FFFFFararararary Djemy Fy Djemy Fy Djemy Fy Djemy Fy Djemy FrrrrrancisancisancisancisancisAnggota DPR RI Fraksi GERINDRA

Terus BersamaRakyat

Catatan Setahun di Senayan 2009 - 2010

Fary Djemy FrancisAnggota DPR RI Fraksi GERINDRA

Terus Bersama RakyatCatatan Setahun di Senayan 2009 -2010

Penulis :Fary Djemy Francis

Editor :Yohanes GhewaAli Mustofa

Diterbitkan oleh:Rumah Rakyat Indonesia RayaJalan Asoka 20 OetonaKupang Nusa Tenggara Timur 2010

Lay Out/Penyunting :Yeremias Ndoen, Susan Marey

KATA PENGANTAR

Jakarta 1 Oktober 2009. Tanggal yang selalu membuat hati sayabergetar, tertulis pada selembar kertas putih yang lebar, danterbingkai pada sebuah frame permanent yang tak pernah

melar, terpampang di atas meja di depan kursi kerja saya. Padahari itu dalam keadaan sadar sesungguh-sungguhnya, sayamenandatangani Pakta Integritas dengan berikrar, sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, akanMenggunakan segala potensi yang saya miliki untuk secaraproaktif mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NegaraKesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila danUUD 1945 dan mendorong pembangunan nasional yangmenitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan.

Tanggal itu sudah lewat, sudah lebih dari setahun yanglalu, tetapi suasana batin yang menyelimuti saya menjelang danpada saat saya menorehkan tandatangan di atas Pakta Integritasitu masih sangat kental dan terekam sempurna dalam pikiran danhati sanubari saya sehingga saya sendiri tidak dapat meramalkan,

entah kapan baru saya dapat melupakannya. Yang saya tahupersis, hanyalah bahwa TUHAN telah memakai orang biasa.Karena itu saya yakin, apa yang saya miliki mungkin tidak terlihatbanyak, tetapi ketika saya menyerahkannya kepada sentuhantangan TUHAN, maka saya akan mengerti bagaimana hidup sayatidak pernah menjadi sama. Dalam semangat itulah sayamengumpulkan dan menjalin kembali lembaran-lembaranpengalaman saya selama setahun silam dalam format buku untukmenjadi bahan refleksi dan introspeksi bagi saya sendiri, dan padasaat yang sama berharap, dapat pula menjadi pisau bedah bagituan dan puan, bagi sesama sejawat Anggota DPR di pusatmaupun daerah, bagi seluruh rakyat NTT, dan teristimewa bagisaudara dan sahabat yang telah menetapkan saya menjadi wakilyang memperjuangkan aspirasi bersama.

Buku Catatan ini bukanlah laporan kajian ilmiah, atau hasilinvestigasi suatu kasus yang sarat dengan kaidah dan tuntutanmetodologis. Karena itu, seperti sebuah menu masakan, buku iniisinya macam-macam, ada laporan kerja dari bulan ke bulan, adaulasan terhadap isu aktual tertentu, dan ada pula hasilpermenungan yang memperlihatkan sikap saya terhadap berbagaifenomena di dalam lingkungan dewan maupun di tengah-tengahmasyarakat. Bahasa yang digunakanpun sangat sederhana, yangdikemas sedemikian rupa sehingga siapapun yang membacanyaakan dengan mudah memahami pesan maupun kesan yangterkandung dalam tiap bagiannya, dengan harapan dapatmenemukan sendiri jawaban atas pertanyaan tentang “Apa yangDikerjakan Seorang Anggota DPR dengan Fungsi Legislasi,Anggaran dan Pengawasannya?” Dengan demikian tuan dan puan,serta saudara dan sahabat dengan mudah dapat meyapa,memantau, memberi saran, bahkan ’menegur’ saya apabiladipandang telah menyimpang dari Pakta Integritas yang telah sayaikrarkan itu.

Kendati buku catatan ini terlihat sederhana, sesungguhnyaada banyak orang hebat yang telah secra langsung atau tidak

langsung membuat buku ini tampil dalam wujudnya sepertisekarang ini. Karena itu, dengan setulus-tulusnya sayamengucapkan terimakasih kepada Ketua Badan PertimbanganPartai Gerindra, Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan PimpinanFraksi Gerindra yang telah sejak awal terus menerus mengobarkansemangat kerakyatan dalam menjalankan peran dan tanggungjawab sebagai anggota DPR RI dari Gerindra. Terimakasih jugasaya ucapkan kepada Pimpinan Komisi V, Badan Anggaran DPR RIdan para sejawat senior di mana dari mereka saya berolehkesempatan untuk belajar langsung dari sumber pertama mengenaifungsi-fungsi kedewanan dan aktualisasinya. Terimakasih yangtak terhingga juga saya haturkan kepada semua pihak yang dengancaranya masing-masing telah turut membentuk dan mengarahkanvisi dan misi kedewanan saya selama setahun silam. Dan yangterakhir kepada semua rakyat NTT yang telah mempercayakansura mereka melalui saya ... yakinlah bahwa saya akanmenjalankan amanat itu sebaik-baiknya karena saya percaya ’voxpopuli vox deo...’

Jakarta 19 Oktober 2010

Fary Djemy FrancisAnggota DPR RI A-43

Sekapur SirihKetua Fraksi Gerindra DPR RI

FRAKSI

Ketika membaca bagian pendahuluan dari buku catatan ini,saya teringat isi Manifesto Perjuangan Partai Gerindra yangmenyatakan diri tampil di pentas demokrasi untuk perubahan

kepemimpinan nasional, dan perubahan tata laksanapenyelenggaraan Negara. Seperti gayung bersambut, kita dapatdengan mudah melihat, Manifesto Perjuangan Partai Gerindramenyediakan filosofi perjuangan dan buku ini menyajikanbagaimana strategi perjuangannya. Di sini kita juga dapatmembaca bagaimana penulisnya menempatkan ManifestoPerjuangan Partai Gerindra dalam situasi nyata, dalam kondisisehari-hari yang indikatornya terukur dan target-targetnyaterjangkau.

Ini adalah salah satu bentuk perjuangan bersama rakyatserta menjadikan kekuatan rakyat sebagai kekuatan utama dalammembangun bangsa dan masyarakat Indonesia. Dan ini mungkinterlaksana hanya apabila rakyat dan wakil rakyat yang menjadirepresentasi Partai Gerindra di DPR RI memiliki kesamaan visi,

misi, tujuan dan komtmen. Buku ini sedang merintis jalan menujukolaborasi besar yakni kekuatan rakyat dan soliditas wakilnya diDPR RI. Dan rahasia besar yang coba diungkap melalui bukucatatan ini adalah ‘KETERBUKAAN’ yang mencerminkan integritaswakil rakyat mengedepankan prinsip-prinsip disiplin, kedaulatan,kemandirian, persamaan hak, kerjasama gotong royong danmusyawarah seperti yang diamanatkan oleh para pendiri PartaiGerindra melalui Manifesto Perjuangan Partai Gerindra.

Meskipun tampil dalam format yang merakyat, denganbahasa dan tema-tema aktual yang disari dari tengah dunia nyatayakni masyarakat desa, petani, nelayan, guru, dan alamlingkungan mereka, buku ini saya pandang efektif menjangkauseluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan politikyang elegan. Saya yakin, siapapun yang membacanya, dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat dengan mudah menyerap danmemahami pesan-pesan pemberdayaan dan pendidikan politikyang terkandung di dalamnya.

Di dalam buku catatan ini kita lihat bagaimana saudaraFary Francis ‘belajar’ memangku peran dan tanggung jawabnyamulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana.Keberpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan juga tampak dariupayanya memperjuangkan pembangunan infrastruktur yangmemungkinkan sebagian terbesar rakyat banyak secara langsungmendapat manfaat dan memiliki akses kepada infrastrukturtersebut khususnya berkaitan dengan infrastruktur Desa, Tani danNelayan. Desakan kepada pemerintah agar serius mengusutpersoalan pencemaran Laut Timor, perjuangannya membukatrayek KM Penumpang Awu ke Pulau Sabu, operasionalisasi dariRumah Rakyat Indonesia Raya sebagai Rumah Aspirasi, kampanyegerakan Panen Air, Ramaikan Laut Sawu dan Tidur di RumahRakyat di desa adalah sebagian kecil dari banyak terobosan yangtelah dan secara konsisten terus dilakukannya sehingga ruangasprasi, ekspresi dan improvisasi bagi masyarakat desa, daerah

terisolir, terluar dan terdepan dari republik ini terbuka dan semakinluas dari waktu ke waktu.

Sejujurnya, saya secara pribadi maupun dalam kapasitassebagai unsur pimpinan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI merasabangga sekaligus malu, malu karena walaupun saya tidak danbelum dapat menemani secara penuh anggota fraksi karenakeadaan diluar kehendak saya tetapi teman teman tetap disiplindengan hati yang bersih mengemban tugas dan terus mengabdipada rakyat, karena itu dengan terbitnya buku “Terus BersamaRakyat, Catatan Setahun di Senayan 2009-2010 ” ini kita semuasesungguhnya diajak untuk melihat kembali ke belakang danbertanya “apakah saya telah menjalankan Manifesto PerjuanganPartai Gerindra dengan penuh tanggung jawab?”

Akhirnya , atas nama unsur pimpinan Fraksi Partai Gerindrasaya menyatakan rasa bangga atas jerih payah saudara FaryDjemy Francis yang di tengah-tengah jadwal kegiatan dewan yangsangat ketat masih sempat menuangkan buah pikiran danmembagi pengalaman kemasyarakatannya dengan rekan-rekanAnggota DPR di Fraksi Partai Gerindra ini untuk maju danberkembang bersama.

Salam Indonesia Raya.

Jakarta 19 Oktober 2010

Widjono HardjantoKetua Fraksi Gerindra

Sekapur SirihKetua Komisi V DPR RI

Saya mengenal Sdr. Fary Djemy Francis dari responnya yangcepat terhadap berbagai isu pembangunan, dari analisisnyayang tajam, dan rekomendasinya yang realistis dalam setiap

kesempatan baik di rapat komisi dengan mitra maupun parasejawat di Komisi V DPR RI. Sebagaimana kita ketahui, Komisi VDPR RI membidangi Perhubungan, Telekomunikasi, PekerjaanUmum, Perumahan Rakyat dan Pembangunan Pedesaan KawasanTertinggal dengan mitra kerja Kementerian PU, KementerianPerhubungan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, BadanMeteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal, Badan SAR Nasional, dan BadanPenanggulangan Lumpur Sidoardjo; yang semuanya merupakanpara pihak (stakeholder) yang langsung berhadapan dengan rakyatdengan seluruh keberadaan dan dinamikanya. Karena itu bukanlahhal yang kebetulan apabila sebagian besar Anggota Komisi V iniadalah orang-orang dari latar belakang yang bersentuhan langsungdengan rakyat, misalnya mantan Birokrat, Pegiat LSM, Pengusaha,Akademisi, dan Alim Ulama.

Sebagai Rekan sesama di Komis V , saya kenal Fary DjemyFrancis berasal dari latar belakang Aktifis LSM yang bergelut dibidang pemberdayaan masyarakat. Karena itu ketenangannyadalam menyimak informasi dari mitra terkait, responnya yangsantun terhadap rencana maupun rekomendasi pemecahanmasalah dalam bidang tertentu baik ketika berhadapan denganmitra kerja maupun di tengah-tengah pembahasan dengan parasejawat di Komisi V telah turut menciptakan atmosfir yangmenumbuhkan semangat kekompakan dan persaudaraan dalamperjuangan membela kepentingan rakyat terutama perjuangannyaterhadap Infrastruktur Daerah Tertinggal, Perbatasan danKepulauan. Dan, sebagian dinamika Komisi V DPR RI terekamdengan sempurna di dalam catatannyanya. Karena itu sayamenyatakan salut atas keberaniannya untuk mempersilahkansiapapun untuk membuka “Catatan Setahun di Senayan 2009-2010” yang kebanyakan orang menganggapnya bersifat rahasia.

Lebih lanjut, buku “Terus Bersama Rakyat, Catatan Setahundi Senayan 2009-2010” ini dengan segala keberadaannya, sayapandang telah menjadi perintis dan media yang sangatkomunikatif dan interaktif yang secara simultan telah memberinilai tambah bagi upaya peningkatan kapasitas penulis dan rakyatkonstituennya. Karena itu kepada saudara Fary Djemy Francis sayaucapkan selamat atas terbitnya buku catatan ini, yang menuruthemat saya telah menambah khasanah media pendidikan politikinfrastruktur dalam arti yang sesungguhnya.

Jakarta 20 Oktober 2010

Dra. Yasti Soepredjo MokogowKetua Komisi V DPR RI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Sekapur Sirih Ketua Fraksi Gerindra DPR RI vii

Sekapur Sirih Ketua Komisi V DPR RI xi

Daftar Isi xiii

Prolog xv

Bagian 1 Laporan Kerja

November 2009 : Berjuang Dari Senayan Membawa Amanat RakyatMencapai Legislasi, Anggaran dan Pengawasan 1

Desember 2009 : Kolaborasi Kampung dan Senayan BergandengTangan Menggapai Cita-cita Bersama 11

Januari 2010 : Pembangunan Yang Berpihak Rakyat Miskin? AnggarkanRupiah Murni! 23

Februari 2010 : Rumah Rakyat Indonesia Raya Mengentaskan KendalaKomunikasi Dengan Konstituen 29

Maret 2010 : Bertindak Sebagai Konstituen dan Tinggal Bersama RakyatBentuk Pemantauan dan Pengawasan Kolaboratif 39

April 2010 : Rumah Untuk MBR Tanggungjawab Negara Yang BelumTerwujud 49

Mei 2010 : Dari KM Awu ke DAS Benenain Meretas Isolasi Sabu Raijuadan Gerakan Panen Air Untuk Timor 57

Juni 2010 : Pesan Dari Pulau Sumba Jangan Bilang Provinsi KepulauanHarus Tertinggal 71

Juli 2010 : Belajar dari Austria Rumah Leo Bukti Kesungguhan NegaraMemelihara Fakir Miskin dan Orang yang Terlantar 85

Agustus 2010 : RAPBN 2011 Pemerintah Terbelenggu Anggaran Defisitdan Kebutuhan Dasar Rakyat Semakin Morat Marit 103

September 2010 : Dilema Pinjaman Luar Negeri Salah Kelola RakyatJadi Korban 115

Bagian II Pokok-pokok Pikiran

Mohon Maaf, Refleksi Setahun Menjadi Wakil Rakyat 121

Century Aib Yang Kontra Pro-Kerakyatan di Tengah Slogan‘Pembangunan Untuk Semua’ 129

Tanggapan Atas Proposal Pembentukan Provinsi Flores 135

RUU Perumahan Dan Permukiman Untuk Siapa? 139

Belajar Dari Austria Rumah Untuk Rakyat 145

Pro Kontra Kepemilikan Rumah Bagi WNA di Indonesia 157

Pengelolaan DAS Benenain Berangkat Dari Pemahaman & KomitmenBersama 183

DAS Benenain Sudahkah Menjadi Isu dan Aksi Bersama? 187

Sekitar Pro Kontra Rencana Pembangunan Gedung DPR RI 191

Frans Seda Pahlawan Nasional 197

Bagian III Liputan Media

“Ini Baru Wakil Rakyat.” Pos Kupang, Senin 21 Desember 2009

“ Pemerintah Diminta Jelaskan Penyimpangan APBN Rp. 27,4 Triliun”Antara News, Selasa 20 Juli 2010

“Meneg LH : Laut Timor Tercemar” Metro News, Rabu 17 Fenruari2010

“Meraih Asa Lewat Rumah Rakyat” Bataviese.co.id, 8 Februari 2010

“DPR Perjuangkan Perhubungan di NTT” Website Pemeitah NTT

“25 Mei, KM Awu Singgahi Sabu” Timor Express, Kamis 29 April 2010

“Penanganan Pencemaran Laut Timor, DPR Pertanyakan Menhub”Timor Express, Selasa 19 Januari 2010

“Frans Seda Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional” Pos Kupang, Rabu 6Januari 2010

“Gubernur NTT Ajak Bupati/Walikota Lobi DPR Perjuangkan AnggaranBangun NTT” Timor Express, Selasa 28 September 2010

“DPR Sarankan Moratorium Utang” Koran Jakarta, Rabu 21 Juli 2010

PROLOGBerjuang Membangun Kembali Indonesia

Raya Melalui Infrastruktur BerbasisPedesaan dan Pertanian

Setelah mengamati periode pemerintahan yang satu keperiode pemerintahan yang lain saya sampai padakesimpulan bahwa gerak laju pembangunan di Indonesia

semakin jauh dari cita-cita pembangunan yang diamanatkan olehUUD 1945. Masyarakat pedesaan yang pernah unggulmenyediakan pangan bagi Indonesia pada masa awalkemerdekaan, sekarang justru menjadi kuli di atas lahannyasendiri. Kebijakan pembangunan selama ini telah melesat ke arahyang salah. Karena itu Partai Gerindra yang mengusung visimenjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraanrakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yangmelandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitasdalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hadir sepertioase di padang gurun. Dan saya memandang sudah saatnya rakyatIndonesia menyatukan perjuangan untuk mewujudkan visitersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, Partai GERINDRAmengemban misi kehidupan berbangsa dan bernegara yang

mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasilpembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangiketergantungan kepada pihak asing.Mengacu pada kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesiaberdomisi di pedesaan dengan kondisi yang masih tertinggal makaupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia harus dimulaidari desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinanpada Maret 2010 angka kemisikinan masih bertengger pada 31,02juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia.Namun, penurunannya jauh lebih kecil daripada penurunan angkakemiskinan dari Maret 2008 ke Maret 2009. Kepala BPS RusmanHerawan mengatakan, pada Maret 2009 jumlah penduduk miskinmencapai 32,53 juta jiwa, sementara pada Maret 2008 mencapai34,96 juta jiwa. Perbandingan penurunan angka kemiskinan dariMaret 2008 dan Maret 2009 mencapai 2,43 persen. Namun,penurunan angka kemiskinan dari Maret 2009 ke Maret 2010hanya sebesar 0,82 persen. Lambatnya laju penurunan kemiskinantersebut sejumlah kajian disebabkan oleh masih banyaknyapermasalahan yang dihadapi baik dari aspek kebijakan maupunkemampuan desa itu sendiri di antaranya:• Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan. Ini

terlihat dari besarnya jumlah rumah tangga petani gurem(petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha) yangmencapai 13,7 juta rumah tangga (RT) atau 56,2 persen darirumah tangga pertanian pengguna lahan pada tahun 2003.

• Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas. Kegiatanekonomi di luar sektor budidaya pertanian, baik industri yangmengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasapenunjang lainnya sangat terbatas. Sebagian besar kegiatanekonomi di perdesaan masih mengandalkan produksikomoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil.

• Rendahnya tingkat pelayanan sosial. Ini tercermin daripelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), prasaranapermukiman (air minum, air limbah, persampahan dandrainase), infrastruktur sosial ekonomi (jalan, telekomunikasi,listrik), dan pasar yang masih terbatas di perdesaan.

• Meningkatnya degradasi sumber daya alam danlingkungan hidup serta meningkatnya konversi lahanpertanian subur dan beririgasi teknis untuk peruntukanlain. Isu yang paling kritis terkait dengan produktivitas sektorpertanian adalah penyusutan lahan sawah dari 8,2 juta hektarpada tahun 1992 menjadi 7,8 juta hektar pada tahun 2000. Disamping itu juga terjadi peningkatan luas lahan kritis akibaterosi dan pencemaran tanah dan air.

• Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasismasyarakat. Ini tercermin dari kemampuan lembaga danorganisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untukperencanaan kegiatan pembangunan, serta dalammemperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitasekonomi.

• Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secarasektoral maupun spasial. Ini tercermin dari kurangnyaketerkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektorindustri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta keterkaitanpembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasanperkotaan. Kota-kota kecil dan menengah yang berfungsimelayani kawasan perdesaan di sekitarnya belum berkembangsebagai pusat pasar komoditas pertanian; pusat produksi,koleksi dan distribusi barang dan jasa; pusat pengembanganusaha mikro, kecil dan menengah non pertanian; dan penyedialapangan kerja alternatif (non pertanian).

• Belum optimalnya pemanfaatan peluang di era globalisasidan liberalisasi perdagangan serta antisipasi risiko yangmenyertainya. Sektor pertanian Indonesia dalam era

perdagangan bebas saat ini berada pada posisi yang kurangmenguntungkan dengan berbagai kesepakatan perdagangandunia yang cenderung bias negara-negara maju, sepertikeharusan penghapusan subsidi untuk pupuk, benih, dan inputproduksi pertanian lainnya, sementara berbagai proteksidalam bentuk lain dan hambatan justru diterapkan negara-negara maju dalam rangka melindungi kepentingan petaninya.

• Timbulnya hambatan (barrier) distribusi dan perdaganganantar daerah. Dalam era otonomi daerah timbulkecenderungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD) dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi (pungutan)yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, di antaranyapungutan yang dikenakan dalam aliran perdagangan komoditaspertanian antar daerah yang akan menurunkan daya saingkomoditas pertanian.

• Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangankawasan perdesaan. Dalam implementasinya, pembangunanperdesaan akan melibatkan banyak aktor meliputi elemenpemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, dan swasta.

• Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besarberketrampilan rendah (low skilled). Ini ditunjukkan denganrata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atasbaru mencapai 5,84 tahun atau belum lulus SD/MI.

• Permasalahan-permasalahan di atas, langsung atau tidaklangsung berkaitan erat dengan jumlah dan kualitasinfrastruktur yang tersedia di pedesaan dari masa ke masa.

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan UntukKesejahteraan Rakyat Indonesia

Seperti saya gambarkan di atas, pembangunan perdesaanmerupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat. Negara, sudah barang tentu adalah pihak yangbertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur sebagai

barang publik dan memeratakan pembangunan secara adil,termasuk wilayah tertinggal dan kawasan pedesaan karenapembangunan perdesaan merupakan salah satu elemen pentingdalam pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan perdesaanyang terintegrasi dalam pembangunan daerah telah terbuktimampu menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan diperkotaan dalam masa krisis ekonomi. Oleh karena itu makaparadigma pembangunan yang bias perkotaan (urban-based)harus mulai ditinggalkan, dan diganti dengan pola pembangunanyang terintegrasi antara desa-kota, dan terintegrasi melaluipendekatan kewilayahan (regional).

Dalam konteks inilah saya memandang Partai Gerindramemainkan peranannya dengan mengoptimalkan perjuanganuntuk memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan petani danmasyarakat pedesaan. Visi Gerindra untuk pengembanganinfrastruktur pedesaan melalui penyediaan akses terhadappemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan akses terhadappeningkatan kebutuhan sosial dan ekonomi pedesaan, mendorongupaya penanggulangan kemiskinan, serta menggerakan upayapembangunan sosial dan ekonomi daerah serta nasional menjadispirit pembangunan yang pro-poor, pro-growth dan pro-job. Visiini berangkat dari suatu keyakinan bahwa trsedianya infrastrukturpedesaan merupakan landasan bagi pemenuhan kebutuhan dasardan kebutuhan sosial dan ekonomi dalam upaya pengentasanmasyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja danpengembangan wilayah.

Dengan tersedianya infrastruktur pedesaan yang memadai,saya yakin masyarakat desa akan mampu untuk :• Meningkatkan kesejahteraannya yang ditandai dengan

berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnyataraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dananak;

• Meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaansebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur darimeningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yangterkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasisperdesaan;

• Menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan yangditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbukadan setengah pengangguran;

• Meningkatkan kelayakhunian kawasan permukiman diperdesaan yang ditandai dengan meningkatnya akses rumahtangga ke pelayanan air bersih dan sanitasi, pelayananprasarana pendidikan dan kesehatan, dan prasarana sosialekonomi;

• Meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemenmasyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yangditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompokmasyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuandan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan evaluasi kegiatan pembangunan.

Program Aksi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untukMeningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Program aksi yang saya maksudkan dio sini dimaksudkanuntuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaaninfrastruktur perdesaan, merehabilitasi dan mengoptimalkanpemanfaatannya, serta meningkatkan pemeliharaan infrastrukturyang telah terbangun. Infrastruktur di sini meliputi jaringanprasarana dan sarana sosial ekonomi dan permukiman. Program-program aksi berikut ini adalah sebagia dari upaya untuk mencapaicita-cita dan tujuan pembangunan infrastruktur yang diuraikan diatas.

a) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,Bendungan dan Jaringan Pengairan LainnyaPengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa,

bendungan dan jaringan pengairan lainnya ditujukan untukmewujudkan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringanpengairan lainnya untuk mendukung peningkatan produktifitaspertanian dan pencapaian ketahan pangan nasional.

Kegiatan-yang dapat dilakukan antara lain, Pemberdayaanpetani pemakai air terutama dalam hal pengelolaan jaringanirigasi; Pembangunan waduk-waduk/bendungan di daerah tertentuuntuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan pengairan sawah-sawah petani; Penguatan kelembagaan di tingkat pelaksanapengelola irigasi baik dari unsur pemerintah maupun petani;Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa sertajaringan pengairan lainnya yang dirancang, dibangun dan dikelolasesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan;Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaansumber daya air; Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawayang telah dikembangkan; dan Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, danjaringan pengairan lainnya.

b) Peningkatan/Pembangunan Jalan dan JembatanPeningkatan/pembangunan jalan dan jembatan yang

mendukung pembangunan perdesaan mencakup kegiatan-kegiatan pokok antara lain Pembangunan dan pemeliharaanjembatan yang menghubungkan Desa dengan Desa dan antar desadengan Kota untuk memperlancar akses distribusi barang danjasa; Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer yangmerupakan jalur utama perekonomian yang menghubungkanantara Desa dengan daerah Perkotaan; Pembangunan jalan akseske kawasan perdesaan, perbatasan, dan kawasan terisolirtermasuk pulau kecil dan pesisir.

c) Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan AirLimbahProgram ini juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas

dan kualitas air baku untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga,permukiman, dan industri di kawasan perdesaan. Peningkatankualitas pengelolaan air minum dilakukan dengan pemberdayaankelompok masyarakat pengelola air minum; revitalisasi danoptimasi prasarana dan sarana air minum; peningkatanpenyediaan prasarana sanitasi yang berkualitas; peningkatanperan serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunandan pengelolaan prasarana air minum perdesaan. Kegiatan yangdapat dilakukan dalam program ini antara lain adalahPerlindungan dan pengelolaan sumber air baku denganmeningkatkan partisipasi masyarakat; rehabilitasi danpemeliharaan prasarana dan sarana air baku yang telahterbangun; pembangunan prasarana pengambilan dan penyaluranair baku; Pengembangan prasarana dan sarana air minum dan airlimbah di kawasan permukiman perdesaan; Pemeliharaan saranadan prasarana yang telah dibangun bersama-sama denganpartisipasi masyarakat setempat; dan Mendorong masyarakatperdesaan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air minumsecara mandiri dan partisipatif

d) Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan danDrainaseProgram ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

pengelolaan persampahan dan drainase melalui peningkatanperencanaan pengelolaan persampahan dan drainase agar dapatterintegrasi dengan baik. Kegiatan yang dapat dilakukan antaralain adalah Pengurangan timbulan sampah melalui pendekatan3R (reduce, reuse and recycle); Pemisahan antar berbagai jenissampah yaitu sampah basah dan sampah kering; Pembangunan

sarana pengelolaan limbah cair dan padat secara komunal secarapartisipatif; Perencanaan, penyediaan prasarana dan sarana sertapengelolaan persampahan; serta Perencanaan, penyediaanprasarana dan pengelolaan drainase yang partisipatife) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan

prasarana telematikaPengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasaranatelematika bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakatperdesaan terhadap informasi dan berbagai layanan telematikadengan tingkat pelayanan yang memadai.

Kegiatan pokok yang dapat dilakukan antara lain adalahPembangunan prasarana telematika di kawasan permukimanperdesaan; dan Pengembangan dan mengimplementasikankonsep telecenter atau konsep lain yang memungkinkanmasyarakat perdesaan untuk mengakses informasi dengan mudahdan murah.

f) Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana danPrasarana Ketenagalistrikan

Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan PrasaranaKetenagalistrikan bertujuan meningkatkan aksesibilitasmasyarakat perdesaan untuk memperoleh tenaga listrik semakinmudah, efisien, dengan harga yang wajar serta didukung olehkualitas dan kuantitas yang memadai sesuai dengan standar yangberlaku. Kegiatan pokok yang dapat dilakukan antara lain adalahEkstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melaluipembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerahperdesaan dan daerah yang belum berkembang. Kegiatan inimeliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasukpembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energilokal/setempat terutama energi terbarukan seperti PLT Piko/Mkro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya),

pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendahserta gardu distribusi; Menyediakan jaringan sarana-prasaranakelistrikan yang terjangkau oleh kemampuan masyarakatpedesaan

Visi, misi dan program pembangunan infrastrukturpedesaan sebagaimana tersebut adalah cita-cita yang akandilaksanakan manakala partai ini dipercaya oleh rakyat untukmenjadi pelaksana Pemerintahan di negeri ini. Namun sementarahal itu belum dapat dilakukan, saat ini Partai Gerindra yang telahmemiliki 26 Anggota dan duduk di Fraksi Partai Gerindra DPR RIadalah merupakan duta-duta partai yang akan memperjuangkaninfrastruktur pedesaan khususnya bidang pertanian. Kepadamerekalah visi dan misi pembangunan infrastruktur pedesaantersebut mencoba untuk diperjuangkan baik lewat fungsi legislasi,anggaran maupun pengawasan.

Perjuangan Partai Gerindra DPR RI Bidang InfrastrukturPedesaan

Sejumlah langkah strategis yang telah di lakukan oleh FraksiPartai Gerindra DPR RI yang duduk di Komisi V adalah sebagaiberikut.Pada Skala Nasional

Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,Anggota DPR RI Fraksi Gerindra di di Komisi V aktif membangunargumentasi dan alternatif pemecahan masalah dengan caraantara lain :• Mengkritisi Peraturan dan pelaksanaan Presiden Nomor 13

Tahun 2010 tentang Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur. Namun, sejauh ini PP tersebut masihmenyimpan banyak kelemahan antara lain diizinkannyapengalihan saham justru bagi proyek tol baru. Padahal, yangkini butuh pengalihan saham adalah proyek tol yang

terbengkalai. Selain itu belum ada pedoman yang rinciterhadap aturan dalam Perpres No 13/2010 untuk tiap sektor.Misalnya pedoman dibidang pengerjaan jalan tol, kereta api,hingga prasarana air minum agar investor tidak ragumenanamkan modalnya di sektor-sektor tersebut.

• Mendorong perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU)Desa agar lebih mencerminkan perubahan paradigmapembangunan dari sentralistik ke desentralistik danmendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Saatini kemiskinan mayoritas terdapat di perdesaan (63,41%penduduk miskin di perdesaan sesuai data BPS bulan Maret2006). Melalui RUU Desa ini diharapkan akan dapatmendorong percepatan pembangunan pedesaan tersebut.

• Mendorong perwujudan RUU tentang Pola PembangunanDaerah Tertinggal sebagai upaya mendorong terwujudnyapembangunan daerah tertinggal agar setara dengan daerahmaju di Indonesia.

• Mendorong Pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah reformasi peraturan dan kebijakan bidanginfrastruktur agar pembangunan infrastruktur lebih efektif danefisien, berkepastian hukum serta adanya penyederhanaanbirokrasi dalam peksanannya.

• Mendesak pemerintah untuk menghasilkan peraturanperundang-undangan di bidang perumahan rakyat yang lebihmengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilanrendah, dibandingkan dengan tujuan untuk menghimpunprofit. Suara anggota Fraksi Gerindra di Komisi V DPR RI yangkritis sepanjang pembahasan RUU Perumahan danPermukiman dan RUU Rumah Susun menjai tolok ukurkesungguhan Partai Gerindra untuk menyediakan infrastrukturperumahan yang memadai.

• Memastikan bahwa perencanaan anggaran dan skala prioritaspembangunan infrastruktur yang disusun oleh Pemerintah

berpedoman pada RPJPN dan RPJMN serta sesuai dengankebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan danmasyarakat daerah tertinggal.

• Mendorong Pemerintah agar senantiasa meningkatkanpenerimaan Negara,laju pertumbuhan ekonomi sertakerjasama dengan pihak swasta sehingga dapatmempercepat kontribusi infrastruktur sebesar 5 % terhadapPDB terutama dialokasikan untuk infrastruktur pedesaan.

• Melakukan advokasi anggaran pembangunan infrastrukturberbasis Pedesaan dan Pertanian secara optimal Melakukanadvokasi anggaran untuk memperlancar distribusi barang danjasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mendukungekonomi kerakyatan

• (Melakukan advokasi anggaran untuk percepatan pemulihaninfrastruktur di daerah konflik dan perbatasan gunamendukung percepatan pemulihan stabilitas keamanan danpertahanan Mendorong Pemerintah melakukan Pengkajiandan penggalian sumber-sumber pembiayaan dari sektorpendapatan lain antara lain APBD melalui pajak RestribusiDaerah guna pemenuhan pembiayaan infrastruktur ke-PU-an

• Mengevaluasi dan mengaudit proyek-proyek infrastruktur yangmanfaatnya belum optimal dirasakan oleh masyarakat.Agaknya perlu juga dilakukan evaluasi kinerja kontraktor yangsudah menjadi langganan penerima tender dalampembangunan infrastruktur di tanah air.

• Mendorong Pemerintah agar segera membentuk kelembagaanbaru yang mendukung pelaksanaan PPP (Public Private Project)guna percepatan pembangunan infrastruktur bekerjasamadengan pihak swasta.. Dimana dana yang bersumber dari APBNdan APBD dibebankan untuk pemenuhan infrastruktur dasar,sementara pemenuhan pembiayaan infrastruktur lainnya digulirkan melalui skema PPP.

• Mendorong Pemerintah agar melakukan harmonisasi,reformasi, dan revisi terhadap berbagai aturan pusat dandaerah yang saling bertentangan dan menghambat investasidalam bidang infrastruktur

• Mencermati kebijakan Pemerintah dalam pembangunaninfrastruktur apakah sudah mempertimbangkan dimensispasial: infrastruktur nasional, regional, perkotaan, danperdesaan. Karena pendekatan pengembangan wilayah dalampembangunan infrastruktur dinilai mampu memenuhi berbagaituntutan kompabilitas tersebut

• Mengevaluasi kinerja Departeman Pekerjaan Umumberdasarkan Rencana Kerja Departemen Pekerjaan Umumtahun 2004-2009

• Mengevaluasi kinerja Kementerian Daerah Tertinggalberdasarkan Keputusan Menteri Negara RI No. 001/Kep/M-PDT/1/2005

• Mengevaluasi kinerja Kementerian Perumahan Rakyatberdasarkan Keputusan Menteri No: 001/Kep/M/PDT/1/2005

• Mengevaluasi kinerja Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Rencana Departemen Pekerjaan Umum tahun2004-2009.

Skala DaerahSejak Oktober 2009 ada sejumlah inisiatif yang telah dilaksanakandi daerah termasuk NTT dalam format kemitraan dengan individu,organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademik danpemerintah dari level desa, kecamatan, kabupaten sampaiprovinsi, di antaranya :• Meningkatkan relasi kemitraan dengan rakyat konstituen

dengan membaur, tinggal dan bahkan tidur di rumah merekapada setiap reses. Di sana saya menyelami realitasmasyarakat desa dari berbagai latar belakang sosial dankeahlian sehingga dapat membawanya ke dalam konteks

legislasi, anggaran dan pengawasan dengan lebih mudah.Bersama-sama dengan anggota DPRD dari Partai Gerindra diprovinsi dan Kabupaten kami bersepakat untuk menjadikan‘kebiasaan’ ini sebuah gerekan menuju ‘demokrasikerakyatan’ yang benar.

• Memediasi tuntutan berbagai elemen masyarakat terhadapkasus pencemaran laut Timor oleh Perusahaan MontaraAustralia, mendesak Kementerian Perhubungan agar tanggapterhadap masalah lonjakan harga bahan pokok akibatlumpuhnya jalur transportasi laut antara Jawa dan NTT selamamusim hujan.

• Merintis Rumah Rakyat Indonesia Raya. Ini adalah sebuahinisiatif menerobos kesulitan komunikasi dengan konstituien.Meskipun sebuah rumah, namun konteksnya lebih kepadasuasana yang kondusif untuk siapapun yang merasa menjadibagian dari anggota rumah untuk saling mengapresiasi,meneguhkan dan bahkan mengoreksi satu sama lain sehinggasemua mendapat manfaat, sekurang-kurangnya ter-updatesetiap saat. Dari situlah fungsi kontrol berjalan dan evaluasidapat dilakukan secara sinambung.

• Membuat catatan-catatan kritis kepada KementerianPerhubungan, BMKG dan Basarnas terkait kecelakaan kapalmotor Dumai Express di perairan kepulauan Riau. Kasusseperti itu telah terjadi berulang-ulang, namun terkesandiabaikan begitu saja oleh pemerintah.

• Mendesak pemerintah melakukan Good Practice Case Studiespengentasan Daerah Tertinggal, sehingga perencanaan lebihterarah, efektif dan efisien.

• Memfasilitasi Forum DAMRI yang datang ke Komisi V DPR RIuntuk memperjuangkan hak-haknya.

• Berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan EkonomiKerakyatan dan Pembangunan Berwawasan LingkunganMelalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Dalam Pengelolaan

DAS Benenain NTT secara Terpadu. Target dari kolaborasi iniadalah membudayakan kebiasaaan memanen air hujan (rainwater harvesting) untuk menekan dampak kekeringan di NTT.

• Sejalan dengan komitmen untuk ‘meramaikan laut sawu’ sayamemfasilitasi pemerintah kabupaten Sabu Raijua untukbertemu dengan Dirjen Perhubungan laut guna membahaspeluang pembukaan route KM Awu ke pelabuhan kabupatenSabu Raijua. Upaya itu berhasil dengan ditandatangani danditetapkannya route KM Awu yang menyinggahi Pulau Sabusebulan sekali, sejak Juli 2010.

• Bersama masyarakat 4 kabupaten di pulau Sumbamengidentifikasi kondisi infrastruktur di pulau itu danmenghimpun kendala pembangunan yang terkait dengandisinkronisasi tata ruang dan peruntukkannya.

• Belajar kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Austriadalam mengoptimalkan pembangunan perumahan bagimasyarakat miskin, serta mengkaji kesesuaiannya denganIndonesia.

• Menggagas dan melaksanakan Pelatihan Kader PratamaGerindra sebagai bagian dari upaya regenerasi pendukungGerindra di NTT.

• Menggagas perluasan manifesto dan visi misi Gerindra kepadaKalangan Generasi Muda di NTT melalui Pembinaan KelompokSeni Tradisi Indonesia Raya yang disingkat Generasi MudaPASTI Indonesia Raya. Pemberian beasiswa bagi anak-anakberprestasi yang dilakukan dalam kerjasam dengan pihakgereja lokal juga merupakan bagian dari upaya ini.

• Berpartisipasi dalam forum pertemuan yang melibatkanpemerintah/kepala daerah untuk membahas pembangunan,kendala dan alternatif pemecahan yang realistis sesuaidengan kondisi daerah masing-masing.

Misi Belum Selesai ...Tantangan pasti akan makin besar, namun keyakinan bahwa

capaian akan lebih baik di masa depan juga makin kuat. Karenasaya percaya bahwa bersama rakyat dan menjadi saudara merekadan sahabat mereka setiap saat akan membuat benang kusutpembangunan di masa lalu dapat diuraikan dengan lebih bijakdan dengan demikian pembangunan infrastruktur berbasis desaakan dapat membawa Indonesia Raya menjadi lebih bermartabatdan makmur. Salam Indonesia Raya.***

LAPORAN KERJA

Bagian I

37

Laporan Kerja saya pada Masa Sidang I Tahun Sidang2009-2010 periode 1-30 November 2009, yang merupakanbentuk pertanggungjawaban terhadap amanat Fraksi

Gerindra ini, memuat sejumlah kesimpulan/keputusan yang dicapaidalam rapat-rapat Komisi, Panitia dan Badan berdasarkan perananggota sebagai berikut: 1. Ketua Poksi Gerindra Komisi V DPR RI 2. Badan Anggaran DPR RI 3. Panitia Ad-Hoc MPR RI

Dalam periode tersebut saya mengikuti berbagai kegiatan,baik yang terjadwal maupun yang bersifat insidentil berkaitandengan pelaksanaan fungsi dewan di bidang legislasi,penganggaran maupun pengawasan dengan senantiasamengusung isu-isu kerakyatan sesuai dengan garis perjuanganfraksi dan Manifesto Gerindra. Kegiatan yang terjadwal tersebuttermasuk 12 kali rapat di Komisi V yang meliputi 6 kali RapatIntern, 2 kali Rapat Kerja (Raker), 2 kali Rapat Dengar Pendapat

Berjuang DariSenayanMembawa AmanatRakyat MencapaiLegislasi Anggarandan Pengawasan

38

November 2009

(RDP) dan 2 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).Sementara itu dalam melaksanakan peran di Panitia Ad-

Hoc MPR RI saya mengikuti sejumlah kegiatan antara lain rapat,sosialisasi, dan TOT antara lain 6 kali rapat, 2 kali konsinyering, 1kali sosialisasi dan 1 kali TOT. Sedangkan dalam kapasitassebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dalam periode yangsama, saya juga mengikuti sejumlah rapat dan salah satu diantaranya adalah rapat dengan agenda Dengar Pendapat UmumBadan Anggaran Dengan Para Pakar tentang Prospek APBN 2010yang terlaksana pada tanggal 30 November 2009. Berbagai isutelah dibahas dalam rapat-rapat tersebut, namun sayamemandang penting untuk menggaris bawahi sejumlah isu aktualyang sesuai dengan fungsi DPR RI dan selaras dengan GarisPerjuangan Fraksi Gerindra sebagaimana diuraikan berikut ini.

Fungsi LegislasiPada aspek ini, Komisi V DPR RI menyoroti mandeknya

penyelesaian berbagai peraturan teknis baik dalam bentukperatruran pemerintah maupun peraturan menteri dalam ruanglingkup kementerian/lembaga sebagaimana diamanatkan olehberbagai undang-undang. Misalnya, kepastian implementasi danapreservasi jalan sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2009 tentanglalulintas dan angkutan jalan; lanjutan pembahasan bersamaDepartemen Hukum dan HAM mengenai peraturan pemerintahdan peraturan turunannya terkait dengan UU No. 17 Tahun 2007tentang pelayaran yang hingga saat ini belum diselesaikan.

Dalam konteks menjalankan fungsi legislasi ini pula, PoksiGerindra secara tegas mendesak Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal dan Kementerian Perumahan Rakyat agarperumusan RUU percepatan pembangunan Daerah Tertinggalsegera dilakukan agar selanjutnya diajukan kepada DPR RI danpersiapan untuk melakukan segera revisi UU No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman, dan revisi UU No. 16 tahun

39

November 2009

1985 tentang rumah susun agar dapat dimasukkan dalamprolegnas 2009-2014. Dua buah usul RUU yang disebutkan terakhirini berhasil masuk dalam agenda prolegnas 2010-2024 sebagaiusul inisiatif Komisi V DPRI dari Poksi Gerindra. Menurutpandangan Komisi V DPR RI, implementasi dari UU tersebut akanberdampak signifikan terhadap kepastian dan kejelasan aturanhukum bagi pelaksanakan program pembangunan daerahtertinggal bidang pembangunan perumahan.

Desakan lain dari Komisi V DPR RI yang mengemuka adalahagar pemerintah menyelesaikan secepatnya produk perundang-undangan turunan dari UU No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika; melakukan sosialisasi UU No 31 tahun2009 tentang Meteorologi, Klimatologhi dan Geofisika, termasukkelembagaan BMKG kepada semua pemangku kepentingan (usulanpercepatan penyelesaian produk UU No. 31 Tahun 2009 tersebutdiinisiasi oleh Poksi Gerindra, mengingat UU tersebut berkorelasipositif dengan upaya mitigasi bencana, yang bersama-samadengan fluktuasi harga migas dan nilai tukar rupiah, merupakansalah satu variabel langsung yang mempengaruhi kemampuanekonomi rakyat kecil di Indonesia). Dalam rangka itu pula KomisiV DPR RI juga meminta BASARNAS untuk mempersiapkan kajiandan naskah akademik dan rancangan legislasi tentang pencarian,dan pertolongan yang komprehensif dengan mengakomodirketerpaduan semua pemangku kepentingan. Komisi V DPR RI jugamendesak agar draft naskah akademik dan draft RUU tentangpencarian dan pertolongan (Search dan Rescue) dapat diusulkanmejadi agenda Prolegnas 2009-2014. Sedangkan dengan BUMNKarya, Komisi V DPR RI sepakat terhadap perlunya melakukan revisiUU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dalam upayapengembangan iklim usaha industry konstruksi dan konsultasidengan substansi materi antara lain (1) Kesetaraan owner denganpelaksana; (2) pekerjaan; (3) Kebijakan atas eskalasi harga dan(4) Kejelasan kontrak pekerjaan yang melibatkan asosiasi.Fungsi Anggaran

40

November 2009

Komisi V DPR RI menyatakan akan memperjuangkanpeningkatan anggaran guna pemenuhan ketersediaan sarana danprasarana BMKG, BASARNAS dan BPLS, guna mendukung programmitigasi dan adaptasi bencana alam yang berpihak pada rakyat,termasuk pendeteksian dini, pencarian dan pertolongan, sertapenanggulangan bencana; sementara itu, kepada DepartemenPekerjaan Umum Komsi V menyatakan dapat memahami dayaserap APBN 2009, meskipun telah mencapai 81,89% kinerja fisikdan 75,58% kinerja keuangan (per 13 November 2009); pada saatyang sama Komisi V DPR RI tetap melakukan koreksi dengan carameminta Departmen Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkankinerja dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Negarayang lebih optimal dengan melakukan terobosan-terobosan dalammenyelesaikan hambatan yang dihadapi sesuai dengan ketentuanperaturan perudang-undangan, utamanya pada pelaksanaananggaran stimulus fiskal 2009 yang disampaikan per Oktober 2009baru mencapai 50,61% kinerja fisik dan 50,11 % kinerja keuangan.

Sementar itu, dalam melaksanakan fungsi anggarannyapula, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal agar penyusunan RKA-K/L APBN2010-2014 termasuk pembiayaan pembangunan yang berasal dariPHLN, harus berbasis kebutuhan, distribusi yang proporsional,tidak tumpang tindih dengan instansi lain, mengakomodasi hasilkunjungan kerja, kunjungan lapangan, kunjungan perorangan(reses) serta memperhatikan usulan Komisi V DPR RI secarasungguh-sungguh dengan tetap mengacu pada Renstra KPDT2010-2014.

Komisi V DPR RI juga mendesak Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan daya serapAPBN 2009 di mana per tanggal 31 Oktober 2009 realisasinyabaru mencapai 61,51% pada BA 67 dan 57,76% pada BA 999,selanjutnya Komisi V DPR RI meminta KPDT untuk terusmeningkatkan kinerja untuk mewujudkan pengelolaan anggaranNegara yang lebih optimal dengan melakukan terobosan-

41

November 2009

terobosan dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi sesuaidengan ketentuan perundang-undangan. Apabila persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi oleh KPDT, Poksi Gerindramendukung Komisi V untuk memberikan perhatian secara khususuntuk penambahan anggaran KPDT untuk APBN-P maupun APBNMurni 2011.

Terhadap BMKG dan Basarnas, Komisi V DPR RI menyatakandalam rapat dengar pendapat 30 November 2009, akanmendukung pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukanBMKG dan Basarnas untuk mengejar target back log yangdirencanakan dalam periode APBN 2010-2014. Selanjutnya KomisiV DPR RI mendesak BMKG dan Basarnas mengajukan usulandisertai argumentasi professional kepada Bappenas dan MenteriKeuangan terkait urgensi sarana dan prasarana tersebut. Padabagian lain, Komisi V DPR RI juga mendesak BMKG, Basarnas,dan BPLS untuk meningkatkan daya serap APBN TA. 2009 sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingatBMKG baru mencapai penyerapan sebesar 74% kinerja fisik dan67,77% kinerja keuangan per 25 November 2009; dan Basarnasmencapai penyerapan sebesar 87,49% kinerja fisik dan 79,08%kinerja keuangan pada tanggal yang sama. Sedangkan BPLSmencapai penyerapan 32,87% per 24 November 2009. Atas temuantersebut Komisi V DPR RI menyatakan dapat memahamiketerbatasan anggaran APBN 2010 di BMKG dan Basarnas, untukitu Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi kembaliAPBN 2010 melalui mekanisme perubahan/penyesuaiansecepatnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi PengawasanDari 3 fungsi yang diemban Komisi V DPR RI dalam periode

1-30 November 2009, fungsi pengawasan terkesan palingmenonjol. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya desakan Komisi VDPR RI kepada mitra untuk meningkatkan kinerja mereka sesuaidengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Desakan tersebut

42

November 2009

didasarkan pada analisis Komisi V DPR RI terhadap kinerja mitrakerja dalam penyerapan anggaran maupun kemajuan fisik. Salahsatu manifestasi fungsi pengawasan tersebut adalah kesediaanKomisi V DPRI untuk mengawal dan memastikan bahwa setiapprogram pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan olehmitranya, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,termasuk program 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Indo-nesia Bersatu Jilid II dapat tercapai sesuai rencana danbermanfaat bagi peningkatan harkat, martabat dan hajat hidupsetiap orang Indonesia. Sebagai contoh, Komisi V DPR RImendesak pemerintah untuk secara berkala melakukanpemeriksaan terhadap kelengkapan sarana dan prasaranakeselamatan serta kelaikan dari moda transportasi untukmencegah atau meminimalisir terjadinya peristiwa kecelakaantransportasi; meminta pemerintah untuk menetapkan secara jelasindicator keberhasilan penanganan Angkutan Natal 2009 danTahun Baru 2010 (seperti menurunnya jumlah kecelakaan baikpada moda transportasi darat, laut maupun udara, menurunnyawaktu tunggu dan antrean khususnya di penyeberangan Merak-Bakauheni dan penyeberangan Banyuwangi-Gilimanuk,menurunnya tingkat keterlambatan—delay time pada modatransportasi darat, laut maupun udara, menurunnya tingkatkemacetan jalan raya khususnya pada jalur angkuatan Natal/TahunBaru 2009/2010, berkurangnya calo tiket, dan tercapainya hargatiket yang stabil dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Indikator-indikator tersebut menurut pandangan Komisi VDPR RI akan dijadikan patokan dalam evaluasi tingkat keberhasilanAngkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010. Komisi V mengingatkanpemerintah agar pemerintah memetik pelajaran dari kasuskecelakaan KM Dumai Express, dan mendesak DepartemenPerhubungan, c.q. Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukaninvestigasi secara cepat dan menyeluruh atas penyebabkecelakaan serta memaparkan hasil investigasi tersebut kepadaKomisi V DPR RI sebagai bahan evaluasi berkaitan dengan fungsi

43

November 2009

pengawasan DPR RI yang diikuti dengan langkah-langkah sertapemberian sanksi hukum dan/atau administratif bagi mereka yangterbukti bersalah. Dalam rangka itu dalam rangka melaksanakanfungsi pengawasan DPR RI termasuk implementasi paket undang-undang transportasi yaitu UU No. 23 tahun 2007 tentangperkretaapian; UU No 17 tahun 2008 tentng pelayaran; UU No 1tahun 2009 tentang penerbangan dan UU No 22 tahun 2009tentang lalulintas dan angkutan jalan, Komisi V DPR RI akanmembentuk Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi untukmelakukan investigasi terhadap berbagai kecelakaan transportasiakhir-akhir ini.

KesimpulanSampai dengan akhir November 2009, saya telah

menjalankan tugas dan tanggung jawab konsitusional melaluiperan saya sebagai Ketua Poksi Fraksi Gerindra Komisi V DPR RIsecara optimal. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah pandangankreatif orisinil, usulan yang persuasif maupun penegasan-penegasan yang argumentatif; baik yang bertujuan apresiatifmaupun korektif guna meneguhkan dan meningkatkan kualitasmaupun kapasitas mitra dalam peran mereka sebagaipenyelenggara utama berbagai program pembangunan di setiapkemeneterian/lembaka. Beberapa dari antara pandangan, usulanmaupun penegasan dari saya yang didukung oleh anggota POKSIGerindra di Komisi V adalah (1) mendesak pemerintah agarmemasukkan kasus pencemaran laut Timor dalam agenda 100hari Menteri Perhubung-an; (2) mendorong Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal untuk melaku-kan Good Prac-tices Case Studies di 50 daerah yang telah dinyatakan keluar daridaerah tertinggal sehingga lesson learned dari 50 daerah tersebutdapat dijadikan sebagai salah satu panduan pemba-ngunandaerah yang masih dalam kategori tertinggal; (3) Mendesakpemerintah untuk memusatkan perhatian secara sungguh-

44

November 2009

sungguh pada setiapupaya pembanguandaerah tertinggalmelalui alokasianggaran yang pro poor,pro job dan pro growth(yang selaras dengangaris perjuangan FraksiGerindra) dan memintaagar anggaran pem-bangunan daerah ter-tinggal sedapat mungkindiambil dari APBN murnidan apabila ada peluangpinjaman luar negeri(PHLN), hendaknyafungsinya hanya sebagaidana pendamping saja.

Selain itu, seba-gai ketua Poksi Gerindradi Komisi V, saya mela-kukan pertemuan-pertemuan internaldengan Sdr. Nur Iswanto(A-20) dan Gunadi Ibrahim (A-22) untuk menyamakan gerak danpembagian peran untuk masing-masing anggota baik berupapandangan menyangkut isue-isue fraksi maupun berkaitan denganfokus rancangan undang-undang yang akan dikawal saatpembagian tim kerja RUU. Sebagai Anggota tim ad hoc MPR yangbertugas menyusun Tata Tertib MPR, beberapa usulan danpenegasan saya yang memperlihatkan relevansinya dengan garisperjuangan Fraksi Gerindra diantaranya pasal 1 ayat 2 dan ayat7, pasal 3 ayat, dan lain-lain (lihat Daftar Invenstaris Masalah

“... mendesak pemerintahagar memasukkan kasuspencemaran laut Timordalam agenda 100 hariMenteri Perhubungan;mendorong KementerianNegara PembangunanDaerah Tertinggal untukmelakukan Good PracticesCase Studies di 50 daerahyang telah dinyatakankeluar dari daerahtertinggal sehingga lessonlearned dari 50 daerahtersebut dapat dijadikansebagai salah satu panduanpembangunan daerah yangmasih dalam kategoritertinggal...”

45

November 2009

Rancangan Peraturan Tata Tertib MPR RI halaman 1-12). Masihdalam rangkaian upaya menggalang pemahaman masyarakatuntuk kembali ke UUD 1945 yang asli, saya bersama pimpinandan anggota Fraksi Gerindra di MPR RI telah menyusun RencanaAksi Untuk Menyelenggarakan Workshop dan Diskusi dengantema-tema aktual sepanjang tahun 2010

Dan, sebagai Anggota Badan Anggaran di Komisi V DPRRI, saya sejauh ini aktif memberikan masukan dalam rangkapemantapan Tim Badan Anggaran Komisi V DPR RI. Selain itu sayajuga aktif dalam kegiatan orientasi berkaitan dengan alur,mekanisme, pemahaman dan asumsi-asumsi makro sehinggasemua Anggota Badan Anggaran memperoleh pemahaman yangsama, dan dengan demikian dapat menjadi asumsi kerja saatpembahasan anggaran baik APBN-P 2010 maupun APBN murnitahun anggaran 2011.***

46

47

Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang Pertama ke DaerahPemilihan (DAPIL) NTT dilaksanakan dari tanggal 6Desember 2009 sampai tanggal 4 Januari 2010. Kunjungan

Individu ke Dapil NTT diselingi oleh kunjungan kerja Komisi V keMaluku Utara dari tanggal 9-11 Desember 2009 dan juga kegiatanWorkshop Penilaian Rancangan UU yang dilaksanakan di Bogordari tanggal 21-23 Desember dan kegiatan konsiyering Tim Adhoc MPR yang dilaksanakan dari tanggal 23-24 Desember 2009.

Berkaitan dengan tujuan reses, kali ini saya fokus pada 4(empat) tujuan utama, yaitu ; 1) Silaturahmi dangan PimpinanDaerah Baik Gubernur maupun Bupati bersama Mitra Kerja untukmenjelaskan peran dan garis perjuangan saya di DPR RI, 2)Bertemu & Berdialog secara langsung dengan Konstituen, untukmenyampaikan terima kasih dan sekaligus mendengar issue yangselama ini masyarakat gumulkan, 3) Membangun kebersamaan& persaudaraan melalui tidur di rumah masyarakat dan ikutbersama merasakan persoalan masyarakat berkaitan dengan

RESES I

Kolaborasi Kampungdan SenayanBergandeng TanganMenggapai Cita-citaBersama

48

Desember 2009

infratrusktur dasar di desa, selain itu sebagai fungsionaris partaipada masa reses ini juga melakukan konsolidasi DPD, DPC danpenguatan bagi Anggota DPRD untuk mendengarkan masukanrencana membangun Rumah Konstituen.

Pada kunjungan Reses kali ini, saya mengajak Asisten (Suna Marey) dan Tenaga Ahli (Yan Ghewa) mengikuti rangkaiankunjungan baik saat bertemu dengan Pemerintah Daerah maupundengan Masyarakat Umum.

Strategi Kunjungan dan Garis Perjuangan FraksiKunjungan kali ini, saya mencoba untuk membuat suasana

non formil dan menghindari protokoler. Saya berusahamemposisikan diri menjadi bagian dari aktifis LSM dan bagiandari masyarakat yang pertemuannya dirancang TIDAK RESMIwalaupun ada beberapa Desa yang telah mempersiapkanrangkaian kunjungan secara resmi, namun saya meminta untuktidak dilakukan, intinya saya datang sebagai KELUARGA, sebagaiSAHABAT, tidak dilihat sebagai ANGGOTA DPR RI. DibeberapaDesa yang saya kunjungi sengaja saya tidak memberi informasikepada Kepala Desa supaya mereka tidak menyibukkan diri untukmempersiapkan kunjungan saya sebagaimana kunjungan pejabat-pejabat yang datang dari propinsi dan pusat.

Strategi ini saya gunakan selain untuk tetap menyatu tetapijuga dari pengalaman sebelumnya, strategi ini akan membuatmasyarakat merasa ini bagian dari dirinya bukan orangbaru.Walaupun demikian, saat bertemu dengan Pimpinan Daerahbaik Gubernur dan Bupati selalu diatur secara protokoler.Mengingat waktu yang sangat terbatas, reses kali ini saya fokusdi daratan Timor dan Kabupaten Rote.

Temuan –Temuan UtamaPertemuan dengan Pimpinan Daerah Wakil Gubernur NTT,

Bupati Kabupaten Kupang, Walikota Kupang, Bupati TTS, Bupati

49

Desember 2009

TTU dan Bupati Belu :Pertemuan ini bertu-juan selain untukmemperkenalkan diriberkaitan dengsncakupan kerja saya diDPR RI termasukdidalamnya garisperjuangan dalamrangka membanguninfrastruktur pede-saan, tani & nelayan.Pertemuan ini jugasaya ingin menginfor-masikan berkaitankeberadaan saya diwilayah kerja pimpi-nan daerah sebelumterjun ke masyarakat.Selain itu, padakesempatan tersebutsaya juga menjelas-kan berkaitan dengandukungan RPJMD

propinsi NTT yang mendukung pembangunan pertanian dannelayan di NTT karena itu bagian dari garis perjuangan fraksiGERINDRA. Beberapa usulan berkaitan dengan kebutuhan masingmasing daerah baik propinsi maupun kabupaten saya lampirkansebagai satu kesatuan dari laporan ini. Pada kesempatanpertemuan dengan pimpinan daerah, saya mengajak anggotaDPRD sebagai upaya penguatan kapasitas dalam melakukanbergaining politik termasuk bagaimana cara meyakinkan kepadapimpinan bahwa fraksi Gerindra memiliki garis perjuangan dari

“...Kunjungan kali ini, sayamencoba untuk membuatsuasana non formil danmenghindari protokoler. Sayaberusaha memposisikan dirimenjadi bagian dari aktifisLSM dan bagian darimasyarakat yangpertemuannya dirancangTIDAK RESMI walaupun adabeberapa Desa yang telahmempersiapkan rangkaiankunjungan secara resmi,namun saya meminta untuktidak dilakukan, intinya sayadatang sebagai KELUARGA,sebagai SAHABAT, tidakdilihat sebagai ANGGOTA DPRRI...”

50

Desember 2009

pusat sampai daerahdiharapkan bisabersinergi. CatatanKhusus untuk KotaKupang yang karenakesibukan Wakil Wali-kota Kupang, akhirnyatidak bertemu sesuaidengan agenda yangsudah disepakati.

Pertemuan denganForum Academia NTT ;Forum ini merupakanpara akademisi mudaNTT yang selama inimemberikan masukan-masukan untuk pemba-ngunan NTT yang terdiridari aktifis LSM,

Birokrasi, Akademisi, Mahasiswa dan Rohani-wan. 4 point issuyang diangkat dari pertemuan untuk dikawal oleh forum ini adalah: 1) Membangun Gerakan Memanen Air, 2) Meramaikan Laut Sawu,3) Pendidikan politik bagi masyarakat, 4) Issue perbatasan celahTimor & Australia. Narasumber yang memberikan input adalahPius Rengka ( Mantan Anggota DPRD NTT), Piet Djami Rebo (Mantan Kadis Kimpraswil), Prof Mia Noach (Academisi) selain itudihadiri Rohaniawan, wartawan dan aktifis LSM. Sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini saya mendorong Suster Cicilia Laurentia(penerima Award academia) untuk mengusulkan pilot proyekgerakan memanen air di kabupaten Sabu, selain itu untukmeramaikan laut Sawu, saya bersama dengan rekan Komisi V dapilNTT akan memperjuangkan di DPR RI bersama mitra terkait.

Pertemuan dengan Jaringan LSM dikordinir oleh Alfa Omega

“...11 LSM menyepakatiuntuk mengawal programprogram infrastrukturpedesaan, ...jaringan akanmelakukan evaluasi kerjaprogram infrastruktur desadari dana APBN kemudianakan ditindaklanjuti denganseminar hasil evaluasi yangakan mengundang Dinas PUsebagai Satker dan sayasendiri berjanji akan hadirdan ikut membahas temuanjaringan LSM...”

51

Desember 2009

diruang pertemuan yayasan Alfa Omega ; Pertemuan ini sebagaiupaya mendengarkan isue-isue infrastruktur desa dari kacamataLSM, hadir 11 LSM dan menyepakati untuk mengawal programprogram infrastruktur pedesaan, jaringan akan melakukan evaluasikerja program infrastruktur desa dari dana APBN kemudian akanditindaklanjuti dengan seminar hasil evaluasi yang akanmengundang Dinas PU sebagai Satker dan saya sendiri berjanjiakan hadir dan ikut membahas temuan jaringan LSM.Direncanakan 1 (satu) LSM akan megevaluasi 1 proyek P2IP didaerah binaannya.

Pertemuan dan Dialog dengan Masyarakat di Desa-Desa ;pertemuan dengsn masyarakat desa bertujuan selain untukmemyampaikan terima kasih secara langsung bahwa saya telahterpilih sebagai Anggota DPR RI juga saya menjelaskan bidangkerja saya di DPR termasuk juga berkaitan dengan garis perjuanganFraksi Gerindra. Pada kesempatan itu juga saya inginmempertegas bahwa kekuatan persaudaraan dan pertemananbagian dari pendekatan kita selama bersama dengan masyarakatsehingga saya memilih tidur di rumah penduduk disampingbersama masyarakat melihat langsung dan merasakan persoalaninfrastruktur dasar di Desa. Tujuan lain dari kunjungan kali iniadalah memastikan alur perjuangan yang selama ini berbasismasyarakat tetap menjadi bagian dari pendekatan perjuangansaya di DPR RI. Pada perkunjungan ini, masyarakat tidak banyakmenyampaikan persoalan dan kebutuhannya karena masrakat,kemungkinan masyarakat tahu bahwa saya adalah bagian darimereka yang sudah mengenal Desa dan tahu persoalan yang akandiperjuangkan di pusat, walaupun demikian beberapa Desamengusulkan beberapa isue untuk diperjuangkan di pusat. Sayajuga meminta agar usulan tersebut direncanakan melalui prosesperencanaan dari desa melalui musrenbagdes yang nantinyadikirimkan kepada saya. Paling tidak perjuangan programinfrastruktur dasar Desa selama 5 tahun ini bisa saya perjuangkan

52

Desember 2009

sesuai denganmekanisme yang ada.

Natal BersamaMenteri PercepatanPembangunan Daerahtertinggal bersamadengan Pemda danmasyarakat KabupatenRote Ndao ; Kegiatan iniadalah upaya kamianggota DPR RI komisi VDapil NTT mengajakMenteri PDT berkunjungke Rote Ndao untukmelihat secara langsungPulau Rote pulauterselatan Indonesia,pulau terluar, kabupatentertinggal dan kabupa-ten kepulauan sebanyak106 pulau. Diharapkanmelalui kunjungan iniMenteri mendapatgambaran umum karak-teristik pulau Rote danTimor di propinsi NTT.Selain itu juga bisabersama sama denganmasyarakat Rote salingbersilaturahmi.

Perspektif Kedepan sebagai RekomendasiBerangkat dari temuan-temuan tersebut diatas, tantangan

“...dalam pertemuan denganAcademia NTT disepakataiisu-isu utama perjuanganyakni : 1) MembangunGerakan Memanen Air, 2)Meramaikan Laut Sawu, 3)Pendidikan politik bagimasyarakat, 4) Issueperbatasan celah Timor &Australia...saya mendoronganggota forum yang memilikikeahlian dalam bidangpengelolaan sumber daya airuntuk mengusulkan pilotproyek gerakan memanenair di kabupaten Sabu, selainitu untuk meningkatkanaktfitas lalu lintas laut diperairan laut Sawu, sayabersama dengan rekanKomisi V dapil NTT akanmemperjuangkan di DPR RIbersama mitra terkait...”

53

Desember 2009

yang mendesak dipertimbangakan sebagai usulan untukdiperjuangkan berkaitan dengan infrastruktur adalah sebagaiberikut :

Mengacu kepada diskusi dengan wakil gubernur dan mitrakerja di tingkat provinsi serta dokumen-dokumen perencanaanyang tersedia (seperti Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah NTT 2009-2013 dan Program Prioritas dan KegiatanPembangunan Infrastruktur masing mitra kerja) maka menurut sayaperlu perhatian serius pada sejumlah usulan yang berkaitandengan peningkatan infrastruktur terutama infrastruktur yangmendukung pembangunan di wilayah pedesaaan dan pertaniansepertiProgram Pembangunan Jalan/Jembatan dengan indikator :• Meningkatnya permukaan jalan provinsi dalam kondisi baik

dan sedang dari 20.9% (2006) menjadi minimal 30% pada tahun2013.

• Bertambahnya panjang jembatan yang dapat dilewatikendaraan

• Meningkatnya kecepatan rata-rata layanan jalan provinsimenjadi 50 km/jam- meningkatnya sarana dan prasarana angkutan umum- meningkatnya pelayanan pengujian dan keselamatan

transportasi- meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana bongkar

muat barang dan hewan di setiap pelabuhan- meningkatnya kualitas pelayanan di terminal bandar

udara• Men ingkatnya prosesntase tingkat fungsional daerah irigasi

terhadap lahan potensial dari 55.6% (2005) menjadi 65% padatahun 2013

• meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi dan airbersih

54

Desember 2009

• Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana danfasilitas perhubungan dengan indikator.

• Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, sumber dayaair dan jaringan pengairan lainnya dengan indikator

• Pengembangan perumahan dan pemukiman- Meningkatnyta kepemilikan rumh bagi masyarakat dari

87%vmenjadi minimal 90%.- Meningkatnya prosesntase perumahan yang layak huni:

atap layak dari 70.63% (2006) menjadi 80% pada tahun2013 dan dinding permanen.

- Menurunnya prosentase rumah tangga dengan sumberair bersih dari mata air tak terlindung 8.47% (2006)menjadi maksimal 7.4 % tahun 2013.

• Pembangunan Infrastruktur Perdesaan- Meningkatnya akses masyarakat terhadap saranan dan

prasarana jalan/jembatan lingkungan pemukiman,perumahan, air bersih, listrik dan pasar desa.

- Meningkatnya aksesisibikitas orang barang dan jasa saridan antar wilayah

Pada dasarnya program pembangunan di provinsi NTT telahtercantum dalam RPJMD, sebagaimana dijelaskan di atas. Padasaat kunungan kerja, setelah menjelaskan garis perjuangan fraksi,hanya ada 1 mitra kerja yang mengajukan usulan yaitu dari DinasPerhubungan NTT dengan usulannya berupa Program Prioritas danKegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Perhubungan di ProvinsiNusa Tenggara Timur. Dari beberapa usulan tersebut menurut sayadari diskusi dan pendalaman selama masa reses yang sifatnyamendesak untuk diperjuangakan penganggarannya adalah :

- Program Pembanguann Saranan dan prassarana Sungai,Danau dan Penyeberangan dengan kegiatan : lanjutanpembangunan dermaga penyeberangan di Lewoleba,Sabu, Waikelo (SBD), dan Maropokot (Nagekeo)

- Pembangunan dermaga penyeberangan yang baru diAdonara (Flotim), hansisi (Semau), Baranusa (Pulau

55

Desember 2009

Pantar)- Pembangunan Kapal Motor Penyeberangan dengan

kapasitas 200 GRT dan 600 GRT.- Lanjutan pembangunan pelabuhan laut di Komodo

(Manggarai barat), Maumbawa (Ngada), Waewole(Manggarai Timur), Reo (Manggarai), Larantuka (FloresTimur).

- Program Pembanguan transportasi laut dengan kegiatansubsidi angkutan laut perintis pada rute R13, R14 danR15.

- Program Pembangunan Transportasi Udara dengankegiatan subsidi angkutan udara perintis rute Kupang-Sabu, Sabu-Waingapu, Kupang-Atambua.

- Perpanjangan landasan Pacu dari 900 meter menjadi 1400meter pada nandara Lekunik (Rote Ndao), Tardamu (Sabu),Wunopito (Lembata) dan Gewayan Tana (Flotim).

- Pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan padabandara Mali (alor), haliwen (Belu), bandara Frans SalesLega (Manggarai), Tambolaka (SBD), Aroeboesman(Ende), Soa (Ngada), Umbu Mehang Kunda (Sumba Timur).

- Peningkatan Peralatan Navbigasi Penerbangan padabandara EL Tari, Waioti (sikka), Umbu Mehang Kjunda(Sumba T imur), Komodo (Manggarai Barat) danTambolaka (SBD).

- Sub Sektor Transportasi Darat- Sub Sekrtot Transportasi Laut.- Sub Sektor Transportasi Udara.

Mengacu pada diskusi dan referensi tersebut perludiprtimbangkan program kabupaten TTS dan kabupaten Belusebagai kabupaten yang menjadi fokus kunjungan masa resessaya kali ini sebagai berikut :

KABUPATEN TTS• Usulan Program Pembanguan Infrastruktur (proposal

56

Desember 2009

terlampir) untuk bidang-bidang berikut dengan total danasebesar Rp 266.750.000.000 (dua ratuds enampuluh enammiliar 750 juta rupiah).

• Bidang Sarana dan Prasarana Irigasi berupa pembangunanbendungan, dan rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigsi

• Bidang prasarana jalan berupa peningkatan dan pemeliharaanjalan serta pembangunan jembatan

• Program Pengembangan kawasan pemukiman terpadu yangterdiri dari :- Pembangunan rumah sehat semi permanen type 36m2

sebanyak 225 unit.- Pembangunan prasarana lingkungan terdiri dari :

+ Pembangunan dainase lingkungan 7500 km.+ Pembangunan jalan lingkungan 6722 km.+ Pembangunan 5 unitt pasar desa.+ Pembangunan sub BTS di 20 desa.

BELUDalam pertemuan saya dengan bupati dan mitra kerja

terkait terungkap usulan-usulan :• Pembanguan Wilayah perbatasan di daerah tertinggal di

kabupaten belu teridir idari• Pengembangan perekonomian kawasan perbatasan berbasis

sumber daya lokal• peningkatan kualitas SDM masyarakat perbatasan melalui

peningkatan pelayanan sarana sosial dasar• penyediaan pemukiman yang layak melalui peningkatan

pelayanan prasarana dasar pemukiman• peningkatan pelayanan transportasi untuk mengatasi

keterisolasian wilayah perbatasan dari pusat-pusatperumbuhan

• penguatan aspek pertahanan dan keamanan di wilayahperbatasan

Dalam diskusi terbatas dengan bupati Belu ada sejumlah

57

Desember 2009

isu yang perludiperjuangkan terutama :• Usulan peningkatan

status jalan provinsimenjadi jalan negaraberkaitan denganletak kabupaten Beluyang berbatasan lang-sung dengan negaraTimor Leste.

• Membuka isolasidesa-desa sepanjangperbatasan dengancara membangunjalan yang menghu-bungkan desa-desatersebut sepanjanggaris batas RI danTimor Leste.

• Pengembangan fasili-tas pelabuhan bong-kar muat Atapupu.

• Pembangunan fasilitas keselamatan penerba-ngan danpeningkatan peralatan navigasi pada bandara Haliwen.

Perspektif Masyarakat termasuk Orang Desa, LSM, danAkademisi :• Forum Academia NTT ; Ada issu-issu aktual yang diangkat

dari pertemuan untuk dikawal oleh forum ini adalah : 1)Memba-ngun Gerakan Memanen Air, 2) Meramaikan LautSawu, 3) Pendidikan politik bagi masyarakat, 4) Issueperbatasan celah Timor & Australia. Sebagai tindak lanjut daripertemuan ini saya mendorong anggota forum yang memilikikeahlian dalam bidang pengelolaan sumber daya air untuk

“...dalam momen ini sayamempertegas bahwakekuatan persaudaraan danpertemanan merupakanlandasan dari pendekatankita selama ini, karena itutidak banyak terungkappermintaan-permintaanyang sifatnya spontanitas.Sebaliknya di atas prinsippersaudaraan danpersahabatan yang telahterjalin selama ini merekapercaya bahwa apa yangsaya perjuangkanmerupakan bagian dariperjuangan mereka...”

58

Desember 2009

mengusulkan pilot proyek gerakan memanen air di kabupatenSabu, selain itu untuk meningkatkan aktfitas lalu lintas lautdi perairan laut Sawu, saya bersama dengan rekan Komisi Vdapil NTT akan memperjuangkan di DPR RI bersama mitraterkait.

• Jaringan LSM ; Dalam rangka mengawal program-programinfrastruktur pedesaan, jaringan sepakat melakukan evaluasikerja program infrastruktur desa dari dana APBN kemudianakan ditindaklanjuti dengan seminar hasil evaluasi yang akanmengundang Dinas PU sebagai Satker dan saya sendiri berjanjiakan hadir dan ikut membahas temuan jaringan LSM.Direncanakan 1 (satu) LSM akan megevaluasi 1 proyekPengembangan Infrastrukturt Perdesaan dan proyekinfrastruktur dasar lainnya di daerah binaan LSM masing-masing.

• Masyarakat di Desa-Desa ; Dalam momen ini sayamempertegas bahwa kekuatan persaudaraan dan pertemananmerupakan landasan dari pendekatan kita selama ini, karenaitu tidak banyak terungkap permintaan-permintaan yangsifatnya spontanitas. Sebaliknya di atas prinsip persaudaraandan persahabatan yang telah terjalin selama ini merekapercaya bahwa apa yang saya perjuangkan merupakan bagiandari perjuangan mereka. Namun, berdasarkan pengalamanbermitra dengan masyarakat selama ini, mereka berhasilmerumuskan sejumlah isu yang berkaitan dengan infrastrukturdasar perdesaan, seperti akses transportasi (ke tempat-tempat pelayanan umum seperti pasar, kesehatan,pendidikan, dan pemerintahan), air bersih, listrik, perumahandan infrastruktur dasar lainnya. Terungkap pula bahwa usulanuntuk mengatasi permasalahan di bidang-bidang tersebuttelah kerap kali diajukan melalui forum musrenbangdes setiaptahun, namun realisasinya kebanyakan berbeda denganusulan mereka. Karena itu mereka berharap saya dapatmemperjuangkannya melalui mekanisme yang ada selama 5tahun ini.***

59

Dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 periode 1-31 Januari 2010 ini saya telah mengikuti sejumlahkegiatan di tingkat Fraksi, Komisi-V, Badan Anggaran, dan

Panitia Ad-Hoc di MPR-RI.Dalam setiap kegiatan, baik di fraksi, Komisi V, Badan

Anggaran, maupun Panitia Ad-Hoc MPR-RI, saya tak henti-hentinyamenyuarakan keberpihakan kepada kebijakan yang pro rakyatdalam trilogi pro poor, pro job dan pro growth. Dengan berpijakpada trilogi tersebut, saya secara konsisten menyuarakan agarsemua pihak senantiasa menyadari pentingnya menjalankanperan masing-masing sesuai dengan amanat partai yang tertuangdalam arah dan garis perjuangan partai, manifesto perjuangandan prioritas pembangunan partai Gerindra. Dengan acuantersebut, menurut saya setiap pendukung Gerindra harusmemperlihatkan sikap kritis, sensitif dan responsif terhadap setiapgejala penyimpangan baik dalam bentuk kebijakan maupuntindakan yang dinilai dapat membawa dampak negatif bagi

Pembangunan YangBerpihak RakyatMiskin?Anggarkan Rupiah Murni !

60

Januari 2010

tercapainya perjuangan partai ini. Petani, nelayan dan pedagangpasar tradisional adalah kelompok-kelompok basis yang telahsekian lama termarjinalkan, karena itu, Gerindra yang telahmenaruh perhatian khusus dan telah menjalin hubungan baikdengan mereka, harus terus menerus menjadi mitra perjuanganyang setia, jujur dan dedikatif.

Di Komisi V DPR-RI, saya memberi perhatian seriusterhadap sejumlah isu yang berkenaan langsung dengan hajathidup orang banyak terutama lapisan masyarakat yang sehari-hari masih berkutat dengan upaya pemenuhan kebutuhan pokokseperti pangan dan perumahan. Hal itu tampak pada sikap danpandangan-pandangannya selama menjalankan fungsi legislasi,penggaran dan pengawasan sebagai berikut.

Fungsi Legislasi.Pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 periode 1-

31 Januari 2010 ini saya telah banyak mencurahkan perhatiannyakepada upaya terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakatberpenghasilan rerndah terhadap aspek perumahan, denganmenyampaikan sejumlah alasan rasional tentang pentingnyamerevisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Permukiman dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985tentang Rumah Susun. Atas kepeduliannya yang tinggi terhadappermasalahan perumahan tersebut, saya kemudian ditugaskanoleh Pimpinan Fraksi Gerindra untuk duduk dalam Tim KerjaPembentukan RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR-RI tentangPerubahan atas UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman dan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Fungsi Penganggaran.Seperti pada masa sidang I, pada masa sidang II ini, saya

masih secara konsisten mengajukan hasil telaahan dan pikirankritisnya kepada kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V

61

Januari 2010

DPR-RI, terutama Kementerian PDT atas kinerja mereka dalamperencanaan dan penganggaran yang dipandang kurang sinkrondengan implementasinya. Berkaitan dengan itu, saya menyorotipentingnya Kementerian PDT mengalokasikan anggaran yanglebih besar dari sumber dari rupiah murni, daripada pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) karena sangat naif apabila pemerintahmengandalkan PHLN untuk pembangunan daerah tertinggal,padahal dari hasil evaluasi, anggaran dari sumber PHLN selalusulit diserap secara optimal karena banyaknya persyaratan yanggagal dipenuhi oleh pemerintah RI. Dampaknya adalah, sepertiyang terjadi pada Tahun Anggaran 2009, terbengkalainya berbagaiprogram pengentasan daerah tertinggal yang langsungbersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Ini tentu sajakontraproduktif dengan prioritas pembangunan tahun anggarantersebut yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanandasar dan pembangunan perdesaan, percepatan pertumbuhanyang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yangdidukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energy.

Fungsi Pengawasan.Mandegnya arus perhubungan dan transportasi laut yang

mengakibatkan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) danberbagai kebutuhan pokok di sejumlah kabupaten/kota di NusaTenggara Timur dalam periode November-Januari 2010 telahmenjadi fokus perhatian saya dalam rapat-rapat dengar pendapatmaupun rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan RI. Dalamsetiap rapat tersebut, secara berulang kali saya menyorotilambannya kinerja pemerintah dalam meng-address isu-isutransportasi laut, yang berdampak pada stagnannya arus barang,maupun manusia baik antar provinsi maupun antar kabupaten/pulau di provinsi NTT. Isu-isu tersebut kemudian memuncak padaminggu terakhir bulan Januari 2010 dan mengakibatkan terjadinyakrisis listrik di Kabupaten Sabu-Raijua.Krisis tersebut berdampak

62

Januari 2010

pada lumpuhnya akti-vitas perkantoran yangmenggunakan listrik PLNyang selama ini meng-gunakan bahan bakarsolar (Media IndonesiaSenin 25 Januari 2010).Karena itu dalam RapatKerja dalam rangkaEvaluasi Program/Kegiatan TA 2009 danPersiapan Program/Kegiatan 2010 padatanggal 25 Januari 2010dengan tegas menya-takan agar MenteriPerhubungan segeramengambil tindakanuntuk mengendalikandampak krisis BBM dipulau tersebut dan diwilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, saya jugameminta agar Kementerian Perhubungan menyediakan kapal lautdengan gross gegister ton (GRT) yang sesuai dengan karakterlaut di NTT yang bergelombang tinggi. Pada saat itu, 7 kapalFerry yang beroperasi di perairan NTT kapasitanya hanya 500-600 GRT, padahal yang dibutuhkan adalah kapal dengan kapasita1.200-2000 GRT, seperti diutarakan oleh Manager OperasionalPT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang Arnoldus Yansen, diKupang (Antara Kamis, 14 Januari 2010).

Terkait dengan upaya mengatasi masalah transportasi lautdi NTT seperti yang lantang disuarakan oleh saya di Komisi VDPR-RI, pada tanggal 23 Maret 2010, Kementerian Perhubungan

”...Kementerian PDTharus mengalokasikananggaran yang lebihbesar dari sumber rupiahmurni, daripadapinjaman/hibah luarnegeri (PHLN), karenasangat naif apabilapemerintahmengandalkan PHLNuntuk pembangunandaerah tertinggal,...PHLN selalu sulit diserapsecara optimal karenabanyaknya persyaratanyang gagal dipenuhi olehpemerintah RI...”

63

Januari 2010

RI menyerahkan sebuah kapal Ferry dengan bobot mati 650 GT,kepada pemerintah NTT dengan tujuan untuk meningkatkan arusangkutan manusia dan barang di provinsi dengan corak kepulauanini (Kompas, 24 Maret 2010).***

64

65

Kegiatan utama saya pada Masa Sidang II TahunSidang 2009-2010 periode Februari 2010 ini masih berkisarpada rapat-rapat di Fraksi Gerindra, Komisi V DPR-RI, Badan

Anggaran, Panitia Ad-Hoc, dan Paripurna. Selain itu, saya jugaterlibat dalam berbagai aktifitas yang masih berada dalam cakupanpelaksanaan fungsi konstitusional seorang anggota DPR-RI yaitumelaksanakan penugasan komisi V ke daerah-daerah untukmelakukan sosialisasi UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas AngkutanJalan di Provinsi Bali, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.Berikut ini adalah uraian kegiatan saya yang paling menonjol baikdi Fraksi Gerindra, Komisi V, maupun Badan Anggaran DPR-RI.

Di Fraksi Gerindra.Dalam upaya mempertahankan hubungan dan komunikasi

yang berkelanjutan dengan konstituennya, pada Masa Sidang IITahun Sidang 2009-2010, periode Februari 2010, saya melanjutkanupaya yang telah dirintis pada bulan sebelumnya, yakni menembus

Rumah RakyatIndonesia RayaMengentaskan Kendala KomunikasiDengan Konstituen

66

Februari 2010

kendala komunikasi dengan konstituen dan simpatisan Gerindradi NTT dengan menginisiasi berdirinya sebuah jejaring yangmengaitkan anggota DPR dan DPRD, Para Pengurus Partai dariTingkat DPD sampai ke Ranting, Para Kader, Relawan, Konstituendan Simpatisan Gerindra di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur.Jaringan yang kemudian dideklarasikan pada tanggal 6 Februari2010 di Kupang itu, bernaung di bawah Rumah Rakyat IndonesiaRaya yang mengandalkan trust dan kesetiaan.”

Rumah Rakyat Indonesia Raya ini menurut saya, layaknyasebuah JARINGAN SATELIT yang menjembatani PARLEMEN denganRAKYAT sehingga persoalan-persoalan aktual maupun strategisdapat dikelola secara sigap dan proporsional. Untuk itu RumahRakyat Indonesia kemudian membuka LAYANAN ASPIRASI RAKYATNTT melalui:• Po Box Rumah Rakyat Indonesia Raya 555• HP SMS Rumah Rakyat Indonesia Raya 081 259 333 555; dan• Facebook Rumah Rakyat Indonesia Raya

Mengapa Rumah Rakyat Indonesia Raya?Setidaknya ada empat alasan mendasar yang mendorong

lahirnya Rumah Rakyat Indonesia Raya, yaitu (1) Hubungan antararakyat dan parlemen yang masih banyak hambatannya, terutamasoal akses rakyat untuk menyampaikan aspirasi yang bebashambatan; (2) Terbatasnya mekanisme dan ruang untukmembangun hubungan rakyat dan parlemen; (3) Akses terbukahanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) namun yangdapat berinteraksi langsung biasanya hanyalah segelintirkelompok masyarakat, sehingga parlemen seringkali tidak dapatmenyerap aspirasi rakyat secara optimal; dan (4) Kebutuhan akansebuah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyatmaupun parlemen tersebut secara interaktif.Apa yang unik dari Rumah Rakyat Indonesia Raya?

67

Februari 2010

Selain untuk me-nembus kebuntuankomunikasi politikantara rakyat de-ngan parlemen, Ru-mah Rakyat Indone-sia Raya diopti-malkan menjadiwahana penguatanakses publik kepadaparlemen sebagaibentuk penghar-gaan bagi konsti-tuen; dan diarahkanmenjadi wahanapendidikan politikuntuk mendukungtercapainya erapolitik transaksionalpositif dan bukan-nya materi. Dengandemikian akantampak sejauh mana

anggota parlemen memberdayakan konstituen dan mencari solusinyata memecahkan issue berbasis rakyat.

Mandat Rumah Rakyat Indonesia Raya?Sebagai sebuah media, Rumah Rakyat Indonesia Raya

memiliki mandat, secara collective collegial menjalankan peranFasilitator/Mediator dalam rangka memperjuangkan,menanamkan, mengembangkan dan menegakkan jati diri, visimisi, prinsip-prinsip dan pokok-pokok perjuangan sesuai dengan

Rumah Rakyat Indonesia Rayaberdiri di atas Fondasi berupaAspirasi yang merupakanmanifestasi dari menguat,meluas, dan memuncaknyaissue-issue social, ekonomi,politik, dan hankamnassebagai akibat dariberkembangnya fenomenainkonsistensi, inkonstitusi,dan melemahnya jati diribangsa seperti yang telahdiulas dalam MukadimahManifesto PerjuanganGERINDRA; dengan BangunanUtama adalah Gotong Royong,Kedaulatan, Kemandirian,Persamaan HAK, Disiplin, danMusyawarah.

68

Februari 2010

Manifesto Perjuangan GERINDRA yaitu membangun kembali In-donesia Raya dengan berbagai strategi yang konstitusional antaralain (1) menggalang dan mengembangkan hubungan kemitraanyang mutualistis; (2) melakukan analisis issue strategis berbasisrakyat; (3) merumuskan rencana aksi untuk merespon setiap is-sue yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat; (4) Mengeksekusirencana aksi disertai pemantauan yang sistematis, dimana rakyatsebagai aktor utama; dan (5) melakukan evaluasi dan umpan balikbesama rakyat secara berkala.

Platform Rumah Rakyat Indonesia Raya?Rumah Rakyat Indonesia Raya berdiri di atas Fondasi

berupa Aspirasi yang merupakan manifestasi dari menguat,meluas, dan memuncaknya issue-issue social, ekonomi, politik,dan hankamnas sebagai akibat dari berkembangnya fenomenainkonsistensi, inkonstitusi, dan melemahnya jati diri bangsa sepertiyang telah diulas dalam Mukadimah Manifesto PerjuanganGERINDRA; dengan Bangunan Utama adalah Gotong Royong,Kedaulatan, Kemandirian, Persamaan HAK, Disiplin, danMusyawarah.

Filosofi Rumah Rakyat Indonesia Raya?Do not think for a Constituent. Think as a Constituent!

Dengan paradigma berpikir seperti ini, setiap anggota RumahRakyat Indonesia Raya baik yang saat ini menjadi wakil rakyat diparlemen, maupun rakyat itu sendiri senantiasa mempertahankannilai-nilai luhur, kehormatan dan martabat mereka sebagai seorangkonstituen.

Siapa Yang Mengelola Rumah Rakyat Indonesia?Saat ini Rumah Rakyat Indonesia Raya dikelola oleh seorang

sekretaris eksekutif yang berkedudukan di Kupang, ibukota provinsiNusa Tenggara Timur, dan sehari-hari bersinergi dengan sel-sel

69

Februari 2010

jaringan yang berada di ibukota negara Jakarta, setiap kabupaten,kecamatan dan desa di NTT.

Di Komisi V DPR-RI.Pada masa sidang II Tahun Sidang 2009-2010 saya scara

serius mencurahkan perhatian terhadap upaya/perjuangankaryawan PERUM DAMRI di Departemen Perhubungan, dalamrangka memperoleh hak-hak mereka seperti antara lain (1)menaikkan batas usia pensiun menjadi 56 tahun; (2) kejelasanperhitungan jaminan hari tua; (3) penyesuain gaji karyawan sesuaistandar gaji PNS yang berlaku saat ini; dan (4) jaminan kesehatankaryawan melalui kerjasama dengan asuransi.

Dalam upaya mendapatkan hak-haknya itu, para karyawanDAMRI yang diwakili oleh Forum Peduli Nasib Karyawan DAMRI,pada tanggal 6 Januari 2010 melakukan audiensi dengan komisiV DPR-RI dalam rangka mencari dukungan politik Komisi V DPR-RI dengan harapan hak-hak mereka yang telah diperjuangkansejak tahun 2001 mendapat perhatian selayaknya dari ManajemenDAMRI. Dan atas perhatian serius yang telah diberikan oleh poksiGerindra di Komisi V DPR-RI, Forum Peduli mengirim Surat UcapanTerimakasih pada tanggal 6 Februari 2010. Selanjutnya, masihdalam rangkaian upaya tersebut, Forum memohon waktu audiensikhusus dengan Anggota Poksi Gerindra di Komisi V, Komisi VI danKomisi IX. Audiensi tersebut akhirnya dilaksanakan pada tanggal25 Februari 2010 di Ruang Rapat Fraksi Gerindra DPR-RI NusantaraI Lantai 17. Dalam audiensi itu Forum membeberkan riwayatperjuangan mereka yang telah mencapai 10 tahun, namun belumdapat dipenuhi oleh Manajemen dan Direksi DAMRI. Karena itu,Forum berharap, Fraksi Gerindra dapat berjuang bersama-samamereka melalui mekanisme yang tersedia di Komisi DPR-RI.Menanggapi keluhan Forum, anggota Poksi Gerindta di Komisi V,Komisi VI dan Komisi IX—DPR RI menyarankan kepada Forum agarmencari dukungan juga dari fraksi-fraksi lainnya, sehingga pada

70

Februari 2010

saatnya nanti perjuangan Forum tersebut dibahas lintas fraksi,dan dengan demikian dapat berdampak signifikan terhadapmereka. Selain audiensi seperti diuraikan di atas, sebagiananggota Forum secara khusus mendatangi saya di ruang kerjanyauntuk menyatakan terimakasih dan memohon agar Partai Gerindramelalui saya tak henti-hentinya menyuarakan perjuangan Forumdemi nasib lebih dari 24.000 karyawan di seluruh tanah air.

Rekomendasi AksiBerangkat dari kesungguhan dan ketulusan membantu pemecahanmasalah yang sedang dihadapi oleh Forum DAMRI, poksi Gerindradi Komisi V, VI dan IX di DPR-RI, menyatakan akan melakukanpemantauan dan pengawalan secara berkelanjutan dan terusmenerus di masing-masing komisi, terutama pada saat komisimembahas agenda yang berkaitan langsung dengan isu ForumDAMRI tersebut.

Di Badan Anggaran DPR-RIAnalisis dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah

sebagai bagian dari upaya-upaya pembenahan mekanisme danstrategi perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunanmenjadi salah satu instrumen pengawasan yang dioptimalkanfungsinya melalui Badan Anggaran DPR-RI. Terhadap LaporanPertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2008 misalnya, sayamenyayangkan:(1) Disclaimer berulang yang (menurut BPK) disebabkan antara

lain oleh kelemahan system pengendalian iternal;ketidakpatuhan pemerinta terhadap peraturan perundang-undangan; belum jelasnya penyajian ekuitas Bank Indonesiasebagai investasi permanent lainnya kepada LKPP.

(2) Terjadinya kecenderungan pengabaian lembaga penegakhukum terhadap temuan penyelidikan BPK tentangketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-udangan.

71

Februari 2010

(3) Berlanjutnya kebija-kan PHLN yang terusdijalankan oleh peme-rintah dari tahun ketahun.

(4) Tidak jelasnyaanalisis dan dampakpositif maupunnegetif yangdiakibatkan oleh lon-jakan harga minyakpda tahun 2008.

Atas penjelasanpemerintah yang menya-takan telah melakukananalisis dan tindak lanjutterhadap penyebab dis-claimer terutama menge-nai kelemahan sistimpengendalian intern danketidakpatuhan terhadapperaturan perundang-undangan, saya melalui Pandangan Akhir Fraksi Gerindra TerhadapRancangan Undang-undang tentang Pertanggung-jawaban atasPelaksanaan APBN TA 2008, berpendapat, pemerintah tetap harusmembuktikan kesungguhannya melaksanakan efisiensi anggarandan penggunaannya dengan sedapat mungkin menghindariterulangnya kasus-kasus (1)-(4) di atas dengan cara :• Melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara /

Lembaga (K/L) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran setrtamenerapkan sistim pemberian imbalan dan sanksi (rewarddan punishemnt system) kepada K/L termasuk satuan kerja

“...atas penjelasanpemerintah...penyebabdisclaimer terutamadikarenakan kelemahansistim pengendalian in-tern dan ketidakpatuhanterhadap peraturanperundang-undangan, sayameminta pemerintahuntuk membuktikankesungguhannyamelaksanakan efisiensianggaran danpenggunaannya dengansedapat mungkinmenghindari terulangnyakasus-kasus tersebut...”

72

Februari 2010

pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan.• Menyederhanakan mekanisme pemindatanganan/hibah aset

yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuankepada pemerintah daerah

• Menyempurnakan mekanisme pencairan/penarikan pinjamanluar negeri sehingga dana talangan yang belum terselesaikandapat diminimalkan.

• Mengkaji dan menyempurnakan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudahtidak sesuai lagi dengan Undang-Undang di bidang keuanganNegara serta memberikan punishment kepada K/L yangmengelola PNBP di luar mekanisme APBN;

• Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI berkaitan dengan hasilpemeriksaan atas LKPP tahun 2008 yang belum diselesaikansesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

• Mengoptimalkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)untuk melakukan review atas LKPP dan LKKL;

• Dalam RUU APBN Perubahan, pemerintah melengkapi denganusulan kriteria mengenai besaran anggaran tertentu yangdapat melebihi pagu anggaran.

• Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporankeuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber DayaManusia (SDM) bagi pegawai di K/L dan pemerintah daerah.

Rekomendasi AksiSemenjak penegasan di atas di sampaikan dalam forum

Rapat Paripurna, Fraksi Gerindra menyatakan akan melakukanpengawalan secara intensif hingga disclaimer BPK dalampenyelidikan Pelaksanaan APBN tidak terjadi lagi dan dalamrangka itu Fraksi Gerakan Indonesia Raya sekali lagi menegaskandukungan diterapkannya reward dan punishment terhadap K/Lyang tidak mengindahkan rekomendasi ini.

73

Februari 2010

PenutupLaporan Kerja ini dibuat dalam kerangka pertang-

gungjawaban konstitusional saya terhadap fungsi fungsi DPR yangsedang diemban saat ini, sekaligus sebagai media berbagiinformasi dengan semua pihak yang membu-tuhkannya.***

74

75

Laporan Kerja bulan Maret 2010 ini berisi butir-butir temuandari hasil Kunjungan Kerja Periode Reses Masa Sidang II

T a h u nSidang 2009-2010 yang berlangsung pada tanggal 1-30 Maret

2010 dengan uraian sebagai berikut.

Kunjungan Kerja Individu

Kemitraan DPR(D) dengan Rakyat.Sebagai follow up kegiatan sebelumnya, pada bulan Maret

2009 ini untuk kepentingan penguatan dan pemantapan partaidan Fraksi Gerindra, dalam kunjungan kerja individu di NTT, sayamelakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota DPRDkabupaten dan provinsi dari Gerindra dalam rangka membahasisu-isu aktual di berbagai bidang termasuk pengembanganmasyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.Tujuannya adalah untuk menemukan issu-issu bersama dari DPR

RESES II

Bertindak SebagaiKonstituen & TinggalBersama RakyatBentuk Pemantauandan PengawasanKolaboratif.

76

Maret 2010

dan masyarakat untuk diusulkan melalui mekanisme perencanaandan penganggaran yang berlaku, mulai dari Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hinggaMusrenbangnas. Selanjutnya DPR(D) dan masyarakat berbagiperan dan tanggung jawab untuk mengawal usulan-usulantersebut dalam seluruh rangkaian sejak proses perencanaan danpenganggaran, pelaksanaan/implementasi, monitoring/evaluasi,pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Optimalisasi RRIRPelaksanaan peran dan tanggung jawab yang diemban

masing-masing pihak, untuk saat ini dikontrol dalam sebuahkerangka kerjasama yang mutualistik melalui media Rumah RakyatIndonesia Raya (RRIR). Karena strategisnya RRIR itu, dalamkunjungan kerja indidividu ini pula saya memberi perhatian seriusterhadap upaya optimalisasi fungsi RRIR dengan memfasilitasipengelola RRIR di Kupang untuk terus menerus menyebarluaskaninformasi tentang RRIR melalui berbagai media dan kesempatan.Untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki akses kemedia sangat kecil, misalnya kelompok petani, buruh, dan kaumperempuan desa, saya mendorong pengelola untuk menemuianggota masyarakat dari kalangan tersebut dan membahaspeluang-peluang kerjasama untuk menambah penghasilankeluarga, misalnya dengan budidaya tanaman sayuran dan ternakkecil. Diharapkan dalam proses membangun kemitraan, analisismasalah, pengembangan rencana aksi, implementasi dan moni-toring maupun evaluasi dan feedback pengelola maupun kelompokmasyarakat dapat menyerap aspirasi masing-masing, menemukanissu bersama dan menggagas pemecahannya secara bersamapula. Gagasan-gagasan tersebut disambut dengan antusias olehpengelola dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pengelolabersama-sama dengan sejumlah relawan Indonesia Raya diKupang. Pendekatan seperti ini akan diperluas dan diimpelentasi

77

Maret 2010

secara bertahap dik a b u p a t e n -kabupaten lain diPulau Timor, Sumba,Rote Ndao, Sabu, danwilayah lainnya diNTT.

Rekomendasi AksiM e l i h a t

strategisnya posisiRRIR dalam konfigu-rasi pengembangank a p a s i t a smasyarakat dan DPR(D) di ber-bagaibidang terma-sukpolitik, sosial maupuneko-nomi di NTT,maka saya me-nyarankan agar me-dia tersebut dija-dikan filter untukm e n g g e m b l e n gkader-kader baru

Gerindra Pra Ham-balang. Untuk men-capai tujuan tersebut sayameminta kepada alumni Hambalang untuk menyusun kurikulumpelatihan kader dan dengan dukungan anggota DPR(D) provinsimaupun kabupaten/kota, menyelenggarakannya secara teratursesuai dengan kebutuhan dan jadwal Hambalang.

Tidur di Rumah rakyat: Mendorong Perubahan Perilaku

Dalam semangat “berdiri samatinggi, duduk sama rendahberat sama dipikul, ringansama dijinjing” saya datangmenemui konstituen sepertiyang biasa saya lakukansebelum menjadi anggota DPR.Pada agenda kunjungan kerjapribadi masa reses bulanMaret 2010 ini, saya datang kedesa Usapinasi kecamatanPolen, TTS, tinggal danmembaur dalam kondisi apaadanya di masyarakat. Dalamsemangat kemitraan sejatiitulah keduabelah pihak,anggota DPR dan masyarakatkonstituen maupunsimpatisannya salingmenyerap aspirasi yangsesungguhnya.

78

Maret 2010

DPR(D)Kemitraan sejati, adalah sebuah keniscayaan dalam suatu

simbiosa yang mutualistik. Keterbukaan dan kerelaan untukberbagi menjadi syarat utama dalam membangun danmelestarikan kemitraan sejati itu. Dalam semangat “berdiri samatinggi, duduk sama rendah dan berat sama dipikul, ringan samadijinjing” saya datang menemui konstituen, dan seperti yangbiasanya sebelum menjadi anggota DPR, saya pada agendakunjungan kerja pribadi pada masa reses bulan Maret 2010 ini,datang ke desa Usapinasi kecamatan Polen, TTS, tinggal danmembaur dalam kondisi apa adanya di masyarakat. Dalamsemangat kemitraan sejati itulah keduabelah pihak, anggota DPRdan masyarakat konstituen maupun simpatisan saling menyerapaspirasi yang sesungguhnya. Di situlah DPR melakukan observasisuasana masyarakat berkaitan dengan terbatasnya ketersediaanair bersih, dan infrastruktur pendukung sosial, ekonomi, kesehatan,pertanian, dll.

Kebiasaan mendekatkan diri dengan masyarakatkonstituen, dengan cara datang dan tinggal bersama di rumahmasyarakat ini mengundang simpati anggota DPRD TTS, dansecara spontan mereka mengikuti jejak saya, datang, tinggal,mengamati, bicara, mendengar dan saling berbagi. Di situlahisu-isu strategis dan isu-isu aktual bertautan dalam hidupkeseharian konstituen dan masyarakat (desa) pada umumnya.Anggota DPR(D)pun dapat merasakan langsung kondisi hidup yangsesungguhnya sehingga diskusi berjalan natural, dan denganmudah DPR(D) dan masyarakat dapat mengidentifikasi isubersama dan berbagi peran sehingga semua pihak mendapatkanmanfaat apabila isu tertentu dipecahkan. Isu-isu tersebutkemudian diformulasi dalam format program, untuk diperjuangkanpada masing-masing jenjang kewenangan. Misalnya yangmenyangkut P2IP akan diperjuangkan melalui Komisi V DPR RIatau komisi lain yang relevan di jenjang kabupaten maupun

79

Maret 2010

provinsi. Dalam suasana itu pula saya menemukan ternyatamasyarakat sendiri tidak banyak usulannya, yang penting bagimereka adalah DPR(D) yang mereka pilih, selalu menjadi bagiandari mereka yang kapan saja dapat dihubungi melalui berbagaimedia. Sesungguhnya, itulah kerinduan mereka terhadap wakilnya.Menanggapi usulan-usulan masyarakat tersebut, sayamendorong masyarakat untuk melakukannnya dalam skala kecil(pilot) dulu, dan setelah semua paham metodenya barudiaplikasikan dalam skala yang lebih luas. Dengan pendekatanini, masyarakat/rakyat bersama wakilnya sama-sama belajar“menemukan” sehingga peluang untuk “melakukan” yang menjadiprasyarat sustainability dari sebuah tindakan sudah tergambarpada tahap ini. Tujuan akhirnya adalah tercapainya perubahanperilaku semua pihak, baik DPR(D) maupun masyarakat/rakyatdalam bersama-sama membedah isu, menggagas rencana aksi,menjalankan dan memantaunya, serta mengevaluasi agardinamika demokratis senantiasa menjadi warna kehidupan.

Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI: MalukuAda 2 isu strategis yang menjadi pusat perhatian kunjungan

kerja Komisi V DPR-RI kali ini. saya mendapat giliran untuk datangke Kabupaten/Kota Tual untuk mengamati perkembanganpembangunan infrastruktur di kedua kabupaten/kota tersebut. Darihasil pengamatan tersebut, saya menyimpulkan adanya dua halyakni adanya ketimpangan antara kondisi infrastruktur pemerintahdan pusat-pusat pelayanan publik. Dapat dilihat dengan kasatmata, bangunan kantor Bupati, Kantor DPR dan Rumah Jabatanterlihat sangat menyolok baik dari desain arsitektur maupunperlengkapannya; dibandingkan dengan misalnya, bangunanpasar, sekolah dan rumah sakit di ibu kota ke dua kabupaten/kotatersebut. Di Tual, misalnya, terminal penumpang angkutan lautsudah tidak layak lagi bagi manusia karena saat ini bangunannyasudah tak berdinding, dan yang tinggal hanyalah seng penutup

80

Maret 2010

atap, lantai tanah, dan tidak fasilitas keamanan pelayaran samasekali tidak tersedia. Sementara itu, mengenai kondisitransportasi di wilayah Maluku Tenggara Barat wakil bupatiMaluku Tenggara Barat berkomentar bahwa “…kapal laut yangmengangkut manusia, sudah tidak manusiawi lagi karena padasetiap pelayaran dari dan keluar dari kabupaten Maluku Tenggara,manusia, hewan dan barang, bercampur aduk menjadi satu di atasgeladak…” dan sudah barang tentu tidak nyaman dan tidakhigienis. Menurut bupati, sudah berulangkali dia mengajukantelaahan dan usulan ke pemerintah pusat untuk memberi perhatiankhusus terhadap persolan tersebut namjun sanpai saat ini belumjuga dipenuhi.

Kondisi serupa dapat juga dilihat di bandara Dumatubundi Langgur. Di bandara ini, kerikil bertebaran di landasan pacu.Pada saat kunjungan kerja ini, kepala bandara menyampaikan,sehari sebelum rombongan tiba di Tual, dia menumpulkan tidakkurang dari 2 truk kerikil di landasan pacu bandar udara tersebut.Hal ini tentu saja, mengganggu kenyamanan dan keselamatanpenerbangan yang saat ini menjadi salah satu visi DepartemenPerhubungan RI. Karena itu saya berpendapat agar pemeliharaanfasilitas bandara yang sudah ada harus menjadi perhatian khusus,tidak hanya mengusulkan atau memperhatikan yang baru.Berbagai hasil investigasi terhadap keselamatan penerbanganselama ini menunjukkan peluang terjadinya kecelakaan justrubanyak terjadi akibat faktor tehnis pada bandaranya. Saranaprasarana umum ini terkesan dibangun seadanya, danperlengkapannyapun terlampau jauh dari kelayakan, padahalmenurut hemat saya, justru sarana dan prasarana tersebutlahyang harus dibuat lebih bagus dengan perlengkapan dan kualitaspelayanan yang lebih memadai, karena di situ pula kinerjapelayanan pemerintah dan keberpihakan kepada rakyat tercermin.Kondisi di atas hanyalah segelintir fakta yang menunjukkan betapalebarnya kesenjangan antara Indonesia Bagian Timur dan Indo-

81

Maret 2010

nesia Bagian Barat yang disebabkan oleh timpangnyapembangunan antara kedua wilayah tersebut.

Rekomendasi AksiKe depan, saya berpendapat, perlunya kajian-kajian untuk

menganalisis hubungan sebab akibat ketimpangan pembangunandi kawasan timur Indonesia untuk menemukan evidence based-nya sehingga dengan demikian, perencanaan dan penggarannyabisa lebih efisien dan efektif.

Kunjungan Badan Anggaran DPR-RI ke Kalimantan BaratAgenda kunjungan Badan Anggaran DPR-RI di Kalimantan

Barat diwarnai oleh pembahasan mendalam tentang statusprovinsi tersebut sebagai salah satu wilayah negara kesatuanRepublik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negaraasaing, yaitu dengan negara bagian Serawak, Malaysia Timur.Meskipun telah terhubung melalui jalan darat Pontianak-EntikongKuching di Serawak Malaysia, kondisi sosial ekonomi warga negaraRI sepanjang perbatasan tersebut ternyata tidak semlulus jalanaspalnya.

Ternyata provinsi dengan luas wilayah 147.307 Km2 danjumlah penduduk sebanyak 4.165.308 jiwa yang tersebar di 14kabupaten/kota, 164 kecamatan ini (Permendagri Nomor 6 Tahun2008) masih menyimpan desa-desa yang masih menjadi kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan penanganan khusus terkaitstatus desa-desa tersebut sebagai desa miskin, dan terdepansepanjang garis perbatasan Malaysia dan Indonesia. Tercatat ada1.301 desa (Panduan Kunjungan Kerja Badan Angaran DPR-RI 30-31 Maret 2010) yang terkategori miskin karena kondisiinfrastruktur yang serba terbatas. Karena itu saya melalui BadanAnggaran DPR RI mendesak agar pemerintah daerah kabupaten,provinsi dan pusat melakukan inventarisasi potensi, sumber dayadan penyebab lambatnya pemba-ngunan, termasuk

82

Maret 2010

p e n g e m b a n g a ninfrastruktur didesa-desa tersebutsehingga terdapatsinkro-nisasi dank e s e l a - r a s a np e r e n c a n a a nmaupun pengang-garan di setiaplevel pemerinta-han.

Rekomendasi AksiDalam ranka

menangani pemba-ngunan wilayahperbatasan negarasecara integratif;

bertahap dan berkesinambungan maka saya pada acara KunjunganKerja tersebut meminta kepada Pemerintah provi-nsi KalimantanBarat untuk menyi-apkan berbagai data dan informasi yangmenyangkut antara lain (1) Peta yang memperlihatkan kedudukandesa-desa miskin di antara desa-desa lainnya; (2) wilayahtermasuk pulau yang memiliki potensi konflik dengan negaratetangga; (3) faktor-faktor penyebab konflik; (4) Kekuatan dankelemahan pengamanan dan pengawasan terhadap wilayahperbatasan tersebut, termasuk kesenjangan antara kondisi realdan kondisi idealnya; (6) Kendala yang dihadapi (baik makromaupun mikro) yang dihadapi oleh provinsi Kalimantan Baratdalam upaya pembangunan wilayah perbatasan sesuai denganprioritas pembangunan nasional tentang arah dan pengembanganwilayah perbatsan (Perpres 7/2005 RPJM Nasional 2004—2009);(5) Kekurangan yang dialami oleh pemerintah provinsi dalam

“...saya melalui Badan AnggaranDPR RI mendesak agarpemerintah daerah kabupaten,provinsi dan pusat melakukaninventarisasi potensi, sumberdaya dan penyebab lambatnyapembangunan, termasukpengembangan infrastruktur didesa-desa perbatasan sehinggaterdapat sinkronisasi dankeselarasan perencanaanmaupun penganggaran di setiaplevel pemerintahan...”

83

Maret 2010

rangka menyediakan jangkauan pelayanan dasar di daerahperbatasan maupun daerah tertinggal; (6) Masalah-masalahmendasar yang terkait dengan persoalan keterbatasan anggaran;(7) Langkah strategis yang sudah dilakukan di wilayah perbatasanKalimantan Barat untuk mengimbangi infrastruktur dan daya saingindustri di wilayah perbatasan di Malaysia?; (8) kebijakan danprogram khusus dari pemerintah daerah kabupaten/provinsi danpusat yang terkait dengan daerah perbatasan dan daerahtertinggal dan hasil-hasilnya.***

84

85

Laporan Kerja saya periode April 2010 ini memuat gagasan

dan upaya saya dalam memecahkan berbagai isu baik yang

terkait dengan kebijakan berskala nasional maupun inisiatif-

inisiatif pemberdayaan masyarakat di tingkat regional maupun

lokal. Ada tiga isu di mana saya mencurahkan perhatiannya secara

paripurna, karena dipandang berdampak langsung pada rakyat

dan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang

pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Ketiga isu

tersebut adalah:

1. APBN-P 2010

2. RUU Perumahan dan Permukiman

3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS) Terpadu.

Rumah Untuk MBRTanggungjawab Negara YangBelum Terwujud

86

April 2010

APBN-P 2010 dan Peran Pemerintah mengeksekusi programyang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment.

Kebijakan anggaran yang mengatur sumber penerimaandan pengeluaran pemerintah sesungguhnya adalah salah satuinstrument ampuh yang dimiliki negara untuk menjaminkesejahteraan masyarakat. Apalagi penyusunan rencana,pelaksanaan serta pengawasan anggaran dilakukan secarabersama oleh Pemerintah dengan DPR. Maka adalah ideal sekaliapabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)tersebut dikelola secara lebih adil, berimbang dan meratasehingga tercapai pembangunan yang lebih berpihak padapengentasan kemiskinan.Dengan demikian, semakin besar APBNsemakin merata pembangunan untuk seluruh rakyat.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pada negarauntuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkansebesar-besar kemakmuran rakyat (lihat Pembukaan UUD 1945dan pasal-pasal dalam UUD 1945 baik yang asli maupun hasilamandemennya). Pasal 23 ayat 1 misalnya dengan jelasmenegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraanrakyat. Masih banyak pasal dalam konstitusi yang mengaturdengan jelas hak rakyat dan tugas negara untuk menciptakankesejahteraan bagi seluruh rakyat; tentang pengelolaan ekonomidan sumber daya alam sebesar-besar kemakmuran rakyat; amanahbahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll. Karena itusaya dalam setiap rapat, baik di Badan Anggaran DPR-RI, KomisiV DPR-RI maupun di Panitia Ad-Hoc MPR-RI, secara konsistenmenyuarakan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secaraberkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya amanat UUD 1945tersebut. Dengan kata lain, perubahan anggaran dilakukan karenapertimbangan kesejahteraan rakyat, bukan kepentinganpemerintah atau sekedar menjalankan kebiasaan yang telah

87

April 2010

berlangsung dari tahun ke tahun.APBN-Perubahan 2010 hendak-nya dilandasi oleh spirit tersebut.

Karena itu, berkaca padapelaksanaan APBN, maupunAPBN-P sebelumnya, dapatditarik kesimpulan bahwameningkatnya APBN/P daritahun ke tahun, sangat kecilkorelasinya dengan terpenuhinyakesejahteraan rakyat. Sebagaiilustrasi, APBN meningkat pesatdari Rp 380 triliun (2004)menjadi sekitar Rp 980 triliun(2008). Namun, hasil pemba-ngunan yang diperoleh selama

periode tersebut tidak sebanding. Untuk pengentasan kemiskinan,misalnya, meskipun anggaran kemiskinan meningkat tajam dariRp 18 triliun (2004) menjadi sekitar Rp 70 triliun (2008), akantetapi jumlah orang miskin tidak berkurang secara signifikan. Bilapada tahun 2004 jumlah orang miskin sebanyak 36 juta orangmaka pada tahun 2008 tetap sebesar 35 juta orang. Bahkan jumlahorang miskin kemungkinan akan lebih besar bila survei dilakukansetelah kenaikan harga BBM bulan Mei 2008 (Hendri Saparinidalam buku APBN Yang Menggelembung vs. Kesejahteraan YangMenurun: Perlunya Kebijakan Yang Pro Pengentasan Kemiskinan).

Maka, tak pelak lagi, strategi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat mau tidak mau harus dilandasi kebijakanmakroekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinandan peningkatan kesejahteraan rakyat atau pro-poormacroeconomic policy. Tentu saja kebijakan harus dilakukansecara menyeluruh/komprehensif baik pada kebijakan fiskal danmoneter maupun industri dan perdagangan. Di sinilah peran DPR-

“...berkaca padapelaksanaan APBN,maupun APBN-Psebelumnya, dapatditarik kesimpulanbahwa meningkatnyaAPBN/P dari tahun ketahun, sangat kecilkorelasinya denganterpenuhinyakesejahteraanrakyat...”

88

April 2010

RI melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasannya. Kritiksaya terhadap Rancangan APBN-P 2010 yang diajukan pemerintah,dapat dibaca pada naskah Pandangan Akhir Mini Fraksi FraksiPartai Gerakan Indonesia Raya DPR RI Terhadap RancanganUndang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No.47 TahunAnggaran 2009 Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 Beserta NotaPerubahannya.

Rancangan Undang-undang Perumahan Permukiman danKeberpihakannya Terhadap Masyarakat BerpenghasilanRendah (BPR).

Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah masihmengalami baglog pembangunan perumahan sebesar 8 juta unitpada tahun 2009, padahal tujuan utama pembangunannya adalahmemenuhi kebutuhan perumahan bagi kalangan masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) saya memberi masukan agarRancangan Undang-undang (RUU) hasil revisi terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman(UU 4/1992) baik teknis maupun substantif tidak mengabaikanhak-hak rakyat terutama MBR.

Menurut analisis saya salah satu sebab dari mandegnyapembangunan perumahan dan permukiman untuk kalangan MBRtersebut, adalah karena landasan hukum bagi program-programkementerian perumahan rakyat ini, tidak diupdate sesuai denganperkembangan dan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat.Akibatnya kementerian/lembaga yang membidangi pembangunanperumahan rakyat bekerja kurang optimal. Karena itu UU hasilrevisi nanti diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat,bagi pelaksanaan program-program pembangunan di bidangperumahan rakyat tersebut.

Lebih lanjut saya dalam rapat-rapat rutin maupun PanitiaKerja di Komisi V menegaskan agar dilakukan evaluasi programmana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan.

89

April 2010

Misalnya, pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa(Rusunawa) yang banyak dibangun tapi tidak dihuni. Sehingga,yang harus didorong di masa mendatang adalah membangunperumahan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat namunharganya terjangkau, misalnya Perumnas yang nyata-nyata lebihbanyak diminati masyarakat (Lihat lampiran 2 dan 3 untukmenyimak gagasan yang lengkap).

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan PembangunanBerwawasan Lingkungan Melalui Kerjasama Antar Daerah(KAD) Dalam Pengelolaan DAS Benenain secara Terpadu.

Benenain adalah nama sebuah sungai di pulau Timor yangmerupakan urat nadi penyalur kehidupan masyarakat di wilayahitu. Sejarah orang Timor, tidak dapat dipisahkan dengan peransungai Benenain yang secara geografis melintasi 3 wilayahadministrasi pemerintahan yakni kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu. Telah berabad-abadlamanya sungai ini memberikan penghidupan bagi manusia di tigawilayah tersebut, namun sejak tahun 1939 sejarah mencatatBenenain mulai membawa prahara. Bahkan dalam kurun waktu10 tahun terakhir ini masyarakat Belu yang bermukim di hilirBenenain lebih banyak menyimpan catatan kelam bencanadaripada kemakmurannya. Benenain kini lebih sering meluap,menenggelamkan dan menghanyutkan apa saja yang berdiri diatas tanah. Rumah, ternak, tanaman, bahkan nyawa penduduktelah menjadi korban keganasan Benenain. Pada bulan Mei 2000,tercatat 125 orang di kecamatan Malaka Barat dan Malaka TengahKabupaten Belu meninggal dunia dalam sekejap akibat hempasanluapan sungai tersebut. Sejak saat itu Benenain mulai lebih dikenalsebagai penyebar ancaman dan pembawa mala petaka bagipenduduk di dua kecamatan tersebut, dan bersamaan denganberulangnya peristiwa sedih dari tahun ke tahun, masyarakat mulaimencari sebab musababnya.

90

April 2010

Pada tahun 2006, Forum DAS NTT menemukan bahwameluapnya sungai Benenain pada tiap musim hujan berkaitan eratdengan menurunnya daya dukung lingkungan Benenain di wilayahhulu. Forum DAS mencatat luas lahan kritis di wilayah hulu padasaat itu sudah mendekati angka 90%. Aktifitas illegal logging,perladangan berpindah, pembakaran pada sabana, peternakansapi dengan pola penggembalaan dan lepas liar, pertambahanpenduduk dan perluasan pemukiman yang tidak berwawasanlingkungan merupakan sebagian dari sekian banyak tekananterhadap DAS Benenain tersebut. Perekonomian masyarakatpunmelemah bersamaan dengan merosotnya daya dukung lingkungandi wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Maka tidak heran apabiladalam 10 tahun terakhir kasus rawan pangan, kurang gizi, KLBmalaria, diare, dll merebak di 3 wilayah kabupaten tersebut danmenjai persoalan kronis yang hingga hari ini belum terpecahkan.

Pada tahun 2003 pernah dilakukan MOU antar 4 Bupatisedaratan Timor untuk bekerja sama mengelola DAS Benenain-Noelmina tetapi tidak pernah diimplementasikan. Pada tahun 2007juga pernah dilakukan perjanjian kerjasama antara kabupaten dansektor serta stakeholder lain, yaitu deklarasi Buat, TTS, gunamenangani permasalahan DAS Benenain-Noelmina, akan tetapikembali mengalami nasib yang sama, yaitu minimnya upayamengimplemetasikannya. Akhirnya, pada tahun 2008 ditetapkanPerda NTT No. 5/2008 tentang Pengelolaan DAS terpadu yangmewajibkan kerjasama lintas wilayah dan sektoral dalampenangan semua DAS yang bersifat lintas kabupaten di NTT secaraterpadu (Mikael L. Riwukaho, 2010).

Terbitnya Perda 5/2008 yang diharapkan dapat mendorongpercepatan revitalisasi kawasan DAS Benenain ternyata belummembawa dampak apa-apa. Salah satu alasannya adalahlemahnya kemampuan provinsi untuk mendanai programrevitalisasi tersebut. Maka pada tahun 2010, pemerintah provinsi

91

April 2010

NTT dengan dukungan GTZ DeCGG (Decentralization as aContyribution to Good Governance) mengajukan gagasanpengelolaan DAS terpadu tersebut dalam sebuah kerangkaKerjasama Antar Daerah (KAD) dengan harapan, persoalanmenurunnya daya dukung lingkungan DAS Benenain dapatditangani secara holistik dan integratif oleh PEMDA Provinsi NTTdan 3 kabupaten yang dilalui oleh DAS tersebut.

Saya memandang gagasan tersebut adalah sebuah upayastrategis yang berdampak sangat siginifikan terhadap hajat hidupsekitar 1 juta jiwa manusia di wilayah itu. Karena itu sayaterpanggil untuk menyumbang gagasan sekaligus mengawalprogram tersebut dari permulaan, dengan harapan, cita-citannyaagar masyarakat Timor dan NTT pada umumnya dapat memenuhikebutuhan dasar mereka sendiri dapat segera terwujud. Dalamkapasitasnya sebagai wakil rakyat dari NTT saya berperan sebagaifasilitator yang dapat membantu forum KAD dan pemerintah pusatbisa lebih mudah merealisasikan gagasan pengelolaan DASBenenain secara terpadu. Dengan demikian, cita-citanya agar dimasa depan, masyarakat Timor dan NTT pada umumnya bisalebih sejahtera dengan Gerakan Panen Air untuk Kehidupandapat menjadi kenyataan.***

92

93

Pada bulan Mei 2010 fokus perhatian saya pada isulingkungan dan upayanya meramaikan laut Sawu semakinmeningkat. saya bahkan hadir sendiri dalam sebuah

workshop di Kupang, guna menekankan sekaligus mendorong agarKerjasama Antar Daerah Kabupaten dan Provinsi untukpengelolaan DAS Benenain secara terpadu dilaksanakan denganlandasan kesamaan pemahaman dan komitmen yang kuat. Karenaitu menurut saya, semua pihak yang telah menyatakankomitmennya untuk bergabung memecahkan isu DAS Benenainini, baik dari kalangan birokrat, teknokrat, para praktisi maupunmasyarakat harus dapat menunjukkan kontribusi nyata, siapa buatapa, di mana dan bagaimana.

Sedangkan dalam rangka mendorong gerakan meramaikanlaut Sawu ke arah yang lebih operasional, saya pada periode Mei2010 aktif mengkampanyekan pentingnya perhatian pemerintahterhadap penyediaan fasilitas transportasi laut yang lebihmemadai di NTT agar dapat meningkatkan kualitas aksesibilitas

Dari KM Awu ke DASBenenainMeretas Isolasi SabuRaijua dan GerakanPanen Air Untuk Timor

94

Mei 2010

masyarakat kawasan itu, terutama di daerah terpencil, dankawasan pulau-pulau terluar dan terdepan.

Komitmen untuk merealisasikan gagasan-gagasan iyudapat dilihat dari sejumlah rangkaian kegiatan antara lain:

1. Menyampaikan catatan kritis dalam Workshop tentang KADDalam Pengelolaan DAS Benenain.

2. Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan KementerianPerhubungan untuk membuka Rute Pelayaran Kapal AngkutanPenumpang ke Sabu

3. Penanganan Kemelut yang Melibatkan AdministratorPelabuhan Tenau Kupang dan Perusahaan Pelayaran Lokal

Catatan Kritis dalam Workshop KAD untuk Pengelolaan DASBenenain

Saya memiliki motivasi sangat kuat untuk merespon upayapemerintah NTT yang menginisisiasi dan mendorong terealisasinyaKerjasama Antar Daerah (KAD) untuk melakukan pengelolaan DASBenenain secara terpadu. Sehingga sejak upaya ini dicanangkanpada 17 April 2010, saya konsisten memantau dan mengawasiprosesnya dengan harapan nasib dari inisiatif ini tidak berakhirseperti beberapa kesepakatan kerjasama atau MoU sebelumnya.Apalagi KAD Dalam Negeri ini sudah memiliki landasan hukumyang kuat yakni UU 32/2004, PP 50/2007, Permendagri 19/2009,Permendagri 22/2009 dan Permendagri 23/2009 yang mengaturkewenangan pusat dan daerah dan memuat acuan kebijakanmaupun pedoman teknis penyelenggaraan KAD itu sendiri.

Sedangkan dari aspek kemanusiaan dan kesejahteraan,saya terpanggil untuk untuk melakukan akselerasi upayanormalisasi DAS Benenain sehingga dampak luapannya terhadapmasyarakat di daerah hilir DAS tersebut, terutama di desa-desadalam wilayah keca-matan Malaka Tengah dan Malaka Barat bisa

95

Mei 2010

dikurangi secepatnya,karena upaya pemerin-tah kabupaten (Belu)selama ini untukmerelokasi masyarakatsasaran banjir tidakmembuahkan hasil.Akibatnya, dari tahunke tahun pemerintahdan masyarakat hanyabertindak reaktif,sehingga tidak meme-cahkan masalah secaratuntas. saya meman-dang desain KAD daripemerintah NTT yangdidukung oleh lembagakerja sama bilateralJerman, GTZ melaluiprogram Decentra-lization as aContribution for GoodGovernance (gtzDeCGG) ini sebagai sebuah upaya proaktif yangmengkombinasikan pendekatan mitigasi dan preparedness dalampenganggulangan bencana. Dalam catatan, saya menandaskansebaik apapun desain yang akan dihasilkan, tanpa adanyakomitmen untuk berpihak pada rakyat, maka hasilnya sudah bisakita duga, yakni rekomendasi dan dokumentasi lagi.

Karena itu, saya menantang pemerintah provinsi NTT dan3 kabupaten wilayah DAS Benenain, termasuk lembaga DPRDuntuk membuktikan pada rakyat bahwa kali ini KAD dapatmembawa dampak positif di masyarakat dengan hasil yang

“...saya menantangpemerintah provinsi NTT dan3 kabupaten wilayah DASBenenain, termasuk lembagaDPRD untuk membuktikanpada rakyat bahwa kali iniKAD dapat membawadampak positif di masyarakatdengan hasil yang terukur.Saya juga mendorong parateknokrat untuk terusmenerus melakukan kajiantentang pengelolaan DASBenenain dengan hasil danrekomendasi yang lebihoperasional sehingga dapatdieksekusi oleh masyarakatsendiri...”

96

Mei 2010

terukur. Saya juga mendorong para teknokrat untuk terus menerusmelakukan kajian tentang pengelolaan DAS Benenain dengan hasildan rekomendasi yang lebih operasional sehingga dapat dieksekusioleh masyarakat sendiri. Sedangkan pegiat LSM dihimbau agarbahu membahu dengan masyarakat, pemerintah dan akademisimendampingi masyarakat mencari dan menemukan jalan keluardari kemelut bencana yang berakar pada kearifan lokal, karenatelah terbukti bahwa masyarakat tidak mau akar budayanyatercabut dari tanah air yang telah memberikan penghidupanbaginya selama ini.

Dengan demikian tindakan sporadis untuk penyelamatansementara seperti yang dilakukan pemerintah selama ini dapatdikurangi secara perlahan-lahan, dan masyarakat dapat lebihtenang dan nyaman menjalani hidup dan membangun masa depanmereka yang lebih baik. Dan untuk sementara, adalah bijak apabilapemerintah menerapkan desain mitigasi dan preparedness sambilmelakukan pembenahan DAS untuk mencapai pengelolaanBenenain yang lestari, sehingga pemerintah dapat menataprogram untuk memecahkan isu-isu kronis lainnya sepertiketahanan pangan, kesehatan ibu dan anak (KIA) dan gizi.Masyarakat sendiri juga nantinya dapat lebih optimal bermitradengan pemerintah dan pihak lain untuk memecahkan isu bersamadi atas.

Dalam kerangka pengelolaan tersebut saya menandaskanperlunya sinkronisasi program yang memastikan terpecahkannyaisu biofisik dan sosial ekonomi secara berimbang. Artinya, dalamformat KAD tersebut masyarakat menjadi aktor utama, dan tidaksampai termarginalkan oleh karena kepentingan pelestarianlingkungan yang terlampau mengedepankan aspek biofisik.Program ini juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan klasikyang senantiasa menggelitik siapapun yang kenal karakterBenenain. Pertanyaan tersebut antara lain kenapa masyarakatdi sana masih bisa bertahan, dan bahkan terus berkembang

97

Mei 2010

sampai pada hari ini?, padahal ...”Sungai Benenain setiap tahunselalu meluap. Warga di sekitar sungai itu sudah diminta untuktidak lagi mendiami wilayah itu tetapi ditolak dengan alasan adatistiadat. Selain itu, tempat pemakaman para leluhur mereka diperkampungan itu yang tidak bisa ditinggalkan, kata Wakil BupatiBelu Gregorius Mau Bili.” (Kupang, NTT Online 2 Desember 2008).

Sementara itu, saya juga menyertakan dalam catatanbahwa permasalahan pokok yang mengemuka dalam upaya KADadalah kendornya upaya mengimplementasi prakarsa-prakarsa,termasuk MOU dan perjanjian kerjasama yang disebuit di atas.Saya menandaskan, meskipun Perda NTT No. 5/2008 telahdisahkan 2 tahun lalu, pertanyaan tentang sejauh manaimplementasi PERDA tersebut tampaknya masih relevan untukdiajukan. Sekarang kita sesunggunya sedang merefresh upayayang pernah dilakukan sebelumnya. Dan penyanggahnyapunmasih relevan, atau bahkan muncul kesangsian, jangan-janganhasilnya juga seperti yang sudah-sudah.

Saya juga menggugat peran para pihak dalam upaya KADini. Pertanyaannya adalah apakah DAS Benenain adalah issubersama semua stakeholder seperti yang telah kita inventarisasi?Atau apakah DAS Benenanin telah sungguh-sungguh menjadiperhatian serius semua sektor kemakmuran dan penyedia saranadan prasarana publik teremasuk banyak LSM dan masyarakat dikawasan DAS itu sendiri? Andaikata jawaban pertanyaan iniadalah ya, lantas mengapa kerjasama antar stakeholder tersebutmasih sangat lemah dan menimbuilkan kesan yang sangat kuatterjadinya egosektoral dan bertentangan dengan sifat“externalities” DAS yang selalu lintas wilayah adminstrasi, sektordan keilmuan? Padahal menurut hasil kajian yang dilakukan olehForum DAS NTT terungkap bahwa ekosistim DAS (kondisi lahanyang kritis), dari 384,330 ha ternyata ada 275,138 tergolong kritisdan 8.918 tergolong sangat kritis; penutupan lahan di hutan DASditemukan hanya tersisa 11%, padahal syarat UU 41/1999

98

Mei 2010

seharusnya sekurang-kurangnya 38% dan ekonomi masyarakat,PDRB Belu 6,33%; TTU 5,32%, TTS 6,21%. Bila data-data tersebutmenggambarkan fakta dan realita sesungguhnya, maka tidak adajalan lain untuk menyelamatkan urat nadi perekonomianmasyarakat banyak di Timor ini selain berkolaborasi dalam forumKAD yang sedang digagas.

RekomendasiTerhadap inisiatif menggalang KAD untuk Pengelolaan DAS

Benenain secara terpadu saya merekomendasikan agar seluruhstakeholder (para pihak):— Menjaga komitmen dan konsisten untuk bekerja maksimal.— Mematuhi peraturan perundang-undangan yang memayungi

KAD tersebut— Menempatkan kepentingan kesejahteraan rakyat di wilayah

DAS di atas segala-galanya, dan— Merumuskan program-program KAD di DAS Benenain yang

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua danKementerian Perhubungan untuk membuka Rute PelayaranKapal Angkutan Penumpang ke Sabu.

Sesungguhnya upaya ini adalah lanjutan dari rangkaiangebrakan saya sejak dilantik menjadi Anggota DPR-RI padatanggal 1 Oktober 2009 dan wujud dari komitmen diri untukmelakukan segala daya upaya dalam rangka “meramaikan lautSawu”. Tentu masih lekat dalam ingatan kita bagaimana sayabersama 2 orang anggota DPR-RI dari Dapil NTT di Komisi Vmenggugat kementerian Perhubungan dan Kelautan yang lambanmenanggapi kasus pencemaran Laut Timor oleh perusahaanperminyakan Australia. Masih dilandasi oleh keberpihakanterhadap rakyat banyak yang sangat terbatas aksesibilitasnyaterhadap sarana prasarana ekonomi dan sosial, saya pada bulan

99

Mei 2010

April 2010 menyimakdengan sungguh-sungguh aspirasirakyat pulau Sabuyang telah menjadikabupaten namunmerasa terpencilsendiri di batasbagian selatanrepublik ini. Dalamsebuah perbin-cangan di sela-selaacara MusrenbangProvinsi NTT sayamenyatakan kepadaPenjabat Bupati SabuRaijua yang datangmembawa aspirasirakyatnya untukmemfasi l i tas inyabertemu dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk membahaspeluang pembukaan rute pelayaran baru kapal angkutanpenumpang ke Sabu. Hasil perbincangan itu kemudian dishare olehsaya kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRI di Jakarta dan diagendakan oleh Dirjen Perhubungan untukdibahas lebih lanjut dalam waktu dekat.

Pada awal Mei 2010, penjabat Bupati dan Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Sabu Raijua tiba di Jakarta gunamenindaklanjuti inisiatif awal di Kupang. Maka saya kemudianmengajak dua orang rekannya dari Dapil NTT di Komisi V untukmendampingi kedua pejabat kabupaten tersebut. Hasilnyasungguh menggembirakan karena dalam pertemuan tersebut,Dirjen Perhubungan Laut dan kedua pejabat Kabupaten Sabu Raijua

“...dalam rangka meramaikanlaut sawu saya mengupayakanpelayaran tetap ke Kab. SabuRaijua....hasilnya sungguhmenggembirakan karenadalam pertemuan dengan,Dirjen Perhubungan Laut danpejabat Kabupaten Sabu Raijuasepakat membuka rutepelayaran baru ke Pulau Sabudan tanggal 26 Mei 2010ditetapkan sebagai haripertama KM Awu melabuhkanjangkarnya di pelabuhan Seba,ibukota Kabupaten SabuRaijua...”

100

Mei 2010

sepakat membuka rute pelayaran baru ke Pulau Sabu dan tanggal26 Mei 2010 ditetapkan sebagai hari pertama KM Awumelabuhkan jangkarnya di pelabuhan Seba, ibukota KabupatenSabu Raijua. Meskipun, karena alasan teknis dan cuaca, hinggasaat laporan ini dibuat, KM Awu belum berhasil merapat kepelabuhan Seba, dan karena itu kerinduan masyarakat Sabu untukmenikmati sarana perhubungan laut yang lebih manusiawi belumtergapai. Terhadap kejadian yang di luar kemampuan kendalinyaini, hingga saat ini saya dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI secara terus menerus membangun komunikasi yang konstruktifdengan Dirjen Perhubungan Laut dan Penjabat Bupati Sabu Raijuaguna memastikan bahwa dalam beberapa saat ke depan,kerinduan masyarakat Sabu terobati.

RekomendasiUntuk mengantisipasi dan menghidari kegagalan berlabuh

yang disebabkan oleh kendala teknis dan cuaca maka sayamerekomendasikan kepada pemerintah kabuseluruh Sabu Raijuaagar:— Membenahi sarana prasarana pelabuhan Seba termasuk sistim

navigasi kelautannya— Menyiapkan masyarakat agar bersama-sama pemerintah

merawat fasilitas pelayaran baik yang sudah ada maupunyang baru nanti

— Terus membangun komunikasi dengan KementerianPerhubungan sehingga dapat mengantisipasi kendala sedinimungkin

Penanganan Kemelut yang Melibatkan AdministratorPelabuhan Tenau Kupang dan Perusahaan Pelayaran Lokal

Dalam kemelut ini ada 2 isue yang ditangani secarabersamaan oleh saya yakni:

101

Mei 2010

— Pembatalan Pemenang Tender pada Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang KodeTrayek R-13 (KM. Nemberala) TA 2010, dan

— Laporan terkait dugaan Pungutan Liar yang dilakukan olehAdministrator Pelabuhan Tenau Kupang terhadap PerusahaanPelayaran Lokal

Kedua isu itu mencuat di kalangan komisi V DPR-RI setelahmereka menerima tembusan surat yang dikirim oleh sekelompokpengusaha pelayaran di Kupang dan Kadin NTT. Setelahmendalami masksud surat tersebut, saya mengambil inisiatifselanjutnya dengan membahasnya bersama 2 anggota DPR-RIdari Dapil NTT di Komisi V yaitu Yoseph Nai Soi dari Fraksi Golkar,Saleh Husen dari Fraksi HANURA. Bertiga kemudian sepakat untukmendalami kasus tersebut dengan cara melakukan koordinasi,pengumpulan data, dan kunjungan lapangan guna mendapatinformasi dari sumber terkait; dan dalam konteks itu kedua rekanmempercayakan saya melakukan serangkaian kegiatan sepertidiuraikan di bawah ini.

Koordinasi dengan pihak terkaitSetelah menerima informasi dari:(1) PD Kelautan Kabupaten Kupang, PT NCL dan PT STS, PT

MOSACO, PT Surya Timur, PT. Indonesia Fery, PT. Ostem CorpoRindo, dan PT. Bandar Bahari yang ditujukan kepada KetuaINSA (Indonesian National Shipower Assosciation) Provinsi NTTdi Kupang tertanggal Kupang 27 April 2010 dengan KlasifikasiPenting,

(2) Ketua Umum Kamar Dagang dan Indusrtri (KADIN) DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui surat yangditujukan kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta,tertanggal Kupang 30 April 2010 perihal Pungli dan KKNAdministrator Pelabuhan Kupang; dan

(3) pemberitaan Harian Timor Express tanggal 30 April 2010 danPos Kupang 1 May 2010 mengenai Dugaan Pungutan Liar yang

102

Mei 2010

dilakukan oleh saudara Belly J. Picarima, AdministratorPelabuhan Kupang,

Dalam rangka mengklarifikasi laporan tersebut di atas, sayapada tanggal 3 dan 5 May 2010 melakukan pembicaraan melaluitelepon dengan sekretaris Dirjen Perhubungan Laut padaKementerian Perhubungan RI. Pada kesempatan itu, sekretarisDirjen Hubla menyatakan akan segera membentuk Tim Investigasiyang akan ditugaskan khusus untuk menyelidiki laporan tersebut.

Sambil menanti perkembangan pekerjaan Tim InvestigasiDirjen Hubla, saya mengumpulkan data-data dan informasiberkaitan dengan track record Administrator Pelabuhan Kupang,saudara Belly J. Picarima dari berbagai sumber, termasukperorangan, media masa baik cetak maupun elektronik denganmaksud untuk memahami dan mendalami kasus tersebut secaralebih berimbang, komprehensif dan integral.

Kunjungan LapanganGuna menyerap detail dan konteks dari kasus tersebut secara lebihlengkap, saya melakukan kunjungan ke Kupang NTT pada tanggal7-9 May 2010 dan melakukan pertemuan-pertemuan denganpihak-pihak berikut:

KADIN dan Pengusaha/Pelaku PelayaranPertemuan dengan para pejabat dari KADINDA NTT, DPD INSANTT, Dinas Perhubungan NTT, Pengusaha/Pelaku Pelayaran danAnggota DPRD NTT ini menegaskan bahwa:— Benar, para Pengusaha/Pelaku Pelayaran di NTT telah

mengajukan laporan mengenai pungutan tidak resmi (pungli)kepada Ketua INSA NTT tanpa direkayasa oleh siapapun.

— Benar, KADINDA NTT telah menulis dan mengirimkan laporantentang dugaan Pungli dan KKN ke Kementerian PerhubunganRI.

103

Mei 2010

— Menurut pengakuan pihak pelapor, pungutan tidak resmi (liar)tersebut masih berlangsung sampai pada saat kunjungan kerjaini dilaksanakan

— Menurut para pengusaha/pelaku pelayaran, benar bahwatindakan pungli tersebut telah menimbulkan berbagai masalahdalam kegiatan pelayaran di pelabuhan Tenau Kupang danberdampak luas terhadap aktifitas kelautan di provinsi NTT;dan belum pernah terjadi sebelumnya.

— Pungutan tidak resmi yang diberitakan secara luas oleh 2 buahharian di NTT yakni Timor Express dan Pos Kupang dan sebuahHarian Nasional di Jakarta yakni Suara Pembaruan, telahmenimbulkan keresahan di tengah masyarakat NTT danberpotensi melemahkan semangat Gerakan Masuk Laut(GEMALA) yang akhir-akhir ini semakin gencar dilaksanakanbaik oleh pemerintah daerah, pelaku pelayaran maupunmasyarakat NTT, dan berpeluang besar mengganggu program-program permerintah dalam upaya peningkatan ekonomiprovinsi kepulauan.

PD Kelautan Kabupaten KupangSaya mendapatkan penjelasan langsung dari PD. Kelautan

Kabupaten Kupang mengenai ketidakpuasan perusahaan tersebutterhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PekerjaanSubsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis KantorAdministrator Pelabuhan Kupang sebagai berikut:— Dibatalkannya pengumuman pemenang pelelangan tahap II

sebagai akibat dari tidak tersedianya kapal pengganti sesuaidengan kesepakatan/kontrak kerjasama PD. KelautanKabupaten Kupang dengan PT. Bimasraya; sesunggunyadisebabkan oleh karena kelalaian panitia/pejabat pengadaanpada pelelangan tahap II, dan hal itu dijadikan alasan olehAdpel Kupang untuk membuka pelaksanaan pelelangan tahapIII.

104

Mei 2010

— Pada pelelangan tahap III, PT. Surya Bintang Timur yangmengajukan harga penawaran tertinggi dinyatakan sebagaipemenang, dan pada saat bersamaan Adpel Kupang mengirimsurat kepada PD. Kelautan Kabupaten Kupang yang berisiPemberian Sanksi berupa pembatalan sebagai pemenang padapelelangan tahap III dan black list dalam jangka waktu 2 tahun.Dari sini terlihat jelas bahwa pemberian sanksi terkaitPelelangan tahap II yang baru dilakukan pada saatPengumuman Pemenang Pelelangan tahap III oleh Adpel TenauKupang (Belly J. Picarima) selaku PPK bertujuan untukmenggugurkan PD. Kelautan Kabupaten Kupang yangmengajukan penawaran terendah, dan dengan demikian dapatmemenangkan PT. Surya Bintang Timur yang mengajukanpenawaran tertinggi.

— PD Kelautan Kabupaten Kupang juga mendapat informasi dariwartawan Suara Pembaruan bahwa Dirut dan Direktur OperasiPT. Surya Bintang Timur tidak mengetahui keikutsertaan PT.Surya Bintang Timur dan tidak menandatangani dokumenpenawaran terkait Pelaksanaan Pelelangan/PengadaanAngkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-13(KM. Nemberala) TA 2010. Sumber tersebut juga menyatakanbahwa Dirut dan Direktur Operasional PT. Surya Bintang Timurtidak pernah mengeluarkan surat kuasa untuk penunjukankepala cabang PT. Surya Bintang Timur di Kupang. Hal inimenunjukkan bahwa ada indikasi pemalsuan dokumen olehoknum-oknmun tertentu.

Adpel Kupang dan Panitia Pengadaan Barang/JasaKetika kunjungan kerja ini dilaksanakan, Tim Investigasi

dari Dirjen Hubla ternyata sedang melakukan investigasi terhadapAdpel Kupang. Karena itu saya dalam pertemuan dengan Adpeldan Panitia menegaskan bahwa Tim Investigasilah yang akanlebih intensif melakukan pendalaman dan penyelidikan kasustersebut dengan beberapa catatan antara lain:

105

Mei 2010

— Adpel menyatakan bahwa pungutan liar yang dituduhkankepadanya adalah tidak benar, namun yang bersangkutanmengakui bahwa setelah urusan administrasi selesai,pengusaha/pelaku pelayaran mengajaknya makan danmemberinya amplop yang dianggapnya sebagai bagian dariucapan terimakasih dari para pengusaha/pelaku pelayaran.

— Tim Invesitigasi Hubla sendiri menyatakan bahwa dari hasilpenyelidikan ada pernyataan Adpel yang memberi indikasibahwa yang bersangkutan melakukan pungutan di luarketentuan tetapi tidak sampai terlaksana.

— Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Adpelmengatakan bahwa apa yang dilakukannya telah sesuaidengan mekanisme dan Keppres 80 Tahun 2003.

— Menyangkut pemberian status black list terhadap PD. KelautanKabupaten Kupang, Adpel menyatakan bahwa telah sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan berdasarkanpengecekan lapangan terhadap keberadaan fisik kapal.

— Pada saat pertemuan dengan Panitia Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa saya berharap dapat bertemu dengan ketuapanitia, saudari Sofia L. Rohi, SH namun ternyata yangbersangkutan tidak bisa hadir tanpa alasan, sehinggapertemuan tersebut hanya dihadiri oleh sekretaris dan anggotapanitia saja.

RekomendasiUntuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh

kedua kasus tersebut di atas kami, anggota Komisi V DPR-RI DapilNTT menegaskan agar :— Tim investigasi Dirjen Hubla melanjutkan penyelidikan dan

apabila ditemui pelanggaran dalam proses perijinan untukmemperleh dokumen pelayaran seperti yang dilaporkan olehpara pengusaha/pelaku pelayaran maka pejabat yang terkaitharus ditindak tegas dan dilanjutkan dengan proses hukum.

— Memandang bahwa dugaan pungli tersebut telahmenimbulkan ketidakharmonisan di antara pihak Adpel,

106

Mei 2010

pengusaha/pelaku pelayaran dan masyarakat NTT sepertidijelaskan di atas, maka diminta agar Adpel Kupang, saudaraBelly J. Picarima dipindahkan ke wilayah lain di luar NTT.

— Tim Investigasi Dirjen Hubla diminta untuk melakukantelaahan lebih mendalam terhadap kasus Pengadaan Barang/Jasa Kantor Adpel Kupang terkait pengadaan kapal perintis R-13, dan apabila ditemukan penyimpangan, harusditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

— Kami menghargai keputusan Adpel Kupang berkaitan denganpemberian status black list terhadap PD. Kelautan KabupatenKupang, meskipun demikian kami berharap, agar pemberianstatus tersebut perlu mempertimbangkan asas keadilan dankeseimbangan karena alasan tidak adanya kapal pengganti,bukan semata-mata kesalahan PD. Kelautan KabupatenKupang karena ada Kontrak Kerjasama dengan pihak ke duadalam hal ini PT. Bimasraya Surabaya (copy dokumen KontrakKerjasama terlampir); selain itu PD. Kelautan KabupatenKupang adalah Perusahaan Daerah yang sedang didorongperannya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakatKabupaten Kupang yang berbasis laut dan kepulauan. Dalamalur pikir logis, pemberian status black list tersebut, samaartinya dengan mematikan perusahaan tersebut, padahalmestinya Adpel Kupang dapat menjalankan peran pembinaandengan lebih dahulu memberikan Surat Teguran/Peringatan.

— Tim Investigasi Dirjen Hubla agar melakukan pengawasansecara lebih ketat dan berkesinambungan terhadap pemenangtender Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Adpel Kupang R-13,atas nama PT. Surya Bintang Timur, sehingga dapatmemberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kontrak kerjayang telah disepakati, termasuk melanjutkan penyelidikan atasdugaan pemalsuan dokumen seperti yang pernah diadukanoleh PD. Kelautan Kabupaten Kupang.***

107

Laporan Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan IIITahun Sidang 2009-2010 ini dibagi dalam dua bagian yakniBagian Pertama berisi laporan Kunjungan Kerja Anggota

Komisi V DPR-RI di Provinsi Kepulauan Riau; dan Bagian Keduamemuat temuan selama Kunjungan Kerja saya di Daerah Pemilihan(DAPIL) II Nusa Tenggara Timur.

I. Kunjungan Kerja Anggota Komisi V DPR-RI di ProvinsiKepulauan Riau

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari sejak 21 sampaidengan 24 Juni 2010. Dalam periode tersebut saya bersama-samadengan 21 orang anggota Komisi V DPR-RI melakukan peninjauan,pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan komunikasi intensifdengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas berkaitandengan pembangunan beberapa objek penting dan strategis diwilayah tersebut. Substansi kegiatan selama 4 hari kunjungantersebut antara lain :• Peninjauan dan ekspose dengan Kepala Bandara Hang Nadim,

BMKG dan Basarnas

RESES III

Pesan dari PulauSumbaJangan Bilang ProvinsiKepulauan HarusTertinggal

108

Juni 2010

• Peninjauan dan ekspose di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur• Peninjauan dan ekspose di Rusunawa Muka Kuning.• Pertemuan dengan Walikota Batam dan Ketua Badan

Pengusahaan Batam• Pertemuan dan paparan mengenai infrastruktur dengan Wakil

Gubernur beserta Muspida Kepulauan Riau dan instansi terkait• Peninjauan dan ekspose di Pelabuhan Laut Dompak.• Peninjauan dan ekspose dengan Ka Bandara Raja Haji

Fisabilillah dan Ka. UPT BMKG.• Peninjauan dan ekspose pembangunan penyediaan air baku

Sei Pulai• Peninjauan Ruas Jalan Lintas Barat Pulau Bintan (Ruas Gesek

– Simpang Busung)• Peninjauan Pembangunan Jembatan Kang Boy.• Peninjauan pembangunan jembatan Anculai.• Peninjauan pembangunan penyediaan air baku Sei Jago.• Peninjauan Pelabuhan Malarko Tanjung Balai Karimun.• Pertemuan dan paparan mengenai infrastruktur dengan Bupati

Karimun.

Dalam hasil peninjauan, pengamatan, dialog maupun diskusidilakukan dengan berbagai elemen dan pelaku pembangunan diprovinsi Kepulauan Riau termasuk pemerintah yang menjadi mitrakerja utama Komisi V DPR-RI saya berpendapat provinsi KepulauanRiau telah berhasil mengoptimalkan posisi strategisnya sebagaisebuah provinsi kepulauan yang berbatasan langsung denganNegara lain yakni Vietnam dan kamboja di Sebelah Utara;Singapura dan Malaysia di sebelah Barat; dan Malaysia di sebelahTimur. Hal itu terbukti dari index pembangunan manusia provinsiini yang mencapai rata-rata di IPM Nasional.

Saya menarik pelajaran penting dari kunjungan ke provinsiKepulauan Riau yakni provinsi kepulauan tidak harus tertinggal.Pelajaran ini akan sangat bermanfaat untuk disumbangkan bagi

109

Juni 2010

pemerintah provinsi (kepulauan) lainnya seperti NTT atau SulawesiUtara yang juga langsung berbatasan dengan wilayah Negara lain.

Meskipun demikian, saya juga mencatat sejumlahtantangan yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintahprovinsi Kepulauan Riau dan masyarakatnya agar kemajuan yangtelah dicapai saat ini dapat dipertahankan, dan terus ditingkatkanmelalui peluang strategis yang terbentang di depan. Catatan-catatan saya berkaitan dengan bidang kerja Komisi V DPR-RIantara lain:

A. Sektor Pekerjaan Umum1. Subsektor Sumber Daya Air

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan denganpembangunan di sub sektor sumber daya air adalah;1. Optimalisasi jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan

lainnya untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air lainnyadi Provinsi Kepulauan Riau

2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kapasitas salurandrainase primer di perkotaan untuk mengantisipasi banjir

3. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjirpada daerah-daerah yang rawan bencana banjir.

4. Pembangunan prasarana pengaman pantai untuk mengurangiabrasi yang terjadi pada hampir seluruh pesisir pantai diKepulauan Riau.

5. Dukungan dana Pemerintah Pusat harus dapat dioptimalkansehingga pembangunan prasarana sumber daya air dapatmemberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

6. Membangun sinergisitas masyarakat sekitar untuk melakukanpengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya.

2. Subsektor Bina MargaHal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan

perbaikan di sektor ini adalah;

110

Juni 2010

1. Peningkatan penyediaan jaringan sarana dan prasarana jalandan jembatan yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkanproduktifitas.

2. Diperlukan perawatan yang lebih baik dan menyeluruh untukmenjaga kualitas sarana dan prasarana jalan

3. Dibutuhkan upaya penggalian dana dengan mengoptimalkansumber pendanaan pemerintah daerah, pinjaman darilembaga internasional, dan keterlibatan pihak-pihak lain. Halini mengingat kondisi keuangan negara yang relatif terbatas.

3. Subsektor Cipta KaryaHal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan

perbaikan di sektor ini adalah;1. Peningkatan pembangunan infrastruktur air bersih agar

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat2. Perlu perhatian lebih pada infrastruktur sampah, air limbah

dan drainase kawasan pemukiman.3. Perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk

mempercepat pembagunan subsektor cipta karya di ProvinsiKepulauan Riau

B. Sektor Perhubungan1. Subsektor Perhubungan Darat

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan denganpembangunan di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;1. Peningkatan koordinasi antar berbagai dinas yang terkait

dengan dalam pembangunan dermaga sehingga terjadiketerpaduan antara pembangunan fasilitas dermaga denganpembangunan infrstruktur jalan.

2. Pembangunan yang bersumber dari APBN harus benar-benarmempertimbangkan aspek ekonomi dan dapat memberikanmanfaat yang maksimal bagi masyarakat Kepulauan Riau.

3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas dan angkutan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas.

2. Subsektor Perhubungan LautHal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan

pembangunan di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;

111

Juni 2010

1. Peremajaan fasilitas pelabuhan dan dermaga yang sudahmelewati umur teknis, perlu segera dilaksanakan untukmeningkatkan keselamatan proses bongkar/muat barang danturun/naik penumpang , sehingga jika musim tertentu yangmembuat keadaan arus, angin dan gelombang kurangbersahabat dapat menurangi resiko kecelakaan yangmerugikan harta benda dan juga merenggut nyawa manusia.

2. Pembangunan pelabuhan khususnya yang bersumber dariAPBN pada masing-masing daerah harus tetapmemperhatikan aspek kelayakan ekonomi dan kemanfaatanyang optimal bagi kawasan Kepulauan Riau secarakeseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antarwilayah sehingga dapat sinergis dan saling memberikanpenguatan bagi pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

3. Perlu segera dipersiapkan penataan pelabuhan dan dermagasesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentangPelayaran.

3. Subsektor Perhubungan UdaraHal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan

pembangunan di subsektor perhubungan udara antara lainsebagai berikut;1. Pembangunan Transportasi Udara khususnya bandara-

bandara perintis harus dimaksimalkan karena memiliki peranvital untuk menghubungkan beberapa Kabupaten di KepulauanRiau.

2. Penggunaan dana APBN harus dapat dioptimalkan mengingatketerbatasan keuangan negara. Selain itu juga diupayakansumber pendanaan lain di luar APBN.

C. Sektor Meteorologi dan GeofisikaHal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan

perbaikan pada Stasiun Meteorologi di Kepulauan Riau adalah;1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia2. Meningat dengan kondisi Geografis Kepulauan Riau yang

wilayahnya 96% berupa perairan, terdiri dari pulau-pulau besardan kecil, serta bersinggungan dengan lalu lintas pelayaran

112

Juni 2010

dan penerbangan Internasional yang padat, makadirekomendasikan BMG dapat membangun Stasion Maritimdi Provinsi Kepulauan Riau.

D. Sektor Perumahan RakyatHal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di

sektor ini adalah;1. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat karyawan, buruh,

daerah perbatasan, dan nelayan kurang mampu (di wilayahkumuh).

2. Mewujudkan rencana pembangunan rumah BTN bagi PNS,karyawan dan masyarakat di Kepulauan Riau

3. Memfasilitasi pembentukan Housing Resource Center dikabupaten/ kota, dan memfasilitasi pusat pembelajaranperumahan swadaya.

4. Memfasilitasi kebutuhan properti dan hunian bagi BadanHukum dan Orang Asing.

E. Sektor Pembangunan Daerah TertinggalHal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan

perbaikan di sektor ini adalah;1. Pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan/

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal.2. Peningkatan koordinasi untuk ketersediaaan sarana dasar

berupa layanan pendidikan dan kesehatan di daerahtertinggal.

3. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanyaberasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah sepertibantuan lembaga internasional, donor/grant, atau pinjamanlunak.

4. Mengotimalkan program-program Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal lainnya untuk mendorong kegiatan ekonomimasyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat sertadapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

113

Juni 2010

II. Kunjungan Kerja di Daerah Pemilihan (DAPIL) II NusaTenggara Timur

Kalau pada masa reses persidangan I dan II saya memberiperhatian penuh pada isu-isu pembangunan di Pulau Timor (Belu,TTU, TTS dan Kupang) maka pada masa reses persidangan ke IIIini, agenda kunjungan di arahkan ke Pulau Sumba.

SUMBA BARAT DAYAKegiatan di Pulau Sumba yang dimulai pada tanggal 28

Juni 2010 diawali dengan pertemuan dengan Pengurus DPCGerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan bersama-sama dengan pengurus DPC, saya mengunjungi desa Wee Manadadi Kecamatan Laura.

Bersama pemerintah desa dan masyarakatnya, sayaberhasil mengidentifikasi sejumlah masalah yang berkaitandengan Pembangunan Daerah Tertinggal misalnya:• Dalam upaya meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat,

pada tahun 2009 pemerintah provinsi NTT mengalokasikanbantuan berupa 100 unit PLTS untuk 100 KK, namun karenaketerbatasan penyia-pan masyarakat untuk pemeliharaan yangdifasilitasi pemerintah, sebagian besar unit PLTS tersebut tidakberfungsi lagi. Masyarakat membu-tuhkan ketrampilanberkaitan dengan pemeliharaan, pera-watan dan perbaikanringan.

• SDI Wee Manada pada tahun 2009 mendapat bantuanpemerintah provinsi NTT berupa 1 unit computer namunhingga saat kunjungan ini belum dimanfaatkan karena tidakada jaringan listrik di desa tersebut.

Pertemuan pada siang hari itu juga dilakukan bersamapengurus Credit Union Likus Aba yang berhasil mendorongberkembangnya kegiatan usaha tani bagi sekitar 800 lebihanggotanya.

Pada malam harinya, dalam pertemuan dengan wakilbupati, Kadis Perhubungan, Bappeda, Kadis PU dan Kadis PPO

114

Juni 2010

terungkap sejumlah isuyang berkaitan denganpembangunan infrastrukturperhubungan darat, maupunperhubungan udara. Di subsektor perhubungan darat,pemerintah kabupaten SBDmengusulkan peningkatanstatus jalan lintas utarapulau Sumba dari jalanprovinsi menjadi jalanNegara; sedangkan di subsector perhubungan udaradibahas pembangunanlandasan pacu, penambahan mobil pemadam kebakaran, danpembangunan ruang tunggu bandara Tambolaka, dengan totaldana mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Masih berkaitan dengansub sector perhubungan udara, pemerintah kabupaten SBD jugamengusulkan pembangunan Depo Pertamina khusus untuk bandaraTambolaka, karena selama ini arus lalu lintas penerbangan daribandara Tambolaka kadang tersendat akibat dari tidaksinambungnya persediaan bahan bakar yang disuplai dari DepoPertamina Kabupaten Sumba Timur. Dalam kesempatan itu juga,Bappeda Kabupaten SBD mengusulkan pemanfaatan DAK bidangpendidikan untuk renovasi dan rehabilitasi ruang kelas SD maupunSMP di wilayah itu.

SUMBA TENGAHPersoalan paling pelik di kabupaten Sumba Tengah yang

berhasil direkam oleh saya adalah tata guna lahan yang berkaitandengan peruntukan lahan untuk kawasan lindung dan kawasanbudi daya, yang sesungguhnya secara langsung berkaitan aktifitaspembanguan untuk daerah tertinggal. Sebagaimana kita ketahui

Pemerintah provinsi NTTmengalokasikan bantuanberupa 100 unit PLTSuntuk 100 KK, namunkarena keterbatasanpenyiapan masyarakatuntuk pemeliharaan yangdifasilitasi pemerintahsebagian besar dari PLTSitu tidak berfungsi lagi.

115

Juni 2010

di Pulau Sumba bagian barat terdapat sebuah Kawasan bernamaPrai Langinu yang telah ditetapkan menjadi Taman Nasional.Kwasan itu meliputi 30% dari luas kabupaten Sumba Barat padasaat itu. Pada saat pemekaran kabupaten sekitar 5 tahun lalu,kawasan Taman Nasional/Hutan Lindung Prai Langinu seluruhnyamasuk wilayah kabupaten Sumba Tengah, dan menurutperhitungan, luas kawasan lindung Prai Langinu yang ditutupi olehhutan pinus tersebut ternyata mencakup 70% dari luas kabupatenSumba Tengah. Hal ini berarti hanya ada sekitar 30% luas wilayahyang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya, termasuk pemukiman,dan aktifitas social lainnya, padahal lebih dari 90% masyarakatkabupaten tersebut yang menggantungkan nasibnya pada sectorpertanian dengan lahan sebagai factor produksi utamanya.Persoalan controversial antar kawasan ini mulai merebak ketikapara petani membutuhkan lahan lebih luas untuk budidaya maupunusaha tani misalnya untuk perladangan, sawah, mengambil air,dan kayu bakar, sementara pada yang sama peraturan perundang-undangan tidak membolehkan adanya aktifitas di kawasan lindung.

Di tengah maraknya kontroversi tersebut, masyarakatdikejutkan lagi oleh aktiftas eksplorasi pertambangan emas dikawasan lindung tersebut. Seorang sumber menyebutkan saat inisudah ada 16 dari 25 titik eksplorasi yang telah dibor. Pengeboranyang dilakukan atas ijin pemerintah provinsi tersebut telahmembuat cemas masyarakat 3 kabupaten yakni Sumba Barat,Sumba Tengah dan Sumba Timur karena selama ini 3 kabupatentersebut mendapat suplai air baik untuk keperluan pertanianmaupun rumah tangga dari kawasan Prai Langinu tersebut.

SUMBA BARATKegiatan di Sumba Barat diawali dengan pertemuan

bersama unsur pimpinan kabupaten di antaranya Bupati dan WakilBupati, Sekda para asisten, Kepala BPMD, Kadis Perhubungan,Bappeda, dan Anggota DPRD dari Gerindra.

116

Juni 2010

Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembangunanpelabuhan rakyat/Jetty di Binatu Kecamatan Tana Riu, pantaiutara. Sementara itu di sub sector perhubungan darat mengemukapula usulan peningkatan status jalan lintas utara menjadi jalanNegara, dengan panjang ruas jalan mencapai 11 kilometer. Danberkaitan dengan posisi Sumba Barat yang langsung berbatasandengan wilayah perairan Australia, dikemukakan pula usulanpembangunan fasilitas keamananan, perhubungan, dankomunikasi strategis misalnya Pos Radar, dan Pos Angkatan Laut.

Kegiatan selanjutnya adalah pertemuan denganpemerintah desa Sabali Luku, Wai Hura, Lapale dan Rua diKecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat. Yang mengemukadalam pertemuan dengan pemerintah dan masyarakat 4 desatersebut adalah pembahasan tentang pentingnya sebuahjembatan di sungai Wano Kaka yang menghu-bungkan pemukimanpenduduk dengan lahan persawahan. Selama ini, hasil panendiangkut dengan tenaga manusia melalui sungai yang airnyadalam dan deras. Dengan adanya jembatan tersebut para petanimerasa bisa lebih optimal memanfaatkan areal yang merupakanlumbung pangan kabu-paten Sumba Barat tersebut. Jembatan itu,menurut warga desa akan memberi manfaat tidak hanya kepada4 desa tersebut melainkan bagi seluruh kecamatan Wanokaka yangterdiri atas 8 desa.

SUMBA TIMURKegiatan di Sumba Timur diawali di desa Mondu Lambi

Kecamatan Lewa Tidaho. Di desa ini saya bertemu denganpemerintah desa, sekretaris kecamatan, staff Dinas PU dananggota masyarakat. Persoalan kritis di desa ini sering dirasakansaat musim penghujan. Air yang meluap dari sungai di desa inimenghasilkan arus yang sangat deras sehingga seringkalimengakibatkan anak-anak absen dari sekolah. Bahkan karenanekad menyeberang pada saat sedang banjir, hingga saat inisudah ada 3 orang anak sekolah yang menjadi korban meninggal

117

Juni 2010

dunia karena terbawabanjir. Bagi masyarakatdesa ini, tidak ada halyang lebih pentingdaripada jembatan desayang telah lama menjadikerinduan dan idamanmereka.

Dalam pertemuanitu terungkap pulapersoalan tapal bataskawasan budidaya danTaman Nasional/HutanLindung Mondu Lambi.Sekretaris Kecamatan,Benyamin Ringgi Daebersama masyarakatdesa setempat mengha-rapkan perlunya penata-an kawasan yang memperhatikan kepentingan masyarakatbanyak, agar konflik terkait peruntukkan lahan seperti pernahterjadi 1 tahun lalu, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia,bisa di kendalikan. Masyarakat desa hanya berharap agar merekadiijinkan untuk memanfaatkan kawasan Taman Nasional/HutanLindung Mondu Lambi tersebut sebagai tempat mengambi kayukering (mati-dalam istilah setempat), dan air bersih.Sepengetahuan masyarakat, persoalan tapal batas TamanNasional/hutan lindung ini telah ditangani oleh pemerintahkabupaten, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari yangberwenang.

Sementara dalam pertemuan dengan Bupati Sumba Timurdan aparat pemerintah kabupaten ada sejumlah isu yangmengemuka di Kabupaten Sumba Timur antara lain:

“...persoalan paling pelikdi kabupaten SumbaTengah yang berhasildirekam adalah tata gunalahan ,luas kawasanlindung Prai Langinuternyata mencakup 70%dari luas kabupatenSumba Tengah. Padahallebih dari 90%masyarakat yangmenggantungkannasibnya pada sectorpertanian dengan lahansebagai factor produksiutamanya...”

118

Juni 2010

• Fluktuasi harga yang sangat ekstrim untuk kategori bahankebutuhan pokok dan non lokal yang disebabkan oleh adanyamonopoli sarana transportasi oleh kalangan pengusahatertentu. Dalam keadaan demikian, masyarakat Sumba Timurtidak memiliki posisi tawar yang kuat, dan pasrah menjualproduk lokal (termasuk pertanian) dengan harga murah(karena dikendalikan pemodal yang menguasai lalu lintasbarang) dan membeli produk luar dengan harga mencapai 2kali lipat dibandingkan dengan di Surabaya. Karena itupemerintah kabupaten memohon agar pemerintah pusatmenyediakan Kapal Roro bersubsidi yang secara teraturmelayari trayek Sumba Timur-Surabaya. Dengan cara itu,pemerintah yakin masyarakat Sumba Timur memiliki posisitawar yang lebih kuat sehingga produk mereka dapat dijualdengan harga yang pantas. Demikian pula, mereka dapatmembeli barang-barang kebutuhan pokok maupun non-lokaldengan harga yang wajar.

• Tata Ruang dan Wilayah yang berkaitan dengan distribusiperuntukan lahan untuk keperluan konservasi dan budidaya.Dalam hal ini pemerintah kabupaten Sumba Timur berharappemerintah pusat dalam batas-batas kewenangannya dapatmelakukan peninjauan dari dekat sehingga kebutuhanmasyarakat atas lahan budidaya dan kepentingan umum untukkeper-luan konservasi dapat terjembatani.

• Seperti 3 kabupa-ten lainnya, bupati Sumba Timur jugamendorong terca-painya harapan bersama 4 kabupa-ten diPulau Sumba NTT agar jalan lintas utara ditingkatkanstatusnya menjadi jalan nasional.

Kesimpulan.Setelah menyi-mak berbagai informasi dan aspirasi yang

berkembang selama kunjungan kerja masa resess persidangan IIIdi Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengahdan Sumba Timur saya mencatat di Sumba terdapat sejumlah isuyang bersifat:

119

Juni 2010

• sektoral misalnya didesa Wee ManadaKecamatan Wano-kaka ada sebagianbesar PLTS yangtidak dapat diman-faatkan lagi karenatelah rusak padahalbaru setahun dipa-kai, dan komputer diSD yang tidak dapatdigunakan karenatidak tersedianyajaringan listrik didesa tersebut.

• lintas sektor misal-nya kebutuhan jem-batan di desa WeeManada dan MonduLambi, dan penga-daan kapal rorountuk memperlancarlalulintas manusiadan barang;

• lintas wilayah administrasi misalnya aspirasi peningkatanstatus jalan lintas utara yang menghubungkan 4 kabupatendi pulau tersebut; isu pertambangan emas di kawasan PraiLingu yang mengancam persediaan air 3 kabupaten di sekitarkawasan tersebut.

Rekomendasi.Melalui Komisi V DPR-RI, saya menegaskan agar

pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkaitsecepatnya memberikan tanggapan terhadap permasalahan yangsifatnya lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam hal yang berkaitan

Melalui Komisi V DPR-RI,saya menegaskan agarpemerintah pusat melaluikementerian/lembagaterkait secepatnyamemberikan tanggapanterhadap permasalahanyang sifatnya lintas sektordan lintas wilayah. Dalamhal yang berkaitan denganusulan peningkatan JalanLintas Utara Pulau Sumbasaya meminta perhatianKementerian Perhubungandan Kementerian PU untukmenindaklanjutinya sesuaidengan mekanisme yangberlaku.

120

Juni 2010

dengan usulan peningkatan Jalan Lintas Utara Pulau Sumba sayameminta perhatian Kementerian Perhubungan dan KementerianPU untuk menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yangberlaku dan sesuai kewenangan masing-masing. Kementerian PUdan kementerian lain yang terkait agar secepatnya menindaklanjutitemuan berkaitan dengan pengelolaan ruang yang diduga tidaksesuai dengan peruntukkannya, seperti dalam kasus eksplorasipertambangan emas di kawasan Taman Nasional/hutan lindungPrai Lingu.

PenutupDemikian Laporan Kunjungan Kerja ini dibuat untuk menjadi

bahan evaluasi dan refleksi semua pihak yang diberi amanatkhusus untuk menjadi pelayan dan abdi masyarakat, denganharapan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peran dan bataskewewnangan masing-masing.***

121

Laporan Kerja saya pada bulan Juli 2010 ini mencakup ;pertama kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPRRI Ke Austria dan Turki dalam rangka Pembahasan Rancangan

Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Perumahan danPermukiman, kedua Kegiatan rutin DPR RI di Komisi V dan BadanAnggaran.

Dalam laporan ini saya mengemas lebih lengkappembelajaran yang dipetik dari Kunjungan Kerja Panitia KerjaKomisi V DPR RI Ke Austria dan Turki dalam rangka PembahasanRancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Tentang Perumahan danPermukiman.

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi V DPR RI Ke Austria danTurki dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-UndangUsul Inisiatif Tentang Perumahan dan Permukiman.

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dengan maksud dantujuan untuk mengetahui, mempelajari, mendapatkan data daninformasi, mencari contoh, membandingkan, dan memperoleh

Belajar dari AustriaRumah Leo, BuktiKesungguhan NegaraMemelihara FakirMiskin dan OrangTerlantar

122

Juli 2010

penjelasan langsung dari pihak pemerintah Austria dan Turkimenyangkut kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan/penyelenggaran perumahan dan permukiman di kedua Negaratersebut.

Hasil yang diharapkan dari kunjungan kerja tersebut yaitu:• Terbukanya akses langsung untuk kerjasama di bidang

perumahan dan permukiman dengan Austria dan Turki• Dapat belajar dari pengalaman Austria dan Turki mengenai

masalah, formulasi kebijakan, dan strategi PERKIM khususnyatanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan ketersediaanrumah dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilanrendah (MBR).

• Terfasilitasinya kesempatan kerjasama dengan tujuan untukmemperkuat dan memformulasi masukan bagi pembahasanRUU Perkim yang sedang berjalan.

Dipilihnya Austria sebagai tujuan Kunjungan Kerja dalamrangka pembahasan RUU Perkim tersebut karena sejak dahuluhingga saat ini Austria dikenal sebagai Negara dengan sistimperumahan terbaik di antara Negara-negara Uni Eropa lainnya.

Untuk mencapai maksud, tujuan dan harapan yangdiuraikan di atas, rombongan Panja Komisi V DPR RI berada diAustria sejak 28 sampai dengan 31 Juli 2010. Dan selama 4 haritersebut Panja Komisi V DPR RI bertemu dengan Parlemen Austria,Duta Besa RI untuk Austria, Manajemen Socially SupportedHousing Facility (SSHF) HAUS LEO dan Kementerian Ekonomiprovinsi Upper Austria (Wirtschafts Landersat). Uraian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut.

Pertemuan dengan Parlemen Austria.Dalam pertemuan ini, delegasi Komisi V DPR RI

mendapatkan informasi bahwa parlemen Austria menganut sistim

123

Juli 2010

bicameral (dua kamar) yakni DPR/Nationalrat dan DPR Negarabagian/Bundesrat. Pada saat ini jumlah anggota Nationalrat ada183 orang dan Bundesrat 62 orang. Hubungan kerja Nationalratdan Bundesrat bersifat dalam banyak hal bersifat komplementer,dalam pengertian, senator benar-benar berperan sebagai wakildaerah dan dipandang mengetahui persis keadaan daerah yangdiwakilinya sehingga dalam rapat-rapat pembahasan isu-isudaerah, Nationalrat pasti mendengarkan dan memberi perhatiankhusus terhadap isu-isu tersebut. Hal itu tampak dalampelaksanaan fungsi parlemen sehari-hari. Misalnya, dalam rapat-rapat komisi Nationalrat untuk membahas RUU/Bill anggotaNationalrat dari Komisi lain dan anggota Bundesrat bolehmengikuti rapat-rapat tersebut meskipun hanya sebagaipendengar, artinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.Mekanisme ini dijamin oleh peraturan perundangan atau tata tertibparlemen di negara itu.1

Di Austria Bill diajukan oleh pemerintah, Private Member,Inisiatif Rakyat/Populer Initiative dan usulan Bundesrat.Sedangkan pembahasannya mengikuti mekanisme berikut, dimulaidari Nationalrat yang meliputi pembahasan draft 1 yang kemudiandiserahkan kepada komisi yang membidangi isu tertentu danmenghasilkan pertimbangan awal termasuk voting. Selanjutnya,hasil pembahasan Komisi dilaporkan dalam rapat paripurnadimana terjadi pembahasan untuk musyawarah mufakat maupunvoting. Setelah itu Nationalrat akan melakukan pembahasan tahapdua dan tiga kemudian memutuskan untuk menerima RUU danditetapkan menjadi UU.

Langkah berikutnya, UU tersebut diajukan kepadaBundesrat yang memiliki hak veto atau hak menolak UU yangtelah ditetapkan oleh Nationalrat sebelum dilaksanakan. Undang-undang tersebut kemudian dibahas dalam komisi tertentu diBundesrat untuk mencapai musyawarah mufakat atau voting,kemudian dilaporkan di rapat paripurna dan diambil keputusan.

124

Juli 2010

Ada 2 kemungkinan hasil pembahasan di Bundesrat. Bila Bundesratmenyatakan veto terhadap UU itu, maka Nationalrat harusmembahasnya kembali. Sedangkan bila tidak menyatakan vetomaka UU tersebut langsung diautentifikasi, ditandatangani,diumumkan dan dimuat dalam lembaran negara. Demikianlah,peran Nationalrat dan Bundesrat yang saling komplementer satusama lain dan dengan demikian, ada jaminan bahwa setiap UU dinegara itu telah mencerminkan aspirasi daerah dan aspirasi rakyatyang disalurkan melalui partai poltik dukungannya.

Meskipun saat ini ada ratusan partai politik yang terdaftardi Komisi Pemilihan Umum Austria, namun yang mendapat kursidi parlemen hanya ada 5 yakni Partai Sosial Demokrat Austria-SPO; Partai Rakyat Austria-OVP; Partai Hijau-Die Grunen; PartaiKebebasan Austria-FPO; dan Aliansi untuk Masa Depan Austria-BZO). Pada masa lalu ada dua partai yang pernah terwakili diparlemen Austria yakni Forum Liberal-LIF dalam periode 1993-1999 dan Partai Komunis Austria dalam periode 1945-1959.

Sebagaimana parlemen di negara lain di dunia, parlemenAustria juga mengemban setidaknya dua fungsi utama yaknifungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap kinerjapemerintah/executive branch. Meskipun demikian, hubunganantara parlemen dan pemerintah oleh orang Austria sendiribersifat abu-abu. Karena itu di pemerintahan Austria adamayoritas parlemen yang mengusung pemerintahan dan oposisi.

Pertemuan dengan Manajemen HAUS LEO.HAUS LEO adalah salah satu model perumahan yang

dikembangkan dalam skema Socially Supported Housing Facility(SSHF). SSHF sendiri merupakan bagian dari program PublicHousing di Austria. Sesungguhnya ada beberapa model PublicHousing lain di Austria yang berkualitas namun yang menarik bagisaya untuk diulas lebih lanjut adalah HAUS LEO, karena menurutsaya model inilah yang merepresentasikan tanggung jawab paling

125

Juli 2010

realistis penyelenggarapemerintahan/negaraterhadap warga nega-ranya.

HAUS LEO, sema-cam rumah singgah.Namun tidak sepertirumah singgah di Indo-nesia, di HAUS LEO orangdapat tinggal seumurhidup dengan jaminanstandar hidup layak yangdisediakan oleh peme-rintah. HAUS LEO disiap-kan oleh pemerintahuntuk rakyat Austria yangmengalami kesulitan atauketer-batasan baik secaraekonomiu maupun sosial,misalnya tidak mampumemiliki rumah sendiri,tidak mampu menyewa,atau yang sedang menga-lami persoalan sosial di tengah keluarga/rumah tangga, termasukorang cacat, penganggur, pecandu narkoba dan dalam sistim yangsangat selektif warga negara asing yang menjadi pencari suakadi Austria dapat memanfaatkan fasilitas ini.

HAUS LEO dapat juga dipandang sebagai pusat rehabilitasiberbagai persoalan. Karena itu, meskipun negara mengijinkanwarganya dengan kriteria di atas untuk menjadi penghuni seumurhidup, setiap penghuni boleh juga mening-galkan HAUS LEO kapansaja dan dapat kembali lagi sesewaktu tergan-tung dari kondisi

“...HAUS LEO, semacamrumah singgah. Namuntidak seperti rumah singgahdi Indonesia, HAUS LEOdapat juga dipandangsebagai pusat rehabilitasiberbagai persoalan.pemerintah Austriamembuat rumah tersebutsenyaman mungkin. DiHAUS LEO disediakanpelayanan pemulihankehidupan/normalisasikehidupan, pemulihankondisi psikologis, dankesehatan. Pelayanan inidiberikan oleh pekerjasosial sesuai denganpermasalahan yangdihadapi orang/keluargayang tinggal di sana...”

126

Juli 2010

o ra n g / ke l u a r g atersebut. Karena ituHHSF membuat ru-mah dengan modelHAUS LEO tersebutsenyaman mungkin.

Di HAUSLEO disediakan pe-layanan pemulihankehidupan/norma-lisasi kehidupan,pemulihan kondisipsikologis, dankesehatan. Pelaya-nan ini diberikanoleh pekerja sosialsesuai dengan per-masalahan yangdihadapi orang/ke-luarga yang tinggaldi sana. PenghuniHAUS LEO menca-kup anak-anak sam-pai orang lanjutusia. Pada saatsaya mengunjungisalah satu HAUSLEO di Kota Wina,penghuni denganusia termuda ada-lah 30 tahun danyang tertua 90tahun. HAUS LEO

menampung penghuni laki-laki dan perempuan. Pada saat ini ada

“...Orang asing selainMasyarakat Eropa sangat sulitmendapatkan hak milik atastanah, dan hanya bisamenyewa dan dievaluasisetiap tahun. Di Austria tidakada sewa tanah jangkapanjang.Hukum Austriamemerintahkan agarpemerintah Austriamemberikan kontribusiterhadap penyediaan lahanuntuk kepentinganpembangunan perumahansocial sehingga harga rumahterjangkau dan dapat diaksesoleh seluruh masyarakatnya.Karena itu pemerintahmelakukan pengawasanmisalnya terhadap sistimperumahan sehingga adakepastian saham keuntunganyang terbatas, sewa yangwajar, pemanfaatan asset yangefisien dan audit secaraperiodic...”

127

Juli 2010

sekitar 12 rumah dengan konsep LEO yang dikelola oleh NGO danmenampung sekitar 700 orang.

Bagaimana Kebijakan Public Housing (PH) di Austria?Public Housing di Austria adalah sebuah lembaga sosial

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 1980-an pemerintah Austria menyerahkan tanggung jawab perumahandi Austria kepada daerah provinsi atau, dalam istilah Austria,Lander. Meskipun demikian peran pemerintah federal tetapsiginifikan terutama untuk menggodok peraturan perundang-undangan dan penerimaan pajak.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya PH mempunyaitugas utama antara lain untuk:• Mengurus orang yang membutuhkan bantuan, baik yang

tinggal di rumah maupun di panti, termasuk bantuan untukorang cacat.

• Menyediakan rumah/penampungan bagi yang tidak memilikirumah atau sedang menghadapi masalah social yang harusmereka selesaikan, termasuk penganggur/tidak mempunyaipekerjaan sampai mendapatkan pekerjaan, pendapatan yangminim sehingga tidak mampu memiliki/menyewa rumah, tidakada keluarga atau tidak mempunyai hubungan keluarganya,dan masalah narkoba.

PH merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintahterhadap keluarga yang tidak mampu secara ekonomi atau social,dengan menyediakan suasana yang nyaman agar penghuninyatidak sampai mengalami trauma tersebut di atas secaraberkelanjutan. Yang tidak memiliki pendapatan, selain diberitumpangan gratis, juga disediakan bantuan social, sedangkanyang memiliki pendapatan pas-pasan menyewa dengan tarifsangat murah. PH juga melayani para pencari suaka ke Austria,meskipun dengan persyaratan yang sangat ketat.

128

Juli 2010

Mengapa Austria Menjadi yang terbaik di bidang perumahan?Sebagaimana negara-negara lain di manapun di dunia,

Austria juga memiliki cita-cita luhur untuk mensejahterakanrakyatnya. Dan menurut saya, salah satu kelebihan negara inidalam memperjuangkan cita-cita tersebut adalah keberhasilannyamembangun negaranya dalam semangat kemitraan antarapemerintah dan rakyatnya. Pemerintah Austria telah menempuhperjalanan panjang untuk sampai pada model pengelolaanperumahan rakyatnya seperti saat ini.• Sejak abad 19 Austria mulai menyusun rapi arsitektur

perkotaan dan perumahan. Didukung oleh 93 asosiasiperumahan.

• Pemerintah menyediakan rumah bagi rakyat dengan polasocial partnership dimana setiap warga Negara berkewajibanuntuk berperan serta dalam upaya penyediaan rumah yanglayak bagi setiap orang karena rumah merupakan kebutuhandasar dan hak asasi manusia yang mendasar.

• Kebijakan perumahan tidak diserahkan kepada mekanismepasar, melainkan tetap dalam intervensi pemerintah sebagaibentuk tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakanrakyat.

• Austria menganut penguasaan atas tanah dengan sistim hakmilik.

• Orang asing selain Masyarakat Eropa sangat sulitmendapatkan hak milik atas tanah, dan hanya bisa menyewadan dievaluasi setiap tahun. Di Austria tidak ada sewa tanahjangka panjang.

• Hukum Austria memerintahkan agar pemerintah Austriamemberikan kontribusi terhadap penyediaan lahan untukkepentingan pembangunan perumahan social sehingga hargarumah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruhmasyarakatnya. Karena itu pemerintah melakukanpengawasan misalnya terhadap sistim perumahan sehingga

129

Juli 2010

ada kepastian saham keuntungan yang terbatas, sewa yangwajar, pemanfaatan asset yang efisien dan audit secaraperiodic.

• Mekanisme penyediaan dana untuk pembiayaan perumahandiatur dengan undang-undang dan jelas-jelas memperlihatkankeberpihakannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah(MBR).

• Pemerintah melakukan promosi skema intervensi perumahandalam bentuk subsidi yang bertujuan untuk memberikan modalinvestasi sehingga harga rumah terjangkau bagi seluruhkalangan masyarakat.

• Subsidi diberikan melalui koperasi perumahan dengansejumlah kemudahan seperti:o Jangka waktunya panjang dan tingkat suku bunganya

rendah dengan besar subsidi antara 30%-70% dari biayakonstruksi.

o Ada anuitas hibah/pinjaman baik dari pinjaman untuk biayakonstruksi maupuan pinjaman lain dengan tujuan untukmengurangi pembayaran dari hipotik.

o Tunjangan diberikan berdasarkan besarnya pendapatandan ukuran rumah tangga. Meskipun demikian saat inihanya ada 4% rumah tangga yang memanfaatkantunjangan tersebut, dan hal ini adalah yang terendah diantara Negara-negara Eropa lainnya.

o Program pembelian rumah, tersedia bagi setiap individusehingga siapapun dapat memiliki rumah dari jenis apapun.Austria dikenal sebagai Negara dengan sistim perumahan

terbaik di antara Negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebijakanperumahan Austria yang berpihak pada MBR juga diperlihatkandalam sistim pembiayaan perumahan melalui pemberian subsididengan dukungan komitmen hukum, keuangan, dan ekonomi sertapolitik yang kuat dalam kerangka kebijakan yang lebih luas.Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan menentukan

130

Juli 2010

biaya sewa agar tidak terlalu tinggi sehingga program perumahandapat menjangkau semua lapisan terutama kalangan yang lemahsecara ekonomi maupun social. Subsidi ini juga diberikan kepadaaosiasi perumahan yang membangun perumahan dengan labayang terbatas. Mekanisme subsidi ini berhasil mempengaruhipembentukan harga di seluruh pasar perumahan sehingga dapatmengendalikan, bahkan menghindari kemungkinanberkembangnya mekanisme pasar bebas di bidang perumahan.

Meskipun disediakan fasilitas subsidi, pemerintahmelaporkan bahwa sejak 8 tahun lalu (2002) prosentasemasyarakat yang memilih tinggal di rumah pribadi telah mencapai48%, yang memilih tinggal di kondominium sebesar 18% danmenyewa tempat tinggal sebesar 29%.2 Pada saat ini, seiringdengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah rumah sosial,komposisi saham perumahan di Austria memperlihatkan bahwa53% rumah tangga hidup dalam rumah hak milik mereka sendiri,11% di kondominium dan 42% di rumah keluarga tunggal.

Sekilas Pandang tentang Austria.Luas wilayah : 83.870 km2Penduduk : 8.3 juta (2009)Batas : Utara dengan Jerman dan Ceko

Selatan dengan Slovenia dan ItaliaBarat dengan Swiss dan LiechtensteinTimur dengan Slowakia dan Hungaria.

Bahasa Nasional : JermanAgama : Katolik (74%), Protestan (5%), Muslim

(4%), sisanya lain-lain.Kepala Pemerintahan : Perdana MenteriPendapatan perkapita : $US 32,800 (statistic WKO).Pemerintahan : 9 negara bagian yakni Wina,

Voralberg, Tirol, Salzburg, Karnten

131

Juli 2010

(Carinthia), Steirmark (Styria),Oberosterreich (Upper Austria) danBurgenland.

Kebijakan Perumahan Rakyat di Turki.Hampir sama dengan di Austria, intervensi terhadap

program perumahan rakyat di Turki juga sangat kuat. Kewenanganpembangunan perumahan rakyat di negara ini diserahkan kepadasebuah lembaga bernama TC Basbakanlink TOKI yang dibentukpada tahun 2003 dan berkantor di Istanbul. TOKI berada langsungdi bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Dalammelaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perumahan rakyatTOKI mendapatkan dana dalam bentuk hutang modal sertafasilitas tanah dari pemerintah Turki.

TOKI membangun perumahan dengan tiga kategori yakniperumahan/rumah menengah, sedang, dan mewah. Harga rumahsederhana berukuran 95m2 dengan fasilitas kamar tidur, kamarmandi, ruang keluarga dan dapur adalah 25.000 Euro; dan rumahsedang berukuran 100m2 adalah 125.000 Euro. Sedangkan hargarumah mewah disesuaikan dengan permintaan pasar. Rumahmewah dibangun oleh sebuah badan yang khusus dibentuk olehTOKI untuk tujuan tersebut. TOKI sendiri sebenarnya lebihberkonsentrasi pada pembangunan rumah susun (vertical house).TOKI juga diberi kewenangan untuk membangun dan mengelolakawasan kumuh, termasuk peremajaan kawasan/perumahan lamatanpa penggusuran.

Salah satu kebijakan TOKI adalah memberi kesempatanbagi warganya yang berpenghasilan 500 Euro ke bawah untukmemiliki rumah dengan cara mencicil.

Sekilas Pandang tentang Turki.Luas : 783.562 km2Pemnduduk : 73.914.000 (2008)

132

Juli 2010

Bahasa Nasional : TurkiAgama : 99% IslamKepala Pemerintahan : Perdana MenteriPendapatan perkapita : $US13.920 (statistic WKO).

Turki adalah Negara berbentuk republic konstitusional yangdemokratis, secular dan bersatu.

Kegiatan saya di Komisi V dan Badan Anggaran DPR RIRapat-rapat di Komisi V DPR RI masih diwarnai oleh

kegiatan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TahunAnggaran 2011 dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitrakomisi V serta target untuk menghasilkan UU Perumahan danPermukiman pada tahun sidang 2009-2010 ini. Komisi V DPR RIterutama melalui Panja RUU Perkim telah mencurahkan waktudan pikiran secara lebih sungguh sehingga dalam masa sidangke-IV tahun sidang 2009-2010 ini berhasil merumuskan DaftarInventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut dan telah diserahkankepada pemerintah untuk dikaji secara lebih detail. Ringkasankegiatan rapat-rapat di Komisi V dan Badan Anggaran DPR RI dapatdibaca pada Risalah pada lampiran 1 di bagian akhir laporan ini.

Berkaitan dengan Revisi RUU Perumahan dan Permukimansecara khusus kami memberikan perhatian pada masalahkepemilikian rumah bagi WNA dan kepemilkian rumah bagi MBR,hal ini sesuai dengan semangat perjuangan Fraksi Gerindra.

Keberadaan orang asing (WNA) di Indonesia makin lamamakin meningkat sehubungan dengan adanya era globalisasi,dimana perusahaan asing bebas untuk bergerak ataupunmenjalankan usahanya di Indonesia. Tentu saja merekamembutuhkan tempat tinggal untuk menjalani kehidupannyasehari-hari. Selama ini pemerintah telah mengizinkan WNA yangberkedudukan di Indonesia memiliki sebuah rumah untuk tempattinggal atau hunian dengan hak pakai atas tanah Negara, antaralain diatur dalam : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996

133

Juli 2010

Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh OrangAsing Yang Berkedudukan di Indonesia; Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian olehOrang Asing; Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 110-2871 Tahun 1996 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 TentangPemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang AsingYang Berkedudukan di Indonesia; Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 TentangPerubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang PersyaratanPemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing; SuratEdaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 130-105/Sesmen/96 Tahun 1996 TentangPerubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang PersyaratanPemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing; SuratEdaran Menteri Negara Perumahan Rakyat No.124/UM0101/M/12/97 Tanggal 11 Desember 1997 Tentang KelengkapanPersyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian OlehOrang Asing.

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dasar hukum daripenguasaan tanah oleh WNA dan Badan Hukum Asing (BHA) yangmempunyai perwakilan di Indonesia secara garis besar telah diaturdalam Pasal 41 & Pasal 42 Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA)dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang HakGuna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai(HP) atas tanah. Berdasarkan peraturan perundangan yang telahberlaku tersebut, maka WNA yang berkedudukan di Indonesiaatau Badan Hukum Asing (BHA) yang memiliki perwakilan diIndonesia hanya diberi Hak Pakai (HP). Dengan demikian tidakdibenarkan Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing

134

Juli 2010

(BHA) memiliki tanah dan bangunan dengan status Hak Milik (HM).Hubungan hukum antara Warga Negara Indonesia (WNI) maupunWNA, serta perbuatan hukum mengenai tanah di Indonesia diaturdalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 9 UUPA menyatakanhanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyaihubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udaraIndonesia.

Dalam penjelasannya dikatakan hanya Warga NegaraIndonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hakmilik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2 UUPA), danpelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi “Batal DemiHukum.” Namun demikian UUPA tidak menutup sama sekalikesempatan warga negara asing dan badan hukum asing untukmempunyai hak atas tanah di Indonesia. Warga negara asing dapatmempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi terbatas, yaknihanya boleh dengan status hak pakai. Sehingga dari prinsipnasionalitas ini, semakin jelas kepentingan warga negaraIndonesia diatas segala-galanya baik dari segi ekonomi, sosial,politis dan malahan dari sudut Hankamnas.

Hak Pakai dan Hak Guna Usaha WNA dan BHAMenurut Undang Undang No. 40 Tahun 1996 mengenai HP

dan HGB atas tanah telah diatur selama jangka waktu 25 tahundan sesudahnya dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun.Ketentuan hukum yang telah berlaku sejak 13 tahun silam itubelum mengakomodasi kepentingan bisnis property dan bahkanmenyebabkan pasar properti di Indonesia tidak sekompetitif dinegara lain di Asia Tenggara, karena justru dalam Pasal 6membatasi jangka waktu HP tanah oleh WNA hanya 25 tahun,dengan perpanjangan sampai tiga kali hingga 75 tahun.

Menurut hukum di Indonesia secara luas pihak yang berhakmemperoleh tanah dengan status HP antara lain:• Warga Negara Indonesia (WNI),

135

Juli 2010

• Orang asing yang berkedudukan di Indonesia,• Badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia,• Serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di

Indonesia.Sehingga apabila terdapat status tanah hak milik yang ingin

dikuasai oleh WNA, maka sebaiknya statusnya harus diturunkanterlebih dahulu menjadi HP dengan syarat WNA membuat suratpermohonan untuk penurunan hak dengan melampirkan paspordan KITTAS/KIMS baru setelah itu menghadap ke notaris untukdapat dilakukan transaksi jual-beli. Sedangkan, bagi tanah warisyang jatuh kepada ahli waris yang berstatus WNA, maka menuruthukum Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun kepemilikan tanahtersebut harus dialihkan dan apabila tidak dialihkan dengansendirinya tanah tersebut jatuh ke tangan negara. Apabila terjadikasus seperti itu, maka segera mungkin sebelum jangka waktu 1tahun segera dilakukan pengalihan kepada pihak lain yangberstatus WNI.

Selanjutnya, bagi BHA dapat memiliki tanah di Indonesiadengan status HGB dengan BHA mengajukan permohonan HGBantara lain melampirkan sertifikat asli, fotokopi paspor, SPPT tahunterakhir, dan PPH/BPHTB. Jangka waktunya yaitu 25 tahun dandapat diperpanjang menjadi 20 tahun. Orang atau badan hukumyang mempunyai HGB dan tidak lagi memenuhi syarat-syarattersebut dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskankepemilikannya. Jika HGB tersebut tidak dilepaskan atau dialihkandalam jangka waktu 1 tahun, maka hak itu terhapus karena hukum,sehingga pihak yang dapat memperoleh HGB adalah WNI danbadan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia danberkedudukan Indonesia. Telah diatur juga persyaratan dihapusnyakepemilikan HGB antara lain :1) Jangka waktu berakhir2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu

syarat yang tidak dipenuhi

136

Juli 2010

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya4) Dicabut untuk kepentingan umum5) Ditelantarkan6) Tanahnya musnah

Sementara berkaitan dengan kegiatan Badan Anggaran,Saya bersama dengan anggota Badan Anggaran menyiapkanpandangan Fraksi tentang pertanggungjawaban LKP APBN TA 2009; Fokus pandangan fraksi menegaskan agar pemerintahmemberikan penjelasan selengkap-lengkapnya atas temuan BPKdalam laporan Hasil Pemeiksaannya, khusus menyangkut ;1. Anggaran belanja minimal sebesar Rp. 27,74 trilyun, telah

digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai denganklasifikasinya sehingga dapat memberikan informasi yangtidak tepat.

2. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi danpenilaian (IP) aset tetap sebesar Rp. 455,39 trilyun.

3. Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT.Taspen(persero) Rp. 7,34 trilyun atas program tunjangan hari tua(THT) pegawai negeri sipil tahuin 2007 -2009.

Selain itu, Fraksi Partai GERINDRA dalam pandangannyamemberikan perhatian khusus terhadap cerminan kinerjapemerintah dalam pencapaian target anggaran selama tahunanggaran 2009 ternyata tidak bisa dipenuhi. Realisasi pendapatannegara dan hibah tahun 2009 hanya sebesar Rp. 866,8 trilyun,lebih rendah dibanding target yang ditetapkan APBNP sebesarRp. 871,0 trilyun, begitupula dengan realisasi anggaran belanjanegara hanya sebesar Rp. 954,0 trilyun dari target yang dipatoksebesar Rp. 1.000,8 trilyun.

Dengan rendahnya realisasi belanja tersebut makarealisasi pembiayaan justru melampaui kebutuhan untukmenambah defisit pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 125,2trilyun (2,4% dari PDB), padahal realisasi defisit hanya sebesarRp. 88,62 triltun. Dengan gam-baran tersebut, Fraksi partaiGERINDRA patut menduga bahwa ada kesengajaan dari

137

Juli 2010

pemerintah untukmengajukan defisitanggaran lebih besardari kemungkinanrealisasi yang bisadicapai sehinggamemberikan legitimasiagar meneruskantradisi pembuatanutang luar negeri danpenebitan surat utangnegara.

Berdasarkanpengamatan FraksiPartai Gerindra, kebi-jakan fiskal yang ter-cermin dalam angga-ran negara selama inimasih belum berperanmaksimal dalam pen-capaian tujuan nasio-nal, khususnya dalammeningkatkan kese-jahteraan rakyat mela-lui fungsi kebijakanfiskal, yaitu fungsialokasi, fungsi distri-busi, dan fungsi stabi-lisasi. Padahal menu-rut amanat konstitusi,pemerintah seharus-nya menggunakan kebijakan fiskal untukmemenuhi tugas pe-merintah dengan memprioritaskan ;• Tersedianya lapa-ngan pekerjaan yang dapat mem-berikan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.• Mewujudkan hak setiap orang untuk mengembangkan diri

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Termasuk dalam hal

“...pemerintah harusmemberikan penjelasanselengkap-lengkapnya atastemuan BPK dalam laporanHasil Pemeiksaannya, khususmenyangkut ; 1). Anggaranbelanja minimal sebesar Rp.27,74 trilyun, telah digunakanuntuk kegiatan yang tidaksesuai dengan klasifikasinya .2). Terdapat permasalahandalam pelaksanaaninventarisasi dan penilaian(IP) aset tetap sebesar Rp.455,39 trilyun. 3).Pemerintah belum mencatatkewajiban kepada PT.Taspen(persero) Rp. 7,34 trilyun atasprogram tunjangan hari tua(THT) pegawai negeri sipiltahuin 2007 -2009...”

138

Juli 2010

ini adalah hak untuk mendapat pendidikan khususnyapendidikan dasar bagi seluruh warga negara dan memenuhihak setiap warga untuk memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demimeningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia.

• Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitaspelayanan umum yang layak, tempat tinggal, danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sertamemperoleh pelayanan kesehatan.

• Tersedianya jaminan sosial dan perlindungan bagi fakir miskindan anak terlantar yang memungkinkan bagi mereka untukpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yangbermartabat.

Khusus mengenai pentingnya belanja subsidi untuk rakyatyang telah dialokasikan oleh pemerintah setiap tahun, Fraksi PartaiGERINDRA memandang perlu dilakukan evaluasi agar alokasi danasubsidi dalam APBN menjadi lebih efektif. Lebih dari itu, kajiansangat diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap politikanggaran subsidi. Dalam kebijakan alokasi subsidi, hal pentingyang harus menjadi pertimbangan bukan hanya pada besarnyaanggaran yang akan ditetapkan tetapi apakah anggaran subsidiyang akan ditetapkan itu dapat mencapai tujuannya. Olehkarenanya, penambahan atau pengurangan alokasi subsidi harusdidasarkan pada dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

PenutupLaporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi saya

dalam rangka meningkatkan kontribusi pemikiran dan pengalamanuntuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui peranlegislasi, penganggaran dan pengawasan yang lebih pro poor, projob dan pro growth. Semoga.***

139

Kegiatan yang menonjol pada minggu pertama sampai denganminggu ketiga bulan Agustus 2010 adalah kunjungan kerjayang terdiri dari kunjungan kerja Komisi V maupun kunjungan

kerja ke Dapil masing-masing untuk mengisi agenda reses MasaSidang III Tahun Sidang 2009-2010.

Selanjutnya saya kembali ke rapat-rapat di Komisi Vmaupun Badan Anggaran yang antara lain membahas RancanganUndang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;dan RUU Perumahan dan Permukiman. Hasil Rapat Pembahasankedua RUU tersebut dapat dibaca dalam Ringkasan Rapat KomisiV DPR RI dan Ringkasan Rapat Badan Anggaran DPR RI terlampir.Laporan kerja kali ini mengulas kegiatan yang saya lakukan selamakunjungan kerja di Dapil II, termasuk capaian dan tindak lanjutnya.

Kegiatan Kunjungan KerjaPada kunjungan kerja Komisi V dan kunjungan kerja mengisi

agenda reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010 yang

RAPBN 2011Pemerintah TerbelengguAnggaran Defisit

140

Agustus 2010

dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ketigabulan Agustus 2010 ada 4 kegiatan utama yang saya laksanakanyakni:• Kegiatan Badan Anggaran DPR RI ; Pembahasan RUU APBN

2011 .• Kegiatan Komisi V : Tindaklanjut Pembahsan RUU Usul

Inisiatif Tentang Perumahan dan Permukiman danPembahasan RKL Mitra Kerja.

• Kujungan DAPIL NTT : 1) Pelatihan Kader Pratama GerindraProvinsi (PKPGP) NTT Angkatan I, 2) PendampinganKelompok Muda untuk Pelestarian Seni Tradisi, 3)Penguatan Kemitraan Jemaat dan Gereja Bagi KelanjutanPendidikan Anak.

Kegiatan Badan Anggaran DPR RI ; Pembahasan RAPBN 2011 .Fokus Pandangan Fraksi Gerindra berkaitan pada

penetapan asumsi makro perekonomian Indonesia pada RAPBN2011 yaitu ; pertumbuhan ekonomi 6,3% ; laju inflasi 5,3%; sukubungan SBI 3 bulan 6,5% ; nilai tukar Rp. 9.300 perdolar AmerikaSerikat; Harga minya US $80,0 per barel dan lifting minyak sebesar970 ribu barel perhari. Menurut Fraksi partai GERINDRA masihsangat normatif, pijakan asumsi tersebut tidak menunjukkanmotivasi pemerintah untuk menggali tingginya potensi ekonomiyang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam memanfaatkan potensi ekonomi tinggi tersebut,pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan ekonomi secaramenyeluruh, dengan cara memusatkan perhatian untukmeningkatkan peran sektor manufaktur dan pertanian dalamperekonomian nasional. Namun asumsi makro ekonomi yangdigunakan sebagai pijakan dalam menyusun RAPBN 2011menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkanpertumbuhan dari “non tradeable”. Kondisi ini mengkonfirmasikanbahwa pemerintah tidak mampu mendorong, setidaknya, dua

141

Agustus 2010

sektor yaitu manufaktur dan pertanian yang dapat menyeraphingga separoh tenaga kerja yang ada.

Menurut Fraksi GERINDRA ; Pemerintah nampaknya masihterlena pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak berkualitasyang dihasilkan dari konsumsi dan masuknya dana spekulatif dariluar negeri. Sementara itu pemerintah nampaknya tidak akanberbuat banyak dalam menyikapi terjadinya perlambatan di sektorindustri. Padahal, untuk meningkatkan daya saing produk dalamnegeri dibutuhkan kebijakan fiskal agar dunia usaha bisa lebihekspansif dan harga produk barang dan jasa yang dihasilkan dapatmemiliki nilai yang lebih besar.

Sementara itu, Pembangunan infrastruktur memangmendaptkan perhatian anggaran sangat besar, namun hanyamemfokuskan pada infrastruktur perkotaan dan tidak banyakmenyentuh infrastruktur pedesaan yang sebenarnya sangatdibutuhkan untuk memicu pertumbuhan daerah sekaligusmendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Nampaknyapemerintah masih cenderung untuk melakukan pembangunan‘flyover dan underpass‘ yang sebenarnya sangat tidak relevandalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupunanggaran untuk itu sangat besar namun tidak akan memberikandampak yang berarti terhadap perekonomian secara keseluruhan.Apalagi jika dilihat pada tahun 2009 dan 2010 pun, ternyatarealisasi penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umumsangat lambat, yang mengindikasikan adanya permasalahan padaperencanaan dan alokasi anggaran.

Di luar permasalahan tersebut, soal kritis yang perludicermati dalam RAPBN 2011 adalah kesinambungan ‘’anggarandefisit’’ yang dilakukan pemerintah. Anggaran defisit tersebutberlangsung pada saat tidak terlihat upaya pemerintah untukmengefisienkan pengeluaran (terjadi pemborosan) danoptimalisasi penerimaan (khususnya pajak). Apabila dilihat darisegi pertumbuhan maka pos pendapatan negara pada tahun

142

Agustus 2010

anggaran 2011 hanya bertambah sebesar 9% dibanding tahun2010 yaitu dari Rp. 992,4 trilyun menjadi 1.086,4 trilyun.Peningkatan tersebut merupakan yang terkecil selama periode2005 s/d 2011. Kondisi tersebut bersamaan dengan kredibilitaspemerintah sekarang malah berada di titik terendah karena aibpajak yang menyeruak. Kondisi ini sebenarnya menjadi legitimasiuntuk mempertanyakan kembali keberadaan defisit 1,7 persendalam RAPBN 2011.

Kemudian tiga fungsi penting APBN meliputi stabilisasi,alokasi, dan distribusi. Selama ini pemerintah nampaknyacenderung hanya menyantuni fungsi APBN sebagai instrumenalokasi dan stabilisasi perekonomian. Sebagaimana terlihat dalamlima tahun terakhir, persoalan ketimpangan pendapatan dan sektorekonomi kian lebar. Rasio gini (untuk mengukur tingkatketimpangan) justru meningkat bersamaan dengan stabilisasi danpertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2010 ini, subsidi pupuk dan listrik justrudikurangi sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Di sini, fungsiAPBN sebagai instrumen distribusi ekonomi menjadi tidak dapatbekerja secara maksimal. Karena itu, RAPBN 2011 seharusnyamenggarisbawahi pentingnya fungsi distribusi untuk mengurangiketimpangan ekonomi, baik antar penduduk maupun antarsektorekonomi/wilayah. Dengan begitu, pertimbangan yang lebih utuh,matang, cermat, dan pemihakan yang lebih jelas dibutuhkan untukmendesain perubahan RAPBN 2011 menjadi lebih kredibel.

Kebijakan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah,sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masih tetap berorientasipada pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan padapembiayaan yang diperoleh melalui sumber utang untuk menutupidefisit anggaran. Pada saat yang sama kebijakan fiskal tersebutmembuat perekonomian semakin tergantung pada lembagamultilateral seperti Bank Dunia dan kehendak pasar yangdikendalikan pemodal asing. Kondisi ini membuat sektor riilmelambat dibanding sektor jasa keuangan yang melaju pesat.

143

Agustus 2010

Pada saat bersamaan juga menghambat berjalannyaagenda penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi penganggurandan pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas utamapemerintah. Akibatnya kondisi pekerja di sektor informal semakinmembengkak dan diikuti dengan semakin lebarnya kesenjanganekonomi diantara kelompok masyarakat, termasuk kesenjanganantar daerah dan pelaku ekonomi. Kinerja kebijakan fiskal yangdicapai oleh pemerintah selama ini menunjukkan bahwa anggaranpemerintah berdampak kontraktif terhadap perekonomian nasionaldan belum bisa berperan optimal dalam mewujudkankesejahteraan rakyat.

Catatan penting lainnya adalah sehubungan denganrealisasi pembiayaan yang bisa dihimpun pemerintah selama inisudah melebihi kebutuhan menutupi realisasi defisit danberpotensi menambah berat beban fiskal dimasa-masa berikutnya.Potensi beban fiskal tersebut terutama berasal dari berkurangnyasumber penerimaan negara akibat realisasi program privatisasidan penjualan aset program restrukturisasi.

Pilihan kebijakan fiskal dengan anggaran defisit yangberorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagaimana yangberjalan selama ini sudah sepatutnya untuk kita koreksi bersama.Pemerintah telah memilih untuk mempertahankan paradigma lamayang hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomiyang menjadikan APBN defisit setiap tahun. Untuk menutupi defisittersebut, pemerintah mengandalkan penerimaan dari sumberutang dan privatisasi BUMN.

Utang yang digunakan sebagai sumber pembiayaanpemerintah adalah penerbitan surat berharga negara, kemudianpinjaman luar negeri dan pinjaman siaga. Penerbitan SuratBerharga Negara (SBN) akan dilakukan dengan cara menerbitkansurat berharga dalam berbagai variasi tenor, meliputi jangkapanjang dan jangka pendek. Sedangkan untuk pinjaman luar negerimasih akan mengandalkan pinjaman program dan pinjaman proyek

144

Agustus 2010

dari Bank Dunia, ADB,IDB, Jepang, Perancisdan kreditor bilaterallainnya. Kemudian diikutidengan liberalisasi disektor keuangan dan per-dagangan demi kemuda-han perusahaan multi-nasional dan perusahaantransnasional dalamm e n g a k u m u l a s i k a nkeuntungan dari sumber-sumber pere-konomiannasional.

Fraksi partaiGERINDRA mendesakagar kebijakan anggaranyang dijalankan pemerintah bisa berkorelasi langsung denganpenguatan untuk kemandirian perekonomian nasional. Hanyadengan kemandirian perekonomian nasional kita bisa mewujudkankesejahteraan rakyat dan tumbuh menjadi bangsa yang makmur.

Latihan Kader Pratama Gerindra Provinsi NTT Angkatan IPelatihan ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut

Pelatihan Kader Pratama Gerindra Tingkat Nasional (PKPGTN)Angkatan I di Hambalang. Pasca pelatihan saya melakukan diskusidengan salah satu alumnus PKPGTN asal Nusa Tenggara Timuryakni saudara Jeremias Pandegani. Diskusi itu menghasilkansejumlah kesepakatan antara lain pembentukan koperasi,pembinaan kelompok tani nelayan dan ternak, dan PKPG TingkatProvinsi (PKPGTP). Khusus untuk PKPGTP ini saya bersama alumnusmenyiapkan garis-garis besar program pelatihan, termasukpenyusunan kurikulum inti yang meliputi kegiatan kelas dan luar

Fraksi partai GERINDRAmendesak agar kebijakananggaran yang dijalankanpemerintah bisaberkorelasi langsungdengan penguatan untukkemandirian perekonomiannasional. Hanya dengankemandirian perekonomiannasional kita bisamewujudkan kesejahteraanrakyat dan tumbuh menjadibangsa yang makmur

145

Agustus 2010

kelas dengan menggunakan acuan kurikulum nasional untukPKPGTN yang telah digunakan di Hambalang pada PKPGTNAngkatan I dan II.

Tujuan PKPGTP NTT ini adalah selaras dengan tujuanPKPGTN yakni membentuk kader Gerindra yang memiliki kapasitaspengetahuan, ketrampilan dan sikap yang memadai untukmemperjuangkan visi, misi, nilai-nilai dan program-program utamaGerindra. Sementara itu sebagai bahan pengayaan, teampenyelenggara PKPGTP NTT memasukkan muatan lokal berisipembahasan tentang isu-isu lokal baik di pemerintahan, duniausaha maupun kemasyarakatan misalnya pengenalan tentangfungsi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten,kecamatanmaupun desa; pengenalan peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan Pemilihan Umum; dan strategi memenangkanhati rakyat dengan apa sumberdaya yang tersedia pada dirimasing-masing.

Karena itu PKPGTP NTT menggunakan pendekatan yangmerupakan kombinasi antara model Hambalang untuk kegiatandalam kelas, dan 5 tahapan mikro dalam program pemberdayaanmasyarakat untuk kegiatan di luar kelas. Kelima tahapan itu adalahpengembangan kemitraan; analisis isu berbasis masyarakat,penyusunan rencana tindak lanjut, pelaksanaan dan pemantauan;dan evaluasi dan umpan balik.

Hasil yang dicapai dari PKPGTP NTT ini adalahteridentifikasinya kader-kader Gerindra berdasarkan potensi dirimasing-masing. Selain itu berdasarkan penilaian timpenyelenggara ada 5 orang yang sangat layak diajukan ke PKPGTNAngkatan III nanti.

Peserta pelatihan adalah utusan dari 21 kabupaten/kotadi provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim penyelenggara mengirimsurat ke setiap DPC dengan alokasi peserta bervariasi antara 1-2orang dengan alokasi terbesar untuk Kota Kupang, sehinggajumlah yang ditargetkan oleh Tim Penyelenggara mencapai 32

146

Agustus 2010

orang. Namun sampai pada saat PKPGTP diselenggarakan hanyaada 24 peserta yang datang dengan yang berasal dari ManggaraiBarat, Manggarai, Nagekeo, Ende, Sikka, Flotim, Alor, SumbaTimur, Sumba Barat, Belu, masing-masing 1 orang; Timor TengahUtara (TTU) dan Rote Ndao masing-masing 2 orang; Timor TengahSelatan (TTS) 3 orang; dan Kota Kupang 6 orang. Usia pesertabervariasi antara 20-34 tahun.

PKPGTP NTT ini terselenggara berkat kerjasama dan peranserta anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, DPD danDPC Gerindra. Pihak-pihak tersebut melakukan seleksi secarabertahap mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Masing-masing kabupaten membiayai calon kadernya, sedangkan tempatdan fasilitas pelatihan didukung oleh saya sendiri selaku AnggotaDPR RI.

Materi PKPGTP NTT disediakan oleh para alumnus PKPGTNI dan II. Sedangkan pembicara kunci dalam pelatihan ini adalahsaya sendiri, Fary Djemy Francis, dan Pak Pius Lustri Lanang (dalamkapasitas beliau sebagai anggota DPR RI dan Pengurus DPPGerindra), didukung oleh Narasumber seperti Wakil Gubernur NTT(Pak Esthon Funay), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum ProvinsiNusa Tenggara Timur, Kepala Kesbanglinmas Provinsi NTT, DinasKoperasi Provinsi NTT, KOREM 161 Wirasakti, Politisi, dan LSM.Adapun muatan materi PKPGTP NTT ini meliputi antara lainPancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, WawasanNusantara, Perkoperasian, Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura, Pertanian Berkelanjutan, Strategi PemenanganPemilu, dan Pembinaan mental spiritual.

Setelah PKPGTP NTT berlangsung selama 7 hari, daritanggal 5-12 Agustus 2010, Tim Penyelenggaran mencatat ada 3orang yaitu utusan dari Manggarai Barat, Sikka dan Flotimmencapai predikat sangat memuaskan, 10 orang dengan predikatmemuaskan dan 11 orang dengan predikat cukup memuaskan.

147

Agustus 2010

Pada akhir pelatihan Tim Penyelenggara melakukanevaluasi dan umpan balik yang menghasilkan rencana tindak lanjutyaitu melaksanakan PKPGTP NTT Angkatan II pada minggu kedua/ketiga bulan Oktober 2010 dengan target 40 orang. Direncanakanpula Angkatan ke IV dan seterusnya akan dilaksanakan secarabergilir per wilayah yakni wilayah Flores di Ende, wilayah Sumbadi Waingapu, dan Wilayah Timor, Rote dan Sabu Raijua di Soe.

Pendampingan Kelompok Muda untuk Pelestarian Seni TradisiProgram ini sebenarnya sudah dimulai pada bulan Juni

2010, yang berawal dari kajian yang dilakukan oleh 10 orang anakmuda berjumlah yang sedang duduk di bangku SMP (1 orang),SMA (7 orang) dan Universitas (2 orang). Mereka melakukanobservasi dan survey cepat yang menghasilkan informasi bahwaminat kalangan muda terhadap budaya lokal semakin menurundan bahkan telah mencapai titik nadir. Dalam hal bermusikmisalnya, hasil survey yang mereka lakukan menunjukkan bahwaada lebih dari 60 grup band di Kota Kupang yang dibentuk baikuntuk sekedar menyalurkan hobby maupun untuk tujuan komersil.Sementara grup musik tradisional hampir tidak ada sama sekali,padahal NTT memiliki beragam seni tradisional yang kalau dikemasdengan baik dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh akandapat mengangkat harkat, martabat dan taraf hidupmasyarakatnya yang selama ini dikenal oleh orang luar (NTT)sebagai terbelakang. Kalangan anak muda ini kemudian mencobamelakukan observasi di sekitar Kota Kupang dan menemukan disebuah tempat di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,seorang pemain alat musik Sasando yang sudah berusia 73 tahunbernama Jeremias Pah. Mereka berbincang dengan Bai Jeremias,dan mencoba belajar dari dia, namun karena kesibukan di sekolahdan kampus, sementara tempat itu letaknya sekitar 20 km dariKota Kupang, keinginan mereka terhenti di tengah jalan. Hal iniberkembang dalam sebuah diskusi informal antara saya dan

148

Agustus 2010

kelompok muda tersebut di sela-sela kunjungan kerja dalamrangka reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010 pada bulanJuni 2010 di Kupang.

Sayapun merespon niat kelompok muda ini danmenyarankan mereka membuat proposal. Pada minggu ketigabulan Juni 2010, saya menerima proposal mereka danmenyanggupi untuk membiayai sebagian dari usulan mereka.Maka terjadi kolaborasi antara saya dan kelompok muda yangmenamakan diri Pemuda Pelestari Seni Tradisi Indonesia Raya(PASTI Indonesia Raya) ini, dan pada akhir bulan itu juga kelompokini mulai berlatih dengan 5 buah sasando. Dan pada acarapenutupan PKPGTP NTT Angkatan I mereka berhasil memukaupeserta dan undangan dengan sejumlah lagu perjuangan dan laguPop yang diiringi petikan sasando.

Sesaat setelah acara selesai saya berbincang dengankelompok ini dan mendukung niat mereka untuk menjaring anggotabaru guna memperluas cakupan jumlah anak muda di bawahpayung PASTI Indonesia Raya dengan menggunakan pendekatanbelajar sebaya (peer to peer learning), artinya anggota kelompokyang telah terampil membimbing teman mereka agar lebih banyaklagi orang muda yang terampil dan mencintai seni tradisi nenekmoyang. Kelompok ini bercita-cita untuk membuat anggotanyadari berbagai daerah terampil memainkan berbagai alat musiktradisional daerah masing-masing sehingga terwujud sikap salingmemahami lintas budaya (cross culture understanding). Secaraperlahan kelompok anak muda PASTI Indonesia Raya ini akandikembangkan di daerah-daerah lain di luar kota Kupang.

Kemitraan Jemaat dan Gereja Bagi Kelangsungan PendidikanAnak.

Meskipun dalam 5 tahun terakhir ini pemerintah pusat telahmenaikkan alokasi anggaran pendidikan secara signifikan, danbahkan telah mencapai 20% dari APBN, sesuai perintah konsitusi,variabel lain yang menghambat masyarakat untuk menyekolahkan

149

Agustus 2010

anak-anaknya masih tetap dominan. Data sensus Penduduk Tahun2010 mencatat jumlah penduduk NTT sampai dengan tahun 2010mencapai 4.678.116 jiwa dan ketika ditilik dari tingkatpendidikannya terdapat 42.04% tidak berijazah; 32,20% tamat SD;11,59% tamat SLTP; 11,28% tamat SLTA; 0,96% tamat perguruantinggi. Itu artinya saat ini komposisi penduduk NTT didominasioleh penduduk yang tanpa ijazah dan tidak tamat SD yangmencapai total 74,24% atau 3.473.033 jiwa yang secara kasatmata dapat dipandang sebagai kendala besar dari programpembangunan dengan asumsi bahwa transformasi berkorelasipositif dengan pendidikan formal waga negaranya.

Lebih lanjut data ini menggambarkan bahwapengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikanformal bukanlah tanggungjawab pemerintah semata-mata, ataudengan kata lain kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkanpemerintah dalam memajukan pendidikan generasi penerusbangsa. Atas dasar pikiran ini, saya terpanggil untuk melakukandiskusi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di berbagaigereja, dan menyimpulkan pentingnya aksi nyata dalammembantu mempersempit gap yang disebabkan karena perbedaantingkat pendidikan seperti disebutkan di atas. Dengan logikasederhana saya membangun thesis demikian “adalah baik untukmembantu masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum,namun lebih baik lagi apabila membangun manusia-manusianyasampai pada jenjang kapasitas yang memadai sehingga padasuatu saat mereka bisa membantu lebih banyak daripada yangsaya lakukan saat ini.” Ternyata para pemuka tadi, dapatmemahami jalan pikiran saya dan kami bersama-sama mencarimodel pengembangan sumber daya manusia yang langsung dapatdilakukan oleh orang per orang.

Pemberian beasiswa adalah salah satu model investasijangka panjang di bidang sumber daya manusia. Dalamkesempatan diskusi dengan 3 tokoh gereja di sekitar Kota Kupangsaya menyatakan kesediaan agar mulai tahun ajaran 2010 ini

150

Agustus 2010

memberikan beasiswa kepada 10 orang anak yang sedang belajardi SMP sebesar 100.000 per orang per bulan hingga mereka tamat.Kami berharap beasiswa ini akan mendorong penerimanya untuklebih giat belajar dan memiliki orientasi pendidikan jangkapanjang. Dalam rangka itu, pemuka gereja akan bertindak sebagaipendamping yang setiap saat dapat memantau, mengevaluasi,dan memberikan umpan balik kepada siswa maupun orang tuasiswa agar dapat berprestasi setinggi-tingginya. Apabila modelini berhasil, pola kemitraan antara Jemaat dan Gereja akandilanjutkan dengan menaikkan jumlah peserta pada tahunselanjutnya.

Pada waktu mendatang, pembelajaran untuk berbagi perandan tanggung jawab dalam usaha memecahkan isu pendidikanini akan diperluas ke bidang pemberdayaan masyarakat dalamkonteks yang lebih luas.

PenutupLaporan ini menjadi menjadi alat monitoring bagi saya dan

fraksi Partai Gerindra agar dapat meningkatkan kinerjapelaksanaan fungsi anggota DPR RI baik ke dalam di lingkunganfraksi, komisi, badan maupun panitia, dan ke luar, terhadapkonstituen dan rakyat pada umumnya.***

151

Kegiatan bulan September 2010 lebih banyak didominasi olehacara-acara rutin di Komisi V maupun Badan Anggaran DPRRI, dan yang menonjol adalah:

• Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan Rakyat yangmembahas alokasi anggaran dan RUU Perumahan danPermukiman.

• Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum yangmembahas alokasi anggaran dan pembangunan infrastrukturyang pro-rakyat.

• Pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumberdari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pada akhir bulan September di tengah-tengah padatnya jadwalacara-acara rutin tersebut, saya bersyukur dapat ikut dalampertemuan dengan gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yangdatang meng-update informasi tentang kondisi NTT hingga saatini.

Dilema PinjamanLuar NegeriSalah Kelola Rakyat JadiKorban

152

September 2010

Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai proses dan capaiandari masing-masing kegiatan.

Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan RakyatMeskipun ini adalah rapat rutin, saya mencatat ada banyak

kemajuan yang dicapai dalam Pembahasan Rencana KerjaAnggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) kali ini. Di bidangPerumahan Rakyat, Komisi V DPR RI berhasil mendesakpemerintah untuk menaikkan pagu bantuan pembangunanperumahan swadaya per kepala keluarga dari Rp 10 juta padatahun anggaran 2010 menjadi Rp 15 juta pada tahun anggaran2011. Dan untuk Nusa Tenggara Timur (NTT), alokasi anggaranuntuk bidang perumahan rakyat pada tahun anggaran 2011besarnya mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan totalanggaran selama 5 tahun terakhir.

Di bidang legislasi, melalui Panja Perumahan danPermukiman yang dibentuk untuk membahas RUU Perumahan danPermukiman, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan Rakyatberhasil mencapai sejumlah langkah maju antara lain kesepakatanuntuk merumuskan kebijakan Perumahan yang lebih pro-rakyat.Salah satu contohnya adalah dalam bentuk keseimbangan proporsialokasi unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)dan proporsi yang dapat dimiliki oleh orang asing. Dan lebih majulagi, program pembangunan perumahan yang selama ini tersebardi berbagai kementerian, ke depan akan dikoordinir olehkementerian khusus, sehingga program perumahan rakyat, apapuntujuan pembangunannya harus melalui 1 pintu saja. Dengandengan demikian anggaran akan lebih efisien dan pengawasannyaakan menjadi lebih efektif.

Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan UmumDalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum,

Fraksi Gerindra di Komisi V berhasil meyakinkan pemerintah akan

153

September 2010

pentingnya pembangunan wilayah berwawasan lingkungan.Karena itu dalam rangka menyikapi dampak perubahan iklimterhadap manusia dan lingkungannya hidup maka pemerintahdiminta untuk lebih inovatif menanggapi perubahan tersebut,terutama di wilayah dengan pola iklim ekstrim. Dalam konteks itusaya mengusulkan perlunya perhatian pemerintah terhadap upayapemerintah dan masyarakat NTT untuk memenuhi kebutuhan akanair baik untuk pertanian dalam arti luas maupun untuk kebutuhanrumah tangga sehari-hari. Saya memandang pintu masuk yangpaling tepat bagi upaya rehabilitasi dan pelestarian sumber dayaair di NTT adalah merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS) di 3wilayah sungai yakni Benenain, Noelmina dan Aesesa. Dan untuktahap pertama ini pusat perhatian pemerintah dan masyarakatNTT hendaknya diarahkan ke DAS Benenain yang secara gradualdalam 65 tahun terakhir ini telah memperlihatkan karakter yangmembahayakan. Data yang diungkap Forum DAS NTT (2004)menyebutkan bahwa total luas lahan kritis DAS Benenain sampaipada saat itu telah mendekati 90% dengan segala dampaknyaterhadap kehidupan masyarakat di wilayah hilir DAS tersebut.Karena itu saya menandaskan dalam berbagai Rapat Kerja maupunRapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian PU danKementerian terkait lainnya, agar mengalokasikan anggaran yanglebih proporsional bagi upaya rehabilitasi dan revitalisasi DAS diNTT. Dan Kementerian PU sudah setuju untuk mulaimengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untukpenanganan isu DAS kritis tersebut sejak tahun 2011 danseterusnya (Baca Artikel Lain Dalam Buku ini Untuk Tema PinjamanLuar Negeri).

Pinjaman dan Hibah Luar NegeriIni adalah persoalan komitmen untuk senantiasa berpihak

pada rakyat. Sejak awal Fraksi Gerindra di Komisi V tak henti-hentinya mendesak pemerintah agar serius memperhatikan

154

September 2010

pengelolaan anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan HibahLuar Negeri (PHLN) yang selama ini dari tahun ke tahun semakinmeningkat alokasinya tetapi penyerapannya selalu bermasalah.Salah satu contoh kasusnya adalah rendahnya daya serappemerintah terhadap anggaran bersumber PHLN di KementerianPembangunan Daerah Tertinggal pada tahun Anggaran 2008 dan2009. Dari kaca mata pengawasan, Fraksi Gerindra di Komisi Vmempertanyakan keseriusan pemerintah mengentaskan daerahtertinggal apabila masih mengandalkan PHLN yang telah diketahuiterlalu banyak muatan kepentingan pihak donornya, sehinggapemerintah kita seringkali gagal memenuhi ‘tuntutan’ pihak donortersebut, dan terkesan tunduk dan loyal pada donor. Keberpihakanpada rakyat harus diperlihatkan melalui politik anggaran yang pro-rakyat. Alokasi anggaran dari rupiah murni untuk memecahkanisu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan misalnya, adalahsalah satu wujud dari keberpihakan tersebut.

Pertemuan Gubernur NTT dengan Anggota DPR dan DPD RIdari Dapil NTT

Dengan niat untuk merespon isu-isu pembangunan didaerah saya sangat antusias menerima undangan gubernur danberkesempatan hadir pada pertemuan tersebut. Pertemuan inidigagas oleh pemerintah NTT dan di-setting untukmengkomunikasikan keberhasilan dan kendala pembangunan diNTT agar pemerintah NTT dan Anggota DPR dan DPD RI bisabersama-sama mencari solusi yang paling sesuai dengan karakterNTT dan realistis baik dari aspek legislasi, pengaanggaran maupunpengawasannya. Meskipun cukup kental dengan aroma anggaran,saya menilai pertemuan pada 27 September 2010 di Hotel LeMeridien tersebut menjadi satu langkah maju dari pemerintahNTT untuk membuka peluang koreksi dan mengidentifikasialternatif solusi cerdas bagi kemajuan pembangunan NTT ke depan(Baca Refleksi 1 Tahun Menjadi Wakil Rakyat: Mohon Maaf).

155

September 2010

KesimpulanPemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di bidang

perumahan dan pemukiman masih menjadi persoalan krusial yangmemerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dalam semangatkepedulian yang tinggi. Dengan baclog/tunggakan lebih dari 8juta unit (2008), pemerintah dituntut untuk bekerja ekstra keras.Karena itu RUU Perumahan dan Pemukiman yang saat tidak lamalagi segera diundangkan, dapat menjadi intrumen politik yangapabila digunakan secara bertanggung jawab akan bermakna bagirakyat banyak dan sebaliknya bila dimanipulasi untuk kepentinganpribadi atau kelompok maka akan kontra produktif dengan tujuanperumusannya. Karena itu sinergi kekuatan DPR dan Rakyat harusterus digalang sehingga dapat memperkecil peluangpenyimpangan dan pencederaan oleh individu/kelompok tertentudengan memakai UU sebagai topeng.

Pengawasan DPR RI hendaknya terus menerus diperluaske sektor-sektor strategis lainnya sehingga peningkatan anggarandari tahun ke tahun dapat berkorelasi positif dengan kesejahteraandan kualitas hidup rakyat. Fakta memperlihatkan indikasi bahwaselama ini anggaran meningkat menurut deret hitung sementarakesejahteraan berjalan menurut derat ukur/deret tambah.

Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) hendaknya tidaksampai membebani APBN yang akhirnya menyengsarakan rakyat.Karena itu pemerintah harus selektif, bijak dan cerdas menetapkanskala prioritas pinjaman, dan bahkan menghindarinya bilamanatidak mendesak. PHLN dapat digunakan untuk membiayaipembangunan sektor publik yang prospektif, agar utang akibatdari pinjaman itu tidak dibebankan pada rakyat.

Cara pandang pembangunan berwawasan lingkunganharus disosialisasikan secara lebih luas dan gencar agarpengendalian persoalan degradasi lingkungan baik cakupanmaupun kualitasnya dapat lebih efektif. Dan, perencanaanpembangunan bebasis Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah saatnya

156

September 2010

dimasukkan dalam konfigurasi pembangunan secara terpadu danmenyeluruh.

PenutupSpirit dari laporan ini menjadi panduan saya secara pribadi

maupun sebagai Anggota DPR RI untuk mengembang fungsi sayasecara lebih bertanggung jawab. Dan karena telah saya bukamenjadi milik publik maka sidang pembaca dapat dengan bijakmemberikan usul, saran maupun tegur sapa untuk mencapaitujuan bersama dengan cara yang lebih baik.***

157

Pokok-Pokok Pikiran

HARI ini saya bangun agak siang. Jam pada layar telepongenggam di tangan saya menunjuk angka 06:45, tanggal28 September 2010. Padahal kemarin dan hari-hari

sebelumnya saya biasanya sudah bangun jam empat atau jamlima pagi, kemudian membaca bahan presentasi, laporan, maupunrencana kerja pemerintah dan membuat catatan untuk dibahasdalam sidang komisi, badan, fraksi, atau panitia kerja hari itu.Sebelum sampai di ruang sidang, saya biasa mendiskusikannyalebih dulu dengan advisor sekaligus sahabat saya Pak Yan Ghewadi meja makan sambil sarapan, dan berlanjut di dalam mobilselama perjalanan menuju ruang sidang.

Saya terhenyak melihat tanggal itu, karena ternyata tigahari lagi, genap setahun saya menjadi anggota DPR RI yang dalamacara-acara resmi sering disapa dengan ‘yang terhormat’meskipun sebenarnya saya sendiri agak risih mendengar sapaanitu. Terlebih pada saat-saat awal. Namun lama kelamaan jadi biasasaja. Tadi malam pun saya masih mendengarnya dalam acara

Mohon MaafRefleksi Setahun Menjadi

Wakil Rakyat

Pokok Pikiran I

158

Pokok-Pokok Pikiran

pertemuan dengan gubernur dan bupati/walikota se-NTT dananggota DPR/DPD RI Dapil NTT.

Semalam semua anggota DPR berbicara, sementara sayasendiri memilih diam karena topik anggaran sepertinya jadiprimadona malam itu. Seakan-akan peran, fungsi dan tanggungjawab anggota DPR RI itu hanya membahas anggaran. Sejujurnyasaya ingin sekali menyinggung tugas dan fungsi lain dari seoranganggota DPR, yaitu soal pengawasan dan legislasi dalamkontribusinya terhadap peningkatan dan daya serap anggaran diNTT, yang kita tahu bersama masih belum menunjukkan trenmembaik dari tahun ke tahun.

Mengenai hal ini, Pos Kupang pada bulan Februari 2008melaporkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN hanyabisa diserap 65,63 persen selama Januari-November 2007, danyang bersumber dari APBD, khusus pos belanja langsung tingkatpenyerapannya hanya mencapai 53,26 persen. Di tingkatkabupaten/kota bahkan lebih seret lagi. Dalam periode yang samapada tahun 2007, secara umum, khusus pos belanja langsung,dari total alokasi dana Rp 3,26 triliun lebih, penyerapannya Rp1,4 triliun lebih atau 44,29 persen dan pelaksanaan fisik 56,68persen, meskipun acuannya adalah tujuh kabupaten yang memberilaporan November dan sembilan kabupaten memasukkan laporanper Oktober tahun 2007.

Namun, saya putuskan untuk tetap menahan diri sambilmenunggu saat yang tampan untuk mengungkapkan danmembahasnya secara sungguh-sungguh karena atmosfirpertemuan malam itu, seperti saya katakan tadi, praktis dipenuhioleh aroma anggaran. Padahal, hemat saya, peran pengawasandan legislasi tidak kurang strategisnya dibandingkan denganbudgeting, apalagi bila dikaitkan dengan seretnya tingkatpenyerapan seperti yang saya ungkapkan di atas, dan gencarnyaperjuangan untuk menggolkan RUU Provinsi kepulauan yang akanberdampak besar terhadap pembangunan NTT.

159

Pokok-Pokok Pikiran

Setelah acara itu, saya menuju Puncak, Bogor karena adaagenda berkaitan dengan pembahasan asumsi APBN 2011. Dalamperangkap kemacetan sepanjang jalan tol Cibubur-Ciawi sayakembali merenungi acara tadi dan bertanya, bukankah ketiga peranDPR itu setara dan sama pentingnya? Mengapa banyak orang lebihterpikat membicarakan peningkatan besaran anggaran danterkesan kurang peduli pada manajemen anggaran dan dampakanggaran itu pada rakyat NTT? Dari sini saya mulai memahamimengapa kinerja pelaksanaan anggaran belum sesuai denganharapan. Dan sebagai anggota DPR saya berniat mulai lebihsensitif memperhatikan hal itu dengan melaksanakan fungsi ke-dewanan dalam satu paket utuh secara lebih paripurna, agar tidakterkesan terlepas-lepas. Sejumlah teman tadi malam mengirimSMS menanyakan kenapa saya diam saja? Saya menjawab singkat,mohon maaf, pada pertemuan berikut kita mesti berani jujurterhadap diri kita masing-masing, dan terutama terhadap rakyatyang menjadi alasan kita untuk berada pada posisi kita masing-masing saat ini.

Benar itu, memang telah menjadi niat saya sejakmemutuskan untuk dicalonkan menjadi anggota DPR. Apalagisetelah dilantik 1 Oktober 2009 niat itu akhirnya bulat sudah. Sayamulai dengan berusaha untuk selalu konsisten. Dalam halmemanfaatkan waktu, misalnya, saya selalu berusaha untuk tibalebih awal dan tinggalkan kantor lebih larut. Selama berada dikantor, saya mengikuti semua sidang dan kegiatan DPR yangdiagendakan tiap hari, dan syukurlah, saat berbagai surat kabardan media massa lainnya mengumumkan para anggota yang seringbolos saat paripurna, nama saya tidak tercantum di dalamnya.

Demikian pula, dalam kunjungan kerja saya berusahamembuat catatan atas semua yang saya temui, termasuk hal-halyang oleh teman sejawat saya dianggap sepele. Misalnya sayapernah mengambil contoh batu dari sebuah landasan lapanganterbang perintis di Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian

160

Pokok-Pokok Pikiran

memasukkannya dalam tas keresek dan saat sidang komisi sayamenunjukkan bahwa kondisi landasan dengan struktur seperti itusangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Dalam sesidialog, saya merasa lebih bersemangat mengobrol langsungbersama para petani, nelayan, pengemudi speed boat, ojek, sopirangkutan kota, maupun pemilik rumah sederhana. Dalam sesiseperti itulah saya menemukan dan memahami hubungan timbalbalik antara konsep dan konteks pembangunan. Kemudian banyakyang bilang, apa yang saya lakukan sudah tepat, tetapi ada jugaselentingan saya kurang beradaptasi pada aturan protokoler,terutama ketika saya berterus terang pada mereka untuk tidakdikekang oleh aturan protokol, makanya saya mohon maaf.

Ketika saya masih menjadi fasilitator masyarakat, banyakkali saya menemui kesulitan untuk bertemu dengan para pejabat. Saat ini setelah saya menjadi pejabat, banyak orang juga kepinginbertemu, meskipun kadang hanya sekadar bersalaman dan curhat.Karena itu, hal pertama yang saya nasihatkan kepada asistensaya adalah menyapa setiap telepon, membalas setiap SMS,mencari waktu yang pas, dan menyambut setiap tamu denganramah. Saya beruntung mendapatkan seorang asisten seperti IbuSusan Marey, yang dapat menterjemahkan harapan saya secarasempurna. Misalnya ketika ada tamu yang kebingungan dantersesat di tengah hiruk pikuk dan ketatnya pengamanan Senayan,dia akan dengan sigap berlari menjemputnya dan mendampinginyasampai tiba di ruangan saya dengan sukacita.

Tak ada kategori tamu di kantor saya, orang kampung ataukota, rakyat jelata maupun pejabat semua adalah tamu VIP saya.Pernah sekali, pada bulan Agustus 2010, saya mendapat pesansingkat dari Kepala Bappeda NTT ingin bertemu untukmenyerahkan sejumlah dokumen terkait pembangunaninfrastruktur. Saya pun bergegas meninggalkan kantor malam-malam, menemui beliau di Kantor Penghubung NTT di daerahTebet, dan menerima dokumen tersebut dari tangannya. Terhadap

161

Pokok-Pokok Pikiran

apa yang saya lakukan, seorang teman di DPR RI kemudian nyeletuk“E... Anda ini anggota DPR RI lo...” Ya, ya! Saya lupa bahwa sayasudah menjadi anggota DPR. Dalam hal pertemuan pun, banyakyang saya jamu di kantor, kadang-kadang bahkan saya ajakmenginap di rumah, dan sering pula di warung pinggir jalan sayalupa kalau saya sudah menjadi pejabat negara yang diatur secaraprotokoler. Tetapi di situlah kebahagiaan saya, mengalamikebersamaan dengan mereka dalam suasana yang serba biasa,dan pada saat bersamaan mengingatkan saya akan ramahnyabapak, ibu, saudara dan sahabat di kampung-kampung yangpernah saya singgahi. Terhadap pelayanan macam itu, ada banyakyang kemudian mengatakan, mereka sangat puas, tetapi saya kira,ada pula yang mungkin kecewa. Karena itu saya mohon maaf.

Penyakit rindu pada kampung dan desa memang sulitterobati di Senayan, karena itu saya sering tidak sabaran menantisaat reses - bukan karena saya akan dapat SPPD. Bukan itu.Bercengkrama, mengobrol, tukar pikiran, makan, mandi dan tidurdi kampung, itulah yang sering saya tunggu-tunggu. Rupanyakarena separuh lebih perjalanan karir saya ada di tengah danbersama-sama mereka di kampung-kampung, jadi seorangfasilitator, sebuah peran yang amat sangat saya cintai, tetapiharus saya tinggalkan sementara karena saya bertekad untuk fokuske peran, fungsi, dan tanggung jawab baru ini. Sejak masukSenayan, hanya satu kali saya menjadi fasilitator di sebuahpelatihan. Namun, dari kampung-kampung saya mendapat ceritabahwa banyak yang gembira karena bisa bersama mereka selamareses.

Seminggu yang lalu, ketika membahas sumber pembiayaanAPBN 2011, advisor saya bertanya apakah dengan mengandalkanPHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) untuk menutupi defisit,bangsa kita tidak terjebak dalam kendali pihak luar? Saya jaditeringat tulisan saya di Pos Kupang, dua tahun lalu, yang mengulasisu yang sama dari perspektif cathaconic error. Namun bukan itu

162

Pokok-Pokok Pikiran

yang saya pikirkan. Saya justru merasa kehilangan sebagian daridiri saya yang suka menulis di media, berdiskusi di milis ForumAcademia NTT (FAN), membimbing anak-anak di INCREASE, danbersendagurau dengan aktivis LSM dan sahabat lainnya. Semuanyakarena saya ingin fokus. Terhadap itu semua, sebagian temansaya mengatakan, apa yang saya lakukan sudah tepat, namunselebihnya menyarankan agar dijaga keseimbangannya supayatidak terkesan lupa teman. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf.

Untuk merespon saran teman-teman, di tengah ribut-ributsoal dana untuk rumah aspirasi, saya membuka Rumah RakyatIndonesia Raya (R2IR) dengan kocek sendiri agar siapa pun,termasuk teman-teman di mana pun berada bisa curhat setiapsaat. Caranya sangat sederhana, yakni kirim SMS ke 081 339 888555; fax ke 0215755668 dan kirim komentar ke facebook: KabarFary Francis, ke Website: http://www.faryfrancis.com dan Kota PosNTT 555.

Demikianlah usaha saya untuk melengkapi pemahamantentang seluk beluk DPR RI, dan hubungannya dengan rakyat yangdiwakilinya. Namun saya merasa selalu ada yang kurang. Adapeluang belajar lain bagi anggota DPR RI dengan melakukan studibanding di luar negeri, namun saya lebih memilih untuk ke daerah.Ada lima kali saya mendapat peluang itu, namun saya hanyamenggunakannya 1 kali, yakni ke Austria dari tanggal 28 Juli-3Agustus 2010. Itu pun karena saya pandang dapat memperluaswawasan dan kapasitas saya dalam rangka pembahasan RUUPerumahan dan Permukiman yang lebih berpihak pada masyarakatberpenghasilan rendah dan kepemilikan rumah bagi WNA. Di sanasaya belajar tentang Leo Haus atau Rumah Leo untuk masyarakatkalangan tidak mampu. Bapak/ibu/saudara dan sahabat dapatmembaca ulasannya di website saya http://www.faryfrancis.com.Karena kunjungan luar negeri tersebut saya harus meninggalkan3 rapat paripurna, dan 2 rapat Badan Anggaran. Saya sungguh

163

Pokok-Pokok Pikiran

sangat menyesalinya, karena itu untuk ke sekian kalinya. Sayamohon maaf.

Komitmen saya untuk selalu ke daerah, seperti sayasinggung di atas, sesunggunya didorong oleh cita-cita saya selakuwakil rakyat untuk terlibat langsung dalam upaya memecahkanberbagai isu kronis seperti rawan pangan, gizi buruk, rumah layakhuni maupun urusan transportasi di NTT. Saya sangat yakin, NTTtidak semiskin dan terbelakang seperti yang disebarluaskan selamaini. Saya hanya perlu terus menerus mencari dan memenukanstrategi yang tepat agar Laut Sawu menjadi lebih ramai, air hujansemakin mudah dipanen, dan demokrasi dikembalikan kepadarakyat yang adalah empunya kekuasaan. Tuntutan saya dan teman-teman di Komisi V DPR RI agar pemerintah serius memecahkanpersoalan pencemaran Laut Timor, permintaan untuk membukarute pelayaran KM Awu ke Kabupaten Sabu Raijua, perjuanganuntuk meningkatkan anggaran pembangunan transportasi lautmaupun udara di Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata dansekitarnya adalah bagian dari strategi meramaikan Laut Sawutersebut.

Hari ini akan segera berakhir, namun dalam sebuahpermenungan yang spontan itu, saya dapati bahwa selama satutahun saya benar-benar telah mencari, menemukan, menghayati,dan belajar mengamalkan fungsi saya sebagai wakil rakyat. Akantetapi semakin keras saya berusaha, semakin terasa pula sayabelum banyak berbuat apa-apa. Dan saya harus jujur mengakuibahwa tugas sebagai wakil rakyat ternyata sangatlah berat, dantidak seindah bayangan banyak orang. Oleh sebab itu demikehormatan bapak, ibu, saudari, saudara dan sahabat semua, danuntuk kemuliaan namaNya, saya sekali lagi mohon maaf serayamemohon dukungan dan bimbingan dalam perjuangan 1 tahunmendatang. Dan, esok saya harus bangun lebih pagi untuklanjutkan perjuangan.***

164

September 2010

165

Pokok-Pokok Pikiran

Pokok Pikiran II

Program Pembangunan untuk semua sudah ramai digembargemborkan akan ditata dalam 100 hari pertama presidenSBY-Boedioano. Akankah dalam 100 hari itu pemerintah

benar-benar serius menghasilkan ‘cetak biru’ pembangunan limatahun ke depan? Atau hanya sekedar ritual perayaan dan eforiakemenangan saja? Sanggupkah pemerintah berlapang dadamembuka borok Century dan menyadari bahwa konsepneoliberalisme ekonomi sesungguhnya adalah praktekmelumpuhkan rakyat dan bangsa?

Setelah dilantik 1 Oktober 2010, hal pertama yang sayasikapi adalah pembenahan ke dalam dan responsif terhadapkondisi luar. Untuk itu saya menata agenda dan rencana-rencanaaksi pribadi, termasuk niat untuk memusatkan perhatian secarautuh pada tugas dan fungsi ke-dewanan yakni Legislasi, Anggarandan Pengawasan; dan belajar untuk melayani melalui fungsi-fungsiitu. Target saya, dalam satu tahun pertama menjadi Anggota DPRRI saya harus telah memiliki plat form anggota DPR dengan corak

CenturyAib Yang Kontra Pro-Kerakyatandi Tengah Slogan ‘Pembangunan

Untuk Semua’

166

Pokok-Pokok Pikiran

saya sendiri. Karena itu saya belajar banyak hal dari para sejawatsaya di Fraksi Gerindra, Komisi V, Badan Anggaran dan tak henti-hentinya menimba pengalaman dari setiap lingkungan di manasaya menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Sementara itu respon saya terhadap kondisi luar banyakdipengaruhi oleh kenyataan bahwa apa yang hendakdiperjuangkan melalui Fraksi Partai Gerindra banyak bertolakbelakang dengan realitas saat ini. Sebagai contoh, program 100hari SBY-Boediono pada pandangan saya tak lebih dari ritual 5tahunan yang telah menjadi tradisi akhir-akhir ini, demikian pulakonsep neoliberal yang bagi saya belum saatnya digunakan diIndonesia karena akan menggilas rakyat dan memakmurkan kaumkapitalis; dan terakhir saya memandang bail out bank Centuryakan menjadi komoditas politik penguasa dan menorbankankemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Berikut ini adalahpandangan singkat dalam setiap aspek tersebut dan telah sayaserahkan untuk menjadi input bagi Fraksi Gerindra dalammenjalankan amanat pendukungnya untuk lima tahun ke depan.

100 hari: Bukan Sekadar Tradisi untuk Menyenangkan?Dari segi visi, misi, dan strategi kebijakan pembangunan

SBY-Boediono lima tahun, program kerja 100 hari akan menjadibatu pijakan selanjutnya. Karena itu, makna program kerja 100hari bukan semata-mata tradisi dan upaya untuk menyenangkanserta sebagai upaya mengelola citra bahwa SBY-Boediono tetapkonsisten dengan janji-janji kampanye dan yang lebih penting danmendasar dari itu semua adalah apakah jalan pembangunan limatahun selanjutnya seperti yang dilansir pada pidato tentangpembangunan daerah oleh SBY adalah untuk mempersiapkan arahkebijakan kabinet yang berorientasi membangun untuk semuabukan untuk golongan dan kelompok.

Dalam konteks itu, Pembangunan untuk SEMUA sepertiyang telah disinggung oleh SBY haruslah ditunjang oleh struktur

167

Pokok-Pokok Pikiran

kabinet kerja yang professional, sementara itu, fakta menunjukkansusunan kabinet masih kental dengan warna kompromi politik,yaitu akomodasi politik pihak lawan agar pemerintahan menjadikuat dan tidak diganggu di tengah jalan. Akankah ritme kerja, visi,dan misi presiden ini diikuti oleh para menteri mengingat mitosbahwa birokrasi kita masih buruk dengan temperamenketradisionalannya serta perilaku-perilaku para pejabat yangkonsumtif masih terus saja dilakukan? Disamping itu, konseppembangunan untuk semua sebagai landasan dan pijakanpemerintah SBY-Boediono lima tahun mendatang tergantung puladari kapasitas dan kemampuan birokrasi daerah dalam mengelolaanggaran untuk publik dan pembangunan. Seperti sudah menjadirahasia umum, struktur APBD masih tersedot oleh biaya-biayabirokrasi dan gaji, sementara untuk biaya pembangunan masihterlalu kecil.

Agenda National Summit: Untuk Elitis atau RakyatIni suatu PENDEKATAN BOEDIONO YANG BELUM

BERUBAH. Selalu dengan Summit. dulu juga pernah denganInfrastruktur Summit dia pesimistis dapat mencapai apa yangdiinginkan. Karena tidak ada target secara kuantitaif yang terukur.Kalau National Summit ini ingin berhasil maka kegiatan tersebutharus jelas apa yang dituju, target kuantitatifnya seperti apa, dansejauh mana kemampuan pemerintah mengoreksi danmengevaluasi setiap apa yang telah dihasilkan. Pengalamannational summit sebelumnya hanya seperti asap saja dan hanyaingin memperlihatkan pemerintah baru sedang serius menanganimasalah-masalah di Indonesia dalam rangka membangun citra.Pertanyaan yang mengemuka selama perdebatan masa kampanyePilpres 2009 adalah ke manakah arah ekonomi Indonesia akandiprioritaskan? Menjadi issue menarik dibicarakan saat nationalsummit kali ini, seperti benturan antara Konsep NEOLIBERALdengan PROKERAKYATAN dalam pembangunan Indonesia begitu

168

Pokok-Pokok Pikiran

mengemuka dan menonjol. Dari segi konsep pembangunan yangtelah dilansir SBY, secara paradigmatik memang mengalamiperubahan yang disebut sebagai “pembangunan untuk semua”.Pembangunan untuk semua dilakukan agar tercipta keserasiandan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ataugrowth with equity. Suatu upaya untuk mengoreksi konseppembangunan trickle down effect yang selama ini terjadi.Masalahnya, bagaimana dengan kapasitas anggaran pemerintah(pusat dan daerah), apakah memungkinkan melakukan prosesgrowth with equality tersebut secara bersamaan mengingatselama lima tahun terakhir ini pemerintah masih cenderungberorientasi pada pertumbuhan minus pemerataan.Pembangunan masih cenderung berorientasi kepada elite, bukanberciri populis. Inilah pesan dalam perdebatan selama ini antaraneoliberal dengan ekonomi kerakyatan yang banyak dipersoalkanoleh berbagai kalangan. Jangan sampai hanya paradigmapembangunan yang berubah, tetapi pada sisi implementasinyamengalami jalan buntu dan tidak populis bagi rakyat, tetapicenderung elitis.

Bank Century: Tantangan Awal Fraksi Gerindra yangdipercayakan sebagai Pimpinan Badan Akuntabilitas KeuanganNegara (BAKN). Peran Fraksi GERINDRA mestinya terdepan

Sebagai Pimpinan BAKN yang dipercayakan oleh lembagaDPR RI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar fraksi/komisi di DPR RI melakukan penelaahaan terhadap temuan hasilpemeriksaan BPK dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKtersebut, untuk itu hasil pemeriksaan BPK yang disampaikankepada DPR RI, harus mengungkapkan aliran dana bailout BankCentury dalam temuannya. Tidak hanya itu, motivasi sejumlahBadan Usaha Milik Negara (BUMN) menempatkan dana di banktersebut juga harus diselidiki. Perilaku BUMN-BUMN besar yangmenaruh dana di bank kecil seperti Century sudah cukup

169

Pokok-Pokok Pikiran

mengundang pertanyaan. Sepatutnyalah BPK memeriksa motivasipara BUMN tersebut.

Fraksi Gerindra akan fokus mengkaji temuan BadanPemeriksa Keuangan (BPK) meneliti aliran dana talangan Rp 6,7triliun untuk Bank Century. Selain itu, juga mempelajari atas dasarapa dana talangan diberikan. Dengan fokus pemeriksaan sepertiitu, dapat ditemukan siapa saja yang harus bertanggung jawabdalam aksi penyelamatan (bail-out) Bank Century—kini menjadiBank Mutiara itu.***

170

Pokok-Pokok Pikiran

171

Pokok-Pokok Pikiran

Wacana pemekaran wilayah provinsi NTT menjadi provinsiNTT dan Provinsi Flores su-dah berlangsung lama. Adayang menga-takan bahwa perjuangan itu sebenarnya

telah dimulai pada tahun 1959, hanya setahun setelah provinsiNTT lepas dari Sunda Kecil dan berdiri sendiri. Namun ada yangmenyebutkan bahwa perjuan-gan memisahkan diri dari induknya,Flobamora, sesungguhnya dimulai pada awal tahun 2000, atausetahun pasca disahkannya UU 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah. Pada saat itu se-buah lembaga yangbernama Komite Perjuangan Pembentukan Propinsi Flores (KP3F),memulai sosialisasi di berbagai kalangan. Pihak pro-pembentukanprovin-si Flores, yang pada umumnya terdiri dari para politisi ataumantan pejabat pemer-intah membangun argumentasi bahwapembentukan Propinsi Flores dilakukan dalam rangka efisiensipelayanan kepada masyarakat.

”…Dengan membentuk propinsi sendiri, para pejabat diFlores tidak harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk

Tanggapan Atas ProposalPembentukan Provinsi

Flores

Pokok Pikiran III

172

Pokok-Pokok Pikiran

menghadiri kegiatan-kegiatan tingkat propinsi di Kupang. Merekacukup menggunakan mobil untuk datang ke ibukota Propinsi Floresyang akan disepa-kati nantinya, biaya-biaya perjalanan akan lebihhemat. Hal ini sangat berbeda jauh ketika setiap pejabat dari Floresharus da-tang ke Kupang. Hal ini pun sangat ber-pengaruh terhadapjumlah kesempatan setiap pejabat berada di daerahnya un-tukmelayani kepentingan masyarakat…” (dari blog: Maum Flores).

Sedangkan pihak kontra, yang pada umumnya berasal darikalangan masyarakat umum, termasuk mahasiswa menya-takantidak tertarik dengan pemekaran, karena menurut mereka,pemekaran terbukti kurang berdampak pada kes-ejahteraan rakyat.“Malah tambah ruwet, bahkan sekarang ini sudah banyak tokohyang ingin agar kabupaten hasil pemeka-ran dikembalikan sajake kabupaten in-duk,” tandas beberapa aktivis NTT dalam diskusidi Surabaya beberapa waktu lalu .(Lambert Hurek, Blogspot)

Kalangan ini bahkan mensinyalir pemekaran kabupaten/provinsi ini adalah akal-akalan para politisi untuk membperluas‘lapangan kerja untuk mereka (mereka sendiri)’ karena denganterbentuknya provinsi baru maka akan ada lembaga dan anggotaDPRD baru, Kepala dan pegawai dinas/badan/institusi baru,proyek proyek baru, dan seterusnya. bertambah. ”…Itu peluangemas untuk memasukkan kelu-arga dan kroni ke lingkaran elitdaerah. Raja-raja kecil bisa dengan leluasa ‘un-juk kekayaan’ meskiduitnya berasal dari APBD…” demikian salah satu sinyalemenpeserta sebuah diskusi di Surabaya me-nanggapi pembentukanprovinsi Flores tersebut. Meskipun, pasca kerusuhan Medan yangdipicu oleh desakan pem-bentukan provinsi Tapanuli Utara,Presi-den Susilo Bambang Yudhoyono menya-takanMORATORIUM, atau penghentian sementara pemekaran wilayah,tetapi “...nafsu berkuasa, nafsu memecah belah kabupaten, kota,provinsi tidak akan ada matinya. Akal bulus tetap jalan...: tandaspeserta diskusi itu lagi.

173

Pokok-Pokok Pikiran

Mengapa Berpisah dari NTT?Bukankah, dengan alasan untuk mendekatkan pelayanan

dan mening-katkan kesejahteraan masyarakat NTT, pemerintahNTT dalam 2-3 tahun terakhir ini gencar memperjuangkanpeningkatan status NTT menjadi provinsi kepulauan? Denganstatus tersebut, menurut pemer-intah, NTT akan menerimaperlakuan yang lebih adil dan proporsional dari pemer-intah pusat,sebagaimana provinsi kepu-lauan Riau misalnya. Dalam aras pikirini, mestinya segenap elemen masyarakat memusatkan perhatiandan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah seh-inggastatus provinsi kepulauan menjadi kenyataan. Karena ituperjuangan untuk menjadi provinsi kepulauan seharusnya menjadimomen penting bagi masyarakat NTT untuk masuk ke sebuah babakbaru pembangunan di NTT yang semakin mem-perkokoh kerjasamaantar berbagai pra-nata sosial dari termasuk latar belakang suku,ras, golongan, agama, dan lain-lain. Maka kesamaan dan kesatuanvisi dan misi semua elemen masyarakat NTT dalam perjuangantersebut menjadi syarat mutlak. Karena itu wacana pembentukanprovinsi Flores yang mulai menghangat kembali, bersamaandengan perjuangan menjadi provinsi kepulauan sepertidise-butkan di atas justru akan merngaburkan arah perjuanganitu sendiri, yang pada akhirnya merugikan NTT untuk kesekiankalinya.

Jangan Lupa SejarahMengenai kesamaan dan kesatuan visi dan misi masyarakat

NTT dalam konteks pembentukan sebuah provinsi ini, Dr. Ben Mboidalam sebuah pertemuan pribadi dengan penulis di rumah beliaudi Jakarta pada pertengahan Mei 2010 menandaskan agar setiaporang NTT tidak lupa pada sejarah. Sambil bernostalgia beliaumenuturkan, “...terlepas dari pro-kontra pembentukan provinsiFlores, saya mau mengingatkan kepada mereka semua agar ingatsiapa pendiri NTT, dan apa visi misi mereka...” Bagi saya, kata-

174

Pokok-Pokok Pikiran

kata Dr. Ben ini menjadi bahan refleksi yang amat penting, danbahkan seperti sebuah lecutan yang menggugah kesadaran akanluhurnya filosofi pembentukan sebuah provinsi. Beliaumelanjutkan “...ada 5 orang yang menjadi penggagas utamaberdirinya provinsi NTT pada tahun 1958, yaitu Frans Sales Lega,Stef Ndun, Ande Tule, N.D. Dilak, Parera Fernandes dan PendetaJacob Tobing untuk mengusung 3 visi sekaligus misi besar yaitumenguatkan kerjasama Katolik dan Protestan, mensejahterakanmasyarakat NTT, dan menyiapkan orang NTT untuk menjadipemimpin-pemimpin nasional...”. Karena keluruhan visi misi itupula, Dr. Ben bersumpah kepada mendiang El Tari untuk tidakmemecah belah Flobamora dengan alasan apapun.

Karena itu, belajar dari sejarah, setiap upaya yang secaraluhur menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas segala-galanya, pasti akan menarik simpati luas dan dukungan yang kuatdari elemen-ele-men penggagasnya. Maka, wacana pem-bentukanprovinsi Flores, apabila ditem-patkan dalam kerangka pikir inimasih akan melalui perjalanan panjang penuh onak dan durikarena jawaban atas per-tanyaan pokok di atas masih harus terusdicari.***

175

Pokok-Pokok Pikiran

Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sepertidiamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, negaramemiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya

antara lain melalui pembangunan perumahan dan pemukimanyang layak, serta terjangkau di dalam lingkungan permukimanyang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayahRepublik Indonesia. Dalam konteks itu setelah menyimak substansiUndang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan danPermukiman, Fraksi Partai Gerindra memandang, Undang-undangtersebut sudah tidak sesuai lagi dengan semangat yangterkandung dalam UUD RI 1945; di mana prinsip-prinsip otonomidaerah, demokrasi, hak asasi dan hukum diprioritaskan untukditegakkan secara lebih sungguh, murni dan konsekuen dalambingkai NKRI. Ketidaksesuaian itu antara lain tampak padasemakin menumpuknya permasalahan-permasalahan di bidangperumahan dan permukiman seperti besarnya backlog yangsampai dengan tahun 2010 telah mencapai angka 8 juta unit;

RUU PERUMAHANDAN PERMUKIMAN

UNTUK SIAPA ?

Pokok Pikiran IV

176

Pokok-Pokok Pikiran

lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak padameningkatnya ketergantungan pada subsidi, minimnyadukungan perbankan; keterbatasan dukungan APBN;kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalammenyiapkan infrastruktur pendukung serta berbelitnya jalurbirokrasi terkait perijinan perumahan.

Berkaitan dengan lemahnya daya beli masyarakat, DataBPS 2008 mencatat rendahnya pendapatan perkapita nasional(sebesar US$ 2.271,2 atau 21 juta perkapita). Fraksi Gerindramemandang, pendapatan sebesar itu tidak cukup untuk membiayaikepemilikan perumahan yang layak karena pendapatan tersebutmasih harus dialokasikan untuk kebutuhan lainnya sepertisandang, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainsebagainya. Kesulitan untuk memiliki perumahan yang layakdiperparah lagi oleh tingginya jumlah pekerja sektor informal yangbiasanya tidak memiliki pendapatan tetap dan yang memilikipendapatan di bawah standar (UMR, UMP). Akibatnyaketergantungan masyarakat terhadap subsidi KPR dari pemerintahsemakin meningkat dari tahun ke tahun sementara alokasi subsidiyang dianggarkan tidak cukup untuk menjawab permasalahanklasik tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2009 pemerintahhanya menganggarkan 2.5 triliun dan pada tahun 2010 sebesar3.95 triliun untuk subsidi pembangunan perumahan danpermukiman. Jumlah tersebut hanya sekitar 0,25% dari nilai APBNtahun bersangkutan; padahal idealnya alokasi untuk subsidiadalah 1% dari total nilai APBN setiap tahun.

Memperhatikan kondisi-kondis riil seperti telah diuraikandi atas, Fraksi Partai Gerindra berharap RUU Perumahan danPermukiman ini dapat menjadi affirmative action negara yangmemberikan jaminan dan memprioritaskan pengadaaanperumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) yang sampai saat ini sulit memilikiperumahan layak huni akibat rendahnya daya beli terhadap

177

Pokok-Pokok Pikiran

perumahan dan permukiman yang disediakan oleh pengembangbesar. Salah satu bentuk affirmative action ini adalah pemerintahmembuat kebijakan dengan memberi kemudahan dan/ataubantuan kepada masyarakat berpenghasilan menengah (MBM)termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untukmemiliki rumah layak huni. Kemudahan dan/atau bantuan itu dapatberupa pemberian program fasilitas likuiditas dalam bentukpinjaman lunak kepada lembaga keuangan bank dengan tingkatsuku bunga sangat lunak dan tenor yang disesuaikan dengan umurpinjaman. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkatsuku bunga KPR, khususnya Kredit Pemilikan Rumah SederhanaSehat (KPRSH) Bersubsidi. Di samping itu melalui affirmative actionini diharapkan akan terjadi efisiensi dan efektifitas dalampembangunan perumahan serta permukiman, baik di kawasanperkotaan maupun perdesaan di seluruh wilayah RepublikIndonesia. Pelaksanaan affirmative action dilakukan secaraterpadu baik sektor, pembiayaan, maupun pelakunya, berdasarkansuatu program jangka menengah lima tahunan yang disusunsecara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihaktermasuk pemerintah, badan usaha, dan masyarakat denganmenacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Gerindra berharap RUUPerumahan dan Permukiman ini dapat memberikan kepadapemerintah peluang yang semakin luas untuk menjamin:

Tersedianya rencana pembangunan perumahan danpermukiman yang aspiratif dan akomodatif yang dapatmenjadi acuan bersama oleh para pelaku dan penyelenggarapembangunan pembangunan perumahan dan permukimanyang dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan danPengembangan Perumahan dan Permukiman;Tersedianya skenario pembangunan perumahan danpermukiman yang dapat terselenggara secara tertib danterorganisasi, serta terbuka peluang bagi masyarakat untukberperan serta di dalamnya;

178

Pokok-Pokok Pikiran

Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan danpermukiman yang kepastian hukumnya terjamin, terutama bagikelompok MBR. Adanya kepastian hukum tersebutmemungkinkan semakin besarnya peluang MBR untukmemiliki perumahan yang layak dan karena itu persoalanmeluasnya daerah kumuh di perkotaan juga dapatdikendalikan.Terciptanya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranswasta dalam penyediaan rumah murah bagi MBR melaluiskema pembiayaan kepemilikan rumah yang terjangkau.

Menurut pengamatan Fraksi Partai Gerindra, dalam upayamendorong peran pemerintah untuk menjamin pemenuhankebutuhan perumahan dan permukiman seperti disebutkan di atas,Fraksi Gerindra mencatat hal-hal siginfikan yang perlu dibahaslebih lanjut dalam usul perubahan terhadap RUU tentangPerumahan dan Permukiman ini antara lain:

Rancangan Undang-undang ini hendaknya mengatur hak,kewajiban serta tanggung jawab pemerintah pada setiaptingkatan secara proporsional sehingga tidak sampai terjadimultitafsir yang berakibat pada tersendat-sendatnya programperumahan dan permukiman seperti yang dimaksud oleh RUUini.Dalam RUU ini perlu secara tegas dinyatakan Departemen/Kementerian/Lembaga yang menjadi leading sector dipembangunan perumahan dan permukiman.Berkaitan dengan hal pertanahan dan pembiayaanperumahan, Fraksi Gerindra memandang perlunya pasal-pasalyang secara jelas dan terukur mengatur hak, kewajiban dantanggung jawab pemerintah pada setiap tingkatankewenangan dalam urusan pertanahan untuk programperumahan dan permukiman.Khusus mengenai kepemilikan rumah oleh orang asing daninvestor asing, Fraksi Gerindra memandang perlunyapembahasan lebih mendalam termasuk mengenai hak,

179

Pokok-Pokok Pikiran

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta parapemangku kepentingan lainya; agar negara tidak terjebakdalam kepentingan segelintir orang.Sanksi terhadap pelanggaran atas undang-undang ini, harusmemberikan efek jera terutama berkaitan dengan saknsi atastindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Selanjutnya dengan menimbang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka Fraksi Partai Gerindramenyatakan menyetujui RUU Perumahan dan Permukiman menjadiUsul inisiatif DPR RI. Demikian pandangan Fraksi Partai Gerindraini kami sampaikan, dan semoga RUU ini dapat sejalan denganamanat konstitusi dan sesuai prinsip sebagai negara hukum.***

180

Pokok-Pokok Pikiran

181

Pokok-Pokok Pikiran

Pada tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 2010 saya berada di Austriadan Turki dalam rangka belajar program perumahan rakyatdi negeri tersebut. Setelah bertemu dengan parlemen Austria

saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah lembagapemerintahan yang menyelenggarakan perumahan bagi rakyatmiskin dan tunawisma di negara itu. Yang lebih membuat sayaterkagum-kagum adalah kesungguhan pemerintah negara itu untukmenyediakan jaminan perumahan yang sangat layak bagi setiapwarga negara yang dalam kondisi terdesak, dari kalangan yangtidak sanggup membayar sewa rumah, gelandangan, pecandunarkoba, korban ketidakharmonisan dalam rumah tangga, danbahkan pencari suaka. Saya berangan-angan dan bertanya padasuatu ketika, apakah perumahan sejenis ini bisa dibangun diIndonesia?

HAUS LEO: Perumahan yang Pro-Rakyat.HAUS LEO atau Rumah Leo, semacam rumah singgah di Indonesia.HAUS LEO adalah salah satu model perumahan yang

Belajar Dari AustriaRumah Untuk Rakyat

Pokok Pikiran V

182

Pokok-Pokok Pikiran

dikembangkan dalam skema Socially Supported Housing Facility(SSHF). SSHF sendiri merupakan bagian dari program PublicHousing di Austria. Namun tidak seperti rumah singgah diIndonesia yang benar-benar hanya untuk singgah dan lebih seringtidak kembali lagi, di HAUS LEO orang dapat tinggal seumur hidupdengan jaminan standar hidup layak yang disediakan olehpemerintah. HAUS LEO disiapkan oleh pemerintah untuk rakyatAustria yang mengalami kesulitan atau keterbatasan baik secaraekonomiu maupun sosial, misalnya tidak mampu memiliki rumahsendiri, tidak mampu menyewa, atau yang sedang mengalamipersoalan sosial di tengah keluarga/rumah tangga, termasuk orangcacat, penganggur, pecandu narkoba dan dalam sistim yang sangatselektif warga negara asing yang menjadi pencari suaka di Austriadapat memanfaatkan fasilitas ini.

HAUS LEO dapat juga dipandang sebagai pusat rehabilitasiberbagai persoalan. Karena itu, meskipun negara mengijinkanwarganya dengan kriteria di atas untuk menjadi penghuni seumurhidup, setiap penghuni boleh juga meninggalkan HAUS LEO kapansaja dan dapat kembali lagi sesewaktu tergantung dari kondisiorang/keluarga tersebut. Karena itu HHSF membuat rumah denganmodel HAUS LEO tersebut senyaman mungkin.

Di HAUS LEO disediakan pelayanan pemulihan kehidupan/normalisasi kehidupan, pemulihan kondisi psikologis, dankesehatan. Pelayanan ini diberikan oleh pekerja sosial sesuaidengan permasalahan yang dihadapi orang/keluarga yang tinggaldi sana. Penghuni HAUS LEO mencakup anak-anak sampai oranglanjut usia. Pada saat saya mengunjungi salah satu HAUS LEO diKota Wina, penghuni dengan usia termuda adalah 30 tahun danyang tertua 90 tahun. HAUS LEO menampung penghuni laki-lakidan perempuan. Pada saat ini ada sekitar 12 rumah dengan konsepLEO yang dikelola oleh NGO dan menampung sekitar 700 orang.Lantas, mengapa Austria bisa membangun rumah gratsi bagirakyatnya?

183

Pokok-Pokok Pikiran

Kebijakan Perumahan Rakyat di Austria: PemerintahMemastikan Setiap Warga Negara Mendapat Haknya

Perumahan Rakyat atau Public Housing (PH) di Austriaadalah sebuah lembaga sosial yang diselenggarakan olehpemerintah daerah. Sejak tahun 1980-an pemerintah Austriamenyerahkan tanggung jawab perumahan di Austria kepadadaerah provinsi atau, dalam istilah Austria, Lander. Meskipundemikian peran pemerintah federal tetap siginifikan terutamauntuk menggodok peraturan perundang-undangan dan penerimaanpajak.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya PH mempunyaitugas utama antara lain untuk:• mengurus orang yang membutuhkan bantuan, baik yang

tinggal di rumah maupun di panti, termasuk bantuan untukorang cacat.

• menyediakan rumah/penampungan bagi yang tidak memilikirumah atau sedang menghadapi masalah social yang harusmereka selesaikan, termasuk penganggur/tidak mempunyaipekerjaan sampai mendapatkan pekerjaan, pendapatan yangminim sehingga tidak mampu memiliki/menyewa rumah, tidakada keluarga atau tidak mempunyai hubungan keluarganya,dan masalah narkoba.

PH merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadapkeluarga yang tidak mampu secara ekonomi atau social, denganmenyediakan suasana yang nyaman agar penghuninya tidaksampai mengalami trauma tersebut di atas secara berkelanjutan.Yang tidak memiliki pendapatan, selain diberi tumpangan gratis,juga disediakan bantuan social, sedangkan yang memilikipendapatan pas-pasan menyewa dengan tarif sangat murah. PHjuga melayani para pencari suaka ke Austria, meskipun denganpersyaratan yang sangat ketat.

184

Pokok-Pokok Pikiran

Mengapa Austria Menjadi terbaik di Eropa pada bidangperumahan?

Sebagaimana negara-negara lain di manapun di dunia,Austria juga memiliki cita-cita luhur untuk mensejahterakanrakyatnya. Dan menurut saya, salah satu kelebihan negara inidalam memperjuangkan cita-cita tersebut adalah keberhasilannyamembangun negaranya dalam semangat kemitraan antarapemerintah dan rakyatnya. Pemerintah Austria telah menempuhperjalanan panjang untuk sampai pada model pengelolaanperumahan rakyatnya seperti saat ini.

Ternyata sejak abad 19 Austria sudah mulai menyusun rapiarsitektur perkotaan dan perumahannya. Didukung oleh 93asosiasi perumahan, pemerintah menyediakan rumah bagi rakyatdengan pola social partnership dimana setiap warga negaraberkewajiban untuk berperan serta dalam upaya penyediaanrumah yang layak bagi setiap orang karena rumah merupakankebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar.Tambahan lagi kebijakan perumahan tidak diserahkan kepadamekanisme pasar, melainkan tetap dalam intervensi pemerintahsebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untukmensejahterakan rakyat.

Austria menganut penguasaan atas tanah dengan sistimhak milik. Peraturan mengenai kepemilikan tanah di Austria sangatketat sehingga orang asing selain masyarakat Uni Eropa sangatsulit mendapatkan hak milik atas tanah. Meskipun masyarakatUni Eropa bisa menyewa tanah, namun jangka waktu sewanyapunhanya satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasilevaluasi setiap tahun. Peraturan perundang-undangan pertanahandi Austria tidak mengijinkan orang asing untuk melakukan sewatanah jangka panjang.

Dalam hal pembanguan perumahan dan penyediaan lahanhukum Austria memerintahkan agar pemerintah Austriamemberikan kontribusi terhadap penyediaan lahan untuk

185

Pokok-Pokok Pikiran

kepentingan pembangunan perumahan sosial sehingga hargarumah terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya.Karena itu pemerintah melakukan pengawasan misalnya terhadapsistim perumahan sehingga ada kepastian saham keuntungan yangterbatas, sewa yang wajar, pemanfaatan asset yang efisien danaudit secara periodic. Mekanisme penyediaan dana untukpembiayaan perumahan diatur dengan undang-undang dan jelas-jelas memperlihatkan keberpihakannya terhadap masyarakatberpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah melakukan promosiskema intervensi perumahan dalam bentuk subsidi yang bertujuanuntuk memberikan modal investasi sehingga harga rumahterjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.

Subsidi diberikan melalui koperasi perumahan dengansejumlah kemudahan seperti:• Jangka waktunya panjang dan tingkat suku bunganya rendah

dengan besar subsidi antara 30%-70% dari biaya konstruksi.• Ada anuitas hibah/pinjaman baik dari pinjaman untuk biaya

konstruksi maupuan pinjaman lain dengan tujuan untukmengurangi pembayaran dari hipotik.

• Tunjangan diberikan berdasarkan besarnya pendapatan danukuran rumah tangga. Meskipun demikian saat ini hanya ada4% rumah tangga yang memanfaatkan tunjangan tersebut,dan hal ini adalah yang terendah di antara Negara-negaraEropa lainnya.

• Program pembelian rumah, tersedia bagi setiap individusehingga siapapun dapat memiliki rumah dari jenis apapun.

Meskipun disediakan fasilitas subsidi, pemerintah melaporkanbahwa sejak 8 tahun lalu (2002) prosentase masyarakat yangmemilih tinggal di rumah pribadi telah mencapai 48%, yangmemilih tinggal di kondominium sebesar 18% dan menyewatempat tinggal sebesar 29%.1 Pada saat ini, seiring dengansemakin pesatnya pertumbuhan jumlah rumah sosial, komposisi

186

Pokok-Pokok Pikiran

saham perumahan di Austria memperlihatkan bahwa 53% rumahtangga hidup dalam rumah hak milik mereka sendiri, 11% dikondominium dan 42% di rumah keluarga tunggal.

Kampung St.Vincent de Paul: Haus Leo di Amerika?Ketika belajar di Haus Leo saya teringat, di Amerika ada

St.Vincent de Paul Village yang merupakan pusat rehabilitasitunawisma terpadu dan terbesar di pesisir barat Amerika. Desayang terletak di San Diego Amerika ini, sangat dikenal dengansebutan The Village atau kampung, yang menjadi tempat tinggalpermanen dan sementara ribuan tunawisma dan keluarganyadalam upaya mereka untuk kembali menjadi bagian darimasyarakat yang berguna. Pusat ini menggunakan pendekatan“Tempat Serba Ada” (One Stop Shopping) yang dipraktekkan untukmembantu para tunawisma secara perseorangan maupun keluargatunawisma. St. Vincent de Paul Village dimulai dari sebuah dapursup pada awal tahun 1950-an dan berkembang menjadi pusatrehabilitasi tunawisma terpadu terbesar di pesisir barat Amerika.

The Village dipuji sebagai model panutan yangmengembangkan sistem “Bantuan Kepedulian yangBerkesinambungan.” Departemen Perumahan dan PembangunanPerkotaan Amerika Serikat kemudian mengadopsi sistem ini padatahun 1994, dengan memperlakukannya sebagai cetak biru,ditimbang dari komunitas mana saja yang mampu secara efektifbekerjasama sehingga menciptakan solusi jangka panjang untukpara tunawisma. Model bantuan kepedulian yangberkesinambungan tersebut berangkat dari ide bahwa harus adabantuan yang memadai bagi para tunawisma. Usaha untukmenyelesaikan masalah tunawisma harus lebih dari bantuansederhana pada satu kasus, tetapi lebih kepada jalan keluar yangterintegrasi pada seluruh titik perjalanan yang menjadikanseseorang tunawisma hingga keluar dari keberadaannya sebagaitunawisma. Karena itu Bantuan Kepedulian Yang

187

Pokok-Pokok Pikiran

Berkesinambungan melibatkan juga unsur-unsur lain seperti,program jangkauan keluar, perlindungan di dalam dan bantuanyang diberikan, tempat perlindungan darurat, rumah transisi,penyuluhan, dan jasa penanggulangan ketergantungan,pendidikan non formal dan program penyediaan rumah permanendengan jasa pendukungnya.

Setiap orang yang datang untuk mendapatkan pertolongandi “The Village”, dianggap sebagai tamu/ klien. Lalu pendekatandilakukan dengan menggunakan metode perorangan, dengantujuan bahwa pertolongan yang diberikan pada individu ini sesuaidengan kebutuhannya. Sebagai contoh, orang-orang yang barudatang mendapatkan penyuluhan dari pengelola kasus yangmenyarankan agar setiap orang mendapatkan jasa-jasa pelayananyang berbeda seperti; pelatihan kejuruan, pengelolaan kasusjangka panjang, pelatihan keterampilan hidup, penyuluhan, kelaspengajaran bagi orang tua, penanggulangan ketergantungan,program ekstra kurikuler, les, dan latihan dasar kepemimpinanuntuk anak-anak dan remaja. Tujuan utama bagi bantuan yangberkesinambungan ini adalah untuk mengakhiri lingkaran kompleksakan segala hal yang mengakibatkan seseorang menjaditunawisma. Pendekatan ini terlihat efektif, bahkan bagi tamu-tamuyang telah dicap sebagai “tunawisma kronis.” Tidak heran, dikampung ini disediakan berbagai peluang peningkatan kapasitasyang dipersyaratkan untuk menjadi manusia seutuhnya, sepertiPendidikan Kejuruan untuk dewasa, pelajaran bahasa Inggrissebagai bahasa kedua (English as a Second Language),pengelolaan anggaran belanja (budgeting), Kursus menulis, KursusKeterampilan komputer, Penyuluhan karier, Program penempatankerja, dan sebagainya. Penghuni yang telah terampil dalam aspektertentu dapat mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya,kemudian boleh memutuskan untuk hidup mandiri, sebagailayaknya warga masyarakat Amerika lainnya.Perumahan Kaum Papa di Australia: Keseriusan Pemerintah

188

Pokok-Pokok Pikiran

Australia ternyata tidak seperti yang kita bayangkan.Permasalahan kaum gelandangan juga menjadi pekerjaan tumahyang sangat pelik bagi negeri ini. Bedanya dengan Indonesia ialahkesungguhan negeri ini untuk berpihak kepada kaum papa. Berdasarkan survei tahun 2001 dan 2006 sedikitnya ada 105,000warga Australia adalah Tuna Wisma dan 18% diantaranya hidupserampangan di jalan, 44% lainnya tinggal mengungsi di tempatteman atau kerabat, 20% di rumah kontrakan dan sisanya ditempat panti sosial.

Penyebabnya macam-macam, antara lain angka sewarumah yang tinggi yang mempengaruhi angka kemiskinan danakhirnya berdampak terhadap menanjaknya angka Tuna Wisma.Penyebab lainnya adalah kekerasan dan ketidakharmonisan dalamrumah tangga/ keluarga sehingga banyak kaum remaja Australiaterjebak hidup menggelandang. Saat ini lebih dari 39,000 remajatercatat sebagai penerima santunan Tuna Wisma dari pemerintahAustralia.

Namun, sejak tahun 1985 Pemerintah Australia mulaimenyediakan jasa pelayanan untuk kaum Tuna Wisma melaluiSAAP (Support Assistance Accommodation Program). Program inimenyediakan 1,300 titik penampungan sementara di seluruhnegeri serta melakukan program-program lainnya sepertimanajemen keuangan, pengelolaan tempat tinggal sementara danjangka panjang, dan pelatihan-pelatihan untuk kaum Tuna Wisma Pengelolaannya diserahkan kepada LSM-LSM lokal. Meski dinilaiefektif, saat ini lembaga-lembaga tersebut mengalami krisiskeuangan. Hal ini dikarenakan membengkaknya biaya operasional(akibat semakin banyaknya Tuna Wisma) sehingga mereka harusmengurangi angka tenaga kerja dan kehilangan pegawai yangberpengalaman. Akibatnya pelayanan yang disediakan semakinmenurun. Kaum Tuna Wisma di sini pun mendapat santunan sewarumah dari pemerintah yang besarnya bervariasi. Tapi biasanyatunjangan ini diberikan bagi mereka yang menggunakan

189

Pokok-Pokok Pikiran

50% pendapatannya untuk menyewa rumah. Pada akhir Desember2008 lalu Perdana Menteri Kevin Ruud menyetujui ProgramPenanggulangan Tuna Wisma yang bertujuan mengurangi angkaTuna Wisma hingga 50% pada tahun 2020 dan menyediakanakomodasi bagi setiap gelandangan yang tidaur di jalan. Danayang dialokasikan sebesar AU$ 6 Milyar atau sama dengan Rp 52Trilyun. Meskipun ekonomi Australia mengalami kemajuan, angkaTuna Wisma mengalami peningkatan hingga 16% sepanjang tahun2001-2006. Mereka yang termasuk golongan ini biasanya wanita(beserta anaknya) dan remaja. Alokasi dana tersebut akandigunakan untuk menyediakan sarana perumahan murah dantunjangan sewa rumah serta penyediaan akomodasi untuk merekayang hidup di jalan. Diharapkan program ini dapat membantu 9,000remaja bermasalah untuk tetap berada di lingkungan keluarganya,menghindari 2,250 keluarga terusir dari kontrakannya danmembantu 1,000 orang Tuna Daksa mendapat tempat tinggal yanglayak.3

Program Perumahan Rakyat di Indonesia: Besar Pasak dariTiang?

Bataviase bulan Juni 2010 menulis tentang kebijakanperumahan rakyat di Indonesia demikian “Meski setiap tahun adakecenderungan meningkat, namun anggaran perumahan dianggaptidak realistis.Dibandingkan negara-negara berkembang lain didunia, anggaran perumahan di Indonesia terbilang sangat minim.Pada tahun anggaran 2010 ini, pemerintah mengalokasikan danasebesar 3,1 triliun rupiah. Jumlah itu untuk mengawal programpembangunan perumahan rakyat yang kini menghadapi problemkekurangan pasokan (.backlog) yang hampir menyentuh angka 8juta unit. Itu artinya, anggaran perumahan nasional hanya sekitar0,30 persen dibanding total anggaran pemasukan dan belanjanegara (APBN)-Pe-rubahan 2010 yang ditetapkan sebesar 1126,1triliun rupiah. Sementara di beberapa negara anggota ASEAN

190

Pokok-Pokok Pikiran

alokasi anggaran untuk perumahan sudah di atas dua persen.Thailand pada tahun 2009 mengalokasikan sekitar 3,20 persendari total anggaran nasional untuk program pembangunanperumahan rakyat, sedangkan Singapura 2,74 persen, AfrikaSelatan sebesar 3 persen, dan Zambia 6,04 persen.”4

Dalam kondisi demikian, saya berpendapat, wacanakepemilikan rumah bagi orang asing akan menjadi kontraproduktifdengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan bagirakyatnya. Dipandang dari aspek manapun, masuknya orang asingdalam sektor-sektor strategis seperti perumahan ini tidakmemberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Austria,sebagai contoh meskipun telah mapan di bidang perumahan tetapmenerapkan proteksi yang ketat bagi warga negaranya, padahal53% rakyatnya sudah tinggal di rumahnya sendiri yang sudah lebihdari layak dalam ukuran Indonesia.

Kita mesti belajar banyak dari negara-negara yang beranimengambil resiko, mencoba terobosan baru dan tak henti-hentinyamelakukan eksperimen untuk mendapatkan model kebijakan danimplementasi program perumahan yang sesuai dengan kebutuhanrakyatnya. Rendahnya anggaran perumahan memang menjadisalah satu ganjalan bagi program pembangunan hunian rakyat.Namun yang jauh lebih penting adalah kemauan pemerintah danpenyelenggara negara lainnya untuk berbenah dan bangkit daristagnasi yang telah membelenggu sekian lama. Bila tidak demikianmaka permasalahan perumahan di Indonesia, tidak ada bedanyadengan penyakit kronis. Tak berjalannya program perumahansecara baik berdampak pada bertambahnya angka backlog rumah.Jika pada 2004 angka kekurangan rumah hanya 4,8 juta unit, makapada akhir 2009 bertambah menjadi 7,3 juta unit. Demikian pulaluas daerah kumuh, bertambah dari 54 ribu hektare menjadi 57hektare. Maka, tidak mengherankan apabila semakin banyakpenduduk miskin yang tinggal di kolong jembatan, emperan toko,bantaran sungai, dan pinggiran rel kereta api, seperti ditengarai

191

Pokok-Pokok Pikiran

oleh Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), AliTranghanda. Katanya “Warga yang tidak memiliki rumah angkanyamencapai lebih dari 35 juta orang,”5

Akhirnya, anggaran memang bukan satu-satunya variabelpenentu kebijakan program perumahan di Indonesia, namun darititik itu kita bisa menetapkan prioritas. Belanda, contohnya, jugamengalami persoalan penyediaan perumahan bagi masyarakatnyakarena dari 16,4 juta jiwa di Belanda hanya sekitar 50%nya yangmemiliki rumah, sisanya tidak mampu membeli rumah karena itupemerintah Belanda memiliki kebijakan untuk memberikan subsidi,sehingga terdapat sekitar 42,25% warganya tinggal di rumah sewadengan rata-rata harga sewa itu sekitar 421 euro perbulan.

Dan pelajaran penting yang bisa didapat dari Belandaadalah formula trisula yakni keterjangkauan, ketersediaan dankualitas sehingga meskipun pelan, namun dengan strategi iniBelanda dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi warganya.

PenutupAndaikata sinyalemen IPW di atas benar, mestinya

Indonesia adalah negara yang paling kecil tantangannya dalamhal pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga negaranya. Cobabandingkan, negeri ini ‘hanya’ bermasalah dengan 35 juta ataumendekati 15% dari sekitar 240 juta warganya, sementara Austriaberhasil mengeluarkan lebih dari 40% warganya dari kesulitanperumahan, dan Belanda sekitar 50%. Lantas di manakebuntuannya?

Bagi DPR RI pertanyaan ini relevan dengan sejauh manalembaga ini menghasilkan produk kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan yang pro rakyat? Apakah sudahsaatnya sektor strategis ini dilempar ke mekanisme pasar yangnyata-nyata telah semakin menjauhkan rakyat dari cita-citamenjadi sejahtera? DPR RI memiliki fungsi yang memberikanpeluang sangat besar untuk turut menegaskan ke arah mana

192

Pokok-Pokok Pikiran

program perumahan dan pemukiman di negeri akan dibawa.Akhirnya, kalau Austria memiliki kebanggan akan Haus Leo,Amerika dengan St. Vincent de Paul Village, Belanda denganparadigma trisula, Australia ada SAAP.... lantas apa yang Indonesiabisa? ***

193

Pokok-Pokok Pikiran

Tidak dapat dipungkiri, saat ini keberadaan orang asingn e g a r a

(WNA) di Indonesia makin lama makin meningkatsehubungan dengan adanya era globalisasi. Orang asing

masuk ke negeri ini dengan berbagai keperluan seperti menjaditenaga kerja, kawin dengan pribumi, tugas belajar, ingin menikmatihari tua di negara ini dan sebagainya. Berdasarkan datakementerian tenaga kerja hingga akhir tahun 2009 jumlah tenagakerja asing mencapai 59.577 orang. Jumlah terbanyak berasal dariChina yang mencapai 11.458 orang, Jepang 7.135 orang, KoreaSelatan 4.437 orang, Malaysia 3.688 orang, Australia 3.491 orang,Amerika Serikat 3.307 orang, Inggris 2.851 orang, Filipina 2.675orang, dan negara lainnya 12.520 orang. Sementara itu ada sekitar10.000 mahasiswa asing yang saat ini sedang belajar di perguruantinggi di Indonesia (http://bataviase.co.id/node/387485).

Pro Kontra KepemilikanRumah Bagi WNA di

Indonesia

Pokok Pikiran VI

194

Sudah barang tentu mereka semua membutuhkan tempattinggal disini untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selama inipemerintah telah mengizinkan WNA yang berkedudukan diIndonesia untuk memiliki rumah untuk tempat tinggal atau huniandengan hak pakai (HP) atas tanah negara, sesuai ketentuanperundanng-undangan yang berlaku. Soal kepemilikan rumah bagiorang asing ini, dibahas juga dalam RUU Perumahan danPemukiman (RUU PERKIM). Salah satu pasal yang mengemukaadalah pasal 48 (1). Sesuai dengan draft awal RUU ini, pasal 48(1) berbunyi : Orang asing dapat menghuni atau menempatirumah dengan cara sewa berdasarkan perjanjian tertulisdengan pemegang hak atas tanah di atas. Bunyi pasal inikemudian di usulkan perubahannya oleh Pemerintah sehinggaberbunyi : Orang asing dapat menghuni atau menempati rumahdengan cara sewa atau memiliki berdasarkan perjanjian tertulisdengan pemegang hak atas tanah diatas. Penambahan kata “memiliki” ini meskipun hanya satu kata namun menimbulkankonsekuensi yang signifikan.

Oleh karena itu hendaknya pembahasan mengenai pasalini harus dikembalikan kepada semangat yang ada pada PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 9 UUPA menyatakanhanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyaihubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udaraIndonesia. Dalam penjelasannya dikatakan hanya Warga NegaraIndonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hakmilik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2 UUPA), danpelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi “Batal DemiHukum.” Namun demikian UUPA tidak menutup sama sekalikesempatan warga negara asing dan badan hukum asing untukmempunyai hak atas tanah di Indonesia. Warga negara asing dapatmempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi terbatas, yakni

195

hanya boleh dengan status hak pakai. Sehingga dari prinsipnasionalitas ini, semakin jelas kepentingan warga negaraIndonesia diatas segala-galanya baik dari segi ekonomi, sosial,politis dan malahan dari sudut Hankamnas. Dalam perkembanganselanjutnya, soal kepemilikan rumah bagi orang asing itu akhir-akhir ini kembali menjadi pembicaraan masyarakat luas. Adasebagian kelompok masyarakat yang memandang bahwa sudahsatina Indonesia membuka diri terhadap dunia luar denganmemberikan peluang bagi WNA untuk memiliki rumah di negaraini. Namur sebagian masyarakat yang lain memandang bahwabelum saatnya dan tidak seharusnya WNA memiliki hak memilikirumah di negara ini.

Alhasil hinggá saat ini telah terjadi pro -kontra kepemilikanrumah bagi WNA di Indonesia. Mereka ada yang memandangbahwa dibukanya kran kepemilikan rumah bagi WNA merupakanhal yang positif, namun banyak juga yang menilai negatif. Jikakita identifikasi lebih jauh, masing-masing kelompok mempunyaiargumen masing-masing.

Alasan mereka yang pro pada umumnya memandangbahwa kepemilikan asing akan membuka peluang investasi dibidang properti. Karena dengan dibolehkan nya WNA memilikiproperti di Indonesia berpeluang memberikan sumbangan positifterhadap foreign direct investment (FDI). Setidaknya US$ 2-3 miliaratau sekitar Rp 18,2-27,3 triliun akan masuk ke Indonesia. Selainitu, diperbolehkannya WNA membeli properti dengan status HGBatau hak milik, maka akan menimbulkan multiplier effect dimanaperekonomian kita akan segera terbantu untuk tumbuh pesat danakhirnya bisa membantu mensejahterakan penduduk Indonesialainnya. Dampak lain adalah terjadinya proses percepatanpembelian dan pengisian stok properti yang signifikan oleh orangasing yang akan mempercepat proses penjualan stok dan

196

penghunian properti. Bagi pemerintah, kepemilikan WNA atasrumah disini juga menguntungkan karena akan menjadi sumberpemasukan dari pajak bagi pemerintah, dengan melakukanpenerapan tingkat pajak tertentu atas properti yang dibeli olehorang asing. Bisa dijadikan sumber tambahan dana subsidi untukpembangunan rusunami bagi masyarakat menengah bawahdengan mengalokasikan secara khusus dari pajak tadi. Kemudianaakan terjadi peningkatan supply oleh pengembang karena terjadipeningkatan demand, yang berarti membuka lapangan kerja danmenaikkan pendapatan masyarakat serta bergulirnyaperekonomian. Dari sisi belanja, dengan pengeluaran rata-rataRp25 juta per bulan maka terdapat tambahan konsumsi sebesarRp300 juta per tahun dari 1 orang asing yang tinggal di Indonesiasaja. Ini memungkinkan terjadinya efek bergulir pada sektorekonomi lain. Selain itu bisa menambah cadangan dana kredit dibank, dengan membuat persyaratan misalnya mengharuskancalon pembeli untuk mendeposito uang dalam jumlah tertentu dibank nasional. (sebagaimana yang di praktekkan di Malaysiamelalui Program Second Home Malaysia dimana lewat programitu WNA diharuskan menyetor RM 100.000 untuk single dan RM150.000 untuk pasangan di Bank Nasional).

Diatas tadi adalah alasan-alasan bagi mereka yang prokepemilikan WNA atas rumah di negara ini. Lalu bagaimanakahalasan bagi mereka yang kontrak kepemilikan WNA ?

Kepemilikan oleh WNA dikhawatirkan hanya akan dijadikanpeluang untuk kepentingan bisnis jangka pendek, kepemilikanlahan strategis, atau hanya sebagai bentuk spekulatif untukmenaikkan harga tanah/bangunan di daerah tertentu yang akandibangun. Selain itu, dibukanya kran kepemilikan rumah bagi WNAakan mendorong terjadinya boom property sehingga akan terjadi

197

percepatan pembangunan rumah di daerah-daerah tertentuseperti pusat-pusat pertumbuhan di Jakarta. Keterbatasan lahanakan menyebabkan terjadinya penggusuran masyarakat miskinatas penggunaan tanah, yang kemudian akan didirikan apartemendan mall yang kepemilikannya lebih banyak dikuasai oleh WNA.Pada hal perkembangan kota yang pro MBR mestinya mampumengakomodasi kepentingan mereka dan bukan malahmenyingkirkannya. Selain soal penggusuran, perluasanpembangunan rumah elite bagi WNA juga akan mengancamdaerah-daerah yang selama ini menjadi penyangga lingkunganseperti daerah resapan air dan kawasan konservasi lainnya.Dengan kata lain akan mengacaukan tata ruang yang telahdikembangkan dengan pertimbangan lingkungan hidup yangberkelanjutan. Kepemilikan rumah oleh WNA juga akan memicuterjadinya ketidakadilan dengan pertimbangan bisnis semata.Akan semakin sedikit pengembang yang peduli denganpembangunan rumah untuk menengah kebawah (MBR) , karenamembangun rumah untuk konsumsi WNA akan lebihmenguntungkan dan menjanjikan bagi pengembang ketimbangmembangun MBR. Meskipun misalnya akan ada peraturan yangmengatur soal keharusan pengembang memprioritaskan rumahbagi MBR. Bukankah selama ini kontrol pemerintah dan penegakanhukum sangat lemah terutama pembelaan kepada kaum miskin?. Dampak lain kepemilikan WNA adalah akan menaikkan hargaproperti di Indonesia dimana kenaikan harga properti ini tentuakan semakin menyulitkan bagi MBR untuk dapat memiliki rumahyang layak huni.

Soal tanah merupakan ibu dari kedaulatan suatu negara,tak ubahnya darah bagi tubuh manusia sehingga ia tidak bisadipisahkan satu dengan lainnya. Kalau simbol kedaulatan inidimiliki juga oleh orang asing maka habislah makna kedaulatan

198

itu. Pemberian hak atas tanah kepada pihak asing akanmenghancurkan kewibawaan bangsa dan negara. Jangan sampaikasus pencaplokan kedaulatan negara seperti yang terjadi diPalestina oleh Israel terjadi disini. Sebagaimana diketahui setiaptahun wilayah Palestina terus menyusut oleh program perluasanpemukiman Pemerintah Israel, selain itu modus operandinyaadalah melalui pembelian rumah-rumah milik rakyat Palestina olehwarga Israel.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dibukanyapeluang WNA untuk memiliki rumah di Indonesia menunjukkanadanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan asingketimbang memikirkan kebutuhan rumah bagi MBR. Klaim bahwadiperbolehkannya WNA membeli properti dengan status HGB atauhak milik, akan menimbulkan multiplier effect , agaknya sulituntuk dibuktikan sejauhmana dampaknya bagi MBR?kenyataannya hanya dinikmati oleh golongan elit tertentu sajasementara kalangan bawah hanya bisa melongo menyaksikannya.Selama ini sudah banyak aspek kekayaan negara yang telahtergadaikan ke pihak asing seperti kekayaan alam : tambang,kelautan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Belum lagi soalbank, BUMN dan lain-lain yang telah dikuasai asing. Jangansampai aspek vital soal tanah pada akhirnya nanti juga akan jatuhkepelukan pihak asing lewat kepemilikan rumah. Karenanya,diloloskannya pasal tentang kepemilikan rumah bagi WNA bisamerupakan pintu masuk strategis bagi asing untuk lebihmencengkeram kekuasaanya di negara ini lewat kebijakan yangdilegalkan negara. Ditengah control Pemerintah yang sangatlemah dibidang penegakan hukum. Buat apa devisa negara masuklewat kepemilikan rumah oleh WNA kalau tergadai kedaulatannegara ?

199

Untuk itulah dalam rangka pembahasan RUU PERKIM, kitaharus senantiasa waspada untuk mencermati bunyi setiap pasalagar tidak ada pelung bagi asing untuk mengusai tanah tumpahdarah ini. Dengan kata lain, pasal-pasal RUU PERKIM perludiwaspadai sebagai bagian dari RUU yang selama ini dicurigaisarat kepentingan asing sebagaimana banyak dilansir media akhir-akhir ini untuk menjajah Indonesia secara halus tanpa kitamenyadarinya. Karena saat ini beberapa UU yang telah disahkanoleh DPR disinyalir sarat dengan kepentingan asing. Sebagailangkah kewaspadaan, ada orang-orang asing yang di duga kuatmenjadi operator pembuatan undang-undang yang”bergentayangan” di berbagai departemen, antara lain:

(i) Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. StephenV. Marks (ahli perpajakan);

(ii) Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skalakecil dan Susan L Baker konsultan bidang KonstrukturisasiPerbankan;

(iii) Deperindag: Etephen L Magiera ahli PerdaganganInternasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi,internal carriers to trade and local discriminatory action;

(iv) Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert CRice ahli small and medium enterprice;

(v) Kementerian Kominfo: Harry F Darby ahli regulasi komunikasi;(vi) Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh

konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan(vii) Departemen Hukum dan HAM: Paul H Brietzke legal advisor.

Apakah ada pihak asing yang bermain di balik perumusan RUUPERKIM ini ? agaknya perlu penelitian lebih lanjut.

Dalam bentuk matrik, alasan mereka yang pro dan kontrakepemilikan WNA dapat diidentifikasi sebagai berikut :

200

201

202

203

204

205

206

Pokok-Pokok Pikiran

Prihatin: Indonesia Telah Di Kepung Kepemilikan AsingSekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam pembahasan

draft RUU PERKIM, semangat nasionalisme harus digelorakankembali. Ini bukan soal nasionalisme sempit sebagaimana yangbiasa mereka sampaikan ketika kita membela kedaulatan negara,tapi benar-benar perjuangan untuk meningkatkan kewaspadaanNasional guna mempertahankan kedaulatan negara ini. “Jangankita biarkan orang asing menjadi tuan tanah di Indonesia”.

Sebab orang asing saja peduli dengan semangatNasionalisme itu. Tapi kenapa kita malah mengabaikannya ?.Contohnya Indonesianis dari Studi Asia Universitas SydneyAustralia, Max Lane menyayangkan lemahnya rasa nasionalismebangsa Indonesia meski sudah berusia 62 tahun dengan semakindikuasainya seluruh aset Indonesia oleh asing. “Indonesia belumhilang, tetapi hanya digelapkan pihak tertentu,” kata Max Lanedalam bedah buku Mencari Indonesia: Demografi-Politik PascaSoeharto ditulis Riwanto Tirtosudarmo peneliti senior dari PusatPenelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI di Jakartabeberapa waktu yang lalu. Menurut dia, pihak-pihak tertentu di

207

Pokok-Pokok Pikiran

Indonesia begitu lama menggelapkan dengan menjual berbagaiaset kepada asing untuk kepentingannya sendiri, sehingga rakyat,apa lagi lapisan terbawah hampir tak punya apa-apa lagi.

“Di Indonesia sekarang bukan saja persoalanprimordialisme jadi masalah, kota-kota Indonesia sekarang initumbuh pesat mal-mal menjual merk, orang merasa tidakmengglobal kalau misalnya tak minum kopi Starbucks, padahalkopinya sama saja,” katanya.Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno pernahmengatakan bahwa kekayaan Indonesia tidak akan diserahkankepada pihak asing. Ia lebih memilih untuk menunggu putra-putriterbaik republik ini untuk mengelola sumber-sumber itu.Pernyataan Soekarno itu dibuktikan dengan menolak proposalperusahaan asing yang ingin mengeksploitasi sumber alamIndonesia. Namun, ketika Soekarno terguling dari tampukkekuasaan penggantinya Soeharto mulai membuka investasi asingseluas-luasnya. Tujuannya untuk mempercepat prosespembangunan. Walhasil banyak sumber alam dan aset negaradiserahkan ke asing.

Sejak tahun 1969 sampai saat ini tercatat 80 persen sumberdaya alam dan aset Indonesia telah dikuasai asing. Sekitar 70persen sumber daya alam dan aset penting itu dikuasai olehAmerika Serikat. Penjualan aset dan penguasaan sumber dayaalam yang penting itu terus berlangsung selepas Soeharto lengser.Tahun 2002, misalnya, PT Indosat dijual ke Singapura Technologiesdan Telemedia (STT) seharga 5,62 triliun. Kemudian 6 Juni 2008Indosat dijual oleh STT ke Qatar Telecomunication (Qtel) sehargaUS$ 1,8 miliar atau Rp 16,740 triliun dengan kurs 9.300/US$. Ituartinya Singapura meraup untung 11,678 triliun. Lalu siapa yangdirugikan? Jelas Indonesia. Berapa triliun yang harus dikeluarkankalau negara ini mau beli lagi. Alasan tim ekonomi pemerintahdan para pendukung divestasi Indosat saat itu adalah untukmenciptakan ‘fair competition’ di bidang telekomunikasi. Agar

208

terbina perkembangan bisnis telekomunikasi yang terlepas darijerat monopoli negara dan pemerintah demi terwujudnya pasaryang efektif dan efisien. Apakah benar demi fair competition.Sejauh yang diketahui publik, STT bersama SingaporeTelecommunication (SingTel) adalah anak perusahaan yangbernaung di bawah perusahaan milik pemerintah Singapura yakniTemasek Holding (Pte) Ltd. Lalu, dengan penetapan STT sebagaipemenang tender divestasi Indosat menjadikan perusahaantersebut menguasai dan mengontrol bisnis selular Satelindo danIM3. Kemudian SingTel sebagai anak Temasek yang lain telahmenguasai 35 persen saham penyelenggara selular Telkomsel.Dengan demikian, mayoritas industri selular Indonesia ketika itudikuasai Temasek Holding. Artinya Singapura telah memonopolibisnis selular di Indonesia. Dengan demikian alasan faircompetition kelihatannya hanya drama saja. Tampaknya adakepentingan segelintir golongan yang ingin mendapat keuntungan.Tentu saja yang dirugikan lagi-lagi adalah rakyat bangsa ini.

Sejak itu di udara kita tak lagi berdaulat. Satelit Palapadan Indosat otomatis dikuasai asing. Lewat penguasaan udaraitu kita praktis sudah dijajah karena hampir semua pembicaraantelepon, faks, pengiriman data, gambar harus melalui satelit yangsudah dikuasai asing. Dari sisi keamanan negara tentu saja bangsaini tak lagi memiliki kemampuan pengamanan teritorial di bidangtelekomunikasi. Ini tentu saja memengaruhi kinerja pengamananTentara Nasional Indonesia (TNI). Jauh sebelum itu keterlibatanasing di republik ini sudah sampai di ujung timur negeri ini. AdalahPegunungan Grasberg di Papua yang menjadi sasaran keserakahanmultinasional corporation. Di sana tanah dan airnya tak lagi bisadinikmati anak bangsa.Perusahaan pertambangan emas, perak,dan tembaga milik Freeport Mcmoran asal Amerika sudah bercokolhampir 32 tahun. Mengeruk sedalam-dalamnya hasil bumi yangbisa dikeruk yang kemudian meninggalkan ratusan kawah dantanah tandus. Menurut company profile-nya, pada tahun 2002

209

Freeport telah mencapai rekor volume penjualan tembaga sebesar1,5 juta poud net; 2,3 juta ons emas, dan mengapalkan rata-rata2,8 juta metrik ton per tahun. Tapi, company profile tersebut tidakmenjelaskan hasil tambang lain, seperti uranium, yang jugaterkandung di dalam tanah masyarakat Papua itu. Selain itu, tanahMinahasa juga sudah dikuasai PT Newmont. Penggalian hasiltambang emas di Buyat itu hanya meninggalkan berbagai penyakitpada penduduk kampung. Bahkan, Newmont juga sudah mulaimengelola tanah-tanah pertambangan di Sumatera Utara lewatanak perusahaannya, PT Newmont Pacific Nusantara. Newmontjuga ada di Desa Tatebal, Kawasan Bukit Elang Nusa TenggaraBarat. Namun, apa manfaatnya keberadaan berbagai perusahaantambang tersebut bagi rakyat bangsa ini. Sudah hampir 40 tahunumur industri pertambangan mineral di negeri ini, mereka telahgagal membuktikan “mitos”-nya menjadi penopang perekonomianIndonesia. Apalagi mensejahterakan rakyat berdaulat bangsa ini.

Kontribusi sektor ini hanya 1,3 - 2,3 triliun terhadap APBNdalam 4 tahun terakhir. Lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilaitambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalambentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenagakerja massal di tingkat lokal. Sektor ini juga gagal menunjukkantanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaranHAM, dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan.

Kekuasaan korporasi telah melampaui kemampuan negaramengontrol mereka. Sementara pemerintah lebih sibukmengeluarkan perizinan tambang baru dan mengutip hasilrentenya. Di sektor perminyakan, perusahaan minyak asal AmerikaExxon Mobil sudah mengambil alih pengelolaan tambang minyakdi Blok Cepu.Pengambilalihan kekayaan sumber daya alam milikrakyat bangsa ini oleh pihak asing tidak berhenti sampai di situ.Privatisasi kemudian menjadi tren baru. Melalui undang-undangyang disahkan DPR kaki tangan kekuatan ekonomi neoliberal dan

210

kapitalis internasional bisa langsung terjun bebas ke dalamsumber-sumber penting milik rakyat bangsa ini yang seharusnyadikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tidak hanya itu. Pemerintahan SBY-JK di awal tahun 2008sudah melepas 44 BUMN ke pasar saham. Menurut Menteri BUMNSofyan Djalil alasan privatisasi itu untuk menutup defisit anggaranAPBN dan untuk merestrukturisasi badan usaha milik negara.Inilahpertama kalinya dalam sejarah Indonesia terjadi penjualan asetnegara secara besar-besaran. Tak salah bila banyak pihakmengatakan tahun 2008 sebagai ledakan privatisasi. Dua alasanyang disampaikan Sofyan Djalil itu tidak jauh beda maknanyadengan pendahulunya. Yang terjadi sebenarnya administraturnegara ini malas mikir dan bekerja. Mereka sudah terbiasamencari keuntungan secara cepat yaitu dari rente. BudayawanSeno Gumira Adjidarma melihat budaya ketergantungan terhadapasing itu sudah dimulai sejak zaman raja Jawa. Mereka itu,sebetulnya, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.Dengan katalain para raja atau priyayi memiliki mental bersenang-senang.Tidak mau menderita dan malas bekerja. Andalan mereka adalahngutang kepada pihak asing. Imbalannya para raja itu akanmemberikan sesuatu yang pihak asing itu inginkan.Mereka itudinamakan Seno sebagai kaum borjuis Indonesia. Malangnya,kaum borjuis ini tidak seperti borjuis di Perancis yang hidup diatas modal yang menikmati kehidupan mewah berdasarkan hasilperdagangan (merkantilis). Privatisasi pada tataran tertentumerupakan penerimaan terhadap konsep-konsep kapitalisme gayabaru dalam bungkus neoliberalisme. Dalam perspektif iniprivatisasi akan membawa dampak sangat negatif karena dalamjangka panjang akan mengalihkan aset nasional yangmenguntungkan pihak asing dengan harga murah sesuai denganskenario yang dirancang oleh mereka. Indonesia akan terperangkapdalam jerat perdagangan bebas yang semakin meminggirkan

211

kemampuan ekonomi rakyat sehingga jangka panjang privatisasihanya akan menciptakan bangsa kuli di negeri sendiri.

Jebakan NeoliberalArus globalisasi yang didukung kuat neo-kapitalisme dan

neo-liberalisme, menyebabkan kita sebagai bangsa menjadilimbung dan nyaris tak lagi memiliki ideologi dan identitaskebangsaan. Kita hanya sekedar menjadi pasar dari produkmultinational corporation. Di lain pihak telah pula menjadi bangsayang ketagihan dan menderita ketergantungan utang. Martabatbangsa tak lagi menjadi kebanggaan. Bangsa ini semakin terjebakdalam kubangan sistem ekonomi neoliberal. Akibatnya hak-hakdasar warga negara telah dijadikan komoditas dagang. Bumi, air,dan kekayaan alam yang ada di dalamnya yang menurut Pasal 33Ayat 3 UUD 1945 dikuasai negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin tidak jelas hubungannyadengan kesejahteraan rakyat. Negara dikendalikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaanmultinasional. Mayoritas rakyat bangsa ini terdzolimi,dieksploitasi, demi memenuhi kepentingan ekonomi sekelompokpemilik modal dan berkuasa. Ada kecenderungan yangmencemaskan perasaan kita sebagai pemilik sah negeri ini.Semakin hilangnya kedaulatan nasional dalam berbagai aspek.Banyak pihak tidak mengetahui dan menyadari bahwa ketika tahun1998 reformasi bergulir muncul banyak figur elit politik penumpanggelap gerbong kaum reformis alias elit politik reformis gadungansekaligus menjadi komprador kekuatan asing untukmengendalikan negeri ini secara invisible dan total.Dengan isuglobalisasi, HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup, kekuatanasing terutama negara-negara kapitalis sebagai pemenang perangdingin memulai memainkan skenario neo-imperialisme, neo-kolonialisme, neo-kapitalisme, dan neo-liberalisme sebagai bentukbaru penjajahan di dunia.Semua negara terutama negara dunia

212

ketiga termasuk Indonesia menjadi target dengan strategi, taktik,teknik, serta metoda yang lebih muktahir termasuk membangunjaringan dengan komprador di dalam negeri yang terdiri dari paraelit politik reformis gadungan. Kecenderungan situasi global dannasional memperlihatkan bagaimana kerasnya kekuatan neo-kolonialisme, neo-kapitalisme, dan neo-liberalisme berusahamencengkeram negeri ini. Serta, bagaimana peranan para elitpolitik reformis gadungan sebagai komprador membantu danmengakomodir konsepsi penjajahan baru tersebut. Dalam prosesmemaksakan konsepsi dan kehendak tersebut kekuatan asing inimenggunakan metode invansi dan subversi. Invansi telahdilaksanakan ke Afganistan dan Irak meskipun banyak ditentangoleh dunia Internasional. Bahkan, invansi berikutnya sedangdirancang untuk Iran dan Korea Utara. Metode subversi dilakukandengan cara tekanan ekonomi, HAM, lingkungan hidup, melaluiberbagai LSM atau NGO (Non Governmental Organization) sertaMNC (Multi National Corporation).

Ada pun orang-orang asing yang menjadi operatorpembuatan undang-undang yang”bergentayangan” di berbagaidepartemen, antara lain:• Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen

V. Marks (ahli perpajakan);• Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skala

kecil dan Susan L Baker konsultan bidang KonstrukturisasiPerbankan;

• Deperindag: Etephen L Magiera ahli PerdaganganInternasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internalcarriers to trade and local discriminatory action;

• Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert CRice ahli small and medium enterprice;

• Kementerian Kominfo: Harry F Darby ahli regulasi komunikasi;• Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh

konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan• Departemen Hukum dan HAM: Paul H Brietzke legal advisor.

213

Pokok-Pokok Pikiran

Hasil yang telah dicapai jaringan subversi asing dalamproduk undang-undang di Indonesia adalah:(1) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh Ellips Project :a) UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.b) UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten.c) UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.d) UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.e) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.f) UU No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.g) UU No 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.h) UU No 18 Tahun 2003 Tentang hak Advokat.i) UU No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.j) Draf akademik yang disiapkan adalah: RUU Rahasia Negara,

RUU Perintah Transfer Dana, dan RUU Informasi dan TransaksiElektronik.

(2) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh PEG (Partnership forEconomic Growth):

a) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.b) UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.c) UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.d) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.e) UU No 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan.

f) UU No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

g) UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.h) UU No 25 Tentang Program Pembangunan Nasional

(PROPENAS) Tahun 2000-2004.i) UU No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

214

Pokok-Pokok Pikiran

j) UU No 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.k) UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.l) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.m) UU No 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.n) UU No 3 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia.o) UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.p) UU No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999 TentangKehutanan menjadi Undang-Undang.

q) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan PemerintahDaerah.

r) UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) Produk Hukum yang Dihasilkan oleh ACIL ILO (American forInternational Labour Solidarity ILO) :

a) UU No 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.

b) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.c) UU No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(4) Produk Hukum Yang Dihasilkan oleh PGR (Partnership forGovernment Reform):

a) UU No 26 Tentang Pengadilan HAM.b) UU No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.c) UU No 37 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14

Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan.d) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.e) UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif.

215

Pokok-Pokok Pikiran

f) UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

g) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

h) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.i) UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.j) UU No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.k) UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

wakil Presiden.l) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.m) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.n) UU No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.o) UU No 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.p) UU No 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Tentang Perdilan Tata Usaha Negara.q) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.r) UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Beberapa fakta yang diungkapkan di atas telah cukupmemberikan gambaran bahwa Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara faktual tidak lagiberdaulat. Namun, telah masuk dalam perangkap kekuatansubversi asing dengan bantuan para komprador di dalam negeri.Intinya, buah dari reformasi adalah telah menyeret bangsa ini kearah liberalisasi besar-besaran dalam segala aspek. Itu tergambardari berbagai produk perundang-undangan yang dihasilkansebagaimana telah diuraikan di atas. Tak terbantahkan. Darisekian banyak perundang-undangan tersebut tidak ada satu punyang berorientasi atau menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasarrakyat bangsa ini.

216

Pokok-Pokok Pikiran

Rakyat bangsa ini terancam hidup dalam kemiskinanmassal. Mengapa? Karena seperti telah diungkapkan di atasbangsa dan negara ini semakin dalam terjerat dalam perangkapkekuatan subversi asing. Sekarang ini modal kapitalis asing bebasbergerak hingga kepelosok desa di negeri ini —sistemperekonomian nasional tak lain merupakan subsistemperekonomian global kapitalistik. World Bank, IMF, dan WTOmenjadi agen neo-imperialisme yang “menjerat” batang leherekonomi rakyat. Utang Indonesia semakin besar. Kewajibanmembayar bunga dan cicilan utang makin besar juga. Lantas apayang tersisa lagi untuk membangun ekonomi rakyat. Jelas tidakada.Kapitalisme yang tumbuh di negeri ini jelas telah memiskinrakyat. Patokan harga BBM dirancang sangat tinggi. Tak heranpemerintah terus menerus berupaya menaikkan harga BBM.Akibatnya mayoritas rakyat bangsa ini terkena dampaknya karenaharga-harga bahan pokok semakin melampung tak terjangkau olehisi saku kusam mereka yang pada gilirannya asap dapur merekapun jarang mengebul. Bahkan, kapitalisme telah masuk padasektor pengecer (retailer), Super Mall atau Super Market, sepertiCarefour, Giant, Hypermark, dan lain-lain berdiri denganmegahnya. Mulai dari Ibu Kota negara hingga kabupaten di negeriini yang telah menyebabkan pasar-pasar tradisional mati secaraperlahan. Lalu, apalagi yang dapat diecer oleh rakyat bangsa ini.Jika tahu dan tempe pun dapat dibeli di berbagai super market ber AC tersebut.Mengapa semua itu bisa terjadi? Proses-prosespenghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat ini telahmengakibatkan terjadinya krisis yang tidak terpulihkan. Krisisekonomi semakin tak terpulihkan karena semua kekayaan rakyatbangsa ini dikuasai oleh segelintir elit politik dan pemilik modal.Pemilik-pemilik modal internasional telah menekan elitpemerintahan supaya memperoleh kemudahan-kemudahan aksesdan penguasaan sumber-sumber kemakmuran rakyat, aset negara(BUMN), keringanan pajak, dan lain-lain.

217

Pokok-Pokok Pikiran

Perekonomian nasional telah menghamba pada sistemkapitalisme global. Senyatanya hal itu terlihat sejak era reformasiini dengan berbagai produk perundang-undangan seperti telahdiuraikan di atas. Terutama perundang-undangan yang memberiakses seluas-luasnya bagi kepentingan pemilik modal dalam danluar negeri atas sumber-sumber kemakmuran rakyat. Sepertimisalnya tergambar dalam UU Penanaman Modal, UU SumberDaya Air, UU Migas, UU Ketenagalistrikan, UU Perkebunan, danPerpu No 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU BHP. Bahkan, krisissosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan danperluasan investasi telah meluluhlantakkan basis sosial dankebudayaan rakyat di seluruh penjuru negeri ini. Konflik sosialantara rakyat dan negara, rakyat dan pemodal, juga rakyat danrakyat semakin marak belakangan ini. Ambruknya sistemkebudayaan rakyat menjadikan rakyat tak mampu melakukanreproduksi sosial bagi keberlanjutan generasi mendatang. Sementara itu, krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal, dansistem pengetahuan dan teknologi telah mereduksi alam menjadiobyek komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untukmemperoleh keuntungan ekonomi secara instan. Ekspansi sistemmonokultur, eksploitasi hutan, industri pertambangan telahmengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dankeseimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanyadipersembahkan semata-mata untuk mengejar keuntunganpemilik modal. Bahkan, dengan alasan konservasi sekali pun telahmenjauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumberkemakmuran. Pada gilirannya berbagai bencana lingkunganseperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan,pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harusdiderita dan ditanggung oleh rakyat bangsa ini dari tahun ke tahun.Sumber daya alam kita yang terkuras habis secara brutal danserakah hanya dinikmati oleh segelintir orang pemilik modal.

218

Pokok-Pokok Pikiran

Tetapi, harus dibayar mahal oleh sebagian rakyat bangsaini. Butuh Perubahan Fundamental Singkatnya, bahwa krisispolitik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis ekologi ini,tak terbantahkan karena telah terjadi erosi nilai kedaulatan dankeadilan yang kemudian bertemu dalam erosi kesejahteraan. Erosikedaulatan ini nampak dalam fenomena semakin sirnanya hakmenentukan nasib sendiri, baik di tataran negara bangsa maupundi tataran satuan-satuan politik yang lebih kecil. Yang terkecil diantaranya adalah tataran desa, bahkan keluarga. Sedangkan erosikeadilan adalah narasi tentang ketimpangan distribusi manfaatdari tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.Baik intra maupun trans-generasi. Kemiskinan kemudian menjadiindikator terjadinya erosi kedaulatan dan keadilan. Kemiskinanini terjadi akibat merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat sertaketahanan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Sehinggakemiskinan kemudian dapat dipahami sebagai hilangnya potensiketahanan dan keberlanjutan fisik serta potensi ketahanan dankeberlanjutan sosial atau keduanya dapat disatukan sebagaihilangnya ketahanan dan keberlanjutan lingkunganhidup.Tampaknya perahu yang bernama Republik Indonesia iniakan karam bila tidak cepat-cepat diselamatkan. Untukmenyelamatkan negeri ini hanya bisa dilakukan dengan politicalwill yang kuat dari kepemimpinan nasional. Artinya, pemimpinyang terpilih harus berani mengubah seluruh kebijakan dalamsektor ekonomi. Semua kontrak-kontrak dan UU yang berbauneoliberal menguntungkan pihak asing harus direvisi. Singkatnya,kita butuh perubahan yang fundamental. Bukan hanya janji dancitra. Perubahan yang perlu dilakukan adalah agar terjadiperubahan dari sejarah kebangkitan elit menjadi awal dari sejarahkebangkitan rakyat berdaulat dan awal dari kejayaan IndonesiaRaya.***

219

Pokok-Pokok Pikiran

Sejumlah model Tata pemerintahan yang baik yangdiintrodusir oleh berbagai mitra pemerintah RI dari externalagencies dan marak dikembangkan pada 1 dekade terakhir

ini, saat ini sedang mendapat sorotan tajam dan kritik yang luasdari berbagai elemen dan pemangku kepentingan. Mengapa usulanprogram pembangunan yang berasal dari bawah selalu kalahbersaing dengan gagasan-gagasan dari atas? Ke mana perginyahasil musrenbang desa dan kecamatan? Mengapa usulan parapetani, nelayan, kaum buruh dan perempuan selalu sulit masukdalam daftar menu para pengambil keputusan? Untuk apapenyelenggara negara mengusung adagium demokrasi dalamformat partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraangender? Pertanyaan gugatan seperti di atas, semakin santerdiajukan di mana-mana, baik dalam forum-forum formal sepertihari ini maupun yang informal seperti di rumah tangga misalnya.

Pertanyaan seperti tadi, mungkin tidak akan diajukan kalaukita benar-benar konsisten membangun dan menjunjung tinggi

Pengelolaan DASBenenain

Berangkat Dari Pemahaman &Komitmen Bersama

Pokok Pikiran VII

220

Pokok-Pokok Pikiran

kesepahaman dan komitmen bersama seperti yang coba di-refreshkembali dalam forum ini. Sebuah kerjasama, apapun tujuan dansasarannya akan mandul apabila para pihak tidak setia menjagakesepahaman dan komitmen bersama. Dalil inilah yang seringkaliterabaikan oleh para pihak selama ini sehingga adagiumdemokrasi tersebut hanya terdengar seperti pemeo dan menjadiutopia bagi kebanyakan orang dari kalangan orang-orangkebanyakan.

Hanya dalam aras pemikiran dan tindakan yang dirahmatioleh semangat kesepahaman dan komitmen bersama itulah setiapupaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikanpenyelenggaraan pelayanan publik, membantu perubahan danpenyelesaian kerangka kerja desentarlisasi, pengembangankebijakan dan instrument fiscal desentralisasi, dan reformasipelayanan publik dapat menemui maknanya. Maka peluangkerjasama antar daerah (KAD) untuk meningkatkan efektifitasimplementasi penilaian kinerja yang berfokus pada hasil(participatory outcome-focus performance based assesment)dalam perspektif gender, SPM dan MDG; memperkuatdesentralisasi dan tatakelola pemerintahan yang baik, reformasibirokrasi dan agenda khusus arah kebijakan pembangunankewilayahaan dan daerah Rawan bencana; menerapkan strategypengembangan ekonomi masyarakat berbasis daerah aliransungai (DAS), yang saya pandang menjadi ultimate goal dari skemakerjasama ini akan bersinergi positif.

Dalam konstruksi kesepahaman dan komitmen bersamaini pula setiap elemen masyarakat selayaknya mendapat peluangseluas-luasnya untuk berkontribusi secara optimal sesuai denganperan, tanggung jawab dan kapasitas masing-masing. Atas dasaritu, saya dalam kapasitas sebagai pribadi maupun anggota DPR-RI terpanggil untuk mendukung setiap upaya kolaborasi antarapara pihak (masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi,dunia usaha, LSM, external agencies termasuk badan-badan PBB,

221

Pokok-Pokok Pikiran

badan kerjasama unilateral dan bilateral) yang sedang berupayamemperkuat desentralisasi dalam iklim pemerintahan yang baikdi provinsi maupun kabupaten/kota di NTT. Bagaimana dan dalambentuk apa dukungan itu, akan dibahas lebih lanjut dalam forumdan mekanisme yang tersedia untuk itu, misalnya dalam forummusrenbang provinsi untuk 2011, yang akan dilaksanakan segera,untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana KerjaPemerintah 2011. Dengan demikian pemerintah sudah dapatmemasukkan usulan kegiatan yang terkait dengan agenda khususkebijakan pembangunan wilayah rawan bencana danpengembangan ekonomi masyarakat berbasis DAS (Benanain).Kedua isu ini diharapkan dapat menjadi laboratoriumpembelajaran bagi forum KAD dan semua pihak yang berniatmemperkuat desentralisasi dalam semangat Tata KelolaPemerintahan yang Baik.

Lebih lanjut, pada tataran operasional, yang sangat pentinguntuk diperhatikan adalah bagaimana merumuskan program-program yang dapat memecahkan isu-isu di atas, sekaligusmembawa manfaat pada masyarakat yang langsung terkenadampak program dimaksud. Katakanlah, dalam upayapengembangan ekonomi masyarakat berbasis DAS Benanain,program dan kegiatan seperti apa yang mau dirumuskan olehpemerintah bersama forum KAD, manfaat apa yang akan didapatoleh para pihak/stakeholder dan apa yang didapat oleh masyarakatsepanjang DAS dari TTS, TTU dan Belu. Kapan dan bagaimanaprogram/kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan/diusulkan kedalam mekanisme perancanaan dan penganggaran nasional. Bilasemua telah jelas, apa yang dapat dilakukan oleh seluruhstakeholder (termasuk anggota DPR di semua level, dari daerahsampai ke pusat) dalam rangka mengawal proses perencanaansampai dengan penganggarannya? Semua ini menjadi catatankritis yang membutuhkan pemahaman dan komitmen bersamasemua kita yang terlibat dalam forum ini.

222

Pokok-Pokok Pikiran

Saya sendiri memiliki sejumlah catatan kritis untuk kitarenungkan, antara lain; (1) strategi seperti apa yang hendakdibangun oleh Forum KAD, agar kita sampai pada isu yang samadengan isu masyarakat, dengan kata lain apakah ekonomi berbasisDAS adalah isu masyarakat? (2) Bagaimana Forum KADmenempatkan unsur masyarakat, dan apa posisi mereka dalamanalisis isu pengembangan ekonomi berbasis DAS? (3) Bagaimanakita mendistribusi peran dan tanggung jawab di antara semuastakeholder Forum KAD, sehingga masing-masing tahu persissiapa melakukan apa dan bagaimana caranya? (4) Bagaimanaprogram/kegiatan diimplementasi dan dimonitor, siapa yang akanmelakukannya? (5) Apa dan Bagaimana program/kegiatandievaluasi, kapan umpan balik dilakukan, dan untuk tujuan apa?Dalam semangat membangun kesepahaman dan komitmenbersama ini, saya yakin kita dapat menemukan pesan-pesan kuncidari catatan-catatan di atas dan pada saatnya masyarakatsepanjang DAS Benanain akan menyimpulkan “kamilah yang telahmelakukannya”.

Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat sayasharingkan di Forum KAD ini, selamat melaksanakan Workshop.***

223

Pokok-Pokok Pikiran

Ada yang menarik dari workshop sebelumnya, yakniditemukan bahwa prakrasa membangun pemahamanbersama untuk mengelola issue DAS Benenain telah

dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali yakni:Pada tahun 2003 ada MOU antar 4 Bupati sedaratan Timoruntuk bekerja sama mengelola DAS Benenain-Noelmina tetapitidak pernah diimplementasikan.Pada tahun 2007 ada perjanjian kerjasama antara kabupatendan sektor serta stakeholder lain, yaitu deklarasi Buat, TTS,guna menangani permasalahan DAS Benenain-Noelmina, akantetapi kembali mengalami nasib yang sama, yaitu minimnyaupaya mengimplemetasikannya.Pada tahun 2008 ditetapkan Perda NTT No. 5/2008 tentangPengelolaan DAS terpadu yang mewajibkan kerjasama lintaswilayah dan sektoral dalam penangan semua DAS yangbersifat lintas kabupaten di NTT secara terpadu.

Permasalahan pokok yang mengemuka di sini adalahkendornya upaya mengimplementasi prakarsa-prakarsa, termasuk

DAS BenenainSudahkah Menjadi Isu dan Aksi

Bersama?

Pokok Pikiran VIII

224

Pokok-Pokok Pikiran

MOU dan perjanjian kerjasama yang disebuit di atas. MeskipunPerda No. 5/2008 telah disahkan 2 tahun lalu, pertanyaan tentangsejauh mana implementasi PERDA tersebut tampaknya masihrelevan untuk diajukan. Sekarang kita sesunggunya sedangmerefresh upaya yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan padaPertanyaannyaan penyanggahnyapun masih relevan, atah bahkanmuncul kesangsian, jangan-jangan hasilnya juga seperti yangsudah-sudah.

Issu BersamaApakah DAS Benenain adalah issu bersama semua

stakeholder seperti yang telah kita inventarisasi? Atau apakahDAS Benenanin telah sungguh-sungguh menjadi perhatian seriushampir semua sektor kemakmuran dan penyedia sarana danprasarana publik teremasuk banyak LSM dan masyarakat dikawasan DAS itu sendiri? Andaikata jawaban pertanyaan iniadalah ya, lantas mengapa kerjasama antar stakeholder tersebutmasih sangat lemah dan menimbuilkan kesan yang sangat kuatterjadinya egosektoral dan bertentangan dengan sifat“externalities” DAS yang selalu lintas wilayah adminstrasi, sektordan keilmuan, seperti yang digaris bawahi oleh Dr. Mikhael?

Pertanyaan-pertanyaan ini yang, menurut hemat saya,diharapkan terjawab secara proporsional oleh setiap stakeholdersesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.Hasilnya akan menolong setiap stakeholder untuk mengidentifikasiperilaku negatif yang mungkin telah menimbulkan persoaalankronis terhadap pengelolaan DAS Benenain tersebut. Dan apabilapersoalan itu terpecahkan, manfaat apa yang masing-masingstakeholder peroleh? Dari sinilah kita berharap akan muncul upayaproaktif dalam hal distribiusi peran secara lebih berimbang baikbagi pemerintah, akademisi, LSM maupun masyarakat DAS itusendiri dan dengan demikian, cita-cita kita akan terwujudnyaperencanaan terpadu antar stakeholder guna memastikan

225

Pokok-Pokok Pikiran

terjadinya situasi one river one plan one integrated management;upaya peningkatan kapasitas semua stakeholder di DAS Benenainsebagai pelaku aktif pengelolaan DAS Benenain yang bersifatlintas otoritas dan keilmuan; penataan kembali berbagai saranadan prasarana yang tepat guna secara kewilayahan; dan suatuStandard Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam mewujudkanpelayanan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan di daerahhulu, tengah dan hilir dapat lebih realistis.

Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan lainnya adalahsebagai berikut :

Apakah yang berbeda dari workshop sebelumnya?Apakah telah terjadi distribusi peran dan tanggung jawabyang proporsional di antara stakeholder?Apakah masing-masing stakeholder telah melaksanakanperannya tersebut?Apa progressnya?Apakah progress tersebut telah sesuai dengan rencanaatau harapan bersama atau setidaknya masing-masingstakeholder? Bila belum mengapa?Bila benar kita semua peduli pada issue pengelolaan DAS

Benenain, manfaat apakah yang masing-masing stakeholderperoleh apabila issue itu terpecahkan?

Aksi BersamaAzas manfaat masih menjadi faktor dominan yang

mendorong setiap orang, apakah individu maupun kelompok maumengambil inisiaitif untuk bertindak. Karena itu denganmengedepankan manfaat-manfaat yang diperoleh dariterpecahkannya issue pengelolaan DAS Benenain tersebut, kitaberharap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, kaumcendekiawan/akademisi, LSM dan masyarakat DAS sendiri akantergerak untuk secara sadar mengambil peran dan kemudianmenjalankannya dengan loyalitas yang tinggi.

226

Pokok-Pokok Pikiran

Berangkat dari sejumlah data dan informasi yang dihimpun darisejumlah referensi maupun dari lokakarya terakhir ditemukanbahwa:

Ekosistim DAS (kondisi lahan yang kritis), dari 384,330 haternyata ada 275,138 tergolong kritis dan 8.918 tergolongsangat kritis.Penutupan lahan di hutan DAS ditemukan hanya tersisa 11%,padahal syarat UU 41/1999 seharusnya sekurang-kurangnya38%.Ekonomi masyarakat, PDRB Belu 6,33%; TTU 5,32%, TTS 6,21%.

Pertanyaannya, apakah data-data tersebutmenggambarkan fakta dan realita sesungguhnya pada saat ini?Lantas, apakah 2 buah issue yang diangkat pada workshopsebelumnya benar-benar telah menjadi issue bersama semuastakeholder DAS Benenain? Pertanyaan terakhir inilah yang patutkita renungkan kembali kalau kita ingin menggalang partisipasiaktif seluruh stakeholder dalam memecahkan issue yang sudahkita identifikasi tersebut. Berkaitan dengan upaya itu, terlampirkami sertakan sebuah model pengelolaan DAS Terpadu yangdiharapkan dapat menjadi sumbangan untuk merangsang forumini guna menemukan platform yang paling sesuai dengan situasidan kondisi kita di Timor ini.***

227

Pokok-Pokok Pikiran

Wacana pembangunan Gedung DPR RI yang baru sebagaipengganti Gedung Nusantara I yang akhir-akhir inimenghangat sebenarnya berawal pada bulan Oktober

tahun 2008 ketika Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyusunTerm of Reference (Kerangka Acuan-TOR) Grand Design KawasanDPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Setjen DPR denganmelakukan lelang untuk menentukan :

• Konsultan Review Master Plan, AMDAL, dan Audit StrukturGedung Nusantara yang menghasilkan Blok Plan KawasanDPR/MPR RI per Oktober 2008;

• Konsultan Perencanaan dan Manajemen Konstruksi.

Pembuatan TOR dan penunjukan konsultan tersebutdidasari alasan untuk merespon penambahan jumlah anggotaDewan dari tahun ke tahun, yang memperlihatkan bahwa GedungNusantara I sudah tidak dapat menampung aktifitas anggota DPR

Sekitar Pro KontraRencana Pembangunan

Gedung DPR RI

Pokok Pikiran IX

228

Pokok-Pokok Pikiran

RI; kondisi gedung yang sekarang (dengan luas ruangan 32m2untuk masing-masing anggota Dewan dan 3 stafnya) dipandangtidak optimal untuk kinerja dewan.

Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 2 Februari2009 PT Virama Karya (Konsultan yang memenangkan tenderpembuatan Masterplan, AMDAL dan Audit Struktur) memaparkanBlok Plan Kawasan MPR/DPR RI pada Rapat Konsultasi PimpinanDPR dengan Pimpinan Fraksi serta Pimpinan BURT di mana Rapatmeminta agar Konsep Blok Plan tersebut disempurnakan.Sementara itu PT. Yodya Karya (Konsultan Perencana terpilih)dan PT Citra Jasa (Manajemen Konstruksi) berhasil mendesainkonsep gedung baru dengan perhitungan berdasarkan kebutuhandari 540 orang anggota dewan di mana ruang kerja anggotadiperluas menjadi 64m2 yang menampung 1 anggota DPR, 1sekretaris dan 2 tenaga ahli. Kedua konsultan tersebutmenyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah bangunan 27 lantaidengan total luas 120.000m2.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2009 diadakan RDPantara Steering Commitee Penataan Ulang dengan IAI, INKINDOdan PT Yodya Karya. Meskipun sejauh ini alasan penataan ulangitu tidak jelas, rapat itu berakhir dengan mengusulkan agardiselenggarakan lokakarya guna menghimpun masukan terhadapBlok Plan Komplek Gedung DPR/DPD/MPR RI, dan pada tanggal24-25 Juni 2009 lokakaryapun dilaksanakan dan berhasilmenyempurnakan Master Plan yang kemudian disampaikan keBURT.

Setelah pelantikan anggota DPR masa bakti 2009-2014dilaksanakan, berkembang wacana yang menghendaki agaranggota DPR RI didampingi 5 tenaga ahli dan ruang kerja anggotaDPR RI dilengkapi dengan sejumlah ruang pendukung seperti ruangrapat, kamar istirahat, KM/WC, dan ruang tamu. Berdasarkanwacana tersebut maka luas ruang kerja yang ideal untuk setiapanggota DPR RI menjadi 120m2 dan total luas bangunan yang

229

Pokok-Pokok Pikiran

menurut rencana awal 120m2 dengan 27 lantai menjadi161.000m2 dengan jumlah 36 lantai dan untuk membangunnyadibutuhkan biaya 1.6-1.8 triliun.[1]

Pada 30 April 2010, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso,yang diwawancarai oleh Detiknews menyebutkan bahwa menurutdata yang dia peroleh dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU)Gedung DPR, khususnya Nusantara 1, agak miring dan iniberbahaya untuk keamanan.[2] Kemiringan ini dikaitkan dengankejadian gempa bumi pada tanggal 2 September 2009. Dia jugamenegaskan bahwa hasil penelitian Kementerian PU tersebutsudah dibahas bersama oleh pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksidan Sekjen DPR RI, dan kesimpulannya adalah “demi keamanandan rasa nyaman wakil rakyat, maka perlu segera diambil langkahsementara berupa renovasi dan persiapan membangun gedungbaru. Diungkapkan pula bahwa sampai dengan rencanapembangunan sudah pada tahap desain, dengan mengambil lokasidi lingkungan kantor DPR RI itu juga.

Pada tanggal 3 Mei 2010 Kementerian PU meluruskanpemberitaan media masa yang menyebutkan bahwa GedungNusantara I DPR mengalami kemiringan 7 derajat. Dijelaskanbahwa Kementerian PU telah melakukan audit konstruksi ataspermintaan dari DPR RI melalui surat permohonan No. HR.01/73/IX/2009, tanggal 15 September 2009 perihal Bantuan Audit StrukturGedung DPR Pasca Gempa. Audit konstruksi sendiiri telagdilakukan pada tanggal 2-4 Oktober 2009 dan dilaporkan secararesmi kepada DPR seminggu kemudian. Ada 7 rekomendasi hasilaudit dan salah satunya adalah mengusulkan perbaikan teknisbiasa dan tidak ada usulan merenovasi gedung secara total.[3]

Meskipun demikian, sejak saat itu pula media masa mulaimenghubungkan kasus kemiringan Gedung Nusantara I itu dengansemakin kuatnya rencana pembangunan gedung tersebut. Bahkandiberitakan di berbagai media masa cetak maupun elektronik,kemiringan Gedung Nusantara I telah mencapai 7 derajat, dan

230

Pokok-Pokok Pikiran

hal itu ternyata menimbulkan polemik yang luas di tengahmasyarakat.

Pada tanggal 30 Agustus 2010 bertepatan dengan HUT DPRRI yang ke 65, Ketua DPR RI mengumumkan bahwa bahwa GedungBaru DPR RI akan segera dibangun, dan untuk itu pimpinan DPRberusaha agar melakukan penekanan terhadap biaya sehinggabiaya lebih sedikit dari perkiraan semula. Meskipun demikianpernyataan Ketua DPR RI tersebut ternyata tidak meredakanpolemik yang telanjur meluas.

Pelajaran Bagi DPR

1. Jalankan amanat rakyat dengan konsekuen.Seyogyanya niat untuk membangun gedung DPR baru

dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI dapatditerima. Persoalannya terletak pada komunikasi yang kurangintensif dan kurang efektif antara DPR sebagai wakil rakyat danrakyat sebagai pemberi mandat, sehingga baik anggota DPRmaupun rakyat yang diwakilinya tidak tahu persis di manasubstansi dan esensi kebutuhan masing-masing dalam aspekpembangunan tersebut. Karena itu demokrasi kerakyatan harusmenjadi instrumen utama dalam setiap proses pengambilankeputusan sesederhana apapun, apalagi menyangkut alokasianggaran yang mencederai rasa keadilan rakyat.

2. Membangun karena kebutuhan.Perhitungan teknis yang menghasilkan kesimpulan bahwa

ruang kerja anggota DPR RI seluas 32m2 saat ini, di mana seoranganggota DPR RI dan 3 stafnya bekerja, diakui memang telahmelampaui kapasitas/daya tampung. Apalagi di ruang yang samapula anggota harus melayani tamu dari berbagai latar belakang.Dalam aras pikir ini, tersedianya ruangan kerja dengan kapasitasyang memadai memang menjadi kebutuhan. Meskipun demikian

231

Pokok-Pokok Pikiran

desainnya harus tetap dalam konteks ruang kerja seorang wakilrakyat, yang perlu dibedakan dari desain kamar hotel atau tempathiburan.

3. Perencanaan dan Pembangunan dengan Visi ke depan: TidakKorbankan Rakyat

Alternatif desain seperti dalam simulasi yang banyakdiberitakan media masa belakangan ini lebih tepat untukmengantisipasi perubahan pada 5—20 tahun mendatang,sehingga pembangunan nantinya tidak terkesan bongkar pasang.Dan untuk itu DPR RI harus memiliki perencanaan yang matang,holistik dan integratif. Dengan demikian, penolakan, penundaanatau usulan pembatalan yang nyaring disuarakan berbagai elemenmasyarakat dapat ditempatkan dalam konteks partisipasimasyarakat untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baikdaripada saat ini.

4. Transparansi dan Akuntabilitas.DPR RI sekarang sedang diuji komitmen dan konsistensi

keberpihakannya pada konstituennya masing-masing. Keputusanyang bijak dalam kemelut pembangunan gedung DPR baru ini akanmenjadi sebuah prestasi, sementara, apabila terus melangkahdalam ketidakterbukaan akan menjadi angka merah yangmenimbulkan trauma berkepanjangan dan mencederaiakuntabilitas relasi DPR RI dengan rakyat dan konstituennya.

Refleksi pribadi ini, ke depan akan menjadi panduan untukmenjalankan peran dan tanggung jawab saya secara lebihberperspektif rakyat. ***

232

Pokok-Pokok Pikiran

233

Pokok-Pokok Pikiran

Judul tulisan ini sempat menjadi “breaking news” di banyakmedia elektronik dan media cetak di Tanah Air bertepatandengan meninggalnya dua tokoh nasional kita secara beriringan

di akhir penghujung tahun 2009, yaitu mantan Presiden RepublikIndonesia ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal30 Desember 2009 dan mantan Menteri dan Penasehat Presidendi bidang ekonomi Frans Seda pada tanggal 31 Desember 2009.Kedua tokoh nasional ini telah pergi untuk selama-lamanyadengan meninggalkan begitu banyak jasa dan nama besar sesuaiungkapan umum: “Harimau mati meninggalkan belang danmanusia mati meninggalkan nama”. Akibatnya, tidak begitumengherankan jika begitu banyak kalangan masyarakat diIndonesia telah mengusulkan agar kedua tokoh ini bersamamantan Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto dianugerahigelar Pahlawan Nasional, karena mereka telah berbuat banyakuntuk bangsa dan negeri tercinta ini. Penulis dan beberapa tokohpolitik asal NTT di Jakarta maupun di NTT telah menyatakan

Frans SedaPahlawan Nasional

Pokok Pikiran X

234

Pokok-Pokok Pikiran

dukungan agar Frans Seda diusulkan menjadi pahlawan nasional.Penulis khususnya telah tegaskan bahwa “Bapak Frans Seda layakdiajukan sebagai pahlawan nasional karena telah mengabdi tigaera, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi sampaiakhirnya hayat dan berdampak luas secara nasional” (Pos Kupang,6 Januari 2001: 1). Namun hingga kini pernyataan dukungan kamibelum membuahkan hasil, sehingga penulis mencoba mengangkatpokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-UndangNomor 20 Tahun 2009 tentang: “Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan” (UU GTJTK) yang telah diundangkan pada tanggal18 Juni 2009. Tulisan ini tidak menyorot lebih mendalam tentangkarier Frans Seda, karena akan banyak dibicarakan di seminar yangakan dilaksanakan nanti oleh Pemerintah Daerah NTT, sehinggayang dibahas disini hanya merupakan bentuk “sosialisasi” daribatang tubuh UU GTJTK yang terdiri dari XII Bab dan 44 Pasal“agar setiap orang mengetahuinya” (Pasal 44).

Pengertian-pengertian GTJTKDalam Bab I Ketentuan Umum dari Pasal 1 UU GTJTK telah

mendefenisikan 17 buah pengertian yang digunakan dalam UUini. Lima diantara semuanya yang terurut untuk diketahui, meliputi:(1) Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presidenkepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atasperjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasakepada bangsa dan negara; (2) Tanda Jasa adalah penghargaannegara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasadan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan danmemajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagibangsa dan negara; (3) Tanda Kehormatan adalah penghargaannegara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan,institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dankesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara; (4)Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga

235

Pokok-Pokok Pikiran

negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawanpenjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal duniademi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnyamelakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasidan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuanbangsa dan negara Republik Indonesia; dan (5) Dewan GTJTKadalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepadaPresiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tandakehormatan. Terkait pengusulan pemberian gelar PahlawanNasional dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia kepadaGus Dus, Frans Seda dan/atau Soeharto akan dinilai oleh dewanini yang keanggotaannya sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUGTJTK, terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur:(a) akademisi sebanyak 2 (dua) orang; (b) militer dan/atau berlatarbelakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan (c) tokoh masyarakatyang pernah mendapat Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatansebanyak 3 (tiga) orang.

Tata cara pengajuan dan tujuan GTJTKTata cara pengajuan GTJTK telah diatur dengan jelas juga

dalam Pasal 30 ayat 1 – 3 dan akan diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah (ayat 4). Pemahaman dari ketentuan yangdiatur dalam pasal ini bahwa pengajuan GTJTK bertolak dari daerahyang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, Kepala DaerahBupati. Walikota serta Gubernur selanjutnya diseminarkan.Pengajuan ini berjalan secara hirarki dan berjenjang dan akandiverifikasi oleh Dewan GTJTK (Pasal 31 ayat 1 – 3). Usulan daridaerah ini tidak langsung diterima, tetapi bisa saja di tolak.Khusus Frans Seda sesuai berita di media massa tersebut di atas,sudah ada banyak dukungan yang telah dilontarkan oleh banyaktokoh politik di Jakarta maupun di NTT termasuk penulis yangmenginginkan agar Pemerintah Daerah NTT segera

236

Pokok-Pokok Pikiran

menyelenggarakan seminar tentang karier Frans Seda untukselanjutnya segera diusulkan ke Kementerian Sosial guna diprosesdan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada setiapmemperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November jika usulanPemerintah Provinsi NTT tidak ditolak oleh Dewan GTJTK (Pasal31 ayat 1 – 3). Dewan ini selain bertugas untuk memberipertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pemberian gelarPahlawan Nasional (Pasal 1 ayat 9), tetapi juga pencabutan TandaJasa dan Tanda Kehormatan (Pasal 35 – 36). Sedangkan, Pasal 3ayat 1 – 3 UU GTJTK telah menyatakan tujuan pemberian GTJTK:(a) menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah,atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasabesar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa danbernegara; (b) menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan,kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dankejayaan bangsa dan negara; dan (c) menumbuhkembangkan sikapketeladanan bagi setiap orang dan mendorong semangatmelahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan penyerahanberbagai bintang jasa kepada setiap penerima GTJTK dilakukanoleh Presiden menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Dalam UU ini diatur juga bahwa setiap penerima GTJTKmemiliki hak (Pasal 33) dan kewajiban (Pasal 34) serta pencabutanGTJTK (Pasal 35) jika tidak lagi memenuhi syarat sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 25 huruf (b) memiliki integritas moraldan keteladanan; (e) setia dan tidak mengkhianati bangsa dannegara; dan (f) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun.

PenutupSesuai ketentuan dalam Pasal 43 UU GTJTK bahwa

berlakunya UU ini yang telah diundangkan pada tanggal 18 Juni

237

Pokok-Pokok Pikiran

2009, dengan sendiri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi 17 UU tentang GTJTK di Indonesia. Perampingan UU iniberdampak pula pada penyeragaman penyebutan gelar“Pahlawan” di masa lalu yang beragam seperti PahlawanKemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Revolusidan Tokoh Nasional. Keragaman sebutan terhadap berbagai gelar“Pahlawan” di Indonesia telah diterbitkan dalam buku : “DaftarWarga Negara RI Yang Menerima Anugerah Pahlawan” yangditerbitkan oleh Sekretariat Militer Presiden Biro Tanda Jasa/Kehormatan (2004). Akibatnya, pemberian GTJTK untuk masa yangakan datang di Indonesia hanya satu macam saja berupa PahlawanNasional yang dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa berupaMedali: (a) Medali Kepeloporan; (b) Medali Kejayaan; dan (c)Medali Perdamaian (Pasal 5) dan/atau Tanda Kehormatan berupa:(a) Bintang; (b) Satyalancana; dan (c) Samkaryanugraha (Pasal6). Selain hanya satu gelar Pahlawan Nasional (Pasal 4 ayat 1 –2), terdapat juga begitu banyak Tanda Jasa dan Tanda Kehormatanyang akan diberikan oleh Presiden kepada orang-orang sipilmaupun militer di Indonesia telah diatur dalam UU GTJTK Bab IIIPasal 4 – 14, sehingga terbuka peluang bagi setiap warga negaraIndonesia yang telah berjasa luar biasa dan mengharumkan namabangsa dan negara untuk diusulkan. Seluruh rakyat NTTmendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi NTT untuk segeramenyelenggarakan seminar guna mengajukan Frans Seda sebagaiPahlawan Nasional mengikuti tata cara pengajuan GTJTK yangtelah diatur dengan jelas dalam Pasal 30 ayat 1 – 3.***

Irigasi NTT Mesti Berbasis Daerah KeringPOS KUPANG Rabu, 9 Desember 2009 | 19:14 WIB

Demikian salah satu harapan yang dititipkan Ir. Piet Djami Rebokepada anggota Komisi V DPR RI, Fary Dj. Francis, dalam diskusiinformal Forum Academia NTT (FAN) di Gedung PWI NTT, Selasa(8/12/2009). Francis memanfaatkan masa reses hingga tanggal4 Januari 2010 untuk menjaring, berdiskusi dan bertemulangsung dengan konstituennya guna menemukan danmerancang agenda dan program yang bisa disuarakan di DPRRI.

Diskusi FAN, Selasa, dihadiri belasan anggota berikut sejumlahmahasiswa. Selain Djami Rebo, mantan anggota DPRD NTT,Pius Rengka, juga menyumbangkan beberapa gagasan untukdiperjuangkan Francis di Senayan.

Djami Rebo mengatakan, selain infrastruktur jalan raya di NTTyang terus diperjuangkan, pembangunan irigasi juga mestilebih keras lagi disuarakan di pusat. Mantan Kadis KimpraswilNTT ini menyambut baik niat baik Francis menjaring danmengumpulkan masukan di sektor infrastruktur untukdiperjuangkan di tingkat pusat.

Djami Rebo mengatakan, selama ini pembangunan irigasi diNTT masih dengan paradigma daerah basah, bukan kering."Tolong perjuangkan agar ada perubahan paradigmamembangun irigasi di NTT. Jangan paradigmanya lahan basahseperti di Jawa, tetapi lahan kering," pinta Djami Rebo kepadaFrancis.

Pembangunan irigasi juga disentil anggota FAN dalam diskusi

karena merupakan sarana yang sangat vital bagi masyakarat didaerah persawahan. Kerap kali juga terjadi, warga lokal tidakdilibatkan dalam merancang pembangunan irigasi. Tak heran, disejumlah areal persawahan, ada irigasi tetapi lahanpersawahan tidak kebagian air.

Ramaikan Laut SawuSelain masalah air/irigasi, infrastruktur lain yang mestidiperjuangkan di pusat adalah perhubungan laut. Menurut PiusRengka, untuk konteks NTT membenahi dan meningkatkansektor perhubungan laut justru menjadi agenda yang jauh lebihurgen.

Pius tidak setuju dengan wacana dan harapan agar Pemda NTTmembeli pesawat sendiri untuk membantu kelancaran mobilitasmanusia di NTT. "Menurut saya, yang paling penting dan sesuaidengan kapasitas rakyat NTT adalah angkutan laut. Karena ituramaikan Laut Sawu dengan kapal feri. Itu jauh lebih pentingdan sesuai dengan kapasitas rakyat NTT, bukan beli pesawat,"kata Pius.

Fary Francis menyambut baik semua masukan yang disuarakan.Dia berharap sebagai wakil rakyat NTT di DPR RI lima tahun kedepan, dia bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakatNTT. "Saya tidak mau muluk-muluk, tetapi coba melakukansesuatu yang berguna hari demi hari, seperti diskusi hari ini.Saya tidak mau berpikir untuk rakyat, tetapi berpikir sebagairakyat," kata Francis yang telah lama malang melintang didunia LSM ini. (len)

Fary Djemy Francis.Pada tanggal 1Oktober 2009dilan-tik menjadiAnggota DPR RIsetelah dipilihsecara langsungoleh masyarakat

dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara TimurII (Timor, Rote, Sabu, Sumba).

Pada periode 2009-2010 ditugaskan olehFraksi GERINDRA menjadi Ketua Poksi FraksiGerindra di Komisi V, Anggota Badan AnggaranDPR RI, Anggota Tim ad Hoc MPR RI, AnggotaPanja Transportasi Komisi V dan AnggotaPanja RUU Perumahan Pemukiman.

Sebelum menjadi Anggota DPR RI, selama limabelas tahun menjadi Fasilitator Masyarakattinggal dan hidup bersama masyarakat danlima tahun terakhir menjadi Direktur INCREASELembaga Kajian & Pemberdayaan Masyarakatdi NTT dan terlibat sebagai In house consult-ant pada beberapa lembaga bantuaninternasional (JICA, UNHCR, GTZ, Plan Int,UNICEF, ii-net Japan, Care Int). Bersama-samadengan 7 (tujuh) orang tokoh kawasan TimurIndonesia seperti Erna Witoelar, Prof.MarwahDaud, PhD, Prof Willy Toisuta,PhD mendirikandan membina lembaga BAKTI sebagaiLembaga Pengetahuan Kawasan Timur Indo-nesia yang berpusat di Makasar.

Tahun 1996 meraih Master ManagementAgribussines (S2) di IPB Bogor, kemudian tahun2003 atas sponshorship dari Kementrian LuarNegeri USA mendapat studi “Peace and Con-flict Resolution” di OHIO University USA. Padatahun 2005 mendapat sponshorship dari Ja-pan International Cooperation Agency (JICA)belajar secara khusus pemberdayaanmasyarakat di bidang “Water Sheet Manage-ment for Community Development”, di SOMNEEDInstitute Andra Pradesh, India. Saat ini sedangmenyelesaikan Program Doktor (S3) IlmuLingkungan di Universitas Indonesia.

Jangan saudara-saudara kecewakan dansakiti hati rakyat, karena sudah terlalu lamarakyat kita hidup dalam kondisi serbaterbatas. Karena itu jadilah teman bagirakyat dan teruslah bersama rakyat,berjuang untuk menjadi manusia Indonesiayang bermartabat di negeri sendiri.

Prabowo SubiantoKetua Dewan Pembina Partai GERINDRA

Fary Francis, saya kenal berasal dari latarbelakang penggiat LSM. Karena ituketenangannya dalam menyimak informasidari mita terkait, responnya yang santunterhadap rencana maupun rekomendasipemecahan masalah dalam bidang tertentubaik ketika berhadapan dengan mitra kerjamaupun di tengah-tengah pembahasandengan para sejawat Komisi V telah turutmenciptakan atmosfir yang menumbuhkansemangat kekompakan dan persaudaraandalam perjuangan membela kepentinganrakyat.

Dra. Yasti Soepredjo MokoagowKetua Komisi V DPR RI

Fary Francis bukan orang baru bagimasyarakat Kobalima Belu NTT. Sebelummenjadi anggota DPR RI, yang bersangkutansudah sering masuk keluar kampungbersama masyarakat. Untuk itu, tidaklahmeng-herankan kalau habitat sebagaipenggiat pemberdayaan masyarakat yangmelekat selama ini terus berpengaruh hinggamenjadi anggota DPRI RI.

Martinus LuanKepala Desa Lakekun Barat - Kec. Kobalima-Kab. Belu - NTT