Embed Size (px)
Citation preview
BPR/BPRS, UMKM & PEMBANGUNAN EKONOMITOTO SUGIHARTO
FA K U LTA S E KO N O M I U N I V E R S I TA S G U N A D A R M A
LUMBUNG DESA BANK DESA BANK TANI BANK KARYAWAN BANK RAKYAT
BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PERKREDITAN RAKYAT
&
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH
MEMBANTU PETANI, KARYAWAN PEMERINTAH KELAS BAWAH
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) & PEMBANGUNAN MASYARAKAT
APAKAH BPR/BPRS ADALAH SEBUAH BANK?Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan:
(1) Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank-bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat mulaiberlakunya Undang Undang ini telah ada, tetap menjalankan tugasnya dalam sistem perbankan berdasarkan Undang Undang ini.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebutditegaskan bahwa:
“Bank desa lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-undang Nomor14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah bank perkreditan rakyat.”
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 ayat 4 UU tersebut ditegaskan bahwa:
“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalamkegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”
APAKAH BPR/BPRS ADALAH SEBUAH BANK?Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 16 Ayat 1
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usahasebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakatdimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)
Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan ituterkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat iniditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperolehizin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
APAKAH BPR/BPRS ADALAH SEBUAH BANK?
LEMBAGA KEUANGAN
BANK BUKAN BANK
BANK UMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PEMBIAYAAN
PERASURANSIAN
PEGADAIAN
PENJAMINAN
PASAR MODAL
PENSIUN
MODAL VENTURA
BPR KONVENSIONAL (BPR)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
BANK UMUM KONVENSIONAL
BANK UMUM SYARIAH (BUS)
APAKAH BPR/BPRS DIATUR DAN DIAWASI OJK?
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalamkegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS yaitu banksyariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalamlalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah..
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalamkegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalambentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
APAKAH SIMPANAN DI BPR/BPRS DIATUR DIJAMIN LPS (LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)?
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. ..
BANK MERAH PUTIH?
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Pasal 23Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukumIndonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
67,40 77,38
89,88
101,71
113,50
125,95 135,57
149,62
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASET BPR (TRILIUN IDR)
BPR
4,70
5,83 6,57
7,74
9,16
10,84
12,36
13,76
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASET BPRS (TRILIUN IDR)
BPRS
122%
193%
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
44,87 50,52
58,75
67,27
75,73
84,86 91,96
102,54
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DPK BPR (TRILIUN IDR)
BPR
2,94
3,67 4,03
4,80
5,82
6,99
8,13 8,73
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DPK BPRS (TRILIUN IDR)
BPRS
129%197%
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
1653
16351643
1637 1633
1619
1597
1545
1480
1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1660
1680
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JUMLAH BANK BPR (TRILIUN IDR)
BPR
158
163 163 163
166167 167
164
152
154
156
158
160
162
164
166
168
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JUMLAH BANK BPRS (TRILIUN IDR)
BPRS
6.53%3.80%
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
64,75 74,55
86,93
98,60 109,39
121,30 130,52
143,84
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KYD BPR (TRILIUN IDR)
BPR
4,46
5,54 6,29
7,37
8,69
10,29
11,77
12,81
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KYD BPRS (TRILIUN IDR)
BPRS
122%
187%
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
43,02
44,0643,52
41,84
39,33
40,25
41,22
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KYD BPR: UMKM (%)
UMKM
RATA-RATA: 41.89%
56,98
55,9456,48
58,16
60,67
59,75
58,78
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
60,00
61,00
62,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KYD BPRS: NON-UMKM (%)
NON-UMKM
RATA-RATA: 58.11%
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
58,54 59,10 60,06 58,59
53,59
48,5344,98
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KYD BPR: UMKM (%)
UMKM
RATA-RATA: 54.77%
41,46 40,90 39,94 41,41
46,41
51,4755,02
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KYD BPRS: NON-UMKM (%)
NON-UMKM
RATA-RATA: 45.23%
PERTUMBUHAN BPR & BPRS
43,83
44,9044,42
42,77
40,1540,75
41,46
37,00
38,00
39,00
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KYD BPR & BPRS: UMKM (%)
UMKM
RATA-RATA: 42.61%
56,17
55,1055,58
57,23
59,8559,25
58,54
52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
60,00
61,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KYD BPR & BPRS: NON-UMKM (%)
NON-UMKM
RATA-RATA: 57.39%
MENGAPA HARUS UMKM
MENYERAP TENAGA KERJA DALAM JUMLAH YANG SANGAT SUBSTANSIAL
BERKONTRIBUSI PADA PEMBENTUKAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PEREKONOMIAN INDONESIA)
MENGAPA HARUS UMKM
54.115 55.214
56.540 57.896
59.263
61.651 62.922
64.194
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UNIT UMKM (JUTA)
UNIT
18.63%
MENGAPA HARUS UMKM
98.240,00
101.722,00
107.658,00
114.144,00
123.229,00
112.829,00
116.673,00 116.979,00
90.000,00
95.000,00
100.000,00
105.000,00
110.000,00
115.000,00
120.000,00
125.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TENAGA KERJA (JUTA ORANG)
TENAGA KERJA
RATA-RATA: 111,434.25
MENGAPA HARUS UMKM
56,22
58,05
59,08
60,34
61,41
59,84 60,00
61,07
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
60,00
61,00
62,00
2012 2103 2014 2105 2016 2107 2108 2109
SUMBANGAN UMKM BAGI PDB (%)
SUMBANGAN PDB
RATA-RATA: 59.50%
MENGAPA HARUS UMKM
TAHUN 2018 ADA 64,19464,194 JUTA UNI UMKM
TAHUN 2018: ADA 116,979.00 TENAGA KERJA YANG TERSERAP UMKM SETARA DENGAN 99 PERSEN TENAGA KERJA INDONESIA
TAHUN 2018: MENYUMBANG PDB SEBESAR 61.07 PERSEN
UMKM INDONESIA SUDAH GO INTERNASIONAL
BERSAMA UMKM BPR & BPRS MEMBANGUN NEGERI
PDRB
BPR/SUMKM
DANA PIHAK KETIGA
JASA KEUANGAN
IMBAL HASIL FINANSIAL
MODAL/KREDIT INVESTASI
BARANG & JASA
TENAGA KERJA
BPR & BPRS BERSAMA UMKM MEMBANGUN NEGERI
STUDI DI NIGERIA
STUDI DI FILIPINA
STUDI DI GHANA
STUDI DI INDIA
BPR BERKONTRIBUSI POSITIF PADA PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL & NASIONAL
STUDI DI INDONESIA
PENUTUPBPR dan BPRS—yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi dan berhak menyandang gelar BANK MERAH PUTIH dengan brandline BANK SAHABAT ANAK NEGERI—telah dan senantiasa memberikan yang terbaik bagibangsa ini yakni: 1. meningkatkan pertumbuhan, kinerja dan kontribusi UMKM pada produk domestik bruto (PDB) dan 2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) melalui pertumbuhan ekonomi regional (PDRB).
BPR dan BPRS menduduki peran strategis1. dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional dan 2. dalam menopang pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung bermitra
dengan UMKM.
BPR dan BPRS adalah1. mitra strategis UMKM, lebih jauh dari itu tidak salah untuk mengatakan bahwa2. BPR, BPRS dan UMKM adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.
