Peristiwa lahirnya sumpah pemuda adalah sebuah

tonggak utama lahirnya pergerakan pemuda

Indonesia dalam meletakkan landasan Indonesia yang

Bhineka. Dan menjaga kebhinekaan itu menjadi

tanggungjawab kita bersama saat ini. Dan untuk Edisi

kali ini Buletin Horas Medan menyajikan penyerahan

Tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan

kepada 34 entitas dan 2 BUMD, serta artikel menarik.

lainnya. Selamat membaca dan salam Sumpah

pemuda..!!!

Dewan Redaksi

Pengarah : Ambar Wahyuni

Penanggungjawab : Yudi Prawiratman

Ketua : Ludfi Noviandi

Pelaksana :

Petrus Sihaloho, Venny, M. Amin, Ahmad

Nur, Lyz Anita Butar-butar, Nursalam

Harianja, Desi Sidauruk, Ronal Polatua,

Heryando Pasaribu, Tetap Purba, Ratna Tri

Darmayanti

Dari Redaksi

Horas MedanHoras MedanBADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Edisi Triwulan II 2018

Medan, 1 Juni 2018 Selama 73 tahun Pancasila sudah menjadi bintang pemandu bangsa Indonesia, bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya, dan Pancasila sudah menjadi rumah kita yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sampai a k h i r z a m a n , Pancasila akan terus mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia.D a l a m r a n g k a memperinga� Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 J u n i 2 0 1 8 , p a ra p e g a w a i d i l i n g k u n g a n Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan di Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Medan. Ber�ndak sebagai I n s p e k t u r U p a c a r a a d a l a h K e p a l a Subauditorat Sumatera Utara I, Andanu.Sementara ber�ndak sebagai Komandan

yang terkadung di dalamnya.Bertempat di Auditorium

BPK Perwaki lan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan acara buka puasa bersama keluarga besar STM Muslim BPK Perwaki lan Provinsi S u m a t e ra U t a ra . P u a s a memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir m i s k i n , s e l a l u

bersyukur kepada Allah SWT dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat.. Kemampuan se�ap orang dalam mengendalikan dirinya merupakan aspek pen�ng dalam pergaulan manusia untuk menuju

t a t a ke h i d u p a n y a n g

harmonis, penuh tenggang rasa, dan cinta kasih. Dengan demikian, semakin terlihatlah bahwa ar� puasa memiliki peran pen�ng dalam kehidupan manusia.

Turut juga hadir Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, beserta para Pejabat Struktural dan Undangan pegawai yang beragama non Muslim. Acara dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama, pemberian santunan kepada anak Pan� Asuhan serta ditutup dengan santap

Puasa adalah salah satu dari lima perkara rukun Islam. Melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan

merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Puasa termasuk amalan pen�ng dalam Islam dengan banyak manfaat dan keutamaan

Buka Puasa Bersana Keluarga Besar BPK Perwakilan Sumut4

Upacara pada peringatan Hari Kesak�an Pancasila kali ini adalah Ketua Tim Senior, Faizal.Peringatan Hari Lahir Pancasila dise�ap tanggal 1 Juni ini harus kita manfaatkan sebagai momen pengingat, momen pemacu

d a n m o m e n aktualisasi nilai-n i la i Pancasi la . Marilah kita terus amalkan warisan m u l i a p a r a founding fathers i n i u n t u k kemajuan bangsa, dan sekaligus juga m e n j a d i s u m b a n g s i h Indonesia kepada

masyarakat dunia.Upacara yang dilaksanakan pada pagi yang cerah tersebut diiku� oleh segenap pegawai beserta para pejabat di lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Upacara berlangsung dengan ter�b dan khidmat.

Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Berlangsung dengan Hikmatini bisa dijumpai satwa kera dan siamang tapi sekarang �dak lagi, makanya sekitar tahun 1993 tempat ini dijadikan tempat untuk penanaman satu juta pohon dengan luas sekitar 500 ha.

Walaupun hari ini (02/10) cuaca kurang mendukung tapi pesona indah danau Toba �dak bisa diungkapkan dengan kata - kata, tempat ini wajib untuk dikunjungi, keindahannya �dak diragukan lagi.

Sumber berita :h�ps://travel.de�k.com/dtravelers_stories/u-1511802/puncak-pesona-danau-toba-dari-hutaginjangSumber foto : Tagar NewsSeper� umumnya puncak bukit pas� menyuguhkan

pesona alam dibawahnya, begitupun Hutaginjang yang berada di ke�nggian 1550 mdpl, tapi yang

menjadi daya tarik tersendiri adalah pemandangan danau Toba dan P. Samosir yang begitu indah, dan menyejukan se�ap mata yang memandangnya.

Hutaginjang sendiri berasal dari bahasa batak yang berar� Kampung �nggi, menurut Pinem ke�nggian Hutaginjang melibihi ke�nggian Brastagi. Tempat ini juga dijadikan tempat wisata dirgantara bagi penyuka olah raga yang memacu adrenalin yaitu gantole dan paralayang.Tempat ini bisa menampung sekitar 80 gantole.

Untuk mencapai tempat ini kita �dak perlu repot - repot mendaki sampai puncak, karena puncak bukit Hutaginjang bisa lalui oleh kendaraan roda 4. Disini juga terdapat warung - warung kecil sebagai pelepas dahaga atau sekedar minum kopi ditengah cuaca dingin.

Sebelum terjadinya penggundulan hutan ditempat

Penatapan Huta GinjangKeindahan Danau Toba Sejauh Mata Memandang

2 Lagi, Opini WTP Untuk Pemprov. Sumut

Medan, 24 Mei 2018 – Pimpinan-Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Isma Yatun, menyerahkan Laporan Hasil P e m e r i k s a a n ( L H P ) a t a s Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Par ipurna DPRD Prov ins i S u m a t e r a U t a r a .

S e s u a i p e r a t u r a n perundang-undangan, dalam ra n g ka p e n g e l o l a a n d a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n keuangan negara/daerah, salah satu hal pen�ng yang diatur ada lah kewaj iban kepa la d a e r a h m e n y u s u n d a n menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang p e r t a n g g u n g j a w a b a n pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan (4) efek�vitas sistem pengendalian intern (SPI).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Namun demikian, tanpa mengurangi

keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan bersangkutan �dak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah:a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern,

antara lain:1) Pengelolaan Dana BOS Disdik belum Ter�b dan

Terdapat Sisa Dana BOS pada SMA/SMK Negeri Belum disajikan pada LK Minimal sebesar Rp1,09 milyar;

2) Inventarisasi dan Verifikasi Factual Aset dalam Rangka Pengalihan P2D Belum Memadai serta Pencatatan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Ter�b.

3) Transfer bagi hasil kepada kab/kota selalu terlambat, dan masih mempunyai kewajiban Rp926,81 milyar.

b. Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:1) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Setwan

dan Disdik Tidak Sesuai Fakta Sebenarnya Sebesar Rp5,47 milyar. Dari jumlah tersebut telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp3,19

milyar. 2) Pelaksanaan Volume pada

21 Pekerjaan di empat satker/OPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp5,47 mi lyar. Dar i jumlah t e r s e b u t t e l a h d i p u l i h k a n d e n g a n pengembalian ke kas daerah sebesar Rp1,31 milyar.

Permasalahan tersebut telah dimuat dalam Buku II (LHP atas Sistem Pengendalian Intern), dan Buku III (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa

pejabat wajib menindaklanju� rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang �ndak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. J a w a b a n a t a u p e n j e l a s a n d i m a k s u d disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima..

Perlu disampaikan juga, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 ini diserahkan, BPK telah meminta tanggapan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau ac�on plan yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Medan, 24 Mei 2018 – Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, dengan disaksikan oleh Pimpinan-Anggota V BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 pada hari ini, Kamis (24/5) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Turut hadir juga Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk ikut menyaksikan penyerahan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan:

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar;2. Pemerintah Kabupaten Asahan;3. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;4. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;5. Pemerintah Kabupaten Dairi;6. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;7. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;8. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;9. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;10. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;11. Pemerintah Kabupaten Samosir;12. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;13. Pemerintah Kota Binjai.

BPK mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meningkatkan opininya menjadi WTP sebanyak �ga pemda yaitu Kab. Asahan, Kab. Samosir, dan Kab. Padanglawas Utara, dan yang telah mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, empat kali berturut-turut yaitu Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Dairi, dan Kab. Labuhanbatu Utara.

BPK Serahkan LHP atas LKPD Kepada 19 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

3

MPR-Sumut menyampaikan aspirasinya ke BPK

Pada Hari Kamis, 19 April 2018, sekitar pukul 12.15 WIB, Kantor B PK Per wa k i la n Prov in s i

Sumatera Utara didatangi rombongan demonstran yang mengatasnamakan dirinya sebagai Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Utara (MPR-Sumut) Kota Padangsidimpuan.

D a l a m o r a s i n y a , p a r a d e m o n s t r a n m e n y a m p a i k a n pernyataan sikapnya yakni “meminta kepada BPK selaku Pemeriksa atas keuangan negara/daerah agar menindak ataupun melakukan pemeriksaan atas dugaan kasus �ndak pidana korupsi yang dilakukan oleh

Sarmadan Hasibuan (Mantan Kadispenda Provinsi Sumatera Utara) sewaktu menjabat sebagai S e k r e t a r i s D a e r a h K o t a Padangsidimpuan dan dugaan korupsi pemasangan Billboard di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara APBD TA 2017”.

S ete l a h m e nya m p a i ka n orasinya selama kurang lebih 20 m e n i t , p a r a d e m o n s t r a n mendesak agar Pimpinan BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merespon orasi mereka. Kepala Subauditorat Sumatera Utara II, Andri Yogama beserta Kepala Sekretariat Perwakilan, Yudi Prawiratman, didampingi Kepala Subbagian Umum dan TI, Bambang Prayudhi, serta staf Subbagian Humas dan TU menemui para demonstran di gerbang kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa aspirasi dari Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Utara (MPR-Sumut) Kota Padangsidimpuan akan disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan segera di�ndaklanju�. Serta menegaskan juga bahwa hasil pemeriksaan BPK bersifat terbuka untuk publik

sejak hasil pemeriksaan BPK tersebut sudah diserahkan secara resmi kepada DPRD. Laporan Hasil Pemeriksaan dapat diberikan kepada publik melalui prosedur permintaan informasi publik yang berlaku.

Dijelaskan juga bahwa se�ap temuan yang berindikasi �ndak pidana korupsi telah disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun K P K . B P K j u g a b e b e r a p a k a l i memenuhi permintaan-permintaan data dari lembaga-lembaga tersebut.

Demonstrasi diakhiri dengan damai, tanpa kendala yang berar�, dan aspiras i Mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik.