-
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun zDfi tentang BadanPenyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor
I16, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nonnor 9 Tahun
2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 363);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan
(Lembaran Negma Republik Indonesia Tahm 2012Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan hesidenNomor lll Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 255);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaandan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan PadaFasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah@erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 8l);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentangStandar
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas KesehatanTingkat Pertama
dan Fasilitas Kesehatan Tingkat LanjutanDalam Penyelenggaraan
Prograrn Jaminan Kesehatan @eritaNegara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1392);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentangFelayanan
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional @eritaNegara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentarryPedoman
Pelaksanaan hogram Jaminan Kesehatan Nasional@erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
K
7.
9.
10.
I l.
t2.
-
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tefiangPusat
Kesehatan Masyarakat @erita Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 1676);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21Tahun
2076 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan danDukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan TingkatPertama Milik Pemerintah Daerah @erita
Negara RepublikIndonesia tahun 2016 Nomor 761)
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tatrun2415,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Manggarai
Barat Tahun Anggaran 2016 (LembaranDaerah Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2015 Nomor 15);
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 4l Tahun 2015tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeratrKabupaten
Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 (LembaranDaerah Kabupaten
ivlanggarai Barat Tahun 2015 Nomor 4l).
Menetapkan
MEMUTUSKAN[:
: PERATURAN BI.]PATI TENTANG PEIvIANFA'ATANI DANAKAPITASI DAN
NON KAPITASI JAMINAN KESE}IATANNASIONAL PADA TJPTD DINAS KESEHATAN
KABUPATENMANGGARAI BARAT
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupaperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pmeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada
setiap oftmg yang telah membayar iumn atau iurannya dibayar oleh
Pernerintah;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang sela4iutrya
disingkat UPTDDinas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan
13.
t4.
15.
16.
17.
k
-
aJ.
4.
5.
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan
observasi, diagnosis,
perawatan, pengobata4 dan/ ataa pelayanan kesehatan lainnya;
Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar
dimuka kepada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah peserta
yang terdaftar
tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan;
Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan
Penyelenggaran
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) berdasarkan jenis dan jumlatr pelayanan kesehatan yang
diberikan;
Jasa Pelayanan adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi
yang diterima karena
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan
Kesehatan Nasional;
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan adalah komponen dana
kapitasi dan non
kapitasi yang dipakai untuk pembayaran dukungan biaya
operasional pelayanan
kesehatan;
Pasal 2
Pengaturan penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN
ditujukan untuk semua LIPTD
Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan jaringannya.
BAB IIDANA KAPITASI
Bagian Kesatu
Pemanfaatan
Pasal 3
(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh UPTD Puskesmas dari Badan
PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan untuk:
a- pembayaran jasa pelayanan kesehatan; danb. dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan
(2) Alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan pembayaran
dukungan biayaoperasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap
tahun dengan Keputusan Bupati
Manggarai Barat dengan mempertimbangkan:
a. Tunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah \
-
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka
mencapai targetkinerjadi bidang pelayanan kesehatan perorangan;
dan
c. kebutuhan obat alat kesehatan dan bahan medis habis
pakai;
Bagran Kedua
Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi
Pasal 4
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan sebagaimanadimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dimanfaatkan
untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang
melakukan
pelayanan di I"JPTD Dinas Kesehatan.
(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan
dan non kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan variabel:
a^ jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
b. kehadiran;(3) Variabel jenis ketenagaan danlatau jabatan dan
variabel kehadiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan
bagian yangtidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Kapitasi
Pasal 5
(l) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (l) huruf b
dimanfaatkan untuk:a. pembelian obaq alat kesehatarq dan bahan
medis habis pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
@ Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
sebagaimana dimaksudpadaayat (l) huruf b, meliputi:
-
a. Belanja barangoperasional, terdiri dari:1. Pelayanan
kesehatan dalam gedung
2. Pelayanan kesehatan luar gedung3. Operasional dan
pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling4. Bahan cetak atau alat
tulis kantor5. Administasi, koordinasi program, dan sistem
informasi.6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
danlatau7. Pemeliharaan sarana dan prasarana
b. Belaqia modal untuk sarana dan pmsarana yang pelaksanaannya
sesuai denganketentuan perafuran perundang-undangan.
(3) Pengadaan obat alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan
pengadaan barang/jasayang terkait dengan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan lainnya dapat
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat sesuai
dengan
ketenfuan peraturan perundang-undangan;
(4) Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus
memprtimbangkanketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah
Daerah;
(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
berpedomaan padaFormularium Nasional;
(6) Dalam hal obat dan batran medis habis pakai yang dibutuhkan
tidak tercantumdalam Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dapat
menggunakan obat lain temrasuk obat tradisional, obat herbal
terstandar dan
fitofarmaka seqlra terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Manggarai Barat;
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi
untuk biaya obat, alatkesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya
operasional pelayanan kesehatan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran 2 yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.\
-
BAB MDANA NON KAPITASI
Bagian Kesatu
Pemanfaatan
Pasal 6
(l) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari
Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan dan disetor secara
bruto ke Kas Daerah dimanfaatkan
untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; danb. pembayaran
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
g Alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan pembayaran
dukungan biayaoperasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap
tahun dengan Keputusan Bupati
Manggarai Barat dengan mempertimbangkan:
a. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka
mencapai target kinerjadi bidang pelayanan kesehatan; dan
b. besartunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah
Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi
Pasal 7
(1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatansebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dimanfaatkan
untuk pembayaran
jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan di UPTD
Dinas Kesehatan dan tenaga di Dinas Kesehatan.
@ Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan
non kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
mempertimbangkan variabel:
a- jenis ketenagaan dan/atau jabatan;b. kehadiran;sebagaimana
tercanfum dalam lampiran 1 dan merupakan bagran yang
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
tidak
,r1
-
Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi
Pasal 8
(1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya
operasionalpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1) huruf b dimanfaatkan
untuk belanja modal sarana dan prasarana yang pelaksanaannya
sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pembelanjaan sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkanketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah
Daerah;
BAB TV
TATA CARA PEMANFAATAN
Pasal 9
(1) UPTD Dinas Kesehatan menyusun rencana pemanfaatan Dana
Kapitasi dan NonKapitasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.
(2) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas rencana
pemanfaatan Dana Kapitasidan Non Kapitasi dengan membentuk Tim
Verifikasi sesuai ketentuan yang
berlaku untuk proses lebih lanjut.
(3) Pembayaran dilakukan kepada UPTD melalui Bendahara
PengeluaranPuskesmas sesuai ketenfuan yang berlaku.
BAB V
PEMANFAATAN SISA DANA
Pasal 10
(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan pada tahun
anggaran berkenaan,dimanfaatkan untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) berasal daridana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
maka pemanfatannya hanya
dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan. hg
-
(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasaldari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatawrya
hanya dapat digunakan
untukjasa pelayanan.
Pasal 11
Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dimasukkan
dalam rencana pendapatan dan bela4ia Dana Kapitasi JKN yang
dianggarkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan
Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Kepala
Dinas Kesehatan dan Kepala UPTD secara berjenjang.
(2) Dalam menjalankan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan
menetapkan Tim
Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi Dan Penanganan Keluhan Program
Jaminan
Kesehatan Tingkat Kabupaten Manggarai Barat
BAB VII
KETENTUAN LAIN. LAIN
Pasal 13
(l) Besarnya jasa pelayanan yang diterima dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh) sesuaiPerafuran Perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Untuk pembelian di atas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),
dikenakan PajakPenambahan Nilai (PPn) sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
h
-
BI]PATI MANG'GARAI BARATPROVINSI I\IUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAT BARATNOMOR 3L TAHT]N 2016
TENTAITG
PEMAI\TFAATA}I DANA KAPITASI DAI{ NON KAPITASIJAMINAN KESEHATAI\
NASIONAL
PADA UPID DINAS KESEHATAhTKABUPATEN MANGGARAI BARAT
I}ENGAI\I RAHMA'T TTJHAN YANG MAHA ESA
BT}PATI MANGGARAI BARATN
: a- bahwa dalam rangka pemanfaatan dana kapitasi dan dana
nonkapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan
yangberlaku, maka perlu mengatur pemanfaatan dana kapitasi dannon
kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKII) pada UPTDDinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai Barat melalui PeraturanBupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai
Barattentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi
JaminanKesehatan Nasional (JKN) pada UPTD Dinas KesehatanKabupaten
Manggarai Barat;
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
PembentukanKabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara
Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
JaminanSosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2A04 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor a456\;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesiaNomor 5063);
k0
Menimbang
Mengingat
-
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada
UPTD Dinas Kesehalan Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah
Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyalakan
tidak berlaku.
Pasal 15
Peraturan Bupati rni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuin--va. memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai
Barut. *g,
Ditetapkan di Labuan Bajopadatanggal1 -aX^ 2016
I
I rur,ru MANGGARAT BARAT, I
US CH. DULA
# srxnnrARrs D' x,q.nupATEN M l*o, BARAT, I
Diundangkan di Labuan Bajopad,a tanggal 1 . . . .*-? tenbr.
.2016
MBON ROFINUSBERITA DAERAHTAHTIN 2016 NO .3s..
ATEN MANGGARAI BARAT
-
LAMPIRAN I PERATURAN BI,JPATI MANGGARAI BARATNOMOR : Z7 TAHUN
2016TANGGAL :7 SErTEN1ER 2016
VARIABEL JEMS KETENAGAA}I DAN/ATAU JABATAI\I
DAI\[ VARIABEL KEHADIRAN
1. Pembagianjasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan
non kesehatanmempertimbangkan variabel:
a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;b. kehadiran.
2. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana
dimaksud pada angka I huruf qdinilai sebagai berikut:
NO JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN NILAIa. Tenaga Medis 150b.
Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan fNers) 100
c. Tenaga Kesehatan oaling rendah Sl,/D4 80
d. Tenaga Kesehatan D3 60
e.TenagaNon Kesehatan pallng rendah D3, Asisten Tenaga
Kesehatan(DO, Dl) 50
f. Tenaga Non Kesehatan di bawah D3 25
3. Tenaga sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a yang
merangkap tugas administratif, diberitambahan nilai sebagai
berikut:
NO TUGAS ADMINISTRATIFTAMBAIIAhI
NILAIa. Kepala FKTP r00b. Bendahara Dana Kapitasi JKN 50
c.Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan
keuangan 30
4. Tenaga sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 yang merangkap
tugas sebagai pananggungiawabprogram atau yang setar4 diberi
tarnbahan nilai 10 untuk setiap progpam atau yang setara' g
-
5. Setiap tenaga sebagaitnana dimaksud pada angka 2 dengan masa
kerja sebagai berikut, diberi tambahalnilai:
NO MASA KERIA TAMBAHANNILAI
a. 5 tahun s/d 10 tahun 5
b 11 tahun s/d 15 tahun 10
c. i6 tahun s/d 20 tahun l5d. 27 tajrn;ra s/d 25 tahun 20
e. Lebih dai25 tafuxt 25
6. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud padamgka t huruf b
dinilai sebagai berikut:NO I(EHAI}IRAN NII,AIa. Hadir setiap hari
ke{a I potu/ hari
b.Terlambat hadir atau pulang sebelum waknrrya yangdiakumulasi
sampai dengan 7 (tujuh) jam
Dikurangi 1 poin
c.
Ketidakhadiran alcibat sakit dafllatau penugasankedinasan oleh
pejabatyang berwenang palingbanyak 3 (tiga) hari kerja
drberikan nilai sebagairnanadimakstrd pada huuf a -vaitu 1poin/
hari
7 . Jurnlah jasa pelal,anan )'ang diterima oleh masing-masing
tenaga kesehatan dan non kesehatandihitung dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
Persentase
Kehacliran X, Masa itangkap
l'usas +Ilefla" A.hninistras
)lanppuns Ilr*u'U'
" t
P.osam ye Ioipega"g
-J
Total Jumlah Seluruh Point
(Ketermtgatt: Persentase Kehadiran=, jurnlah kefuklirdn dihagi
jumlah hcri kerja dalom I bilan)
Jumlah
X Dana JasaPelavanan
t1\r*r*o, MANGGARAT BARAT,
/ECusmH'us cH. Dr.rLAl
-
LAMPIRAN 2 PERATURAN BI]PATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : TAHUN 2016TANGGAL : 2016
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAIY KESEHATAII
Biaya Aprasional Pelayanan Kesehatan, meliputi :l) Belanja
Obat
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk
pelayanan kesehatan kepadasemua pasien yang mendapatkan pelayanan
kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milikPemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisilin (Tab, Syrup), Antacida
(Tab, Syrup), CTM (Tab,Synrp), dan lain-lain.
2) Belanja Alat KesehatanRuang lingkup dari belaqia ini meliputi
belaqia alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat
laboratorium untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium
untuk pemeriksaanlaboratorium di FKTP milik Pemerintah
Daerah.Contoh belanja:
Dental unil stebilisator, stetoskop, tsnsi meter, tabung gas
oksigen" gunting bejanapemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset,
dan lain-lain.
3) Belanja Bahan Medis Habis PakaiRuang lingkup dari bela{a ini
meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitanlangsung
dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik
PemerintahDaerah.
Contoh belanja:
Kasa pembalut/ perban, reagen, dan lain-lain.4) Pelayanan
Kesehatan Dalam Gedung
Lingkup pelayanan kesehatan secar? komprehensif bagi semua
pasien termasuk peserta JKNyang mencakup upaya promoti{ preventif,
kuratif dan rehabilitative di FKTP milik Pemerintah
\J Daerah.Contoh belaqia:
Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta
pertemuan, narasumber), uangharian bagi narasumber, konsumsi rapa\
biaya petugas piketljage, (honor lembur + uangmakan), dan
lain-lain.
5) PelayananKesehatanLuarGedungLingkup pelayanan di luar gedung
mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upayapromotif,
preventif, kuratif dan rehabilitati{ serta kuqiungan rumah pada
peserta JKN dalampenye lengg gar aan program JKN. t
-
6)
7)
8)
Contoh belanja:
Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah,
konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber
pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain.Operasional dan
Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas KelilingRuang lingkup belanja ini
adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas
keliling(pusling) sehingga Pusling selalu siap dan dalam kondisi
prima sehingga optimal dalampelayanan kesehatan.
Contoh belanja:
Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku
cadang pusling, serviceberkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas
keliling, dan lain-lain.Bahan Cetak atau Alat Tulis KantorLingkup
untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis
kantor yangdiperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan
pelayanan kesehatan bagimsyarakat.
Contoh belanja:
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer
supplies, tinta printer, cetak leaflet,brosur, poster, dan
lain-lain.Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem
InformasiRuang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan
administrasi, koordinasi program danpelaksanaan system informasi
dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta JaminanKesehatan
Nasional (JKN).
Contoh bela4ia:
Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerimaan
barang, konsumsi, meterai,perangko, hardware dan software system
informasi (computer, laptop), mouse, prinfer,langganan internet,
LCD, dan lain-lain-
9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KesehatanRuang
lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/
peningkatankapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah
daerah.Contoh belaqia:
Transport uang harian, biaya penginapan, biaya paket
pelatihanlkursus, honor narasumber,konsumsi, dan lain-lain.
10) Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRuang lingkup belanja ini
adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milikpemerintah
daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada
masyarakattermasuk peserta JKN.Contoh belanja:
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu,
pengecetan FKTP, perbaikansaluran airlwastafel, biaya tukang,
penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaanAC, perbaikan
dan pengecatan pagar FKTB service alat kesehatatl dan
lain-lain.
%
-
I l) Belania ModaiPengadaan sarana dm prasarana yang berkaitan
langsung tiengan peiayanan kesehatan.
kesehatan di FKTP milik nernerintah daerah.Contoh belanla:
tselanJa Lursr iunggu paslen, iemari obat, toilet, goroeil
iuien, ienlan arsip, me.la iierya iietugas,a!- -._.--,_1,,. -,-,-i,
.-.-.. :-::.!!- --.-- ._-,_-'l-___+_._ -_,^-- -?-,-f- l__
:_l_,-.*.- s.-ri.rsr, ;;ui;ii;,i;rcnr .i'd.t.-ii; rruriis.
-;u:!irr-i*;; i;i;ii;i;.i;q. -;-;,;r;i;.aii;i itu-=r,, , '--, . .
...*, ;*,.l+::.'= - tL
