58
BUKU 1 PEDOMAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SURVEI BIAYA HIDUP 2012 BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA

BUKU 1 PEDOMAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK … I.pdf · buku 1 pedoman teknis badan pusat statistik provinsi dan kabupaten/kota survei biaya hidup 2012 badan pusat statistik, jakarta

  • Upload
    trananh

  • View
    244

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

BUKU 1

PEDOMAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

SURVEI BIAYA HIDUP 2012

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Umum 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Cakupan Materi 2

1.4 Ruang Lingkup 2

1.5 Landasan Hukum 3

1.6 Pembentukan Task Force 3

1.7 Kegiatan 2011-2014 dan Tambahan Kota IHK 3

1.8 Jadwal Kegiatan SBH 2012 di tahun 2011 s.d 2013 5

1.9 Dokumen yang Digunakan 6

1.10 Alur Daftar Isian SBH 2012 9

BAB II. ORGANISASI LAPANGAN 11

2.1 Struktur Organisasi 11

2.2 Tugas dan tanggung Jawab 14

BAB III. METODOLOGI 25

3.1 Kerangka Sampel 25

3.2 Desain Sampel 25

3.3 Sample Size 29

3.4 Peta Blok Sensus (SP2010-WB) 31

3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS) 31

3.6 Pemilihan Sampel Rumahtangga 31

3.7 Mekanisme Pemutakhiran Rumahtangga 32

3.8 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga (Daftar VSEN12.P dan VSEN12.DSRT) 33

3.9 Petunjuk pengunaan Program Pemutahiran dan Penarikan sampel ruta

SBH dan Susenas 2012 di Kota SBH 40

BAB IV. PENGOLAHAN 46

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kebutuhan Blok Sensus, Petugas dan Instruktur Nasional SBH 2012 49

Lampiran 2 : Daftar VSEN12.P 51

Lampiran 3 : Daftar VSEN12.DSRT untuk Blok Sensus yang dicacah dengan daftar

VSEN12.K dan VSEN12.M1 54

Lampiran 4 : Bagan Team SBH 57

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik

(BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK

atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang

kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Salah satu bahan dasar penghitungan IHK adalah Survei Biaya Hidup (SBH). SBH pertama

kali dilakukan pada tahun 1977/1978. Saat ini IHK dihitung berdasarkan SBH tahun 2007, yang

merupakan survei yang ke-5 sejak pertama kali dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan

teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan

barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku

masyarakat yang mampu mengubah pola konsumsi masyarakat, paket komoditas (commodity basket)

dan diagram timbang hasil SBH 2007 diperkirakan sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan

keadaan sekarang secara tepat yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut.

Siklus 5 tahunan, pada tahun 2012, BPS telah merancang SBH dengan tujuan untuk

menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan IHK. Sementara itu,

BPS juga melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang bertujuan untuk

mengumpulkan data pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan serta karakteristik sosial

ekonomi yang sama dengan SBH. Agar kedua survei tersebut lebih berdayaguna, efisien dan hasil

yang dicapai lebih berkualitas, maka mekanisme kerja SBH 2012 diintegrasikan dengan SUSENAS

khususnya untuk Blok Sensus yang terdapat di daerah perkotaan (urban area). Pelaksanaan SBH

2012 maupun SUSENAS ini dilaksanakan secara triwulanan.

SBH 2012 yang diintegrasikan dengan SUSENAS dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33

ibukota provinsi dan 49 kabupaten/kota. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota lama

dan 16 merupakan kota baru. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan

sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumahtangga sebanyak 136.080 rumahtangga.

Dengan demikian, dalam setiap triwulan terdapat sampel sebanyak 3.402 Blok Sensus dengan total

sampel 34.020 rumahtangga

BAB

I

2 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.2 Maksud dan Tujuan

SBH 2012 adalah survei pengeluaran konsumsi rumahtangga di daerah perkotaan

(urban area), yang dimaksudkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan

penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK.

Tujuan dari SBH 2012 secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh paket komoditas dan diagram timbang untuk memperbaharui IHK.

2. Mendapatkan data dasar nilai konsumsi (NK0 ).

3. Mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi rumahtangga perkotaan.

4. Melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan pendapatan nasional dan regional.

5. Digunakan sebagai bahan penelitian pasar, analisis permintaan barang dan jasa serta

analisis lainnya.

1.3 Cakupan Materi

Data yang dikumpulkan dalam SBH 2012 antara lain mencakup:

1. Pengeluaran rumahtangga yang dikelompokkan menurut sifat, jenis dan macam barang

dan jasa yang dikonsumsi.

2. Pengeluaran non konsumsi dan lain-lain pembayaran, antara lain pengeluaran untuk pajak

penghasilan, asuransi jiwa dan pesta.

3. Pengeluaran untuk barang-barang modal usaha, seperti pembelian ternak, bibit tanaman

dan kendaraan untuk usaha.

4. Pendapatan/penerimaan rumahtangga.

5. Keterangan sosial demografi, antara lain jenis kelamin, umur, pendidikan, kegiatan

ekonomi dan status pekerjaan.

6. Keterangan tentang kondisi bangunan dan fasilitas tempat tinggal yang dikaitkan dengan

pengeluaran rumahtangga untuk keperluan perumahan/tempat tinggal.

1.4 Ruang lingkup

SBH 2012 dilaksanakan di 82 kabupaten/kota (33 ibukota Provinsi dan 49 kota/kabupaten).

Dari 82 kabupaten/kota tersebut 66 merupakan kota lama dan 16 merupakan kota baru. Cakupan

jumlah sampel rumahtangga sebanyak 136.080 rumahtangga yang tersebar di 13.608 Blok Sensus,

dimana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 34.020 rumahtangga.

Dalam survei ini tidak dicakup:

1. Rumahtangga khusus

2. Rumahtangga Corps Diplomatic (CD)

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 3

Adapun dasar pemilihan kota IHK yang baru berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), Pengeluaran per kapita, Letak Geografis, dan pertimbangan lain, serta berbagai usulan dari

BPS provinsi, BPS kota, dan walikota setempat. Tambahan 16 kota baru tersebut, mencakup:

1. Meulaboh 9. Cilacap

2. Bukit Tinggi 10. Banyuwangi

3. Tembilahan 11. Singaraja

4. Bungo 12. Tabalong

5. Lubuk Linggau 13. Bulukumba

6. Tanjung Pandan 14. Bau-Bau

7. Metro 15. Tual

8. Kudus 16. Merauke

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan SBH 2012 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat

Statistik.

3. Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik.

4. Peraturan, keputusan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan Survei Biaya Hidup

2012.

1.6 Pembentukan Task Force

Bila diperlukan dan dimungkinkan dari biaya yang telah disediakan untuk menyelesaikan

tugas pencacahan rumahtangga yang sulit dikunjungi, maka BPS Daerah dapat membentuk Tim

Khusus (Task force).

1.7 Kegiatan SBH tahun 2011 sampai dengan 2013

Survei Biaya Hidup tahun 2012 diselenggarakan mulai tahun anggaran 2011 hingga 2013.

Kegiatan Tahun 2011

Pada tahun 2011 dilaksanakan uji coba pengintegrasian Susenas dan SBH di 7 kota (Medan,

Jakarta Selatan, Kudus, Denpasar, Sampit, Bulukumba, dan Tual), dan persiapan survei yang meliputi,

pelatihan instruktur nasional dan petugas (khusus untuk petugas updating dan pencacahan komoditas

non makanan), updating blok sensus (Daftar VSEN12.P), data entry hasil updating, dan pemilihan

sampel rumahtangga (Daftar VSEN12.DSRT).

4 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kegiatan Tahun 2012

Tahun 2012 merupakan tahun pelaksanaan seluruh kegiatan SBH dalam setahun penuh,

yang diawali dengan pelatihan instruktur nasional dan petugas (pencacahan komoditas makanan dan

variabel sosial ekonomi) pada awal tahun, selanjutnya diikuti dengan pencacahan komoditas non

makanan secara bulanan (Daftar VSEN12.BL dan BLp), pencacahan sosial ekonomi rumah tangga

(Daftar VSEN12.K), dan komoditas makanan (VSEN12.HR dan HRp, Daftar VSEN12.LK, serta

VSEN12.M1) secara triwulanan selama Januari-Desember 2012. Selain itu juga dilaksanakan

pencacahan harga beberapa komoditas (di kota IHK baru) dan komoditas tambahan (di kota IHK

lama) dan dilakukan penelitian titik transaksi harga konsumen (Study Point of Purchase) guna

mempersiapkan dan memperoleh informasi yang akurat tentang responden survei harga konsumen di

masa datang.

Seluruh kegiatan pencacahan di atas langsung diikuti dengan pengolahan datanya di masing-

masing kabupaten/kota, yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2013.

Kegiatan Tahun 2013

Pengolahan hasil pencacahan rumah tangga SBH terus berlangsung, dan pelaksanaan survei

volume penjualan komoditas spesifik. Hasil pengolahan data SBH selanjutnya akan didiskusikan

secara bersama-sama 82 kabupaten/kota melalui pelaksanaan beberapa workshop, yang akhirnya

akan dihasilkan nilai konsumsi, paket komoditas, dan diagram timbang (bobot masing-masing

komoditas) untuk masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, juga akan ditentukan kualitas dari

masing-masing komoditas terpilih, yang selanjutnya akan digunakan sebagai spesifikasi komoditas

yang akan dimonitor harganya secara periodik untuk penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)

setiap bulannya dengan tahun dasar 2012.

Hasil final pelaksanaan SBH 2012 akan direlease tahun 2013.

Anggaran Kegiatan SBH

Persiapan pelaksanaan SBH 2012 yang meliputi kegiatan pelatihan instruktur

nasional (Innas), pelatihan petugas di daerah, updating listing blok sensus dan pemilihan sampel

rumah tangga untuk pelaksanaan triwulan I 2012, pencetakan dokumen (kuesioner/daftar dan buku

pedoman), serta pengadaan peralatan untuk pelatihan dan pelaksanaan lapangan triwulan I 2012

dilakukan pada tahun 2011 dengan anggaran pusat tahun 2011 yang di SKPA (Surat Kuasa

Pengguna Anggaran) kan ke daerah. Sedangkan untuk kegiatan selanjutnya akan menggunakan

anggaran dari mata anggaran SBH tahun 2012.

Segala sesuatu yang menyangkut anggaran agar mengikuti Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Tatacara pengadministrasian surat

pertanggungjawaban agar sesuai dengan akunnya dan mengikuti peraturan pengelolaan administrasi

keuangan.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 5

1.8 Jadwal Kegiatan SBH 2012 pada tahun 2011 s.d awal 2013

A. Perencanaan dan Persiapan Jadwal

1. Workshop Intama 4 – 6 Oktober 2011

2. Pelatihan Innas (Updating Blok Sensus dan pencacahan -

Buku Catatan Bulanan )

7-10 November 2011

3. Pelatihan petugas (Updating Blok Sensus dan pencacahan -

Catatan Buku Bulanan)

14 - 26 November 2011

B. Pelaksanaan Pelatihan SBH 2012

1. Pelatihan Innas (Pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR dan VSEN12.M1)

Januari 2012

2. Pelatihan Petugas Pencacahan daftar VSEN12.K,

VSEN12.HR dan VSEN12.M1

Januari 2012

3. Pelatihan Innas Pengolahan SBH 2012 Januari 2012

4. Pelatihan Petugas Pengolahan Januari 2012

C. Pelaksanaan Lapangan

1. Updating Blok Sensus Terpilih -Triwulan I 28 Nov – 3 Des 2011

-Triwulan II Minggu III Februari 2012

-Triwulan III Minggu III Mei 2012

-Triwulan IV Minggu III Agustus 2012

2. Entri Hasil Updating dan pengambilan

sampel Rumahtangga terpilih

-Triwulan I 5 – 10 Desember 2011

-Triwulan II Minggu IV Februari 2012

-Triwulan III Minggu IV Mei 2012

-Triwulan IV Minggu IV Agustus 2012

3. Pencacahan Buku Catatan Bulanan

(VSEN12.BL)

-Triwulan I Januari – Maret 2012

-Triwulan II April – Juni 2012

-Triwulan III Juli – September 2012

-Triwulan IV Oktober – Desember 2012

4. Pencacahan dengan Daftar VSEN12.K,

VSEN12.HR dan VSEN12.M1

-Triwulan I Maret 2012

-Triwulan II Juni 2012

6 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

-Triwulan III September 2012

-Triwulan IV Desember 2012

5. Entri Data daftar VSEN12.BL, VSEN12.K,

VSEN12.LK dan VSEN12.M1

-Triwulan I April 2012

-Triwulan II Juli 2012

-Triwulan III Oktober 2012

-Triwulan IV Januari 2013

6.

Pengiriman Hasil pengolahan SBH 2012

dari BPS Daerah ke BPS Pusat

-Triwulan I Minggu II Mei 2012

-Triwulan II Minggu II Agustus 2012

-Triwulan III Minggu II Nopember 2012

-Triwulan IV Minggu II Februari 2013

7. Pencacahan Harga Komoditas kota baru (Sister City) Januari – Desember 2012

8. Refreshing Petugas Juni 2013

1.9 Dokumen yang Digunakan

A. Buku Pedoman

No. Nama Buku Uraian Digunakan oleh

1. Buku 1 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Kepala BPS

Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Buku 2 Pedoman Pencacahan VSEN12.BL dan Updating

Blok Sensus Serta Pengawasannya

Pengawas dan

Pencacah

3. Buku 3 Pedoman Pencacahan VSEN12.K Dan VSEN12.M1 Pencacah

4. Buku 4 Pedoman Pengawasan VSEN12.K Dan VSEN12.M1 Pengawas

5. Buku 5 Master Kode Jenis Barang Pengawas

6. Buku 6 Pedoman Pengolahan VSEN12.BL dan VSEN12.M1 Pengawas dan Operator

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 7

B. Daftar isian/Kuesioner

No. Nama daftar Uraian Digunakan

oleh

Disimpan

di Keterangan

1. VSEN12.P Daftar pemutakhiran muatan rumahtangga dalam Blok Sensus

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

Diprint di daerah dan hasil entri VSEN12.P dikirim ke BPS-RI (softcopy)

2. VSEN12.DSRT Daftar sampel rumahtangga terpilih

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

Diprint di daerah

3. Peta Blok Sensus SP2010-WB

Wilayah tugas pencacah Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

Diprint di daerah

4. VSEN12.BL Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi rumahtangga (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan non konsumsi secara bulanan

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

5. VSEN12.BLp Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi anggota rumahtangga dewasa (selain bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dan non konsumsi secara bulanan.

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

6. VSEN12.K Daftar ini digunakan untuk mencatat keterangan pokok ruta dan anggota ruta yang meliputi keterangan demografi, kriminalitas, sosial ekonomi, dan sebagainya.

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

7. VSEN12.M1 Daftar ini digunakan untuk mencatat konsumsi dan pendapatan/penerimaan rumahtangga.

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

8 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lanjutan

8. VSEN12.HR Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi rumahtangga (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

9. VSEN12.HRp Daftar yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran konsumsi anggota rumahtangga dewasa (bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) secara harian selama satu minggu

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

10. VSEN12.KK Daftar ini untuk mengkonversi satuan jenis barang dari satuan standar ke satuan setempat. Daftar ini juga digunakan untuk memperoleh nilai perkiraan dari jenis barang yang bukan berasal dari pembelian (lainnya)

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

11. VSEN12.LK Daftar ini merupakan Rekapitulasi pengeluaran rumahtangga mengenai konsumsi bahan makanan, makanan, jadi ,minuman, rokok dan tembakau selama seminggu (daftar VSEN12.HR, VSEN12.HRp ) .

Pengawas dan Pencacah

BPS Kab/Kota

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 9

1.10 Alur Daftar Isian SBH 2012

Cat

atan

1)

Pel

aksa

naan

Upd

atin

g B

lok

Sen

sus,

Pen

caca

han

VS

EN

12.B

L &

VS

EN

12.B

Lp, V

SE

N12

.K, V

SE

N12

.M1

, VS

EN

12.H

R &

VS

EN

12.H

Rp

dan

VS

EN

12.L

K d

ilaku

kan

oleh

sat

u

oran

g pe

ncac

ah y

ang

sam

a, w

aktu

yan

g be

rbed

a.

2)

Pen

gola

han

data

Ent

ri D

afta

r V

SE

N12

.P, V

SE

N12

.BL

& V

SE

N12

.BLp

, VS

EN

12.K

, VS

EN

12.M

1 , V

SE

N12

.LK

dila

kuka

n di

BP

S K

abup

aten

/Kot

a

ALU

R D

AFT

AR

ISIA

N S

BH

201

2

Daf

tar

VS

EN

12.

DS

BS

(BP

S R

I)

Pen

arik

an

sam

pel

(IPD

S)

Ent

ri U

pdat

ing

(Pen

caca

h)

Daf

tar V

SE

N12

.

DS

RT

(Pen

gaw

as)

Upd

atin

g B

S te

rpili

h/

Daf

tar V

SE

N12

.P

(Pen

caca

h)

Ent

ri D

afta

r

VS

EN

12.B

L,

VS

EN

12.K

,

VS

EN

12.M

1,

VS

EN

12.L

K

(IPD

S)

Daf

tar

VS

EN

12.L

K

(Pen

caca

h)

Dia

gram

Tim

bang

(BP

S R

I)

Pak

et K

omod

itas

(BP

S R

I/Dae

rah)

IHK

Tahu

n

Das

ar 2

012

(BP

S R

I)

Daf

tar

VS

EN

12.K

K

(Pen

gaw

as)

P U B L I K A S I

Daf

tar

VS

EN

12.B

L &

VS

EN

12.B

Lp

(Pen

caca

h)

Daf

tar

VS

EN

12.K

(Pen

caca

h)

Daf

tar

VS

EN

12.M

1

(Pen

caca

h)

Daf

tar

VS

EN

12.H

R &

VS

EN

12.H

Rp

(Pen

caca

h)

Pen

gaw

as

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 11

ORGANISASI LAPANGAN

2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi lapangan SBH 2012 dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan SBH 2012

dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan berbagai unit teknis di BPS pusat dan

daerah. Setiap unsur dalam organisasi yang disusun harus mengetahui dan melaksanakan tugas,

tanggung jawab, dan wewenang serta haknya masing-masing.

Struktur organisasi ini dibuat berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagaimana

disajikan pada gambar 1 .

Struktur organisasi dikelompokkan menjadi Pengarah, Penanggung Jawab Pusat, Operasional

Pusat, Operasional Provinsi, dan Operasional Kabupaten/Kota.

Tingkat Pusat

1) Pengarah adalah Kepala BPS-RI, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang

Statistik Sosial, dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

2) Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Harga dan Direktur Statistik Kesejahteraan

Rakyat. Penanggung jawab metodologi survei adalah Direktur Pengembangan Metodologi

Sensus dan Survei. Penanggung jawab pengolahan survei adalah Direktur Sistem Informasi

Statistik.

3) Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, Kepala

Subdirektorat Statistik Rumahtangga, dibantu anggota lainnya mencakup kepala subdirektorat

dan kepala seksi dari direktorat terkait.

Tingkat Daerah

1) Penanggung jawab SBH 2012 di tingkat Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi

2) Penanggung jawab survei di tingkat Kabupaten/ Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota.

3) Penanggung jawab teknis daerah adalah Kepala Bidang Statistik Distribusi, Kepala Bidang

Statistik Sosial dan Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi.

4) Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha

5) Instruktur Nasional adalah Kepala Seksi Distribusi BPS Kabupaten/Kota.

6) Pewawancara responden adalah Pencacah.

7) Pengawasan lapangan adalah Pengawas.

BAB

II

12 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 13

14 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Direktur Statistik Harga

1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan.

2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan SBH.

3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.

4) Menyusun jadwal kegiatan.

5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Tugas Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat

1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan.

2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Susenas.

3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.

4) Menyusun jadwal kegiatan.

5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Tugas Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

1) Bertanggung jawab atas Metodologi Survei

2) Mengirimkan daftar sampel ke BPS Provinsi sebelum pelaksanaan pelatihan dan lapangan.

3) Menentukan jumlah petugas pencacah dan pengawas.

4) Memberikan tanggapan mengenai penggantian sampel.

5) Memonitor ketersediaan sketsa peta desa/kelurahan (SP2010-WA ) dan sketsa peta blok

sensus hasil listing SP2010 (SP2010-WB).

Tugas Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS)

1) Bertanggung jawab atas pengolahan data baik di pusat maupun di daerah

2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengolahan SBH dan Susenas

3) Menyusun rencana pengolahan survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.

4) Menyusun jadwal kegiatan pengolahan

5) Membuat laporan perkembangan pengolahan data.

Tugas Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen dan

Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga

1) Menyusun anggaran kegiatan.

2) Menyusun kuesioner dan buku pedoman.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 15

3) Mengatur pengadaan dan pengiriman dokumen.

4) Merancang dan mengatur kegiatan supervisi dan pelatihan.

6) Membuat laporan teknis pelaksanaan.

7) Menyusun publikasi.

Tugas Kepala Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data dan

Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data

1) Menyusun sistem dan program pengolahan.

2) Mendistribusikan sistem dan program pengolahan ke daerah.

3) Mengadakan pelatihan instruktur pengolahan.

4) Memantau pelaksanaan pengolahan data yang dilaksanakan di pusat dan daerah.

5) Menerima hasil pengolahan dari daerah.

6) Mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan.

7) Menyajikan hasil pengolahan.

Tugas Kepala Subdirektorat Statistik Pengembangan Desain Sensus & Sensus dan

Kepala Subdirektorat Statistik Pengembangan Kerangka Sampel

1) Membuat rancangan Survei Biaya Hidup yang terintegrasi dengan Susenas.

2) Menentukan jumlah petugas dan pencacah.

3) Melakukan penarikan sampel Blok sensus.

4) Membuat Sistem Pengolahan Pemutakhiran dan Penarikan sampel rumahtangga.

5) Memberikan tanggapan mengenai penggantian sampel.

6) Menghitung faktor pengali (penimbang) untuk keperluan Estimasi

Tugas Kepala BPS Provinsi

1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan SBH dan Susenas di tingkat provinsi

2) Menginstruksikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan teknis dan administrasi kepada

masing-masing penanggung jawab di BPS Provinsi.

3) Memonitor dan mengevaluasi proses pencetakan dokumen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pelatihan maupun pelaksanaan. Pencetakan dokumen meliputi dokumen untuk kegiatan triwulan 1, 2 , 3 dan 4.

4) Menentukan susunan petugas, organik BPS atau non organik BPS yang berkaitan dengan ketentuan upah kinerja di BPS Provinsi.

5) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di daerah.

6) Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan.

16 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tugas Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi

1). Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan SBH 2012 baik teknis maupun non teknis.

2). Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan petugas SBH 2012 di daerah.

3). Mengusahakan agar pelaksanaan SBH 2012 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan.

4). Menanggulangi masalah teknis dan administrasi yang mengganggu kelancaran pelaksanaan SBH 2012.

5). Menjaga agar data yang didapat di lapangan bermutu tinggi dan benar-benar mencerminkan gambaran sosial ekonomi daerah yang bersangkutan.

6). Terhadap masalah khusus, didiskusikan dengan Kepala Seksi Statistik HK/HPB dan Kepala Seksi Statistik Distribusi, ketua editor dan pengawas, untuk dicarikan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya, kemudian melaporkan kepada Kepala BPS Provinsi.

7). Membantu Kepala BPS Provinsi membentuk taskforce khusus bila dipandang perlu untuk pencacahan rumahtangga yang sulit dikunjungi/ dicacah (rumahtangga elit, orang asing, dsb).

8). Bekerja sama dengan Kabid IPDS dalam mengatur pengolahan hasil SBH 2012 di masing-masing kabupaten/kota sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

9). Mengevaluasi hasil pengolahan bersama Kepala Bidang Statistik Sosial sebelum dikirim oleh Kepala Bidang IPDS ke BPS RI.

10). Mengatur pengiriman dokumen dan hasil pengolahan di daerah ke BPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

11). Mengamankan dan melindungi kelancaran pelaksanaan SBH 2012 di daerah.

Tugas Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi

1) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, menyeleksi pencacah dan pengawas untuk setiap kabupaten/kota.

2) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu mengatur pendistribusian dokumen.

3) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu merencanakan dan melaksanakan pengawasan lapangan.

4) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei

5) Bersama dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi, mengevaluasi hasil pengolahan sebelum dikirim oleh Kepala Bidang IPDS ke BPS RI.

Tugas Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi

1) Mengatur dan melaksanakan pengolahan di daerah.

2) Berkoordinasi dengan Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Bidang Statistik Sosial

dalam melaksanakan pengolahan data

3) Mengirim hasil entri data Updating Ruta, Buku Catatan Bulanan dan M1 setelah dievaluasi

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 17

oleh Kabid Statistik Distribusi dan Kabid Statistik Sosial ke Subdit Pengembangan Basis Data.

Tugas Kepala Seksi Statistik HK/HPB (Provinsi)

1) Sebagai Instruktur Nasional (Innas), mengikuti pelatihan

2) Mengajar materi pelatihan kepada pengawas dan pencacah

3) Mengkoordinir pengawas dan pencacah baik untuk updating blok sensus & pengambilan sampel rumah tangga, pencacahan buku bulanan, pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, dan VSEN12.M1

4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi Sosial dalam penyelesaian masalah teknis di lapangan

5) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi IPDS dalam pengolahan data

6) Berkoordinasi dengan Kasubag Tata Usaha dalam mengatur alokasi dokumen

7) Mengevaluasi hasil pengolahan data bersama dengan Kepala Seksi Statistik Sosial

8) Mengkoordinir pencacahan data harga untuk komoditas baru selama tahun 2012

9) Bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga bulanan untuk penghitungan IHK ke depannya

Tugas Kepala BPS Kabupaten/Kota

1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan SBH dan Susenas di tingkat kabupaten/kota

2) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA, print out sketsa peta SP2010-WB hasil listing SP2010, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya dan pendanaan.

3) Melakukan pengecekan awal blok sensus terpilih di daerahnya sesuai daftar sampel.

4) Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat pelatihan.

5) Mengalokasikan beban tugas kepada masing-masing petugas berdasarkan banyak blok sensus terpilih dan jumlah petugas.

6) Mengawasi pelaksanaan lapangan dalam rangka mengevaluasi prosedur pelaksanaan lapangan dan penerapan konsep/definisi yang digunakan.

7) Mengirim hasil pengolahan ke BPS Provinsi.

8) Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kepada penanggung jawab survei tingkat provinsi.

9) Menerima sketsa peta WB hasil kerja petugas untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pemutakhiran peta yang akan datang.

10) Membuat kontrak kerja dengan petugas yang berasal dari non organik BPS minimial satu tahun.

18 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kepala Seksi Statistik Distribusi (Kab/Kota)

1) Sebagai Instruktur Nasional (Innas), mengikuti pelatihan

2) Mengajar materi pelatihan kepada pengawas dan pencacah

3) Mengkoordinir pengawas dan pencacah baik untuk updating blok sensus & pengambilan sampel rumah tangga, pencacahan buku bulanan, pencacahan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, dan VSEN12.M1

4) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi IPDS dalam pengolahan data

5) Mengevaluasi hasil pengolahan data bersama dengan Kepala Seksi Statistik Sosial

6) Mengkoordinir pencacahan data harga untuk komoditas baru selama tahun 2012

7) Bertanggung jawab dalam pengumpulan data harga bulanan untuk penghitungan IHK ke depannya

Persyaratan Petugas Lapangan

Petugas lapangan SBH 2012 terdiri atas Pengawas dan Pencacah. Pengawas diutamakan

staf di BPS Kabupaten/Kota (termasuk KSK) yang telah berpengalaman dalam SBH atau Susenas

modul konsumsi. Bagi mereka yang ditunjuk sebagai Pengawas, maka selain persyaratan-persyaratan

tersebut di atas diperlukan pula tambahan persyaratan lain, yaitu:

(a) mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW setempat, serta membuka

jalan/meminta izin agar pencacah dapat melakukan wawancara, (b) mampu menyusun rencana kerja

dan memimpin 2 orang petugas pencacah untuk melaksanakan pencacahan, (c) mampu memecahkan

persoalan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan, (d) siap untuk menggantikan

tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, dan (e) bertanggung

jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan semua petugas pencacah yang berada di bawah

koordinasinya.

Secara umum, seluruh petugas lapangan hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan D3 ke atas).

Berpengalaman sebagai petugas survei/penelitian, diutamakan yang berpengalaman sebagai petugas SBH atau Susenas modul konsumsi.

Siap untuk bekerja dan mentaati peraturan/kesepakatan yang telah ditentukan

Tugas Pengawas Updating Blok Sensus (VSEN12.P) dan Buku Bulanan (VSEN12.BL)

1) Menerima wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh BPS Kabupaten/Kota.

2) Menerima daftar rumah tangga (VSEN12.P) untuk dimutakhirkan.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 19

3) Membagi tugas pemutakhiran rumah tangga kepada setiap pencacah.

4) Memeriksa hasil pemutakhiran rumah tangga.

5) Menyerahkan daftar rumah tangga hasil pemutakhiran kepada Seksi IPDS Kabupaten/Kota.

6) Beberapa petugas yang ditunjuk membantu Kasie Diatribusi dalam pengambilan sampel

rumahtangga terpilih di setiap blok sensus.

7) Mencetak daftar VSEN12.DSRT

8) Mendistribusikan dokumen pencacahan sesuai dengan beban masing-masing pencacah.

9) Menerima sketsa peta desa/kelurahan SP2010-WA dan print out speta SP2010-WB hasil

listing SP2010 dari Seksi IPDS.

10) Mendistribusikan print out peta SP2010-WB hasil listing sesuai lokasi tugas pencacah.

11) Bersama pencacah mengenali batas blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya.

12) Mengatur kegiatan perjalanan ke lokasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum kegiatan

lapangan dimulai.

13) Mendampingi dan mengevaluasi kinerja pencacah sejak awal pelaksanaan lapangan,

sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi bisa dihindari sedini mungkin.

14) Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pencacah dalam pelaksanaan

lapangan. Khusus menyangkut konsep dan definisi, mengacu pada buku pedoman atau

penegasan-penegasan yang diberikan selama pelatihan.

15) Memantau kualitas data dengan melakukan pengecekan langsung, dan mengkonfirmasi

kuesioner yang telah diisi pencacah ke responden.

16) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa kewajaran dan konsistensi

isian, serta melakukan koreksi dan memberitahukan kesalahan yang dilakukan pencacah.

17) Memberitahukan lokasi tugas dari waktu ke waktu kepada BPS Kabupaten/Kota agar mudah

dipantau.

18) Menjaga semangat dan kerja sama yang tinggi sesama petugas.

19) Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan lapangan termasuk Sketsa Peta Desa

SP2010-WA dan Sketsa Peta Blok Sensus SP2010-WB ke BPS Kabupaten/Kota.

20) Memeriksa Hasil Pencacahan daftar VSEN12.BL dan VSEN12.BLp.

21) Memberi kode komoditi pada Daftar VSEN12.BL dengan menggunakan Master kode Jenis

Barang

Tugas Pengawas Kor (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR), dan M1 (VSEN12.M1)

1) Mengatur tugas Pencacah dalam lingkup kerjanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2) Meminta secara bertahap hasil pencacahan yang telah diselesaikan Pencacah agar

pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal.

20 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

3) Memeriksa hasil kerja Pencacah dengan cermat dan meneliti konsistensi isian setiap blok dan

antar blok dalam masing-masing daftar

4) Menghitung dan mengisi Blok Ringkasan Neraca Pendapatan/ Penerimaan/ Pengeluaran

Rumahtangga daftar VSEN12.M1

5) Menugaskan Pencacah untuk melakukan kunjungan ulang (revisit) apabila data dianggap

masih meragukan dan melaporkan kepada Kepala Seksi Statistik Distribusi/Kepala Seksi

Statistik HK/HPB.

6) Meneliti pemindahan isian Daftar VSEN12.HR dan daftar VSEN12.HRP ke dalam daftar

VSEN12.LK dan daftar VSEN12.M1.

7) Melakukan penelitian ke pasar/tempat rumahtangga biasa berbelanja untuk mendapatkan

konversi satuan setempat ke satuan standar beberapa komoditi dengan menggunakan

timbangan dan daftar VSEN12.KK, kemudian memberikan daftar tersebut kepada Petugas

yang dibawahi.

8 Menyerahkan kepada Petugas daftar VSEN12.BL pencacahan sebelum dipindah ke dalam

daftar VSEN12.M1.

9) Menyerahkan semua daftar yang telah terisi dan diperiksa secara bertahap kepada Ketua

Editor atau Kepala Seksi Statistik Distribusi/Kepala Seksi Statistik HK/HPB, sehingga editing

dapat dilakukan secara bertahap.

10) Memperhatikan masalah non teknis agar tidak mengganggu masalah teknis, sehingga tugas

Pencacah dapat berlangsung lancar. Dalam hal-hal yang tak terduga misalnya: kecelakaan,

sakit mendadak, dll, Pengawas harus cepat mengambil alih atau mengatur tugas Pencacah

tersebut.

Pengawas bertanggung jawab membangun motivasi di antara pencacah, sehingga mereka bekerja

dengan semangat yang tinggi. Untuk mencapai hal ini Pengawas harus berusaha agar Pencacah:

1) Memahami sepenuhnya tentang hasil yang harus dicapai.

2) Menerima petunjuk Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

3) Menerima penghargaan sesuai dengan hasil kerjanya.

4) Memberi dorongan untuk meningkatkan hasil dan mutu pekerjaannya.

5) Menciptakan suasana kerja yang tenang dan aman.

Dalam melakukan tugas bersama Pencacah, seyogyanya Pengawas mengikuti beberapa petunjuk di

bawah ini:

1) Sebaiknya Pencacah diajak berunding dalam pengambilan keputusan dalam segala hal yang

berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan lapangan. Dalam hal ini Pengawas harus

bersikap tegas dan keputusan yang diambil harus dihormati oleh Pencacah.

2) Jika petugas melakukan kesalahan, usahakan agar diberikan dalam suasana bersahabat dan

tidak ada orang lain. Dengarkan penjelasan Pencacah, tunjukkan keinginan untuk

membantunya, dan bahas masalah yang dihadapi.

3) Jika Pencacah mengeluh, dengarkan dengan sabar. Cobalah untuk mengatasi persoalan

tersebut.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 21

4) Usahakan untuk menanamkan semangat bekerja.

5) Pengawas sama sekali tidak boleh memperlakukan salah seorang Pencacah berbeda dari

yang lain.

6) Usahakan untuk selalu berada dalam suasana kekeluargaan, bersahabat dan tidak kaku.

Gunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Tidak ada gunanya mengkritik sesuatu

tanpa memberikan contoh yang baik.

7) Pengawas harus selalu tepat waktu, bersemangat dan berdedikasi agar Pencacah meniru

sikap tadi. Pengawas tidak boleh memberi kesan bahwa seseorang bekerja lebih ringan atau

mendapat perlakuan yang lebih dari petugas lainnya, karena hal tersebut bisa menimbulkan

rasa tidak puas.

Tugas Pencacah

Petugas pencacah SBH 2012 adalah yang melaksanakan pencacahan dilapangan mulai dari

pencacahan Updating Blok Sensus (VSEN12.P) & Buku Bulanan (VSEN12.BL), Pencacah KOR

(VSEN12.K), HR (VSEN12.HR) , dan M1 (VSEN12M1). Pencacah diusahakan staf Organik BPS

daerah yang minimal telah berpengalaman melaksanakan sensus/survei. Bila tidak mencukupi

maka ditambah pencacah Mitra (wanita) yang berpendidikan minimal SLTA (diutamakan lulusan

D3 ke atas).

Tugas Pencacah Updating Blok Sensus (VSEN12.P) & Buku Bulanan (VSEN12.BL)

1) Mengikuti pelatihan.

2) Mengenali lokasi batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menggunakan sketsa peta blok sensus.

3) Melakukan Updating blok sensus di blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menggunakan Daftar VSEN12.P sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4) Mendaftar rumahtangga di blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya dengan

menggunakan Daftar VSEN12.BL sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5) Mencacah, menyerahkan dan mengambil buku catatan bulanan kepada rumahtangga

terpilih (daftar VSEN12.BL dan VSEN12.BLP).

6) Jika ada masalah teknis yang dijumpai pada saat Updating blok sensus, segera dilaporkan

kepada Pengawas.

7) Mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

8) Melakukan pemeriksaan kembali kebenaran dan kewajaran isian Daftar VSEN12.BL

sebelum diserahkan kepada Pengawas dan menyerahkan hasil pencacahan tersebut

secara bertahap untuk setiap blok sensus yang telah diselesaikan agar Pengawas dapat

langsung melakukan pengambilan sampel.

9) Memberikan keterangan selengkap mungkin tentang hal-hal yang diminta oleh Pengawas

dan Kepala Seksi Statistik Distribusi atau Kepala Seksi Statistik HK/HPB.

10) Melakukan kunjungan ulang bila ditugaskan oleh Pengawas

22 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tugas Pencacah KOR (VSEN12.K), HR (VSEN12.HR), dan M1 (VSEN12.M1)

1) Mengikuti pelatihan.

2) Memperhatikan dengan seksama petunjuk-petunjuk pada pedoman pengisian daftar isian.

3) Melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada rumahtangga

dengan menggunakan daftar VSEN12.K, VSEN12.HR, VSEN12.HRP, dan VSEN12.M1.

4) Mengatur hari-hari kunjungan ke rumahtangga yang sesuai jadwal dan selalu berhubungan

dengan Pengawas, terutama bila mengalami kesulitan.

5) Memeriksa kembali kewajaran, kebenaran dan konsistensi terhadap data yang sudah

diisikan dalam isian daftar VSEN12.M1 dan daftar lainnya yang terkait sebelum diserahkan

kepada Pengawas dan menyerahkan hasil pencacahan tersebut secara bertahap.

6) Melakukan kunjungan ulang bila ditugaskan oleh Pengawas.

7) Memberi keterangan selengkap mungkin tentang hal-hal yang perlukan oleh Pengawas,

Ketua Editor (Kepala Seksi IPDS) dan Kepala Bidang Statistik Distribusi.

8) Meneliti setiap jawaban responden khususnya yang bertalian dengan

pendapatan/penerimaan dan pengeluaran rumahtangga.

9) Menjaga penampilan agar mendapat kesan yang baik bagi responden selama melakukan

survei/pencacahan, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan responden.

Editor

Editor adalah petugas editing yang dipilih dengan pertimbangan menguasai materi teknis SBH

2012, mempunyai tingkat ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Editor bisa dari staf BPS daerah atau

mitra statistik.

Proses editing harus dilakukan di daerah agar jika diperlukan kunjungan ulang maka dengan

mudah dapat dilakukan segera, sehingga hasil pengolahan dalam bentuk disket yang dikirim ke BPS

sudah tidak mengandung kesalahan.

Tugas editor antara lain adalah:

1) Mengikuti pelatihan

2) Melaksanakan editing mengikuti Buku Pedoman Pengawasan (Buku 2 dan 4) sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan.

3) Memeriksa secara teliti setiap daftar isian yang masuk, tentang:

- konsistensi antar blok, rincian dan antar kolom,

- konsistensi antar pendapatan dan pengeluaran,

- penjumlahan, perkalian dan pembagian,

- dan banyaknya dijit supaya sesuai dengan yang telah ditentukan

4) Bila terdapat data yang meragukan, segera didiskusikan dengan Ketua Editor, agar segera

dapat dicari pemecahannya.

5) Jika terdapat kekeliruan dalam editing data, editor harus melakukan editing ulang.

6) Menyerahkan dokumen yang telah selesai diedit kepada Ketua Editor dengan disertai tanda

terima dokumen.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 23

7) Membuat catatan khusus untuk hal tertentu yang dianggap penting.

Instruktur Nasional Pengolahan BL (VSEN12.BL) dan M1 (VSEN12.M1)

Banyaknya Innas pengolahan yang diperlukan setiap Provinsi adalah satu orang dan

umumnya berasal dari Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang tugasnya sebagai penanggung jawab pengolahan di daerah.

Bila kebutuhan Innas pengolahan tidak dapat dipenuhi oleh daerah, maka akan dibantu Innas

pengolahan pusat.

Tugas Innas Pengolahan adalah :

1). Menguasai materi yang akan diajarkan pada petugas pengolahan.

2). Menguasai pengoperasian komputer, termasuk praktikum pengoperasian komputer.

3). Melatih petugas pengolahan SBH 2012.

4). Membuat resume masalah yang ditemukan sekaligus memberikan keputusan.

5). Membuat laporan pelaksanaan latihan.

Operator Pengolahan

Operator Pengolahan adalah petugas data entri yang bertugas memasukkan isian dokumen

yang telah diedit ke dalam media komputer. Seorang operator harus dapat menguasai/

mengoperasikan komputer dengan baik dan lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk data entri

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tugas Operator Pengolahan adalah :

1) Mengikuti pelatihan.

2) Mampu bertugas sebagai data entri dengan baik.

3) Memperhatikan pesan-pesan/keterangan yang timbul dari sistem pengolahan SBH 2012,

antara lain akibat kesalahan dari :

- Range Check

- Konsistensi antar Blok

- Konsistensi antar Sub Blok

- Konsistensi dalam Blok

4) Jika muncul pesan kesalahan data segera diskusikan dengan editor prakomputer untuk

diperbaiki.

5) Membuat catatan perbaikan data yang telah dilakukan. Operator tidak diperkenankan

menambah/mengganti/memperbaiki isian dokumen tanpa sepengetahuan editor atau

penanggung jawab pengolahan daerah.

6) Mampu bekerja sama dengan editor pengolahan SBH 2012.

7) Membuat resume permasalahan yang timbul

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 25

METODOLOGI

3.1 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan

sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel

untuk penarikan sampel tahap ketiga.

Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010

yang disertai dengan informasi banyaknya rumahtangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1),

muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh),

informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (rural/urban).

Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.

Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumahtangga biasa tidak termasuk

institutional household (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus

sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutahirkan pada setiap

menjelang pelaksanaan survei.

3.2 Desain Sampel

Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata (three stage

stratified sampling). Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

Tahap pertama, memilih wilcah dari secara pps-wr (Probability Proportional to Size)

dengan size banyaknya rumah tangga SP2010 (Mi). Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara

acak ke dalam empat triwulan.

Secara keseluruhan banyaknya sampel wilcah adalah n = 30.000 wilcah sehingga masing-masing

triwulan akan ada sebanyak 7.500 wilcah. Dari 7.500 wilcah Susenas Triwulan I, dipilih sebanyak

5.000 wilcah secara sistematik untuk Sakernas 2011 Triwulan I dan akan digunakan lagi untuk

Triwulan II, III, dan IV

BAB

III

26 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tahap kedua, memilih:

- dua BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan II, dan III, sedangkan Triwulan I

yang juga terpilih untuk Sakernas Triwulan I, yang selanjutnya dari blok-blok sensus

terpilih dialokasikan secara acak satu untuk Susenas/SBH, dan satu untuk Sakernas,

atau

- satu BS pada setiap wilcah terpilih Triwulan IV dan Triwulan I yang tidak terpilih untuk

Sakernas secara pps dengan size jumlah rumah tangga SP2010-RBL1.

Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih, dipilih sejumlah rumahtangga biasa ( m =10)

secara sistematik berdasarkan hasil pemutakhiran rumahtangga SP2010. Daftar nama kepala rumah

tangga disusun dari ekstrak rumah tangga SP2010-C1 untuk variabel nama KRT, alamat, dan tingkat

pendidikan KRT yang dituangkan dalam Daftar VSEN12.P, kemudian dilakukan pemutakhiran

lapangan.

Desain sampel SBH 2012 secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2, sedangkan proses

pemilihan sampel rumahtangga bisa dilihat pada Gambar 3.

Variabel tingkat pendidikan KRT digunakan sebagai implicit stratification dalam pemilihan sampel Ultimate Sampling Unit

(rumahtangga)

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 27

Gambar 2. Diagram Pemilihan Sampel SBH 2012 dan Susenas 2012

N PSU Populasi

n PSU

Master Sampel

38.760 PSU

Secara pps

Susenas

(7.500 PSU)

Susenas

(7.500 PSU)

Susenas

(7.500 PSU)

Susenas

(7.500 PSU)

Pemutakhiran

ruta SP2010

10 ruta per

BS

Trw I

(5.000 PSU)

Trw I

(2.500 PSU)

5.000 BS

SAK

5.000 BS

SSN

2.500 BS

SSN

7.500 BS

SAK

7.500 BS

SSN

7.500 BS

SAK

7.500 BS

SSN

Pemutakhiran

ruta SP2010

10 ruta per

BS

7.500 BS

SSN

Pemutakhiran

ruta SP2010

10 ruta per

BS

Trw I

(9.690 PSU)

2.190 BS

SBH

(2.190 PSU)SBH

(2.190 PSU)SBH

(2.190 PSU)

2.190 BS 2.190 BS 2.190 BS

SBH

(2.190 PSU)

Trw II

(9.690 PSU)

Trw III

(9.690 PSU)

Trw IV

(9.690 PSU)

28 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Gambar 3. Proses Pemilihan Sampel Rumahtangga SBH dan Susenas 2012

VSEN12.DSBS

Pemutakhiran rumahtangga VSEN12-P

Kota SBH

Lokasi Non-SBH

Entri data hasil pemutakhiran

Pilih 10 sampel rumahtangga

secara MANUAL

Entri data hasil pemutakhiran

Pilih 10 sampel rumahtangga dengan

KOMPUTER

VSEN12.DSRT

Data pemutakhiran rumahtangga

Kunjungi ke Lapangan dengan

VSEN12.K/M Kirim ke BPS-RI [email protected]

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 29

3.3 Sample Size

Total jumlah rumahtangga sampel Susenas setiap triwulan adalah 75.000 rumahtangga.

Sementara jumlah rumahtangga sampel SBH adalah 33.600 rumahtangga yang tersebar di 86

kab/kota yaitu Aceh Barat, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematang Siantar, Medan,

Padangsidempuan, Padang, Bukittinggi, Indragiri Hilir, Pekan Baru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang,

Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Belitung, Pangkalpinang, Batam, Tanjung Pinang,

Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bogor, Sukabumi,

Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Banyumas, Kudus, Surakarta, Semarang,

Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Madiun, Surabaya,

Tangerang, Cilegon, Serang, Buleleng, Denpasar, Mataram, Bima, Sikka, Kupang, Pontianak,

Singkawang, Kotawaringin Timur, Palangkaraya, Tabalong, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda,

Tarakan, Manado, Palu, Bulukumba, Bone, Makasar, Pare-pare, Palopo, Kendari, Bau-Bau,

Gorontalo, Mamuju, Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke dan Jayapura. Penentuan

jumlah rumahtangga sampel SBH sebanyak 33.600 ini didapat dengan cara mengelompokkan jumlah

rumahtangga di kota-kota SBH menjadi 3 kelompok yaitu < 50.000, 50.000 – 200.000, dan > 200.000

dengan masing-masing ukuran sampel rumahtangganya adalah 300, 400, dan 500. Selengkapnya

ringkasan penghitungan sampel SBH di 82 kab/kota seperti tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1. Ukuran sampel rumah tangga SSN-SBH menurut kelompok jumlah rumahtangga

Kelompok

Jumlah Rumah

Tangga

Jumlah Kota Sample Size

Per Kota Total Sample Size

< 50,000 31 300 9,300

50,000 - 200,000 32 400 12,800

> 200,000 19 500 11,500

Jumlah 82 33,600

Gambaran integrasi SSN-SBH dalam satu triwulan disajikan pada gambar berikut:

1. Ukuran sampel pada kabupaten/kota non SBH adalah ukuran sampel Susenas.

2. Untuk Kabupaten/Kota SBH, maka ada over sample (tambahan sampel) untuk

memenuhi ukuran sampel SBH.

30 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Gambar 4. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kabupaten SBH

ΧΧ Χ

+ U o o o Χ Χ+ o o o Χ

+ o o o o Χ

* * o o Χ Χ Χ

* o o * o Χ

+ * ** * * Χ Χ Χ

Wilayah Administrasi + Χ Χ

(Domain Susenas) Χ

Keterangan:

X : BS Susenas di rural (Satu Kunjungan)

+ : BS Susenas di urban (dua Kunjungan)

* : BS Susenas - SBH (dua kunjungan)

o : BS SBH (dua kunjungan)

++

Domain SBH

U R

o

+

Gambar 5. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kota (Madya) SBH

Gambar 6. Gambaran Integrasi SSN-SBH Dalam Satu Triwulan Di Wilayah Kabupaten/Kotamadya

Non SBH

Χo * o Χ

* o Χ Χ

o o o o *Χ

o * * o o Χ

* * o Χ Χ

o * Χ

* * * Χ

o o o Χ Χ

Keterangan:

X : BS Susenas (Satu Kunjungan)

* : BS Susenas - SBH (dua kunjungan)

o : BS SBH (dua kunjungan)

R

o

Χ

*

U

Χ

Χ Χ

+ + + Χ Χ+ Χ

+ + + Χ

+ + Χ Χ Χ

+ + Χ

+ ++ + Χ Χ Χ

+ + Χ Χ

Χ

Keterangan:

+ : BS Susenas Urban (Satu Kunjungan)

X : BS Susenas Rural (Satu Kunjungan)

+ +

U + R

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 31

3.4 Peta Blok Sensus

Peta blok sensus yang digunakan dalam SBH 2012 adalah peta hasil scanning yang telah

digunakan dalam kegiatan pencacahan SP2010. Dalam peta tersebut sudah tercantum legenda,

landmark, dan posisi/gambar bangunan fisik. Dengan demikian, peta blok sensus dapat digunakan

oleh petugas untuk menelusuri/mengidentifikasi lokasi rumahtangga terpilih.

3.5 Daftar Sampel Blok Sensus Terpilih (DSBS)

DSBS SBH 2012 terdiri dari 6 Kolom dengan rincian sebagai berikut:

Kolom (1): Identitas wilayah (Kode dan Nama Kecamatan, Desa/kelurahan/nagari)

Kolom (2): Klasifikasi K/P, Kode 1 adalah perkotaan, sedangkan kode 2 adalah pedesaan

Kolom (3): Nomor Blok Sensus

Kolom (4): Nomor Kode Sampel

Setiap blok sensus terpilih dalam DSBS SBH 2012 diberi Nomor Kode Sampel (NKS). NKS

SBH 2012 terdiri dari 7 digit yaitu:

Dijit ke 1 : 1 – Blok Susenas & SBH

2 – Blok Susenas saja

3 – Blok SBH saja

Dijit ke 2 – 5 : 0001 - 4999 adalah nomor urut PSU di daerah perdesaan.

5001 - 9999 adalah nomor urut PSU di daerah perkotaan.

Dijit ke 6 – 7 : nomor urut Blok Sensus dalam PSU

Kolom (5): Jumlah rumahtangga biasa

Kolom (6): Keterangan

3.6 Pemilihan Sampel Rumahtangga

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumahtangga

biasa hasil pemutakhiran rumahtangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P hasil

pemutakhiran. Ukuran sampel rumahtangga yang harus dipilih di setiap blok sensus adalah 10 rumah

tangga. Pemilihan sampel rumah tangga secara sistematik sampling dilakukan oleh Kasie IPDS BPS

Kabupaten/Kota dengan menggunakan paket program komputer yang telah disiapkan dari BPS-RI

setelah hasil pemutakhiran di-entri.

Petugas pencacah tidak boleh mengganti blok sensus terpilih. Petugas pencacah tidak boleh mengganti blok sensus terpilih.

32 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.7 Mekanisme Pemutakhiran Rumahtangga

Tahapan pemutakhiran rumahtangga adalah sebagai berikut:

1. Berbekal peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang telah berisi muatan bangunan fisik dalam blok

sensus tersebut, pencacah mendatangi bangunan fisik dan rumahtangga dalam BS tersebut satu

persatu untuk menanyakan keberadaan rumahtangga di BS tersebut.

2. Dimulai dari nomor bangunan fisik terkecil yang terdapat dalam Daftar VSEN12.P.

3. Pada saat mengunjungi bangunan dan rumahtangga, pencacah langsung melakukan pemutakhiran

rumahtangga dengan mengisi Daftar VSEN12.P.

4. Pemutakhiran juga dilakukan pada peta, artinya jika ada perubahan di lapangan pada BS tersebut,

maka sesuaikan peta SP2010-WB dengan kondisi sebenarnya.

Apabila ditemui bangunan fisik baru yang tidak tercantum dalam peta, maka tambahkan

bangunan fisik tersebut pada peta SP2010-WB. Pemberian nomor urut BF mengikuti nomor

bangunan fisik terdekat dan memiliki nomor urut terkecil sebelum bangunan fisik tersebut dengan

ditambahkan abjad mulai dari A, B, C dan seterusnya. Jika bangunan fisik tersebut digunakan

sebagai tempat tinggal, maka tambahkan pula pada Daftar VSEN12.P setelah baris terakhir yang

terisi.

Cara pengisian Daftar VSEN12.P

a. Blok I mengenai pengenalan tempat. Pengenalan tempat sudah ada isian.

b. Blok II mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemutakhiran rumahtangga dan

nama pencacah, serta keterangan waktu pelaksanaan dan pemeriksaannya.

c. Blok III Pemilihan Sampel Ruta Hasil Pemutakhiran, disikan setelah proses pemutakhiran

bangunan dan rumahtangga telah selesai dilakukan.

d. Blok IV untuk Kolom (1) sampai dengan Kolom (6) sudah terisi; untuk Kolom (7) diisikan sesuai

keberadaan rumahtangga saat pemutakhiran, Kolom (8), Kolom (9), Kolom (10) dan Kolom (11)

berisi tanda check (√) disesuaikan dengan pendidikan KRT.

e. Pastikan bahwa Kolom (8) s.d. Kolom (11) sudah merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi

dilapangan, artinya apabila rumahtangga di Kolom (7) berkode 4 (pindah keluar blok sensus)

atau kode 5 (tidak ditemukan), maka Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus dicoret dan tidak diberi

nomor urut. Sedangkan jika Kolom (7) berkode 1, 2, dan 3, maka isian Kolom (8) s.d. Kolom

(11) harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Apabila ada rumahtangga baru maka Kolom (7) terisi kode 6 dan untuk rumahtangga baru

diisikan pada baris setelah rumahtangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s.d. Kolom (11) .

Pengisian nomor bangunan fisik (Kolom (1)) dan bangunan sensus (Kolom (2)) mengikuti

bangunan fisik dan bangunan sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian indeks berupa

abjad A, B, C, dst

Apabila pada rumah tangga lama berganti rumahtangga baru maka tidak perlu

mencoret rumahtangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 4 (untuk yang pindah

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 33

keluar blok sensus) pada Kolom (7), kemudian rumahtangga baru ditulis di baris setelah

rumahtangga terakhir dan mengisi kode 6 pada Kolom (7).

Untuk kepala rumahtangga yang berkode 4 dan 5 pada Kolom (7) maka tanda check

(√) pada salah satu Kolom (8) s.d. Kolom (11) harus dicoret.

g. Setelah seluruh rumahtangga pada blok sensus terpilih tersebut semuanya telah selesai

dimutakhirkan daftar VSEN12.P di-Entri dan dilakukan penarikan sampel rumatangga dengan

komputer

3.8 Daftar Pemutakhiran Rumahtangga (Daftar VSEN12.P dan VSEN12.DSRT)

Dalam pelaksanaan Survei Biaya Hidup 2012, penentuan sampel pencacahan dilakukan

dengan menggunakan Daftar VSEN12.P.

Daftar VSEN12.P

Metode pendaftaran bangunan dan rumahtangga pada Survei Biaya Hidup 2012 merupakan

pemutakhiran rumah tangga hasil pengolahan SP2010-C1 Sensus Penduduk 2010.

Tujuan :

Untuk memutakhirkan rumahtangga hasil pengolahan Daftar SP2010-C1 yang akan digunakan

sebagai dasar penarikan sampel. Pemutakhiran dilakukan dengan cara menanyakan kepada kepala

rumahtangga atau tetangga sekitar, apakah rumahtangga yang akan diupdate masih ada atau tidak.

Instrumen yang digunakan :

1. Peta SP2010-WB

• Peta yang digunakan adalah peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang sudah dilengkapi

dengan muatan BF.

• Peta SP2010-WB digunakan sebagai pedoman untuk mengenali wilayah blok sensus yang akan

dilakukan pemutakhiran bangunan dan ruta-nya.

2. Daftar VSEN12.P

Daftar VSEN12.P adalah daftar yang berisi nama-nama kepala rumahtangga yang dilengkapi

dengan karakteristik pendidikan kepala rumah tangga dalam blok sensus yang akan dilakukan

pemutakhiran.

34 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Struktur Daftar VSEN12.P

a. Blok I. Pengenalan tempat, berisi identitas blok sensus terpilih sampel mulai dari provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa, nomor wilcah sampai dengan nomor

kode sampel.

b. Blok II. Keterangan petugas, berisi identitas petugas pelaksana updating. Terdiri dari Nama,tanggal

Pencacahan dan Tanda tangan petugas.

c. Blok III. Catatan

d. Blok IV. Keterangan Rumahtangga, terdiri dari beberapa kolom antara lain:

Kolom Judul Kolom Kode Keterangan/kondisi

1 No Urut SLS

2 No Urut Bangunan Fisik

3 No Urut Bangunan Sensus

4 No urut Rumahtangga

5 Nama Kepala Rumah Tangga

6 Alamat

7 Keberadaan Rumahtangga 1. Ditemukan Rumahtangga masih ada di BS tersebut

2. Ganti KRT Rumahtangga dapat ditemui di BS tersebut, tetapi nama KRT tidak sama dengan identitas yang tercantum dalam VSEN12.P

3. Pindah dalam blok sensus

Rumahtangga pindah tetapi masih dalam satu BS

4. Pindah keluar blok sensus

Rumahtangga pindah dari BS sampel tersebut

5. Tidak ditemukan

Rumahtangga tersebut tidak bisa ditemukan dan tidak ada informasi keberadaannya dari lingkungan sekitar

6. Ditemukan baru

Rumahtangga tersebut tidak ada di daftar VSEN12.P tetapi ditemukan di BS sampel

8-10 Tingkat pendidikan KRT <SMP jika pendidikan KRT < SMP

SMP jika pendidikan KRT SMP

SMA jika pendidikan KRT SMA

>SMA jika pendidikan KRT >SMA

Keterangan untuk keberadaan rumahtangga adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan adalah kondisi dimana nama kepala rumahtangga dan alamat saat pemutakhiran

rumahtangga sama dengan nama kepala rumahtangga saat pencacahan SP2010-C1.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 35

Catatan: termasuk bila nama kepala rumahtangga berbeda yang diakibatkan perbedaan nama

panggilan dengan yang dicatat, atau hal-hal lain yang dapat diterima secara logis;

dianggap ”ditemukan”.

2. Ganti Kepala Rumahtangga (KRT) adalah kondisi dimana alamat saat pemutakhiran rumah

tangga sama dengan alamat rumahtangga pada saat pencacahan SP2010-C1 tetapi terjadi

pergantian kepala rumahtangga.

Catatan: pergantian kepala rumahtangga diakibatkan perbedaan nama karena kepala

rumahtangga lama meninggal atau pindah atau sebab lain misalnya bercerai. Termasuk dalam

kondisi ini adalah terjadinya kesalahan pengklasifikasian yang dilakukan oleh petugas SP2010.

3. Pindah dalam blok sensus adalah kondisi dimana alamat saat pemutakhiran rumahtangga

berbeda dengan alamat rumah tangga pada pencacahan SP2010-C1 sedangkan nama kepala

rumahtangga tetap sama.

Catatan: TIDAK TERMASUK perbedaan alamat rumahtangga karena terjadi kesalahan

penulisan alamat, misalnya: BF dan BS pada stiker sama dan alamat sebenarnya adalah No. 15,

tetapi dalam Daftar VSEN12.P tertulis No. 5.

4. Pindah keluar blok sensus adalah kondisi dimana kepala rumahtangga yang tercatat pada

Daftar VSEN12.P saat pemutakhiran tidak berhasil ditemukan dilapangan, dan setelah

dikonfirmasikan dengan tetangga sekitar didapatkan informasi bahwa rumahtangga tersebut

telah pindah ke tempat lain diluar blok sensus terpilih. Termasuk pula rumah tangga yang bukan

merupakan cakupan dari BS tersebut, ataupun rumah tangga tunggal yang telah meninggal

dunia pada saat pemutakhiran.

5. Tidak ditemukan adalah kondisi dimana kepala rumahtangga saat pemutakhiran tidak berhasil

ditemukan dilapangan, dan setelah dikonfirmasikan dengan tetangga sekitar memang tidak ada

yang mengenalnya.

6. Ditemukan baru adalah kondisi dimana terdapat rumah tangga yang ditemukan pada saat

pemutakhiran rumahtangga tetapi tidak terdapat pada daftar VSEN12.P, pada umumnya adalah

pada saat pencacahan SP2010 rumahtangga tersebut dicacah oleh petugas SP2010 di blok

sensus lain tetapi pada saat pemutakhiran rumahtangga tersebut telah pindah ke blok sensus

tersebut. Termasuk dalam kondisi ini adalah rumahtangga yang terlewat cacah pada saat

pencacahan SP2010 dan juga rumahtangga baru yang ditemukan di blok sensus tersebut yang

merupakan pecahan rumahtangga yang tercatat dalam SP2010.

Agar lebih mudah memahami kondisi-kondisi pemutakhiran diatas, perhatikan ilustrasi gambar

berikut ini.

36 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

1

5 3

6

1 2

5

3

4

Kondisi SP 2010 Kondisi SBH2012

2

4 6

3 5 ? ?

? ?

Gambar 1. Pemutakhiran Rumahtangga Kondisi SP2010 dan Kondisi SBH2012

Keterangan gambar:

Nomor 1. Rumahtangga ditemukan

Nomor 2. Rumahtangga ganti kepala rumah tangga

Nomor 3. Rumahtangga pindah dalam blok sensus

Nomor 4. Rumahtangga baru

Nomor 5. Rumahtangga pindah ke luar blok sensus

Nomor 6. Rumahtangga tidak ditemukan

Tahapan pemutakhiran bangunan dan rumahtangga adalah sebagai berikut: 1. Berbekal peta SP2010-WB hasil listing SP2010 yang telah berisi muatan bangunan fisik dalam

blok sensus tersebut , pencacah mendatangi bangunan fisik dan rumah tangga dalam BS tersebut

satu persatu untuk menanyakan keberadaan rumahtangga di BS tersebut.

2. Dimulai dari nomor bangunan fisik terkecil yang terdapat dalam VSEN12.P Blok IV.

3. Pada saat mengunjungi bangunan dan rumahtangga, pencacah langsung melakukan

pemutakhiran bangunan dan rumahtangga dengan mengisi daftar VSEN12.P Blok IV.

4. Pemutakhiran juga dilakukan pada peta, artinya jika ada perubahan di lapangan pada BS tersebut,

maka sesuaikan peta SP2010-WB dengan kondisi sebenarnya.

5. Apabila ditemui bangunan fisik baru yang tidak tercantum dalam peta, maka tambahkan bangunan

fisik tersebut pada peta SP2010-WB. Pemberian nomor urut BF mengikuti nomor bangunan fisik

terdekat dan memiliki nomor urut terkecil sebelum bangunan fisik tersebut dengan ditambahkan

abjad mulai dari A, B, C dst. JIka bangunan fisik tersebut digunakan sebagai tempat tinggal, maka

tambahkan pula pada daftar VSEN12.P setelah baris terakhir yang terisi.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 37

Cara pengisian Daftar VSEN12.P

a. Blok I mengenai pengenalan tempat. Pengenalan tempat sudah ada isian.

b. Blok II mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemutakhiran rumahtangga dan nama

pencacah, serta keterangan waktu pelaksanaan dan pemeriksaannya.

c. Blok III Catatan, disediakan jika pencacah/pengawas menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat.

d. Blok IV untuk Kolom (1) sampai dengan (6) sudah terisi; untuk Kolom (7) diisikan sesuai keberadaan

rumahtangga saat pemutakhiran, Kolom (8), (9), (10) dan kolom (11) berisi tanda check (√) sesuai

dengan pendidikan Kepala Rumahtangga. Jika isian salah satu kolom (8) s.d kolom (11) ada yang

tidak sesuai, maka isian pada kolom yang tidak bersesuaian dicoret dan diisikan tanda check (√)

pada kolom yang sesuai.

e. Pastikan bahwa kolom (8) s.d kolom (11) sudah merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi

dilapangan, artinya apabila rumah tangga di kolom (7) berkode 4 (pindah keluar blok sensus) atau

kode 5 (tidak ditemukan), maka kolom (8) s.d kolom (11) harus di coret. Sedangkan jika kolom (7)

berkode 1,2, dan 3, maka isian kolom (8) s.d. (11) harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Apabila ada rumah tangga baru maka Kolom (7) terisi kode 6 dan untuk rumah tangga baru diisikan

pada baris setelah rumah tangga terakhir dan isikan isian Kolom (1) s/d Kolom (11). Pengisian nomor

bangunan fisik (Kolom (1) dan bangunan sensus (Kolom (2)) mengikuti bangunan fisik dan bangunan

sensus terdekat sebelumnya dengan pemberian indeks berupa abjad A, B, C, dst.

Apabila pada rumah tangga lama berganti rumah tangga baru maka tidak perlu mencoret

rumah tangga lama tersebut tetapi cukup mengisi kode 4 (untuk yang pindah keluar blok

sensus) pada Kolom (7), kemudian rumah tangga baru ditulis di baris setelah rumah tangga

terakhir dan mengisi kode 6 pada Kolom (7).

Untuk kepala rumahtangga yang berkode 4 dan 5 pada Kolom (7) maka tanda check (pada

salah satu Kolom (8) s/d (11) harus dicoret

g. Setelah seluruh rumahtangga pada blok sensus terpilih tersebut semuanya telah selesai

dimutakhirkan, maka daftar VSEN12.P di-entry dan dilakukan penarikan sampel rumahtangga dengan

menggunakan komputer.

38 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Contoh: pemutakhiran rumah tangga

identitas blok 1271010002008B

<SMP SMP SMA >SMA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

001 077 077 077 SARI MUTIARA JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 1 V

001 078 078 078 SATIMAN HENDRO JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 2 V

001 079 079 079 TONO JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 3 V

001 080 080 080 SUTIRAH JL UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 1 V

001 081 081 081 ADE HARYADI UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 4 V

001 082 082 082 SADI UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 5 V

001 083 083 083 CARTA UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 1 V

001 084 084 084 DWI UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 4 V

001 085 085 085 KETUT UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 3 V V

001 081 081 086 HERI BLANG PULO LK 5 MEULABOH 6 V

001 080A 080A 087 DANIS UJONG KALAK DSN BLANG PULO LK 5 6 V

(11)

6 -Baru

(7) (8) (9) (10)

BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA

No. Urut

Nama Kepala Rumah

TanggaALAMAT

Keberadaan Ruta

Pendidikan Kepala Ruta

SLS

Bangunan

Rumah

Tangga

1 -Ditemukan

Fisik Sensus

2 -Ganti KRT

3 -Pindah dlm BS

4 -Pindah luar BS

5 -Tidak ditemukan

1. Rumah tangga Sari Mutiara, Sutirah, dan Carta dapat ditemukan

2. Kepala rumah tangga Satimah meninggal dunia, saat pemutakhiran, ganti KRT menjadi

Hendro.

3. Rumah tangga Tono pindah ke bangunan sensus lain yang terletak diantara bangunan sensus

milik Ade Haryadi dan bangunan sensus milik Sadi.

4. Rumah tangga Ade Haryadi pindah keluar blok sensus, dan pada saat pemutakhiran

bangunan sensus tersebut ditempati oleh Heri yang merupakan rumah tangga baru.

5. Diantara bangunan sensus milik Sutirah dan Ade Haryadi terdapat bangunan sensus baru

yang ditempati oleh rumah tangga baru, yaitu Danis.

6. Rumah tangga Sadi tidak ditemukan

7. Rumah tangga Dwi pindah keluar blok sensus

Pemutakhiran harus dilakukan secara menyeluruh (lengkap) pada wilayah blok sensus terpilih. VSEN12.P harus di-entri di BPS Kabupaten/Kota, hasilnya dalam bentuk softcopy (file) dikirimkan

via e-mail ke [email protected]

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 39

Daftar Sampel Rumahtangga (VSEN12.DSRT)

VSEN12.DSRT terdiri dari 4 blok, yaitu : Blok I adalah pengenalan tempat, Blok II adalah

keterangan pemilihan sampel, Blok III adalah blok catatan dan Blok IV adalah keterangan

rumahtangga terpilih.

Blok I : Keterangan Tempat (Rincian 1 s/d 10)

Mencakup nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi desa/kelurahan,

Nomor wilayah cacah, Nomor Blok Sensus, dan Nomor Kode Sampel (NKS).

Blok II : Keterangan Pemilihan Sampel (Rincian 1 s/d 3)

Memuat nama lengkap pengawas, tanggal pencacahan dan tanda tangan pengawas.

Blok III : Blok Catatan

Blok catatan disediakan jika pencacah/pengawas menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat.

Misalnya jika ada perubahan nama kepala ruta, dan nama ruta yang menolak.

Blok IV : Keterangan Rumahtangga Terpilih

Pada blok ini terdapat 9 kolom, yaitu nomor urut sampel ruta, SLS, BF, nomor BS, nomor ruta, nama

kepala ruta, alamat, tanggal kunjungan VSEN12.BL dan tanggal kunjungan VSEN12.HR.

Kolom 1 : Nomor urut sampel rumahtangga sudah dicetak mulai dari 1 sampai dengan 10 untuk

setiap blok sensus terpilih

Kolom 2 : Nomor SLS, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 2, Blok IV, Daftar

VSEN12.P

Kolom 3 : Nomor Bangunan Fisik, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 3, Blok IV,

Daftar VSEN12.P

Kolom 4 : Nomor Bangunan Sensus, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 4,Blok

IV, Daftar VSEN12.P

Kolom 5 : Nomor rumah tangga terpilih, yang dikutip dari nomor urut yang dilingkari pada kolom 5,

Blok IV, Daftar VSEN12.P

Kolom 6 : Nama kepala rumah tangga, yang dikutip dari nama kepala rumahtangga pada kolom 6,

Blok IV, Daftar VSEN12.P

Kolom 7 : Alamat (RT/RW, lingkungan, jorong/lorong) yang dikutip dari kolom 7, Blok IV , Daftar

VSEN12.P

Kolom 8 : Kunjungan, diisikan sesuai dengan tanggal pencacahan VSEN12.BL. Setiap rumahtangga

sampel disediakan empat baris untuk mencatat tanggal pencacahan VSEN12.BL

40 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kolom 9 : Kunjungan, diisikan sesuai dengan tanggal pencacahan VSEN12.HR. Setiap rumahtangga

sampel disediakan dua baris untuk mencatat tanggal pencacahan VSEN12.HR

3.9 Petunjuk Pengunaan Program Pemutahiran dan Penarikan Sampel ruta SBH dan Susenas

2012 di Kota SBH

Hasil updating atau pemutakhiran rumahtangga pada blok sensus terpilih susenas/sbh yang

dicatat pada VSEN12.P selanjutnya direkam melalui mekanisme entry data dengan menggunakan

aplikasi program tertentu. Perekaman data hasil updating ini sangat penting untuk memperoleh

informasi jumlah rumahtangga hasil lapangan pada blok sensus terpilih. Informasi ini sangat berguna

untuk kepentingan estimasi dengan mekanisme langsung (direct estimate).

Program aplikasi untuk kota SBH, disamping melakukan perekaman hasil updating juga

sekaligus melakukan penarikan sampel ruta di blok sensus terpilih, baik blok sensus SBH dan blok

sensus SUSENAS. Informasi sampel terpilih dan hasil updating dalam bentuk database

dikirimkan ke BPS Pusat cq Subdit PKS Direktorat Metodologi Statistik, email : [email protected]

segera setelah pemutakhiran rumahtangga selesai.

Alur Program secara umum dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

Alur Program Updating & Penarikan Sampel Ruta Hasil Pemutakhiran

Program

Menu 1

Identitas BS Selesai

Pilih Kab/Kota/NKS Selesai

Menu 2

Updating/ Browse Data Penarikan Sampel DSRT Lainnya Sampel

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 41

Program aplikasi untuk kab/kota yang melakukan updating/pemutakhiran sekaligus penarikan sampel

rumahtangga, seperti kota SBH akan memiliki susunan Sub Menu 2 yaitu :

Updating, Browse Data, Penarikan Sampel, DSRT, Lainnya, Ganti NKS

File-file Input dan Output untuk program updating dan penarikan sampel (Kota SBH) adalah:

ppkknks_UP.dbf = file dbf input dan output updating

ppkknks_DSRT.dbf = file dbf output daftar sampel ruta by program

dimana : pp = kode Provinsi terdiri dari 2 dijit

kk = kode kab/kota terdiri dari 2 dijit

nks = nomor kode sampel terdiri dari 7 dijit

File input dan output diatas dikirimkan semua ke subdit Pengembangan Kerangka Sampel via

email [email protected] segera setelah pemutakhiran selesai.

Menu Ganti NKS digunakan untuk melakukan proses updating pada NKS selanjutnya.

Tahapan-tahapan sebagai berikut

Untuk menjalankan program updating, maka user harus memastikan file program terdiri dari file

aplikasi yaitu : Progupdating~.EXE, file master (ppkknks_UP2.dbf, mstkb.dbf, mstpr.dbf), dan file

pendukung lainnya (bps.bmp, gambar.bmp, daftar_sampel.dbf, umb1171_berkala.dbf) sudah terinstall

di suatu folder yang sama. Program akan memunculkan Menu 1 yaitu meminta user memilih kode

Provinsi, kabupaten plus nomor kode sampel (nks) dari dokumen pemutakhiran, sbb :

42 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Selanjutnya user masuk ke menu 2, dimana sesuai tujuan maka user dapat melakukan updating atau

pemutakhiran data rumahtangga pada blok sensus tersebut dimana untuk kota SBH akan muncul

menu updating, browse data, penarikan sampel, DSRT, lainnya, ganti nks.

Berikut contoh tampilan menu 2:

Menu pemutakhiran ini ditujukan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di

lapangan menyangkut keberadaan rumahtangga, alamat, nama kepala rumahtangga, tingkat

pendidikan kepala rumahtangga, dll. Setiap rumahtangga harus dicek satu persatu, karena

dimungkinkan ada salah satu variabel yang sudah berubah. Data-data nama, alamat, dll yang

mengalami perubahan maupun belum lengkap harus diedit, dan dientri.

Pastikan nama kepala rumahtangga sudah sesuai

Pastikan alamat sudah sesuai

Pastikan keberadaan rumahtangga sudah sesuai

Pastikan tingkat pendidikan kepala rumahtangga sudah sesuai

Jika sudah selesai, maka user akan dimintakan konfirmasi apakah entrian sudah selesai atau belum.

Jika dijawab Ya, maka kembali ke menu 2, dan jika tidak akan kembali ke menu updating.

Proses updating sepenuhnya berdasarkan hasil pencatatan pada VSEN12.P. Setiap rumahtangga

harus dicek satu per satu pada proses data entry, tidak boleh terlewat. Jika terjadi kesalahan proses

entry keberadaan ruta, maka akan mempengaruhi probability pemilihan sampel rumahtangga. Setiap

petugas harus mengecek satu per satu rumahtangga.

Hasil updating secara keseluruhan dapat dilihat melalui menu browse data. Kolom-kolom

menunjukkan variabel, seperti nama, alamat, cekruta (kode keberadaan ruta), dan r213_str (4 strata

tingkat pendidikan Karuta : <SMP, SMP, SMA, >SMA). Menu ini hanya browse, tidak dapat diedit

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 43

maupun dientri. Setelan muncul pesan window ’Untuk keluar menu browse...” klik sembarang posisi

atau enter, dan akan muncul:

Pada kota SBH, setelah melakukan updating, klik menu penarikan sampel, maka sistem melakukan

penarikan sampel rumahtangga dengan mempertimbangkan implicit stratification tingkat pendidikan

kepala rumahtangga (4 strata). Rumahtangga yang diproses adalah dengan status keberadaan kode

1,2,3, dan 6. Setelah proses penarikan sampel selesai, maka akan dihasilkan VSEN12.DSRT.

Penarikan sampel hanya dapat dilakukan satu kali, sehingga pastikan hasil updating sudah

tidak ada perubahan sebelum sampel ditarik.

Blok IV.VSEN12.DSRT untuk blok susenas dan atau sbh (dijit pertama nks = 1/3) kolom tanggal

pencacahan terdiri dari 2 kolom (4 kali kunjungan BL, 2 kali kunjungan HR). Blok susenas saja hanya

1 kali kunjungan.

44 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Menu lainnya yang harus dientri adalah submenu entri “Tanggal Kunjungan”. Seperti yang dijelaskan

diatas bahwa proses entri ini dilakukan sejalan dengan pencacahan rumahtangga, sehingga file

ppkknks.DSRT dikirim bersamaan dengan file ppkknks.UP pada setiap akhir triwulan. Untuk BL

dilakukan entri sebanyak 4 kali kunjungan dan HR sebanyak 2 kali kunjungan.

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 46

PENGOLAHAN

Tahapan pengolahan SBH2012 terdiri dari receiving-batching, editing coding, entri data,

kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi. BPS Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan

kegiatan pengolahan yaitu receiving-batching, editing coding, entri data, tabulasi data, dan evaluasi

dalam level kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi pada

level provinsi dilakukan di BPS Provinsi. Kompilasi data, tabulasi data, dan evaluasi pada level

nasional, diselenggarakan di BPS-RI.

Dalam melakukan pengolahan dan mempercepat proses pengolahan maka pengiriman

dokumen ke seksi IPDS harus dilakukan segera setelah pencacahan dan pemeriksaan selesai.

Pengolahan dimulai dengan mengentri Daftar VSEN12.BL, VSEN12.LK, VSEN12.K, kemudian

dilanjutkan dengan Daftar VSEN12.M1. Daftar VSEN12.BL yang sudah selesai dicacah dalam satu

blok sensus dapat segera dikirim terlebih dahulu ke seksi IPDS agar segera dapat dilakukan entri data.

Program pengolahan dan buku pedoman pengoperasian disiapkan oleh BPS-RI. BPS

Kabupaten/Kota harus mempersiapkan peralatan pengolahan sesuai dengan kebutuhan. BPS

Kabupaten/Kota juga harus menunjuk koordinator pengolahan, pengawas, operator entri data, serta

upaya-upaya manajemen lainya. Perlu menjadi perhatian pula bahwa petugas pengawas dan entri

data harus memahami kaidah coding komoditi dalam Daftar–daftar SBH2012 yang benar agar

diperoleh data yang akurat.

Pengolahan diatur sedemikian rupa sehingga hasil data entri data yang dikirim ke BPS-RI

merupakan satu set data dari daftar VSEN12.BL, VSEN12.LK, VSEN12.K, dan VSEN12.M1. Hasil

pengolahan harus dikirimkan ke BPS Provinsi dan BPS-RI untuk dikompilasi sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan. Hasil pengolahan disarankan dikirim secara utuh. Setelah dilakukan kompilasi

data di BPS-RI, maka BPS-RI akan melakukan pengecekan validasi kembali terhadap data yang

diterima sebelum dilakukan tabulasi final.

Konsultasi pengolahan dapat dilakukan dengan menghubungi email address

[email protected] , sedangkan pengiriman hasil pengolahan dilakukan melalui filelib SBH2012.

BAB

IV

LAMPIRAN

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 49

Lampiran 1

JUMLAH

4 TriwulanPer

TriwulanPencacah Pengawas

PETUGAS

(1) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)

1 . BANDA ACEH 160 40 1.600 20 10 30 1

2 . LHOK SEUMAWE 120 30 1.200 15 8 23 1

3 . MEULABOH 120 30 1.200 15 8 23 1

4 . MEDAN 200 50 2.000 25 13 38 1

5 . PADANG SIDEMPUAN 120 30 1.200 15 8 23 1

6 . PEMATANG SIANTAR 160 40 1.600 20 10 30 1

7 . SIBOLGA 120 30 1.200 15 8 23 1

8 . PADANG 200 50 2.000 25 13 38 1

9 . BUKITTINGGI 120 30 1.200 15 8 23 1

10 . PEKAN BARU 200 50 2.000 25 13 38 1

11 . D U M A I 120 30 1.200 15 8 23 1

12 . TEMBILAHAN 124 31 1.240 16 8 24 1

13 . JAMBI 160 40 1.600 20 10 30 1

14 . BUNGO 120 30 1.200 15 8 23 1

15 . PALEMBANG 200 50 2.000 25 13 38 1

16 . LUBUK LINGGAU 120 30 1.200 15 8 23 1

17 . PANGKAL PINANG 120 30 1.200 15 8 23 1

18 . TANJUNG PANDAN 120 30 1.200 15 8 23 1

19 . TANJUNG PINANG 120 30 1.200 15 8 23 1

20 . BATAM 200 50 2.000 25 13 38 1

BENGKULU 21 . BENGKULU 160 40 1.600 20 10 30 1

22 . BANDAR LAMPUNG 200 50 2.000 25 13 38 1

23 . METRO 120 30 1.200 15 8 23 1

DKI. JAKARTA 24 . JAKARTA 1.000 250 10.000 125 63 188 5

25 . BANDUNG 200 50 2.000 25 13 38 1

26 . TASIK MALAYA 160 40 1.600 20 10 30 1

27 . CIREBON 160 40 1.600 20 10 30 1

28 . SUKABUMI 160 40 1.600 20 10 30 1

29 . DEPOK 200 50 2.000 25 13 38 1

30 . BEKASI 200 50 2.000 25 13 38 1

31 . BOGOR 200 50 2.000 25 13 38 1

32 . SERANG 160 40 1.600 20 10 30 1

33 . CILEGON 160 40 1.600 20 10 30 1

34 . TANGERANG 200 50 2.000 25 13 38 1

35 . SEMARANG 200 50 2.000 25 13 38 1

36 . TEGAL 160 40 1.600 20 10 30 1

37 . SURAKARTA 160 40 1.600 20 10 30 1

38 . PURWOKERTO 240 60 2.400 30 15 45 2 *)

39 . KUDUS 164 41 1.640 21 11 32 1

40 . CILACAP 188 47 1.880 24 12 36 1

D.I. YOGYAKARTA 41 . YOGYAKARTA 160 40 1.600 20 10 30 1

Ruta terpilih

4 Triwulan

JAWA TENGAH

SUMATERA SELATAN

KEP. BABEL

KEP. RIAU

LAMPUNG

JAWA BARAT

BANTEN

(2)

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

JAMBI

KEBUTUHAN BLOK SENSUS, PETUGAS DAN INSTRUKTUR NASIONAL

KEGIATAN SURVEI BIAYA HIDUP (SBH) 2012

PROVINSI K O T A INNAS

TOTAL BS Petugas

50 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lampiran 1 (lanjutan)

JUMLAH

4 TriwulanPer

TriwulanPencacah Pengawas

PETUGAS

(1) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)

42 . SURABAYA 200 50 2.000 25 13 38 1

43 . MALANG 200 50 2.000 25 13 38 1

44 . KEDIRI 160 40 1.600 20 10 30 1

45 . JEMBER 200 50 2.000 25 13 38 1

46 . PROBOLINGGO 160 40 1.600 20 10 30 1

47 . MADIUN 160 40 1.600 20 10 30 1

48 . SUMENEP 128 32 1.280 16 8 24 1

49 . BANYUWANGI 208 52 2.080 26 13 39 1

50 . DENPASAR 200 50 2.000 25 13 38 1

51 . SINGARAJA 172 43 1.720 22 11 33 1

52 . MATARAM 160 40 1.600 20 10 30 1

53 . B I M A 120 30 1.200 15 8 23 1

54 . KUPANG 160 40 1.600 20 10 30 1

55 . MAUMERE 120 30 1.200 15 8 23 1

56 . PONTIANAK 160 40 1.600 20 10 30 1

57 . SINGKAWANG 120 30 1.200 15 8 23 1

58 . PALANGKA RAYA 160 40 1.600 20 10 30 1

59 . SAMPIT 124 31 1.240 16 8 24 1

60 . BANJARMASIN 200 50 2.000 25 13 38 1

61 . TABALONG 120 30 1.200 15 8 23 1

62 . SAMARINDA 160 40 1.600 20 10 30 1

63 . BALIK PAPAN 160 40 1.600 20 10 30 1

64 . TARAKAN 120 30 1.200 15 8 23 1

SULAWESI UTARA 65 . MANADO 160 40 1.600 20 10 30 1

GORONTALO 66 . GORONTALO 120 30 1.200 15 8 23 1

SULAWESI TENGAH 67 . PALU 160 40 1.600 20 10 30 1

68 . MAKASSAR 200 50 2.000 25 13 38 1

69 . WATAMPONE 124 31 1.240 16 8 24 1

70 . PARE PARE 120 30 1.200 15 8 23 1

71 . PALOPO 120 30 1.200 15 8 23 1

72 . BULUKUMBA 132 33 1.320 17 9 26 1

SULAWESI BARAT 73 . MAMUJU 124 31 1.240 16 8 24 1

74 . KENDARI 160 40 1.600 20 10 30 1

75 . BAU-BAU 120 30 1.200 15 8 23 1

76 . AMBON 160 40 1.600 20 10 30 1

77 . TUAL 120 30 1.200 15 8 23 1

MALUKU UTARA 78 . TERNATE 120 30 1.200 15 8 23 1

79 . JAYAPURA 160 40 1.600 20 10 30 1

80 . MERAUKE 120 30 1.200 15 8 23 1

81 . MANOKWARI 120 30 1.200 15 8 23 1

82 . SORONG 120 30 1.200 15 8 23 1

13.608 3.402 136.080 1.705 876 2.581 87

Keterangan:

- Setiap blok sensus (BS) dipilih 10 rumahtangga

- 1 Pencacah mencacah 2 Blok Sensus

- 1 Pengawas mengawasi 2 Pencacah

- *) Innas Kota Purwokerto adalah Kasie Stat. Distribusi dan dari Pusat

- Pelatihan Petugas di laksanakan pada November 2011 dan Januari 2012

- Pencacah akan bertugas melakukan Updating Blok Sensus dan mencacah daftar VSEN12.BL,VSEN12.K,VSEN12.HR dan VSEN12.M1

- Pencacah dan Pengawas yang sama akan bertugas setiap Triwulan dalam tahun 2012

INNAS

PetugasRuta terpilih

4 Triwulan

TOTAL BS

K O T A PROVINSI

KEBUTUHAN BLOK SENSUS, PETUGAS DAN INSTRUKTUR NASIONAL

KEGIATAN SURVEI BIAYA HIDUP (SBH) 2012

(2)

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

KALIMANTAN BARAT

PAPUA

PAPUA BARAT

JUMLAH

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

MALUKU

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 51

Lampiran 2

VSEN12.P

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PUSAT STATISTIK

Survei Biaya Hidup & Susenas 2012Daftar Pemutakhiran Rumahtangga

RAHASIA

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1. Provinsi

2. Kabupaten/Kota *)

3. Kecamatan

4. Desa/Kelurahan *)

5. Klasifikasi Desa/Kelurahan *)

6. Nomor Urut PSU

10. Nomor Kode Sampel (NKS) **)

Perkotaan -1

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

URAIAN

1. Nama Petugas

2. Tanggal

3. Tanda Tangan

PENCACAH PENGAWAS

BLOK III. CATATAN

**) dijit 1 : 1=Susenas & SBH 2=Susenas 3=SBH

dijit 2-7 : no urut PSU+no urut BS dlm PSU

SUMATERA UTARA

SIBOLGA

SIBOLGA UTARA

ANGIN NAULI

2

7 1

1 00

0 20

1Pedesaan -2

0 3

2

30

1

1 2 7 0

7. Nomor Urut Blok Sensus dlm PSU

8. Nomor Blok Sensus

0 7

0 0 8 B

*) Coret yang tidak sesuai

5

9. Nama SLS

Triwulan : 1

LINGKUNGAN II,,

52 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lampiran 2 (lanjutan)

SLS

Fisik Sen

sus

Rumah

tangga

BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

No. Urut

Bangunan

(5)

A L A M A T

(9) (10)

Pendidikan

Kepala Ruta

<SMP SMA SMA>

Keberadaan Ruta

1 -Ditemukan

2 -Ganti KRT

3 -Pindah dlm BS

4 -Pindah luar BS

5 -Tidak

ditemukan

6 -Baru

1271010002008Bidentitas blok

SMP

(11)

002 001 001 001 MARUDUT LUMBANGAOL JL GEREJA NO 1 LK 2 V

002 001 002 002 NELSON SIAHAAN JL GEREJA LK 2 V

002 001 003 003 DOHAR LUMBANTOBING JL GEREJA NO 3 LK 2 V

002 003 005 004 PANUNGGUL PANJAITAN JL GEREJA LK 2 V

002 005 006 005 SINTADUMA SIMORANGKIR JL DR NOMENSEN LK 2 V

002 005 007 006 BERITA MEDI SIRAIT JL IL NOMENSEN LK 2 V

002 005 008 007 HENDRI MALAU JL GEREJA LK 2 V

002 007 009 008 GANDA ROMAULI SIAHAAN JI GEREJA NO 10 LK 2 V

002 009 011 009 ROLANO SIHOMBING JL GEREJA NO 12 LK 2 V

002 009 011 010 DAULAT HUTAGALUNG JL GEREJA NO 9 LK 2 V

002 010 012 011 BADIARY MANULLANG JL GEREJA NO 8 LK 2 V

002 010 013 012 HUMIRAS TAMBUNAN JL GEREJA NO 9 LK 2 V

002 012 015 013 WILFRID PARDEDE JL GEREJA NO 5 LK 2 V

002 013 017 014 KRISMAN PASARIBU JL GEREJA NO 4 LK 2 V

002 014 018 015 ERWIN PASARIBU JL GEREJA NO 31 LK 2 V

002 015 019 016 ADELINA SIHOMBING JL NOMENSEN LK 2 V

002 015 020 017 ANNA MARIA AMBARITA JL JUBELIUM LKZ V

002 015 021 018 OLOAN SIPAHUTAR JL GEREJA NO LK 2 V

002 015 022 019 PUSPITA SIMANJUNTAK JL GEREJA LK 2 V

002 016 023 020 RICH JANZOON SIMANORA JL JUBELIUM LK 2 V

002 016 024 021 DAULAT SIMANGUNSONG JL JUBELIUM LK 2 V

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 53

Lampiran 2 (lanjutan)

SLS

Fisik Sen

sus

Rumah

tangga

BLOK IV. KETERANGAN RUMAH TANGGA

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

No. Urut

Bangunan

(5)

A L A M A T

(9) (10)

Pendidikan

Kepala Ruta

<SMP SMA SMA>

Keberadaan Ruta

1 -Ditemukan

2 -Ganti KRT

3 -Pindah dlm BS

4 -Pindah luar BS

5 -Tidak

ditemukan

6 -Baru

1271010002008Bidentitas blok

SMP

(11)

002 058 071 065 PARDOMUAN SIMORANGKIR JL DR NOMENSEN NO 14 LK 2 V

002 059 072 066 WINSTON SITINJAK JL NOMENSEN LK 2 V

002 062 073 067 PEGANG SAUT SIAHAAN JL IL NOMENSEN NO 15 LK 2 V

002 060 074 068 SATRIA SIMANJUNTAK JL DR IL NOMENSEN LK 2 V

002 060 075 069 DERITA SIPAHUTAR JL IL NOMENSEN LK 2 V

002 061 076 070 ANWAR EFFENDI HARAHAP JL NOMENSEN LK 2 V

002 062 077 071 MILIANI SINAGA JL IL NOMENSEN LK 2 V

002 062 078 072 MARTINA TAMPUBOLON JL NOMENSEN LK 2 V

002 064 080 073 ROBIN SILALAHI JL IL NOMENSEN NO 15 A LK 2 V

002 064 081 074 PATNER TOBING JL NOMENSEN LK 2 V

002 065 082 075 NURMAINA SINURAT JL NOMENSEN LK 2 V

002 066 083 076 LEONARDO LUMBAN TOBING JL NOMENSEN LK 2 V

002 067 084 077 HARA PAINUAN PASARIBU JL NOMENSEN LK 2 V

54 Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lampiran 3

Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota 55

Lampiran 3 (Lanjutan)

TEAM

SB

H 2

012

(P

USA

T)

Dir

ekto

ratS

tati

stik

Har

gad

anD

irek

tora

tSt

atis

tikK

ese

jah

tera

an R

akya

t

1.

Sub

dit

. Sta

tist

ikH

arga

Ko

nsu

men

2.

Sub

dit

. Sta

tist

ikR

um

ahTa

ngg

a

Dir

ekto

ratP

enge

mb

anga

nM

eto

do

logi

Sen

susd

anSu

rvei

1.

Sub

dit

.

Pen

gem

ban

gan

Des

ain

Sen

sus

dan

Surv

ei

2.

Sub

dit

.

Pen

gem

ban

gan

Ke

rang

kaSa

m

pel

Dir

ekto

ratS

iste

mIn

form

asiS

tati

stik

1.

Su

bd

it. I

nte

gras

iPen

gola

han

Dat

a

2.

Sub

dit

. Pen

gem

ban

gan

Bas

is D

ata

Bir

o B

ina

Pro

gram

, Bir

o

Ke

uan

gan

dan

Bir

o U

mu

m

1.

Bag

ian

Pen

yusu

nan

Ren

can

a

2.

Bag

ian

Pen

yusu

nan

angg

aran

3.

Bag

ian

Per

ben

dah

araa

n

4.

Bag

ian

Pen

gad

aan

,

Ars

ipd

anEk

sped

isi

5.

Bag

ian

Pen

ggan

daa

n

1.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

tekn

is S

BH

201

2 ya

ng

ber

ken

aan

den

gan

kon

sep

dan

def

inis

i,

pen

gisi

anku

esio

ner

,

tata

cara

pen

caca

han

di l

apan

gan

, dll.

2.

Men

amp

un

gper

mas

alah

an n

on

tekn

is S

BH

201

2

men

gen

aian

ggar

anke

giat

an S

BH

201

2 u

ntu

kdis

amp

aika

nke

pad

a B

iro

Bin

a P

rogr

am.

3.

Men

amp

un

gper

mas

alah

an n

on

tekn

is S

BH

201

2

men

gen

aip

engg

anti

ansa

mp

elu

ntu

kdi

sam

pai

kan

kep

adaD

irek

tora

tPen

gem

b

anga

nM

eto

do

logi

Sen

susd

anSu

rvei

.

4.

Men

amp

un

gper

mas

alah

an n

on

tekn

is S

BH

201

2

men

gen

aip

engo

lah

anku

esio

ner

SB

H

2012

un

tukd

isam

pai

kan

kep

adaD

irek

tora

tSi

stem

Info

rmas

iSta

tist

ik.

1.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

met

od

olo

gi S

BH

201

2.

2.

Mel

aku

kan

pen

gam

bila

nsa

mp

el S

BH

20

12.

3.

Mel

aku

kan

pen

ggan

tian

sam

p

el S

BH

20

12

apab

ilaad

aper

min

taan

pen

gga

nti

ansa

mp

eld

arid

aera

h.

1.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

pen

gola

h

anku

esio

ner

SB

H 2

01

2.

2.

Men

erim

apen

ggan

tian

sam

pel

dar

i

Dir

ekto

ratP

enge

mb

anga

nM

eto

do

logi

Sen

susd

anSu

rvei

. 1.

M

enga

tasi

per

mas

alah

anan

gg

aran

kegi

atan

SB

H 2

01

2.

2.

Me

nga

tasi

per

mas

alah

anad

mi

nis

tras

ikeg

iata

n S

BH

20

12

.

3.

Mel

aku

kan

tran

saks

ikeu

anga

n

dan

pen

gad

aan

nya

.

4.

Mel

aku

kan

pen

gad

aan

per

alat

anek

sped

isi d

i Pu

sat.

5.

Mel

aku

kan

dan

men

gata

sip

er

mas

alah

anp

engg

and

aan

kues

i

on

erd

anb

uku

ped

om

an S

BH

20

12

di P

usa

t.

Lampiran 4

TEAM

SBH

20

12

(PR

OV

INSI)

Bid

angStatistikD

istribu

sidan

Bid

angStatistikSo

sial

1. SeksiStatistikH

argaKo

nsu

men

dan

Per

dagan

ganB

esar

2. SeksiStatistikK

esejahteraan

Rakyat

Bid

angIn

tegrasiPen

golah

and

anD

isemin

asiStatistik

1. SeksiIn

tegrasiPen

golah

an D

ata

Bagian

Tata Usah

a

1. Su

bb

agianB

ina P

rogram

2. Su

bb

agianU

rusan

Dalam

3. Su

bb

agianK

eu

angan

4. Su

bb

agianP

erlengkap

an

1. M

engatasip

ermasalah

antekn

isdan

no

n tekn

is SBH

201

2 d

i

pro

vinsim

asing-m

asing.

2. M

emin

tapen

ggantian

samp

elkeD

irekt

oratP

engem

ban

ganM

etod

olo

giSensu

sdan

Surveiap

abilaterjad

ipen

ggantian

samp

el.

3. M

enerim

apen

ggantian

samp

eldariD

ir

ektoratP

engem

ban

ganM

etod

olo

giSe

nsu

sdan

Survei.

1. M

engatasip

ermasalah

anp

engo

lah

anku

esion

er SBH

2012

di

pro

vinsim

asing-m

asing.

2. M

enerim

apen

ggantian

samp

eldari

Direkto

ratPen

gemb

anganM

etod

o

logiSen

susd

anSu

rvei.

1. M

engatasip

ermasalah

anan

ggarank

egiatan SB

H 2

012 d

i

pro

vinsim

asing-m

asing.

2. M

engatasip

ermasalah

anad

min

istra

sikegiatan

SBH

2012 d

i

pro

vinsim

asing-m

asing.

3. M

elakukan

transaksikeu

angan

dan

pe

rtanggu

ngjaw

aban

nya.

4. M

elakukan

pen

gadaan

peralatan

,

distrib

usid

aneksped

isi di Daerah

.

5. M

elakukan

dan

men

gatasiperm

asala

han

pen

ggand

aanku

esion

erdan

bu

ku

ped

om

an SB

H 2012 d

i Daerah

.

Kep

ala BP

S Pro

vinsi

Lampiran 4 (Lanjutan)

TEAM

SB

H 2

012

(K

AB

UP

ATE

N/K

OTA

)

Seks

iSta

tist

ikD

istr

ibu

sid

anSe

ksiS

tati

st

ikSo

sial

Seks

iInte

gras

iPen

gola

han

dan

Dis

emin

asiS

tati

stik

Su

bb

agia

n T

ata

Usa

ha

1.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

tekn

isd

an

no

n t

ekn

is S

BH

201

2 d

i

kab

up

aten

/ko

tam

asin

g-m

asin

g.

2.

Mem

inta

pen

ggan

tian

sam

pel

seca

r

ater

tulis

mel

alu

i BP

S

Pro

vin

sike

Dir

ekto

ratP

enge

mb

ang

anM

eto

do

logi

Sen

susd

anSu

rvei

.

3.

Men

erim

apen

ggan

tian

sam

pel

dar

i

BP

S P

rovi

nsi

.

1.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

pen

gola

h

anku

esio

ner

SB

H 2

012

di

kab

up

aten

/ko

tam

asin

g-m

asin

g.

2.

Men

erim

apen

ggan

tian

sam

pel

dar

i

BP

S P

rovi

nsi

.

1.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

angg

aran

kegi

atan

SB

H 2

01

2 d

i

kab

up

aten

/ko

tam

asin

g-m

asin

g.

2.

Men

gata

sip

erm

asal

ahan

adm

inis

tr

asik

egi

atan

SB

H 2

01

2 d

i

kab

up

aten

/ko

tam

asin

g-m

asin

g.

3.

Mel

aku

kan

tran

saks

ikeu

anga

nd

an

per

tan

ggu

ngj

awab

ann

ya.

4.

Mel

aku

kan

dis

trib

usi

per

alat

an,

kues

ion

erd

anb

uku

ped

om

an.

Kep

ala

BP

S K

abu

pat

en

/Ko

ta

Lampiran 4 (Lanjutan)