BPJS KETENAGAKERJAANBagus Oktafian Abrianto

Seri Hukum Ketenagakerjaan

Kebenaran itu seperti berkah yangterpancar dari niat tulus seindahgunung-gunung, tanpa menantibalasan apapun.

Sayyidah Aisyah R.A

P E R K U L I A H A NM AT E R I

DASAR HUKUM

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KETENTUAN SANKSI

SIMULASI PEMOTONGAN BPJS

DASAR HUKUM

UUD NRI TAHUN

1945

Pasal 34 ayat (2)

Negara

mengembangkan

sistem jaminan sosial

bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan

masyarakat yang

lemah dan tidak

mampu sesuai

dengan martabat

kemanusiaan

UU 13/2003

Pasal 99 ayat (1)

Setiap pekerja/buruh

dan keluarganya

berhak untuk

memperoleh jaminan

sosial tenaga kerja

UU 40/2004

Pasal 3

Sistem Jaminan

Sosial Nasional

bertujuan untuk

memberikan jaminan

terpenuhinya

kebutuhan dasar

hidup yang layak bagi

setiap peserta

dan/atau anggota

keluarganya.

UU 11/2009

Pasal 4

Negara bertanggung

jawab atas

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Perbedaan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan

PT JAMSOSTEK (persero) (s.dDesember 2013)

UU 3/1992

BUMN (bertanggungjawabkepada kementerian dan profit oriented)

Program : JKK, JK, JHT, JPK

Wajib untuk pekerja formal

Keuangan: JHT dan non JHT

Pengawasan oleh Menteri BUMN

BPJS KETENAGAKERJAAN (berdiri1 Januari 2014)

UU 40/2004 dan UU 24/2001

Badan Hukum Publik(bertanggungjawab kpd presiden, nirlaba)

Program : JP, JKK, JK, JHT

Wajib untuk pekerja formal termasuk TNI/Polri, PNS, TKA, Pekerja Informal

Keuangan: JHT dan non JHT

Pengawasan oleh Menteri BUMN

Sistem Jaminan Sosial Nasional

2

3

4

5

1

Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES, dapat dibentuk

yang baru dengan Undang-Undang.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut adalah: 1) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK); 2) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); 3) Perusahaan

Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan 4) Perusahaan Perseroan (Persero)

Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan

penyelenggara

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan

martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial

yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia

6Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang baru tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika

perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah

ada/atau yang baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang layak.

UU 24/2011 tentang BPJS

BPJS Kesehatan sebagaimana

menyelenggarakan program jaminan

kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan

menyelenggarakan program:

jaminan kecelakaan kerja;

jaminan hari tua;

jaminan pensiun; dan

jaminan kematian.

BPJS adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial.Dana Jaminan Sosial adalah dana

amanat milik seluruh peserta yang

merupakan himpunan iuran beserta

hasil pengembangannya yang dikelola

oleh BPJS untuk pembayaran manfaat

kepada peserta dan pembiayaan

operasional penyelenggaraan program

Jaminan Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang ini

dibentuk BPJS yang terdiri atas :

1. BPJS Kesehatan; dan

2. BPJS Ketenagakerjaan

Peserta adalah setiap orang, termasuk

orang asing yang bekerja paling

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,

yang telah membayar iuran.

01

02

03

0504

DINNER SPECIAL

BPJS adalah badan

hukum publik yang

bertanggung jawab

kepada Presiden. Berkedudukan dan berkantor

pusat di ibu kota Negara

Republik Indonesia

Dapat mempunyai

kantor perwakilan di

provinsi dan kantor

cabang di

kabupaten/kota.

Status dan kedudukan BPJS

Tugas, Wewenang, dan hak

P J SB

Tugas Wewenang Hak

BPJS berhak untuk:

1. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan

program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial

dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan; dan

2. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN

setiap 6 (enam) bulan.

KELEMBAGAAN BPJS

Sesuai Amanat UUD

NRI Tahun 1945

sebagai

penanggungjawab

tertinggi jaminan

sosial

PRESIDEN

Pembantu Presiden

untuk sinkronisasi

SJSN

DJSN (DEWAN

JAMINAN SOSIAL

NASIONAL) Mengawasi dan

Memberi Nasihat

kepada Direksi

DEWAN

PENGAWASMengurus

kepentingan BPJS

DIREKSI

P D D D

P D D D

Content Here

Content Here

Content Here

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan

dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program

jaminan sosial yang diikuti

Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima

bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang

tidak mampu.

KEWAJIBAN AKAN

PENDAFTARAN BPJS

Penyelesaian Sengketa

Pengaduan (5 hr kerja)

BPJS wajib membentuk

unit pengendali mutu

pelayanan dan

penanganan pengaduan

Peserta (PMP4)

Mediasi (30 hr kerja/

final mengikat)

Pihak yang merasa

dirugikan yang

pengaduannya belum

dapat diselesaikan oleh

unit PMP4, penyelesaian

sengketanya dapat

dilakukan melalui

mekanisme mediasi.

Pengadilan

Dalam hal pengaduan tidak

dapat diselesaikan oleh unit

pengendali mutu pelayanan

dan penanganan pengaduan

Peserta melalui mekanisme

mediasi tidak dapat

terlaksana, penyelesaiannya

dapat diajukan ke pengadilan

negeri di wilayah tempat

tinggal pemohon.

K E T E N T U A NS A N K S I

SINCE 2016

2016

2017

2018

2019

2020

Pemberi kerja dan setiap orang yang

melanggar dikenakan sanksi administratif

1. Teguran tertulis;

2. Denda; dan/atau

3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu:

proses ijin usaha, IMB, bukti kepemilikan atas

tanah & bangunan

Sanksi administratif berupa

Sanksi berupa teguran tertulis & denda

oleh BPJ

Sanksi berupa tidak mendapatkan

pelayanan publik tertentu oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas

permintaan BPJS

Diatur melalui Peraturan Pemerintah

Iuran Keanggotaan BPJS ketenagakerjaan

Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK) berkisar mulai 0,24%

s/d 1,27% dari upah, yang

dibayar oleh pemberi kerja

Jaminan Kematian (JK) 0,3%

dari upah, yang dibayar oleh

pemberi kerja.

Jaminan Pensiun (JP) 3% dari

upah, dengan rincian 2%

ditanggung pemberi Kerja dan

1% ditanggung Pekerja

Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7%

dari upah, dengan rincian 2%

dari upah, yang dibayar oleh

pekerja dan 3,7% dari pemberi

kerja.

Simulasi Iuran

Jika tenaga kerja mempunyai upah Rp.

1,500,000,maka ; • Iuran JKK : Rp. 1.500.000 x 0,24% = Rp. 3.600

• Iuran JK : Rp. 1.500.000 x 0,3% = Rp. 4.500

• Iuran JHT : pemberi kerja Rp. 1.500.000 x 3,7% = Rp. 55.500

pekerja Rp. 1.500.000 x 2% = Rp. 30.000

jumlah iuran 3 program perorang per bulan

= Rp. 93.60020%SALE OFF

Thank youBagus Oktafian Abrianto

SPECIAL LECTURING