar (Thorsby, 1997).

A. Prinsip-prinsip Pelestarian Kota/Kawasan Pusaka

Mengacu berbagai referensi dan pengalaman lapangan dalam mengelola pelestarian Kota Pusaka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:1) Perlu identifikasi kualitas tertentu yang

menyebabkan suatu situs pusaka perkotaan dianggap penting (Pedoman OWHC, 2003). Kualitas yang perlu dilestarikan adalah karakter bersejarah kota atau kawasan perkotaan dan segala elemen material dan spiritual yang mengekspresikan karakter tersebut, khususnya (Piagam Washington, 1987):

a. Pola perkotaan yang ditentukan oleh persil tanah (lot) dan jalan-jalan

b. Hubungan antara bangunan, area hijau dan ruang-ruang terbuka

c. Tampilan formal bangunan, interior dan exterior, yang ditentukan oleh skala, ukuran, langgam, konstruksi, material, warna dan dekorasi

d. Hubungan antara kota atau area perkotaan dengan lingkungan sekitarnya, baik alam maupun buatan manusia, dan

e. Berbagai fungsi yang ada pada kota atau area perkotaan dari waktu ke waktu

Ancaman apapun pada kualitas di atas akan merubah keaslian kota dan perkotaan kota pusaka.

2) Perlu proses yang sistematik yang digunakan untuk inventarisasi, penelitian, dan penilaian suatu aset pelestarian (Pedoman OWHC, 2003). Proses tersebut diupayakan untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003);

3) Perlu dan agar menjadi efektif, dalam perencanaan pelestarian, tujuan pelestarian menjadi bagian integral dengan berbagai tujuan dan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan serta perencanaan perkotaan dan daerah di semua aras (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003).

4) Perlu dan harus terus menerus didorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelestarian. Pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka yang pertama adalah mempedulikan penduduknya (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003). Bahkan peran serta tersebut bukan sekedar partisipasi namun menjadi pelaku pengelolaan – People centered management (Adishakti, 2003)

5) Perlu meyakinkan bahwa penilaian keuangan atas suatu pembangunan baru tidak merusak situs perkotaan pusaka (Pedoman OWHC, 2003).;

6) Perlu mendorong pemerintah pusat dan daerah menggunakan kewenangannya dalam menata dan menggunakan peraturan dan pendanaan yang tepat (Pedoman OWHC, 2003);

Kajian Pustaka 53

7) Perlu memahami bahwa setiap persoalan pelestarian pusaka adalah unik. Untuk itu pelestarian dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka menuntut kelenturan pendekatan dan disiplin yang sistematik. Pendekatan yang kaku perlu dihindari, mengingat setiap kasus akan memiliki masalah-masalah sendiri yang khusus (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003).

B. Metode dan Instrumen

Dalam melaksanakan pengelolaan dan perencanaan pelestarian Kota Pusaka perlu memperhatikan metoda dan instrumen sebagai berikut (Piagam Washington, 1987; Pedoman OWHC, 2003):1) Perencanaan pelestarian kota dan kawasan

perkotaan pusaka perlu dilakukan melalui studi-studi multi disiplin dan holistik. Oleh karena itu perencanaan pelestarian kota dan kawasan perkotaan pusaka perlu:

a. Memperhitungan berbagai faktor termasuk pembangunan berkelanjutan, arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi.

b. Pemahaman tentang sejarah kota atau kawasan perkotaan pusaka perlu ditingkatkan melalui investigasi arkeologi dan pemugaran temuan arkeologi dengan tepat.

c. Dinyatakan dengan jelas prinsip tujuan rencana pelestarian serta hal-hal yang terkait dengan aspek legal, perhitungan administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

d. Bertujuan agar diperoleh hubungan harmonis antara kawasan perkotaan pusaka dan kota secara keseluruhan.

e. Perbaikan perumahan hendaknya menjadi salah satu dari tujuan-tujuan pelestarian.

f. Menunjukkan bangunan-bangunan mana saja yang harus dipugar, mana yang dilestarikan dengan kondisi tertentu, dan mana dengan kondisi perkecualian yang mungkin dapat dilakukan olah disain.

g. Dilakukan dokumentasi kondisi area yang ada secara lengkap sebelum dilakukan intervensi apapun;

h. Didukung oleh penduduk kawasan pusaka..

2) Menyusun strategi pemanfaatan dan olah disain arsitektur/kawasan pusaka

a. Merupakan instrument disain yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengendalian pertumbuhannya;

b. Fungsi dan kegiatan baru harus sesuai dengan karakter kota atau kawasan perkotaan pusaka. Olah disain kawasan yang diperuntukan bagi kehidupan kontemporer mensyaratkan instalasi atau perbaikan fasilitas pelayanan publik

c. Ketika perlu mendirikan bangunan baru atau olah disain bangunan pusaka, tata letak spasial yang ada harus dijunjung tinggi, terutama dalam konteks skala dan ukuran lot tanah. Mencangkokan elemen kontemporer yang memiliki harmoni dengan lingkungan hendaknya jangan

Kota Pusaka54

dibatasi mengingat elemen-elemen tersebut dapat pula menambah citra dan keelokan terhadap kawasannya.

3) Memposisikan pelestarian pusaka sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan melalui 3 tahap pendekatan yaitu advokasi, integrasi, dan keberlanjutan.

a. Advokasi menunjukkan pandangan pelestarian; mengupayakan pandangan tentang pelestarian ini sederajat dengan berbagai persoalan yang lain. Tujuannya untuk peningkatan kepedulian. Bila kepedulian sudah meningkat kembangkan karakteristik lembaga pengelolaan, serta memulai masuk dalam kebijakan pembangunan dan strategi pelaksanannya;

b. Integrasi promosikan pandangan pelestarian ini menjadi satu kesatuan dengan berbagai pandangan sektor-sektor yang lain; membangun kapasitas teknis terkait dengan isu ini;

c. Keberlanjutan mengawasi tingkat efektifitas pelestarian dalam kelembagaan pemerintah yang ada; meningkatkan terus kapasitas teknis di bidang ini.

4) Pemeliharaan yang terus-menerus walau merupakan hal yang rumit namun harus dilaksanakan demi mencapai pelestarian kota atau area perkotaan pusaka yang effektif.

5) Aksesibilitas.

a. Lalu-lintas di dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka harus dikontrol dan area parkir perlu direncanakan sehingga tidak merusak unsur-unsur bersejarah atau lingkungannya.

b. Ketika perencanaan perkotaan atau perwilayahan menyediakan konstruksi jalan raya, hendaknya hal ini tidak masuk ke dalam kota atau kawasan perkotaan pusaka, namun mereka perlu meningkatkan akses ke sana.

6) Kota-kota pusaka perlu dilindungi dari bencana alam dan gangguan seperti polusi dan getaran-getaran agar pusaka terselamatkan dan demi keamanan dan kenyamanan penghuni. Meskipun bencana belum menerjang kota atau kawasan perkotaan pusaka, kesiapan dan perangkat perbaikan perlu disesuaikan dengan karakter spesifik pusaka yang terkena bencana.

7) Peningkatan Sumber Daya Manusia

a. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, program informasi umum perlu dipersiapkan bagi para penduduk kota, mulai dari anak usia sekolah.

b. Pelatihan khusus perlu disediakan untuk semua profesi yang terkait dengan pelestarian.

8) Selama pelaksanaan aksi pelestarian, semua kegiatan perlu sejalan dengan prinsip piagam Washington dan Piagam Venice, serta berbagai pedoman yang relevan.

C. Strategi Pengelolaan

Kunci strategi pengelolaan Kota Pusaka agar dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut (Pedoman OWHC, 2003):

a. Menjunjung dinamika kota. Upaya pelestarian untuk peningkatan kualitas kota

Kajian Pustaka 55

pusaka tidak hanya tertuju pada bentuk fisik lingkungan tetapi juga kehidupan yang hidup di dalam kota. Kehidupan yang ada perlu dijaga. Fokus pada karakteristik kota atau kawasan perkotaan secara menyeluruh (kegiatan, fungsi dan hubungan antara keduanya). Hal ini akan membantu mengarahkan strategi jangka panjang dengan arah yang tepat.

b. Menjunjung nilai partisipasi publik. Kesuksesan jangka panjang dalam strategi pelestarian sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat berperan serta dalam indentifikasi dan perlindungan kualitas pusaka masyarakat itu. Di banyak kota, pelestari professional, yang sudah mumpuni di bidang inipun tetap mencari cara yang paling jitu yaitu bekerja bersama masyarakat dalam memahami dan menjaga pusaka-pusaka mereka.

c. Integrasi dengan tujuan pembangunan kota yang lain. Strategi pengelolaan yang berhasil juga karena integrasi dengan berbagai tujuan pembangunan yang lain baik di sector public maupun swasta.

d. Pendekatan positif pada pengelolaan konflik. Dalam kegiatan pelestarian sering kali menghadapi keadaan yang tidak sejalan. Di satu pihak akan melestarikan namun di pihak lain berusaha untuk menggantikan dengan struktur baru. Konflik-konflik seperti ini hanya dapat diatasi bila ada minat yang sama dari kedua belah pihak. Bila konflik sulit diatasi oleh dedua belah pihak, untuk melaukan resolusi konflik perlu mengundang profesional di bidang ini.

e. Penyesuaian Budaya. Salah satu tantangan adalah bagaimana berbagai budaya yang tumbuh berkembang tetap menjunjung tradisi

yang ada. Sementara budaya tradisi itu sendiri mampu tetap hidup menembus jaman.

3.3. RENCANA PENGELOLAAN (MANAGEMENT PLAN)

“States Parties” atau Negara yang telah meratifikasi Konvensi UNESCO 1972 diundang untuk memasukkan nominasi suatu objek baik pusaka yang memiliki nilai budaya atau alam dan dipertimbangkan memenuhi kriteria “nilai sejagat” untuk masuk dalam Daftar Pusaka Dunia.

Nominasi yang diajukan pada Komite (World Heritage Committee) mampu menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dari “State Party” untuk melindungi pusaka yang dimaksud, dengan caranya. Komitmen tersebut berupa kebijakan yang sesuai, instrumen legal, ilmiah, teknis, administratif serta finansial yang diadopsi dan diusulkan untuk melindungi obyek dan OUV-nya.

Nominasi tersebut diajukan dalam suatu berkas, yang terdiri dari:1) Identifikasi Objek2) Deskripsi Objek3) Justifikasi 4) Kondisi pelestarian dan faktor yang

berpengaruh pada obyek5) Perlindungan dan Pengeloaan6) Monitoring7) Dokumentasi8) Kontak Informasi terkait autoritas yang

dilindungi9) Tertanda atas nama “State Party(ies)”

Karena “World Heritage sites and buffer zones” atau lingkup pusaka dunia yang berupa kota bersejarah signifikan pada ruang, zonasi dan pembangunan,

Kota Pusaka56

peraturan perencanaan dan bangunan merupakan instrument yang penting. Sebuah rencana tata ruang baik pada lingkup regional hingga lokal sebaiknya dapat menjelaskan apa dan bagaimana,

dalam kerangka penataan ruang, pemerintah yang bertanggung jawab terlibat pengelolaan suatu pusaka.

Boks 2: Contoh Peran Penting Penataan Ruang dalam Pengelolaan Kota Pusaka

Di Jerman, dalam UU Perencanaan Regional Federal (the Federal Regional Planning Act), perlindungan pusaka disebutkan sebagai salah satu prinsip, yaitu

Historical and cultural relationship and regional connections shall be maintained; the characteristic features and the cultural and natural monuments of evolved cultural landscapes shall be preserved.

Dengan begitu, Pemerintah Federal yang memiliki sedikit kompetensi terkait penataan ruang, merumuskan kerangka aksi dimana tiap negara bagian bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang penataan ruang di tingkat negara bagian.

Sumber: Management Plans for World Heritage Sites – A Practical Gudes (Birgitta Ringbeck, 2008)

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka 57Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

Sumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka58

4Studi Profil Kota Pusaka

Studi Profil Kota Pusaka 59

Untuk menyusun pedoman yang utuh, telah dilakukan penggalian praktik yang baik (good practice) serta berbagai kendala dalam upaya pelestarian dan pengelolaan pusaka di Indonesia. Pengamatan dilakukan atas 7 kota dari anggota JKPI. Kota-kota tersebut mempunyai karakter yang kuat. Dengan demikian, pengalaman yang didapatkan berdasarkan kondisi lapangan dengan karakter berbeda-beda.

Gambarannya seperti pada tabel berikut ini:

TernateSumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Kota Pusaka60

No. Kota Periode Pembangunan Karakter Kota Karakter Geografis

Bukittinggi (dh. Fort de Kock)

1700-1900 Kota Militer

Pedalaman

Sawahlunto Industrialisasi Modern

Kota Tambang (batubara)

Pedalaman

Banjarmasin 1400-1700 Kota Pemerintahan Tradisional, Kota Pelabuhan

Tepi Sungai

Studi Profil Kota Pusaka 61

No. Kota Periode Pembangunan Karakter Kota Karakter Geografis

Bau-Bau (dh. Buton) 1400-1700 Kota Pemerintahan Tradisional, Kota Pelabuhan

Tepi Laut

Yogyakarta 1400-1700 Kota Pemerintahan Tradisional

Pedalaman

Ternate Sebelum 1400 Kota Pemerintahan Tradisional, Kota Pelabuhan

Tepi Laut

Kota Pusaka62

No. Kota Periode Pembangunan Karakter Kota Karakter Geografis

Malang 1400-1700 Kota Pemerintahan Kolonial

Pedalaman

Banda Aceh 1400-1700 Kota Pemerintahan Tradisional

Ambon 1400-1700 Kota Pemerintahan Tradisional

Sumber: Werner, 1987; http://id.wikipedia.org

Studi Profil Kota Pusaka 63

Berikut ini kondisi pada kota-kota1 tersebut:

4.1. BUKITTINGGIBukittinggi terletak di dataran tinggi Minangkabau, Sumatra Barat di 0°18’ LS dan 100°22’ BT pada ketinggian 930 meter dpl dengan hawa sejuk 16-25°C. Bukittinggi berada di dekat Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang masih aktif.

Sejarah Pendirian Bukittinggi

1803-1838 Perang Padri

1825 Pembangunan Fort de Kock

1833-1841 Pembangunan jalan ke pantai barat

1 Kasus-kasus ini merupakan hasil pengamatan selama bulan Desember 2011 dan Januari 2012.

1856 Pembangunan sekolah guru untuk memajukan pendidikan pribumi

1891-1894 Pembangunan Kereta api Bukittinggi-Payakumbuh-Padang

1943-1945 Bukittinggi merupakan Markas Besar Tentara Jepang di Sumatra yang dipindah dari Singapore

1948 Sejak 19 Desember 1948, Bukittinggi sebagai Ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sewaktu Belanda menduduki Indonesia. Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri ditawan Belanda.

1950-1957 Bukittinggi menjadi Ibukota provinsi Sumatra Tengah yang meliputi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi.

Visi Kota Bukittinggi

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah (Jasa dan Perdagangan, Kepariwisataan, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan), yang dijiwai oleh Agama dan Adat, Syarak Mangato Adaik Mamakai”.

Ragam Pusaka

Kekayaan pusaka di Bukittinggi meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.

Pusaka alam, seperti Ngarai Sianok.

Pusaka budaya ragawi, seperti Jam Gadang, masjid dan rumah-rumah adat.

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian serta kuliner setempat.

Kondisi Pelestarian Pusaka

Dampak pembangunan baru, seperti munculnya iklan, gedung bertingkat, tata lingkungan yang baru seperti pembangunan pagar dan dampak kehadiran PKL yang belum tertata

Gambar 1: Fort de Kock

Kota Pusaka64

Manajemen

Pusaka Ragawi

BP3 Sumatera Barat telah menyiapkan daftar bangunan bersejarah yang harus dilindungi, beberapa bangunan sudah dirawat dan dipelihara. Jumlah ada sekitar 44 bangunan.

Dinas Kebudayaan mencegah pembongkaran bangunan tua seperti gedung Polres, kompleks penjara dll.

Program pelestarian, seperti Pedestrianisasi Lingkungan Jam Gadang, rehabilitasi kawasan jenjang (17 tangga utama), rencana rehabilitasi Pasar Atas, dll.

Gambar 2: Beragam Pusaka di Bukittinggi

Studi Profil Kota Pusaka 65

Pusaka Non-Ragawi

Pembinaan sanggar-sanggar dan insentif untuk pelestarian pusaka budaya intangible.

Festival musik dan tari tradisional, lomba pantun, festival kuliner, ch: festival rending dan Festival Sulam Bordir se-ASEAN pada tahun 2012.

Pengembangan pariwisata yang menghormati alam dan budaya.

4.2. SAWAHLUNTOKota Sawahlunto terletak di perbukitan terjal, landai dan dataran dengan ketinggian 250-650 m di atas permukaan laut di 0°40 40.16 S dan 100°47 13.21

E dengan suhu berkisar antara 22 °C. Luas total adalah 273,45 km2.

Visi Kota Sawahlunto

“Sawahlunto: Kota Tambang Berbudaya”

Sejarah Singkat

Abad ke 19 Batubara ditemukan di Sawahlunto oleh Ir. de Greve

1888 Sejak 1 Desember, investasi oleh pemerintah Hindia Belanda

1892 Produksi batubaraGambar 3: Penataan Lingkungan Jam Gadang

Gambar 4: Ragam Kesenian di Bukittinggi

Kota Pusaka66

1894 Pembangunan Kereta api Padang-Sawahlunto

1918 Penetapan Gemeentelijk Resort dengan luas 778 ha

1930 Sawahlunto berpenduduk 43.576 jiwa, 564 jiwa adalah orang Belanda.

1940-1970 Produksi batubara menurun, hanya puluhan ribu ton/tahun

1990an Produksi meningkat lagi sampai sejuta ton/tahun, namun cadangan batubara terbatas, basis ekonomi dialihkan ke pariwisata

Ragam Pusaka

Kekayaan pusaka di Kota Sawahlunto meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.

Gambar 5: Beragam Pusaka di Sawahlunto

Studi Profil Kota Pusaka 67

Pusaka alam, terkait posisi Kota Sawahlunto yang tumbuh sebagai kota tambang batu bara.

Pusaka budaya ragawi, seperti rumah adat dan infrastruktur tambang

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian, kerajinan serta kuliner setempat

Manajemen

Sawahlunto adalah salah satu perintis pelestarian Kota Pusaka yang gigih dan kreatif.

Berusaha menggeser basis ekonomi Sawahlunto dari pertambangan ke arah pariwisata budaya.

Kerjasama dengan Melaka, Malaysia

Pusaka Ragawi

Rehabilitasi lubang tambang mbah Suro, membangun museum Gudang Ransum, museum Kereta Api, Infobox, pusat kebudayaan, taman rekreasi, pelestarian kawasan pusat kota, perlindungan bangunan bersejarah

Pusaka Non-Ragawi

Pembinaan sanggar-sanggar dan intensif untuk pelestarian pusaka budaya intangible.

Festival musik dan tari tradisional, lomba pantun, festival kuliner, ch: festival rendang.

Gambar 6: Visualisasi Bentang Alam Sawahlunto

Kota Pusaka68

Pengembangan pariwisata yang menghormati alam dan budaya.

Pengembangkan berbagai acara budaya, festival musik, dll

4.3. BANJARMASINBanjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, terletak antara 30°15’ dan 30°22’ Lintang Selatan dan 114°032’ dan 114°098’ Lintang Utara; dengan luas area 72 km2 (0,19% dari luas Pulau Kalimantan).

Visi Kota Banjarmasin

“Terwujudnya Kota Banjarmasin yang maju dan mandiri sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan bagi perkembangan regional Kalimantan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan dijiwai semangat Kayuh Baimbai”

Sejarah Singkat

1526 Banjar mengalahkan Daha pada tanggal 24 Desember 1526 yang menjadi Hari Jadi Kota Bandjarmasih sebagai ibukota kerajaan baru di Kalimantan Selatan.

1606 VOC pertama kali datang di Banjarmasin

1849 Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibukota Divisi Selatan dan Timur Borneo.

Gambar 7: Lubang Mbah Suro (kiri) dan Gudang Ransum (kanan) setelah rehabilitasi

Gambar 8: SIMFEST (Sawahlunto International Music Festival)

Studi Profil Kota Pusaka 69

1898 Ditetapkan dalam Staatblaad tahun 1898 No. 178 sebagai bagian Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya) (1898-1902).

1918 Banjarmasin menjadi ibukota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad.

1936 Ordonantie pembentukan Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68) dan sebagai pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin.

1937 Otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibukota Gouvernement Borneo.

1946 Banjarmasin sebagai ibukota Daerah Banjar satuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Gambar 9: Peta Kota Banjarmasin

Gambar 10: Pintu gerbang dengan tulisan 1606 untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock pada tahun 1924

Sungai Barito

Sungai Martapura

Kawasan Masjid Sabilal Muhtadin

Kota Pusaka70

Gambar 11: Beragam Pusaka di Banjarmasin

Studi Profil Kota Pusaka 71

Ragam Pusaka

Kekayaan pusaka di Kota Banjarmasin meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.

Pusaka alam, melihat posisi Kota Banjarmasin yang terdiri dari banyak sungai (Kota Seribu Sungai) dan dilewati sungai besar seperti Sungai Martapura, Sungai Kuin, Sungai Andai, Sungai Alalak.

Pusaka budaya ragawi, seperti makam, masjid dan rumah adat Banjar;

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian musik Panting, kerajinan kain sasirangan serta kuliner setempat

Kondisi Pelestarian

Data menunjukkan penurunan jumlah sungai. Pada 1997 terdapat 117 sungai, pada 2002 menjadi 70 sungai, dan pada 2004 sampai sekarang tinggal 60 sungai.

Pembangunan gedung yang digunakan sebagai sarang burung wallet.

Gambar 12: Sungai di Banjarmasin

Gambar 13: Kompleks Makam Sultan Suriansyah di Banjarmasin

Kota Pusaka72

Perlunya penetapan kawasan Cagar Budaya dan penguatan pada Perda Kota

Manajemen

• Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin

• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2009 tentang Benda Cagar Budaya

• Pemerintah telah mendata Grup Musik Panting (11 kelompok), Grup Sanggara Tari, (11 kelompok) dan Sinoman Haderah (14 kelompok);

Gambar 14: Rumah Adat dan Rumah Tepi Sungai di Banjarmasin

Gambar 15: Rumah burung wallet

Studi Profil Kota Pusaka 73

• Penyelenggaraan festival tahunan, seperti Festival Budaya Pasar Terapung, yang antara lain berisi Lomba Jukung tradisional.

4.4. BAU-BAUBau-Bau terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara di antara 5.21°-5.33° LS dan 122.30°-122.47° BT. Luas area adalah 221,00 km² dengan luas laut mencapai 30 km² merupakan kawasan potensial untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut.

Visi Kota Bau-Bau“Terwujudnya Kota Baubau Sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023”

Visi lima tahunan (2008 - 2013):“Terwujudnya Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang produktif dan nyaman, melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara profesional dan amanah, menuju masyarakat sejahtera, bermartabat, dan religi”.

Gambar 16: Kawasan atau Kampung Tua yang Perlu Direvitalisasi

Gambar 17: Festival Jukung

Gambar 18: Peta Geografis Kota Bau-Bau

Kota Pusaka74

Sejarah SingkatAbad 12 Perkampungan Buton Pertama oleh Mia

Patamiana 1332 Pembentukan Kerajaan Buton yang terdiri dari 4

limbo (Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu) dan beberapa kerajaan kecil (Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga)

1542 Agama Islam masuk ke Buton, kerajaan berubah menjadi Kesultanan Buton dengan Lakilaponto sebagai Sultan I (Sultan Murhum)

1940 Pembentukan Kerajaan Laiwui dan Kesultanan Buton menjadi daerah administratif yang disebut “Afdeeling Buton Dan Laiwui” dengan Ibukota di Baubau. Afdeeling Buton dan Laiwui dibagi menjadi 3 Onderaffdeling Buton dan Pulau-Pulau Tukang Besi dengan Ibukota di Baubau

1952 Daerah Sulawesi Tenggara beribukota di Bau-Bau1960 Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota

Baubau menjadi Ibukota Kabupaten Buton.

Ragam PusakaKekayaan pusaka di Kota Bau-Bau meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.Pusaka alam Bukit Wantiro dan bukit

Kolema, Pantai Kamali, Air Jatuh, Lembah hijau, Gua Aru Palaka, Sungai Buton, Topografi Kota dengan “Kontur bertingkat 6”, Vegetasi: beragam vegetasi pohon produksi (mangga, sawo, belimbing wuluh, srikaya, delima dll), pohon industri, penghijauan, semak dan gulma.

Pusaka budaya ragawi, termasuk tata ruang kota, benteng, dan bangunan adat. Benteng Wolio di Kota Bau-Bau memiliki panjang 2.740 meter dan luas 22,8 Ha. Benteng ini selesai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Buton VI (1632-1645).

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian serta kuliner setempat

Manajemen

Konstitusi Murtabat Tujuh lahir berdasarkan hasil kesepakatan (konsensus) tentang konsep hukum tata negara adat pada Kesultanan Buton.

Gambar 19: Sultan I Kesultanan Buton (Sultan Murhum)

Gambar 20: Benteng Wolio di Bau-Bau

Studi Profil Kota Pusaka 75

Gambar 22: Beragam Pusaka di Bau-Bau

Kota Pusaka76

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. KM8/PW007/Hxp03 tentang Penetapan Benteng Baadia, Benteng Keraton Buton (Benteng Walio), Benteng Bengkudu, Kompleks Gua Prasejarah Pulau Muna dan Mesjid Agung Keraton Buton yang berlokasi di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai BCB dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992

Keputusan Walikota Bau-bau Nomor 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Benteng Keraton sebagai Kawasan Khusus Kota Bau-Bau.

Penyenggaraan Festival Perairan Puma dan Festival Keraton Nusantara pada tahun 2012.

4.5. YOGYAKARTAKota Yogyakarta adalah ibukota Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus tempat kedudukan bagi Kasultanan Yogyakarta. Letaknya di 7°48 5 S 110°21 52 E. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.250 hektar

Visi Kota Yogyakarta

“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat

madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana”.

Visi lima tahunan (2007-2011)

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Sejarah Singkat

1584 Pendirian Kerajaan Mataram oleh Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pemanahan, yang berganti nama menjadi Senopati.

Gambar 23: Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Studi Profil Kota Pusaka 77

1584-1601 Masa kejayaan Panembahan Senopati, yang dilanjutkan oleh Sultan Seda ing Krapyak (1601-1613) dan Sultan Agung (1613-1646).

1618 Pada masa Sultan Agung, ibukota Mataram pindah ke Karta (1618), hal ini diiringi dengan kondisi kejayaan yang memburuk akibat campur tangan VOC.

1749 Perlawanan raja-raja Mataram berikutnya dengan VOC membuat kerajaan Mataram akhirnya terpuruk dan diserahkan pada Belanda pada tahun 1749.

1755 Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram yang dari Kartasura pindah ke Surakarta kemudian dibagi

dua, yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwono dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono.

1756 Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756, seiring berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan konsep tata ruang Catur Sagatra. Pada perkembangannya, mendapat pengaruh dari budaya lain, seperti Cina, Belanda dan Inggris.

Ragam Pusaka

Kekayaan pusaka di Yogyakarta meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.Pusaka alam, terkait konsep sumbu imajiner

yang menempatkan Kota Yogyakarta terhubung dengan Gunung Merapi dan Laut Selatan.

Pusaka budaya ragawi, sebagai Kekuatan pola, simbol, filosofis, yang berakar dari nilai sejarah dan sosial-budaya, bermula dari 4 kekuatan unsur pembentuk kota: keraton, alun-alun, mesjid dan pasar (caturgatra tunggal)

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian, festival, kerajinan serta kuliner setempat

Manajemen

Pusaka Ragawi

Pengelolaan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kota Yogyakarta belum memiliki regulasi untuk pengelolaan pusaka pada tingkat kota, sementara menggunakan Perda

Gambar 24: Struktur Ruang Kota Yogyakarta

Kota Pusaka78

D.I. Yogyakarta No. 11/2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

Sesuai SK Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, telah ditetapkan 5 Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta, yaitu:

Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, Kawasan Keraton, Kawasan Kotagede dan Kawasan Malioboro.

1 KCB lainnya adalah Kawasan Imogiri di Kabupaten Bantul.

Karena itu, koordinasi dan penyesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan provinsi dan kota yang sering berbenturan merupakan isu yang penting.

Kebijakan-kebijakan yang berasal dari nilai budaya masyarakat lokal sangat dominan, misalnya penataan Rumah Jawa yang sehat sesuai nilai hastagrata.

Gambar 25: Beragam Pusaka di Yogyakarta

Studi Profil Kota Pusaka 79

Kota Yogyakarta telah mendata aset pusaka yang berupa bangunan, sesuai UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya, yaitu:

88 Benda Cagar Budaya, sesuai Keputusan Mendikbud dan Gubernur.

369 Bangunan Warisan Budaya, sesuai penetapan Walikota.

42 Bangunan yang Diduga BCB (potensial), belum ada penetapannya.

Pengendalian pembangunan pada BCB atau KCB dilakukan melalui mekanisme perijinan. Pemilik bangunan pusaka yang mengurus IMB harus berkonsultasi dengan Dinas Kebudayaan.

Pengelolaan pusaka pada tingkat pemerintah kota sudah dijalankan dengan diberlakukannya insentif. Pemberian insentif pada pemilik bangunan sejak tahun 2010 berupa keringanan pajak

dengan kisaran 10- 90%. Dan bantuan dana pembangunan melalui dana propinsi / dan kota untuk pemeliharaan beberapa bangunan, seperti Dalem Ropingen di Kotagede.

Pelibatan masyarakat, seperti

Kelompok pelestari, yaitu Jogja Heritage Society (JHS) dan Madya (Masyarakat Advokasi Warisan Budaya),

Perguruan Tinggi, misalnya Jurusan Arsitektur&Perencanaan UGM dan Jurusan Arkeologi UGM

Organisasi Pelestari di kawasan pusaka, contohnya di Kotagede yaitu Yayasan Pusdok (Pusat Studi dan Dokumentasi Pengembangan Budaya Kotagede), Yayasan Kanthil, OPKP (Organisasi Pelestari Kawasan Pusaka) dan Forum Joglo Kotagede

Gambar 26: Kawasan Kotagede Salah satu KCB di Kota Yogyakarta

Kota Pusaka80

Pusaka Non-Ragawi

Inventarisasi Pusaka Budaya Tak Ragawi juga sudah mulai dibina melalui hubungan dengan sekitar 500 paguyuban kesenian yang aktif.

Penyelenggaraan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) pada awal Tahun Baru Cina, hingga tahun 2011 sudah pelaksanaan yang ke-6.

Tiap perayaan hari ulang tahun Kota Yogyakarta pada bulan Oktober, diselenggarakan Festival 45 Kelurahan yang diisi dengan pentas kesenian di tiap kelurahan tersebut.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota berencana menginventarisasi Benda Pusaka Bergerak (Immovable Heritage), seperti Keris, Kendi dan Tombak

4.6. TERNATELuas Wilayah Kota Ternate adalah 250,85 km². Merupakan kepulauan, yang terdiri dari Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulai Moti, Pulau Mayau dan Pulai Tfure yang berpenduduk, sedangkan Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida merupakan pulau berukuran kecil yang tidak berpenghuni.

Visi Kota Ternate (2011-2015)“Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” atau KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN”.

Sejarah Singkat

Abad XIII Eksodus warga dari Halmahera dan terbentuknya 4 kampung

1257 Pembentukan Kerajaan Gapi (skrg Ternate) yang penyatuan 4 kampung di Kampung Ternate.

Abad XV Agama Islam menjadi resmi dan kerajaan berubah menjadi KESULTANAN dengan Sultan pertama adalah Sultan Zainal Abidin dengan komoditi utama, yaitu rempah

1512 Kedatangan Portugal yg berupaya menguasai ekonomi Ternate

1575 Portugal dikalahkan Ternate di bawah Sultan Baabullah

1607 Perjanjian monopoli dengan VOC atas imbal mengusir Spanyol dan Portugal. VOC membangun Benteng Oranje

1635 Hongi Tochten (penebangan besar-besaran cengkeh dan pala)

1683 Ternate di bawah kekuasaan VOC

Gambar 27: Dragon Festival pada PBTY VI di jalan Malioboro (Sumber: jogjatrip.com)

Studi Profil Kota Pusaka 81

Ragam Pusaka

Kekayaan pusaka di Ternate meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.

Pusaka alam, yaitu lansekap alam yang terdiri dari Gunung Gamalama, pulau-pulau, danau serta lautan.

Pusaka budaya ragawi, sebagai Kedaton, mesjid, benteng dan rumah adat

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian, kerajinan serta kuliner setempat

Gambar 28: Peta Administrasi Kota Ternate

Manajemen

Lembaga Pengelola di lingkup pemerintah, yaitu

Bidang Kebudayan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Ternate dengan Wilayah Kerja Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara

Kota Pusaka82

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. 31/BCB-TB/09/08469-08523 tentang SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA TIDAK BERGERAK di Kota Ternate, seperti Kedaton Sultan Ternate dan Benteng Oranje

Gambar 29: Kota Ternate yang berbasis kepulauan secara fungsional memiliki akesbilitas dengan daerah luar.Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Uitzicht_op_Ternate_TMnr_3728-865.jpg

Peranan dan Partisipasi Masyarakat, antara lain Ternate Heritage Society (THS) dan Jurusan Arsitektur Universitas Khairun

Studi Profil Kota Pusaka 83

Gambar 30: Beragam Pusaka di Ternate

     

 

   

 

   

 

Kota Pusaka84

4.7. MALANGKota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Terletak pada ketinggian antara 440-667 m dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang Selatan. Kota Malang memiliki luas 110,06 Km2.

Gambar 28: Peta Administrasi Kota Malang

Studi Profil Kota Pusaka 85

Visi Kota Malang (2009-2013) “Terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya, menuju masyarakat yang maju dan mandiri”.

Sejarah Singkat

1767 Belanda memasuki Kota Malang dan mendirikan benteng/loji/ke-loji-an/klojen

1821 Kedudukan Pemerintah Hindia Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas

1824 Malang mempunyai Asisten Residen, sedang kedudukan residennya di Pasuruan

1876 Dibuka hubungan kereta api antara Surabaya, Malang dan Pasuruan

1882 Rumah-rumah di bagian barat Kota Malang didirikan dan alun-alun dibangun.

1914 Pada 1 April, Malang ditetapkan sebagai Kotapraja

1942 Pada 8 Maret, Malang diduduki Jepang 1945 Pada 21 September, Malang menjadi

bagian Wilayah Republik Indonesia1947 Pada 22 Juli, Malang diduduki kembali

Belanda 1947 Pada 2 Maret, Pemerintah Republik

Indonesia kembali memasuki Kota Malang.

2001 Pada 1 Januari, pembentukan Kota Malang.

Ragam Pusaka

Kekayaan pusaka di Kota Malang meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi.

Pusaka alam, yaitu lansekap alam Sungai Brantas.

Pusaka budaya ragawi, meliputi:

Lingkungan Cagar Budaya meliputi Lingkungan Candi Badut, Lingkungan candi Tidar, Lingkungan Gunung Buring, Situs Tlogomas dan Lingkungan Polowijen;

Bangunan Cagar Budaya meliputi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan penanda kota, yaitu Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Katedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen, Toko Oen serta Masjid Agung Jami’.

Pusaka budaya non-ragawi, seperti kesenian, yaitu ludruk, topeng Malang, macapat, kerajinan serta kuliner setempat.

Kondisi Pelestarian

Dari segi pelestarian pusaka, penataan ruang Kota Malang memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kota dan Kabupaten yang baik. Beberapan pusaka budaya yang penting terletak tidak jauh dari perbatasan kota, misalnya Candi Badut yang merupakan candi tertua, Candi Singasari, Candi Kidal dan candi Jago.

Kurangnya koordinasi tiga pihak, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk duduk bersama dalam pengelolaan

Kota Pusaka86

Gambar 30: Beragam Pusaka di Kota Malang

wilayah. Tata ruang Kota Malang dan sekitarnya selayaknya berfokus pada “Malang Raya” dengan wilayah kota sebagai intinya, sesuai karakteristik Kota Malang yang dikelilingi satelit-satelitnya seperti Batu (18 km di barat), Lawang (18 km di utara), Kepanjen (18 km di selatan) dan Tumpang (23 km di timur).

Peranan akademisi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang (eks IKIP), Universitas Merdeka, Muhamadiyah, Universitas Widyawacana serta LSM pusaka seperti Pandu Pusaka, Restomuseum Inggil atau Dragonfly Society belum terlalu terlihat.

Manajemen

Lembaga Pengelola di lingkup pemerintah, yaitu

Bidang Perencanaan – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang

Dewan Kesenian Kota Malang yang kreatif dalam mengemas seni tradisional, di antaranya menawarkan paket-paket tarian dan musik gamelan.

Pemerintah Kota Malang telah menyusun Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya, Tahun 2012-2032 dengan tujuan antara lain:

Studi Profil Kota Pusaka 87

Untuk mendapatkan gambaran terhadap sebaran kawasan Cagar Budaya, situs-situs sejarah serta bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Malang;

Menetapkan karakter desain bangunan berarsitektur kolonial yang ada di kawasan bersejarah dan strategis di Kota Malang;

Untuk mengetahui perubahan fungsi kawasan yang berkaitan dengan kawasan Cagar Budaya, situs-situs sejarah serta bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Malang;

Menetapkan arahan kriteria karakter desain bangunan berarsitektur kolonial yang dapat digunakan sebagai pedoman perancangan dan pengendalian pembangunan fisik bangunan lama dan baru di kawasan bersejarah dan strategis di Kota Malang;

Untuk memberikan arahan penetapan serta arahan pemanfaatan kawasan Cagar Budaya, situs-situs sejarah serta bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Malang sebagai kawasan strategis Kota Malang;

Meningkatkan kualitas lingkungan dan stabilitas ekonomi dengan menghidupkan kembali potensi cagar budaya melalui upaya konservasi dan preservasi bangunan

Gambar: Peta Rencana Kawasan Strategis Sosial Kultural Kota Malang

cagar budaya serta meningkatkan infrastruktur penunjangnya;

Peningkatan image Kota Malang secara keseluruhan;

Kota Pusaka88

Peningkatan intervensi kegiatan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan berkelanjutan.

4.8. BANDA ACEHKeberadaan wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak antara 050 16’ 15” - 050 36’ 16” Lintang Utara dan 950 16’ 15” - 950 22’ 35” Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau kisaran 61, 36 Km2

Sejarah Singkat

Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun diatas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura Dari penemuan batu-batu nisan di Kampung Pande salah satu dari batu nisan tersebut terdapat batu nisan Sultan Firman Syah cucu dari Sultan Johan Syah, maka terungkaplah keterangan bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada hari Jum’at, tanggal 1 Ramadhan 601 H ( 22 April 1205 M) yang dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.

Studi Profil Kota Pusaka 89

Tentang Kota Lamuri ada yang mengatakan ia adalah Lam Urik sekarang terletak di Aceh Besar. Menurut Dr. N.A. Baloch dan Dr. Lance Castle yang dimaksud dengan Lamuri adalah Lamreh di Pelabuhan Malahayati (Krueng Raya sekarang). Sedangkan Istananya dibangun di tepi Kuala Naga (kemudian menjadi Krueng Aceh) di Kampung Pande sekarang ini dengan nama “Kandang Aceh”. Dan pada masa pemerintahan cucunya Sultan Alaidin Mahmud Syah, dibangun istana baru di seberang Kuala Naga (Krueng Aceh) dengan nama Kuta Dalam Darud Dunia (dalam kawasan Meligoe Aceh atau Pendopo Gubernur sekarang) dan beliau juga mendirikan Mesjid Djami Baiturrahman pada tahun 691 H.

Kota Banda Aceh berumur 802 tahun berdasarkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988, tanggal 22 April1205 ditetapkan sebagai tanggal keberadaan kota tersebut. Cheng Ho pernah singgah di Banda Aceh dalam ekspedisi pertamanya setelah singgah di Palembang.

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah pasti penduduk Banda Aceh pasca tsunami.

Visi Kota Banda Aceh (2007-2012)“Mewujudkan Masyarakat Mandiri yang Berkualitas, Bermartabat dan Islami”

Misi

1. Membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuh kembangkan kebanggaan dan kepribadian

sebagai warga Kota Banda Aceh yang Islami;

2. Mengembangkan nilai-nilai kebesaran dan potensi daerah Kota Banda Aceh, sebagai Ibukota Provinsi, Pusat Perdagangan, Pendidikan dan Budaya;

3. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat untuk memelihara dan menata sumber daya alam dan lingkun gan untuk dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang;

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan dan keamanan serta tumbuhnya peluang ekonomi sebagai wujud dari kebesaran Kota Banda Aceh yang islami;

5. Membangun Pemerintahan yang efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan mampu melayani masyarakat secara optimal melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ragam Pusaka Kekayaan pusaka di Banda Aceh meliputi pusaka alam, budaya baik yang ragawi maupun non-ragawi. Pusaka Alam, yaitu Taman Wisata Krueng

Aceh Pusaka Budaya Ragawi, yaitu Mesjid Raya

Baiturrahman Banda Aceh, Pinto Khop, Gunongan, Makam Sultan Iskandar Muda,Gerbang Peutjoet Kerkoff, Mesjid Baiturrahim Ulee Lheu.

Kota Pusaka90

Pusaka Budaya Non Ragawi, yaitu Tari Ranup Lampuan, Tari Liko Pulo,Tari Tarek Pukat, Tari Saman, SeruneKalee, Geundrang, Rapai

Kondisi Pelestarian PusakaDampak pembangunan baru, seperti

munculnya iklan, gedung bertingkat, tata lingkungan yang baru seperti pembangunan pagar dan dampak kehadiran PKL yang belum tertata

Manajemen Pusaka RagawiPengelolaan aset pusaka dilakukan oleh

pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Koordinasi dan kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah dengan stakeholder/para pelaku usaha wisata dan pihak terkait lainnya dilakukan secara berkala dalam rangka mengembangkan dan

memajukan kebudayaan dan pariwisata daerah.

Aset pusaka ragawi yang ada di kota ditata dan dikelola kembali agar aset pusaka dapat memiliki daya tarik yang tinggi.

Pusaka Non-RagawiPembinaan sanggar-sanggar dan insentif

untuk pelestarian pusaka budaya intangible.Diadakannya Pekan Kebudayaan Aceh

secara berkala untuk mempromosikan kebudayaan secara berkala.

Pengembangan pariwisata yang menghormati alam dan budaya.

4.9. AMBONKota Ambon berada sebagian besar dalam wilayah pulau Ambon, dan secara geografis terletak pada posisi: 3o-4o Lintang Selatan dan 128o-129o Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Visi dan Misi (2011-2016)

“Ambon yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis berbasis masyarakat”

Dengan Misi:

• Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik

• Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat

• Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipasi masyarakat

Gambar: Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Studi Profil Kota Pusaka 91

• Memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumberdaya alam yang tersedia

• Meningkatkan kehidupan orang basudara di atas kearifan lokal

• Merevitalisasi penegakan hukum dan pranata sisoal masyarakat

Sejarah Singkat

Pada tahun 1575, saat dibangunnya Benteng Portugis di Pantai Honipopu, yang disebut Benteng Kota Laha atau Ferangi, kelompok-kelompok masyarakat kemudian mendiami sekitar benteng. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian dikenal dengan nama soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hative, Urimessing dan sebagainya. Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Ambon. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut telah berkembang menjadi masyarakat Ginekologis territorial yang teratur. Karena itu, tahun 1575 dikenal sebagai tahun lahirnya Kota Ambon. Pada tanggal 7 September 1921, masyarakat Kota Ambon diberi hak yang sama dengan Pemerintah Colonial, sebagai manifestasi hasil perjuangan Rakyat Indonesia asal Maluku. Momentum ini merupakan salah satu momentum kekalahan politis dari Bangsa Penjajah

Kota Pusaka92

dan merupakan awal mulanya warga Kota Ambon memainkan peranannya di dalam Pemerintahan seirama dengan politik penjajah pada masa itu, serta menjadi modal bagi Rakyat Kota Ambon dalam menentukan masa depannya. Karena itu, tanggal 7 September ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Kota Ambon.

Ragam Pusaka

Pusaka Kota Ambon terdiri dari:

Pusaka Alam, yaitu laut dan pantai sangat dominan. Terutama sebaran penduduk yang berada di pulau-pulau kecil seperti Pulau Seram, dan lainnya.

Gambar: Pemandangan jalanan di Ambon (1883-1889)Sumber http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Straat_in_Ambon_TMnr_3728-864.jpg&filetimestamp=20100728203256

AmbonSumber Foto: Catrini (BPPI)

Studi Profil Kota Pusaka 93

Pusaka Budaya Ragawi, yaitu

Rumah tradisional sangat jarang ditemui di Kota Saparua. Beberapa bangunan Belanda sudah ada yang dirobohkan dan diganti bangunan modern. Bangunan kolonial yg masih bertahan terutama adalah gereja dimana sebagian besar masyarakat Ambon adalah umat kristiani. Ada peninggalan benteng kolonial Duustende yang sudah pernah dipugar oleh BP3 dan menjadi bagian daftar Cagar Budaya.

Pusaka Budaya Non Ragawi:

Kerajinan tenun yang mulai dijual untuk pariwisata dimana sebelumnya hanya untuk konsumsi adat.

Pusaka kuliner menjadi salah satu daya tarik, terutama kue-kue kering berbahan baku kenari, kepiting kenari dan lainnya.

Manajemen

Pengelolaan pusaka alam sangat kurang, kerusakan terumbu karang dan pengelolaan sampah mulai menjadi masalah saat ini.

Berbagai upaya pemda untuk meredam konflik sosial karena pertentangan antar suku yang kuat. Salah satu upaya yang disebutkan adalah pendekatan budaya dan pemahaman pluralisme.

Benteng Duurstede – AmbonSumber Foto: indonesiabox.com

Anak Nias, Sumatera UtaraSumber Foto: Catrini (BPPI)

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka 95

5.1. DEFINISI KOTA PUSAKAPENGERTIAN

Kota Pusaka Indonesia dipahami sebagai

Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota, yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif.

Dengan rincian, yaitu:

1) Kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi yang terajur secara utuh sebagai aset pusaka

Penjelasan: Kota tersebut merupakan hasil dari proses pembentukan dan transformasi

terus-menerus, seringkali mendapat pengaruh dari berbagai budaya yang berbeda. Kekayaannya karena itu terdiri dari kondisi alam, bangunan pusaka dan komponen fisik lainnya serta beragam bahasa, kesenian, kerajinan yang dikembangkan oleh berbagai etnis yang tinggal.

2) Dapat berupa kawasan pusaka sebagai bagian dari kota tersebut

Penjelasan: Kawasan yang memiliki kekentalan sejarah biasanya sebagian saja dari wilayah kota yang lebih luas1, pada beberapa kasus merupakan bagian dari suatu wilayah administasi kabupaten.

3) Yang hidup dan berkembang serta dikelola secara efektif.

1 Johnson, Jim. “The Future of Historic Cities – The Case of Edinburgh” dalam The Future of Historic Cities. An International Symposium, Kyoto, 7-8 Oktober 1995.

Kota Pusaka, Kriteria Dan Pengelolaannya

5

Kota Pusaka96

Penjelasan: Pengembangan vitalitas ekonomi dan juga kehidupan sosial budaya dari sebuah kawasan bersejarah, yang kemudian berperan dalam menjaga keberlangsungan area serta karakternya2.

Pusaka pada setiap kota merupakan keunikan dan aset yang nilainya berbeda antara satu kota dan lainnya. Penataan ruang hendaknya merupakan upaya yang bertujuan untuk mengelola keunikan serta aset tersebut untuk memastikan keberlanjutannya. Sebagai bagian dari penataan ruang, pengelolaan pusaka juga bertujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pusaka tidak hanya tentang objek itu sendiri, tetapi juga sikap terkait pengelolaannya. Mulai dengan mengenali serta memahami aset yang ada dalam konteks

2 Johnson, Jim. “The Future of Historic Cities – The Case of Edinburgh” dalam The Future of Historic Cities. An International Symposium, Kyoto, 7-8 Oktober 1995.

ruangnya dan bagaimana merencanakan, memanfaatkan serta mengendalikan pemanfaatannya dengan baik. Pada kota yang memiliki aset pusaka, penting untuk berfokus pada keberlanjutannya, selain semata-mata untuk upaya pengawetan.

MANFAAT

Untuk mengenali apakah sebuah kota merupakan Kota Pusaka Indonesia, atau bahkan dapat dinominasikan sebagai kota pusaka dunia. Untuk mengenali kota yang memenuhi deskripsi sebagai kota pusaka dunia sebagaimana telah disebutkan oleh UNESCO, yaitu kota yang penting dan istimewa sehingga melampaui batas-batas nasional dan memiliki nilai penting bagi umat manusia di masa kini maupun mendatang.

KOMPONEN

Kriteria penilaian suatu pusaka dunia disebut Keunggulan Nilai Sejagat (KNS), sedangkan kriteria penilaian pusaka nasional disebut Keunggulan Nilai Nasional (KNN).

Gambar 1: Skema Identifikasi Kota Pusaka

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 97

Tabel 1: KNS dan KNN

Keunggulan Nilai Sejagat(Outstanding Universal Value)3 Keunggulan Nilai Nasional

1. Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia

2. Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap;

3. Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;

4. Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia

5. Menjadi contoh utama permukiman, tata guna lahan atau tata guna lautan tradisional yang merupakan representasi budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan khususnya jika situs tersebut terancam oleh perubahan yang permanen

6. Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol.

1. Menunjukkan evolusi panjang kesejarahan tumbuh kembang kota. yang terlihat dari tinggalan berbentuk struktur kota, bentang alam, wajah jalan, monumen, arsitektur, teknologi serta seni budaya yang istimewa

2. Menampilkan dan menjadi contoh ciri khas lokal maupun percampuran antar budaya daerah/bangsa

3. Memiliki peran sebagai wadah perkembangan peradaban, tradisi, gerakan perjuangan bangsa, atau kejadian yang istimewa bagi negara

PERMASALAHAN

Dari hasil survey, pemerintah kota maupun organisasi masyarakat / komunitas pemerhati pelestarian setempat telah dapat mengenali adanya aset pusaka baik yang teraga maupun tidak teraga. Namun begitu, belum semua mengkaji sejarah kotanya secara lengkap dan bagaimana proses bentukan kota tersebut terjadi. Dengan begitu, mengenali sebuah kota termasuk

kota pusaka dunia atau bukan masih memerlukan kajian tersendiri.

GOOD PRACTICE

Adanya perguruan tinggi yang mengembangkan kajian-kajian membantu mengenali kota seperti Yogyakarta atau Bukittinggi sebagai kota pusaka. Berbagai skripsi, tesis dan disertasi menunjukkan evolusi panjang kesejarahan tumbuh

3 The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention

Kota Pusaka98

kembang kota serta asset pusaka lainnya. Contohnya Buku berjudul Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara karangan La Ode Rabbani (2010) yang menceritakan Baubau, selain Kota Kendari dan Muna. Pada tahun 2011 lalu, pemerintah Kota Baubau menerbitkan pula buku berjudul Kota Baubau, Sejarah dan Perjalanannya.

5.2. RUMUSAN VISIPENGERTIAN

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa datang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan

organisasi di masa depan. Karena itulah, visi merupakan hal yang sangat krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Untuk menyusun sebuah visi, tentunya pemerintah kota dan masyarakat mengenali potensi dan nilai pusaka dan memiliki wawasan untuk memberi arah dalam pengelolaan potensi pusaka. Dengan demikian, bagi kota pusaka visi berarti pernyataan untuk memelihara aset pusaka dan memperkuat jatidiri atau identitasnya, sekaligus untuk memberi kemajuan terhadap kota dan masyarakatnya.

MANFAAT

Cita-cita keberlanjutan ini hendaknya dapat terbaca dari rumusan visi tiap kota pusaka.

Gambar 2: Buku Terbitan Pemerintah Kota Baubau

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 99

Gambar 2: Buku Terbitan Pemerintah Kota Baubau

Melalui visi, terlihat apakah pemerintah kota mengenali aset pusakanya. Visi ini kelak menjadi acuan bagi pengembangan tujuan, pengembangan serta strategi pelaksanaan penataan ruang yang berbasis pengelolaan aset pusaka.

KOMPONEN

Visi kota dinyatakan dalam RPJPD (20 tahun) atau RPJMD (5 tahun) yang harus

  5-8

Berwawasan

Pusaka

Perencanaan Pemb. Nasional 

Penataan Ruang 

Visi Pembangunan

Kota

Tujuan, Kebijakan dan

Strategi

Kota Pusaka Dunia

Kota Pusaka

Nasional

Kota Pusaka

Nasional

Kota Pusaka

Nasional

Gambar 3 : Kedudukan RTRW dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

disusun oleh Kepala Daerah3. Rumusan ini yang kemudian diacu dalam berbagai dokumen perencanaan sektoral lainnya yang disusun oleh daerah. Rumusan visi yang disebutkan dalam dokumen RPJMD sebaiknya telah berwawasan pusaka.

3 Menurut UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Kota Pusaka100

PERMASALAHAN

RPJM disusun oleh kepala daerah yang telah ditetapkan. Dalam waktu singkat, terlihat sulit untuk mengenali secara utuh aset pusaka yang dimiliki kota atau kabupaten bersangkutan.

GOOD PRACTICE

Berikut beberapa kota yang menyebutkan unsur budaya dalam rumusan visinya, yaitu:

Kota Bau-Bau Kota Sawahlunto Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Bau-Bau Sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023

Kota Tambang yang Berbudaya Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana

Visi lima tahunan (2008-2013):

“Terwujudnya Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang produktif dan nyaman, melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara profesional dan amanah, menuju masyarakat sejahtera, bermartabat dan religi”.

5.3. PENGELOLAAN KOTA PUSAKAKeberadaan pusaka melekat pada proses penataan ruang dan karena itu, terwujud dalam berbagai dokumen keluarannya. Dalam praktiknya, proses ini meliputi bidang penataan ruang dan cipta karya. Dokumen yang dimaksud di sini termasuk perencanaan tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan.

Sebagaimana diketahui, reformasi dan otonomi telah berpengaruh pada perubahan pendekatan

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 101

Gambar 3. Proses Perubahan Para Pelaku Penataan Ruang(Sumber: http://www.penataanruang.net/ta/Lapak05/P2/3/Bab3.pdf)

Kota Pusaka102

penataan ruang. Yang semula masyarakat sebagai objek peraturan menjadi masyarakat sebagai subjek peraturan serta dengan keanekaragaman perilaku.

Pendekatan ini menuntut peranan pemerintah untuk menggali dan mengembangkan visi bersama antara pemerintah dan kelompok masyarakat di dalam merumuskan wajah ruang kota di masa depan, kualitas ruang serta aktivitas yang diinginkan dan dilarang pada suatu kawasan. Karena itu, peran serta masyarakat semakin meningkat dengan

keikutsertaan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti ormas, pers, organisasi masyarakat / komunitas pemerhati pelestarian, dan sebagainya.

Melihat skema tersebut, proses perencanaan dapat diperkuat dengan mengintegrasikan langkah-langkah dalam proses perencanaan pelestarian (conservation plan). Langkah tersebut sebagai berikut:

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 103

5-14

IDENTIFIKASI SIGNIFIKANSI

RENCANA TINDAK

ATURAN PELESTARIAN

O & P

Gambar 5 : SKEMA KERANGKA RENCANA PELESTARIAN

Kota Pusaka104

5.4. IDENTIFIKASI PUSAKA5.4.1. Identifikasi Pusaka

PENGERTIAN

Merupakan upaya untuk mengenali aset pusaka pada sebuah wilayah secara utuh serta memahami arti penting/signifikansinya.

MANFAAT

Menjadi dasar dalam mengelola aset pusaka secara efektif, sesuai dengan potensi maupun kebutuhan penanganan.

KOMPONEN

Merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari tiga langkah berikut:

1) Inventarisasi Aset Pusaka & Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan data tentang Pusaka Alam termasuk bentang alam/landscape, Budaya Ragawi & Tak Ragawi, Rajutan berbagai pusaka, public realm/ruang antar bangunan, pemandangan indah/panorama.

2) Registrasi

Kegiatan penetapan daftar pusaka sesuai dengan kriteria, kaitannya terhadap UU 11/2010 yaitu UU 11/2010, Pasal 33 menyatakan Bupati/Walikota berwenang mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau

satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

3) Presentasi

Kegiatan ekspos inventarisasi maupun dokumentasi pusaka, dapat berupa barang cetak, digital, public accessible web dan peta pusaka/heritage map

PERMASALAHAN

Dari hasil survey, antara satu kota dan lainnya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kegiatan inventarisasi. Kelengkapan juga dipengaruhi cara melihat yang biasanya ditentukan sektor apa yang melakukan kegiatan tersebut.

GOOD PRACTICE

1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendata dan menetapkan aset pusaka kota yang berupa bangunan, yaitu:

a. 88 Benda Cagar Budaya, sesuai Keputusan Mendikbud dan Gubernur.

b. 369 Bangunan Warisan Budaya, sesuai penetapan Walikota.

c. 42 Bangunan yang Diduga BCB (potensial), belum ada penetapannya.

2) Pemerintah Kota Banjarmasin telah mendata Grup Musik Panting (11 kelompok), Grup Sanggara Tari, (11 kelompok) dan Sinoman Haderah (14 kelompok);

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 105

5.4.2. Identifikasi Bencana

PENGERTIAN

Identifikasi bencana sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan inventarisasi dan dokumentasi. Pada saat pendataan, penting untuk mengetahui adanya ancaman bencana serta dampaknya (kerentanan atau vulnerability) terhadap aset pusaka di wilayah tersebut.

Bencana yang dimaksudkan dalam sub bab ini adalah bencana yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan sebagainya, sementara di sisi lain bencana dapat pula diartikan bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia (sumber: Heritage Emergency Response in Indonesia, Recovery and Sustainability After Disaster, by Catrini P. Kubontubuh- article in Emergency in Conflict and Disaster - Prince Claus Fund 2011).

MANFAAT

Apabila dideteksi lebih awal, dapat dilakukan kegiatan untuk mengurangi resiko bencana terhadap pusaka. Pada saat terjadi bencana, dapat melakukan kegiatan Penilaian Cepat Pusaka Rusak (PCPR) secara efektif.

KOMPONEN

1) Resiko Bencana

Identifikasi terhadap adanya ancaman bencana pada wilayah dengan asset pusaka, dapat ditunjukkan dengan Peta Rawan Bencana.

2) Ancaman Bencana terhadap Aset Pusaka

Identifikasi kerentanan asset pusaka, dapat ditunjukkan dengan peta yang merupakan overlay Peta Rawan Bencana dan Peta Pusaka

Gambar : Peta Pusaka Dunia Hoi An, Vietnam (kiri) dan Vigan, Filipina (kanan)Sumber: http://whc.unesco.org/

Kota Pusaka106

PERMASALAHAN

Meski wilayah Indonesia kini memiliki kesadaran kebencanaan, namun belum semua wilayah telah memiliki peta rawan bencana. Lebih lanjut, pemetaan terhadap kerawanan pusaka belum menjadi bagian upaya manajemen resiko bencana saat ini.

GOOD PRACTICE

--

5.4.3. Penilaian Signifikansi

PENGERTIAN

Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kawasan pusaka pada suatu kota/kabupaten dan menunjukkan elemen-elemennya yang penting. Yang dimaksud elemen, baik berupa bangunan, lingkungan terbangun maupun alaminya.

MANFAAT

Memastikan pengelolaan pusaka yang berbasis pada signifikansinya dapat membuat tindakan penanganan yang lebih efektif.

KOMPONEN

1) Lingkup kawasan pusaka

Identifikasi kawasan inti serta kawasan pendukung (bila ada), didukung dengan gambar peta.

2) Deskripsi

Identifikasi kawasan-kawasan pusaka pada suatu wilayah, berupa karakter serta letaknya.

3) Keberadaan Tim ahli Cagar Budaya sesuai UU 11/2010 di tingkat kota/kabupaten, serta tidak menutup partisipasi dari organisasi masyarakat/komunitas pelestarian di daerah tersebut.

Gambar 6 : Kawasan Kotagede Sebagai KCB di Kota Yogyakarta

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 107

PERMASALAHAN

Kerap kali terjadi salah paham terhadap lingkungan pusaka yang merupakan bagian dari kawasan lindung, contohnya: lingkungan pusaka yang terkontaminasi dengan adanya kegiatan perdagangan, jasa dan lainnya. Dengan demikian perlu kiranya dibuatkan Dokumen Perencanaan

Kawasan Pusaka yang lebih rinci untuk mengatur hal tersebut.

GOOD PRACTICE

1) Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan Keputusan Walikota No. 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Benteng Keraton sebagai Kawasan Khusus Kota Bau-Bau.

2) Sesuai SK Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan 5 Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta, yaitu:

Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, Kawasan Keraton, Kawasan Kotagede dan Kawasan Malioboro.

3) Pemerintah Kota Malang menetapkan Kawasan Strategis Sosial-Budaya dalam RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.

5.4.4. Aturan Pelestarian

a) Pengertian

Merupakan upaya untuk mengendalikan implementasi perencanaan pelestarian yang telah disusun dengan berbagai instrumen, seperti peraturan perundangan.

b) Manfaat

Mendorong implementasi pemanfaatan ruang yang berkualitas, termasuk

Gambar 6 : Kawasan Strategis Sosial-Budaya di Kota Malang

Kota Pusaka108

memastikan keterlibatan masyarakat dan swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam mengelola aset pusaka.

KOMPONEN

1) Kelembagaan Pelestarian

Terlembaganya upaya menjalankan pelestarian, yang terwujud pada tata kelola pengelolaan, yang merupakan kerja bersama antara SKPD, Swasta, PTN, organisasi masyarakat / komunitas pemerhati pelestarian peduli pelestarian. Termasuk memberi payung untuk upaya pelestarian, seperti peraturan

tentang perlindungan, pengelolaan dsb.

2) Komunitas Pelestarian

Keberadaan pelaku atau organisasi masyarakat / komunitas pemerhati pelestarian yang semakin meningkat kapasitasnya dan berpartisipasi dalam proses pelestarian.

3) Kompetensi Pelestarian

Keahlian teknis yang dimiliki para pelaku pelestarian pusaka, baik pada lingkup perencanaan & perancangan dan teknis penanganan bangunan.

Gambar : Peta Rencana Perlindungan Kawasan Pusaka (PSMV) Kota Paris Sumber: http://www.mairie4.paris.fr/mairie04/jsp/site/Portal.jsp?page_id=140

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 109

PERMASALAHAN

Keberdayaan masyarakat merupakan isu penting saat ini. Meskipun demikian, tidak tiap kota memiliki warga yang baik untuk sukarela terlibat dalam kegiatan kota, termasuk pelestarian ini.

GOOD PRACTICE

Pemerintah DIY melalui Perda DIY No. 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KCB dan BCB telah menyebutkan pengelolaan pusaka tidak hanya menjadi peran pemerintah, tetapi juga masyarakat. Contohnya di Kawasan Kotagede, Forum Joglo telah menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan kawasan.

5.4.5. Rencana Tindak Pelestarian

PENGERTIAN

Merupakan kegiatan untuk mendorong pengelolaan aset pusaka suatu wilayah, baik pemeliharaan, pemanfaatan dan pengendalian.

MANFAAT

Memastikan aset pusaka tidak hanya di-“lindungi”, tetapi juga dilestarikan dalam bentuk berbagai kegiatan perlindungan, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan warga kota. Penting pula untuk mendorong keterlibatan masyarakat, dengan menciptakan kegiatan yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat.

KOMPONEN

1) Informasi & Edukasi Pelestarian

Kegiatan untuk sosialisasi pemahaman pelestarian pusaka secara konsisten melalui Jelajah Pusaka atau Heritage Trail dan Pendidikan Pusaka atau Heritage Education.

2) Olah Disain Arsitektur/kawasan Pusaka

Pemanfaatan & pengembangan aset, yang dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa untuk perencanaan yang lebih rinci pada kawasan khusus seperti kawasan pusaka dibuatkan Rencana Revitalisasi atau RTBL.

3) Prasarana & Sarana Pelestarian

Pengembangan prasarana & sarana yang mendukung pemanfaatan aset pusaka, misalnya di sektor transportasi berupa akses lalu lintas, transportasi publik, pejalan kaki & jalur pesepeda, akses untuk semua

PERMASALAHAN

Olah desain pusaka atau adaptive reuse pada sebuah kegiatan pelestarian sering berbenturan maksudnya dengan pemahaman pusaka yang kaku, harus dilindungi tanpa diberi fungsi kembali; sehingga yang sering terjadi obyek pusaka yang sudah dilindungi terbengkalai karena tidak ada kegiatan didalamnya.

Kota Pusaka110

GOOD PRACTICE

Pemerintah Kota Sawahlunto dengan visinya “Kota Tambang yang Berbudaya” mengembangkan rencana revitalisasi berbagai aset pusaka tambang. Aset tersebut bukan untuk kegiatan tambang, namun dihadirkan untuk fungsi baru yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Antar objek tersebut diangkat dalam satu rangkaian jelajah, melalui kegiatan jelajah pusaka/heritage trail.

5.4.6. Operasi dan Pemeliharaan

PENGERTIAN

Merupakan upaya untuk terus-menerus mendayagunakan atau memanfaatkan

serta memelihara kelestarian bangunan pusaka. Pemanfaatan untuk kegiatan kehidupan sebaiknya selaras dengan keberadaan pusaka tersebut, dan tidak memberikan ancaman terhadap kelestariannya. Pemanfaatan membuat aset pusaka tidak menjadi peninggalan mati, melainkan lebih hidup dan sekaligus menjadi lebih terpelihara.

b) Manfaat

Mendorong implementasi pemanfaatan ruang yang berkualitas, termasuk memastikan keterlibatan masyarakat dan swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam mengelola aset pusaka. Pemanfaatan menjadikan aset pusaka tidak terlantar dan lebih terkendali.

Gambar 7: Beberapa Pusaka Tambang yang Telah Dimanfaatkan Kembali

Kota Pusaka, Kriteria dan Pengelolaannya 111

KOMPONEN

1) Kewirausahaan Pelestarian & Investasi pusaka/Heritage investment

Kegiatan yang bersifat komersial dalam memanfaatkan dan mengembangkan aset pusaka, baik berupa pengembangan ekonomi lokal atau menghadirkan investasi berupa modal usaha untuk kegiatan baru.

2) Dinamika Budaya

Kreatif dan dinamis dalam pengembangan kegiatan budaya, termasuk pencangkokan kegiatan baru pada aset pusaka, seperti kegiatan festival

3) Pemasaran/marketing

Kreatif dan dinamis dalam menyebarkan informasi mengenai kota pusaka atau kawasan di dalamnya beserta aset yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi munculnya berbagai macam kegiatan.

PERMASALAHAN

Kunci operasi dan pemeliharaan adalah “kreativitas” dalam menghasilkan “inovasi”. Pada intinya adalah menghasilkan sesuatu di luar kekakuan kebiasaan yang ada, yang tidak semua orang dapat melakukannya. Terutama untuk pemerintah pusat ata daerah, batasannya adalah peraturan perundangan-undangan yang telah mengatur apa yang menjadi tupoksinya.

GOOD PRACTICE

Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa tahun terakhir menyelenggarakan beberapa festival yang berbasis pada potensi pusaka setempat. Misalnya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY), yang tahun 2012 masuk pelaksanaan yang ketujuh. Pelaksanaannya selalu diselenggarakan di Kawasan Ketandan, yang dianggap sebagai kawasan Pecinan awal di Kota Yogyakarta. Dengan begitu, festival ini juga sekaligus menghidupkan kembali gairah di kawasan tersebut.

Pemerintah Kota Banjarmasin rutin menyelenggarakan festival tahunan, seperti Festival Budaya Pasar Terapung, yang antara lain berisi Lomba Jukung tradisional.

Rumah adat, NiasSumber Foto: BPPI

Kesimpulan dan Rekomendasi 113

6.1. KESIMPULAN6.1.1. Rasionalisasi

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik suatu pemahaman tentang Kota Pusaka Indonesia, yaitu

Kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi yang terajut secara utuh sebagai aset pusaka dan/atau dapat berupa kawasan pusaka sebagai bagian dari kota tersebut yang hidup dan perlu berkembang serta dikelola secara efektif.

UNESCO merupakan badan dunia yang telah membuat kriteria pusaka dunia, termasuk kota pusaka dunia. Kota yang memenuhi deskripsi sebagai kota pusaka dunia sebagaimana telah disebutkan oleh UNESCO merupakan kota yang penting dan istimewa sehingga melampaui batas-batas nasional dan memiliki nilai penting bagi umat manusia di masa kini maupun mendatang. Karena itu, perlu dicermati apakah kota tersebut merupakan Kota Pusaka Indonesia, atau bahkan dapat dinominasikan sebagai kota pusaka dunia.

Kriteria penilaian suatu objek pusaka dunia disebut Keunggulan Nilai Sejagat/KNS mengikuti dokumen Operational Guidelines, sedangkan

Kesimpulan dan Rekomendasi6

Mesjid Raya Al-Mashun, MedanSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka114

kriteria penilaian objek pusaka nasional disebut Keunggulan Nilai Nasional (KNN).

Untuk dapat disebut memiliki nilai sejagad yang unggul atau menonjol, suatu objek harus memenuhi syarat integritas dan/atau keotentikan dan haruslah memiliki sistem pelindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya. Untuk itu, kota

pusaka harus memiliki masterplan pelestarian dan pengelolaan (conservation plan). Perencanaan yang berorientasi pada tindakan ini diperlukan untuk memperkuat keberadaan dokumen perencanaan yang ada, seperti dokumen RPJMD, RTRW atau RDTR.

Keunggulan Nilai Sejagat(Outstanding Universal Value) Keunggulan Nilai Nasional

1. Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia 2. Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang

waktu atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lansekap;

3. Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;

4. Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia

5. Menjadi contoh utama permukiman, tata guna lahan atau tata guna lautan tradisional yang merupakan representasi budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan khususnya jika situs tersebut terancam oleh perubahan yang permanen

6. Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol.

1. Menunjukkan evolusi panjang kesejarahan tumbuh kembang kota. yang terlihat dari tinggalan berbentuk struktur kota, bentang alam, wajah jalan, monumen, arsitektur, teknologi serta seni budaya yang istimewa

2. Menampilkan dan menjadi contoh ciri khas lokal maupun percampuran antar budaya daerah/bangsa

3. Memiliki peran sebagai wadah perkembangan peradaban, tradisi, gerakan perjuangan bangsa, atau kejadian yang istimewa bagi negara

Kesimpulan dan Rekomendasi 115

6.1.2. Kota Pusaka dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang

Keberadaan Kota Pusaka tidak lepas dari konsep historic urban landscapes (HUL). Penjelasannya dapat dilihat dalam VIENNA MEMORANDUM on “World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape” tahun 2005.

The historic urban landscape refers to ensembles of any group of buildings, structures and open spaces, in their natural and ecological context, including archaeological and paleontological sites, constituting human settlements in an urban environment over a relevant period of time, the cohesion and value of which are recognized from the archaeological, architectural, prehistoric, historic, scientific, aesthetic, socio-cultural or ecological point of view. This landscape has shaped modern society and has great value for our understanding of how we live today.

The historic urban landscape is embedded with current and past social expressions and developments that are place-based. It is composed of character-defining elements that include land uses and patterns, spatial organization, visual relationships, topography and soils, vegetation, and all elements of the technical infrastructure, including small scale objects and details of construction (curbs, paving, drain gutters, lights, etc.).

HUL dapat berupa seluruh bagian kota atau bagian tertentu saja. Dalam pengelolaan sebuah kota, HUL merupakan satu aspek yang perlu dikelola dengan benar dan harus signifikansinya perlu teridentifikasi dengan lengkap.

Dalam ketataruangan, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis.

Dokumen perencanaan dari kota/kabupaten yang bersangkutan perlu diperkuat lebih lanjut

6.1.3. Kota Pusaka Indonesia

Kondisi serta lingkup pengelolaan satu kota dan lainnya saat ini berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan keberadaan SDM serta kapasitasnya yang belum optimal dalam pengelolaan. Bisa disebabkan pengenalan yang masih awal atau justru pengabaian, yang terwujud dalam berbagai kebijakan pembangunan atau kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hal ini yang hendak dipengaruhi, yaitu kapasitas pengelolaan suatu kota sehingga asset pusaka yang dimilikinya dapat dilestarikan dengan berkelanjutan.

Dari pengamatan terhadap beberapa kota, tidak ada kota yang secara utuh telah mengelola asset pusakanya berdasarkan aspek di atas. Namun demikian, dapat digambarkan bahwa:- Sebuah kota yang memiliki cita-cita dalam

mengelola asset pusakanya, setidaknya telah mengenal atau setidaknya mencoba untuk mengenali asset pusaka yang dimiliki, dan ditandai dengan adanya “daftar pusaka” atau “inventarisasi pusaka”, baik untuk pusaka alam maupun budayanya. Daftar pusaka ini disusun oleh SKPD bidang kebudayaan, biasanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang didukung adanya lembaga pelestarian, seperti LSM atau perguruan tinggi yang aktif. Kebijakan di lingkup ini adalah perlindungan, biasanya diterbitkannya peraturan daerah terkait perlindungan pusaka. Selanjutnya, kota tersebut yang mengenali aset pusakanya telah melihat pula pentingnya aset tersebut sebagai bagian dari pembangunan kota.

Kota Pusaka116

Karena itu, mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dan memanfaatkan pula untuk mendorong tumbuhnya jati diri kota tersebut.

- Kota-kota yang lebih maju telah mengembangkan berbagai gagasan inovatif baik secara fisik maupun dengan pengadaan kegiatan budaya dalam pemanfaatan asset yang dimilikinya.

6.2 REKOMENDASI1) Per Desember 2004, Indonesia terdiri dari

349 kabupaten/kabupaten administrasi dan 91 kota/kota administrasi yang tersebar di 33

provinsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 48 kota/kabupaten telah menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang karena itu dapat dilihat sebagai kota pusaka. Sejauh ini, 18 kota/kabupaten (lihat lampiran) telah memiliki peraturan daerah tentang RTRW atau substansinya telah disetujui. Nuansa pusaka dalam RTRW Kota/kabupaten ini perlu untuk diperkuat melalui sebuah program pendampingan.

2) Perencanaan tata ruang sendiri merupakan dasar pengelolaan spasial sebuah wilayah, yang merupakan alat untuk menilai bagaimana sebuah kota/kabupaten mengenali kewilayahannya sebagai sebuah kota pusaka. Secara formal, dalam peraturan perundangan-

Kesimpulan dan Rekomendasi 117

NAMA ANGGOTA JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA & STATUS RTRW

No Lingkup Nama Wilayah Propinsi Status RTRW

1 Kota Ambon Maluku Persetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/743 tanggal 9 April 2010

2 Kota Banda Aceh NAD Perda Nomor 4 tahun 2009

3 Kota Bengkulu Bengkulu BKPRN tanggal 9 November 2011

4 Kota Bukittinggi Sumatera Barat Perda Nomor 6 tahun 2010

5 Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara Persetujuan Substansi No.Hk.01 03-Dr/247 tanggal 24 Mei 2011

6 Kota Blitar Jawa Timur Perda Nomor 9 tahun 2011

7 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Persetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/258 tanggal 31 Mei 2011

8 Kota Bontang Kalimantan TimurPersetujuan Substansi No.Hk.01 03-Dr/154 tanggal 30 Maret 2011

9 Kota Bogor Jawa Barat Perda Nomor 8 tahun 2011

10 Kabupaten Bangka BaratKepulauan Bangka Belitung

Persetujuan Substansi No.HK.01 03-Dr/204 tanggal 29 April 2011

11 Kabupaten Bangli Bali Persetujuan Substansi No.HK.01 03-Dr/298 tanggal 7 Juli 2011

12 Kabupaten Buleleng BaliPersetujuan Substansi No.HK.01 03-Dr/1007 tgl 30 Desember 2011

undangan menyebutkan adanya kawasan strategis, dimana kawasan strategis nasional social budaya merupakan pusaka dunia, seperti Kawasan Borobudur dan Prambanan. Konsep kawasan strategis ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk juga dapat mencakup pengelolaan dan pelestarian kota pusaka.

3) Rencana tata ruang saat ini bukanlah bertipe comprehensive planning, melainkan collaborative planning yang di dalam prosesnya melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah sendiri, swasta maupun masyarakat. Ketiga elemen ini masih perlu diperinci lebih jauh, sebagai contoh, bidang apa saja di pemerintahan yang dapat terlibat dan kegiatan apa saja yang sudah atau akan dikerjakan sehingga bisa menghasilkan

sinergi antar sector yang berkaitan. Karena itu, dalam jangka panjang perlu upaya untuk melibatkan berbagai stakeholder melalui kesepakatan pengelolaan dan pelestarian kota pusaka yang berbasis pada tata ruang.

4) Kajian ini masih merupakan awal, untuk menunjukkan gambaran kondisi pelestarian dan pengelolaan dengan sampel 9 kota yang merupakan anggota JKPI. Tetap diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam. Meski demikian, kajian ini menjadi awal untuk program yang lebih sistematis. Diharapkan melalui kajian ini, dapat dirumuskan suatu Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka untuk mencapai Kota Pusaka Indonesia,

Kota Pusaka118

13 Kabupaten Brebes Jawa Tengah Perda Nomor 2 Tahun 2011

14 Kabupaten Banjarnegara Jawa TengahPersetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/148 tanggal 30 Maret 2011

15 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Perda Nomor 10 tahun 2011

16 Kabupaten Batang Jawa Tengah Perda Nomor 7 tahun 2011

17 Kota Cirebon Jawa Barat

Persetujuan substansi No.Hk.01.03-Dr/641 tanggal 25 November 2011

18 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Perda Nomor 9 tahun 2011

19 Kota Denpasar Bali Perda Nomor 27 tahun 2012

20 Kabupaten Gianyar Bali

Persetujuan Substansi No.HK 01.03-Dr/370 tanggal 23 agustus 2011

21 Kota Jakarta Barat DKI Jakarta

(DKI Jakarta) Persetujuan substansi No.Hk.01 03-Mn/103 tanggal 22 Maret 2011

22 Kota Jakarta Utara DKI Jakarta

(DKI Jakarta) Persetujuan substansi No.Hk.01 03-Mn/103 tanggal 22 Maret 2011

23 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta

(DKI Jakarta) Persetujuan substansi No.Hk.01 03-Mn/103 tanggal 22 Maret 2011

24 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan BKPRN tanggal 16 November 2011

25 Kota Langsa NAD Perbaikan Daerah setelah BKPRD

26 Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta

(DKI Jakarta) Persetujuan substansi No.Hk.01 03-Mn/103 tanggal 22 Maret 2011

27 Kabupaten Karangasem Bali

Persetujuan Substansi No.HK 01 03-Dr/522 tanggal 18 Oktober 2011

28 Kota Medan Sumatera Utara Perda Nomor 13 tahun 2011

29 Kota Madiun Jawa Timur Perda Nomor 6 tahun 2011

30 Kota Malang Jawa Timur Perda Nomor 4 tahun 2011

31 Kota Palembang Sumatera SelatanPersetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/70 tanggal 12 Januari 2012

32 Kota Pangkal PinangKepulauan Bangka Belitung

Perda Nomor 11 tahun 2011

33 Kota Pekalongan Jawa Tengah Perda Nomor 30 tahun 2011

34 Kota Padang Sumatera BaratPersetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/56 tanggal 19 Januari 2011

35 Kota Palopo Sulawesi Selatan BKPRN tanggal 15 Februari 2012

36 Kota Pontianak Kalimantan Barat BKPRN tanggal 14 Desember 2011

Kesimpulan dan Rekomendasi 119

37 Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Perda Nomor 5 Tahun 2011

38 Kota Sawahlunto Sumatera Barat

Persetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/626 tanggal 22 November 2011

39 Kota Semarang Jawa Tengah Perda Nomor 14 tahun 2011

40 Kota Surakarta Jawa Tengah

Persetujuan substansi No.Hk.01.03-Dr/526 tanggal 20 Oktober 2011

41 Kota Sibolga Sumatera Utara BKPRN tanggal 28 Desember 2011

42 Kota Salatiga Jawa Tengah Perda Nomor 4 tahun 2011

43 Kota Surabaya Jawa Timur Perbaikan Daerah setelah BKPRD

44 Kota Singkawang Kalimantan BaratPersetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/92 tanggal 25 Januari 2012

45 Kota Ternate Maluku Utara BKPRN tanggal 21 Desember 2011

46 Kota Tegal Jawa Tengah Perda Nomor 4 tahun 2012, 30 Januari 2012

47 Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Persetujuan Substansi No.Hk.01.03-Dr/580 tanggal 2 November 2011

48 Kota Yogyakarta Jawa Tengah Perda Nomor 2 tahun 2010

Kapel Santo Leo Padang, Sumatera BaratSumber Foto: BPPI

Lampiran

Kantor PT. Bukit Asam - Sumatera BaratSumber Foto: pecintawisata.wordpress.com

Kota Pusaka122

Lampiran 1Piagam dan Rekomendasi Terkait Kota PusakaBila menyimak berbagai piagam atau rekomendasi di tingkat internasional tentang pelestarian pusaka, tampak adanya perkembangan konsep kota pusaka serta lingkup pelestariannya. Perhatian internasional terhadap pelestarian kota pusaka telah ada sejak tahun 1962 dan setelah itu, setidaknya ada 18 piagam atau rekomendasi, sebagai berikut:- Rekomendasi tentang Pengamanan

Keindahan dan Karakter Lanskap dan Situs (The Recommendation concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites), diadopsi oleh Sidang Umum UNESCO pada Desember 1962. Rekomendasi ini menekankan pentingnya ilmiah dan estetika lanskap budaya dan alam. Ke dalam instrumen ini, prinsip umum dipadukan bahwa ’lanskap’ merupakan pusaka yang memiliki pengaruh utama bagi kondisi hidup masyarakat. Rekomendasi tahun 1962 ini merupakan dokumen penetapan standar pertama yang memperkenalkan istilah lanskap perkotaan. Gagasannya bahwa lanskap ini pantas mendapatkan sarana perlindungan yang sama seperti lingkungan alam, meskipun rekomendasi ini mengganggap pelestarian lanskap adalah soal kebijakan publik. Referensi satu-satunya untuk pembangunan perkotaan terkait dengan rencana umum dan perencanaan di lingkup regional, tingkat pedesaan dan perkotaan. Pendekatan ini simbolik dari kebijakan perencanaan umum waktu itu, yang melihat ’lanskap’ sebagai objek yang statis. Dan dengan demikian diharapkan dapat dilindungi

seolah-olah sebagai sebuah monumen yang seharusnya mendapatkan ”perlindungan khusus” (pasal 5).

- Piagam Internasional untuk Konservasi dan Restorasi Monumen/ Piagam Venice (The International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments/Venice Charter) diterbitkan pada tahun 1964 pada Kongres Internasional Arsitek dan Teknisi Monumen bersejarah yang kedua (The Second International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments), sebagai revisi dari Piagam Athena 1931 (the 1931 Athens Charter). Piagam Venice diadopsi sebagai teks prinsip doktrinal dari Dewan Internasional Monumen dan Situs atau the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) ketika didirikan pada tahun berikutnya, pada tahun 1965. Piagam ini terus disebut sebagai dokumen dasar untuk filosofi pelestarian di lingkup internasional dan praktek hingga hari ini. Ini memperluas konsep monumen bersejarah untuk memasukkan lingkup perkotaan dan pedesaan mereka, menekankan pentingnya keaslian yang didasarkan pada bukti dokumenter dan bahan asli, kembali mengulangi dukungan untuk penggunaan material modern dan teknik, dan bersikeras bahwa komponen yang diganti harus diintegrasikan secara harmonis, tetapi ”akan berbeda dari komposisi arsitektur dan... membawa cap kontemporer.” Piagam Venesia itu kembali ditegaskan dalam Deklarasi Pécs 2004 (the 2004 Pécs Declaration).

- Rekomendasi tentang Pelestarian Budaya Terancam Properti oleh Publik atau Pekerjaan swasta (The Recommendation

Lampiran 123

concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works), yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada bulan November 1968, terkait dengan kekhawatiran yang muncul dari pembangunan masyarakat Aswan di seluruh wilayah mereka, terlepas dari apakah itu ditempatkan di Daftar Pusaka Dunia. Implikasi komitmen ini diperluas dalam Rekomendasi UNESCO di Tingkat Nasional, yang diadopsi pada tahun 1972 secara bersamaan.

- Rekomendasi mengenai Perlindungan, di Tingkat Nasional, Pusaka Kebudayaan dan Alam The Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage), diadopsi pada saat yang sama dengan Konvensi Warisan Dunia (the World Heritage Convention), secara efektif merupakan dokumen internasional pertama yang menetapkan hubungan antara perlindungan dan peningkatan monumen dan kelompok bangunan, dan kebutuhan penduduk daerah bersejarah di sebuah kota. Ini diperluas hingga pentingnya menyediakan pusaka budaya dan alam dengan fungsi yang aktif pada saat ini untuk memfasilitasi pemeliharaannya ke masa depan. Selanjutnya, dalam pasal 5, mengingatkan bahwa ”pusaka budaya atau alam terdiri tidak hanya suatu karya yang memiliki nilai intrinsik yang besar, tetapi juga item yang lebih sederhana, yang dengan berlalunya waktu, memperoleh nilai budaya atau alam”. Mengenai isu yang mempengaruhi rencana rehabilitasi bangunan bersejarah, Rekomendasi 1972 menekankan pentingnya menghubungkan rehabilitasi kepada konteks urban sekitarnya dan konsultasi dengan otoritas

lokal dan wakil-wakil dari penduduk daerah tersebut, sehingga dapat memperkenalkan proses-proses partisipatif dalam pengelolaan proses pembangunan perkotaan.

- Piagam Eropa tentang Pusaka Arsitektur (The European Charter of the Architectural Heritage) diundangkan pada tahun 1975 atas inisiatif Dewan Eropa yang memberikan perhatian khusus untuk arsitektur setempat. Pasal 1 Piagam itu mengarahkan perhatian pada ”kelompok-kelompok bangunan kecil di kota lama dan desa yang berkarakteristik di dalam lingkungan alam atau buatan manusia”. Dalam pasal 6, diperingatkan tentang perencanaan perkotaan yang keliru yang ”dapat merusak ketika pemerintah terlalu mudah menyerah terhadap tekanan ekonomi dan tuntutan lalu lintas kendaraan bermotor.” Dalam rangka memenuhi tantangan tersebut, ia memperkenalkan konsep pelestarian yang terpadu dalam kelengkapan Deklarasi Amsterdam (Declaration of Amsterdam), diadopsi dalam kerangka Piagam, dengan penekanan khusus pada ancaman terhadap pusaka perkotaan dan mengingat bahwa ”pembangunan daerah pinggiran perkotaan dapat berorientasi sedemikian rupa untuk mengurangi tekanan pada lingkungan yang lebih tua.”

- Tahun berikutnya, pada tahun 1976, Vancouver (Kanada) menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang Pemukiman Manusia (the United Nations Conference on Human Settlements), yang disebut HABITAT. Konferensi Ini diselenggarakan sebagai hasil Konferensi Stockholm dan muncul dari keprihatinan

Kota Pusaka124

mengenai urbanisasi dan ancaman terhadap lingkungan oleh aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan pemahaman yang meningkat tentang kota dan komunitas mereka, dengan pengakuan atas kebutuhan untuk mencapai keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan urban-rural yang saling mendukung, dipromosikan melalui pedoman yang spesifik termasuk dalam Deklarasi Vancouver tentang Pemukiman Manusia (the Vancouver Declaration on Human Settlements).

- Pada tahun yang sama, pada bulan November 1976, Konferensi Umum UNESCO diadopsi di Nairobi (Kenya) dengan Rekomendasi tentang Pengamanan dan Peran Kontemporer Kawasan Bersejarah (the Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas), dalam menanggapi keprihatinan tentang perencanaan kota modern dan dampak pada pusat-pusat kota tua dan desa-desa tradisional. Rekomendasi ini menegaskan pentingnya kawasan bersejarah, peran mereka dalam mendefinisikan keragaman budaya dan identitas masyarakat yang individual, dan kebutuhan untuk mengintegrasikan mereka secara harmonis ke dalam ”kehidupan masyarakat kontemporer [sebagai] faktor dasar dalam perencanaankota dan pengembangan lahan.” Dokumen ini mencatat adanya ketidakhadiran yang sering di tingkat nasional mengenai ketentuan legislatif yang terkait pusaka arsitektur dengan konteks perencanaan, mencela gangguan sosial dan kerugian ekonomi akibat spekulasi dan perusakan kawasan bersejarah dan tradisional, dan mendesak ”kebijakan komprehensif dan energik untuk perlindungan, renovasi dan revitalisasi [mereka]

yang ”terpisahkan dengan lingkungan sekitar mereka. Dalam Rekomendasi ini, fokus melekat pada kelangsungan aktivitas manusia di kawasan bersejarah – meskipun mungkin sederhana, termasuk pola hidup dan kerajinan tradisional -,pada pijakan yang sama dengan perlindungan bangunan, menetapkan petak ukuran, pola jalan dan organisasi spasial secara keseluruhan. Rekomendasi ini mendesak perhatian khusus dan kontrol terhadap skala dan desain bangunan baru dan menetapkan bahwa analisis konteks urban harus mendahului setiap konstruksi baru untuk mencapai keserasian ketinggian, volume, bentuk, proporsi, warna dan bahan.

- Piagam untuk Pelestarian Kota Bersejarah dan Kawasan Perkotaan (The Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas) atau Piagam Washington, diadopsi pada tahun 1987 oleh Majelis Umum ICOMOS, didahului oleh rancangan Piagam Eger (the draft Eger Charter) dan melengkapi Piagam Venesia 1964 (the 1931 Athens Charter). Ini mengakui peran lingkungan dan kota-kota bersejarah sebagai perwujudan dari budaya perkotaan tradisional, dan mengurai pelestarian sebagai ”langkah-langkah yang diperlukan untuk perlindungan, pelestarian [mereka], dan restorasi [...], serta pembangunan dan adaptasi yang harmonis untuk kehidupan kontemporer”. Piagam Washington menyebutkan pula bahwa pelestarian perkotaan harus tidak terpisahkan dengan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan perencanaan di semua tingkat. Ini menekankan sifat multi-disiplin pelestarian perkotaan, menekankan pentingnya partisipasi aktif oleh penduduk-yang dianggap sebagai stakeholder utama-, dan menekankan pada

Lampiran 125Kampung Kauman, YogyakartaSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka126

perbaikan perumahan sebagai tujuan utama. Ini meringkas kualitas penting yang harus dipertahankan, antara lain tata letak dan blok perkotaan; hubungan antara bangunan dan ruang hijau dan terbuka; hubungan antara kawasan bersejarah atau kota dan sekitarnya serta lingkungan baik buatan manusia dan alam; keragaman berfungsi sebagai akumulasi dari waktu ke waktu, dan eksterior dan penampilan interior bangunan - dari skala, melalui gaya dan bahan, warna dan dekorasi. Piagam Washington mendukung pengenalan unsur-unsur (arsitektur) kontemporer sebagai kontribusi potensial untuk pengayaan suatu kawasan bersejarah, subjek yang menjadi bagian dalam keselarasan dan menghormati tata letak ruang yang ada dalam hal skala dan ukuran persil.

- Pada tahun yang sama tahun 1987, ICOMOS Brasil mengadopsi Piagam tentang Pelestarian dan Revitalisasi Kawasan Pusat Kota yang Bersejarah (The Charter about the Preservation and Revitalization of Historic Centres) atau Piagam Itaipava, yang memiliki relevansi khusus dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan bahwa ”kota dalam totalitasnya [sebagai] suatu entitas sejarah”, karena itu terkait dengan situs perkotaan yang bersejarah untuk lingkungan alami dan terbangun yang lebih luas dan pengalaman hidup sehari-hari penghuninya. Ini menekankan nilai-nilai sosial-budaya dari kawasan pusat kota bersejarah dan menyatakan bahwa ”tujuan utama pelestarian adalah pemeliharaan dan peningkatan pola referensi yang diperlukan untuk ekspresi dan konsolidasi kewarganegaraan [...] yang [...] berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup.” Piagam

ini juga menekankan pentingnya penduduk dan kegiatan tradisional di situs perkotaan bersejarah, revitalisasi harus dilihat sebagai proses terus menerus dan permanen, dan nilai sosial properti perkotaan harus mengungguli nilai pasarnya.

- Pada Konferensi Eropa tentang Kota dan Kota Kecil yang Berkelanjutan, pada tahun 1994 di Aalborg (Swedia), Piagam Kota dan Kota Kecil Eropa menuju Keberlanjutan (The Charter of European Cities and Towns towards Sustainability) atau Piagam Aalborg diadopsi. Piagam ini menegaskan peran abadi kota sebagai pusat kehidupan sosial, pemacu ekonomi, dan penjaga budaya, pusaka dan tradisi, serta industri, kerajinan, pendidikan perdagangan, dan pemerintah. Piagam ini mengakui hubungan antara gaya hidup kaum perkotaan saat ini - terutama pemisahan fungsi, pola transportasi, produksi industri, pertanian, konsumsi dan kegiatan rekreasi - dan masalah lingkungan serta kurangnya keadilan sosial yang dihadapi umat manusia. Piagam ini mengakui pula keterbatasan sumber daya alam dunia, karenanya kebutuhan untuk hidup di dalam daya dukung alam, serta peran penting kota sebagai pusat konsumsi yang harus bererdalam mengatasi pemanasan global dan mencapai kelestarian lingkungan. Piagam Aalborg mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu proses kreatif, lokal, serta pencarian keseimbangan yang merupakan pusat manajemen kota yang bertanggung jawab, dan bersikeras bahwa proses pengambilan keputusan harus mengedepankan pelestarian dan penambahan modal alam di kota, kualitas hidup, penggunaan lahan dan pola mobilitas

Lampiran 127

yang berkelanjutan- termasuk mengurangi kebutuhan pergerakan dengan mendorong lingkungan guna-campur dengan kepadatan yang lebih tinggi -, dan penggunaan sumber energi terbarukan. Piagam ini mempromosikan ide saling ketergantungan antar-daerah yang adil, untuk menyeimbangkan arus antara kota dan desa dan mencegah kota yang sekedar mengeksploitasi sumber daya daerah sekitarnya. Hal ini juga mendesak pendekatan ekosistem untuk manajemen perkotaan dan membayangkan peran yang sangat meningkat bagi warga negara dalam membangun dan melaksanakan rencana aksi jangka panjang lokal (misalnya Agenda Lokal 21).

- Juga pada tahun 1994 Konferensi Nara tentang Keaslian dalam Kaitannya dengan Konvensi Pusaka Dunia (the Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention) berlangsung, di Nara, Jepang, yang mengembangkan Dokumen Nara tentang Keaslian (The Nara Document on Authenticity). Dokumen Nara menantang definisi Keaslian yang konvensional dan berbasis Barat, untuk menetapkan pengghargaan yang lebih besar terhadap budaya dan keragaman pusaka, dan untuk memperluas parameter penilaian nilai-nilai budaya dari suatu objek yang diusulkan menjadi Daftar Pusaka Dunia maupun daftar lainnya. Dokumen ini mengakui bahwa masyarakat yang berbeda menyertakan set nilai yang berbeda pada karakteristik asli dan berikutnya dari pusaka budaya mereka, dan menguraikan suatu kerangka kerja yang memungkinkan keaslian dapat dinilai dalam tiap konteks budaya, baik dalam waktu dan ruang, dan tidak dinilai terhadap orang lain yang

mungkin tidak memiliki kesetiaan atau koneksi. Dokumen Nara mengusulkan penilaian -dalam setiap contoh yang diberikan- harus mencakup hal yang berkaitan dengan: bentuk dan desain, bahan dan substansi, penggunaan dan fungsi; tradisi, teknik dan sistem manajemen; lokasi dan pengaturan; bahasa dan bentuk lain dari pusaka tidak berwujud; serta semangat dan perasaan. Perdebatan menantang pandangan bahwa keaslian bukanlah konsep yang membatasi, baik dalam waktu atau ruang, dan bahwa seperti setiap generasi mendahului generasi kita telah memberikan kontribusi ke lapisan historis bangunan dan kota yang telah dimewarisi. Jadi, generasi ini dan selanjutnya generasi memiliki kontribusi yang sama valid untuk membuat - dengan syarat bahwa itu adalah satu positif dan abadi. Karena itu, keaslian dipahami dalam hal masa lalu yang dipadukan dengan proses kreatif saat ini untuk masa depan.

- Pada tahun 1999 Majelis Umum ICOMOS mengadopsi Piagam tentang Pusaka Vernakular (The Charter on the Built Vernacular Heritage), yang mengakui pentingnya pusaka ekspresi lokal sebagai ”dasar [untuk] budaya masyarakat, hubungan dengan wilayahnya dan, pada saat yang sama, ekspresi keragaman budaya dunia. ”tergantung Apresiasi dan perlindungan pusaka yang sukses tergantung pertama dan terutama pada keterlibatan dan dukungan masyarakat setempat. Sebagai salah satu prinsip pelestarian, Piagam ini menyatakan bahwa ”karya kontemporer pada bangunan atau kelompok bangunan serta permukiman vernakular harus menghormati nilai-nilai budaya dan karakter tradisional mereka.” Diuraikan pula anjuran bahwa

Kota Pusaka128City Hall Medan, Sumatera UtaraSumber Foto: BPPI

Lampiran 129

”perubahan yang sah menanggapi tuntutan penggunaan kontemporer harus dilakukan dengan pengenalan bahan yang memelihara konsistensi ekspresi, tekstur, penampilan dan bentuk seluruh struktur dan konsistensi bahan bangunan.”

- Pada tahun 1999 Majelis Umum ICOMOS mengadopsi Piagam Internasional tentang Pariwisata Budaya: Mengelola Pariwisata pada Lokasi Signifikansi Pusaka (The International Charter on Cultural Tourism: Managing Tourism at Places of Heritage Significance), yang mengakui pariwisata sebagai salah satu kendaraan utama untuk pertukaran budaya. Bila dikelola dengan benar, pariwisata dapat menjadi ekonomi yang positif dan kekuatan pendidikan yang memberikan kontribusi untuk pelestarian pusaka. Piagam ini mengakui adanya ancaman yang ditimbulkan oleh pengelolaan pariwisata yang buruk dan jumlah pengunjung yang berlebihan. Dianjurkan bahwa pariwisata yang berkelanjutan dapat melindungi aspek berwujud dan tidak berwujud dari suatu sumber daya pusaka untuk generasi mendatang, menghormati dan memberi manfaat kepada masyarakat tuan rumah, dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi pengunjung melalui akses fisik, intelektual dan spiritual yang terkelola dan disajikan dengan baik. Perkembangan pariwisata dan proyek-proyek infrastruktur, menurut Piagam tersebut, harus dilakukan dengan menggunakan bahan lokal dan mempertimbangkan gaya arsitektur lokal serta tradisi vernakular.

- Pada tahun 1999, ICOMOS Australia menerbitkan revisi Piagam Tempat Signifikansi

Budaya (Charter for Places of Cultural Significance) atau Piagam Burra, yang secara luas diakui sebagai dokumen penting dalam memberikan ”petunjuk untuk pelestarian dan pengelolaan tempat-tempat signifikansi budaya.” Dengan demikian, Piagam ini tidak eksklusif untuk bangunan bersejarah atau kawasan perkotaan, tapi juga meliputi pemandangan dimodifikasi oleh aktivitas manusia dan mencakup tempat-tempat adat dengan nilai-nilai budaya. Prinsipnya adalah pentingnya pemahaman dan pengamanan signifikansi, termasuk melalui pengungkapan informasi lapisan bersejarah, dengan cara yang merangkum estetika tempat, bersejarah, nilai-nilai ilmiah dan spiritual: dari masa lalu, pada saat ini, dan untuk masa depan. Piagam itu mendesak pendekatan hati-hati untuk pelestarian ”didasarkan pada penghormatan untuk komponen yang ada, kegunaan, asosiasi serta makna.”

- Pada tahun 2000 Dewan Eropa mengadopsi Konvensi Eropa Lansekap (The European Landscape Convention). Konvensi ini mencatat kontribusi lanskap untuk pembentukan budaya lokal, yang digambarkan sebagai komponen ”dasar dari pusaka alam dan budaya Eropa, [...] di kawasan perkotaan dan di pedesaan, [...] di daerah diakui sebagai keindahan yang luar biasa sebagai serta daerah sehari-hari ”dipromosikan untuk perlindungan, pengelolaan dan perencanaan lanskap”. sebagai komponen penting dari lingkungan masyarakat, ekspresi [...] pusaka dan landasan identitas mereka. ”

- Pada tahun 2003 Konferensi Umum UNESCO mengadopsi Konvensi untuk

Kota Pusaka130

Pengamanan Warisan Budaya tidak berwujud (The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Konvensi ini menegaskan ”pentingnya pusaka budaya teraga (tangible) sebagai dorongan utama dari keragaman budaya dan jaminan pembangunan berkelanjutan [...] dan mendalam antar-ketergantungan antara warisan budaya tak berwujud dan warisan budaya dan alam nyata.” Berwujud budaya warisan diambil untuk mencakup, antara lain: tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual dan acara meriah, pengetahuan dan praktek tentang alam dan semesta, seni kuliner, dan keahlian tradisional. Ini pendukung pertimbangan ini tidak hanya sebagai manifestasi dari masa lalu, yang dapat direkam dan didokumentasikan, tetapi untuk tujuan mengamankan kelangsungan hidup mereka dan kontinuitas kreatif sebagai komponen penting dari keanekaragaman budaya di hari ini dan dunia besok. Mengakui kerapuhan dari pusaka budaya tak berwujud dihadapkan dengan proses globalisasi dan transformasi sosial, Konvensi ini menetapkan peran Negara-negara Anggota UNESCO (States Parties) dalam menjaga pusaka budaya tak berwujud baik di tingkat nasional dan internasional, termasuk dalam pembentukan Perwakilan Daftar Pusaka Budaya Tak Berwujud atas Kemanusiaan (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity). Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 2006 dan nominasi pertama untuk masuk ke Daftar telah dievaluasi pada tahun 2009.

- Pada tahun 2005 oleh Konferensi Umum ICOMOS mengadopsi Deklarasi Xi’an

tentang Pelestarian Setting Struktur, Situs dan Kawasan Pusaka (The Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas. Deklarasi ini mendefinisikan pengaturan kawasan pusaka sebagai ”lingkungan segera dan diperluas yang merupakan bagian dari, atau memberikan kontribusi terhadap, signifikansi dan karakter khas” dan, setelah mengakui bahwa makna dan karakter khas daerah bersejarah berasal dari hubungan ”dengan fisik mereka, visual, konteks budaya spiritual dan lainnya dan pengaturan”, Deklarasi itu memandang perlu untuk mengembangkan alat perencanaan yang tepat dan strategi untuk pelestarian dan pengelolaan suatu kawasan dalam membentuk suatu setting.

- Sebagai pelengkap Deklarasi itu, Majelis Umum ICOMOS pada tahun 2008 mengadopsi Deklarasi Quebec tentang Pelestarian Jiwa Tempat (The Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place), yang didefinisikan sebagai interaksi dan konstruksi bersama antara unsur yang nyata dan berwujud yang ”memberikan makna, nilai, emosi dan misteri untuk suatu tempat”. Bahwa pada saat ini, terlalu dini untuk mengukur sejauh mana orientasi teks tentang praktek pelestarian di kota-kota bersejarah. Naskah-naskah ini mendorong evolusi saat ini untuk menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang hidup dan karakter permanen dari lanskap perkotaan bersejarah, yang menyediakan visi yang lebih inklusif tentang pusaka budaya yang perlu benar tercermin dan dikodifikasi pada tingkat internasional.

Lampiran 131

Lampiran 2 Kota Pusaka Dunia menurut UNESCO

Sejak tahun 1979 hingga saat ini, setidaknya telah ada 200 pusaka dunia yang berupa kota pusaka. Kedua ratus ini tersebar di berbagai belahan dunia.

Daftar Kota Besar dan Kecil yang terdaftar sebagai Pusaka Dunia

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

2005 Historic Centres of Berat and Gjirokastra Albania 1982 M’Zab Valley Algeria 1992 Kasbah of Algiers 1996 Historic Centre of the City of Salzburg Austria 1999 City of Graz – Historic Centre 2001 Historic Centre of Vienna 2000 The Walled City of Baku with the Shirvanshah’s Palace and Maiden Tower Azerbaijan 2000 Historic Centre of Brugge Belgium 1987 City of Potosi Bolivia 1991 Historic City of Sucre 2005 Old Bridge Area of the Old City of Mostar Bosnia and Herzegovina 1980 Historic Town of Ouro Preto Brazil 1982 Historic Centre of the Town of Olinda 1985 Historic Centre of Salvador de Bahia 1987 Brasilia 1997 Historic Centre of São Luis 1999 Historic Centre of the Town of Diamantina 2001 Historic Centre of the Town of Goiás 1983 Ancient City of Nessebar Bulgaria 1985 Historic District of Québec Canada 1995 Old Town Lunenburg 2009 Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande Cape Verde 2003 Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso Chile 1987, 2004 Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang China 1997 Ancient City of Ping Yao 1997 Old Town of Lijiang 2000 Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun2005 Historic Centre of Macao2007 Kaiping Diaolou and Villages 1984 Port, Fortresses and Group of Monuments, Cartagena Colombia 1995 Historic Centre of Santa Cruz de Mompox 1979 Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian Croatia 1979 Old City of Dubrovnik

Kota Pusaka132

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

1997 Historic City of Trogir 1982 Old Havana and its Fortifications Cuba 1988 Trinidad and the Valley de los Ingenios 2005 Urban Historic Centre of Cienfuegos2008 Historic Centre of Camagüey1980 Paphos Cyprus 1992 Historic Centre of Cˇeský Krumlov Czech Republic 1992 Historic Centre of Prague 1992 Historic Centre of Telcˇ 1995 Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St Barbara and the Cathedral of Our

Lady at Sedlec2003 Jewish Quarter and St Procopius’ Basilica in Trˇebícˇ1990 Colonial City of Santo Domingo Dominican Republic 1978 City of Quito Ecuador 1999 Historic Centre of Santa Ana de los Ríos de Cuenca1979 Historic Cairo Egypt 1997 Historic Centre (Old Town) of Tallinn Estonia 2006 Harar Jugol, the Fortified Historic Town Ethiopia 1991 Old Rauma Finland 1979 Ohrid Region with its Cultural and Historical Aspect and its Natural Environment Former Yugoslav Republic of

Macedonia1988 Strasbourg - Grande île France 1991 Paris, Banks of the Seine 1997 Historic Fortified City of Carcassonne 1998 Historic Site of Lyon 2001 Provins, Town of Medieval Fairs 2005 Le Havre, the City Rebuilt by Auguste Perret 2007 Bordeaux, Port of the Moon 1987 Hanseatic City of Lübeck Germany1992 Mines of Rammelsberg and Historic Town of Goslar1993 Town of Bamberg1994 Collegiate Church, Castle, and Old Town of Quedlinburg1998 Classical Weimar2002 Historic Centres of Stralsund and Wismar

2006 Old Town of Regensburg with Stadtamhof 1988 Medieval City of Rhodes Greece 1999 Historic Centre (Chorá) with the Monastery of Saint John “the Theologian” and the Cave of

the Apocalypse on the Island of Pátmos2007 Old Town of Corfu1979 Antigua Guatemala Guatemala

Lampiran 133

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

1984 Vatican City Holy See 1980 Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial

Rights and San Paolo Fuori le Mura Holy See/Italy

1987, 2002 Budapest, the Banks of the Danube and the Buda Castle Quarter Hungary

2004, 2007 Bam and its Cultural Landscape Iran 2001 Old City of Acre Israel 2003 White City of Tel-Aviv -- the Modern Movement1982 Historic Centre of Florence Italy 1987 Venice and its Lagoon 1990 Historic Centre of San Gimignano 1994 City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto1995 Crespi d’Adda 1995 Ferrara, City of the Renaissance and its Po Delta1995 Historic Centre of Naples 1995 Historic Centre of Siena 1996 Historic Centre of the City of Pienza 1996 The Trulli of Alberobello1997 Costiera Amalfitana 1997 Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto)1998 Historic Centre of Urbino 2000 Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites2000 City of Verona 2002 The Late Baroque Towns of the Val di Noto (Southeastern Sicily)2006 Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli2008 Mantua and Sabbioneta 1981 Old City of Jerusalem and its Walls Jerusalem (Site Proposed By Jordan)2001 Lamu Old Town Kenya 1995 Town of Luang Prabang Lao People’s Democratic 1997 Historic Centre of Riga Republic Latvia1986 Old Town of Ghadames Libyan Arab Jamahiriya 1994 Vilnius Historic Centre Lithuania 1994 City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications Luxembourg 2008 Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca Malaysia 1988 Old Towns of Djenné Mali 1988 Timbuktu 1980 City of Valletta Malta 1996 Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata Mauritania 1987 Historic Centre of Mexico City and Xochimilco Mexico 1987 Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Alban1987 Historic Centre of Puebla

Kota Pusaka134

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

1988 Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines1991 Historic Centre of Morelia 1993 Historic Centre of Zacatecas1996 Historic Monuments Zone of Querétaro 1998 Historic Monuments Zone of Tlacotalpan 1999 Historic Fortified Town of Campeche2008 Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco1979 Natural and Culturo-Historical Region of Kotor Montenegro 1981 Medina of Fez Morocco 1985 Medina of Marrakesh 1996 Historic City of Meknes 1997 Medina of Tétouan (formerly known as Titawin)2001 Medina of Essaouira (formerly Mogador)2004 Portuguese City of Mazagan (El Jadida) 1991 Island of Mozambique Mozambique 1979 Kathmandu Valley Nepal 1997 Historic Area of Willemstad, Inner City and Harbour, Netherlands Antilles Netherlands 1999 Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) 1979 Bryggen Norway 1980

Røros Mining Town 1997, 2003 Archaeological Site of Panamá Viego and Historic District of Panama Panama 1983 City of Cuzco Peru 1988 Historic Centre of Lima 2000 Historical Centre of the City of Arequipa 1999 Historic Town of Vigan Philippines 1978 Cracow’s Historic Centre Poland 1980 Historic Centre of Warsaw 1992 Old City of Zamosc 1997 Medieval Town of Torun 1983 Central Zone of the Town of Angra do Heroismo in the Azores Portugal1986 Historic Centre of Evora 1996 Historic Centre of Oporto 2001 Historic Centre of Guimarães1999 Historic Centre of Sighisoara Romania 1990 Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments Russian Federation

1992 Historic Monuments of Novgorod and Surroundings2000 Historic and Architectural Complex of the Kazan Kremlin2005 Historical Centre of the City of Yaroslavl2008 San Marino Historic Centre and Mount Titano San Marino

Lampiran 135

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

2000 The Island of Saint-Louis Senegal 1993 Historic Town of Banska Stiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity Slovakia

1993, 2009 Levo_a, Spišský Hrad and the Associated Cultural Monuments2000 Bardejov Town Conservation Reserve1984 Alhambra, Generalife and Albayzin, Granada Spain 1984 Historic Centre of Cordoba1985 Old Town of Avila with its Extra-Muros Churches1985 Old Town of Segovia and its Aqueduct1985 Santiago de Compostela (Old town)1986 Historic City of Toledo1986 Old Town of Caceres1988 Old City of Salamanca1996 Historic Walled Town of Cuenca1998 University and Historic Precinct of Alcalá de Henares1999 Ibiza, biodiversity and culture1999 San Cristóbal de La Laguna2001 Aranjuez Cultural Landscape2003 Renaissance Ensembles of Úbeda and Baeza1988 Old Town of Galle and its Fortifications Sri Lanka 1988 Sacred City of Kandy2002 Historic Inner City of Paramaribo Suriname 1995 Hanseatic Town of Visby Sweden 1996 Church Village of Gammelstad, Luleå1998 Naval Port of Karlskrona1983 Old City of Berne Switzerland 2009 La Chaux-de-Fonds / Le Locle, watchmaking town planning1979 Ancient City of Damascus Syrian Arab Republic 1980 Ancient City of Bosra1986 Ancient City of Aleppo1979 Medina of Tunis Tunisia1988 Kairouan1988 Medina of Sousse 1985 Historic Areas of Istanbul Turkey 1994 City of Safranbolu1998 L’viv - the Ensemble of the Historic Centre Ukraine 1987 City of Bath United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland1995 Old and New Towns of Edinburgh 2000 The Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda2001 New Lanark 2001 Saltaire 2004 Liverpool – Maritime Mercantile City 2000 The Stone Town of Zanzibar United Republic of Tanzania

Kota Pusaka136

NoHistoric cities and towns inscribed on the World Heritage List

Including whole historic cities and towns, or in part(inner cities, historic quarters)

Negara

1995 Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento Uruguay 1990 Itchan Kala Uzbekistan 1993 Historic Centre of Bukhara 2000 Historic Centre of Shakhrisyabz

2001 Samarkand - Crossroads of Cultures 1993 Coro and its Port Venezuela 1999 Hoi An Ancient Town Viet Nam 1982 Old Walled City of Shibam Yemen 1986 Old City of Sana’a 1993 Historic Town of Zabid

TernateSumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Lampiran 137

Lampiran 3

Periode Kemunculan Kota Indonesia

Menurut Werner (1987: 44), kota-kota besar dan kecil yang ada di Indonesia memiliki akar sejarah yang dihasilkan dari berbagai situasi dan pengaruh budaya serta kehadiran penguasa yang berbeda. Tempat-tempat ini secara umum dibagi dalam empat strata utama dalam formasi perkotaan. Strata yang tertua untuk formasi awal pembentukan kota sudah ada sebelum periode Hindu, yang diindikasikan dengan adanya institusionalisasi pemerintahan yang diatur oleh seorang penguasa. Yang diatur adalah hasil pertanian serta perdagangan regional dan antar pulau dan menghasilkan permukiman berupa bandar perdagangan dan pusat pemerintahan pedalaman. Pengaruh perdagangan internasional yang menghadirkan budaya India dan Cina berpengaruh pada terbentuknya kota-kota ini. Meskipun tidak semua bertahan sebagai kota penting seperti terjadi pada Majapahit. Beberapa identitas kota dengan berbagai ciri fisik yaitu, letak permukiman yang berada di tepi pantai atau muara sungai dan memiliki akses ke laut lepas.

Tabel 1. Permukiman perkotaan yang muncul hingga 1400

Lokasi Kota

Sumatera Samudra/Pase, Perla/Peureulak, Barus, Pagar Rujung, Melayu/Jambi, Shrivijaya/Palembang

Jawa Pakuan, Dieng, Borobudur, Prambanan, Madiun, Wengker/Setana, Kediri/Daha, Singosari, Majapahit, Blitar, Wirasaba/Jombang, Japan/Mojokerto, Kudus, Bintara/Demak, Jepara, Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Surabaya, Sumenep, Canggu, Kepulungan, Kedungpluk, Badung, Kulur, Pajarakan/Kutorenon, Renes, Sadeng, Baremi/Bermi, Gending Pajarakan, Binor, Ketah, Patukangan/Situbondo, Balambangan, Walain, Taruma, Kalinga, Wawatan-mas, Kahuripan, Janggala

Kalimantan Muara Kaman, Tanjung Puri,/Sukadana, Santubong, Puni

Ind. Timur Bendahulu (Bali), Lwa Gayuh (Bali), Sukun (Penida), Bantayan/BantaEng, Ternate/Maloko, Tidore, Jailolo, Bacan

Penyebaran Islam dan kehadiran kekuasaan Eropa, yaitu Portugis dan Belanda pada abad ke-15 dan 17, mempengaruhi pola perdagangan. Ini menjadi faktor pada pembentukan karakteristik perkotaan pada tahapan kedua.

Kota Pusaka138

Tabel 2. Permukiman perkotaan yang muncul pada 1400-1700

Lokasi Kota

Sumatera Pedir-Pidie, Banda Aceh, Deli, Tanjung Balai, Siak Sri Indrapura, Pekan Tua Indragiri, Singkil, Tapanuli, Natal, Batahan, Tiku, Pariaman, Ulakan, Koto Tangah, Pauh, Padang, Bayang, Tarusan, Salido-Pulo Cingko, Painan, Batang Kapas, Indrapura, Menjuto, Sungai Limau, Silebar

Jawa Banten, Anyar, Sunda Kelapa/Jakarta/Batavia, Karawang, Pamanukan, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Parakan Mucang, Citeureup/Dayeuh Kolot, B(a)lubur Limbangan, Sukapura/Sukaraja, Galuh, Ciamis, Semarang, Kedu, Bagelen, Banyumas, Mataram/Yogyakarta, Wonokerto/Kertasura, Pajang/Surakarta, Sampang, Malang, Pasuruan, Panarukan, Macanputih, Lateng/Banyuwangi, Gebang, Brebes, Tegal, Pemalang, Wiradesa, Pekalongan, Batang, Kendal, Kaliwungu, Dayeuh Luhur, Ajibarang, Pamerden, Rema, Ayah, Nampudadi, Bocor, Ambal, Rawa, Kali Beber, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Wates, Kaduwang, Sukowati, Godong, Grobogan, Sela, Pati, Juwana, Rembang, Blora, Jipang, Jorogo, Magetan, Caruban, Ponorogo, Pacitan, Kalangbret, Berbek, Nganjuk, Pace, Kertosono, Lamongan, Senggara, Lumajang, Puger, Blater, Probolinggo, Besuki, Arosbaya, Blega, Pamekasan

Kalimantan Sambas, Kota Waringin, Banjarmasin, Martapura, Pasir, Kuta;

Ind. Timur Gelgel, Karangasem, Buleleng, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, Ende, Larantuka, Fort Henricus, Kupang, Atapupu, Lifao, Oekussi, Ulu Siau, Tagulandang, Manado, Tondano, Amurang, Boroko/Kaidipang, Gorontalo, Limboto, Leok/Buol, Toli-Toli, Batangnipa (Mandar), Wajo/Sengkang, Watan Soppeng, Bone/Watampone, Makassar, Tibore (Muna), Buton/Bau-Bau, Hitu, Ambon, Fort Overberg (Kayelili)

Kendali yang semakin luas atas wilayah dan perkembangan ekonomi yang berorientasi pasar mendorong

munculnya jaringan kota-kota yang lebih kecil. Abad ke-18 dan 19 merupakan panggung kemunculan kota pada tahap ketiga. Pertumbuhan perkotaan lebih efektif dirangsang dengan menggunakan faktor politis/administrasi ketimbang dengan faktor kegiatan perdagangan.

Tabel 3. Permukiman perkotaan yang muncul pada 1700-1900

Lokasi Kota

Sumatera Meulaboh, Sigli, Lhok Suemawe, Idi, Seruwai, Tanjung Pura, Medan, Rantau Panjang Serd., Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Mesjid, Negerilama, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunung Sitoli, Sibolga, Tarutung, Batang Toru, Padang Sidempuan, Portibi, Panyabungan, Kota Nopan, Air Bangis, Talu, Rao, Lubuk Sikaping, Bonjol, Palembayan, Fort de Kock/Bukittinggi, Maninjau, Lubuk Basung, Kayu Tanam, Padang Panjang, Fort van der Capellen/Batu Sangkar, Buo, Payahkumbuh, Suliki, Pgkl. Kota Baru, Sijungjung, Singkarak, Solok, Supajang, Alahan Panjang, Muara Labuh, Balai Selasa, Ayer Haji, Muko-Muko, Riau-Tjg. Pinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Bengkalis, Rengat, Kuala Tungkal, Muara Sabak, Muara Kumpeh, Muntok, Jebus, Belinyu, Sungai Liat, Batu Rusa, Pangkal Pinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, Banding Agung, Muara Dua, Baturaja, Tanjung Raya, Kayu Agung, Muara Enim, Lahat, Bandar, Pagar Alam, Talang Padang, Tebingtinggi, Talang Benunu, Sekayu, Muara Rupit, Surulangun, Muara Beliti, Padang Ulak Tanding, Kepahiang, Lais, Bengkulu, Tais, Manna, Bintuhan, Krui, Tarabangi, Teluk Betung, Menggala, Sukadana, Kota Agung, Kalianda

Jawa Serang, Cilegon, Pandeglang, Caringin, Rangkasbitung, Buitenzorg/Bogor, Cikao, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Pacet, Bandung, Garut, Manonjaya, Panjalu, Kuningan, Majalengka, Plered, Weleri, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Menoreh, Pengasih, Wonosari, Bantul, Sleman, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Purwodadi, Wirosari, Ngawi, Gempol, Jember, Bondowoso, Subang, Tasikmalaya, Trenggalek, Ngorowo/Tulungagung, Bojonegoro, Sidoarjo, Bangil, Kraksaan

Lampiran 139

Lokasi Kota

Kalimantan Sandakan, Kuching, Pemangkat, Singkawang, Montrado, Mempawa, Pontianak, Bengkajang, Ngabang, Sanggau, Sintang, Salimbau, Ketapang, Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Kapuas, Marabahan, Pleihari, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Tanjung, Pegatan, Kota Baru, Tanah Grogot, Tenggarong, Samarinda, Berau-Tg. Redeb, Bulungan-Tg. Selor

Ind. Timur Tahuna, Kota Mobagu, Donggala, Banggai, Majene, Palopo, Enrekang, Pampanua, Rappang, Pinrang, Pare-Pare, Sumpang Binaraga E/Barru, Pangkajene, Maros, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Benteng Selayar, Cakranegara/Mataram/Ampenan, Denpasar, Geser, Tobelo

Perkembangan teknologi dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi pada abad ke-19 dan 20 mendorong kendali atas seluruh wilayah. Pembangunan sistem tranportasi, perhubungan, industri serta didukung kebijakan kolonial yang mendorong kehadiran kota pada tahap yang keempat. Kota yang lahir karena industri manufaktur dan kota tambang umumnya berkembang karena dorongan dari perkembangan infrastruktur, motorisasi, dan perkembangan jasa-jasa pelayanan, umumnya terletak diluar/bersebelahan dengan kota pemerintahan. Sedangkan kota pariwisata, secara fisik seperti karakter alamnya memiliki keunikan atau keistimewaan, seperti sumber air panas di wilayah tropik, lokasi di wilayah pegunungan atau perbukitan seperti Bandung, secara non fisik seperti keunikan etnik dan budaya.1

Tabel 4. Permukiman perkotaan yang muncul pada periode industrialisasi modern

Lokasi Kota

Sumatera Sabang, Krueng Raja, Seulimeun, Calang, Susoh, Tapaktuan, Bakongan, Sinabang, Bireun, Meureudu, Takengon, Lhok Sukon, Lokop, Langsa, Kuala Langsa, Kuala Simpang, Blang Kejeren, Kutacane, Sidikalang, Kabanjahe, Berastagi, Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Binjai, Lubuk Pakam, Tebingtinggi (Deli), Pematang Siantar, Prapat, Kisaran, Rantau Prapat, Gunung Tua, Balige, Panguruan, Siborong-borong, Teluk Dalam, Muara Siberut, Sawahlunto, Taluk Kuantan, Gunung Sahilan, Bangkinang, Pasir Pengarayan, Pekan Baru, Duri, Dumai, Bagan Siapi-Api, Tembilahan, Penuba, Dabo, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, Sarolangun, Sungai Penuh, Kenaliasem, Argamakmur, Curup, Lubuk Linggau, Prabumulih, Tanjung Enim, Pendopo-Tl. Akar, Martapura, Kota Bumi, Metro, Tanjung Karang, Oosthaven-Panjang

Jawa Menes, Labuhan, Cikotok, Cimahi, Lembang, Cikampek, Jatibarang, Banjar, Kroya, Cepu, Gundih, Batu

Kalimantan Telok Air, Batu Ampar, Nanga Tayap, Sekadau, Nanga Pinoh, Semitau, Putus Sibau, Kumai, Kuala Pembuang, Kasongan, Pahandut/Palangka Raya, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Puruk Cahu, Buntok, Tamiang Layang, Kelua, Negara, Balikpapan, Muara Muntai, Melak, Long Iram, Sangkulirang, Tarakan, Nunukan, Malinau, Long Nawang, Long Bawang

1 Werner Rutz, Urbanization of the Earth 4, Cities and Towns in Indonesia, Stuttgart, Berlin, 1987

Kota Pusaka140

Lokasi Kota

Ind. Timur Negara (Bali), Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung, Lembar, Praya, Selong, Waikabubak, Waingapu, Baa, Soe, Kefamenanu, Atambua, Kalabahi, Maumere, Bajawa, Ruteng, Pante Makassar, Likisia, Manatuto, Baucau, Aileu, Ermera, Maliana, Suai, Ainaro, Same, Vikeke, Lospalos, Bitung, Tomohon, Kwandang, Tilamuta, Palu, Parigi, Poso, Luwuk, Kolonedale, Soroako, Malili, Masamba, Rantepao, Makale, Mamasa, Polewali, Mamuju, Pangkajene-Sidenreng, CabengE, Kolaka, Pomalaa, Kendari, Raha, Weda, Sanana, Namlea, Piru, Saparua, Amahai, Wahai, Tual, Dobo, Larat, Saumlaki, Tepa, Wonreli

Papua Manokwari, Fak-Fak, Merauke, Hollandia/Jayapura, Bosnik/Biak, Seuri, Sorong, Nabire, Wamena, Tembagapura

Pada awal pertumbuhannya, permukiman urban di Indonesia tetap diwarnai oleh tradisi pedesaan yang dipengaruhi oleh struktur agraris dengan kehidupan sosial yang diwarnai oleh tradisi. Termasuk adanya kelompok masyarakat yang telah mengenal budaya tulis-menulis, misalnya Sansekerta, Jawa Kuno, Arab Melayu serta wujud tradisi lainnya. Pertumbuhan kota menghasilkan pula struktur masyarakat yang selain menghasilkan surplus di bidang pertanian juga industri domestik, seperti kerajinan serta kesenian yang mendukung kebudayaan kota. Situasi ini menghasilkan peradaban kota.

Kota-Kota di Indonesia yang beragam merupakan hasil dari proses yang terus berlangsung. Selain itu, kota juga merupakan wujud peristiwa yang berbeda di tiap periode, juga situasi ekonomi, sosial-budaya serta lingkungan seperti kota pantai, perbukitan atau muara. Karena itulah, pengelolaan kota hendaknya mengenal keragaman ini

Setelah kemerdekaan, kota-kota ini yang terus dikembangkan. Sebagaimana dirintis pada periode sebelumnya, pembangunan dipandu oleh perencanaan tata ruang yang sistematis.

Pasar Hindu, MedanSumber Foto: BPPI

Lampiran 141

Lampiran 4

Kota/Kabupaten Anggota JKPI dan Status RTRW

NO NAMA WILAYAH LINGKUP PROVINSI PERDA RTRW KETERANGANPadang Kota Sumatera Barat - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDBau-Bau Kota Sulawesi Tenggara - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDBanda Aceh Kota NAD Perda No.4 Tahun 2009Bukittinggi Kota Sumatera Barat Perda No. 6 Tahun 2011Banjarmasin Kota Kalimantan Selatan - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDCirebon Kota Jawa Barat - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDDenpasar Kota Bali - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDJakarta Barat Kota DKI Jakarta Perda No. _ Tahun 2011Jakarta Utara KotaJakarta Pusat KotaKepulauan Seribu KabupatenLangsa Kota NAD - Proses Revisi RTRWLubuk Linggau Kota Sumatera Selatan - Sudah Pembahasan BKPRN & Sedang Perbaikan

di DaerahMadiun Kota Jawa Timur Perda No. 6 Tahun 2011Malang Kota Jawa Timur Perda No. 4 Tahun 2011Medan Kota Sumatera Utara Perda No. 13 Tahun

2011Palembang Kota Sumatera Selatan - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDPangkal Pinang Kota Kepulauan Bangka

BelitungPerda No. 11 Tahun 2011

Pekalongan Kota Jawa Tengah Perda No. 30 Tahun 2011

Ambon Kota Maluku - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang Pembahasanan DPRD

Palopo Kota Sulawesi Selatan - Proses Rekomendasi Gubenur

Kota Pusaka142

NO NAMA WILAYAH LINGKUP PROVINSI PERDA RTRW KETERANGANPontianak Kota Kalimantan Barat - Sudah Pembahasan BKPRN & Sedang Perbaikan

di DaerahSalatiga Kota Jawa Tengah Perda No. 4 Tahun 2011Surabaya Kota Jawa Timur - Proses Rekomendasi GubenurSemarang Kota Jawa Tengah Perda No. 4 Tahun 2011Surakarta Kota Jawa Tengah -Sibolga Kota Sumatera Utara - Sudah Pembahasan BKPRN & Sedang Perbaikan

di DaerahTernate Kota Maluku Utara - Sudah Pembahasan BKPRN & Sedang Perbaikan

di DaerahYogyakarta Kota DI Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010Bangka Barat Kabupaten Kepulauan Bangka

Belitung- Sudah Persetujuan Substansi & Sedang Proses

KehutananKarang Asem Kabupaten Bali - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDPurbalingga Kabupaten Jawa Tengah Perda No. 5 Tahun 2011Cilacap Kabupaten Jawa Tengah Perda No. 9 Tahun 2011Buleleng Kabupaten Bali - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDTegal Kabupaten Jawa Tengah -Bangli Kabupaten Bali - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDBrebes Kabupaten Jawa Tengah Perda No. 2 Tahun 2011Banjarnegara Kabupaten Jawa Tengah -Banyumas Kabupaten Jawa Tengah Perda No. 10 Tahun

2011Batang Kabupaten Jawa Tengah -Gianyar Kabupaten Bali - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRDGresik Kabupaten Jawa Timur Perda No. 8 Tahun 2011Badung Kabupaten Bali -Pekalongan Kabupaten Jawa Tengah Perda No. 2 Tahun 2011Bogor Kota Jawa Barat Perda No.8 Tahun 2011Bengkulu Kota Bengkulu -Sawahlunto Kota Sumatera Barat - Sudah Persetujuan Substansi & Sedang

Pembahasanan DPRD

Sumber: http://www.penataanruang.net/

Laut AmbonSumber Foto: Catrini (BPPI)

Kota Pusaka144

PIAGAM DAN KONVENSIICOMOS, Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter 1987), adopted by its General Assembly in Washington DC, October 1987.http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.pdf

UNESCO, Guidelines on The Inscription of Specific Types of Properties on The World Heritage List, included in the Operational Guidelines by the World Heritage Committee at its 16th session in Santa Fe, 1992.http://whc.unesco.org/archive/opguide05-annex3-en.pdf

UNESCO, Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, adopted by the General Conference at its seventeenth session, Paris, 16 November 1972, WHC-2001/WS/2http://whc.unesco.org/en/conventiontext

UNESCO, Declaration on the Conservation of Historic Urban Landscapes, adopted by the General Assembly at its fifteenth session, Paris, 10-15 October 2005, WHC-05/15.GA/7http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-48-1.pdf

UNESCO, Intergovernmental Committee for the protection of the World Cultural and Natural Heritage, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, WHC.2011/1.http://whc.unesco.org/en/guidelines

BUKU&PAPERAdishakti, Laretna dan Punto Wijayanto. Belajar dari Penetapan Kota Pusaka Dunia UNESCO. Paper dipresentasikan pada “Workshop Terbatas I Kota Pusaka”, 1 Desember 2011.

Ringbeck, Brigittta. Management Plans for World Heritage Sites. A Practical Guide. Bonn: German Commission for UNESCO, 2008.

Rutz, Werner. Cities and Towns in Indonesia: Their Development, Current Positions and Functions With Regard to Administration and Regional Economy (Urbanization of the Earth). Berlin: Gebruder Borntraeg, 1987.

Van Oers, Ron, Sachiko Haraguchi, et al. Managing Historic Cities. World Heritage Papers, 27. Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2010.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka 145

PERATURAN PERUNDANGANUU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaPP RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan RuangPermen PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang WilayahCagar BudayaPP RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan RuangPermen PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPermen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

NiasSumber Foto: BPPI

Kota Pusaka146

Tim PenyusunTIM PENGARAH:(Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU)

Imam S. ErnawiRuchjat Deni DjIman SoedrajatJoessair LubisBahal Edison NRido Matari Ichwan

TIM AHLI (BPPI):I Gede ArdikaBudhi Tjahyati S. Soegijoko Gunawan TjahjonoMohammad DanisworoCatrini Pratihari KubontubuhSuhadi Hadiwinoto Laretna AdishaktiHaryo SasongkoNing PurnomohadiDani B. Ishak Arya AbietaHardini Sumono Benjamin IshakAristia KusumaPunto WijayantoAsfarinal

TIM PELAKSANA:(Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU)

Endra S. AtmawidjajaTaufan MadiasworoAllien Dyah LestariHajar Ahmad ChusainiShahnaz AcrydienaCaesar Adi NugrohoWulansihRatu Veby RenitaRocky AdamSiti Maesaroh

KONTRIBUTOR:Rita Tri PuspitasariWahyu MulyanaFransiscoAzwir MalaonIwan Darma SetiawanAndri HariGita SantiTommy Faizal

Pengukir KayuSumber Foto: BPPI

MENGAWAL KELESTARIAN PUSAKA INDONESIABadan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) adalah organisasi nirlaba. Anggota BPPI tersebar di seluruh Nusantara dan dunia yang terdiri dari individu praktisi dan pemerhati pelestarian. Ruang lingkup program-program BPPI yang sangat luas menjadikan BPPI kaya dengan anggota dari berbagai disiplin ilmu seperti arsitektur, perencanaan kota/daerah, lingkungan hidup, arkeologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, sejarah, sastra, musik, teater dan lain sebagainya.

KEMITRAANSaat ini BPPI bermitra dengan lebih dari 50 mitra lokal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia serta mitra internasional dari Australia, Belanda, Lebanon dll. BPPI merupakan anggota dari International National Trusts Organisation (INTO) yaitu wadah jaringan organisasi pelestarian sedunia yang berpusat di London.

DEWAN PIMPINAN BPPI 2010-20131. I Gede Ardika (Ketua)2. Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Wakil Ketua I)3. Pia Alisjahbana (Wakil Ketua II)4. Hashim Djojohadikusumo (Wakil Ketua III)5. Catrini Pratihari Kubontubuh (Direktur Eksekutif )6. Arya Abieta (anggota)7. Amran Nur (anggota)8. Dedy Gumelar (anggota)9. Hardini Sumono (anggota)

DEWAN PAKAR BPPIBPPI didukung oleh kumpulan individu yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing, serta membentukkelompok-kelompok kerja sesuai dengan bidang yang diminati. Tiga bidang utama yang mendapat perhatian istimewa adalah pusaka ragawi, pusaka tak-ragawi, dan pusaka saujana (lanskap) gabungan antara alam dan kebudayaan.

SEKRETARIAT BPPI1. Aristia Kusuma (Koordinator)2. Hannisya Subana (Bidang Internal)3. Patricia Manangkot (Bidang Eksternal)4. Suci Rifani (Administrasi)5. Leni Marlina (Tenaga Pendukung)BPPI didukung pula oleh para sukarelawan pencinta pusaka.

INFORMASI LEBIH LANJUTGriya BPPI:Jl. Veteran I no. 27 Jakarta 10110 IndonesiaT/F: 021.35 111 27Rekening BPPI:Badan Pelestarian Pusaka IndonesiaPermata Bank, Jl. Sudirman Kav. 27 Jakarta 10110No: 070 162 16 62 (Rupiah) / 090 450 40 41 (Euro)

10. Hasti Tarekat (anggota)11. Heri Akhmadi (anggota)12. Laretna T. Adishakti (anggota)13. Luluk Sumiarso (anggota)14. Ning Purnomohadi (anggota)15. Rudy J. Pesik (anggota)16. Setyanto P. Santosa (anggota)17. Soehardi Hartono (anggota)

Kota Pusaka148Bau-Bau, Sulawesi TenggaraSumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI