Upload
trananh
View
244
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
BUKU 1
PEDOMAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SURVEI BIAYA HIDUP 2012
BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Umum 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Cakupan Materi 2
1.4 Ruang Lingkup 2
1.5 Landasan Hukum 3
1.6 Pembentukan Task Force 3
1.7 Kegiatan 2011-2014 dan Tambahan Kota IHK 3
1.8 Jadwal Kegiatan SBH 2012 di tahun 2011 s.d 2013 5
1.9 Dokumen yang Digunakan 6
1.10 Alur Daftar Isian SBH 2012 9
BAB II. ORGANISASI LAPANGAN 11
2.1 Struktur Organisasi 11
2.2 Tugas dan tanggung Jawab 14
BAB III. METODOLOGI 25
3.1 Kerangka Sampel 25
3.2 Desain Sampel 25
3.3 Sample Size 29
3.4 Peta Blok Sensus (SP2010-WB) 31
3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS) 31
3.6 Pemilihan Sampel Rumahtangga 31
3.7 Mekanisme Pemutakhiran Rumahtangga 32
3.8 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga (Daftar VSEN12.P dan VSEN12.DSRT) 33
3.9 Petunjuk pengunaan Program Pemutahiran dan Penarikan sampel ruta
SBH dan Susenas 2012 di Kota SBH 40
BAB IV. PENGOLAHAN 46
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kebutuhan Blok Sensus, Petugas dan Instruktur Nasional SBH 2012 49
Lampiran 2 : Daftar VSEN12.P 51
Lampiran 3 : Daftar VSEN12.DSRT untuk Blok Sensus yang dicacah dengan daftar
VSEN12.K dan VSEN12.M1 54
Lampiran 4 : Bagan Team SBH 57
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 1
PENDAHULUAN
1.1 Umum
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik
(BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK
atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang
kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
Salah satu bahan dasar penghitungan IHK adalah Survei Biaya Hidup (SBH). SBH pertama
kali dilakukan pada tahun 1977/1978. Saat ini IHK dihitung berdasarkan SBH tahun 2007, yang
merupakan survei yang ke-5 sejak pertama kali dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan
teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan
barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku
masyarakat yang mampu mengubah pola konsumsi masyarakat, paket komoditas (commodity basket)
dan diagram timbang hasil SBH 2007 diperkirakan sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan
keadaan sekarang secara tepat yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut.
Siklus 5 tahunan, pada tahun 2012, BPS telah merancang SBH dengan tujuan untuk
menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan IHK. Sementara itu,
BPS juga melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang bertujuan untuk
mengumpulkan data pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan serta karakteristik sosial
ekonomi yang sama dengan SBH. Agar kedua survei tersebut lebih berdayaguna, efisien dan hasil
yang dicapai lebih berkualitas, maka mekanisme kerja SBH 2012 diintegrasikan dengan SUSENAS
khususnya untuk Blok Sensus yang terdapat di daerah perkotaan (urban area). Pelaksanaan SBH
2012 maupun SUSENAS ini dilaksanakan secara triwulanan.
SBH 2012 yang diintegrasikan dengan SUSENAS dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33
ibukota provinsi dan 49 kabupaten/kota. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota lama
dan 16 merupakan kota baru. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan
sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumahtangga sebanyak 136.080 rumahtangga.
Dengan demikian, dalam setiap triwulan terdapat sampel sebanyak 3.402 Blok Sensus dengan total
sampel 34.020 rumahtangga
BAB
I
2 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.2 Maksud dan Tujuan
SBH 2012 adalah survei pengeluaran konsumsi rumahtangga di daerah perkotaan
(urban area), yang dimaksudkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan
penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK.
Tujuan dari SBH 2012 secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh paket komoditas dan diagram timbang untuk memperbaharui IHK.
2. Mendapatkan data dasar nilai konsumsi (NK0 ).
3. Mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi rumahtangga perkotaan.
4. Melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan pendapatan nasional dan regional.
5. Digunakan sebagai bahan penelitian pasar, analisis permintaan barang dan jasa serta
analisis lainnya.
1.3 Cakupan Materi
Data yang dikumpulkan dalam SBH 2012 antara lain mencakup:
1. Pengeluaran rumahtangga yang dikelompokkan menurut sifat, jenis dan macam barang
dan jasa yang dikonsumsi.
2. Pengeluaran non konsumsi dan lain-lain pembayaran, antara lain pengeluaran untuk pajak
penghasilan, asuransi jiwa dan pesta.
3. Pengeluaran untuk barang-barang modal usaha, seperti pembelian ternak, bibit tanaman
dan kendaraan untuk usaha.
4. Pendapatan/penerimaan rumahtangga.
5. Keterangan sosial demografi, antara lain jenis kelamin, umur, pendidikan, kegiatan
ekonomi dan status pekerjaan.
6. Keterangan tentang kondisi bangunan dan fasilitas tempat tinggal yang dikaitkan dengan
pengeluaran rumahtangga untuk keperluan perumahan/tempat tinggal.
1.4 Ruang lingkup
SBH 2012 dilaksanakan di 82 kabupaten/kota (33 ibukota Provinsi dan 49 kota/kabupaten).
Dari 82 kabupaten/kota tersebut 66 merupakan kota lama dan 16 merupakan kota baru. Cakupan
jumlah sampel rumahtangga sebanyak 136.080 rumahtangga yang tersebar di 13.608 Blok Sensus,
dimana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 34.020 rumahtangga.
Dalam survei ini tidak dicakup:
1. Rumahtangga khusus
2. Rumahtangga Corps Diplomatic (CD)
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 3
Adapun dasar pemilihan kota IHK yang baru berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Pengeluaran per kapita, Letak Geografis, dan pertimbangan lain, serta berbagai usulan dari
BPS provinsi, BPS kota, dan walikota setempat. Tambahan 16 kota baru tersebut, mencakup:
1. Meulaboh 9. Cilacap
2. Bukit Tinggi 10. Banyuwangi
3. Tembilahan 11. Singaraja
4. Bungo 12. Tabalong
5. Lubuk Linggau 13. Bulukumba
6. Tanjung Pandan 14. Bau-Bau
7. Metro 15. Tual
8. Kudus 16. Merauke
1.5 Landasan Hukum
Landasan hukum pelaksanaan SBH 2012 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat
Statistik.
3. Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan, keputusan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan Survei Biaya Hidup
2012.
1.6 Pembentukan Task Force
Bila diperlukan dan dimungkinkan dari biaya yang telah disediakan untuk menyelesaikan
tugas pencacahan rumahtangga yang sulit dikunjungi, maka BPS Daerah dapat membentuk Tim
Khusus (Task force).
1.7 Kegiatan SBH tahun 2011 sampai dengan 2013
Survei Biaya Hidup tahun 2012 diselenggarakan mulai tahun anggaran 2011 hingga 2013.
Kegiatan Tahun 2011
Pada tahun 2011 dilaksanakan uji coba pengintegrasian Susenas dan SBH di 7 kota (Medan,
Jakarta Selatan, Kudus, Denpasar, Sampit, Bulukumba, dan Tual), dan persiapan survei yang meliputi,
pelatihan instruktur nasional dan petugas (khusus untuk petugas updating dan pencacahan komoditas
non makanan), updating blok sensus (Daftar VSEN12.P), data entry hasil updating, dan pemilihan
sampel rumahtangga (Daftar VSEN12.DSRT).
4 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kegiatan Tahun 2012
Tahun 2012 merupakan tahun pelaksanaan seluruh kegiatan SBH dalam setahun penuh,
yang diawali dengan pelatihan instruktur nasional dan petugas (pencacahan komoditas makanan dan
variabel sosial ekonomi) pada awal tahun, selanjutnya diikuti dengan pencacahan komoditas non
makanan secara bulanan (Daftar VSEN12.BL dan BLp), pencacahan sosial ekonomi rumah tangga
(Daftar VSEN12.K), dan komoditas makanan (VSEN12.HR dan HRp, Daftar VSEN12.LK, serta
VSEN12.M1) secara triwulanan selama Januari-Desember 2012. Selain itu juga dilaksanakan
pencacahan harga beberapa komoditas (di kota IHK baru) dan komoditas tambahan (di kota IHK
lama) dan dilakukan penelitian titik transaksi harga konsumen (Study Point of Purchase) guna
mempersiapkan dan memperoleh informasi yang akurat tentang responden survei harga konsumen di
masa datang.
Seluruh kegiatan pencacahan di atas langsung diikuti dengan pengolahan datanya di masing-
masing kabupaten/kota, yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2013.
Kegiatan Tahun 2013
Pengolahan hasil pencacahan rumah tangga SBH terus berlangsung, dan pelaksanaan survei
volume penjualan komoditas spesifik. Hasil pengolahan data SBH selanjutnya akan didiskusikan
secara bersama-sama 82 kabupaten/kota melalui pelaksanaan beberapa workshop, yang akhirnya
akan dihasilkan nilai konsumsi, paket komoditas, dan diagram timbang (bobot masing-masing
komoditas) untuk masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, juga akan ditentukan kualitas dari
masing-masing komoditas terpilih, yang selanjutnya akan digunakan sebagai spesifikasi komoditas
yang akan dimonitor harganya secara periodik untuk penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)
setiap bulannya dengan tahun dasar 2012.
Hasil final pelaksanaan SBH 2012 akan direlease tahun 2013.
Anggaran Kegiatan SBH
Persiapan pelaksanaan SBH 2012 yang meliputi kegiatan pelatihan instruktur
nasional (Innas), pelatihan petugas di daerah, updating listing blok sensus dan pemilihan sampel
rumah tangga untuk pelaksanaan triwulan I 2012, pencetakan dokumen (kuesioner/daftar dan buku
pedoman), serta pengadaan peralatan untuk pelatihan dan pelaksanaan lapangan triwulan I 2012
dilakukan pada tahun 2011 dengan anggaran pusat tahun 2011 yang di SKPA (Surat Kuasa
Pengguna Anggaran) kan ke daerah. Sedangkan untuk kegiatan selanjutnya akan menggunakan
anggaran dari mata anggaran SBH tahun 2012.
Segala sesuatu yang menyangkut anggaran agar mengikuti Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Tatacara pengadministrasian surat
pertanggungjawaban agar sesuai dengan akunnya dan mengikuti peraturan pengelolaan administrasi
keuangan.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 5
1.8 Jadwal Kegiatan SBH 2012 pada tahun 2011 s.d awal 2013
A. Perencanaan dan Persiapan Jadwal
1. Workshop Intama 4 – 6 Oktober 2011
2. Pelatihan Innas (Updating Blok Sensus dan pencacahan -
Buku Catatan Bulanan )
7-10 November 2011
3. Pelatihan petugas (Updating Blok Sensus dan pencacahan -
Catatan Buku Bulanan)
14 - 26 November 2011
B. Pelaksanaan Pelatihan SBH 2012
1. Pelatihan Innas (Pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR dan VSEN12.M1)
Januari 2012
2. Pelatihan Petugas Pencacahan daftar VSEN12.K,
VSEN12.HR dan VSEN12.M1
Januari 2012
3. Pelatihan Innas Pengolahan SBH 2012 Januari 2012
4. Pelatihan Petugas Pengolahan Januari 2012
C. Pelaksanaan Lapangan
1. Updating Blok Sensus Terpilih -Triwulan I 28 Nov – 3 Des 2011
-Triwulan II Minggu III Februari 2012
-Triwulan III Minggu III Mei 2012
-Triwulan IV Minggu III Agustus 2012
2. Entri Hasil Updating dan pengambilan
sampel Rumahtangga terpilih
-Triwulan I 5 – 10 Desember 2011
-Triwulan II Minggu IV Februari 2012
-Triwulan III Minggu IV Mei 2012
-Triwulan IV Minggu IV Agustus 2012
3. Pencacahan Buku Catatan Bulanan
(VSEN12.BL)
-Triwulan I Januari – Maret 2012
-Triwulan II April – Juni 2012
-Triwulan III Juli – September 2012
-Triwulan IV Oktober – Desember 2012
4. Pencacahan dengan Daftar VSEN12.K,
VSEN12.HR dan VSEN12.M1
-Triwulan I Maret 2012
-Triwulan II Juni 2012
6 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
-Triwulan III September 2012
-Triwulan IV Desember 2012
5. Entri Data daftar VSEN12.BL, VSEN12.K,
VSEN12.LK dan VSEN12.M1
-Triwulan I April 2012
-Triwulan II Juli 2012
-Triwulan III Oktober 2012
-Triwulan IV Januari 2013
6.
Pengiriman Hasil pengolahan SBH 2012
dari BPS Daerah ke BPS Pusat
-Triwulan I Minggu II Mei 2012
-Triwulan II Minggu II Agustus 2012
-Triwulan III Minggu II Nopember 2012
-Triwulan IV Minggu II Februari 2013
7. Pencacahan Harga Komoditas kota baru (Sister City) Januari – Desember 2012
8. Refreshing Petugas Juni 2013
1.9 Dokumen yang Digunakan
A. Buku Pedoman
No. Nama Buku Uraian Digunakan oleh
1. Buku 1 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Kepala BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Buku 2 Pedoman Pencacahan VSEN12.BL dan Updating
Blok Sensus Serta Pengawasannya
Pengawas dan
Pencacah
3. Buku 3 Pedoman Pencacahan VSEN12.K Dan VSEN12.M1 Pencacah
4. Buku 4 Pedoman Pengawasan VSEN12.K Dan VSEN12.M1 Pengawas
5. Buku 5 Master Kode Jenis Barang Pengawas
6. Buku 6 Pedoman Pengolahan VSEN12.BL dan VSEN12.M1 Pengawas dan Operator
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 7
B. Daftar isian/Kuesioner
No. Nama daftar Uraian Digunakan
oleh
Disimpan
di Keterangan
1. VSEN12.P Daftar pemutakhiran muatan rumahtangga dalam Blok Sensus
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Diprint di daerah dan hasil entri VSEN12.P dikirim ke BPS-RI (softcopy)
2. VSEN12.DSRT Daftar sampel rumahtangga terpilih
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Diprint di daerah
3. Peta Blok Sensus SP2010-WB
Wilayah tugas pencacah Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Diprint di daerah
4. VSEN12.BL Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi rumahtangga (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan non konsumsi secara bulanan
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
5. VSEN12.BLp Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi anggota rumahtangga dewasa (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan non konsumsi secara bulanan.
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
6. VSEN12.K Daftar ini digunakan untuk mencatat keterangan pokok ruta dan anggota ruta yang meliputi keterangan demografi, kriminalitas, sosial ekonomi, dan sebagainya.
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
7. VSEN12.M1 Daftar ini digunakan untuk mencatat konsumsi dan pendapatan/penerimaan rumahtangga.
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
8 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lanjutan
8. VSEN12.HR Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi rumahtangga (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
9. VSEN12.HRp Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi anggota rumahtangga dewasa (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
10. VSEN12.KK Daftar ini untuk mengkonversi satuan jenis barang dari satuan standar ke satuan setempat. Daftar ini juga digunakan untuk memperoleh nilai perkiraan dari jenis barang yang bukan berasal dari pembelian (lainnya)
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
11. VSEN12.LK Daftar ini merupakan Rekapitulasi pengeluaran rumahtangga mengenai konsumsi bahan makanan, makanan, jadi ,minuman, rokok dan tembakau selama seminggu (daftar VSEN12.HR, VSEN12.HRp ) .
Pengawas dan Pencacah
BPS Kab/Kota
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 9
1.10 Alur Daftar Isian SBH 2012
Cat
atan
1)
Pel
aksa
naan
Upd
atin
g B
lok
Sen
sus,
Pen
caca
han
VS
EN
12.B
L &
VS
EN
12.B
Lp, V
SE
N12
.K, V
SE
N12
.M1
, VS
EN
12.H
R &
VS
EN
12.H
Rp
dan
VS
EN
12.L
K d
ilaku
kan
oleh
sat
u
oran
g pe
ncac
ah y
ang
sam
a, w
aktu
yan
g be
rbed
a.
2)
Pen
gola
han
data
Ent
ri D
afta
r V
SE
N12
.P, V
SE
N12
.BL
& V
SE
N12
.BLp
, VS
EN
12.K
, VS
EN
12.M
1 , V
SE
N12
.LK
dila
kuka
n di
BP
S K
abup
aten
/Kot
a
ALU
R D
AFT
AR
ISIA
N S
BH
201
2
Daf
tar
VS
EN
12.
DS
BS
(BP
S R
I)
Pen
arik
an
sam
pel
(IPD
S)
Ent
ri U
pdat
ing
(Pen
caca
h)
Daf
tar V
SE
N12
.
DS
RT
(Pen
gaw
as)
Upd
atin
g B
S te
rpili
h/
Daf
tar V
SE
N12
.P
(Pen
caca
h)
Ent
ri D
afta
r
VS
EN
12.B
L,
VS
EN
12.K
,
VS
EN
12.M
1,
VS
EN
12.L
K
(IPD
S)
Daf
tar
VS
EN
12.L
K
(Pen
caca
h)
Dia
gram
Tim
bang
(BP
S R
I)
Pak
et K
omod
itas
(BP
S R
I/Dae
rah)
IHK
Tahu
n
Das
ar 2
012
(BP
S R
I)
Daf
tar
VS
EN
12.K
K
(Pen
gaw
as)
P U B L I K A S I
Daf
tar
VS
EN
12.B
L &
VS
EN
12.B
Lp
(Pen
caca
h)
Daf
tar
VS
EN
12.K
(Pen
caca
h)
Daf
tar
VS
EN
12.M
1
(Pen
caca
h)
Daf
tar
VS
EN
12.H
R &
VS
EN
12.H
Rp
(Pen
caca
h)
Pen
gaw
as
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 11
ORGANISASI LAPANGAN
2.1 Struktur Organisasi
Struktur organisasi lapangan SBH 2012 dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan SBH 2012
dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan berbagai unit teknis di BPS pusat dan
daerah. Setiap unsur dalam organisasi yang disusun harus mengetahui dan melaksanakan tugas,
tanggung jawab, dan wewenang serta haknya masing-masing.
Struktur organisasi ini dibuat berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagaimana
disajikan pada gambar 1 .
Struktur organisasi dikelompokkan menjadi Pengarah, Penanggung Jawab Pusat, Operasional
Pusat, Operasional Provinsi, dan Operasional Kabupaten/Kota.
Tingkat Pusat
1) Pengarah adalah Kepala BPS-RI, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang
Statistik Sosial, dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.
2) Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Harga dan Direktur Statistik Kesejahteraan
Rakyat. Penanggung jawab metodologi survei adalah Direktur Pengembangan Metodologi
Sensus dan Survei. Penanggung jawab pengolahan survei adalah Direktur Sistem Informasi
Statistik.
3) Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, Kepala
Subdirektorat Statistik Rumahtangga, dibantu anggota lainnya mencakup kepala subdirektorat
dan kepala seksi dari direktorat terkait.
Tingkat Daerah
1) Penanggung jawab SBH 2012 di tingkat Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi
2) Penanggung jawab survei di tingkat Kabupaten/ Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota.
3) Penanggung jawab teknis daerah adalah Kepala Bidang Statistik Distribusi, Kepala Bidang
Statistik Sosial dan Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi.
4) Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha
5) Instruktur Nasional adalah Kepala Seksi Distribusi BPS Kabupaten/Kota.
6) Pewawancara responden adalah Pencacah.
7) Pengawasan lapangan adalah Pengawas.
BAB
II
14 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas Direktur Statistik Harga
1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan.
2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan SBH.
3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.
4) Menyusun jadwal kegiatan.
5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Tugas Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan.
2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Susenas.
3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.
4) Menyusun jadwal kegiatan.
5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Tugas Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
1) Bertanggung jawab atas Metodologi Survei
2) Mengirimkan daftar sampel ke BPS Provinsi sebelum pelaksanaan pelatihan dan lapangan.
3) Menentukan jumlah petugas pencacah dan pengawas.
4) Memberikan tanggapan mengenai penggantian sampel.
5) Memonitor ketersediaan sketsa peta desa/kelurahan (SP2010-WA ) dan sketsa peta blok
sensus hasil listing SP2010 (SP2010-WB).
Tugas Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS)
1) Bertanggung jawab atas pengolahan data baik di pusat maupun di daerah
2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengolahan SBH dan Susenas
3) Menyusun rencana pengolahan survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.
4) Menyusun jadwal kegiatan pengolahan
5) Membuat laporan perkembangan pengolahan data.
Tugas Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen dan
Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga
1) Menyusun anggaran kegiatan.
2) Menyusun kuesioner dan buku pedoman.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 15
3) Mengatur pengadaan dan pengiriman dokumen.
4) Merancang dan mengatur kegiatan supervisi dan pelatihan.
6) Membuat laporan teknis pelaksanaan.
7) Menyusun publikasi.
Tugas Kepala Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data dan
Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data
1) Menyusun sistem dan program pengolahan.
2) Mendistribusikan sistem dan program pengolahan ke daerah.
3) Mengadakan pelatihan instruktur pengolahan.
4) Memantau pelaksanaan pengolahan data yang dilaksanakan di pusat dan daerah.
5) Menerima hasil pengolahan dari daerah.
6) Mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan.
7) Menyajikan hasil pengolahan.
Tugas Kepala Subdirektorat Statistik Pengembangan Desain Sensus & Sensus dan
Kepala Subdirektorat Statistik Pengembangan Kerangka Sampel
1) Membuat rancangan Survei Biaya Hidup yang terintegrasi dengan Susenas.
2) Menentukan jumlah petugas dan pencacah.
3) Melakukan penarikan sampel Blok sensus.
4) Membuat Sistem Pengolahan Pemutakhiran dan Penarikan sampel rumahtangga.
5) Memberikan tanggapan mengenai penggantian sampel.
6) Menghitung faktor pengali (penimbang) untuk keperluan Estimasi
Tugas Kepala BPS Provinsi
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan SBH dan Susenas di tingkat provinsi
2) Menginstruksikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan teknis dan administrasi kepada
masing-masing penanggung jawab di BPS Provinsi.
3) Memonitor dan mengevaluasi proses pencetakan dokumen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pelatihan maupun pelaksanaan. Pencetakan dokumen meliputi dokumen untuk kegiatan triwulan 1, 2 , 3 dan 4.
4) Menentukan susunan petugas, organik BPS atau non organik BPS yang berkaitan dengan ketentuan upah kinerja di BPS Provinsi.
5) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di daerah.
6) Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan.
16 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tugas Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi
1). Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan SBH 2012 baik teknis maupun non teknis.
2). Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan petugas SBH 2012 di daerah.
3). Mengusahakan agar pelaksanaan SBH 2012 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan.
4). Menanggulangi masalah teknis dan administrasi yang mengganggu kelancaran pelaksanaan SBH 2012.
5). Menjaga agar data yang didapat di lapangan bermutu tinggi dan benar-benar mencerminkan gambaran sosial ekonomi daerah yang bersangkutan.
6). Terhadap masalah khusus, didiskusikan dengan Kepala Seksi Statistik HK/HPB dan Kepala Seksi Statistik Distribusi, ketua editor dan pengawas, untuk dicarikan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya, kemudian melaporkan kepada Kepala BPS Provinsi.
7). Membantu Kepala BPS Provinsi membentuk taskforce khusus bila dipandang perlu untuk pencacahan rumahtangga yang sulit dikunjungi/ dicacah (rumahtangga elit, orang asing, dsb).
8). Bekerja sama dengan Kabid IPDS dalam mengatur pengolahan hasil SBH 2012 di masing-masing kabupaten/kota sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
9). Mengevaluasi hasil pengolahan bersama Kepala Bidang Statistik Sosial sebelum dikirim oleh Kepala Bidang IPDS ke BPS RI.
10). Mengatur pengiriman dokumen dan hasil pengolahan di daerah ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
11). Mengamankan dan melindungi kelancaran pelaksanaan SBH 2012 di daerah.
Tugas Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi
1) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, menyeleksi pencacah dan pengawas untuk setiap kabupaten/kota.
2) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu mengatur pendistribusian dokumen.
3) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu merencanakan dan melaksanakan pengawasan lapangan.
4) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei
5) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, mengevaluasi hasil pengolahan sebelum dikirim oleh Kepala Bidang IPDS ke BPS RI.
Tugas Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi
1) Mengatur dan melaksanakan pengolahan di daerah.
2) Berkoordinasi dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Bidang Statistik Sosial
dalam melaksanakan pengolahan data
3) Mengirim hasil entri data Updating Ruta, Buku Catatan Bulanan dan M1 setelah dievaluasi
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 17
oleh Kabid Statistik Distribusi dan Kabid Statistik Sosial ke Subdit Pengembangan Basis Data.
Tugas Kepala Seksi Statistik HK/HPB (Provinsi)
1) Sebagai Instruktur Nasional (Innas), mengikuti pelatihan
2) Mengajar materi pelatihan kepada pengawas dan pencacah
3) Mengkoordinir pengawas dan pencacah baik untuk updating blok sensus & pengambilan sampel rumah tangga, pencacahan buku bulanan, pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, dan VSEN12.M1
4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Sosial dalam penyelesaian masalah teknis di lapangan
5) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi IPDS dalam pengolahan data
6) Berkoordinasi dengan Kasubag Tata Usaha dalam mengatur alokasi dokumen
7) Mengevaluasi hasil pengolahan data bersama dengan Kepala Seksi Statistik Sosial
8) Mengkoordinir pencacahan data harga untuk komoditas baru selama tahun 2012
9) Bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga bulanan untuk penghitungan IHK ke depannya
Tugas Kepala BPS Kabupaten/Kota
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan SBH dan Susenas di tingkat kabupaten/kota
2) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA, print out sketsa peta SP2010-WB hasil listing SP2010, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya dan pendanaan.
3) Melakukan pengecekan awal blok sensus terpilih di daerahnya sesuai daftar sampel.
4) Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat pelatihan.
5) Mengalokasikan beban tugas kepada masing-masing petugas berdasarkan banyak blok sensus terpilih dan jumlah petugas.
6) Mengawasi pelaksanaan lapangan dalam rangka mengevaluasi prosedur pelaksanaan lapangan dan penerapan konsep/definisi yang digunakan.
7) Mengirim hasil pengolahan ke BPS Provinsi.
8) Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kepada penanggung jawab survei tingkat provinsi.
9) Menerima sketsa peta WB hasil kerja petugas untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pemutakhiran peta yang akan datang.
10) Membuat kontrak kerja dengan petugas yang berasal dari non organik BPS minimial satu tahun.
18 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kepala Seksi Statistik Distribusi (Kab/Kota)
1) Sebagai Instruktur Nasional (Innas), mengikuti pelatihan
2) Mengajar materi pelatihan kepada pengawas dan pencacah
3) Mengkoordinir pengawas dan pencacah baik untuk updating blok sensus & pengambilan sampel rumah tangga, pencacahan buku bulanan, pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, dan VSEN12.M1
4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi IPDS dalam pengolahan data
5) Mengevaluasi hasil pengolahan data bersama dengan Kepala Seksi Statistik Sosial
6) Mengkoordinir pencacahan data harga untuk komoditas baru selama tahun 2012
7) Bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga bulanan untuk penghitungan IHK ke depannya
Persyaratan Petugas Lapangan
Petugas lapangan SBH 2012 terdiri atas Pengawas dan Pencacah. Pengawas diutamakan
staf di BPS Kabupaten/Kota (termasuk KSK) yang telah berpengalaman dalam SBH atau Susenas
modul konsumsi. Bagi mereka yang ditunjuk sebagai Pengawas, maka selain persyaratan-persyaratan
tersebut di atas diperlukan pula tambahan persyaratan lain, yaitu:
(a) mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW setempat, serta membuka
jalan/meminta izin agar pencacah dapat melakukan wawancara, (b) mampu menyusun rencana kerja
dan memimpin 2 orang petugas pencacah untuk melaksanakan pencacahan, (c) mampu memecahkan
persoalan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan, (d) siap untuk menggantikan
tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, dan (e) bertanggung
jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan semua petugas pencacah yang berada di bawah
koordinasinya.
Secara umum, seluruh petugas lapangan hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan D3 ke atas).
Berpengalaman sebagai petugas survei/penelitian, diutamakan yang berpengalaman sebagai petugas SBH atau Susenas modul konsumsi.
Siap untuk bekerja dan mentaati peraturan/kesepakatan yang telah ditentukan
Tugas Pengawas Updating Blok Sensus (VSEN12.P) dan Buku Bulanan (VSEN12.BL)
1) Menerima wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh BPS Kabupaten/Kota.
2) Menerima daftar rumah tangga (VSEN12.P) untuk dimutakhirkan.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 19
3) Membagi tugas pemutakhiran rumah tangga kepada setiap pencacah.
4) Memeriksa hasil pemutakhiran rumah tangga.
5) Menyerahkan daftar rumah tangga hasil pemutakhiran kepada Seksi IPDS Kabupaten/Kota.
6) Beberapa petugas yang ditunjuk membantu Kasie Diatribusi dalam pengambilan sampel
rumahtangga terpilih di setiap blok sensus.
7) Mencetak daftar VSEN12.DSRT
8) Mendistribusikan dokumen pencacahan sesuai dengan beban masing-masing pencacah.
9) Menerima sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA dan print out speta SP2010-WB hasil
listing SP2010 dari Seksi IPDS.
10) Mendistribusikan print out peta SP2010-WB hasil listing sesuai lokasi tugas pencacah.
11) Bersama pencacah mengenali batas blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya.
12) Mengatur kegiatan perjalanan ke lokasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum kegiatan
lapangan dimulai.
13) Mendampingi dan mengevaluasi kinerja pencacah sejak awal pelaksanaan lapangan,
sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi bisa dihindari sedini mungkin.
14) Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pencacah dalam pelaksanaan
lapangan. Khusus menyangkut konsep dan definisi, mengacu pada buku pedoman atau
penegasan-penegasan yang diberikan selama pelatihan.
15) Memantau kualitas data dengan melakukan pengecekan langsung, dan mengkonfirmasi
kuesioner yang telah diisi pencacah ke responden.
16) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa kewajaran dan konsistensi
isian, serta melakukan koreksi dan memberitahukan kesalahan yang dilakukan pencacah.
17) Memberitahukan lokasi tugas dari waktu ke waktu kepada BPS Kabupaten/Kota agar mudah
dipantau.
18) Menjaga semangat dan kerja sama yang tinggi sesama petugas.
19) Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan lapangan termasuk Sketsa Peta Desa
SP2010-WA dan Sketsa Peta Blok Sensus SP2010-WB ke BPS Kabupaten/Kota.
20) Memeriksa Hasil Pencacahan daftar VSEN12.BL dan VSEN12.BLp.
21) Memberi kode komoditi pada Daftar VSEN12.BL dengan menggunakan Master kode Jenis
Barang
Tugas Pengawas Kor (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR), dan M1 (VSEN12.M1)
1) Mengatur tugas Pencacah dalam lingkup kerjanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2) Meminta secara bertahap hasil pencacahan yang telah diselesaikan Pencacah agar
pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal.
20 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3) Memeriksa hasil kerja Pencacah dengan cermat dan meneliti konsistensi isian setiap blok dan
antar blok dalam masing-masing daftar
4) Menghitung dan mengisi Blok Ringkasan Neraca Pendapatan/ Penerimaan/ Pengeluaran
Rumahtangga daftar VSEN12.M1
5) Menugaskan Pencacah untuk melakukan kunjungan ulang (revisit) apabila data dianggap
masih meragukan dan melaporkan kepada Kepala Seksi Statistik Distribusi/Kepala Seksi
Statistik HK/HPB.
6) Meneliti pemindahan isian Daftar VSEN12.HR dan daftar VSEN12.HRP ke dalam daftar
VSEN12.LK dan daftar VSEN12.M1.
7) Melakukan penelitian ke pasar/tempat rumahtangga biasa berbelanja untuk mendapatkan
konversi satuan setempat ke satuan standar beberapa komoditi dengan menggunakan
timbangan dan daftar VSEN12.KK, kemudian memberikan daftar tersebut kepada Petugas
yang dibawahi.
8 Menyerahkan kepada Petugas daftar VSEN12.BL pencacahan sebelum dipindah ke dalam
daftar VSEN12.M1.
9) Menyerahkan semua daftar yang telah terisi dan diperiksa secara bertahap kepada Ketua
Editor atau Kepala Seksi Statistik Distribusi/Kepala Seksi Statistik HK/HPB, sehingga editing
dapat dilakukan secara bertahap.
10) Memperhatikan masalah non teknis agar tidak mengganggu masalah teknis, sehingga tugas
Pencacah dapat berlangsung lancar. Dalam hal-hal yang tak terduga misalnya: kecelakaan,
sakit mendadak, dll, Pengawas harus cepat mengambil alih atau mengatur tugas Pencacah
tersebut.
Pengawas bertanggung jawab membangun motivasi di antara pencacah, sehingga mereka bekerja
dengan semangat yang tinggi. Untuk mencapai hal ini Pengawas harus berusaha agar Pencacah:
1) Memahami sepenuhnya tentang hasil yang harus dicapai.
2) Menerima petunjuk Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
3) Menerima penghargaan sesuai dengan hasil kerjanya.
4) Memberi dorongan untuk meningkatkan hasil dan mutu pekerjaannya.
5) Menciptakan suasana kerja yang tenang dan aman.
Dalam melakukan tugas bersama Pencacah, seyogyanya Pengawas mengikuti beberapa petunjuk di
bawah ini:
1) Sebaiknya Pencacah diajak berunding dalam pengambilan keputusan dalam segala hal yang
berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan lapangan. Dalam hal ini Pengawas harus
bersikap tegas dan keputusan yang diambil harus dihormati oleh Pencacah.
2) Jika petugas melakukan kesalahan, usahakan agar diberikan dalam suasana bersahabat dan
tidak ada orang lain. Dengarkan penjelasan Pencacah, tunjukkan keinginan untuk
membantunya, dan bahas masalah yang dihadapi.
3) Jika Pencacah mengeluh, dengarkan dengan sabar. Cobalah untuk mengatasi persoalan
tersebut.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 21
4) Usahakan untuk menanamkan semangat bekerja.
5) Pengawas sama sekali tidak boleh memperlakukan salah seorang Pencacah berbeda dari
yang lain.
6) Usahakan untuk selalu berada dalam suasana kekeluargaan, bersahabat dan tidak kaku.
Gunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Tidak ada gunanya mengkritik sesuatu
tanpa memberikan contoh yang baik.
7) Pengawas harus selalu tepat waktu, bersemangat dan berdedikasi agar Pencacah meniru
sikap tadi. Pengawas tidak boleh memberi kesan bahwa seseorang bekerja lebih ringan atau
mendapat perlakuan yang lebih dari petugas lainnya, karena hal tersebut bisa menimbulkan
rasa tidak puas.
Tugas Pencacah
Petugas pencacah SBH 2012 adalah yang melaksanakan pencacahan dilapangan mulai dari
pencacahan Updating Blok Sensus (VSEN12.P) & Buku Bulanan (VSEN12.BL), Pencacah KOR
(VSEN12.K), HR (VSEN12.HR) , dan M1 (VSEN12M1). Pencacah diusahakan staf Organik BPS
daerah yang minimal telah berpengalaman melaksanakan sensus/survei. Bila tidak mencukupi
maka ditambah pencacah Mitra (wanita) yang berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan
D3 ke atas).
Tugas Pencacah Updating Blok Sensus (VSEN12.P) & Buku Bulanan (VSEN12.BL)
1) Mengikuti pelatihan.
2) Mengenali lokasi batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menggunakan sketsa peta blok sensus.
3) Melakukan Updating blok sensus di blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menggunakan Daftar VSEN12.P sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4) Mendaftar rumahtangga di blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menggunakan Daftar VSEN12.BL sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5) Mencacah, menyerahkan dan mengambil buku catatan bulanan kepada rumahtangga
terpilih (daftar VSEN12.BL dan VSEN12.BLP).
6) Jika ada masalah teknis yang dijumpai pada saat Updating blok sensus, segera dilaporkan
kepada Pengawas.
7) Mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.
8) Melakukan pemeriksaan kembali kebenaran dan kewajaran isian Daftar VSEN12.BL
sebelum diserahkan kepada Pengawas dan menyerahkan hasil pencacahan tersebut
secara bertahap untuk setiap blok sensus yang telah diselesaikan agar Pengawas dapat
langsung melakukan pengambilan sampel.
9) Memberikan keterangan selengkap mungkin tentang hal-hal yang diminta oleh Pengawas
dan Kepala Seksi Statistik Distribusi atau Kepala Seksi Statistik HK/HPB.
10) Melakukan kunjungan ulang bila ditugaskan oleh Pengawas
22 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tugas Pencacah KOR (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR), dan M1 (VSEN12.M1)
1) Mengikuti pelatihan.
2) Memperhatikan dengan seksama petunjuk-petunjuk pada pedoman pengisian daftar isian.
3) Melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada rumahtangga
dengan menggunakan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, VSEN12.HRP, dan VSEN12.M1.
4) Mengatur hari-hari kunjungan ke rumahtangga yang sesuai jadwal dan selalu berhubungan
dengan Pengawas, terutama bila mengalami kesulitan.
5) Memeriksa kembali kewajaran, kebenaran dan konsistensi terhadap data yang sudah
diisikan dalam isian daftar VSEN12.M1 dan daftar lainnya yang terkait sebelum diserahkan
kepada Pengawas dan menyerahkan hasil pencacahan tersebut secara bertahap.
6) Melakukan kunjungan ulang bila ditugaskan oleh Pengawas.
7) Memberi keterangan selengkap mungkin tentang hal-hal yang perlukan oleh Pengawas,
Ketua Editor (Kepala Seksi IPDS) dan Kepala Bidang Statistik Distribusi.
8) Meneliti setiap jawaban responden khususnya yang bertalian dengan
pendapatan/penerimaan dan pengeluaran rumahtangga.
9) Menjaga penampilan agar mendapat kesan yang baik bagi responden selama melakukan
survei/pencacahan, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan responden.
Editor
Editor adalah petugas editing yang dipilih dengan pertimbangan menguasai materi teknis SBH
2012, mempunyai tingkat ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Editor bisa dari staf BPS daerah atau
mitra statistik.
Proses editing harus dilakukan di daerah agar jika diperlukan kunjungan ulang maka dengan
mudah dapat dilakukan segera, sehingga hasil pengolahan dalam bentuk disket yang dikirim ke BPS
sudah tidak mengandung kesalahan.
Tugas editor antara lain adalah:
1) Mengikuti pelatihan
2) Melaksanakan editing mengikuti Buku Pedoman Pengawasan (Buku 2 dan 4) sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan.
3) Memeriksa secara teliti setiap daftar isian yang masuk, tentang:
- konsistensi antar blok, rincian dan antar kolom,
- konsistensi antar pendapatan dan pengeluaran,
- penjumlahan, perkalian dan pembagian,
- dan banyaknya dijit supaya sesuai dengan yang telah ditentukan
4) Bila terdapat data yang meragukan, segera didiskusikan dengan Ketua Editor, agar segera
dapat dicari pemecahannya.
5) Jika terdapat kekeliruan dalam editing data, editor harus melakukan editing ulang.
6) Menyerahkan dokumen yang telah selesai diedit kepada Ketua Editor dengan disertai tanda
terima dokumen.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 23
7) Membuat catatan khusus untuk hal tertentu yang dianggap penting.
Instruktur Nasional Pengolahan BL (VSEN12.BL) dan M1 (VSEN12.M1)
Banyaknya Innas pengolahan yang diperlukan setiap Provinsi adalah satu orang dan
umumnya berasal dari Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang tugasnya sebagai penanggung jawab pengolahan di daerah.
Bila kebutuhan Innas pengolahan tidak dapat dipenuhi oleh daerah, maka akan dibantu Innas
pengolahan pusat.
Tugas Innas Pengolahan adalah :
1). Menguasai materi yang akan diajarkan pada petugas pengolahan.
2). Menguasai pengoperasian komputer, termasuk praktikum pengoperasian komputer.
3). Melatih petugas pengolahan SBH 2012.
4). Membuat resume masalah yang ditemukan sekaligus memberikan keputusan.
5). Membuat laporan pelaksanaan latihan.
Operator Pengolahan
Operator Pengolahan adalah petugas data entri yang bertugas memasukkan isian dokumen
yang telah diedit ke dalam media komputer. Seorang operator harus dapat menguasai/
mengoperasikan komputer dengan baik dan lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk data entri
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Tugas Operator Pengolahan adalah :
1) Mengikuti pelatihan.
2) Mampu bertugas sebagai data entri dengan baik.
3) Memperhatikan pesan-pesan/keterangan yang timbul dari sistem pengolahan SBH 2012,
antara lain akibat kesalahan dari :
- Range Check
- Konsistensi antar Blok
- Konsistensi antar Sub Blok
- Konsistensi dalam Blok
4) Jika muncul pesan kesalahan data segera diskusikan dengan editor prakomputer untuk
diperbaiki.
5) Membuat catatan perbaikan data yang telah dilakukan. Operator tidak diperkenankan
menambah/mengganti/memperbaiki isian dokumen tanpa sepengetahuan editor atau
penanggung jawab pengolahan daerah.
6) Mampu bekerja sama dengan editor pengolahan SBH 2012.
7) Membuat resume permasalahan yang timbul
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 25
METODOLOGI
3.1 Kerangka Sampel
Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan
sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel
untuk penarikan sampel tahap ketiga.
Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010
yang disertai dengan informasi banyaknya rumahtangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1),
muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh),
informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (rural/urban).
Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumahtangga biasa tidak termasuk
institutional household (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus
sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutahirkan pada setiap
menjelang pelaksanaan survei.
3.2 Desain Sampel
Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata (three stage
stratified sampling). Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:
Tahap pertama, memilih wilcah dari secara pps-wr (Probability Proportional to Size)
dengan size banyaknya rumah tangga SP2010 (Mi). Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara
acak ke dalam empat triwulan.
Secara keseluruhan banyaknya sampel wilcah adalah n = 30.000 wilcah sehingga masing-masing
triwulan akan ada sebanyak 7.500 wilcah. Dari 7.500 wilcah Susenas Triwulan I, dipilih sebanyak
5.000 wilcah secara sistematik untuk Sakernas 2011 Triwulan I dan akan digunakan lagi untuk
Triwulan II, III, dan IV
BAB
III
26 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahap kedua, memilih:
- dua BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan II, dan III, sedangkan Triwulan I
yang juga terpilih untuk Sakernas Triwulan I, yang selanjutnya dari blok-blok sensus
terpilih dialokasikan secara acak satu untuk Susenas/SBH, dan satu untuk Sakernas,
atau
- satu BS pada setiap wilcah terpilih Triwulan IV dan Triwulan I yang tidak terpilih untuk
Sakernas secara pps dengan size jumlah rumah tangga SP2010-RBL1.
Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih, dipilih sejumlah rumahtangga biasa ( m =10)
secara sistematik berdasarkan hasil pemutakhiran rumahtangga SP2010. Daftar nama kepala rumah
tangga disusun dari ekstrak rumah tangga SP2010-C1 untuk variabel nama KRT, alamat, dan tingkat
pendidikan KRT yang dituangkan dalam Daftar VSEN12.P, kemudian dilakukan pemutakhiran
lapangan.
Desain sampel SBH 2012 secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2, sedangkan proses
pemilihan sampel rumahtangga bisa dilihat pada Gambar 3.
Variabel tingkat pendidikan KRT digunakan sebagai implicit stratification dalam pemilihan sampel Ultimate Sampling Unit
(rumahtangga)
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 27
Gambar 2. Diagram Pemilihan Sampel SBH 2012 dan Susenas 2012
N PSU Populasi
n PSU
Master Sampel
38.760 PSU
Secara pps
Susenas
(7.500 PSU)
Susenas
(7.500 PSU)
Susenas
(7.500 PSU)
Susenas
(7.500 PSU)
Pemutakhiran
ruta SP2010
10 ruta per
BS
Trw I
(5.000 PSU)
Trw I
(2.500 PSU)
5.000 BS
SAK
5.000 BS
SSN
2.500 BS
SSN
7.500 BS
SAK
7.500 BS
SSN
7.500 BS
SAK
7.500 BS
SSN
Pemutakhiran
ruta SP2010
10 ruta per
BS
7.500 BS
SSN
Pemutakhiran
ruta SP2010
10 ruta per
BS
Trw I
(9.690 PSU)
2.190 BS
SBH
(2.190 PSU)SBH
(2.190 PSU)SBH
(2.190 PSU)
2.190 BS 2.190 BS 2.190 BS
SBH
(2.190 PSU)
Trw II
(9.690 PSU)
Trw III
(9.690 PSU)
Trw IV
(9.690 PSU)
28 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Gambar 3. Proses Pemilihan Sampel Rumahtangga SBH dan Susenas 2012
VSEN12.DSBS
Pemutakhiran rumahtangga VSEN12-P
Kota SBH
Lokasi Non-SBH
Entri data hasil pemutakhiran
Pilih 10 sampel rumahtangga
secara MANUAL
Entri data hasil pemutakhiran
Pilih 10 sampel rumahtangga dengan
KOMPUTER
VSEN12.DSRT
Data pemutakhiran rumahtangga
Kunjungi ke Lapangan dengan
VSEN12.K/M Kirim ke BPS-RI [email protected]
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 29
3.3 Sample Size
Total jumlah rumahtangga sampel Susenas setiap triwulan adalah 75.000 rumahtangga.
Sementara jumlah rumahtangga sampel SBH adalah 33.600 rumahtangga yang tersebar di 86
kab/kota yaitu Aceh Barat, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematang Siantar, Medan,
Padangsidempuan, Padang, Bukittinggi, Indragiri Hilir, Pekan Baru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang,
Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Belitung, Pangkalpinang, Batam, Tanjung Pinang,
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bogor, Sukabumi,
Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Banyumas, Kudus, Surakarta, Semarang,
Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Madiun, Surabaya,
Tangerang, Cilegon, Serang, Buleleng, Denpasar, Mataram, Bima, Sikka, Kupang, Pontianak,
Singkawang, Kotawaringin Timur, Palangkaraya, Tabalong, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda,
Tarakan, Manado, Palu, Bulukumba, Bone, Makasar, Pare-pare, Palopo, Kendari, Bau-Bau,
Gorontalo, Mamuju, Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke dan Jayapura. Penentuan
jumlah rumahtangga sampel SBH sebanyak 33.600 ini didapat dengan cara mengelompokkan jumlah
rumahtangga di kota-kota SBH menjadi 3 kelompok yaitu < 50.000, 50.000 – 200.000, dan > 200.000
dengan masing-masing ukuran sampel rumahtangganya adalah 300, 400, dan 500. Selengkapnya
ringkasan penghitungan sampel SBH di 82 kab/kota seperti tertuang dalam tabel 1.
Tabel 1. Ukuran sampel rumah tangga SSN-SBH menurut kelompok jumlah rumahtangga
Kelompok
Jumlah Rumah
Tangga
Jumlah Kota Sample Size
Per Kota Total Sample Size
< 50,000 31 300 9,300
50,000 - 200,000 32 400 12,800
> 200,000 19 500 11,500
Jumlah 82 33,600
Gambaran integrasi SSN-SBH dalam satu triwulan disajikan pada gambar berikut:
1. Ukuran sampel pada kabupaten/kota non SBH adalah ukuran sampel Susenas.
2. Untuk Kabupaten/Kota SBH, maka ada over sample (tambahan sampel) untuk
memenuhi ukuran sampel SBH.
30 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Gambar 4. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kabupaten SBH
ΧΧ Χ
+ U o o o Χ Χ+ o o o Χ
+ o o o o Χ
* * o o Χ Χ Χ
* o o * o Χ
+ * ** * * Χ Χ Χ
Wilayah Administrasi + Χ Χ
(Domain Susenas) Χ
Keterangan:
X : BS Susenas di rural (Satu Kunjungan)
+ : BS Susenas di urban (dua Kunjungan)
* : BS Susenas - SBH (dua kunjungan)
o : BS SBH (dua kunjungan)
++
Domain SBH
U R
o
+
Gambar 5. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kota (Madya) SBH
Gambar 6. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kabupaten/Kotamadya
Non SBH
Χo * o Χ
* o Χ Χ
o o o o *Χ
o * * o o Χ
* * o Χ Χ
o * Χ
* * * Χ
o o o Χ Χ
Keterangan:
X : BS Susenas (Satu Kunjungan)
* : BS Susenas - SBH (dua kunjungan)
o : BS SBH (dua kunjungan)
R
o
Χ
*
U
Χ
Χ Χ
+ + + Χ Χ+ Χ
+ + + Χ
+ + Χ Χ Χ
+ + Χ
+ ++ + Χ Χ Χ
+ + Χ Χ
Χ
Keterangan:
+ : BS Susenas Urban (Satu Kunjungan)
X : BS Susenas Rural (Satu Kunjungan)
+ +
U + R
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 31
3.4 Peta Blok Sensus
Peta blok sensus yang digunakan dalam SBH 2012 adalah peta hasil scanning yang telah
digunakan dalam kegiatan pencacahan SP2010. Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda,
landmark, dan posisi/gambar bangunan fisik. Dengan demikian, peta blok sensus dapat digunakan
oleh petugas untuk menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumahtangga terpilih.
3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS)
DSBS SBH 2012 terdiri dari 6 Kolom dengan rincian sebagai berikut:
Kolom (1): Identitas wilayah (Kode dan Nama Kecamatan, Desa/kelurahan/nagari)
Kolom (2): Klasifikasi K/P, Kode 1 adalah perkotaan, sedangkan kode 2 adalah pedesaan
Kolom (3): Nomor Blok Sensus
Kolom (4): Nomor Kode Sampel
Setiap blok sensus terpilih dalam DSBS SBH 2012 diberi Nomor Kode Sampel (NKS). NKS
SBH 2012 terdiri dari 7 digit yaitu:
Dijit ke 1 : 1 – Blok Susenas & SBH
2 – Blok Susenas saja
3 – Blok SBH saja
Dijit ke 2 – 5 : 0001 - 4999 adalah nomor urut PSU di daerah perdesaan.
5001 - 9999 adalah nomor urut PSU di daerah perkotaan.
Dijit ke 6 – 7 : nomor urut Blok Sensus dalam PSU
Kolom (5): Jumlah rumahtangga biasa
Kolom (6): Keterangan
3.6 Pemilihan Sampel Rumahtangga
Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumahtangga
biasa hasil pemutakhiran rumahtangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P hasil
pemutakhiran. Ukuran sampel rumahtangga yang harus dipilih di setiap blok sensus adalah 10 rumah
tangga. Pemilihan sampel rumah tangga secara sistematik sampling dilakukan oleh Kasie IPDS BPS
Kabupaten/Kota dengan menggunakan paket program komputer yang telah disiapkan dari BPS-RI
setelah hasil pemutakhiran di-entri.
Petugas pencacah tidak boleh mengganti blok sensus terpilih. Petugas pencacah tidak boleh mengganti blok sensus terpilih.
32 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
3.7 Mekanisme Pemutakhiran Rumahtangga
Tahapan pemutakhiran rumahtangga adalah sebagai berikut:
1. Berbekal peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang telah berisi muatan bangunan fisik dalam blok
sensus tersebut, pencacah mendatangi bangunan fisik dan rumahtangga dalam BS tersebut satu
persatu untuk menanyakan keberadaan rumahtangga di BS tersebut.
2. Dimulai dari nomor bangunan fisik terkecil yang terdapat dalam Daftar VSEN12.P.
3. Pada saat mengunjungi bangunan dan rumahtangga, pencacah langsung melakukan pemutakhiran
rumahtangga dengan mengisi Daftar VSEN12.P.
4. Pemutakhiran juga dilakukan pada peta, artinya jika ada perubahan di lapangan pada BS tersebut,
maka sesuaikan peta SP2010-WB dengan kondisi sebenarnya.
Apabila ditemui bangunan fisik baru yang tidak tercantum dalam peta, maka tambahkan
bangunan fisik tersebut pada peta SP2010-WB. Pemberian nomor urut BF mengikuti nomor
bangunan fisik terdekat dan memiliki nomor urut terkecil sebelum bangunan fisik tersebut dengan
ditambahkan abjad mulai dari A, B, C dan seterusnya. Jika bangunan fisik tersebut digunakan
sebagai tempat tinggal, maka tambahkan pula pada Daftar VSEN12.P setelah baris terakhir yang
terisi.
Cara pengisian Daftar VSEN12.P
a. Blok I mengenai pengenalan tempat. Pengenalan tempat sudah ada isian.
b. Blok II mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemutakhiran rumahtangga dan
nama pencacah, serta keterangan waktu pelaksanaan dan pemeriksaannya.
c. Blok III Pemilihan Sampel Ruta Hasil Pemutakhiran, disikan setelah proses pemutakhiran
bangunan dan rumahtangga telah selesai dilakukan.
d. Blok IV untuk Kolom (1) sampai dengan Kolom (6) sudah terisi; untuk Kolom (7) diisikan sesuai
keberadaan rumahtangga saat pemutakhiran, Kolom (8), Kolom (9), Kolom (10) dan Kolom (11)
berisi tanda check (√) disesuaikan dengan pendidikan KRT.
e. Pastikan bahwa Kolom (8) s.d. Kolom (11) sudah merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi
dilapangan, artinya apabila rumahtangga di Kolom (7) berkode 4 (pindah keluar blok sensus)
atau kode 5 (tidak ditemukan), maka Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus dicoret dan tidak diberi
nomor urut. Sedangkan jika Kolom (7) berkode 1, 2, dan 3, maka isian Kolom (8) s.d. Kolom
(11) harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
f. Apabila ada rumahtangga baru maka Kolom (7) terisi kode 6 dan untuk rumahtangga baru
diisikan pada baris setelah rumahtangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s.d. Kolom (11) .
Pengisian nomor bangunan fisik (Kolom (1)) dan bangunan sensus (Kolom (2)) mengikuti
bangunan fisik dan bangunan sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian indeks berupa
abjad A, B, C, dst
Apabila pada rumah tangga lama berganti rumahtangga baru maka tidak perlu
mencoret rumahtangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 4 (untuk yang pindah
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 33
keluar blok sensus) pada Kolom (7), kemudian rumahtangga baru ditulis di baris setelah
rumahtangga terakhir dan mengisi kode 6 pada Kolom (7).
Untuk kepala rumahtangga yang berkode 4 dan 5 pada Kolom (7) maka tanda check
(√) pada salah satu Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus dicoret.
g. Setelah seluruh rumahtangga pada blok sensus terpilih tersebut semuanya telah selesai
dimutakhirkan daftar VSEN12.P di-Entri dan dilakukan penarikan sampel rumatangga dengan
komputer
3.8 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga (Daftar VSEN12.P dan VSEN12.DSRT)
Dalam pelaksanaan Survei Biaya Hidup 2012, penentuan sampel pencacahan dilakukan
dengan menggunakan Daftar VSEN12.P.
Daftar VSEN12.P
Metode pendaftaran bangunan dan rumahtangga pada Survei Biaya Hidup 2012 merupakan
pemutakhiran rumah tangga hasil pengolahan SP2010-C1 Sensus Penduduk 2010.
Tujuan :
Untuk memutakhirkan rumahtangga hasil pengolahan Daftar SP2010-C1 yang akan digunakan
sebagai dasar penarikan sampel. Pemutakhiran dilakukan dengan cara menanyakan kepada kepala
rumahtangga atau tetangga sekitar, apakah rumahtangga yang akan diupdate masih ada atau tidak.
Instrumen yang digunakan :
1. Peta SP2010-WB
• Peta yang digunakan adalah peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang sudah dilengkapi
dengan muatan BF.
• Peta SP2010-WB digunakan sebagai pedoman untuk mengenali wilayah blok sensus yang akan
dilakukan pemutakhiran bangunan dan ruta-nya.
2. Daftar VSEN12.P
Daftar VSEN12.P adalah daftar yang berisi nama-nama kepala rumahtangga yang dilengkapi
dengan karakteristik pendidikan kepala rumah tangga dalam blok sensus yang akan dilakukan
pemutakhiran.
34 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Struktur Daftar VSEN12.P
a. Blok I. Pengenalan tempat, berisi identitas blok sensus terpilih sampel mulai dari provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa, nomor wilcah sampai dengan nomor
kode sampel.
b. Blok II. Keterangan petugas, berisi identitas petugas pelaksana updating. Terdiri dari Nama,tanggal
Pencacahan dan Tanda tangan petugas.
c. Blok III. Catatan
d. Blok IV. Keterangan Rumahtangga, terdiri dari beberapa kolom antara lain:
Kolom Judul Kolom Kode Keterangan/kondisi
1 No Urut SLS
2 No Urut Bangunan Fisik
3 No Urut Bangunan Sensus
4 No urut Rumahtangga
5 Nama Kepala Rumah Tangga
6 Alamat
7 Keberadaan Rumahtangga 1. Ditemukan Rumahtangga masih ada di BS tersebut
2. Ganti KRT Rumahtangga dapat ditemui di BS tersebut, tetapi nama KRT tidak sama dengan identitas yang tercantum dalam VSEN12.P
3. Pindah dalam blok sensus
Rumahtangga pindah tetapi masih dalam satu BS
4. Pindah keluar blok sensus
Rumahtangga pindah dari BS sampel tersebut
5. Tidak ditemukan
Rumahtangga tersebut tidak bisa ditemukan dan tidak ada informasi keberadaannya dari lingkungan sekitar
6. Ditemukan baru
Rumahtangga tersebut tidak ada di daftar VSEN12.P tetapi ditemukan di BS sampel
8-10 Tingkat pendidikan KRT <SMP jika pendidikan KRT < SMP
SMP jika pendidikan KRT SMP
SMA jika pendidikan KRT SMA
>SMA jika pendidikan KRT >SMA
Keterangan untuk keberadaan rumahtangga adalah sebagai berikut:
1. Ditemukan adalah kondisi dimana nama kepala rumahtangga dan alamat saat pemutakhiran
rumahtangga sama dengan nama kepala rumahtangga saat pencacahan SP2010-C1.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 35
Catatan: termasuk bila nama kepala rumahtangga berbeda yang diakibatkan perbedaan nama
panggilan dengan yang dicatat, atau hal-hal lain yang dapat diterima secara logis;
dianggap ”ditemukan”.
2. Ganti Kepala Rumahtangga (KRT) adalah kondisi dimana alamat saat pemutakhiran rumah
tangga sama dengan alamat rumahtangga pada saat pencacahan SP2010-C1 tetapi terjadi
pergantian kepala rumahtangga.
Catatan: pergantian kepala rumahtangga diakibatkan perbedaan nama karena kepala
rumahtangga lama meninggal atau pindah atau sebab lain misalnya bercerai. Termasuk dalam
kondisi ini adalah terjadinya kesalahan pengklasifikasian yang dilakukan oleh petugas SP2010.
3. Pindah dalam blok sensus adalah kondisi dimana alamat saat pemutakhiran rumahtangga
berbeda dengan alamat rumah tangga pada pencacahan SP2010-C1 sedangkan nama kepala
rumahtangga tetap sama.
Catatan: TIDAK TERMASUK perbedaan alamat rumahtangga karena terjadi kesalahan
penulisan alamat, misalnya: BF dan BS pada stiker sama dan alamat sebenarnya adalah No. 15,
tetapi dalam Daftar VSEN12.P tertulis No. 5.
4. Pindah keluar blok sensus adalah kondisi dimana kepala rumahtangga yang tercatat pada
Daftar VSEN12.P saat pemutakhiran tidak berhasil ditemukan dilapangan, dan setelah
dikonfirmasikan dengan tetangga sekitar didapatkan informasi bahwa rumahtangga tersebut
telah pindah ke tempat lain diluar blok sensus terpilih. Termasuk pula rumah tangga yang bukan
merupakan cakupan dari BS tersebut, ataupun rumah tangga tunggal yang telah meninggal
dunia pada saat pemutakhiran.
5. Tidak ditemukan adalah kondisi dimana kepala rumahtangga saat pemutakhiran tidak berhasil
ditemukan dilapangan, dan setelah dikonfirmasikan dengan tetangga sekitar memang tidak ada
yang mengenalnya.
6. Ditemukan baru adalah kondisi dimana terdapat rumah tangga yang ditemukan pada saat
pemutakhiran rumahtangga tetapi tidak terdapat pada daftar VSEN12.P, pada umumnya adalah
pada saat pencacahan SP2010 rumahtangga tersebut dicacah oleh petugas SP2010 di blok
sensus lain tetapi pada saat pemutakhiran rumahtangga tersebut telah pindah ke blok sensus
tersebut. Termasuk dalam kondisi ini adalah rumahtangga yang terlewat cacah pada saat
pencacahan SP2010 dan juga rumahtangga baru yang ditemukan di blok sensus tersebut yang
merupakan pecahan rumahtangga yang tercatat dalam SP2010.
Agar lebih mudah memahami kondisi-kondisi pemutakhiran diatas, perhatikan ilustrasi gambar
berikut ini.
36 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
1
5 3
6
1 2
5
3
4
Kondisi SP 2010 Kondisi SBH2012
2
4 6
3 5 ? ?
? ?
Gambar 1. Pemutakhiran Rumahtangga Kondisi SP2010 dan Kondisi SBH2012
Keterangan gambar:
Nomor 1. Rumahtangga ditemukan
Nomor 2. Rumahtangga ganti kepala rumah tangga
Nomor 3. Rumahtangga pindah dalam blok sensus
Nomor 4. Rumahtangga baru
Nomor 5. Rumahtangga pindah ke luar blok sensus
Nomor 6. Rumahtangga tidak ditemukan
Tahapan pemutakhiran bangunan dan rumahtangga adalah sebagai berikut: 1. Berbekal peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang telah berisi muatan bangunan fisik dalam
blok sensus tersebut , pencacah mendatangi bangunan fisik dan rumah tangga dalam BS tersebut
satu persatu untuk menanyakan keberadaan rumahtangga di BS tersebut.
2. Dimulai dari nomor bangunan fisik terkecil yang terdapat dalam VSEN12.P Blok IV.
3. Pada saat mengunjungi bangunan dan rumahtangga, pencacah langsung melakukan
pemutakhiran bangunan dan rumahtangga dengan mengisi daftar VSEN12.P Blok IV.
4. Pemutakhiran juga dilakukan pada peta, artinya jika ada perubahan di lapangan pada BS tersebut,
maka sesuaikan peta SP2010-WB dengan kondisi sebenarnya.
5. Apabila ditemui bangunan fisik baru yang tidak tercantum dalam peta, maka tambahkan bangunan
fisik tersebut pada peta SP2010-WB. Pemberian nomor urut BF mengikuti nomor bangunan fisik
terdekat dan memiliki nomor urut terkecil sebelum bangunan fisik tersebut dengan ditambahkan
abjad mulai dari A, B, C dst. JIka bangunan fisik tersebut digunakan sebagai tempat tinggal, maka
tambahkan pula pada daftar VSEN12.P setelah baris terakhir yang terisi.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 37
Cara pengisian Daftar VSEN12.P
a. Blok I mengenai pengenalan tempat. Pengenalan tempat sudah ada isian.
b. Blok II mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemutakhiran rumahtangga dan nama
pencacah, serta keterangan waktu pelaksanaan dan pemeriksaannya.
c. Blok III Catatan, disediakan jika pencacah/pengawas menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat.
d. Blok IV untuk Kolom (1) sampai dengan (6) sudah terisi; untuk Kolom (7) diisikan sesuai keberadaan
rumahtangga saat pemutakhiran, Kolom (8), (9), (10) dan kolom (11) berisi tanda check (√) sesuai
dengan pendidikan Kepala Rumahtangga. Jika isian salah satu kolom (8) s.d kolom (11) ada yang
tidak sesuai, maka isian pada kolom yang tidak bersesuaian dicoret dan diisikan tanda check (√)
pada kolom yang sesuai.
e. Pastikan bahwa kolom (8) s.d kolom (11) sudah merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi
dilapangan, artinya apabila rumah tangga di kolom (7) berkode 4 (pindah keluar blok sensus) atau
kode 5 (tidak ditemukan), maka kolom (8) s.d kolom (11) harus di coret. Sedangkan jika kolom (7)
berkode 1,2, dan 3, maka isian kolom (8) s.d. (11) harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
f. Apabila ada rumah tangga baru maka Kolom (7) terisi kode 6 dan untuk rumah tangga baru diisikan
pada baris setelah rumah tangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s/d Kolom (11). Pengisian nomor
bangunan fisik (Kolom (1) dan bangunan sensus (Kolom (2)) mengikuti bangunan fisik dan bangunan
sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst.
Apabila pada rumah tangga lama berganti rumah tangga baru maka tidak perlu mencoret
rumah tangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 4 (untuk yang pindah keluar blok
sensus) pada Kolom (7), kemudian rumah tangga baru ditulis di baris setelah rumah tangga
terakhir dan mengisi kode 6 pada Kolom (7).
Untuk kepala rumahtangga yang berkode 4 dan 5 pada Kolom (7) maka tanda check (pada
salah satu Kolom (8) s/d (11) harus dicoret
g. Setelah seluruh rumahtangga pada blok sensus terpilih tersebut semuanya telah selesai
dimutakhirkan, maka daftar VSEN12.P di-entry dan dilakukan penarikan sampel rumahtangga dengan
menggunakan komputer.
38 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Contoh: pemutakhiran rumah tangga
identitas blok 1271010002008B
<SMP SMP SMA >SMA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
001 077 077 077 SARI MUTIARA JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 1 V
001 078 078 078 SATIMAN HENDRO JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 2 V
001 079 079 079 TONO JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 3 V
001 080 080 080 SUTIRAH JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 1 V
001 081 081 081 ADE HARYADI UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 4 V
001 082 082 082 SADI UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 5 V
001 083 083 083 CARTA UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 1 V
001 084 084 084 DWI UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 4 V
001 085 085 085 KETUT UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 3 V V
001 081 081 086 HERI BLANG PULO LK 5 MEULABOH 6 V
001 080A 080A 087 DANIS UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 6 V
(11)
6 -Baru
(7) (8) (9) (10)
BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA
No. Urut
Nama Kepala Rumah
TanggaALAMAT
Keberadaan Ruta
Pendidikan Kepala Ruta
SLS
Bangunan
Rumah
Tangga
1 -Ditemukan
Fisik Sensus
2 -Ganti KRT
3 -Pindah dlm BS
4 -Pindah luar BS
5 -Tidak ditemukan
1. Rumah tangga Sari Mutiara, Sutirah, dan Carta dapat ditemukan
2. Kepala rumah tangga Satimah meninggal dunia, saat pemutakhiran, ganti KRT menjadi
Hendro.
3. Rumah tangga Tono pindah ke bangunan sensus lain yang terletak diantara bangunan sensus
milik Ade Haryadi dan bangunan sensus milik Sadi.
4. Rumah tangga Ade Haryadi pindah keluar blok sensus, dan pada saat pemutakhiran
bangunan sensus tersebut ditempati oleh Heri yang merupakan rumah tangga baru.
5. Diantara bangunan sensus milik Sutirah dan Ade Haryadi terdapat bangunan sensus baru
yang ditempati oleh rumah tangga baru, yaitu Danis.
6. Rumah tangga Sadi tidak ditemukan
7. Rumah tangga Dwi pindah keluar blok sensus
Pemutakhiran harus dilakukan secara menyeluruh (lengkap) pada wilayah blok sensus terpilih. VSEN12.P harus di-entri di BPS Kabupaten/Kota, hasilnya dalam bentuk softcopy (file) dikirimkan
via e-mail ke [email protected]
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 39
Daftar Sampel Rumahtangga (VSEN12.DSRT)
VSEN12.DSRT terdiri dari 4 blok, yaitu : Blok I adalah pengenalan tempat, Blok II adalah
keterangan pemilihan sampel, Blok III adalah blok catatan dan Blok IV adalah keterangan
rumahtangga terpilih.
Blok I : Keterangan Tempat (Rincian 1 s/d 10)
Mencakup nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi desa/kelurahan,
Nomor wilayah cacah, Nomor Blok Sensus, dan Nomor Kode Sampel (NKS).
Blok II : Keterangan Pemilihan Sampel (Rincian 1 s/d 3)
Memuat nama lengkap pengawas, tanggal pencacahan dan tanda tangan pengawas.
Blok III : Blok Catatan
Blok catatan disediakan jika pencacah/pengawas menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat.
Misalnya jika ada perubahan nama kepala ruta, dan nama ruta yang menolak.
Blok IV : Keterangan Rumahtangga Terpilih
Pada blok ini terdapat 9 kolom, yaitu nomor urut sampel ruta, SLS, BF, nomor BS, nomor ruta, nama
kepala ruta, alamat, tanggal kunjungan VSEN12.BL dan tanggal kunjungan VSEN12.HR.
Kolom 1 : Nomor urut sampel rumahtangga sudah dicetak mulai dari 1 sampai dengan 10 untuk
setiap blok sensus terpilih
Kolom 2 : Nomor SLS, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 2, Blok IV, Daftar
VSEN12.P
Kolom 3 : Nomor Bangunan Fisik, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 3, Blok IV,
Daftar VSEN12.P
Kolom 4 : Nomor Bangunan Sensus, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 4,Blok
IV, Daftar VSEN12.P
Kolom 5 : Nomor rumah tangga terpilih, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 5,
Blok IV, Daftar VSEN12.P
Kolom 6 : Nama kepala rumah tangga, yang dikutip dari nama kepala rumahtangga pada kolom 6,
Blok IV, Daftar VSEN12.P
Kolom 7 : Alamat (RT/RW, lingkungan, jorong/lorong) yang dikutip dari kolom 7, Blok IV , Daftar
VSEN12.P
Kolom 8 : Kunjungan, diisikan sesuai dengan tanggal pencacahan VSEN12.BL. Setiap rumahtangga
sampel disediakan empat baris untuk mencatat tanggal pencacahan VSEN12.BL
40 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kolom 9 : Kunjungan, diisikan sesuai dengan tanggal pencacahan VSEN12.HR. Setiap rumahtangga
sampel disediakan dua baris untuk mencatat tanggal pencacahan VSEN12.HR
3.9 Petunjuk Pengunaan Program Pemutahiran dan Penarikan Sampel ruta SBH dan Susenas
2012 di Kota SBH
Hasil updating atau pemutakhiran rumahtangga pada blok sensus terpilih susenas/sbh yang
dicatat pada VSEN12.P selanjutnya direkam melalui mekanisme entry data dengan menggunakan
aplikasi program tertentu. Perekaman data hasil updating ini sangat penting untuk memperoleh
informasi jumlah rumahtangga hasil lapangan pada blok sensus terpilih. Informasi ini sangat berguna
untuk kepentingan estimasi dengan mekanisme langsung (direct estimate).
Program aplikasi untuk kota SBH, disamping melakukan perekaman hasil updating juga
sekaligus melakukan penarikan sampel ruta di blok sensus terpilih, baik blok sensus SBH dan blok
sensus SUSENAS. Informasi sampel terpilih dan hasil updating dalam bentuk database
dikirimkan ke BPS Pusat cq Subdit PKS Direktorat Metodologi Statistik, email : [email protected]
segera setelah pemutakhiran rumahtangga selesai.
Alur Program secara umum dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :
Alur Program Updating & Penarikan Sampel Ruta Hasil Pemutakhiran
Program
Menu 1
Identitas BS Selesai
Pilih Kab/Kota/NKS Selesai
Menu 2
Updating/ Browse Data Penarikan Sampel DSRT Lainnya Sampel
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 41
Program aplikasi untuk kab/kota yang melakukan updating/pemutakhiran sekaligus penarikan sampel
rumahtangga, seperti kota SBH akan memiliki susunan Sub Menu 2 yaitu :
Updating, Browse Data, Penarikan Sampel, DSRT, Lainnya, Ganti NKS
File-file Input dan Output untuk program updating dan penarikan sampel (Kota SBH) adalah:
ppkknks_UP.dbf = file dbf input dan output updating
ppkknks_DSRT.dbf = file dbf output daftar sampel ruta by program
dimana : pp = kode Provinsi terdiri dari 2 dijit
kk = kode kab/kota terdiri dari 2 dijit
nks = nomor kode sampel terdiri dari 7 dijit
File input dan output diatas dikirimkan semua ke subdit Pengembangan Kerangka Sampel via
email [email protected] segera setelah pemutakhiran selesai.
Menu Ganti NKS digunakan untuk melakukan proses updating pada NKS selanjutnya.
Tahapan-tahapan sebagai berikut
Untuk menjalankan program updating, maka user harus memastikan file program terdiri dari file
aplikasi yaitu : Progupdating~.EXE, file master (ppkknks_UP2.dbf, mstkb.dbf, mstpr.dbf), dan file
pendukung lainnya (bps.bmp, gambar.bmp, daftar_sampel.dbf, umb1171_berkala.dbf) sudah terinstall
di suatu folder yang sama. Program akan memunculkan Menu 1 yaitu meminta user memilih kode
Provinsi, kabupaten plus nomor kode sampel (nks) dari dokumen pemutakhiran, sbb :
42 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Selanjutnya user masuk ke menu 2, dimana sesuai tujuan maka user dapat melakukan updating atau
pemutakhiran data rumahtangga pada blok sensus tersebut dimana untuk kota SBH akan muncul
menu updating, browse data, penarikan sampel, DSRT, lainnya, ganti nks.
Berikut contoh tampilan menu 2:
Menu pemutakhiran ini ditujukan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di
lapangan menyangkut keberadaan rumahtangga, alamat, nama kepala rumahtangga, tingkat
pendidikan kepala rumahtangga, dll. Setiap rumahtangga harus dicek satu persatu, karena
dimungkinkan ada salah satu variabel yang sudah berubah. Data-data nama, alamat, dll yang
mengalami perubahan maupun belum lengkap harus diedit, dan dientri.
Pastikan nama kepala rumahtangga sudah sesuai
Pastikan alamat sudah sesuai
Pastikan keberadaan rumahtangga sudah sesuai
Pastikan tingkat pendidikan kepala rumahtangga sudah sesuai
Jika sudah selesai, maka user akan dimintakan konfirmasi apakah entrian sudah selesai atau belum.
Jika dijawab Ya, maka kembali ke menu 2, dan jika tidak akan kembali ke menu updating.
Proses updating sepenuhnya berdasarkan hasil pencatatan pada VSEN12.P. Setiap rumahtangga
harus dicek satu per satu pada proses data entry, tidak boleh terlewat. Jika terjadi kesalahan proses
entry keberadaan ruta, maka akan mempengaruhi probability pemilihan sampel rumahtangga. Setiap
petugas harus mengecek satu per satu rumahtangga.
Hasil updating secara keseluruhan dapat dilihat melalui menu browse data. Kolom-kolom
menunjukkan variabel, seperti nama, alamat, cekruta (kode keberadaan ruta), dan r213_str (4 strata
tingkat pendidikan Karuta : <SMP, SMP, SMA, >SMA). Menu ini hanya browse, tidak dapat diedit
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 43
maupun dientri. Setelan muncul pesan window ’Untuk keluar menu browse...” klik sembarang posisi
atau enter, dan akan muncul:
Pada kota SBH, setelah melakukan updating, klik menu penarikan sampel, maka sistem melakukan
penarikan sampel rumahtangga dengan mempertimbangkan implicit stratification tingkat pendidikan
kepala rumahtangga (4 strata). Rumahtangga yang diproses adalah dengan status keberadaan kode
1,2,3, dan 6. Setelah proses penarikan sampel selesai, maka akan dihasilkan VSEN12.DSRT.
Penarikan sampel hanya dapat dilakukan satu kali, sehingga pastikan hasil updating sudah
tidak ada perubahan sebelum sampel ditarik.
Blok IV.VSEN12.DSRT untuk blok susenas dan atau sbh (dijit pertama nks = 1/3) kolom tanggal
pencacahan terdiri dari 2 kolom (4 kali kunjungan BL, 2 kali kunjungan HR). Blok susenas saja hanya
1 kali kunjungan.
44 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menu lainnya yang harus dientri adalah submenu entri “Tanggal Kunjungan”. Seperti yang dijelaskan
diatas bahwa proses entri ini dilakukan sejalan dengan pencacahan rumahtangga, sehingga file
ppkknks.DSRT dikirim bersamaan dengan file ppkknks.UP pada setiap akhir triwulan. Untuk BL
dilakukan entri sebanyak 4 kali kunjungan dan HR sebanyak 2 kali kunjungan.
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 46
PENGOLAHAN
Tahapan pengolahan SBH2012 terdiri dari receiving-batching, editing coding, entri data,
kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi. BPS Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan
kegiatan pengolahan yaitu receiving-batching, editing coding, entri data, tabulasi data, dan evaluasi
dalam level kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi pada
level provinsi dilakukan di BPS Provinsi. Kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi pada level
nasional, diselenggarakan di BPS-RI.
Dalam melakukan pengolahan dan mempercepat proses pengolahan maka pengiriman
dokumen ke seksi IPDS harus dilakukan segera setelah pencacahan dan pemeriksaan selesai.
Pengolahan dimulai dengan mengentri Daftar VSEN12.BL, VSEN12.LK, VSEN12.K, kemudian
dilanjutkan dengan Daftar VSEN12.M1. Daftar VSEN12.BL yang sudah selesai dicacah dalam satu
blok sensus dapat segera dikirim terlebih dahulu ke seksi IPDS agar segera dapat dilakukan entri data.
Program pengolahan dan buku pedoman pengoperasian disiapkan oleh BPS-RI. BPS
Kabupaten/Kota harus mempersiapkan peralatan pengolahan sesuai dengan kebutuhan. BPS
Kabupaten/Kota juga harus menunjuk koordinator pengolahan, pengawas, operator entri data, serta
upaya-upaya manajemen lainya. Perlu menjadi perhatian pula bahwa petugas pengawas dan entri
data harus memahami kaidah coding komoditi dalam Daftar–daftar SBH2012 yang benar agar
diperoleh data yang akurat.
Pengolahan diatur sedemikian rupa sehingga hasil data entri data yang dikirim ke BPS-RI
merupakan satu set data dari daftar VSEN12.BL, VSEN12.LK, VSEN12.K, dan VSEN12.M1. Hasil
pengolahan harus dikirimkan ke BPS Provinsi dan BPS-RI untuk dikompilasi sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan. Hasil pengolahan disarankan dikirim secara utuh. Setelah dilakukan kompilasi
data di BPS-RI, maka BPS-RI akan melakukan pengecekan validasi kembali terhadap data yang
diterima sebelum dilakukan tabulasi final.
Konsultasi pengolahan dapat dilakukan dengan menghubungi email address
[email protected] , sedangkan pengiriman hasil pengolahan dilakukan melalui filelib SBH2012.
BAB
IV
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 49
Lampiran 1
JUMLAH
4 TriwulanPer
TriwulanPencacah Pengawas
PETUGAS
(1) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)
1 . BANDA ACEH 160 40 1.600 20 10 30 1
2 . LHOK SEUMAWE 120 30 1.200 15 8 23 1
3 . MEULABOH 120 30 1.200 15 8 23 1
4 . MEDAN 200 50 2.000 25 13 38 1
5 . PADANG SIDEMPUAN 120 30 1.200 15 8 23 1
6 . PEMATANG SIANTAR 160 40 1.600 20 10 30 1
7 . SIBOLGA 120 30 1.200 15 8 23 1
8 . PADANG 200 50 2.000 25 13 38 1
9 . BUKITTINGGI 120 30 1.200 15 8 23 1
10 . PEKAN BARU 200 50 2.000 25 13 38 1
11 . D U M A I 120 30 1.200 15 8 23 1
12 . TEMBILAHAN 124 31 1.240 16 8 24 1
13 . JAMBI 160 40 1.600 20 10 30 1
14 . BUNGO 120 30 1.200 15 8 23 1
15 . PALEMBANG 200 50 2.000 25 13 38 1
16 . LUBUK LINGGAU 120 30 1.200 15 8 23 1
17 . PANGKAL PINANG 120 30 1.200 15 8 23 1
18 . TANJUNG PANDAN 120 30 1.200 15 8 23 1
19 . TANJUNG PINANG 120 30 1.200 15 8 23 1
20 . BATAM 200 50 2.000 25 13 38 1
BENGKULU 21 . BENGKULU 160 40 1.600 20 10 30 1
22 . BANDAR LAMPUNG 200 50 2.000 25 13 38 1
23 . METRO 120 30 1.200 15 8 23 1
DKI. JAKARTA 24 . JAKARTA 1.000 250 10.000 125 63 188 5
25 . BANDUNG 200 50 2.000 25 13 38 1
26 . TASIK MALAYA 160 40 1.600 20 10 30 1
27 . CIREBON 160 40 1.600 20 10 30 1
28 . SUKABUMI 160 40 1.600 20 10 30 1
29 . DEPOK 200 50 2.000 25 13 38 1
30 . BEKASI 200 50 2.000 25 13 38 1
31 . BOGOR 200 50 2.000 25 13 38 1
32 . SERANG 160 40 1.600 20 10 30 1
33 . CILEGON 160 40 1.600 20 10 30 1
34 . TANGERANG 200 50 2.000 25 13 38 1
35 . SEMARANG 200 50 2.000 25 13 38 1
36 . TEGAL 160 40 1.600 20 10 30 1
37 . SURAKARTA 160 40 1.600 20 10 30 1
38 . PURWOKERTO 240 60 2.400 30 15 45 2 *)
39 . KUDUS 164 41 1.640 21 11 32 1
40 . CILACAP 188 47 1.880 24 12 36 1
D.I. YOGYAKARTA 41 . YOGYAKARTA 160 40 1.600 20 10 30 1
Ruta terpilih
4 Triwulan
JAWA TENGAH
SUMATERA SELATAN
KEP. BABEL
KEP. RIAU
LAMPUNG
JAWA BARAT
BANTEN
(2)
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
KEBUTUHAN BLOK SENSUS, PETUGAS DAN INSTRUKTUR NASIONAL
KEGIATAN SURVEI BIAYA HIDUP (SBH) 2012
PROVINSI K O T A INNAS
TOTAL BS Petugas
50 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 1 (lanjutan)
JUMLAH
4 TriwulanPer
TriwulanPencacah Pengawas
PETUGAS
(1) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)
42 . SURABAYA 200 50 2.000 25 13 38 1
43 . MALANG 200 50 2.000 25 13 38 1
44 . KEDIRI 160 40 1.600 20 10 30 1
45 . JEMBER 200 50 2.000 25 13 38 1
46 . PROBOLINGGO 160 40 1.600 20 10 30 1
47 . MADIUN 160 40 1.600 20 10 30 1
48 . SUMENEP 128 32 1.280 16 8 24 1
49 . BANYUWANGI 208 52 2.080 26 13 39 1
50 . DENPASAR 200 50 2.000 25 13 38 1
51 . SINGARAJA 172 43 1.720 22 11 33 1
52 . MATARAM 160 40 1.600 20 10 30 1
53 . B I M A 120 30 1.200 15 8 23 1
54 . KUPANG 160 40 1.600 20 10 30 1
55 . MAUMERE 120 30 1.200 15 8 23 1
56 . PONTIANAK 160 40 1.600 20 10 30 1
57 . SINGKAWANG 120 30 1.200 15 8 23 1
58 . PALANGKA RAYA 160 40 1.600 20 10 30 1
59 . SAMPIT 124 31 1.240 16 8 24 1
60 . BANJARMASIN 200 50 2.000 25 13 38 1
61 . TABALONG 120 30 1.200 15 8 23 1
62 . SAMARINDA 160 40 1.600 20 10 30 1
63 . BALIK PAPAN 160 40 1.600 20 10 30 1
64 . TARAKAN 120 30 1.200 15 8 23 1
SULAWESI UTARA 65 . MANADO 160 40 1.600 20 10 30 1
GORONTALO 66 . GORONTALO 120 30 1.200 15 8 23 1
SULAWESI TENGAH 67 . PALU 160 40 1.600 20 10 30 1
68 . MAKASSAR 200 50 2.000 25 13 38 1
69 . WATAMPONE 124 31 1.240 16 8 24 1
70 . PARE PARE 120 30 1.200 15 8 23 1
71 . PALOPO 120 30 1.200 15 8 23 1
72 . BULUKUMBA 132 33 1.320 17 9 26 1
SULAWESI BARAT 73 . MAMUJU 124 31 1.240 16 8 24 1
74 . KENDARI 160 40 1.600 20 10 30 1
75 . BAU-BAU 120 30 1.200 15 8 23 1
76 . AMBON 160 40 1.600 20 10 30 1
77 . TUAL 120 30 1.200 15 8 23 1
MALUKU UTARA 78 . TERNATE 120 30 1.200 15 8 23 1
79 . JAYAPURA 160 40 1.600 20 10 30 1
80 . MERAUKE 120 30 1.200 15 8 23 1
81 . MANOKWARI 120 30 1.200 15 8 23 1
82 . SORONG 120 30 1.200 15 8 23 1
13.608 3.402 136.080 1.705 876 2.581 87
Keterangan:
- Setiap blok sensus (BS) dipilih 10 rumahtangga
- 1 Pencacah mencacah 2 Blok Sensus
- 1 Pengawas mengawasi 2 Pencacah
- *) Innas Kota Purwokerto adalah Kasie Stat. Distribusi dan dari Pusat
- Pelatihan Petugas di laksanakan pada November 2011 dan Januari 2012
- Pencacah akan bertugas melakukan Updating Blok Sensus dan mencacah daftar VSEN12.BL,VSEN12.K,VSEN12.HR dan VSEN12.M1
- Pencacah dan Pengawas yang sama akan bertugas setiap Triwulan dalam tahun 2012
INNAS
PetugasRuta terpilih
4 Triwulan
TOTAL BS
K O T A PROVINSI
KEBUTUHAN BLOK SENSUS, PETUGAS DAN INSTRUKTUR NASIONAL
KEGIATAN SURVEI BIAYA HIDUP (SBH) 2012
(2)
JAWA TIMUR
BALI
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
PAPUA
PAPUA BARAT
JUMLAH
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 51
Lampiran 2
VSEN12.P
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
Survei Biaya Hidup & Susenas 2012Daftar Pemutakhiran Rumahtangga
RAHASIA
BLOK I. PENGENALAN TEMPAT
1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota *)
3. Kecamatan
4. Desa/Kelurahan *)
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan *)
6. Nomor Urut PSU
10. Nomor Kode Sampel (NKS) **)
Perkotaan -1
BLOK II. KETERANGAN PETUGAS
URAIAN
1. Nama Petugas
2. Tanggal
3. Tanda Tangan
PENCACAH PENGAWAS
BLOK III. CATATAN
**) dijit 1 : 1=Susenas & SBH 2=Susenas 3=SBH
dijit 2-7 : no urut PSU+no urut BS dlm PSU
SUMATERA UTARA
SIBOLGA
SIBOLGA UTARA
ANGIN NAULI
2
7 1
1 00
0 20
1Pedesaan -2
0 3
2
30
1
1 2 7 0
7. Nomor Urut Blok Sensus dlm PSU
8. Nomor Blok Sensus
0 7
0 0 8 B
*) Coret yang tidak sesuai
5
9. Nama SLS
Triwulan : 1
LINGKUNGAN II,,
52 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 2 (lanjutan)
SLS
Fisik Sen
sus
Rumah
tangga
BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
No. Urut
Bangunan
(5)
A L A M A T
(9) (10)
Pendidikan
Kepala Ruta
<SMP SMA SMA>
Keberadaan Ruta
1 -Ditemukan
2 -Ganti KRT
3 -Pindah dlm BS
4 -Pindah luar BS
5 -Tidak
ditemukan
6 -Baru
1271010002008Bidentitas blok
SMP
(11)
002 001 001 001 MARUDUT LUMBANGAOL JL GEREJA NO 1 LK 2 V
002 001 002 002 NELSON SIAHAAN JL GEREJA LK 2 V
002 001 003 003 DOHAR LUMBANTOBING JL GEREJA NO 3 LK 2 V
002 003 005 004 PANUNGGUL PANJAITAN JL GEREJA LK 2 V
002 005 006 005 SINTADUMA SIMORANGKIR JL DR NOMENSEN LK 2 V
002 005 007 006 BERITA MEDI SIRAIT JL IL NOMENSEN LK 2 V
002 005 008 007 HENDRI MALAU JL GEREJA LK 2 V
002 007 009 008 GANDA ROMAULI SIAHAAN JI GEREJA NO 10 LK 2 V
002 009 011 009 ROLANO SIHOMBING JL GEREJA NO 12 LK 2 V
002 009 011 010 DAULAT HUTAGALUNG JL GEREJA NO 9 LK 2 V
002 010 012 011 BADIARY MANULLANG JL GEREJA NO 8 LK 2 V
002 010 013 012 HUMIRAS TAMBUNAN JL GEREJA NO 9 LK 2 V
002 012 015 013 WILFRID PARDEDE JL GEREJA NO 5 LK 2 V
002 013 017 014 KRISMAN PASARIBU JL GEREJA NO 4 LK 2 V
002 014 018 015 ERWIN PASARIBU JL GEREJA NO 31 LK 2 V
002 015 019 016 ADELINA SIHOMBING JL NOMENSEN LK 2 V
002 015 020 017 ANNA MARIA AMBARITA JL JUBELIUM LKZ V
002 015 021 018 OLOAN SIPAHUTAR JL GEREJA NO LK 2 V
002 015 022 019 PUSPITA SIMANJUNTAK JL GEREJA LK 2 V
002 016 023 020 RICH JANZOON SIMANORA JL JUBELIUM LK 2 V
002 016 024 021 DAULAT SIMANGUNSONG JL JUBELIUM LK 2 V
Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 53
Lampiran 2 (lanjutan)
SLS
Fisik Sen
sus
Rumah
tangga
BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
No. Urut
Bangunan
(5)
A L A M A T
(9) (10)
Pendidikan
Kepala Ruta
<SMP SMA SMA>
Keberadaan Ruta
1 -Ditemukan
2 -Ganti KRT
3 -Pindah dlm BS
4 -Pindah luar BS
5 -Tidak
ditemukan
6 -Baru
1271010002008Bidentitas blok
SMP
(11)
002 058 071 065 PARDOMUAN SIMORANGKIR JL DR NOMENSEN NO 14 LK 2 V
002 059 072 066 WINSTON SITINJAK JL NOMENSEN LK 2 V
002 062 073 067 PEGANG SAUT SIAHAAN JL IL NOMENSEN NO 15 LK 2 V
002 060 074 068 SATRIA SIMANJUNTAK JL DR IL NOMENSEN LK 2 V
002 060 075 069 DERITA SIPAHUTAR JL IL NOMENSEN LK 2 V
002 061 076 070 ANWAR EFFENDI HARAHAP JL NOMENSEN LK 2 V
002 062 077 071 MILIANI SINAGA JL IL NOMENSEN LK 2 V
002 062 078 072 MARTINA TAMPUBOLON JL NOMENSEN LK 2 V
002 064 080 073 ROBIN SILALAHI JL IL NOMENSEN NO 15 A LK 2 V
002 064 081 074 PATNER TOBING JL NOMENSEN LK 2 V
002 065 082 075 NURMAINA SINURAT JL NOMENSEN LK 2 V
002 066 083 076 LEONARDO LUMBAN TOBING JL NOMENSEN LK 2 V
002 067 084 077 HARA PAINUAN PASARIBU JL NOMENSEN LK 2 V
TEAM
SB
H 2
012
(P
USA
T)
Dir
ekto
ratS
tati
stik
Har
gad
anD
irek
tora
tSt
atis
tikK
ese
jah
tera
an R
akya
t
1.
Sub
dit
. Sta
tist
ikH
arga
Ko
nsu
men
2.
Sub
dit
. Sta
tist
ikR
um
ahTa
ngg
a
Dir
ekto
ratP
enge
mb
anga
nM
eto
do
logi
Sen
susd
anSu
rvei
1.
Sub
dit
.
Pen
gem
ban
gan
Des
ain
Sen
sus
dan
Surv
ei
2.
Sub
dit
.
Pen
gem
ban
gan
Ke
rang
kaSa
m
pel
Dir
ekto
ratS
iste
mIn
form
asiS
tati
stik
1.
Su
bd
it. I
nte
gras
iPen
gola
han
Dat
a
2.
Sub
dit
. Pen
gem
ban
gan
Bas
is D
ata
Bir
o B
ina
Pro
gram
, Bir
o
Ke
uan
gan
dan
Bir
o U
mu
m
1.
Bag
ian
Pen
yusu
nan
Ren
can
a
2.
Bag
ian
Pen
yusu
nan
angg
aran
3.
Bag
ian
Per
ben
dah
araa
n
4.
Bag
ian
Pen
gad
aan
,
Ars
ipd
anEk
sped
isi
5.
Bag
ian
Pen
ggan
daa
n
1.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
tekn
is S
BH
201
2 ya
ng
ber
ken
aan
den
gan
kon
sep
dan
def
inis
i,
pen
gisi
anku
esio
ner
,
tata
cara
pen
caca
han
di l
apan
gan
, dll.
2.
Men
amp
un
gper
mas
alah
an n
on
tekn
is S
BH
201
2
men
gen
aian
ggar
anke
giat
an S
BH
201
2 u
ntu
kdis
amp
aika
nke
pad
a B
iro
Bin
a P
rogr
am.
3.
Men
amp
un
gper
mas
alah
an n
on
tekn
is S
BH
201
2
men
gen
aip
engg
anti
ansa
mp
elu
ntu
kdi
sam
pai
kan
kep
adaD
irek
tora
tPen
gem
b
anga
nM
eto
do
logi
Sen
susd
anSu
rvei
.
4.
Men
amp
un
gper
mas
alah
an n
on
tekn
is S
BH
201
2
men
gen
aip
engo
lah
anku
esio
ner
SB
H
2012
un
tukd
isam
pai
kan
kep
adaD
irek
tora
tSi
stem
Info
rmas
iSta
tist
ik.
1.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
met
od
olo
gi S
BH
201
2.
2.
Mel
aku
kan
pen
gam
bila
nsa
mp
el S
BH
20
12.
3.
Mel
aku
kan
pen
ggan
tian
sam
p
el S
BH
20
12
apab
ilaad
aper
min
taan
pen
gga
nti
ansa
mp
eld
arid
aera
h.
1.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
pen
gola
h
anku
esio
ner
SB
H 2
01
2.
2.
Men
erim
apen
ggan
tian
sam
pel
dar
i
Dir
ekto
ratP
enge
mb
anga
nM
eto
do
logi
Sen
susd
anSu
rvei
. 1.
M
enga
tasi
per
mas
alah
anan
gg
aran
kegi
atan
SB
H 2
01
2.
2.
Me
nga
tasi
per
mas
alah
anad
mi
nis
tras
ikeg
iata
n S
BH
20
12
.
3.
Mel
aku
kan
tran
saks
ikeu
anga
n
dan
pen
gad
aan
nya
.
4.
Mel
aku
kan
pen
gad
aan
per
alat
anek
sped
isi d
i Pu
sat.
5.
Mel
aku
kan
dan
men
gata
sip
er
mas
alah
anp
engg
and
aan
kues
i
on
erd
anb
uku
ped
om
an S
BH
20
12
di P
usa
t.
Lampiran 4
TEAM
SBH
20
12
(PR
OV
INSI)
Bid
angStatistikD
istribu
sidan
Bid
angStatistikSo
sial
1. SeksiStatistikH
argaKo
nsu
men
dan
Per
dagan
ganB
esar
2. SeksiStatistikK
esejahteraan
Rakyat
Bid
angIn
tegrasiPen
golah
and
anD
isemin
asiStatistik
1. SeksiIn
tegrasiPen
golah
an D
ata
Bagian
Tata Usah
a
1. Su
bb
agianB
ina P
rogram
2. Su
bb
agianU
rusan
Dalam
3. Su
bb
agianK
eu
angan
4. Su
bb
agianP
erlengkap
an
1. M
engatasip
ermasalah
antekn
isdan
no
n tekn
is SBH
201
2 d
i
pro
vinsim
asing-m
asing.
2. M
emin
tapen
ggantian
samp
elkeD
irekt
oratP
engem
ban
ganM
etod
olo
giSensu
sdan
Surveiap
abilaterjad
ipen
ggantian
samp
el.
3. M
enerim
apen
ggantian
samp
eldariD
ir
ektoratP
engem
ban
ganM
etod
olo
giSe
nsu
sdan
Survei.
1. M
engatasip
ermasalah
anp
engo
lah
anku
esion
er SBH
2012
di
pro
vinsim
asing-m
asing.
2. M
enerim
apen
ggantian
samp
eldari
Direkto
ratPen
gemb
anganM
etod
o
logiSen
susd
anSu
rvei.
1. M
engatasip
ermasalah
anan
ggarank
egiatan SB
H 2
012 d
i
pro
vinsim
asing-m
asing.
2. M
engatasip
ermasalah
anad
min
istra
sikegiatan
SBH
2012 d
i
pro
vinsim
asing-m
asing.
3. M
elakukan
transaksikeu
angan
dan
pe
rtanggu
ngjaw
aban
nya.
4. M
elakukan
pen
gadaan
peralatan
,
distrib
usid
aneksped
isi di Daerah
.
5. M
elakukan
dan
men
gatasiperm
asala
han
pen
ggand
aanku
esion
erdan
bu
ku
ped
om
an SB
H 2012 d
i Daerah
.
Kep
ala BP
S Pro
vinsi
Lampiran 4 (Lanjutan)
TEAM
SB
H 2
012
(K
AB
UP
ATE
N/K
OTA
)
Seks
iSta
tist
ikD
istr
ibu
sid
anSe
ksiS
tati
st
ikSo
sial
Seks
iInte
gras
iPen
gola
han
dan
Dis
emin
asiS
tati
stik
Su
bb
agia
n T
ata
Usa
ha
1.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
tekn
isd
an
no
n t
ekn
is S
BH
201
2 d
i
kab
up
aten
/ko
tam
asin
g-m
asin
g.
2.
Mem
inta
pen
ggan
tian
sam
pel
seca
r
ater
tulis
mel
alu
i BP
S
Pro
vin
sike
Dir
ekto
ratP
enge
mb
ang
anM
eto
do
logi
Sen
susd
anSu
rvei
.
3.
Men
erim
apen
ggan
tian
sam
pel
dar
i
BP
S P
rovi
nsi
.
1.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
pen
gola
h
anku
esio
ner
SB
H 2
012
di
kab
up
aten
/ko
tam
asin
g-m
asin
g.
2.
Men
erim
apen
ggan
tian
sam
pel
dar
i
BP
S P
rovi
nsi
.
1.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
angg
aran
kegi
atan
SB
H 2
01
2 d
i
kab
up
aten
/ko
tam
asin
g-m
asin
g.
2.
Men
gata
sip
erm
asal
ahan
adm
inis
tr
asik
egi
atan
SB
H 2
01
2 d
i
kab
up
aten
/ko
tam
asin
g-m
asin
g.
3.
Mel
aku
kan
tran
saks
ikeu
anga
nd
an
per
tan
ggu
ngj
awab
ann
ya.
4.
Mel
aku
kan
dis
trib
usi
per
alat
an,
kues
ion
erd
anb
uku
ped
om
an.
Kep
ala
BP
S K
abu
pat
en
/Ko
ta
Lampiran 4 (Lanjutan)