KEPADA YTH, KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG. JALAN SUDIRMAN NO.54. PADANG.

Melalui :

Yang terhormat, KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG JALAN KHATIB SULAIMAN NO.80. PADANG.

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :

RISMAN SIRANGGI.SH, Advokat, berkantor di jalan Nuri No.3, Airtawar, Padang, berdasarkan

Surat Kuasa No.3/I/SK.Pid.Sus/2015, yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang

tanggal 16 Januari 2015, adalah selaku Penasehat Hukum dari:

Drs.HENDRI. MM, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat sampai

bulan Januari 2015, pada waktu terjadi Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat tahun 2010, menjabat sebagai Kabag Umum Setda Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No 26/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, yang

dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA

Padang, tanggal 1 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permintaan Banding atas putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 29

Mai 2015, yang merugikan diri Pemohon Banding, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

-MENGADILI-

1.Menyatakan Terdakwa Drs.Hendri.MM, tersebut diatas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair.

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penganti

selama 1 (satu)bulan.

3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan.

4.Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5.Menetapkan barang bukti berupa : angka 1 s/d angka 70, Dipergunakan dalam perkara lain.

Bahwa Permintaan Banding ini telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan untuk itu,

sebagaimana Pasal 233 (1) (2) KUHAP, yang diajukan pada tanggal 1 Juni 2015, bahwa baru

pada tanggal 8 Juni 2015, Pemohon Banding menerima turunan putusan di Panitera PN Tipikor

Padang, kemudian pada tanggal 16 Juni 2015, Pemohon Banding menerima surat

No.W3.U1/1928/HK.07/TPK/VI/2015, tentang hal pengiriman berkas perkara Tipikor

No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang.

Bahwa pengiriman berkas perkara tersebut tidaklah mengacu kepada Pasal 236 (2) karena

Pemohon belum ada mempelajari berkas dalam rentang waktu seminggu setelah menerima

salinan turunan putusan, berkas perkara di kirim ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang,

sehingganya Penyerahan Memori Banding dari Pemohon Banding dapat diterima sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 237 KUHAP.

Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding ini, Pemohon Banding menyatakan keberatan

terhadap isi dan pertimbangan hukum serta Amar Putusan Judex Factie No.01/Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Pdg, yang telah diputus pada tanggal 29 Mai 2015 tersebut, alasan-alasannya

sebagaimana diuraikan berikut ini :

A. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat

Pertama yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-

olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan, bahwa fakta

(hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat

Pertama sebahagian besar hampir sama dengan uraian yang ada dalam Surat Dakwaan

dan Tuntutan JPU.

B. Bahwa uraian-uraian dalam pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut nyata-

nyata diadopsi dari hasil rekayasa fakta (hukum) yang digiring oleh JPU menjadi opini

hukum dalam mendakwa Pemohon Banding, sebagaimana yang tertulis dalam Surat

Dakwaan dan Tuntutan JPU tersebut, seperti keterangan-keterangan Saksi dalam BAP

dan yang ditampilkan oleh JPU sudah menjadi fakta hukum, walaupun keterangan-

keterangan Saksi –saksi tersebut tidak singkron dengan yang ada dalam BAP nya masing-

masing dan ada keterangan yang tidak pernah diucapkan oleh Saksi-saksi maupun

Pemohon Banding dijadikan fakta (hukum), seperti keterangan sebagaimana tertulis

pada hal.100, alinia terachir sampai alinia pertama hal.101 putusan dan pada hal 113

alinia 2 dan 3, seakan-akan” digiring Pemohon Banding melakukan kerja sama dengan

Arifin” kemudian ada keterangan Saksi yang menguatkan fakta (hukum) yang

menguntungkan Pemohon Banding, seperti Keterangan Saksi-saksi Ahli, Afrizal.SE (BPKP)

mengatakan nilai kerugian Negara berdasarkan Pendapatnya. Saksi Ahli

Mujisantosa,SE.MM dan DR.Sumule Timbo, justru tidak dijadikan sebagai alasan-alasan

dalam pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama, sehingga merugikan

bagi Pemohon Banding.

C. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tentang

kerugian Negara sangat dangkal, dalam dakwaan dan tuntutan jelas kerugian Negara

dituduhkan sebesar Rp.276.887.273,- (keuntungan Rekanan) dan Judex Factie

menegaskan hanya sebesar Rp.99.927.273,- tidak dikurangi pembelian Leges sebesar

Rp.8.040.000,- seharusnya Rp.91.887.273,- (keuntungan Rekanan). Bahwa apakah

keuntungan Rekanan yang berbeda-beda ini yang disebut merugikan Keuangan Negara.?

Bahwa merujuk kepada UU No.1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22“ Bahwa kerugian Negara itu harus

pasti dan nyata” dan Pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.003/PUU-

IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan kerugian Negara itu harus nyata dan pasti

serta dihitung oleh Ahli, kemudian mengacu kepada UU No.15 tahun 2006, tentang

Badan Pemeriksa Keuangan dan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun

2008, Tentang Penggunaan Pemeriksa dan/ atau Tenaga Ahli diluar BPK, “ bahwa yang

berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa

kalau Judex Factie tidak berasumsi dalam membuat pertimbangan-pertimbangan

hukumnya dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan diatas, jelas unsur yang dapat

merugikan keuangan negara tidak terbukti sama sekali, apalagi keuntungan Rekanan

(PT.Baladewa) yang diperdapat melalui usaha yang jelas dan bertanggung jawab atas

penyediaan barang berupa Mobil Dinas Bupati Pasaman Barat, yang telah dinikmati oleh

Bupati Pasaman Barat dari tahun 2010 sampai saat sekarang tahun 2015, bukanlah

suatu perbuatan Pidana.

Bahwa mencermati kembali dakwaan dari JPU tertanggal 5 Januari 2015, terlihat beberapa

poin-poin yang digiring oleh JPU dalam membentuk opini hukum, agar Pemohon Banding

terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, saat terjadinya Pengadaan

Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati ,Pasaman Barat, yang dianggarkan dalam APBD-P 2010,

seperti :

1- Pagu dana 1,4 Millyar untuk pembelian 2 unit mobil jeep Fortoner dibelikan 1 unit mobil Jeep Prado

2- Spesifikasi mobil Jeep Prado yg dibeli tidak sesuai. 3- Harga mobil Jeep Prado yang tidak sesuai HPS

4- Menanda tangani sendiri surat telahan staff 5- Menunjuk sendiri anggota tim Pemeriksa Barang yang tidak cakap. 6- Melaksanakan pengadaan dengan cara Penunjukan Langsung 7- Tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap 1 unit mobil dinas Bupati yang

diserahkan oleh PT.Baladewa 8- Menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.276.887.273.- (keuntungan

rekanan).

Bahwa merujuk kepada uraian diatas dan memperhatikan isi dan pertimbangan –pertimbangan

hukum Judex Factie Tingkat Pertama, jelas Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan opini JPU

yang lain, kecuali yang tertulis pada poin 6, yaitu tentang PL, terlihat dalam pertimbangan

hukum pada hal.116 putusan, dimana Judex Factie Tingkat Pertama telah berpendapat

perbuatan Pemohon Banding telah memenuhi unsur “ melawan hukum” karena telah

melakukan perbuatan Penunjukan Langsung.

Tentang Penunjukan Langsung :

1. Bahwa kontrak tersebut dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, kebijakan ini

diputuskan pada tanggal 23 November 2010.

2. Bahwa proses Penunjukkan Langsung dilakukan karena telah terjadi dua kali lelang gagal,

karena tidak ada penawaran yang masuk, kebijakan ini memang tidak diatur dalam Keppres

No. 80 Tahun 2003, yang diatur hanyalah apabila pada lelang kedua hanya satu penawaran

yang masuk, maka dilakukan proses seperti Penunjukan Langsung, bagaimana jika dalam

pelelangan kedua tidak ada penawaran yang masuk seperti halnya terjadi pada perkara a

quo?

Bahwa menimbang akan berachirnya waktu pengunaan anggaran serta dapat terlaksananya

program yang sudah tertuang dalam APBD-P tahun 2010, dan mengacu kepada prinsip-

prinsip pengadaan, sepanjang tidak ada mark up, tidak merugikan keuangan negara,

kepentingan umum terlayani dan tidak ada gratifikasi, maka dilakukan metode Penunjukan

Langsung.

Bahwa kebijakan ini juga berlaku secara umum dan dilakukan oleh Panitia-panitia Pengadaan

ULP lainnya di Indonesia dan sudah menjadi sebuah yurisprudensi tersendiri dalam dunia

Pengadaan Barang dan Jasa. Akan Penunjukan Langsung (PL) terhadap rekanan yang tidak

pernah memasukkan penawaran pada pelelangan sebelumnya, tidak ada diatur di dalam

Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan hal tersebut juga

tidak dilarang di dalam Kepres tersebut sehingga dengan demikian penunjukan langsung

tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara dan

sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan Jasa.

Bahwa sesuatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak menyalahi aturan atau

prosedur karena tidak ada diatur mengenai keadaan seperti itu, sepanjang tidak

menimbulkan kerugian pada Negara dan dikerjakan dengan itikat baik, bukanlah merupakan

tindak pidana korupsi, tapi termasuk ke ranah Administrasi.

3. Bahwa maksud dan tujuan dilakukan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertuang

dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri,

yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam

negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada

perdagangan Internasional, penyederhanaan dari ketentuan ini merupakan tata cara untuk

mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; meningkatkan

penerimaan negara melalui sektor perpajakan; menumbuhkembangkan peran serta usaha

nasional.

4. Bahwa dalam peristiwa ini, terlaksananya pembayaran kepada PT. Baladewa Indonesia

adalah atas dasar Surat Perintah Membayar yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Pengguna Anggaran langsung yaitu Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat, bukan atas

perintah dari Pemohon Banding selaku KPA. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat

(2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

menyatakan bahwa siapa yang menandatangani SPM maka dialah yang bertanggung jawab

mutlak terhadap pengeluaran uang Negara.

5. Bahwa pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan secara

langsung, maka dari itu perlu pihak ketiga untuk mengadakannya. Dalam pengadaan oleh

pihak ketiga tentu ada keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak ketiga, karena

pemerintah sendiripun dalam menyusun anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri sebagai dasar

pihak ketiga untuk membuat penawaran, harus memasukkan nilai keuntungan dan overhead

cost perusahaan, yang nilainya antara 10% - 15 %. dan ini diatur dalam Keppres No. 80 Tahun

2003.

Bahwa keuntungan sebagaimana yang didapat oleh PT.Baladewa Indonesia dalam

menyelesaikan pekerjaan sebagai Penyedia Pengadaan tidaklah melebihi dari ketentuan diatas,

malahan berada dibawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Keppres No.80, Tahun

2003, yaitu sebesar Rp,91.887.273,- kurang dari 10% dari nilai Kontrak

- Apakah keuntungan Rekanan sebesar Rp.99.927.273,- ( sebenarnya Rp.91.887.273 ,-karena

telah dikurangi dengan Leges sebesar Rp.8.040.000,-), yang telah menyelesaikan

pekerjaan, dikatakan “merugikan keuangan Negara” ?

- Apakah PA yang telah menanda tangani SPM, sehingga uang Negara dapat dicairkan, tidak

dibebani Tanggung Jawab ? dan kenapa KPA yang tidak ada menanda tangani SPM yang

malah dibebani tanggung jawab Pidana ?

KEBERATAN – KEBERATAN PEMOHON BANDING ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DAN

KESIMPULAN PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA ;

TENTANG UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas yang berdasarkan serangkaian fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan selaku Kabag Umum pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah melakukan perbuatan Penunjukkan langsung (PL) .......................... adalah perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 28 ayat 8 dan Bab I Huruf C angka 1 Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan disamping itu dengan telah terdakwa melakukan perbuatan penunjukkan langsung terhadap pengadaan mobil dinas Bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada PT. Baladdewa yang merupakan perpanjangan tangan dari CV. Makna Motor maka secara tidak langsung juga telah melanggar prinsip - prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yaitu melanggar prinsip Efektif , efisien dan akuntable dalam pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat tahun anggaran 2010 (vide : Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG.halaman 116)

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama keliru dalam memahami tentang pengadaan barang dan

jasa pemerintah dan tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh ahli pengadaan

barang/jasa dari LKPP RI selaku salah satu anggota tim penyusun peraturan perundang-

undangan tentang pengadaan barang dan jasa

Bahwa, Penunjukkan Langsung dalam kegiatan ini tidak melanggar atau melawan hukum

sebagaimana yang disimpulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama, karena memang tidak ada

hukum yang dilanggar atau di lawan. yang ada hanyalah Penunjukkan Langsung dilakukan

karena dua kali leleng gagal dan tidak ada yang memasukkan penawaran. Penunjukan langsung

kategori ini tidak ada diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga inilah kelemahan dari

Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut yang saat ini tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan

Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mana salah satu tim penyusunnya adalah ahli yang dihadirkan

oleh Pemohon Banding dari LKPP RI. Seluruh kebijakan dan aturan tentang pengadaan barang

dan jasa berada di bawah naungan LKPP RI.

Dalam persidangan, ahli Mudji Santosa mengatakan bahwa :

- Bahwa menurut ahli, pelelangan ulang mengalami kegagalan maka tindakan Penuniukan

Langsung (PL) terhadap rekanan yang tidak pernah memasukkan penawaran pada

pelelangan sebelumnya tidak ada diatur di dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa dan hal tersebut juga tidak dilarang di dalam Kepres

tersebut sehingga dengan demikian penunjukan langsung tersebut dapat dibenarkan

sepanjang tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara dan sesuai dengan prinsip-

prinsip pengadaan barang dan Jasa.

- Bahwa sesuatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah menyalahi aturan atau

prosedur sepanjang tidak menimbulkan kerugian pada Negara dan dikerjakan dengan

itikat baik bukan merupakan tindak pidana korupsi

Untuk itu, pertimbangan Pemohon Banding dalam melakukan Penunjukkan Langsung ini

adalah:

1. Telah dilakukan pelelangan sebanyak 2 kali, namun mengalami kegagalan.

2. Menurut aturan yang berlaku, maka terhadap pekerjaan yang tidak diminati oleh

penyedia, opsi yang dapat dilakukan adalah dengan swakelola.

3. Namun untuk pengadaan kendaraan dinas ini, opsi swakelola bukanlah pilihan yang

dapat dilakukan karena pengadaan kendaraan dinas tidak bisa dilakukan dengan cara

swakelola.

4. Ditinjau dari sisi waktu, maka dapat dilihat bahwa waktu telah memasuki akhir

semester semenjak gagal lelang yang kedua.

5. Terhadap kondisi dan waktu ini, maka untuk tetap melakukan proses sehingga

kendaraan dinas tetap bisa diadakan, yaitu melakukan pelelangan ulang yang ketiga

atau melakukan penunjukan langsung.

6. Melakukan Pelelangan ulang ketiga kalinya tetap memiliki resiko gagal lelang lagi dan

berdampak tidak terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas Bupati.

7. Melakukan Penunjukan langsung, tidak memiliki dasar aturan prosedural, namun

dapat menjadi solusi terhadap terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan Dinas

Bupati, selama berdasar pada PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN TERUTAMA PRINSIP

EFEKTIF DAN EFISIEN.

8. Ditinjau dari Sisi Prinsip-prinsip pengadaan, JIKA DILAKUKAN PELELANGAN ULANG

ketiga kalinya, maka ada potensi tidak terjadinya prinsip efisien dan efektif, dimana

kemungkinan terjadinya ketidak tercapaian sasaran dan tidak diperoleh manfaat, yaitu

kemungkinan gagal lelang kembali, sedangkan dana dan upaya telah keluar untuk

melaksanakan hal tersebut.

9. Ditinjau dari Sisi Prinsip-prinsip pengadaan, JIKA DILAKUKAN PENUNJUKAN

LANGSUNG, maka terutama prinsip efisien dan efektif dapat dicapai (selama harga

barang tidak mark up), sedangkan prinsip lainnya, yaitu transparan, terbuka, bersaing,

adil/tidak diskriminatif dan akuntabel telah dilakukan dengan kedua pelelangan yang

gagal.

10. Ditinjau dari sisi teori pengadaan, maka proses penunjukan langsung ini BISA

DITERIMA, mengingat posisi pengguna barang berada dalam posisi yang lebih lemah

dibanding penyedia barang, dan penunjukan langsung bisa menyederhanakan proses

sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik maupun nilai

bisnis di mata penyedia barang untuk mau melakukan pengadaan.

11. Mengenai proses bisnis antara PT Baladewa Indonesia dengan CV. Makna Motor,

selama hal tersebut memang tanpa sepengetahuan dan persetujuan PA/KPA/PPK,

tentu saja hal tersebut diluar kemampuan PA/KPA/PPK dalam melakukan pengawasan.

Dalam hubungannya dengan hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 UUPTK, pelanggaran

administrasi dapat merupakan tempat/ letak atau penyebab timbulnya sifat melawan hukum

perbuatan, apabila terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsyafan) untuk menguntungkan

diri dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan, yang karena itu merugikan keuangan atau

perekonomian negara. Perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang demikian itu

membentuk pertanggung jawaban pidana.

Apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, terutama unsur merugikan keuangan/ perekonomian

negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/ administrasi, dan tidak ada sifat

melawan hukum korupsi dalam hal semata-mata “salah prosedur”. Perbuatan itu sekedar

membentuk pertanggung jawaban hukum administrasi saja.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republlik Indonesia Nomor 42-PK/Pid/2003 tanggal 8 Oktober 2003 telah membatalkan putusan Kasasi No. 941.K/Pid/1991 tanggal 8 Agustus 1993 mempunyai kaidah, “bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah benar terbukti, akan tetapi, bukan merupakan Tindak Pidana melainkan termasuk dalam bidang Adiministrasi. Dengan alasan juridis ini terdakwa diputus : dilepaskan dari segala tuntutan Hukum.” (vide Varia Peradilan XIX No. 227 Agustus 2004 halaman 80)

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdata ditentukan oleh sifat

pelanggaran (melawan hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk

pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana. Pertanggungjawaban administrasi selalu

bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian

kerugian keperdataaan, akibat dari wanprestasi atau onrechtsmatige daad. Pada dasarnya

setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

Dalam hal sifat melawan hukum tindak pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana

sesuai tindak pidana tertentu yang dilanggarnya. Sementara sifat melawan hukum administrasi

dan perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai

dengan perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dengan demikian, unsur secara melawan hukum tidak dapat dibuktikan dan dipenuhi

dan putusan ini haruslah batal demi hukum.

TENTANG UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas yang berdasarkan serangkaian fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah jelas memperkaya orang lain yaitu saksi Arifin Argosuryo sejumlah Rp. 959.927.273, (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikurangi Harga penjualan mobil 1 (satu) unit Toyota Prado TX Rp 860.000.000.00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 99 927.273.- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah ) dan saksi Vitarman juga mendapat keuntungan dari penjualan mobil 1 (satu) unit Toyota Prado TX dari imbalan penggunaan PT. Baladewa Indonesia oleh saksi Arifin Argosuryo sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG.halaman 117)

Dari pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut dapat diterjemahkan :

Memperkaya Saksi Arifin Agrosuryo senilai :

Rp. 959.927.273,00

Rp. 860.000.000,00_

Rp. 99.927.273,00

Memperkaya Saksi Vitarman senilai :

Rp. 10.000.000,00

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menetapkan keuntungan yang diperoleh oleh

saksi-saksi tersebut dan tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa,

saksi Vitarman menyatakan ada biaya leges daerah yang harus dikeluarkan dan telah

dikeluarkan pada saat penandatanganan kontrak sesuai dengan Peraturan Daerah Kab.

Pasaman Barat sebesar 0,75 % dari nilai kontrak dengan jumlah yang telah dibayarkan tersebut

adalah Rp. 8.040.000 dan itu tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Kemudian

pengakuan Saksi Vitarman juga bahwa, dana Rp. 10.000.000 yang diserahkan oleh Saksi Arifin

adalah untuk biaya pajak dan pengurusan surat-surat perusahaan seperti SIUP, TDP, SBU, Pajak

perusahaan dll, jadi uang senilai Rp, 10.000.000 tersebut, Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama

juga telah salah menafsirkan tentang memperkaya Saksi Vitarman dan menjadikan uang

Rp.10.000.000,-itu sebagai keuntungan yang diperoleh oleh saksi Vitarman.

Bahwa dipersidangan berdasarkan saksi Oktaveri juga telah mendapatkan Rp. 7.000.000 dari

Saksi Arifin, itu juga bukan sebagai keuntungan tapi adalah uang jasa karena Saksi Oktaveri

telah bekerja dengan saksi Arifin.

Selain itu, dalam proses kegiatan pengadaan kendaraan dinas ini, Saksi Arifin juga telah

mengatakan bahwa keuntungan bersih yang dia terima setelah dikurangi biaya untuk

adminsitrasi dan operasional pengadaan kendaraan ini hanyalah Rp. 75.000.000 dan Rp.

60.000.000 telah diberikannya secara sukarela kepada Kejaksaan Negeri Simpang Empat karena

tidak nyaman dengan adanya perkara aquo,. Sehingga jika disederhanakan maka akan

diperoleh angka sebagai berikut :

Uang masuk ke Reknening PT. Baladewa : Rp. 959.927.273,00

Leges Daerah (0,75 %) : Rp 8.040,000,00 -

Jumlah Penerimaan Bersih : Rp 951.887.273,00

Harga Penjualan Toyota Prado : Rp 860.000.000,00 -

Keuntungan rekanan Rp 91.887.273,00

Dari Keuntungan Rp. 91.887.273,00 menurut saksi Arifin diberikan kepada :

Saksi Vitarman : Rp 10.000.000,00

Saksi Otaveri : Rp 7.000.000,00

Kejaksaan Negeri Sp.4 Rp 60.000.000,00

Bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut adalah tidak lebih dari 10 % dari nilai kontrak dan

ini adalah keuntungan yang wajar karena kembali kepada kebijakan Pemerintah dalam

mengadakan pengadaan barang dan jasa adalah untuk memperluas lapangan kerja dan

mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa

produksi dalam negeri pada perdagangan internasional, meningkatkan penerimaan negara

melalui sektor perpajakan; dan menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, selanjutnya juga akan menjadi pemasukan bagi

negara dari pajak perusahaan, pajak penghasilan dan pajak-pajak penerimaan lainnya. Juga

akan didistribusikan oleh perusahaan menjadi gaji untuk karyawan-karyawannya dan lain-

lainnya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, telah keliru dalam memahami keuntungan yang

diperoleh Perusahaan sebagai unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi

Berbicara mengenai Keuntungan adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi

atau biaya pembelian. Keuntungan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti skala/volume yang

akan dibeli, masa kedaluwarsa barang, level penyedia dan sebagainya.

Level penyedia sebagai berikut : pabrikan, distributor, agen, dan pengencer.

Dalam membuat HPS bila informasi harga pada level penyedia yang akan ikut lelang sudah

merupakan harga jual tidak perlu ditambahkan keuntungan. Contoh kita menemukan harga

untuk kertas satu rim di agen/pengecer adalah Rp. 35.000 (harga ini adalah harga jual) maka

dalam membuat HPS tidak perlu ditambahkan keuntungan harga jual sudah harga untung.

Kemudian penyedia untung darimana bila tidak diberi keuntungan ? tentunya penyedia yang

akan menjadi penyedia kita, tidak akan beli dari agen/pengecer. Penyedia tentunya lebih

paham atau lebih tahu jalur pasokan barang.

Namun dalam hal yang ikut pelelangan adalah pada level agen dan informasi harga didapatkan

pada level atasnya yaitu distributor, maka dengan demikian dalam membuat HPS bisa diberikan

keuntungan 10 % atau dalam hal ada overhead bisa sampai dengan 15 %.

Dalam lampiran I BAB I huruf E angka 2 Kepres No. 80 Tahun 2003 diatur :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Dengan demikian unsur untuk memperkaya diri sendiri,orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dipenuhi.

TENTANG UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Menimbang bahwa .....................sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut telah jelas memperkaya orang lain yaitu saksi Arifin Argosuryo sejumlah Rp 959.927.273,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dikurangi Harga penjualan mobil 1 (satu) Unit Toyota Prado TX Rp. 860.000 000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 99. 927.273,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan saksi Vitarman juga mendapat keuntungan dari penjualan mobil 1 (satu) unit Toyota Prado TX dari imbalan penggunaan PT Baladewa Indonesia oleh saksi Arifin Argosuryo sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ................................. sehingga PT Baladdewa Yang merupakan perpanjangan tangan dan CV Makna Motor mendapat keuntungan dari perbuatan terdakwa maka dengan sendirinya perbuatan terdakwa tersebut telah Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara karena anggarannya bersumber dari APBD - P tahun anggaran 2010 (vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG.halaman 120-121)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, yang mengatakan

bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh PT. Baladewa Indonesia dari selisih pembayaran oleh

Pemda Pasaman Barat ke PT. Baladewa Indonesia dengan harga pembelian PT. Baladewa

Indonesia kepada PT. Intercom sejumlah Rp. 99. 927.273,- (sembilan puluh sembilan juta

sembilan ratus dua puluh tujuh juta ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) adalah merugikan

keuangan negara.

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami tentang mana yang

keuntungan perusahaan dan mana yang kerugian negara, karena keuntungan yang diperoleh

perusahaan tidak berarti adalah kerugian negara. Apabila penafsiran Judex Factie Tingkat

Pertama dalam perkara aquo membenarkan perhitungan kerugian negara seperti ini, maka

akan dipastikan seluruh KPA atau PA (pengguna jasa) dan rekanan (penyedia jasa) akan masuk

penjara. Karena sudah pasti dalam suatu pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Perusahaan

atau rekanan akan memperoleh keuntungan, tinggal lagi apakah keuntungan tersebut wajar

atau tidaknya.

Bahwa sebaliknya justru dengan tindakan Pemohon Banding dalam mengadakan mobil Dinas

Bupati Pasaman Barat pada tahun 2010 tersebut, Negara malah diuntungkan karena dalam hal

ini Pemda Pasaman Barat telah menikmati nilai guna (out come) kendaraan Toyota Prado TXL

tersebut selama 5 (lima) tahun.

Suatu pertanyaan yang cukup memprihatinkan, jika Kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati

dengan nilai Rp. 1.072.000.000 (termasuk pajak dan leges), dilaksanakan oleh perusahaan

dengan keuntungan kotor Rp. 91.887.273, hanya 9,3 %. Apakah keuntungan kotor yang belum

dikurangi biaya adminsitrasi dan operasional perusahaan, gaji karyawan dan biaya mobiltias

Padang-Simpang Empat, itukah yang dikatakan kerugian negara? Sehingga terdakwa yang tidak

sedikitpun mendapat keuntungan pribadi apapun dari pengadaan yang hanya dilaksanakan

karena tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum dan kepentingan negara,

harus dihukum pidana 4 (empat) tahun penjara dan membayar uang denda sejumlah Rp.

200.000.000? Inikah yang dinamakan Keadilan ?

Bahwa sudah seharusnya, Judex factie Tingkat Pertama yang apabila ragu akan kesalahan

Terdakwa dan keraguan atas pemenuhan unsur, maka dalam sistem hukum yang berlaku di

Indonesia berlaku asas “IN DUBIO PRO REO” yaitu apabila cukup alasan meragukan kesalahan

Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomlang untuk keuntungan Terdakwa,

hal inilah yang memunculkan adagium “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah

dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka unsur merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara tidaklah terpenuhi.

TENTANG UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT

MELAKUKAN.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tentang unsur ini sebagaimana

yang diuraikan pada hal.121, 122, 123 putusan, sangat dangkal sekali, apalagi mengamati

pertimbangan yang dibuat Judex Factie Tingkat Pertama pada hal.123 alinia kedua “ dimana

Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penunjukan Langsung tersebut, tidak ada peran sama

sekali dari PT.Baladewa Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari CV.Makna Motor “

Bahwa dari pertimbangan hukum ini jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah membuat

putusan yang ambivalen, yang mana di satu sisi menyatakan unsur ini sudah terpenuhi

namun bertolak belakang dengan pertimbangan hukum yang dibuat, oleh karena itu jelas

unsur ini tidaklah terbukti sama sekali.

Bahwa dari fakta (hukum) yang terungkap, antara Pemohon Banding dengan Arifin Argosuryo

tidak kenal, kemudian antara Pemohon Banding dengan Vitarman baru kenal pada saat

penanda tanganan Kontrak.

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 511 K/Pid/1988

tanggal 25 April 1988 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 7/Pid.Ek/1987 tanggal

05 Desember 1987 yang dinilai tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup (Varia

Peradilan 37 Tahun 1988), oleh sebab itu demi hukum harus dibatalkan. Putusan tersebut di

atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor :

M.A. /Pemb./1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)) dan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2009 halaman 230 sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal - hal

sebagai berikut :

Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/

Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh

Undang-Undang.

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Jo Pasal 25 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman, yang berbunyi : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-

alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan

yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tersebut.

Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan "apabila alasan-

alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain,

maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara

(vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang

bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang

menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplich),

dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan

Pengadilan apabila tidak memuat alasan- alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah membuat Putusan yang dipertimbangkan secara tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), maka kami memohon atas pertimbangan tersebut agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No. 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 29 Mei 2015 atas nama Drs. Hendri, MM. batal demi hukum (van rechtwege nietig) sesuai dengan dasar yang telah kami uraikan dalam perkara a quo diatas

Penutup

Judex Factie Tingkat Pertama tidak memuat nama Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Nomor 01/Pid Sus-TPK/2015/PNPdg tanggal 29 Mei 2015, tidak lah memuat nama Penuntut Umum

dalam perkara aquo, sehingga terdapat kerancuan siapa yang bertanggung jawab terhadap surat

tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam persidanganpun Jaksa Penuntut Umum yang hadir selalu berganti-ganti dengan orang

yang berbeda, namun dalam surat penuntutannya hanya satu nama saja yang tercantum yaitu

Jaksa Penuntut Umum Akhiruddin, lalu bagaimana dalam hal surat putusan Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 01/Pid Sus-TPK/2015/PNPdg

ini?

Bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan :

Huruf d:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

Terdakwa/Pembanding”.

Huruf l:

“hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”

Oleh karena itu putusan judex factie tingkat pertama harus dinyatakan batal demi hukum (van

rechtwegenietige) sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang secara jelas dan tegas

menyatakan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini

mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam

mengambil keputusan dan memutus perkara a quo yang tidak berdasarkan aturan hukum,

mempertimbangkan atau tidak berdasarkan fakta-fakta, dan alat pembuktian yang terungkap

di Persidangan telah sangat bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga

putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi

hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP

Berdasarkan alasan–alasan sebagaimana Pemohon Banding kemukakan di atas, maka mohon

Pengadilan Tinggi Tipikor Padang berkenan kiranya memeriksa dan mengadili sendiri perkara di

Tingkat Banding, serta selanjutnya dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor : Nomor 01/Pid Sus-

TPK/2015/PNPdg, tanggal 29 Mei 2015;

-MENGADILI SENDIRI-

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

perbuatan pidana sebagaimana dakwakan Primair dan Subsidair oleh JPU.;.

2. Menyatakan Terdakwa bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan.

4. Memulihkan kembali hak-hak, kedudukan dan martabat Terdakwa seperti semula.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Pengadilan Tinggi Tipikor Padang dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon

putusan seadil- adilnya (ex ae quo et bono).

Padang, 23 Juni 2015

Hormat Pemohon Banding,

Kuasanya.

RISMAN SIRANGGI. SH.