BRIEF: INFRASTRUKTUR Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi …greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Brief... · Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI)

BRIEF: INFRASTRUKTUR | Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah?

1

BRIEF: INFRASTRUKTUR

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah?

Agustus 2017



2

BRIEF: INFRASTRUKTUR

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah? Agustus 2017

Sampul: Siraphat; Halaman 7: Charles Wiriawan; Halaman 8: Mosista; Halaman 9: Dahnel; Halaman

10-11: Tomas B.; Halaman 12-13: Parolan Harahap; Halaman 16-17: Meirini Sucahyo; Halaman 18-19:

onlyyouqj/Freepik; Halaman 22-23: GGGI Indonesia

Kredit foto

Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) telah mengembangkan

program kegiatan yang selaras dan sepenuhnya mendukung pencapaian visi untuk perencanaan

pembangunan ekonomi di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk memperlihatkan dan menggunakan berbagai contoh nyata rencana

pembangunan dan investasi Indonesia di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, mengenai

bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terus dilakukan serta juga mengurangi kemiskinan dan

ketidaksetaraan sosial, memaksimalkan nilai layanan ekosistem, mengurangi emisi gas rumah

kaca (GRK), serta membina masyarakat, perekonomian, dan lingkungan agar mempunyai daya

tahan terhadap goncangan ekonomi dan perubahan iklim.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia & GGGI

PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU



4 5



6 7


Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Dengan cita-cita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berpusat pada masyarakatnya agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi segenap rakyat, di seluruh wilayah negara.

Ini adalah tantangan bagi Indonesia untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat sekaligus inklusif dalam mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang ambisius seperti yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana lima tahun tersebut menetapkan sasaran prioritas yang ambisius untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Semua prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan nasional yang mendesak serta komitmen internasional negara Indonesia untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan berbagai aksi dalam menghadapi perubahan iklim.



8 9

Brief atau ikhtisar ini memaparkan bagaimana pertumbuhan ekonomi hijau dapat membantu Indonesia untuk mencapai prioritas pembangunan di sektor infrastruktur dalam konteks kawasan ekonomi khusus. Brief lainnya dalam seri ini berfokus pada peran pertumbuhan ekonomi hijau di sektor

energi, pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Untuk panduan lengkap, dapat dilihat di: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera: Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi.

TENTANG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pertumbuhan ekonomi hijau dirancang untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrastruktur bersih dan tangguh, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam yang seringkali tidak dapat dirasakan secara ekonomi, meskipun telah memberikan keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia selama berabad-abad.

Pertumbuhan ekonomi hijau berfokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dengan dampak sosial yang lebih baik, serta berkurangnya dampak buruk terhadap lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Meskipun terdapat biaya jangka pendek dalam peralihan menuju pertumbuhan ekonomi hijau, tetapi secara keseluruhan pengeluaran ini akan setimpal dengan banyaknya manfaat yang didapatkan. Pertumbuhan ekonomi hijau memerlukan berbagai teknologi baru, institusi-institusi yang kompeten, dan kebijakan pemerintah yang efektif dalam melestarikan lingkungan, serta keterlibatan pihak swasta yang konsisten dalam peralihan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) bekerja sama untuk menerapkan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yang saat ini telah memasuki tahap kedua mulai tahun 2016 sampai 2019.

Berbagai Prioritas Pengembangan Infrastruktur

Indonesia sedang mengembangkan transportasi darat dan laut, telekomunikasi, serta infrastruktur lainnya dengan pesat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Seiring tumbuhnya ekonomi, terjadi pula peningkatan akan kebutuhan infrastruktur perkotaan baru, juga kebutuhan transportasi darat dan laut bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana pembangunan nasional tidak hanya memandang pengembangan dan perbaikan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang diperlukan untuk mengatasi kendala konektivitas dan produktivitas, tetapi juga menyadari kebutuhan keberlanjutan lingkungan. Pengeluaran infrastuktur saat ini sekitar 17% dari PDB dan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur di 2015 mencapai Rp. 209 triliun (sekitar USD 15,5 miliar), atau meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2014, sementara investasi asing untuk infrastruktur melebihi USD 30 miliar. Rencana peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur mencapai Rp. 347 triliun pada 2017 terpaksa harus dipangkas karena pendapatan fiskal yang tidak mencukupi.

Peningkatan konektivitas infrastruktur transportasi dan komunikasi bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan antar daerah, serta antara penduduk perkotaan dan pedesaan, dengan cara



10 11

memperbaiki akses terhadap berbagai kebutuhan pokok dan layanan dasar. Efisiensi yang lebih baik di sektor transportasi dan manufaktur padat energi juga akan mengurangi emisi GRK dan membantu Indonesia mencapai tujuan penanggulangan perubahan iklim. Penanaman modal jangka panjang di bidang infrastruktur juga harus direncanakan dengan baik untuk memastikan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim.

Prioritas utama pembangunan terkait infrastruktur dalam RPJMN saat ini adalah:

• Meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi melalui penyediaan air baku, perbaikan jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan konservasi air yang lebih efisien;

• Mendukung konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi dengan mengurangi waktu tempuh perjalanan melalui peningkatan layanan jalan, dan pembangunan jalan untuk mendukung pembangunan daerah;

• Meningkatkan kualitas hidup dan jangkauan layanan dasar melalui peningkatan pasokan air bersih, perumahan yang layak huni, akses terhadap sanitasi, dan pendanaan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Prioritas-prioritas ini berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Kontribusi Indonesia yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kawasan perkotaan juga memerlukan investasi infrastruktur, yang penting untuk meningkatkan konektivitas dan manufaktur serta untuk layanan dasar seperti air, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Saat ini, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, sehingga pembangunan perkotaan menjadi prioritas bagi mayoritas penduduk.

Perbaikan konektivitas maritim dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, yang merupakan ciri dari pertumbuhan ekonomi hijau. Pemerintah berencana untuk membangun atau mengembangkan 24 pelabuhan laut dalam lima tahun, untuk meningkatkan transportasi antar pulau. Rencana ini

PENTINGNYA KONEKTIVITAS MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

Upaya pemanfaatan potensi pendapatan negara dari ekonomi kelautan Indonesia dan memastikan ketahanannya terhadap perubahan iklim, bergantung pada investasi di bidang konektivitas, termasuk transportasi laut, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempersempit jurang kesenjangan pembangunan antar daerah sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kawasan timur Indonesia telah lama mengalami kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi. Sebagai bagian dari paket pengembangan infrastruktur, Kementerian Perhubungan saat ini sedang membangun sistem ‘tol laut’ yang dapat memfasilitasi pergerakan manusia maupun barang di seluruh nusantara. Target konektivitas nasional lainnya termasuk pembangunan ribuan kilometer jalan baru dan jalur kereta api, serta investasi pembangunan bandara-bandara baru dan jaringan transportasi umum perkotaan. Program ini akan terhubung dengan tol laut nasional dan memudahkan transportasi barang dan produk di seluruh negeri.

mencakup lima pelabuhan utama di Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua untuk melayani kapal-kapal besar dan membangun jalur pengumpan untuk pelabuhan yang lebih kecil.

Rencana investasi berpotensi menghasilkan peluang ekonomi baru bagi daerah yang sebelumnya tidak terhubung dan membantu mendistribusikan lalu lintas peti kemas nasional dan internasional, yang saat ini terkonsentrasi terutama di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Jika proyek ini dirancang dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi sekaligus mengurangi dampak negatif, maka upaya besar ini berpotensi meningkatkan efisiensi energi secara signifikan dalam pergerakan komoditas di seluruh nusantara.

RENCANA ‘TOL LAUT’ NASIONAL INDONESIA



12 13

Kawasan Ekonomi KhususSalah satu instrumen kebijakan yang penting untuk mempercepat pertumbuh-an ekonomi daerah adalah pembentuk-an kawasan ekonomi khusus (KEK) di seluruh Indonesia. Meskipun ini bukan kebijakan baru, namun pemerintah telah meningkatkan dan memprioritaskan ke-bijakan tersebut untuk membantu mem-percepat investasi infrastruktur baru.

KEK adalah daerah yang dibatasi secara geografis dan hukum, dan dikelola oleh satu lembaga, yang mena-warkan insentif tertentu bagi kalangan bisnis untuk melakukan usaha di kawasan itu. Secara tradisional, KEK menawarkan insentif seperti bebas bea impor dan prosedur kepabeanan yang efisien. KEK meru-pakan tempat pengujian yang berguna bagi pengem-bangan teknologi hijau dan penciptaan insentif yang inovatif, yang dapat dikembangkan melalui reformasi yang lebih besar di seluruh aspek perekonomian.

Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa lokasi di seluruh Indonesia untuk mengembangkan KEK baru, yang akan selesai pada tahun 2019.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Rencana pembangunan nasional tidak hanya memandang pengembangan dan perbaikan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang diperlukan untuk mengatasi kendala konektivitas dan produktivitas, tetapi juga menyadari kebutuhan keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan prioritas bagi pembuat kebijakan di Indonesia, karena dipandang sebagai strategi yang sangat efektif untuk menarik investasi asing secara langsung.

Sebagian besar KEK direncanakan sebagai kawasan industri untuk mendorong kegiatan manufaktur dan menarik investasi asing. Delapan KEK telah ditetapkan secara resmi melalui peraturan pemerintah dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ekonomi khusus. Enam di antaranya (Sei Mangkei, Tanjung Api-Api, Maloy, Palu, Bitung dan Morotai) berfokus pada gabungan industri pengolahan sumber daya alam, industri pertambangan dan pertanian. Sementara dua lainnya (Tanjung Lesung dan Mandalika) berfokus pada pariwisata/ ekowisata.

RENCANA KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA 2015-2019



14 15

Mengingat panjangnya masa pakai pela-buhan, sistem air, sanitasi dan infrastruk-tur utama lainnya, kebijakan perencanaan dan investasi yang dibuat dalam beberapa tahun ke depan, dalam jangka panjang akan berdampak pada keawetan dan ke-tahanan infrastruktur dasar di Indonesia terhadap perubahan iklim.

Pengintegrasian pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam desain rencana induk KEK dan rencana pembangunan kawasan perkotaan akan membantu memastikan bahwa investasi tersebut dapat meng-hasilkan manfaat yang berkelanjutan dan inklusif secara sosial dalam jangka panjang. Dua contohnya adalah penerapan teknologi kota ‘pintar’ dan penggu-naan analisis biaya manfaat yang diperluas (extended cost benefit analysis/eCBA) dalam proses perencanaan. (Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di Peta Jalan Per-tumbuhan Ekonomi Hijau).

Membangun kota ‘pintar’. ‘Kota ‘pintar’ menerapkan teknologi digital dan sarana penunjang lainnya untuk melibatkan masyarakat secara interaktif, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan efisiensi di sektor inti, seperti transportasi, energi, air dan penge lolaan limbah. Kota ‘pintar’ menawarkan peluang penggu-naan sumber daya secara lebih efisien dan percepatan pengembangan sektor jasa. Contoh program kota ‘pintar’ di Indonesia dapat ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan, dan di Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Kota Semarang juga telah memiliki ‘visi hijau’ yang menunjukkan adanya potensi manfaat dari pembangunan kota ‘pintar’.

Aspek penting dari perencanaan kota ‘pintar’ adalah memperhitungkan risiko perubahan iklim dalam ren-cana dan kebijakan investasinya, terutama investasi


jangka panjang di bidang infrastruktur, yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya untuk menghindari dan mengurangi dampak banjir sangat-lah penting di wilayah pesisir. Kajian risiko perubah-an iklim perlu dimasukkan ke dalam proses peren-canaan kota dan target investasi untuk mengurangi atau memitigasi risiko tersebut.

Pembangunan kota ‘pintar’ membutuhkan komitmen politik dan kapasitas kelembagaan daerah. Struktur pengambilan keputusan yang jelas harus dibuat de-ngan menggabungkan tanggung jawab lintas sektoral terkait transportasi perkotaan, energi, air, pengelo-laan limbah, dan transportasi antar kota. Dengan membuat iklim kebijakan investasi yang lebih me-narik, Indonesia akan menarik investor swasta yang lebih inovatif dan peduli terhadap lingkungan.

Menerapkan analisis eCBA. Selain pertimbangan keuangan, penerapan eCBA yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dapat memberi manfaat bagi rancangan semua jenis infrastruktur. eCBA mem-perhitungkan biaya eksternal yang tersembunyi, yang biasanya tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Sejumlah kegiatan eCBA yang dilakukan oleh Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia-GGGI untuk meninjau dampak intervensi pertumbuhan ekonomi hijau, menunjukkan pentingnya alat ini dalam perencanaan dan pembuatan



16 17

SEMARANG: KOTA HIJAU MASA DEPAN

Rencana tata ruang dan kebijakan infrastruktur Kota Semarang didorong oleh visi untuk menjadi kota ‘pintar’ yang tahan terhadap perubahan iklim dan tekanan lainnya. Prioritas pertumbuhan ekonomi hijau Kota Semarang telah diintegrasikan dalam rencana kotanya, antara lain:

• Usulan 30% dari wilayah kota sebagai ruang terbuka hijau; • Target kota tanpa sampah (zero waste);• Kebijakan pengadaan ramah lingkungan, termasuk kriteria yang berkaitan dengan efisiensi energi

dan penggunaan bahan daur ulang;• Pengembangan solusi transportasi massal;• Peningkatan pengelolaan limbah;• Penampungan air hujan untuk meningkatkan keberlanjutan;• Promosi agroforestri di hulu dan penggunaan lahan berkelanjutan untuk mengurangi dampak

risiko iklim, seperti tanah longsor, banjir dan genangan pasang surut, kekeringan dan erosi pantai;• Promosi bangunan ramah lingkungan yang memiliki sirkulasi udara alami, pencahayaan alami, daur

ulang air, dan bahan-bahan ramah lingkungan.

Ambisi Kota Semarang ini telah dipublikasikan dengan baik dan diakui sebagai contoh praktik terbaik oleh para pembuat kebijakan di dalam negeri.

desain proyek. Upaya lebih lanjut sedang dilakukan untuk memperluas jangkauan metodologi ini sehingga dapat diaplikasikan dalam perencanaan regional dan sektoral melalui penerapan eCBA dalam Kajian Ling-kungan Hidup Strategis atau KLHS (SEA/Strategic Envi-ronmental Assesment). Hukum mewajibkan pelaksanaan KLHS terhadap semua perencanaan utama daerah, sektor, dan proyek strategis di Indonesia.

Lebih dari sekedar pertimbangan finansial, penerap-an eCBA sebagai bagian dari KLHS terhadap KEK juga dapat digunakan untuk memperbaiki desain awal agar dapat memaksimalkan manfaat sosial dan lingkungan serta membatasi potensi kerugian. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia-GGGI menerapkan eCBA di KEK KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Maloy Kalimantan Timur sebagai studi kasus untuk memperlihatkan pentingnya metodologi ini.

Penerapan eCBA dalam proses kajian dan pembuat-an rencana induk KEK serta perancangan infrastruk-tur secara umum, akan memudahkan Indonesia menarik investor yang memiliki teknologi paling inovatif dan memahami tantangan iklim untuk me-sin-mesin penting penggerak pembangunan daerah.

Kebijakan untuk mewujudkan KEK hijau dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi hijau dalam skala yang lebih luas melalui tiga cara:

• Pemberian insentif kepada produk ramah lingkungan untuk masuk KEK: Ini akan membantu mengatur kawasan dan memicu praktik-praktik yang baik di luar kawasan, termasuk untuk produk manufaktur impor dan ekspor.

• Perancangan kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau untuk seluruh KEK pada tahap perencanaan awal: Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan di semua kawasan dengan memastikan semua investasi berkontribusi ter-hadap pencapaian target pertumbuhan hijau.

• Pemberian insentif dan pengaturan kegiatan ekonomi untuk menarik teknologi dan inovasi hijau dalam KEK: Ini bertujuan untuk meminimalkan risiko investasi hijau dengan mengurangi biaya operasional investor.

Tren terbaru di Asia menunjukkan bahwa KEK dengan spesialisasi sangat khusus dan terintegrasi sedang dibangun di negara-negara lainnya, termasuk KEK ren-dah karbon atau KEK hijau—dengan penekanan pada



18 19

peningkatan nilai tambah, penciptaan kegiatan ekonomi mutakhir, keterkaitan dengan ekonomi lokal dan operasi berbasis pendekatan pengelolaan lingkungan yang terinte-grasi. Sejauh ini, perencana KEK di Indonesia belum mem-perhatikan faktor keberlanjutan lingkungan dan sosial, yang sesungguhnya merupakan ‘daya tarik’ penting untuk memikat investor asing.

MENERAPKAN ECBA PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI KALIMANTAN TIMUR

Penerapan eCBA terhadap KEK KIPI Maloy di Kalimantan Timur berhasil mengevaluasi ber-bagai biaya dan manfaat yang dapat dihasilkan oleh intervensi pertumbuhan hijau yang diusul-kan. Kawasan ini berencana membangun rum-pun industri yang kompetitif dengan cara men-ciptakan kegiatan ekonomi yang nilai tambahnya terus meningkat dari kegiatan industri berbasis sumber daya alam.

Pertama, kinerja awal dari kawasan ini beserta berbagai opsinya diidentifikasi dengan bantuan pemangku kepentingan lokal dan para ahli, untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi hi-jau. Lalu, perkiraan dampak pun dipetakan untuk melihat hubungan antara perubahan rancangan dengan dampak yang mungkin terjadi. Berbagai asumsi dan hasilnya kemudian divalidasi oleh para pemangku kepentingan.

Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi hijau, rencana dasar KEK dianggap tidak op-timal. Bahkan dengan peraturan lingkungan yang ketat, tetap ada banyak faktor yang dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang tinggi serta inefisiensi ekonomi.

Kajian eCBCA mempertimbangkan sembilan intervensi pertumbuhan ekonomi hijau, antara lain gasifikasi batubara untuk pembangkit listrik, perubahan rute jalur rel yang telah direncanakan, dan perluasan jalan untuk membantu pengem-bangan pariwisata. Keseluruhan keuntungan bersih dari sembilan intervensi tersebut men-capai USD 3,8 miliar—atau lebih dari 10% PDB Kalimantan Timur pada tahun 2012—dan meng-gambarkan rasio biaya-manfaat lebih dari 1,9.



20 21

RPJMN bertujuan untuk memperluas infrastruktur energi, air, konektivitas, dan manufaktur dengan pesat se hingga da-pat memenuhi kebutuhan layanan dasar, meningkatkan pemba ngunan daerah, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi ter hadap in-frastruktur yang tahan lama akan memi-liki dampak jangka panjang dan harus dilindungi dari risiko perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya.

Kesimpulan: Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah?

Infrastruktur harus dibuat tangguh dan dapat mem-berikan manfaat sosial dan ekonomi dengan memini-malisasi kemungkinan yang merugikan bagi manusia dan lingkungan. Jika direncanakan dan dilaksanakan dengan perlindungan lingkungan dan sosial yang baik, investasi semacam ini mampu merealisasikan SDGs dan komitmen NDC.

Pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau dapat memandu perencanaan dan investasi di bidang infra-struktur menuju hasil yang diinginkan, mewujudkan inklusi sosial, dan melindungi sumber daya alam yang berharga. KLHS dapat membantu mengarusutama-kan pertumbuhan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan. KEK memberikan peluang penciptaan kebijakan yang inovatif dan solusi berbasis teknologi atau ilmu pengetahuan, sekaligus meningkatkan per-tumbuhan daerah di sektor dan wilayah utama. Kon-sep kota ‘pintar’ menerapkan prinsip, kebijakan dan insentif yang sama di kawasan perkotaan. Penggunaan eCBA dapat membantu para perencana dan pengambil keputusan investasi untuk memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi secara menyeluruh.

PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU MENDUKUNG INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dikembangkan Pemerintah Indonesia dan GGGI menawarkan pendanaan dan pendampingan teknis dalam pengembangan proyek untuk me-ngurangi risiko dan membantu proyek tersebut mencapai tahap yang layak didanai oleh bank (bankable). Program ini mendukung berbagai ins-titusi nasional dan provinsi untuk mengembang-kan proyek pertumbuhan ekonomi hijau yang bankable dalam KEK, termasuk menerapkan alat eCBA sebagai bagian dari studi kelayakan proyek. Penggunaan eCBA akan membantu memastikan bahwa proyek yang diidentifikasi tersebut dapat menarik dana dari kancah investasi iklim yang terus bertambah, sehingga kinerja lingkungan menjadi kriteria evaluasi utama.

Program ini telah memberikan saran strategis ke-pada Pemerintah Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan Master Plan Ekonomi Hijau (MPEH) di Kalimantan Timur. Berdasarkan rencana ini, delapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) se-dang dikembangkan di Kalimantan Timur. KSP ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi KEK di kemudian hari.



22 23

Prioritizing Investments: Delivering Green Growth | 24

Follow our activities

on Facebook and Twitter

www.gggi.org

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:Sekretariat Bersama Pemerintah Indonesia dan GGGI

Wisma Bakrie 2 Lt. 5Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920

Indonesia

Dicetak di kertas yang ramah lingkungan

Documents

BRIEF: INFRASTRUKTUR Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi …greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Brief... · Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI)