Upload ngodieu
View 290
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3 ), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal
2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana · ketaatan pada sistem pemilu ... diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal
A9R3A78 - indonesianlawadvisory.com IBW/IBW Naik Banding.pdfprofesinya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat Id Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat jo. Ketentuan Pasal
jdih.butonkab.go.id...BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor …
PASAL 1 KETENTUAN UMUM
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK ... · (2) Ketentuan dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 38 ayat 3. Pasal 4. (1) Menteri Kehakiman
KETENTUAN GHARAWAYN DALAM PASAL 178 AYAT (2 ...etheses.uin-malang.ac.id/7799/1/14781005.pdfviii ABSTRAK Aly Mahmudi, Muhammad. 2016. Ketentuan Gharawayn dalam Pasal 178 ayat (2) Kompilasi
PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN PIDANA PASAL 200 UNDANG …
KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal
KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi ...eprints.ums.ac.id/38094/1/ARTIKEL PUBLIKASI.pdfPerumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) merupakan implementasi dari ketentuan Pasal
jdih.wonosobokab.go.id. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
STUDI ANALISIS KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL
PEDOMAN UMUM · 2018. 3. 15. · BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1,Pasal 2,Pasal 3) BAB II JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN P3-TGAI (Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6,Pasal 7) BAB
( Sesuai dengan ketentuan pasal 127 peraturan Tata-tertib ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190405-102236-2868.p… · ( Sesuai dengan ketentuan pasal 127 peraturan
LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA - wipo.int · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2 ... ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 sena permintaan
Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD muncul?
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88
! SA L' NA N l - kppip.go.id · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasa! 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)Undang-Undang
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Umum Pasal 1
· Pasal 26 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, dipungut Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 4
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal
Pedoman Pasal Tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf ahukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_50a.pdfSALINAN ii KETENTUAN PASAL 50 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126, Pasal 129,
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO - sjdih.sidoarjokab.go.idsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 dan pasal
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN SAHNYA PERJANJIAN … · dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan ... Pengertian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1603 q ayat (1) KUHPerdata dan
Menimbang • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 1 ayat (2)
peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan