bp2dk.idbp2dk.id/wp-content/uploads/2016/09/skenario-pendampingan-L.pdf · 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah ... sumberdaya manusia dapat berupa tenaga tehnis

.

SKENARIO PENDAMPINGAN SIDEKA

Purwoko, M.Si

Prakarsa Desa

Skenario Pendampingan SIDeKa

Penyusun : Purwoko, M.SiTata letak : PrasetyoDesain cover : Robby Eebor dan Sholeh Budi

Badan Prakarsa Pemberdyaan Desa dan Kawasan (Prakarsa Desa):

Gedung Permata Kuningan Lt 17Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9CJakarta Selatan 12910

Jl. Tebet Utara III-H No. 17Jakarta Selatan 10240t/f. +6221 8378 9729m. +62821 2188 5876e. [email protected]. www.prakarsadesa.idCetakan Pertama, 2015

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Purwoko (penyusun) Skenario Pendampingan SIDeKaCet. 1—Jakarta:4o hal., 14 x 20 cmISBN: 978-602-0873-12-1© Hak Cipta dilindungi undang-undangAll Rights Reserved

v

seri pendidikan

PENGANTAR

Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) adalah prakarsalama, yang pada beberapa seginya telah diakomodir oleh UUDesa, khususnya pada pasal 86. Pengembangan SIDEKA tentubukan suatu proyek internet masuk desa, atau sekedar programmengembangkan website desa, sehingga desa hadir di duniamaya. Pengembangan SIDEKA merupakan bagian yang tidakterpisah dari langkah strategis memperkuat posisi danmengubah kondisi desa.

Untuk karena itulah, pengembangan SIDEKA harus berjalansesuai dengan disain pokok pemberdayaan desa. Dengan sys-tem informasi yang baik, maka diharapkan terbuka ruangkesempatan yang lebih lebar bagi desa. Ruang kesempatan yangdimaksud, tidak sekedar ruang demokrasi politik, melainkan jugaruang bagi demokrasi ekonomi, ruang bagi pembangunankarakter, dan seterusnya. Inti sari pokoknya adalah bahwa

skenario pendampingan SIDeKa

vi

seri pendidikan

dengan suatu system informasi desa dan kawasan yang handal,terintegrasi, diharapkan gerak langkah pembangunan menjadikonsisten (dari atas ke bawah dan sebaliknya), dan sinergi(secara horizontal).

Naskah sederhana ini merupakan tawaran dari Badan PrakarsaDesa, yang diharapkan dapat menjadi wahana dialog, dalammemperkembangkan SIDEKA. Sangat disadari bahwapengembangan SIDEKA tidak mungkin dijalankan secara sendiri-sendiri. Tidak mungkin SIDEKA disusun terpisah. Bagi BadanPrakarsa Desa, sangat jelas bahwa SIDEKA dalam maksud yangsesungguhnya, hanya dapat dikembangkan melalui kerjasamayang luas, baik masyarakat, pemerintah, dunia keilmuan maupunbadan-badan pembangunan, termasuk badan usaha. Hal yangpaling pokok adalah bagaimana membuat pengembanganSIDEKA menjadi pintu bagi pengorganisasian yang lebih luas,sehingga daya dukung pergerakan memperkuat desa menjadilebih bermakna.

Demikian.

Jakarta, April 2015.

vii

seri pendidikan

DAFTAR ISI

Pengantar ~~ v

A. Pendahuluan ~~ 1

B. Kebutuhan SIDEKA dalam Pendampingan EmpatKewenangan Desa ~~ 4

C. Kebutuhan Pendamping SIDEKA Seperti Apa? ~~ 11

D. Pengertian yang Mempunyai Implikasi PendampinganDesa ~~ 12

E. Pemahaman Pendamping Desa ~~ 17

F. Pendampingan SIDEKA dalam PenyelenggaraanPemerintahan Desa ~~ 19

G. Pendampingan SIDEKA dalam Kerjasama Desa ~~ 22

H. Pendampingan SIDEKA dalam Pengembangan BUMDesa ~~ 25

I. Pendampingan SIDEKA dalam Pembangunan yangBerskala Lokal Desa ~~ 28

J. Kompetensi Dasar Pendamping Profesional Desa dalamBidang SIDEKA ~~ 30

.

1

SKENARIOPENDAMPINGAN SIDeKa

Sistem Informasi Desa dan Kawasan dalamImplementasi UU Desa

(Pembekalan Bagi Pandu Desa)

A. Pendahuluan

Tulisan ini sebenarnya untuk memberi input bagi teman-temanyang selalu bertanya-tanya khususnya bagi para PendampingSistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan (SIDEKA), benargak sih janji pemerintah bahwa ada komitemen UU Desaperlunya pendanaan 10% dana dari APBN setelah dikurangi DUK.Atau janji Presiden Jokowi dalam kampanyenya akanmemberikan pendanaan ke Desa/Nagari Sumbar/GampongAceh/ Kampung Papua dan desa dalam sebutan lainnya denganrata-rata 1,4 milyard per tahun.

Itu artinya kalau Presiden terpilih akan memenuhi janji-janjinyakhususnya dalam visi dan misinya khususnya dalam Nawa Cita


2

III, akan memberikan kepastian 72.499 desa dan mendapatpendanaan 101,5 triliun untuk Desa seluruh desa di Indonesia.

UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung PPNo. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No.60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telahmemberikan pondasi dasar terkait dengan PenyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kebijakan dalam melakukan implementasi pelaksanaan UU Desadidukung dengan: 1) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

MUATAN UU N O. 6 TAHUN 2014 T ENT ANG DESA

M en im ba ng , M en gin gat d an M e n e ta pk a n

2 01 5- 02 -20 3

• XV BA B• 11 2 Pasal

Pe njelasan U U N o. 6 Tah un 20 14 ten tan g Desa,

• P erm end ag ri No . 114 Ped om a nP em b ang un an D esa

• Pe rm end ag ri N o. 113 Pen gelo laanK euan g an Desa

• P erm end ag ri N o. 111. P edo m an Te kn isP erat u ran d i Des a

• P erm end es, PD T & Trans, No . 3 P end am p in g De sa

• P erm end es, PD T & Tran N o. 2, Tat a Ter t ib & M ek ani sm e P eng . K ep. M usd es d ll .

BA B I: KE TEN TUAN U M UM

BAB X I KER JA SAM A DESA

BA B X II: E MBA G A KEM ASYA RAK ATAN D ESA DA N L EM BAG A A DAT D E SA

B AB X III: K ET ENT UAN K H USUS D ES A A D AT

B AB X IV: PE MB INAA N D A N P E NG AW ASA N

BA B XV KE TE NT UAN PE RA L IH A N


3

Asal Usul; 2 Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun2015 Tentang Tentang Pedoman Tata Tertib Dan MekanismePengambilan Keputusan Musyawarah Desa Dan KewenanganLokal Berskala Desa; 3) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 4) Permendagri No.111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di DesaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 5) PermendagriNomor 112 tahun 2014 Tentang Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia; 6) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Desa; 7) Permendagri Nomor 114 tahun2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Strategi ini juga dalam mengoptimalkan penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan UU Desa perludijabarkan lebih luas dalam Peraturan Pelaksanaan dalambentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dankebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapaPeraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengaturtentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perludilakukan upaya review atau penyelarasan yang disesuaikanatau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari UU Desa.

Amanat dalam UU Desa menegaskan bahwa Sistem InformasiDesa dan Kawasan Perdesaan (SIDEKA), perlu dikembangkandalam rangka desa mendapatkan akses data pembangunan


4

desa dan kawasan perdesaan. Pasala 86 UU Desa menyatakanbahwa: (1) Desa berhak mendapatkan akses melalui sistemDesa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmengembangkan sistem Desa dan pembangunan KawasanPerdesaan; (3) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak,jaringan, serta sumber daya manusia; (4) Sistem Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, dataPembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta lain yangberkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunanKawasan Perdesaan; (5) Sistem Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diaksesoleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan dan;(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakanperencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Amanat UU tersebut dengan jelas bahwa desa adapengembangan perangkat SIDEKA yang menjadi alatmasyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa dankawasan perdesaan secara transparan dan akuntabilitas.Sisteminformasi desa selama telah berkembang di beberapa titik desayang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,relawan desa atau inisiatif desa sendiri ada beberapa modelyang dikembangkan.

Sehingga ada beberapa permasalahan yang terkait dengansistem informasi desa selama ini yang belum dapat diselesainantara lain: a) Gevernance lemah terkait SIDEKA, terjadi


5

frakmentasi, lemahnya manajemen dalam menudukung prosespengambilan keputusan; b) Masing-masing programmengembangkan sistem sendiri-sendiri yang alhirnya databersifat sektoral serta tidak dapat dijadikan rujukan untukpengambilan keputusan secara nasional/ masih lokal desa; c)banyaknya format dan versi laporan semakin lama tidak secaraefektif dijadikan rujukan pengambilan kebijakan; d) Sistem danformat yang dikembangkan tidak setandar sehingga susahuntuk dilakukan rekapitulasi data atau diintegrasikan; e) adakesimpang siuran sistem pelaporan data khususnya terkaitdengan pencatan dan pelaporan (beberapa daerah ada yangmenambah dan ada yang mengurangi pelaporan; f) adapermasalahan denga agregasi pelaporan mulai dari desa,kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; g)pemanfaatan informasi data dan informasi belumdidesiminasikan dengan para pemangku kepentingan danbelum dipakai secara semestinya; h) kemampuan dan kualitasdata informasi desa sangat kurang; i) kemampuan sumber datauntuk menyediakan data dan informasi pada umunya masihlemah; j) landasan hokum SIDEKA juga belum jelas; k) belumada kerjasama dan koordinasi yang dilakuakn keputusanbersama antar kementrian/ lembaga dan; l) di pemerintahandesa belum secara khusu ada staf khusus yang mengurustentang SIDEKA.

Kegiatan pendampingan Sistem Informasi Desa (SIDEKA),kegiatan pendamping perlu memastikan bahwa Desa berhakmendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desayang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


6

didukung dengan sumber daya manusia. Dukungan sumber dayamanusia sekurang-kurangnya mempunyai kompetensisekurang-kurangnya meliputi: a) menganalisis Data/informasiyang dikumpulkan; b) menginformasikan hasil pemantauankepada masyarakat; c) menginformasikan inovasi secara lisanmaupun dan atau tertulis melalui beberapa media.

Penyediaan tenaga pendamping SIDEKA dalam penyediaansumberdaya manusia dapat berupa tenaga tehnis satuan kerjaperangkat daerah kabupaten/ kota dapat dibantu oleh tenagapendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakatDesa, dan/atau pihak ketiga.

B. Kebutuhan SIDEKA dalam Pendampingan EmpatKewenangan Desa

UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didukung PPNo. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No.60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, perlu adanyarumusan secara sistematis terhadap arah dan strategi dalampendampingan desa. UU Desa telah memberikan kerangka yangjelas tetang stratus desa bahwa desa dan desa adat atau yangdisebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem


7

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan ini secara teknis perlu adanya ditindaklanjut adanyadukungan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah,Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya.Sementara ada beberapa Peraturan Pelaksanaa dan kebijakanpendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras ataubertentangan perlu dilakukan upaya review/ penyelarasan UUDesa.

UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yangBersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaanpembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, danpemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila.Pemerintahan desa mempunyai hak untuk menjalankan empatkewenangan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dibidang (pemerintahan desa, kemasyarakatan, pembangunandesa dan pemberdayaan masyarakat).

Kebutuhan SIDEKA dalam memperkat “Empat Kewenangan”,tersebut dalam rangkan menjalankan dengan potensi dansumber-sumber pendapatan desa dalam sebagaimanadiamanatkan Pasal 72 dalam UU Desa Tahun 2014 bahwapendapatan asli Desa terdiri atas; a) hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lainpendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran Pendapatan danBelanja Negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusidaerah Kabupaten/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan


8

bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikatdari pihak ketiga; dan; g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran tersebut bertjunan dalam mengefektifkanprogram yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.Desa telah diberi kewenangan sepenuhnya dalam menjalankanprogram-program pembangunan tetapi desa juga harusmendapatkan pendampingan dari negara. Sehingga ada slogan,“PASTIKAN HAK-HAK PENDANAAN UNTUK DESA DAN NEGARAMEMBERIKAN PENDAMPINGAN YANG BERKUALITAS UNTUKMENUJU DESA KUAT DAN MANDIRI”. Atau Slogan, “KALAUADA MASYARAKAT DESA YANG BERMASALAH DENGANPEMBANGUNAN DESA & PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN MAKA YANG PERLU DIPERTANYAKAN/BERTANGGUNGJAWAB ADALAH BAGAIMANA DENGANPENGADAAN PENDAMPINGAN DESA ATAU BAGAIMANADENGAN PENDAMOING SIDEKA kalau itu terkait dengandengan para pendamoingan sistem informasi desa”. Slogantersebut menempatkan desa secara berdaulat untukmenentukan nasibnya sendiri dan butuh pendampingan yangberkualitas, yang mepunyai jiwa kader, yang mempunyai jiwarelawan, yang mempunyai kompetensi profesional yang akandipertanggungjawabakan langsung kepada masyarakat.

Adigium ini juga menegaskan bahwa desa tidak lagiditempatkan pada posisi seperti dalam PP 72 Tahun 2005


9

tentang Tentang Desa yang menempatkan desa hanya sebagaipelengkap administrasi kabupaten/ pemerintahan tetapi desaberdaulat dan atonom dalam konstruksi menggabungkanfungsi self-governing community dengan local self government,diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama inimerupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupamenjadi Desa dan Desa Adat.

Hal tersebut sejalan dengan adanya asas pengaturan dalam UUDesa yang dibangun dengan asas: a) rekognisi, pengakuanterhadap hak asal usul; b) subsidiaritas, yang penetapankewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secaralokal untuk kepentingan masyarakat Desa; c) keberagaman,pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yangberlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkansistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa danbernegara; d) kebersamaan, semangat untuk berperan aktif danbekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarakelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalammembangun Desa; e) kegotongroyongan, kebiasaan salingtolong-menolong untuk membangun Desa; f) kekeluargaan,kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satukesatuan keluarga besar masyarakat Desa; g) musyawarah,proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentinganmasyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yangberkepentingan; h) demokrasi, sistem pengorganisasianmasyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yangdilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuanmasyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia


10

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dandijamin; i) kemandirian, suatu proses yang dilakukan olehPemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatukegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengankemampuan sendiri; j) partisipasi, yaitu turut berperan aktifdalam suatu kegiatan; k) kesetaraan, kesamaan dalamkedudukan dan peran; l) pemberdayaan, upaya meningkatkantaraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melaluipenetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuaidengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakatDesa; dan m) keberlanjutan, suatu proses yang dilakukan secaraterkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalammerencanakan dan melaksanakan program pembangunanDesa.

UU Desa juga memberikan secara leluasa desa untukmerumuskan potensi dan masalahnya sendiri, apakah desabutuh pasar desa, butuh BUMDes, butuh Teknologi Tepat Guna,butuh jembatan, butuh jalan, butuh tata ruang desa dan lain-lain. Rumusan ini juga memastikan bahwa urusan potensi danmasalah dalam desa masyarakat sendirilah yang menentukandan posisi fasilitator/ pendamping hanya sebagai bagian alatbantu desa untuk menentukan nasibnya sendiri.Rumusankebutuhan tersebut dirumusakan dalam empat kewenangandesa. Tugas Pendamping Desa yang berbasis SIDEKAmemastikan bahwa SIDEKA merupakan instrumen pentinguntuk membantu transparansi dan akuntabilitas.


11

C. Kebutuhan Pendamping SIDEKA Seperti Apa?

Teman-teman selalu mendiskusikan skenario pendampingadesa seperti apa? Strategi bagaimana? Implementasi sepertiapa? Dan legalitas dalam pendampingan desa seperti apa? Atautindaklanjut legalitas pendaping seperti yang dimanatkan dalamPP 43 Pasal 131, perlunya tindaklanjut kebijakan “Pedoman”yangmengatur lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan UU Desadan salah satunya perlunya “Perlunya Pedoman Pendampingandan Pemberdayaan Masyarakat”, dan sebagainya dansebagainya.

Teman-teman, Pendampingan Desa sebenarnya tidak dapatdiperdebatkan secara teoritis saja karena pendampingan desamembutuhkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.Sehinga pengalaman secara mendadalam belajar denganmasyarakat itu sendirilah yang dapat menjelaskan seperti apamodel pendampingan itu.

Akan tetapi rumusan pengalaman itu dapat kontruksikan ataudiartikulasikan dengan kata-kata agar apa yang selama ini hasil-hasil praktek pengalaman baik dan pengalaman jeleka dapat dishare di antar pendamping atau para calon pendamping desa .Walaupun kita menyadarai bahwa rumusan kata-kata ini puntidak dapat mewakili terkait dengan model pendampingan desaatau praktek langsung dalam pendampong desa dalamperspektif UU Desa.


12

D. Pengertian yang Mempunyai ImplikasiPendampingan Desa

Ada beberapa semangat dan makna secara mendalam terkaitdengan pendampingan yang ini akan membawa konsekuensipraktek pendampingan di tingkat desa misalkan:

a. Pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yangdisebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengertian pembangunan Desa adalah upayapeningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunanmerupakan wujud pelaksanaan kewenangan Desa yangmeliputi bidang: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa, PemberdayaanMasyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

c. Pengertian kewenangan Desa adalah kewenangan yangdimiliki Desa meliputi kewenangan di bidangpenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan


13

prakarsa masyarakat, hak asal usul ,dan adat istiadat Desa.

d. Pengertian musyawarah Desa atau yang disebut dengannama lain adalah musyawarah antara BadanPermusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsurmasyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk membahas danmenyepakati hal yang bersifat strategis.

e. Pengertian Musyawarah Perencanaan PembangunanDesa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yangdiselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desauntuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dankebutuhan Pembangunan Desa yang didanai olehAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadayamasyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten/Kota.

f. Pengertian Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelahdibahas dan disepakati bersama Badan PermusyawaratanDesa.

g. Pengertian Perencanaan pembangunan desa adalahproses tahapan kegiatan yang melibatkan aparatpemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, danunsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan


14

dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangkamencapai tujuan pembangunan desa.

h. Pengertian Pembangunan Partisipatif adalah suatusistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasanperdesaan yang mengedepankan kebersamaan,kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkanpengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

i. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah RencanaKegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.

j. Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnyadisingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desauntuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

k. Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dankewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibanDesa.

l. Pengertian Aset Desa adalah barang milik Desa yangberasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atauperolehan hak lainnya yang syah.


15

m. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangantahunan Pemerintahan Desa.

n. Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara yangdiperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaluianggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

o. Pengertian Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kotadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

p. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebutdengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk olehmasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakanmitra pemerintah desa dalam memberdayakanmasyarakat,

q. Pengertian Lembaga adat Desa adalah merupakanlembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat danmenjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh danberkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

r. Pengertian Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut


16

BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melaluipenyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaanDesa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasapelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnyakesejahteraan masyarakat Desa.

s. Pengertian Pembangunan Desa adalah upayapeningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

t. Pengertian Kawasan Perdesaan adalah kawasan yangmempunyai kegiatan utama pertanian, termasukpengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsikawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.

Kita memahami semua bahwa pendampingan desa dilakukandengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yaitumelakukan upaya mengembangkan kemandirian dankesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, pro-gram, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensimasalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Permasalahan inilah yang diperlukan dalam Pendampinganmasyarakat Desa dalam upaya upaya pemberdayaan


17

masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerjaperangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu olehtenaga pendamping profesional, dan kader pemberdayaanmasyarakat Desa.

E. Pemahaman Pendamping Desa

Pemahaman pendampingan masyarakat Desa secara teknisdalam PP 43 Tahun 2014, dilaksanakan oleh satuan kerjaperangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu olehtenaga pendamping profesional, kader pemberdayaanmasyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: a) pendampingDesa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraanpemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b)pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalampelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c) tenaga ahlipemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkankapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

Pendamping juga dapat melekat dalam diri seorang Kader desasebagai bagian dari bagian dalan pemberdayaan masyarakatdesa antara lain: a) kader pemberdayaan masyarakat desa; b)kader teknis desa; c) kader posyandu; d) kader pengembangan


18

ekonomi desa; e) kader perempuan dan lain sebagainya.

Pendamping desa juga dapat dilakukan oleh antara lain: a)sukarelawan; b) lembaga swadaya masyarakat; c) perguruantinggi dan/atau akademisi; dan d) kelompok profesi.UU desa memberi ruang bahwa perlunya Tenaga pendampingprofesional, harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasipendampingan di bidang: a) ekonomi; b) sosial; c) budaya dan;d) teknik.

Sementara itu kompotensi dan kualif ikasi pendampingankhususnya bidang ekonomi sekurang-kurangnya meliputi: a)Mengidentif ikasi pemangku kepentingan; b) Membangunjejaring dan kemitraan dan; c) Mengembangkan kemitraan.Kompotensi dan kualifikasi pendampingan desa dalam bidangsosial sekurang-kurangnya meliputi: a) Melakukan pendekatansosial; b) Membangunhubungan sosial dengan pemangkukepentingan; c) Mengembangkan relasi sosial; d) Melakukanpenilaian terhadap realitas sosial di masyarakat danlingkungannya secara cepat dan; e) Melakukan analisis sosialsecara partisipatif tentang keadaan sekarang dankecenderungan di masa depan.

Kompotensi dan kualifikasi pendampingan Desa bidang budayasekurang-kurangnya meliputi: a) Mengembangkan KapasitasKelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal; b)Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitaskelembagaan; c) Mengimplementasikan kegiatanpengembangan kapasitas kelembagaan.


19

Kompotensi dan kualifikasi pendampingan Desa, bidang tekniksekurang-kurangnya meliputi: a) Mengidentifikasi potensi sum-berdaya yang ada di masyarakat; b) Mampu membuat designdan rencana anggaran biaya kegiatan teknik; c) Mampu menilaikualitas infrastruktur.

Kegiatan pendampingan masyarakat desa dalam kerja-kerjanyaakan melakukan pendampingan meliputi: a) pendampinganpenyelenggaraan pemerintahan Desa; b) pendampingankerjasama Desa; c) pendampingan pengembangan BUMDes;dan d) pendampingan pembangunan yang bersekala lokal Desa.

F. Pendampingan SIDEKA dalam PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidakterlepas atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganpembangunan desa. Kegiatan Pendamping perlu memahamibeberapa kebutuhan trekait dengan penyenggaraanpemerintahan Desa.


20

STRATEGI PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA

11/25/2014 12

KewenanganPemberdayaanMasyarakatDesa

KewenanganPembinaanKemasyarakatanDesa,

Perencanaan Pembangunan Desa(RPJM Desa dan RKP Desa)

Rencana Pemerintah,

Rencana Pemerintah daerah provinsi

Rencana PaguIndikatif Desa

Rencana pemerintah daerah kabupaten/kota

Model Pendanaan

Delegasi

Model Pendanaan

Integrasi

Pemb

angu

nan

Bersk

ekala

lokal

Desa

Pemb. Kawasan

Perdesaan

Kegiatan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desasekurang kurangnya data yang diperlukan dalam kegiatantersebut meliputi: a) pemerintah desa; dan; b) badanpermusyawaratan desa dan/atau kelembagaan desa.

Kegiatan pendampingan pemerintah desa meliputi: a)penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) pelaksanaanpembangunan Desa; b) pembinaan kemasyarakatan Desa; danc) pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendampingan pembangunan desa, sekurang kurangnyameliputi tahapan kegiatan: a) Persiapan kegiatan pembangunandesa; b) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan; c)Pemantauan dan pengawasan.

Pendampingan tahapan persiapan kegiatan pembangunan desasekurang-kurangnya meliputi: a) penetapan pelaksana kegiatan


21

Desa; b) penyusunan rencana kerja kegiatan Desa; c) sosialisasikegiatan; d) penyiapan pelaksana kegiatan; e) penyiapandokumen administrasi; dan f) pengadaan tenaga kerja danbahan/material.

Pendampingan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunandesa, sekurang-kurangnya dapat meliputi: a) rapat kerja denganpelaksana kegiatan pembangunan Desa; b) sertif ikasipelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; c) perubahanpelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; d) pengelolaanpengaduan dan penyelasaian masalah; e) musyawarah Desadalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatanpembangunan Desa; f) penyusunan laporan hasil pelaksanaankegiatan pembangunan Desa; dan g) pelestarian danpemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa.

Pendampingan tahapan pemantauan dan pengawasansebagaimana dimaksud dalam sekurang-kurangnya meliputi: a)cara masyarakat Desa mendapatkan informasi mengenairencana dan pelaksanaan pembangunan Desa; b) caramasyarakat Desa dapat melakukan pemantauan terhadappelaksanaan pembangunan Desa; c) cara masyarakat Desamampu melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhanterhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintahDesa dan badan permusyawaratan Desa; dan d) caramasyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah Desauntuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Kepastian masyarakat dalam mempermudah mendapatkan


22

akses informasi pendamping dan pemerintah Desa wajibmenginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencanapembangunan jangka menengah Desa, rencana kerjapemerintah Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Desakepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepadaumum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa palingsedikit 1 (satu) tahun sekali.

G. Pendampingan SIDEKA dalam Kerjasama Desa

Perlu dipastikan bahwa kegiatan pendampingan kerjasama desadan pendampingan kerjasam desa dengan pihak ke tigamerupakan bagian yang tidak terpisahkan denganpembangunan desa. Kita menyadari bersama bahwa kebutuhanSIDEKA dalam pembangunan di tingkat desa dalam istilah UUDesa ada “Pembangunan Desa dan Pembangunan KawasanPerdesaan”. Kegiatan pendampingan kerjasama desa sekurangkurangnya meliputi: a) kerja sama antar Desa; dan b) kerja samaDesa dengan pihak ketiga. Pendampingan kerjasama antar Desasebagai bagian upaya dalam melakukan kerjasama dalam: a)peningkatan perekonomian masyarakat desa; b) peningkatanpelayanan pendidikan; c) kesehatan dan; d) sosial budaya;

Tahapan kegiatan pendampingan kerjasama antar desa,sekurang kurangnya meliputi tahapan kegiatan: a)Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa; b) Pelaksanaankegiatan kerjasama antar desa; dan c) Pengembangankelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa berserta kebutuhanUnit/ Tim Kerja pendukung BKAD.


23

Kegiatan pendampingan tahapan pembentukan badankerjasama antar desa sekurang-kurangnya meliputi: a) sosialisasidi tingkat kecamatan tentang kerjasama desa; b) sosialisasi ditingkat desa tentang kerjasama desa; c) menyepakatipembentukan badan kerjasama desa; d) penyusunan perdes;e) deklarasi pembentukan badan kerjasama antar desa; danmemnyekapati Surat Keputusan Bersama dalam MusyawarahAntar Desa (MAD).

SKENARIO: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

10/13/2014 17

PERDES KERJA SAMA DESA

PERMEN KERJA SAMA DESA

PERDA KERJA SAMA DESA

MAD: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DALAM PENDIRIAN BKAD

UU DESA NO. 6 TAHUN 2014 DAN PP 43KERJASA SAMA DESA DALAM BENTUK BKAD

PELAKSANA HARIAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)

UPK DAN UNIT LAINNYA SERTA TIM PENDUKUNG BKAD (Tim Pengelolaan SDA, Sideka dll)

KELOMPOK/ JARINGAN USAHA

MEMTUSKAN KEBIJAKAN STRATEGIS/ MENBUAT MANDAT

MENJALANKAN MANDAT DIATUR DENGAN AD/ART

MENJALANKAN MANDAT DIATUR SOP

PENGATURAN HUKUM &

TURUNANNYA

DIATUR KOPERASI/UD/CV DLL

Kegiatan pendampingan pada tahapan pelaksanaan kegiatankerjasama antar desa sekurang-kurangnya meliputi: a) rapatkerja dengan pelaksana kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa;b) menyusun rencana strategi Badan Kerjasama Antar Desa; danc) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan BadanKerjasama Antar Desa.

Kegiatan pendampingan tahapan pengembangan kelembagaanBadan Kerjasama Antar Desa sekurang-kurangnya meliputi: a)


24

Mengesahkan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desasecara hukum;; b) Mengembangkan jaringan kemitraan BadanKerjasama Antar Desa; dan c) Meningkatkan inovasi BadanKerjasama Antar Desa dalam pengembangan potensi lokal.

Kegiatan pendampingan kerjasama antar Desa sekurang-kurangya meliputi: a) peningkatan perekonomian masyarakatdesa; b) peningkatan pelayanan pendidikan; c) kesehatan; d)sosial budaya; e) ketentraman dan ketertiban; f) pemanfaatansumber daya alam dan teknologi tepat guna denganmemperhatikan kelestarian lingkungan; g) tenaga kerja; h)pekerjaan umum; i) batas desa; dan j) lain-lain kerjasama yangmenjadi kewenangan desa.

Pendampingan kerjasama desa dengan pihak ketiga, sekurangkurangnya meliputi tahapan kegiatan: a) identifikasi potensiunggulan desa; b) mengembangkan jaringan dengan pihakketiga; c) Pelaksanaan kegiatan kerjasama desa dengan pihakketiga.

Kegiatan pendampingan tahapan identifikasi potensi unggulandesa sekurang-kurangnya meliputi: a) Inventarisasi potensiunggulan; b) Penilaian potensi unggulan; dan c) Pemilihanpotensi unggulan yang dapat dikerjasamakan dengan pihakketiga.

Kegiatan pendampingan tahapan pengembangan jaringandengan pihak ketiga, dilakukan dengan menghubungkanpotensi unggulan desa dengan pihak ketiga. Kegiatan


25

pendampingan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa denganpihak ketiga juga perlu memastikan bahwa perlu adanyamembuat kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketigaapabila desa dan pihak ketiag telah secara suka rela dan tanpapaksanaan dalam melakukan hubungan kerjasama. Perludipastikan juga bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tidakakan merugikan masyarakat desa.

H. Pendampingan SIDEKA dalam Pengembangan BUMDesa

Kegiatan pendampingan SIDEKA dalam pengembangan BUMDesa menjadi tidak terpisahkan dalam upaya memperkuat desakuat dan mandiri yang dilakukan dengan Pembangunan Desadan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kegiatanpendampingan pengembangan BUM Desa sekurang -kurangnya meliputi: a) Pendampingan tata cara pendirian BUMDesa; b) Pendampingan organisasi pengelola BUM Desa; c)Pendampingan untuk mengembangkan kegiatan usaha BUMDesa; dan d) Pendampingan untuk pengembangan jaringankerjasama dengan pihak ketiga.

Kegiatan pendampingan pengembangan BUM Desa meliputi:a) Memastikan pemerintah Kabupaten/Kota menetapkanPeraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukandan Pengelolaan BUMDes; b) Memastikan Perdayang memuatbentuk: (i) organisasi; (ii) kepengurusan; (iii) hak dan kewajiban;(iv) permodalan; (v) bagi hasil usaha; (vi) keuntungan dankepailitan; (vii) kerjasama dengan pihak ketiga; (viii) mekanisme


26

pertanggung jawaban; (ix) pembinaan dan pengawasanmasyarakat; c) Pemerintah Desa membentuk BUMDes denganPeraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

MASYDESA

PEMDES

MENENTUKAN CORE MODEL

BADAN USAHA MILIK DESA

FASILITASI : PENDAMPING PROFESIONAL, CO, CBOS, KEL.PROFESI

FASILITASI : PEMERINTAHPROV, KABUPATEN, KEC DESA ATAU TIM TEKNIS

Kegiatan pendampingan perlu juga perlu memastikan Syaratpembentukan sekurang-kurangnya meliputi: a) atas inisiatifpemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkanmusyawarah warga desa; b) adanya potensi usaha ekonomimasyarakat; c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutamadalam pemenuhan kebutuhan pokok; d) tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutamakekayaan desa; e) tersedianya sumber daya manusia yangmampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerakperekonomian masyarakat desa; f) adanya unit-unit usahamasyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi wargamasyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang


27

terakomodasi; dan g) untuk meningkatkan pendapatanmasyarakat dan pendapatan asli desa.

Kegiatan pendampingan dalan memastikan mekanismepembentukan sekurang-kurangnya dilakukan melalui tahapan:a) rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;b) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil,sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dankepailitan; c) pengusulan materi kesepakatan sebagai draftperaturan desa; dan d) penerbitan peraturan desa.

Kegiatan pendampingan organisasi pengelola BUM Desameliputi: a) Penasihat atau komisaris yang dijabat oleh KepalaDesa dan; b) Direktur atau manajer dan kepala unit usaha.Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada anggaran dasar yangmemuat paling sedikit: (i) rincian nama; (ii) tempat kedudukan;(iii) maksud dan tujuan; (iv) kepemilikan modal; (v) kegiatanusaha; (vi) dan kepengurusan.

Kegiatan dalam merumuskan anggaran rumah tangga yangpaling sedikit: (i) hak dan kewajiban pengurus; (ii) masa baktikepengurusan; (iii) tata cara pengangkatan dan pemberhentianpengurus; (iv) penetapan operasional jenis usaha; dan (v)sumber permodalan.


28

.

PERANAN BUMDes• SebagaiINSTRUMEN

KEMANDIRIAN/ PENGUATAN OTONOMI

DESA

• SebagaiINSTRUMEN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MENDORONG PRAKARSA MASYARAKAT DESA UTK

MENGEMBANGKAN POTENSI DESANYA SESUAI DENGAN

POTENSI, KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN DESA

MENDORONG KESEMPATAN BERUSAHA DI DESA DAN

PENINGKATAN PENDAPATAN UNTUK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DESA

Kegiatan pendampingan untuk mengembangkan kegiatanusaha BUM Desa perlu disesuaikan dengan jenis usaha yangsesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendampinganuntuk pengembangan jaringan kerjasama dengan pihakketigameliputi: a) Ruang lingkup kerjasama; c) BidangKerjasama; d) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;e) Jangka waktu; f) Hak dan kewajiban; g) Pembiayaan; h)Penyelesaian perselisihan; i) Lain-lain ketentuan yangdiperlukan.

I. Pendampingan SIDEKA dalam Pembangunan yangBerskala Lokal Desa

Kegiatan pendampingan SIDEKA dalam Pembangunan YangBerskala Lokal Desa dapat dilakukan oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah


29

yang masuk ke Desa. Kegiatan pendampingan PembangunanYang Berskala Lokal Desa dikoordinasikan dan/ataudidelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Koordinasi dan/atau didelegasikan pelaksanaanya kepada desa ada beberapamekanismenya: a) pada tingkat desa melaksanakan,mengendalikan, memanfaatkan, memelihara danmengembangkan pembangunan yang beskala lokal desa secarapartisipatif; b) pada tingkat kecamatan meningkatkankemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintahdesa serta kecamatan dalam memfasilitasi pembangunan yangbeskala lokal desa yang berbasis pada pemberdayaanmasyarakat; c) pada tingkat kabupaten menggalang dukungandan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untukmeningkatan pembangunan beskala lokal desa secarapartisipatif; d) pada tingkat provinsi mengkoordinasikankegiatan pembanguna berskala lokal desa dengan berbagaistake holder; c) pada tingkat pemerintah membuat kebijakanyang mendorong percepatan kemandirian pembangunanberskala lokal desa secara partisipatif.

Pendamping juga perlu memaksimalkan peran Camat atausebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakatDesa di wilayahnya. Koordinasi pendampingan meliputi: a)mengkoordinasikan pelaksaaan kegiatan pendampingan; b)menyelenggarakan Musyawarah tingkat kecammatan secararutin; c) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatanpendampingan; d) membantu menyelesaian masalah yangterjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di wilayahtugasnya.


30

1/20/2015 32

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CD) & PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CD, CDD, CVD, CO & CBOs)

Tim Pendamping

Desa

Pemerintahan Desa

BPD/ Pemantauan & Pengawasan Masy.

Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Teknologi Tepat Guna/ Pengembangan PEP

Sistem Informasi Desadan Lain-Lain

Kelembagaan Desa/ LPMD/kelembagaan

sosial masy.

Kord./ Tim Pendamping Desadi Kecamatan/Antar Desa

Kord./ Tim Pendamping Desadi Kabupaten

Managemen Nasional/ Provinsi

Pembinaan & PengawasanTingkat Kecamatan

Pembinaan & PengawasanPemerintahan Kabupaten

Pembinaan & PengawasanPemerintahan Nasional/ Provinsi

KEPALA DESA

J. Kompetensi Dasar Pendamping Profesional Desadalam Bidang SIDEKA

1) Pendamping SIDEKA yang mempunyai keahlian teknisyang terkait dengan kebutuhan Sistem Informasi Desa(SIDEKA)

2) Pendamping Desa harus menempatkan negara desa hadiryang menempatkan pendamping desa sebagai sutradara,“tut wuri hadayani” mendorong masyarakat berdaya atau


31

“ing madya mangun karsa” atau bersama di tengah-tengahmasyarakat, dan mengurangi peran “ing angso asungtuladha” atau menjadi sebagai aktor di forum-forum desatetapi lebih memastikan seluruh pemerintah desa danmasyarakat masyarakat aktif dan prokatif danmengembangkan kemandirian desa dalam melaksanakanempat kewenangan desa,

3) Mempunyai jiwa kader dan relawan dalam menjalankantugasnya selalu mengutakan upaya terbaik padamasyarakat desa serta menempatkan masyarakat sebagaisubjek,

4) Apabila Pendamping Desa dinyatakan sebagai tenagaprofesional mereka tetap berjiwa kader dan relawanmampu mentransformasikan kompetensi dalamperencanaan dan penganggaran pembangunan desaserta daerah serta pemerintah desa dan lokal,

5) Mempunyai pengalaman organisasi masyarakat,pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat

6) Mempunya kemampuan untuk memastikan fasilitasiproses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalampembangunan dan memegang teguh “code of condac”sebagai pendamping desa,

7) Proses kegiatan pendampingan harus memastikanketerlibatan stakeholder melalui kegiatan penyadaran


32

kritis, pembelajaran, penguatan kapasitas danpelembagaan sistem masyarakat.

8) Pendampingan mendorong terwujudnya proseskedaulatan masyarakat berarti bahwa pengelolaankegiatan pembangunan dilakukan “oleh, dari dan untukmasyarakat” melalui proses partisipasi, pendelegasiandan demokrasi.

9) Kegiatan pendamping membantu dan memastikanproses penguatan masyarakat dalam mencapai tujuanterkait dengan one village, one plan, one budgeting,

10) Pendamping masyarakat bertugas fasilitasi terjadinyakoordinasi dan konsolidasi antar kegiatan pembangunandesa dan kawasan perdesaan di wilayah kerjanya

11) Secara teknis pendamping desa memastikan proseskelancaran pelaksanaan pembangunan desa danpembangunan kawasan perdesaan, antar desa dan untukmemberikan pendampingan kepada masyarakat desa,dan pemerintah lokal untuk tidak terlibat dalam masalahbaik yang bersifat hukum adat dan hukum formal.

Documents

bp2dk.idbp2dk.id/wp-content/uploads/2016/09/skenario-pendampingan-L.pdf · 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah ... sumberdaya manusia dapat berupa tenaga tehnis