BSN^jdih.bsn.go.id/public_assets/file/186dba01614bd73dc1b652b4d0efd000.pdf · dengan nilai diatas RplO.000.000 ... dalam hal terjadi perbedaan pendapat; ... menilai kualifikasi Penyedia

•t

4;

BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang efisien, terbuka, sederhana, jelas dan

komprehensif di lingkungan Badan Standardisasi

Nasional, perlu pengaturan mengenai tata cara

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tata

kelola pemerintahan yang balk;

b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

huruf a, diperlukan Standar Operasional Prosedur

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan

Badan Standardisasi Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi

Nasional;

Mengingat

Bsy)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi {Lembaran Negara RI

Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 3956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun

2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negaira/Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen;

7. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

8. Keputusan. ...

X ,

Bay)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi

dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman yang wajib diacu

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan

Badan Standardisasi Nasional dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2011


€

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. .,

* I

t k'' K •


-4-

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL

NOMOR :9 Tahun2011

TANGGAL : 11 Juli2011

BABl

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara

efisien, efektif, txansparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif

dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang

teijangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada

peningkatan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud diatas diperlukan standar operasional dan prosedur dalam

melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan tata kelola

yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efisien dan efektif

bagi para pihak dalam penyelenggaraan proses pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden R.I Nomor. 54 Tahun 2010 harus

menerapkan prinsip dasar dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu

efisien, efektif, transparan, terbuka bersaing, adill/tidak diskriminatif

dein akuntabel.

Penerapan Peraturan Presiden R.I Nomor. 54 Tahun 2010 dan Standar

Operasional dan Prosedur proses pengadaan barang/jasa bertujuan agar

dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Badan

Standardisasi Nasional dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Bsiy)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-5-

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4020);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Procjuk

Daiam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Tujuan

Standar Operasional dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa ini

bertujuan memberikan panduan dalam melaksanakan pengadaan

barang/jasa yang sama bagi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat

Pengadaan dan pelaksana kegiatan di lingkungan BSN, sehingga

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif,

transparan, terbuka bersaing, adill/tidak diskriminatif dan akuntabel.

D. Ketentuan Umum

1. Seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang

dibebankan pada DIPA BSN harus mengikuti prosedur dan

menggunakan dokumen seperti yang terdapat pada standar

operasional dan prosedur ini;

BsrOBADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

2. Pelaksanaan kegiatan hams dilakukan secara tertib dengan

mempertimbangkan efisiensi anggaran dan memenuhi

ikatan/perjanjian yang ditentukan, baik dalam spesifikasi teknis

maupun dalam jangka waktu penyelesaian;

3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh BSN yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya. selumh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan barang/jasa berpedoman pada

peraturan pemndang-undangan yang berhubungan dengan

pengadaan barang/jasa pemerintah;

E. Pengertian dan Istilah

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya selumh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran BSN.

3. Kuasa Pengguna Anggarein yang selanjutnya disebut KPA adalah

pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN di BSN.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di BSN.

5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa di BSN yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri

atau melekat pada unit yang sudah ada.

6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa.

7. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan

menerima hasil pekeijaan.

.'3■i. -»-•

fisy)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-7-

8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIPadalah aparat yang melakukan pengawasan melalud audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi BSN.

9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang menyediakan Barang/Pekeijaan Konstruksi/ JasaKonsultansi/Jasa Lainnya,

10.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkankeahhan tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakanadanya olah pikir ( brain ware).

12. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu

yang mengutamakan keterampilan ( skillware) dalam suatu sistemtata keloia yang telah dikenal luas di dunia usaha xmtukmenyelesaikan suatu pekeijaan atau segala pekeijaan dan/ataupenyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan PekeijaanKonstruksi dan pengadaan Barang.

IS.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan olehULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yangharus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

H.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrakadalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasaatau pelaksana Swakelola.

15.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekeijaanyang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/PekeijaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

16.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia PekeijaanKonstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekeijaan yangkompleks.

BsnOBADAN STANDARDISASI NASIONAL

-8-

17.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Lainnya untuk pekeijaan yang bemilai paling tinggi

Rp200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

18. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekeijaan

Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

19.Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

untuk pekeijaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa

Konsultansi yang memenuhi syarat.

20.Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa

Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia

Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa.

22.Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung

kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui

Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa meliputi Pengadaan

Barang/Jasa di lingkungan BSN yang pembiayaannya baik sebagian

atau seluruhnya bersumber dari APBN.

BsiyOBADAN STANDARDISASI NASiONAL

-9-

BAB II

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

A. Tugas dan Kewenangan

1. Pengguna Anggaran (PA)

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b, mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling

kurang di website BSN;

0. menetapkan PPK;

d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan;

f. menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada

Penunjukan Langsimg untuk paket Pengadaan Barang/Pekeijaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas

RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

g. menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada

Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

dengan nilai diatas RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

h. mengawasi pelaksanaan anggaran;

1. menyeimpaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

j. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

k. mengawasi pen5dmpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa.

1. dapat menetapkan tim teknis.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh KPA.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraain Sendiri

(HPS); dan rancangan Kontrak.

fisnOBADAN STANDARDiSASI NASIONAL

-10-

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap

triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

i. dapat mengusulkan kepada PA/KPA untuk perubahan paket

pekerjaan dan/atau penibahan jadwal kegiatan pengadaan.

j, dapat menetapkan tim pendukung.

k. dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemb

1, menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia Barang/Jasa.

4. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

a. menynsun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

BSN dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

g. menjawab sanggahan;

fisiy)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-11 -

h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau

Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekeijaan

Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi

RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar ruplah); dan Seleksi atau

Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

yang bernilai paling tinggi RplO.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah);

1. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada PPK;

j. menjdmpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada

KPA

L memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

5. Pejabat Pengadaan

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

BSN dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

g. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan Langsung

atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling

tinggi RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau

Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

SSM)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-12-

h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa

kepada KPA.

i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada

KPA

j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

a. melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan Pengadaan Barang/Jasa

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalxii

pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekeijaan.

B. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa

1. Paket Pengadaan Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

nilai diatas RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh

ULP.

2. Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

bemilai paling tinggi RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat

dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

3. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh ULP.

4. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh

ULP atau (satu) orang Pejabat Pengadaan.

5. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan.

C. Metode Pemilihan Penyedia Barang

1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya terdiri dari:

a. Penunjukan langsung adalah pemilihan penyedia Barang/Jasa

lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

BSK>BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-13-

1) Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang

mendadak untuk menindaklanjuti komitmen intemasional dan

dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

2) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk

pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada

masyarakat;

3) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan

dapat diakses oleh masyarakat;

4) lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka

atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara

pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat

dipertanggungj awabkan.

b. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi RplOO.000.000,00

(seratus juta rupiah).

c. Pelelangan sederhana dilakukan untuk pekeijaan yang tidak

kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah).

d. Pelelangan umum dilakukain untuk pengadaan Bairang/Jasa

Lainnya yang bernilai mulai dari Rp200,000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, terdiri dari:

a. Penunjukan langsung adalah pemilihan penyedia Jasa Konsultansi

dengan kriteria sebagai berikut:

1) pekeijaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia

Jasa Konsultansi.

2) pekeijaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang

hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat

izin pemegang hak cipta.

b. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa

Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00(lima

puluh juta rupiah).

s.


-14-

c. Seleksi sederhana dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsioltansi

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

d. Seleksi umum dilakiakan untxik pengadaan Jasa Konsultansi yang

bemilai mulai dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

D, Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya

1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya

yang bersifat kompleks dengan prakualifikasi, metode dua sampul

yang meliputi kegiatan:

1) pengumuman prakualifikasi;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualiiikasi;

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara

Pembuktian Kualifikasi;

5) penetapan hasil kualifikasi;

6) pengumuman hasil kualifikasi;

7) sanggahan kualifikasi;

8) undangan;

9) pengambilan Dokumen Pemilihan;

10) pemberian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran;

12) pembukaan Dokumen Penawaran samptil I;

13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;

14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi

sampul I;

15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;

16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;

17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

18) penetapan pemenang;

19) pengumuman pemenang;

fisroBADAN STANDARDISASI NASIONAL

-15-

20) sanggahan;

21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekeijaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan

Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekeijaan Konstruksi, metode

dua tahap yang meliputi kegiatan:


2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;


4) pembuktian kualifikasi;


6) pengumuman hasil kualifikasi;


8) undangan;



11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;

12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;

13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;

14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;

15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi

tahap I;

16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;

17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;

18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;




22) sanggahan;



BSfi)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-16-

c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekeijaan

Konstmksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi

kegiatan:

1) pengumuman;

2) pendaftaran dan pengambilan DokumenPengadaan;



5) pembukaan Dokumen Penawaran;

6) evaluasi penawaran;

7) evaluasi kualifikasi;





12) sanggahan;



2, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan

Sederhana atau Pemilihan Langsiang untuk Pekeijaan Konstruksi,

meliputi tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran;

g. evaluasi kualifikasi;

h. pembuktian kualifikasi;

i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

j. penetapan pemenang;

k. pengumuman pemenang;

1. sanggahan;

m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

0SN)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-17-

n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk

bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung


a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;

b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;

c. evaluasi kualifikasi;

d. pemberian penjelasan;

e. pemasukan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

g. penetapan pemenang;

h. pengumuman pemenang; dan

i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai

berikut:

a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2

(dua) Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

berbeda;

b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan

c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.

E. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum


a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi

kegiatan:



3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);



-18-



7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;


9) undangan;




13) pembukaan dokumen sampul I;

14) evaluasi dokumen sampul I;

15) penetapan peringkat teknis;

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;

17) sanggahan;

18) sanggahan banding (apabila diperlukan);

19) undangan pembukaan dokumen sampul II;

20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;

21) undangan klarifikasi dan negosiasi;

22) klarifikasi dan negosiasi;

23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang

meliputi kegiatan:








8) sanggah kualifikasi;

9) undangan;




-19-


13) pembukaan dokumen sampul I;

14) evaluasi dokumen sampul I;

15) penetapan peringkat teknis;

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;

17) undangan pembukaan dokumen sampul II;

18) pembukaan dan evaluasi sampul 11;


20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;

21) sanggahan;


23) undangan klarifikasi dan negosiasi;

24) klarifikasi dan negosiasi;



c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang

meliputi kegiatsin:









9) imdangan;



12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;

13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;


15) pemberitahuan/pengumuman pemenang;

16) sanggahan;

t'


-20-


18} undangan klariflkasi dan negosiasi;

19) klariflkasi dan negosiasi;



2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsviltansi dengan Metode Seleksi Sederhana

dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah,

metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman prakualifikasi;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);

d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

e. pembuktian kualifikasi;

f. penetapsin basil kualifikasi;

g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;

h. sanggahan kualifikasi;

i. undangan;

j. pemberian penjelasan;

k. pemasukan Dokumen Penawaran;

1. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;

m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

n. penetapan pemenang;

o. pemberitahuan/pengumuman pemenang;

p. sanggahan;

q. sanggahan banding (apabila diperlukan);

r. undangan klariflkasi dan negosiasi;

s. klariflkasi dan negosiasi;

t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

u. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

BSN)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-21 -

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan

Langsung untuk bukain penanganan darurat meliputi tahapan

sebagai berikut:

a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri

Dokumen Pengadaan;

b. pemasiikan, evaluasi dan pembuktian kualilikasi;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan dan evaluasi penawaran;

f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;

i. pengumuman; dan

j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

4. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan

Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa

Konsultansi;

b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung

personil

c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.

5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan

tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan

menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

setelah tahapan sanggah.


-22-

F. Alur Proses Pengajuan Pengadaan Barang/Jasa di BSN

NO.

1.

2.

3.

Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan

membuat surat pengajuan ke

PPK dengan tembusan KPA yang

berisi:

a. Rincian MAK

b. Daftar Barang/Jasa

PPK menerima surat

permintaan, memberikan

disposisi persetujuan atau

menolak permintaan pengadaan

barang/jasa

PPK melakukan kaji ulang paket

pengadaan bersama ULP

berdasarkan 5 faktor (peraturan

terkait, stakeholder, teknis,

keuangan dan alam)

Jika paket tidak dapat

dilaksanakan, PPK

mengusulkan perubahan paket

ke Penanggung jawab kegiatan.

Jika paket dapat dilaksanakan,

PPK melakukan penyusunain

dan penetapan rencana

pelaksanaan pengadaan yg

terdiri dari penyusiman spek,

HPS dan rancangan kontrak

A B

I .-'i

.:i'-- i.

■mIi

D E Waktu

1 hari

1 hari

1 hari.

1 hari


-23-

PPK menyampaikan surat

permintaan untuk pelaksanaan

proses pengadaan ke

ULP/Pejabat Pengadaan dengan

dilampiri spek teknis, HPS dan

rancangan kontrak.

ULP/Pejabat Pengadaan

melaksanakan pemilihan sistem

pengadaan dengan metode

sesuai ketentuan yang berlaku

dalam P54 yang mencakup

leiang umum/sederhana,

penunjukkan langsung,

pengadaan

sayembara / kontes

langsung,

Pemilihan metode penilaian

kualifikasi

Penyusunan dan penetapan

jadwal

Penjnisunan

pengadaan

dokumen

ULP melaksanakan proses

pengadaan BJ dengan metode :

a. Pengadaan langsung

b. Penunjukan langsung

c. Leiang sederhana

d. Leiang umum

E. Kontes/sayembara

f. Seleksi Sederhana

g. Seleksi Umum

1 hari

3 hari

5 hari

15 hari

18 hari

18 hari

32 hari

35 hari

fisnOBADAN STANDARDISASI NASIONAL

-24-

Setelah ditetapkan pemenang

oleh ULP, PPK mengeluarkan

SPPBJ, Kontrak, SP/SPMK

2 hari

Seteleih pelaksanaan pekerjaan

selesai, Panitia Penerima

Barang/Jasa melakukan

pengecekan, pengujian BJ dan

menanda tangani berita acara

serah terima barang/jasa

1 hari

8. Panitia Penerima melaporkan

hasil pemeriksaan dan

peneiimaaan barang/jasa ke

PPK

1 hari

Keterangan:

A = Penanggung Jawab Kegiatan

B = KPA

C = PPK

D = ULP/Pejabat Pengadaan

E = Panitia Pemeriksa dan Penerima BJ

i'. •'


-25-

G. Diagram Alur Proses Pengajuan Pengadaan Barang/Jasa di BSN

Penanggung

Jawab

Kegiatan

PenanggungJawab Kegiatan

PPK

PPK fiB

PejabatPengadaan

ULP/

ULP / PejabatPengadaan

PPK

Panitia/PejabatPenerima

Barang/Jasa

PPK

Tidak

' r

6. Memeriksa dan

menerima

7. Menerima Laporan

4. Pelaksanaan pengadaan

2. Menerima Usulan

Pengadaan

5. SPPBJ.Konlrak,SPK,SPMK

1. Surat Pengajuan ke

PPK

3. Kaji ulang paketpengadaan

1. Penanggung jawab kegiatan membuat suratpengajuan ke PPK dengan tembusan KPAyang berisi;

• Rincian MAK

• Daftar kuantitas Barang/Jasa

2. PPK menerima surat permlntaan,memberikan disposisi persetujuan ataumenolak permintaan pengadaanbarang/jasa.

3. PPK melakukan kaji ulang paket bersamaULP berdasarkan 5 faktor (peraturan terkait,stakeholder, teknis, keuangan dan alam)Jika paket tidak dapat dilaksanakan, PPKmengusulkan perubahan paket kePenanggung jawab kegiatan.Jika paket dapat dilaksanakan. PPKmelakukan penyusunan dan penetapanrencana pelaksanaan pengadaan yg terdiridari penyusunan spek, HPS dan rancangankontrak.

PPK menyampaikan surat permintaan untukpelaksanaan proses pengadaan ke ULPdengan dllampiri spek teknis. HPS danrancangan kontrak.

4. ULP melaksanakan pemillhan sistempengadaan dengan metode sesualketentuan yang berlaku dalam P54 yangmencakup lelang umum/sederhana.penunjukkan langsung. pengadaanlangsung, sayembara/kontes.Pemillhan metode penilaian kualifikasl.Penyusunan dan penetapan jadwal

5. Setelah ditetapkan pemenang oleh ULP,PPK mengeluarkan SPPBJ. Kontrak,SPK/SPMK

6. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai,Panitia Penerima Barang/Jasa melakukanpengecekan, pengujian B/J dan menandatangani berita acara serah. terimabarang/jasa.

7. Panitia Penerima melaporkan hasllpemeriksaan dan penerimaaan barang/jasakePPK

fisnoBADAN 5TANDARDISASI NASIONAL

-26-

BAB HI

PENUTUP

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional berlaku mulai pada tanggal

ditetapkan.

2. Setiap pimpinan unit kerja dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen terkait

pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional agar melakukan koordinasi dengan Unit Layanan

Pengadaan.

3. Seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding

Document) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Standardisasi

Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Lampirannya dan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaein Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan terkait

lainnya.


BAMBANG SETIADI

Documents

BSN^jdih.bsn.go.id/public_assets/file/186dba01614bd73dc1b652b4d0efd000.pdf · dengan nilai diatas RplO.000.000 ... dalam hal terjadi perbedaan pendapat; ... menilai kualifikasi Penyedia