Buku Juklak Musrenbang Kecamatan Buaran

7/22/2019 Buku Juklak Musrenbang Kecamatan Buaran

1/16

32 1

BUPATI PEKALONGAN

Kajen, 9 Januari 2014

K e p a d a

Yth. Kepala SKPDse Kab. Pekalongan

di

T E M P A T

S U R A T E D A R A NNomor : 050 / 5457

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2014

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor

050/021978 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Arah Kebijakan

Pembangunan Tahun 2015 dan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2014,

bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban

Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32


2/16

2 31

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah wajib menyusun

RKPDsebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan Penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bootom updan

top down.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses perencananaan

pembangunan daerah dimulai dari tingkat desa/kelurahan melalui

Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang

tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten untuk menyusun prioritas kegiatan

pembangunan tahun yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna penyusunan

prioritas kegiatan pembangunan tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-

hal sebagai berikut :

1. Para Camat untuk segera mengambil langkah-langkah :a. Memberitahukan dan memerintahkan kepada Kepala

Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing untuk segera

melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa/Kelurahan pada Minggu Ketiga bulan Januari 2014 s/d Minggu

Kelima Bulan Januari 2014.

b. Memberikan pengarahan pada pelaksanaan MusrenbangDesa/Kelurahan.

c. Mempersiapkan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan yangdimulai pada Minggu Kedua bulan Pebruari 2014 s/d Minggu Ketiga

Bulan Pebruari 2014.

d. Mengirimkan Rangkuman Hasil Musrenbang Kecamatan ke

JADWAL MUSRENBANG TK DESA / KELURAHAN KECAMATAN

BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014

No. Hari / Tanggal Desa /Kelurahan

Waktu TimKecamatan

1 Senin, 20 Januari 2014 Paweden 19.30 WIB I

2 Selasa, 21 Januari2014

Bligo 19.30 WIB II

3 Rabu, 22 Januari 2014 SimbangKulon

19.30 WIB I

4 Kamis, 23 Januari 2014 Pakumbulan 15.00 WIB II

5 Kamis, 23 Januari 2014 Kertijayan 19.30 WIB I

6 Jumat, 24 Januari 2014 Wonoyoso 19.30 WIB II

7 Senin, 27 Januari 2014 Coprayan 19.30 WIB I

8 Selasa, 28 Januari2014

SimbangWetan

19.30 WIB II

9 Rabu, 29 Januari 2014 Watusalam 19.30 WIB I

10 Kamis, 30 Januari 2014 Sapugarut 15.00 WIB II

TIM MONITORING MUSRENBANG TK DESA KELURAHANKECAMATAN BUARAN

Tim I Tim II

Camat Buaran Sekcam Buaran

Kasie PMD Kasie Kesra

Kasie Pemerintahan Kasie Trantibum

Staf PMD Kasubag Umum dan RT

Staf Trantibum Staf PMD


3/16

30 3

yaitu pemantapan pencapaian Kabupaten Pekalongan Sejahtera,

dengan prioritas penyusunan perencanaan program diarahkan pada

upaya pemantapan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam

rangka menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang

sejahtera dan bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan

kegiatan tersebut yaitu adalah pemantapan penanggulangankemiskinan, pemantapan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas

sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan koperasi, UMKM, industri

kecil, peningkatan kualitas produktifitas pertanian, perikanan,

peternakan, perkebunan dan kehutanan serta pengendalian lingkungan

hidup.

Bupati Pekalongan

Drs. Amat Antono, M.Si

Bappeda Kabupaten Pekalongan untuk dipadukan dengan usulan

dari SKPD sebagai bahan penyusunan Renja SKPD pada Minggu

Keempat bulan Februari 2014

e. Para Kepala SKPD untuk segera menyusun daftar kegiatan prioritasyang diformulasikan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

dengan mengkoordinasikan dan menindaklanjuti usulan prioritaskecamatan sesuai kewenangannya.

f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenPekalongan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang

Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta mempersiapkan

penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten pada Minggu Ketiga

bulan Maret 2014.

g. Dalam rangka perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hakanak, maka dalam pelaksanaan Musrenbang perlu meningkatkan

keterlibatan keterwakilan kelompok perempuan serta pemerhati

perlindungan dan pemenuhan hak anak.

h. Daftar Kegiatan Prioritas (program/kegiatan) dari SKPDdisampaikan kepada Bupati Pekalongan cq. Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan

sebelum tanggal 12 Maret 2014 dalam bentuk soft copy dan print

out.

i. Guna efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan MusrenbangTahun 2014, terlampir disampaikan pula :

a. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun2014.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten PekalonganTahun 2015.


4/16

4 29

Mengingat bahwa jadwal penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahun 2015 dan penyusunan Rancangan Renja SKPD tahun 2015 harus

selesai pada Minggu Ketiga bulan Februari 2014, maka seluruh Kepala

SKPD dan Camat se Kabupaten Pekalongan diminta untuk segera

menindaklanjuti Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Bupati Pekalongan


22. Percepatan peningkatan perlindungan hak-hak anak.23. Percepatan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.24.Akselerasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015Dalam rangka mewujudkan tujuan dan target sasaran

pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 serta mendukung

pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional

yang dititikberatkan pada peningkatan daya tahan perekonomian dan

kesejahteraan rakyat, maka sesuai pentahapan pembangunan dalam

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 2016, pembangunan

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 adalah pada Tahapan Ketiga

(Tahun 20142015) menuju Tahapan Keempat (Tahun 2015 2016).

Pada Tahapan Ketiga (Tahun 2014 2015) yaitu percepatan

prioritas program Kabupaten Pekalongan Sejahtera, dengan prioritas

penyusunan perencanaan program diarahkan untuk percepatan

pencapaian program-program prioritas dalam rangka menuju

terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan

bermartabat berbasis kearifan lokal. Program dan kegiatan tersebut yaitu

percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan e-government,

penanganan PMKS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan, peningkatan kualitas produksi UMKM dan industri kecil,

peningkatan investasi, pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan

Kerjasama Antar Daerah (KAD), penguatan forum masyarakat sebagai

media komuniasi publik, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan,

peternakan, perkebunan dan kehutanan serta destinasi pariwisata.

Selanjutnya pada Tahapan Keempat (Tahun 2015

2016)


5/16

28 5

melalui optimalisasi BUMD.

6. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimalmelalui pemanfaatan potensi daerah.

7. Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan.8. Percepatan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat

inap.

9. Percepatan pemenuhan jumlah tenaga medis dan para medis.10.Akselerasi Peningkatan kapasitas Desa Siaga dan Kelurahan

Siaga dalam penciptaan masyarakat yang sehat.

11. Percepatan peningkatan Kualifikasi Pendidik PAUD /TK /RA.12. Percepatan Peningkatan pemertaan dan kualifikasi pendidik dan

tenaga kependidikan.

13.Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana penunjangpembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

14. Pengembangan budaya membaca di kalangan masyarakat.15. Percepatan perwujudan Kajen sebagai pusat pendidikan tinggi

yang berbasis pada ilmu terapan dan kecamatan sekitarnya

sebagai daerah penyangga.

16. Pengembangan dan pemantapan pembinaan dan fasilitasi kepadakelompok-kelompok kesenian (baik tradisional, religius, modern).

17.Akselerasi Perwujudan desa atau kelurahan siaga bencana.18. Pemantapan pemberian ketrampilan kewirausaahan bagi pemuda

untuk memperluas kesempatan kerja.

19. Pemantapan peningkatan produksi, mutu dan pemasaranproduk/komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.

20.Akselerasi peningkatan produktivitas perikanan budidaya.21.Akselerasi Peningkatan jumlah investasi baik, PMA, PMDN

maupun non fasilitas.

Lampiran I : Surat Edaran Bupati PekalonganNomor : 050 / 54 57Tanggal :9 Januari 2014

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2014

A. DASAR1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Pekalongan Tahun 20052025;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 20112016.

B. TUJUANMusyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan

dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhanmasyarakat, yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada

tingkat di bawahnya;

2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui AlokasiDana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun

sumber pendanaan lainnya; termasuk alokasi dana dari pemerintah

pusat yang telah diatur oleh Undang-Undang Desa Tahun 2013;


6/16

6 27

3. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahaspada Forum Musrenbang Kecamatan dan kabupaten (untuk dibiayai

melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN).

C. PELAKSANAANPenyelenggaraan Musyawarah Perencanan Pembangunan

(Musrenbang) Tahun 2014 dilaksanakan secara berjenjang diawali daritingkat RT, RW, Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

1. Musrenbang Desa/Kelurahana. Pengertian

1) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarahtahunan stakehoders desa/kelurahan (pihak yang

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan

desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil

musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun

anggaran berikutnya ;

2) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan denganmemperhatikan rencana pembangunan jangka menengah

desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun

berjalan serta masukan dari peserta yang menggambarkan

permasalahan nyata yang sedang dihadapi ;

3) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilankeputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang

disepakati bersama ;

4) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahana) Hasil Musrenbang Desaterdiri dari :

(1) Daftar Usulan Rencana KegiatanPembangunan Desa (DURKP-Desa) yang akan

dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa,

B. VISI DAN MISI KABUPATEN PEKALONGANVisi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan

Tahun 2011 2016 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada

Kearifan Lokal

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongantersebut, dirumuskanlah misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik;2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada

pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;

3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal;4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM,

pertanian, peternakan dan perikanan;

5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budayadaerah;

6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat; serta7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka arah

pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 adalah :

1. Percepatan penerapan e-governmentdi seluruh SKPD.2. Pemantapan pengembangan sistem dan mekanisme

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

3. Pemantapan kompetensi dan kapasitas aparatur sesuai dengantugas dan fungsi masing-masing.

4. Pemantapan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerahyang efisien dan efektif.

5. Percepatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah


7/16

26 7

Lampiran II Surat Edaran Bupati PekalonganNomor : 050 / 54 57Tanggal : 9 Januari 2014

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2015

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, untuk penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2014, maka

ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :

A. ISU STRATEGISIsu-isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Pekalongan

antara lain adalah :

1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi,2. Masih tingginya angka kemiskinan,3. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat,4. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk dan rendahnya

pemerataan pendidikan,

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai denganprinsip-prinsip good governance,

6. Masih rendahnya capaian nilai investasi dan kurang optimalnyaiklim investasi,

7. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagaibidang pembangunan,

8. Terjadinya degradasi lingkungan sebagai akibat dari belumtertatanya pertambangan dan masih tingginya pencemaran

lingkungan.

secara swadaya maupun melalui pendanaan

lainnya;

(2) Daftar Usulan Rencana KegiatanPembangunan Desa (DURKP-Desa) yang akan

diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui

APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

b) Hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari :(1) Daftar usulan skala prioritas kegiatan yang akan

dilaksanakan melalui Dana Stimulan Kelurahan,

secara swadaya maupun melalui pendanaan

lainnya;

(2) Daftar usulan skala prioritas kegiatan yang akandiusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui

APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

b. MasukanHal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang

Desa/Kelurahan adalah :

1) Daftar prioritas masalah dusun/lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat ;

2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa/Kelurahan ;

3) Hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahantahun sebelumnya ;

4) Formulir yang memudahkan desa/kelurahan untukmenyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat

kecamatan ;

5) Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadappemanfaatan Alokasi Dana Desa ;


8/16

8 25

6) Informasi dari Pemda Kabupaten/ Kota tentang indikasijumlah Alokasi Dana Desa / Dana Stimulan Kelurahan

yang akan diberikan kepada desa/kelurahan untuk tahun

anggaran berikutnya ;

7) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahunmendatang yang dirinci berdasarkan Satuan KerjaPerangkat Daerah pelaksananya beserta rencana

pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan

berada.

c. MekanismeMekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri

dari tahapan sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan :a) Masyarakat di tingkat Dusun/lingkungan dan

kelompok-kelompok masyarakat melakukan

musyawarah ;

b) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang olehKepala Desa/Kelurahan secara terbuka ;

c) Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahanmelakukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Menyusun jadwal dan agenda MusrenbangDesa/Kelurahan ;

(2) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaanmusyawarah dusun/RW dan kelompok

masyarakat lainnya ;

(3) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agendadan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan ;

(4) Mendaftar calon peserta Musrenbang ;

Kabupaten Pekalongan dan ke SKPD untuk dipadukan dengan

Usulan dari SKPD masing-masing sebagai bahan penyusunan

Renja SKPD pada Mingggu keempat Bulan Februari 2014.

4. Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pekalongandilaksanakan pada Minggu pertama sampai dengan Minggu

kedua Bulan Maret 2014

5. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan KabupatenPekalongan dilaksanakan pada Minggu ketiga Bulan Maret 2014

Bupati Pekalongan



9/16

24 9

d. KeluaranKeluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah

penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan

plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi/SKPD, yang terdiri

dari :

1) Program kegiatan yang akan dibiayaiAPBD Kabupaten;2) Program kegiatan yang diusulkandibiayai APBD Provinsi;3) Program kegiatan yang diusulkandibiayai APBN.

e. PesertaPeserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari

Musrenbang Kecamatan, DPRD, kelompok masyarakat, tokoh

masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi

profesi/keagamaan dengan melibatkan unsur perempuan serta

pemerhati perlindungan dan pemenuhan hak anak.

f. NarasumberNara sumber Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Pimpinan DPRD,

serta Perwakilan Bappeda Provinsi.

D. JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2014Pelaksanaan Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang)

Tahun 2014 disemua tingkatan diatur sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan denganmengintegrasikan pelaksanaan program PNPM (Musrenbang

PNPM) dilaksanakan pada Minggu ketiga sampai dengan Minggu

kelima Bulan Januari 2014

2. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan mulai Minggu kedua sampaidengan Minggu ketiga Bulan Februari 2014

3. Rangkuman Hasil Musrenbang Kecamatan dikirim ke Bappeda

(5) Membantu delegasi desa/kelurahan dalammenjalankan tugasnya di Musrenbang

Kecamatan ;

(6) Menyusun Dokumen Rencana KerjaPembangunan Desa/Kelurahan ;

(7) Merangkum berita acara hasil MusrenbangDesa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya

memuat prioritas kegiatan yang disepakati;

2) Tahap Pelaksanaan :a) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan oleh

Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

b) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahunsebelumnya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;

c) Pemaparan prioritas program/kegiatan tahunberikutnya yang bersumber dari dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;

d) Penjelasan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tentanginformasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa ;

e) Pemaparan masalah utama yang dihadapi olehmasyarakat desa/kelurahan oleh perwakilan

masyarakat ;

f) Pemisahan kegiatan berdasarkan :(1) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri

ditingkat desa/kelurahan ;

(2) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab SatuanKerja Perangkat Daerah yang akan dibahas

dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.


10/16

10 23

g) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahunyang akan datang sesuai dengan potensi serta

permasalahan di desa/kelurahan.

d. KeluaranKeluaran yang dihasilkan adalah Daftar Usulan Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) / Daftar SkalaPrioritas Kegiatan Kelurahan yang berisi :

1) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahanyang akan didanai oleh Desa/Kelurahan (Alokasi Dana

Desa/Dana Stimulan Kelurahan, PNPM dan atau

swadaya ;

2) Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakanmelalui Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

3) Delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan (3Orang) dengan melibatkan unsur perempuan serta

pemerhati perlindungan dan pemenuhan hak anak ;

4) Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.e. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen

masyarakat yang berada di desa/kelurahan, seperti RT/RW,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), organisasi

masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemerhati

perlindungan dan pemenuhan hak anak kelompok tani/nelayan,

komite sekolah, Badan Keswadayaan Masyarakat dan

Kelompok Swadaya Masyarakat.

f. NarasumberKepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan

unsur Muspika, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat

pembangunan dari Forum SKPD/Forum Gabungan

SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim

Penyelenggara ;

c) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasikecamatan dan delegasi Forum SKPD/Forum

Gabungan SKPD ;d) Pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Kepala

SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi

pelayanan dasar dan menjadi prioritas pembangunan

Kabupaten), yang meliputi :

(1) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dariRenstra Kabupaten dan Renstra SKPD/Unit

Kerja ;

(2) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritaskegiatan pembangunan yang dimuat dalam

Renja SKPD ;

(3) Penyampaian perkiraan kemampuanpendanaan terutama dan yang berasal dari

APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN dan

sumber dana lainnya ;

e) Membahas kriteria untuk menentukan prioritaskegiatan pembangunan tahun berikutnya ;

f) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompokberdasarkan fungsi/SKPD ;

g) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaranplafon anggaran APBD setempat serta yang akan

diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi,

APBN maupun sumber dana lainnya.


11/16

22 11

(1) Menetapkan jadwal penyelenggaraanMusrenbang ;

(2) Menetapkan Tim Penyelenggara MusrenbangKabupaten;

(3) Menyerahkan jadwal penyelenggaraanMusrenbang kepada Gubernur cq. Kepala

Bappeda Provinsi.

b) Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupatenmelakukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunandari Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dan

Musrenbang Kecamatan ;

(2) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;(3) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda

dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7

hari sebelum acara Musrenbang dilakukan,

agar peserta bisa segera melakukan

pendaftaran dan atau diundang ;

(4) Membuka pendaftaran dan atau mengundangcalon peserta Musrenbang Kabupaten, baik

delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum

SKPD/Forum Gabungan SKPD ;

(5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi sertanotulen untuk Musrenbang Kabupaten.

2) Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :a) Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan

pembangunan serta plafon anggaran ;

b) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan

instansi yang ada di desa serta Konsultan PNPM.

2. Musrenbang Kecamatana. Pengertian

1) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarahstakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan

prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati

kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang

bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.

2) Stakeholderkecamatan adalah pihak yang berkepentingandengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk

mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak

yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasilmusyawarah ;

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerjaPemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk

mengelola anggaran dan barang daerah ;

4) Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan PerangkatDaerah ;

5) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perludiketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan

hasil Musrenbang;

6) Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk mengambilkeputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang

disepakati bersama ;

7) Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain daftarkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan

yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang disusun


12/16

12 21

menurut SKPD dan atau gabungan SKPD.

b. MasukanHal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan antara lain :

1) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa(DURKP-Desa) atau Daftar usulan skala prioritas kegiatandari masing-masing desa dan kelurahan yang setidaknya

berisi prioritas kegiatan ;

2) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yangakan datang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya

beserta rencana pendanaannya di kecamatan yang

bersangkutan ;

3) Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD/ForumGabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh

Bappeda berikut fungsi dan program terkaitnya.

c. MekanismeMekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan

dengan tahapan :

1) Tahapan Persiapan, dengan kegiatan :a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang

menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing

desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi

SKPD ;

b) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang olehCamat ;

c) Tim Penyelenggaran Musrenbang Kecamatanmelakukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang

dasar penyusunan anggaran tahunan ;

6) RKPD adalah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).b. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten adalah :

1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappedaberdasarkan prioritas pembangunan daerah ;

2) Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD/ForumGabungan SKPD yang memuat kerangka regulasi dan

kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih

berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten,

APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan

lainnya;

3) Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untukmengikuti Musrenbang Kabupaten (5 Orang);

4) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkaitdengan pembangunan.

5) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal darikecamatan;

c. MekanismeMusrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai

berikut :

1) Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :a) Kepala Bappeda melakukan hal-hal sebagai berikut :


13/16

20 13

fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.

f. NarasumberKepala SKPD Kabupaten, Kepala dan para Pejabat Bappeda,

anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masing-masing

SKPD kabupaten, serta ahli/professional baik yang berasal dari

kalangan praktisi maupun akademi.4. Musrenbang Kabupaten

a. Pengertian1) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder

Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD

Kabupaten berdasarkan Renja SKPD dari Forum

SKPD/Forum Gabungan SKPD dengan cara meninjau

keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya

digunakan untuk pemutahiran Rancangan RKPD ;

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasilpembahasan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD,

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun

berjalan dan masukan dari para peserta ;

3) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perludiketahui peserta Musrenbang ;

4) Peserta adalah pihak yang memiliki hak untukpengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui

pembahasan yang disepakati bersama ;

5) Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatanyang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD

Kabupaten Pekalongan, APBD Provinsi dan APBN sebagai

bahan pemutahiran Rancangan RKPD Kabupaten menjadi

Desa/Kelurahan ;

(2) Menyusun dan mengumumkan jadwal danagenda Musrenbang secara terbuka ;

(3) Mendaftar peserta Musrenbang ;(4) Membantu para delegasi kecamatan dalam

menjalankan tugasnya di Forum SKPD/ForumGabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten ;

(5) Merangkum daftar prioritas kegiatanpembangunan di wilayah kecamatan untuk

dibahas pada Forum SKPD/Forum Gabungan

SKPD dan Musrenbang Kabupaten ;

(6) Merangkum berita acara hasil MusrenbangKecamatan sekurang-kurangnya memuat

prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar

nama delegasi yang terpilih ;

(7) Menyampaikan Berita Acara hasil MusrenbangKecamatan kepada Bappeda dan SKPD.

2) Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan :a) Pemaparan pioritas masalah kecamatan oleh Camat

;

b) Pemaparan rancangan Rencana Kerja SKPD ditingkat kecamatan yang bersangkutan berserta

strategi, besaran plafon dana oleh Kepala UPT

Tingkat Kecamatan;

c) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan darimasing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD

;

d) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk


14/16

14 19

memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan

oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut

masing-masing SKPD ;

e) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompokpembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau

gabungan SKPD yang tercantum ;f) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan

kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta

Musrenbang namun belum diusulkan oleh

desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang

belum diusulkan desa/kelurahan) ;

g) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritaskegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-

masung fungsi/SKPD atau gabungan SKPD ;

h) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunankecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD

;

i) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan daritiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD

di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

d. Keluaran1) Program Kegiatan yang diusulkanke Kabupaten ;2) Program Kegiatan yang diusulkan untuk biayai oleh

APBD Provinsi ;

3) Program Kegiatan yang diusulkanuntuk dibiayai APBN ;4) Delegasi untuk mengikuti Forum SKPD/Forum Gabungan

SKPD dan Musrenbang Kabupaten (masing-masing 5

Orang) dengan melibatkan unsur perempuan serta

kegiatan pembangunan baik dari kecamatan maupun

dari rancangan Renja SKPD ;

e) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunanberdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ;

f) Menetapkan delegasi masyarakat dari ForumSKPD/Forum Gabungan SKPD yang berasal dariorganisasi kelompok-kelompok masyarakat skala

Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten

dengan memperhatikan adanya perwakilan

perempuan serta pemerhati perlindungan dan

pemenuhan hak anak.

d. Keluaran1) Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum

SKPD/Forum Gabungan SKPD yang memuat kerangka

regulasi dari kerangka anggaran SKPD ;

2) Prioritas kegiatan yang sudah dipilah, disusun menurutKecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya prioritas

kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-

masing Kecamatan oleh para delegasi kecamatan ;

3) Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD/Forum GabunganSKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok

masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang

Kabupaten ;

4) Berita Acara Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD.e. Peserta

Peserta Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD terdiri dari para

delegasi Kecamatan dan delegasi dari kelompok masyarakat

ditingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan


15/16

18 15

c) Tim Penyelenggara Forum SKPD/Forum GabunganSKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Merekapitulasi seluruh hasil MusrenbangKecamatan;

(2) Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempatpelaksanaan Forum SKPD/Forum GabunganSKPD ;

(3) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda,dan tempat pelaksanaan Forum SKPD/Forum

Gabungan SKPD ;

(4) Mendaftar peserta Forum SKPD/ForumGabungan SKPD ;

(5) Menyusun hasil pemutahiran rancangan RenjaSKPD dengan memperhatikan hasil

Musrenbang Kecamatan ;

(6) Menyediakan berbagai bahan kelengkapanuntuk penyelenggaraan Forum SKPD/Forum

Gabungan SKPD.

2) Tahap Pelaksanaana) Pendaftaran peserta Forum SKPD/Forum Gabungan

SKPD oleh masing-masing Tim Penyelenggara Forum

SKPD/Forum Gabungan SKPD ;

b) Pemaparan dan pembahasan Rancangan RenjaSKPD oleh Kepala SKPD ;

c) Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan olehpara delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas

kegiatan dari kecamatan ;

d) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas

pemerhati perlindungan dan pemenuhan hak anak ;

5) Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.e. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari

desa/kelurahan dan wakil dari kelompok masyarakat yang

beroperasi dalam skala kecamatan antara lain sepertiorganisasi petani, kelompok perempuan, kelompok pemerhati

perlindungan dan pemenuhan hak anak, organisasi pengrajin,

Forum Musyawarah Antar Desa dan anggota legislatif dari

wilayah yang bersangkutan.

f. Narasumber1) Dari Kabupaten : Bappeda, angota DPRD dari wilayah

pemilihan kecamatan yang bersangkutan serta Konsultan

PNPM ;

2) Dari Kecamatan : Camat dan Unsur Muspika, Kepala-kepala UPT kecamatan yang bersangkutan dan para

ahli/professional yang dibutuhkan.

3. Forum SKPD/Forum Gabungan SKPDa. Pengertian

1) Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD (Forum yangberhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan sektor

dan lintas) adalah wadah bersama antar pelaku

pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan

pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan

SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi

Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya

difasilitasi oleh SKPD terkait ;

2) Pelaksanaan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD


16/16

16 17

memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja

pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan serta

rancangan awal RKPD. Apabila salah satu dokumen

tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD/Forum

Gabungan SKPD dapat tetap dilaksanakan ;

3)

Jumlah Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD serta jadwalacara pelaksanaanya ditentukan dan dikoordinasikan

Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan

kondisi setempat ;

4) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perludiketahui peserta Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD

untuk proses pengambilan keputusan hasil

forum/Musrenbang;

5) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilankeputusan dalam Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD

melalui pembahasan yang disepakati bersama ;

6) Hasil Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD antara lainadalah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat

kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan

sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat,

APBD Provinsi dan APBN;

7) Kerangka regulasi adalah kegiatan melalui pengaturanyang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga

terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan

Kabupaten ;

8) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaanbarang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk

mencapai tujuan pembangunan Kabupaten.

b. MasukanYang perlu disiapkan dalam Forum SKPD/Forum Gabungan

SKPD adalah :

1) Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumberdari APBN dan APBD Provinsi ;

2) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari RenstraSKPD/Unit Kerja Daerah ;

3) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD danplafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD (jika

sudah ada) ;

4) Rancangan Renja SKPD ;5) Hasil Musrenbang Kecamatan ;6)

Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupatenseperti Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan

mereka yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap

fungsi/SKPD yang bersangkutn;

7) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkaitdengan pembangunan.

c. Mekanisme1) Tahap Persiapan

a) Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraanForum SKPD/Forum Gabungan SKPD (jadwal, tempat,

peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum

SKPD);

b) Kepala Bappeda menetapkan Tim PenyelenggaraForum SKPD/Forum Gabungan SKPD sesuai

dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan

terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda;

Documents

Buku Juklak Musrenbang Kecamatan Buaran